Ubah kebijakan media dan telematika di indonesia upload

  • 322 views
Uploaded on

 

  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Be the first to comment
    Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
322
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
24
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
    No notes for slide

Transcript

  • 1. Konferensi PersRetro Café-Jakarta, 18 Juli 2012 Oleh: Firdaus Cahyadi Yayasan SatuDunia, Jakarta
  • 2. Top cities in Indonesia that tweets Source: SalingSilang.com Engine, Indonesian Twitter Users 201115.37% 10.01% 10.01% 9.44%9.26%8.96% 7.99% 7.22% 5.43%5.12% 3.14%3.09% 1.06%0.99%0.65%0.52%0.31%0.30%0.17%0.16%0.15%
  • 3. Facebook: Indonesian User by CitiesReport Indonesia Social Media Landscape a snapshot of Indonesian user behavior by SalingSilang.com (Feb 2011)http://www.slideshare.net/salingsilang/snapshot-of-indonesia-social-media-users-saling-silang-report-feb-2011 50.33% 26.83% 5.02% 3.23% 3.09%3.04% 2.23% 2.18% 1.90% 1.04%0.49%0.28% 0.12% 0.10% 0.07%0.03% 0.01% 0.01%
  • 4. Film Tentang Kesenjangan Akses Telematikahttp://www.youtube.com/watch?v=B2Gb6QTi4 p4
  • 5.  Konten  Pasal Karet Pencemaran Nama Baik di UU ITE“Saya lebih baik diam,” ujar Prita Mulyasari. Setelah tersandung kasus itu (pasal karet pencemaran nama baik di UU ITE) ia juga cenderung enggan protes dan menghindari konflik. (Majalah TEMPO, edisi 26 Februari 2012) Infrastruktur  RUU Revisi UU Telekomunikasi (Dulu RUU Konvergensi Telematika)
  • 6.  Kepada Negara dan DPR, Harmonisasi regulasi yang terkait media, telematika dan di luar telematika/ media. Misalnya, UU Telekomunikasi dengan UU Persaingan Usaha dan Perseroan Terbatas Kepada pemerintah dan parlemen, untuk segera mencabut pasal karet pencemaran nama baik di UU ITE Kepada pemerintah, untuk memberikan insentif kebijakan yang lebih nyata bagi pengembangan infrastruktur telematika di daerah terpencil, termasuk Indonesia timur. Kepada pemerintah dan DPR, agar memasukan hak gugat warga jika pemerintah gagal menggelar infrastruktur telematika secara merata di seluruh wilayah Indonesia