Ubah kebijakan media dan telematika di indonesia upload

583 views
506 views

Published on

Published in: News & Politics, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
583
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
28
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ubah kebijakan media dan telematika di indonesia upload

  1. 1. Konferensi PersRetro Café-Jakarta, 18 Juli 2012 Oleh: Firdaus Cahyadi Yayasan SatuDunia, Jakarta
  2. 2. Top cities in Indonesia that tweets Source: SalingSilang.com Engine, Indonesian Twitter Users 201115.37% 10.01% 10.01% 9.44%9.26%8.96% 7.99% 7.22% 5.43%5.12% 3.14%3.09% 1.06%0.99%0.65%0.52%0.31%0.30%0.17%0.16%0.15%
  3. 3. Facebook: Indonesian User by CitiesReport Indonesia Social Media Landscape a snapshot of Indonesian user behavior by SalingSilang.com (Feb 2011)http://www.slideshare.net/salingsilang/snapshot-of-indonesia-social-media-users-saling-silang-report-feb-2011 50.33% 26.83% 5.02% 3.23% 3.09%3.04% 2.23% 2.18% 1.90% 1.04%0.49%0.28% 0.12% 0.10% 0.07%0.03% 0.01% 0.01%
  4. 4. Film Tentang Kesenjangan Akses Telematikahttp://www.youtube.com/watch?v=B2Gb6QTi4 p4
  5. 5.  Konten  Pasal Karet Pencemaran Nama Baik di UU ITE“Saya lebih baik diam,” ujar Prita Mulyasari. Setelah tersandung kasus itu (pasal karet pencemaran nama baik di UU ITE) ia juga cenderung enggan protes dan menghindari konflik. (Majalah TEMPO, edisi 26 Februari 2012) Infrastruktur  RUU Revisi UU Telekomunikasi (Dulu RUU Konvergensi Telematika)
  6. 6.  Kepada Negara dan DPR, Harmonisasi regulasi yang terkait media, telematika dan di luar telematika/ media. Misalnya, UU Telekomunikasi dengan UU Persaingan Usaha dan Perseroan Terbatas Kepada pemerintah dan parlemen, untuk segera mencabut pasal karet pencemaran nama baik di UU ITE Kepada pemerintah, untuk memberikan insentif kebijakan yang lebih nyata bagi pengembangan infrastruktur telematika di daerah terpencil, termasuk Indonesia timur. Kepada pemerintah dan DPR, agar memasukan hak gugat warga jika pemerintah gagal menggelar infrastruktur telematika secara merata di seluruh wilayah Indonesia

×