• Share
  • Email
  • Embed
  • Like
  • Save
  • Private Content
Mereka berani melawan pemiskinan
 

Mereka berani melawan pemiskinan

on

  • 2,251 views

Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat

Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
Republik Indonesia
2011

Statistics

Views

Total Views
2,251
Views on SlideShare
2,143
Embed Views
108

Actions

Likes
0
Downloads
92
Comments
0

3 Embeds 108

http://www.sapa.or.id 85
http://www.data1.sapa.or.id 22
http://translate.googleusercontent.com 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    Mereka berani melawan pemiskinan Mereka berani melawan pemiskinan Presentation Transcript

    • Kementerian KoordinatorBidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia Mereka Berani Melawan Pemiskinan Mereka Berani Melawan PeMiskinan
    • Kementerian KoordinatorBidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia Mereka Berani Melawan PemiskinanKementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia 2011
    • II Mereka Berani Melawan Pemiskinan Mereka Berani Melawan Pemiskinan III Mereka Berani Melawan Pemiskinan Tim Penulis: Fakhrulsyah Mega, Luh Nyoman Dewi Triandayani, Yaury G.P. Tetanel Penata Letak: Imam Saptaji Desain Sampul: Imam Saptaji Cetakan pertama: 2011 Diterbikan Oleh: Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia Alamat Jl. Merdeka Barat No. 3 Jakarta Pusat Jakarta, 10110 Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Indonesia No Telepon 021 - 3459-417 021 - 3483 2049 Dicetak Oleh: Origami ‘Art Isi di luar tanggung jawab percetakan Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit. Perpustakaan Nasional Katalog Dalam Terbitan (KDT) Mereka Berani Melawan Pemiskinan 82 + VI hal, 16x23,5
    • IV Mereka Berani Melawan Pemiskinan Mereka Berani Melawan Pemiskinan V Daftar Isi Ucapan Terimakasih IV Kata Sambutan VI-VII Selayang Pandang Daerah Inovatif Melawan Pemiskinan 1 Dari Tanah Kembali ke Tanah ke Tanah 12 Meretas asa Lewat Gerbang Swara: Ruang Nyata Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah 17Terima kasih kepada berbagai pihak yang telah Jaminan Kesehatan Sebagai Wujud Pemenuhan Hak atas Kesehatanmembantu terbitnya buku ini, “Dan Pihak-pihak lain yang Layak Bagi Warga Miskin di Kabupaten Jembrana 20yang tidak dapat disebutkan satu per satu”: Kebumen Pelopor Kedaulatan Rakyat Atas Pembangunan Melalui Kuota Anggaran Kecamatan 25a Ibu Wakil Walikota Banda Aceh Ketika Rakyat dan Pemerintah Bersatu Melawan Pemiskinan 30a Bapak Wakil Bupati Serdang Bedagai Rakyat Miskin di Makassar, Sejak Lahir Hinggaa Bapak Kepala Bappeda Kabupaten Jembrana Akhir Hayat Hidupnya Bebas! 34a Bapak Kepala Bappeda Kota Kupang Menjadikan Banda Aceh Kota Ramah Jender 39a Bapak Kepala Bappeda Lombok Tengah “Pelembagaan Partisipasi Rakyat Dalam Pembangunan Bisa!” 46a Bapak Ketua Wakil Bupati Garut Perempuan Juga Berhak Dalam Pembangunana Bapak Plh. Kepala Bappeda Kabupaten Kebumena Bapak Staf Khusus Bupati Kabupaten Gunung Kidul di Kabupaten Gunung Kidul 55a Bappeda Kabupaten Gunung Kidul Pemenuhan Hak Atas Rumah Layak Huni bagi Kaum Miskin 62a Bapak Kepala Bappeda Kota Surakarta Dari Desa Bangun Subang 66a Bapak Kabag. Sosbud Bappeda Kabupaten Sukabumi Tran sparansi Anggaran: Langkah Kecil Dengan Dampak Besar 71a Koordiator Daerah Program SAPA di 15 kabupaten/kota Reforma Agraria Jalan Baik Menggusur Pemiskinan 78
    • VI Mereka Berani Melawan Pemiskinan Mereka Berani Melawan Pemiskinan VIISaMButan DePutI MenKoKeSRa dan berkeadilan”. Untuk mencapainya pemerintah telah pula menetapkan 3 (tiga sasaran pembangunan nasional yakni; (1) PembangunanS Kesejahteraan Rakyat mencakup bidang; ekonomi, pendidikan, kesehatan, yukur Alhamdulillah Kita panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa dan pangan, (2) Perkuatan Pembangunan Demokrasi mencakup bidang atas terbitnya buku yang sudah lama Saya dambakan ini, dimana ; kualitas demokrasi, dan (3) Pembangunan Keadilan/Hukum mencakup sejak awal program SAPA dijalankan Saya ingin melihat apakah bidang ; Penegakan hukum.ada daerah yang berani berinovasi dalam meningkatkan kualitas Pembangunan bidang kesejahteraan rakyat pada Kabinet Indonesiakesejahteraan masyarakat miskin dan atau melawan pemiskinan. Bersatu II terfokus pada lima program utama yakni penanggulangan Konstitusi Negara kita menjamin kehidupan warganya secara utuh dalam kemiskinan, pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup dan penanggulanganmenjalani kehidupannya secara humanis, sejahtera lahir batin, serta memiliki bencana, serta kebudayaan, kreativitas dan inovasi teknologi. Untuk mencapaikemandirian. Itulah tujuan berdirinya sebuah negara, yang seluruh warga kelima program tersebut maka kebijakan KabinetIndonersia Bersatu II ininegaranya berhak atas kehidupan yang adil, sejahtera dan bermartabat. Itu bertumpu pada inclusive growthyaknipro-poor, pro-job, pro-growth danartinya negara wajib melindungi, memajukan dan memenuhi hak-hak dasar pro-environment. pro-poor, pro-job dan pro-justice menjadi prioritas utamawarganya dengan tanpa diskriminasi baik laki-laki maupun perempuan, kaum guna diimplementasikan secara sungguh-sungguh dan dilengkapi denganmarginal dan komunitas difable, dan atau kelompok minoritas lainnya. pro-environment untuk menunjang pembangunan berkelanjutan. Sebagai negera ketiga berpenduduk besar didunia setelahCina dan India, Inovasi dan atau kebijakan yang berani melawan pemiskinan olehkualitas dan derajat kesejahteraan penduduk Indonesia termasuk rendah pemerintah daerah sebagaimana yang tergambarkan dalam buku inijika dibandingkan dengan potensi sumberdaya alam dan sumberdaya patut diberikan apresiasi oleh kita semua. Saya secara pribadi danmanusia produktifnya. Data BPS yang dikeluarkan pada bulan Maret, tahun sebagai deputi Menkokesra bidang Penanggulangan Kemiskinan dan2011 menunjukkan jumlah penduduk miskin di Indonesia sebesar 30,02 Pemberdayaan Masyarakat mengucapkan selamat atas prestasi yangjuta jiwa atau sekitar 12,49 %. Angka tersebut meskipun menunjukkan dicapai dan mendukung sepenuhnya atas inovasi yang telah dilakukan ini.kecenderungan penurunan dari tahun ke tahun, sebagai dampak dari Sepatutnya kita belajar dari keberhasilan daerah-daerah ini, karenaberbagai intervensi kebijakan dan program yang dilakukan pemerintah dengan keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh masing-masing daerah,dan pemerintah daerah, namun perubahannya belum signifikan jika kekhasan karakteristik kemiskinan mampu melakukan terobosan dalamdibandingkan dengan meningkatnya alokasi anggaran penanggulangan kebijakandan program penanggulangan kemisknan, terutama yang terkaitkemiskinan setiap tahunnya dalam APBN dan APBD. dengan pemenuhan hak dasar kepada masyarakat miskin. Pemerintah sejak tahun 2005 memandang Kemiskinan merupakan Selamat kepada Pemerintah daerah yang sudah berhasil menemukan caratantangan seluruh pemangku kepentingan pembangunan bangsa. Artinya, baru untuk membebaskan masyarakat dari belenggu kemiskinan, semogakemiskinan tidak lagi dilihat sebagai tolok ukur gagalnya Pemerintah kedepan dapat diikuti oleh pemerintah daerah lainnya. Terimakasihmelindungi dan memenuhi hak-hak dasar warganya melainkan menjaditantangan global pemangku kepentingan dalam mewujudkan masyarakatadil, makmur, sejahtera, mandiri dan bermartabat. DR. Sujana Royat Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2010–2014 Pemerintah Deputi Menkokesra Bidangtelah menetapkan arah kebijakan pembangunan Indonesia dalam lima Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakattahun kedepan adalah “terwujudnya Indonesia yang sejahtera,demokratis
    • Mereka Berani Melawan Pemiskinan 1SeLaYanG PanDanG DaeRaHInoVatIF MeLaWan PeMISKInan Sejak otonomi daerah diterapkan pada tahun 1999, salah satu harapanyang disematkan bagi setiap daerah adalah semakin membaiknya kondisidan kualitas kesejahteraan masyarakat. Walaupun kita tahu, bahwa upayauntuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat bukanlah merupakansuatu upaya semudah membalik telapak tangan. Penanggulangankemiskinan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak didalamnya baikyang berasal dari pemerintah, dunia usaha, organisasi masyarakat sipil,tidak terkecuali adalah masyarakat miskin itu sendiri. Pemikiran yangmasih membebankan upaya penanggulangan kemiskinan pada satu pihaksudah saatnya ditinggalkan, karena persoalan kemiskinan yang dihadapibukan hanya sekedar persoalan kurangnya pendapatan, pekerjaan yangbersifat informal, ataupun keterbatasan sarana infrastruktur dasar, akantetapi juga menyangkut persoalan kerawanan, keterisolasian, sertakerentanan dalam berbagai aspek kehidupan. Oleh sebab itu, persoalan kemiskinan yang dihadapi oleh berbagaidaerah di Indonesia memiliki karakteristik dan keunikan tersendiri, sertamembutuhkan strategi yang berbeda dalam merespon dan menyelesaikanpersoalan tersebut. Dalam otonomi daerah, kondisi tersebut memberikanpeluang yang seluas-luasnya kepada pimpinan didaerah untuk melakukanterobosan dan inovasi untuk menurunkan jumlah penduduk miskin, danpada saat yang bersamaan meningkatkan kualitas kesejahteraan denganmemperbaiki sistem layanan publik bagi masyarakat secara luas. Walaupundemikian, upaya untuk membangun kerjasama multipihak tersebut,bukanlah sesuatu yang mudah. Setidaknya dibutuhkan keterbukaan, sikapuntuk berbagi, serta kerelaan dari berbagai pihak untuk menerima kritikdan input tentang kebijakan dan program penanggulangan kemiskinanyang dilakukan selama ini.
    • 2 Mereka Berani Melawan Pemiskinan Mereka Berani Melawan Pemiskinan 3 Terkait dengan hal tersebut, maka sejak tahun 2007, Kementrian mudah, hal ini disebabkan oleh beberapa pandangan dan penilaianKoordinator Kesejahteraan Rakyat bersama 15 pemerintah kabupaten/ yang dimiliki oleh berbagai pihak. Misalnya pandangan bahwa dengankota dan berbagai kelompok organisasi masyarakat sipil ditingkat pusat bekerjasama tersebut akan membuka borok yang dilakukan oleh birokrasidan daerah mengikatkan diri dalam Program SAPA Indonesia. Program dan unsur non pemerintah akan mempermalukan mereka didepan publikSAPA Indonesia bertujuan untuk mengembangkan berbagai inovasi dalam masih ada sampai saat ini. Walaupun demikian, terdapat juga beberapapenanggulangan kemiskinan, memberdayakan masyarakat miskin dan daerah yang bahkan memberikan peran yang lebih kepada unsur nonperempuan, mensinergikan database dan mengintegrasikannya dalam pemerintah dalam struktur TKPKD, seperti yang dilakukan di Kotaperencanaan dan penganggaran, serta melakukan advokasi terhadap Surakarta, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Kebumen, Kabupatenperubahan kebijakan dan program pembangunan untuk berpihak pada Gunungkidul, serta Kota Makassar. Peran lebih yang dimaksudkan disinimasyarakat miskin baik pada tingkat nasional maupun daerah. Disamping tidak hanya pada posisi struktural dalam kelembagaan TKPKD akan tetapiitu, Program SAPA sendiri merupakan suatu model kerjasama multipihak juga dalam membangun sinergisitas antar pihak.yang terintegrasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta Walaupun TKPKD di 15 kabupaten/kota telah menunjukkan dinamikaorganisasi masyarakat sipil. yang lebih baik dari TKPKD lainnya, namun upaya untuk meningkatkan Dalam mengimplementasikan programnya, mitra-mitra yang peran dalam mempengaruhi kebijakan dan program pembangunan,tergabung dalam Program SAPA memanfaatkan instrumen Tim khususnya yang terkait dengan kemiskinan masih menghadapi kendalaKoordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) yang dibentuk yang cukup besar. Beberapa persoalan penting yang dihadapi olehmelalui peraturan presiden. TKPKD dipilih sebagai wadah untuk TKPKD dan sekaligus juga merupakan tantangan dalam model kerjasamamengkonsolidasikan gagasan, kebijakan, serta program bukan hanya multipihak ini meliputi membangun koordinasi yang efektif, pengendaliankarena aspek legalitas kelembagaannya, melainkan kelembagaan ini kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan, sinkronisasi datadapat mengakomodasi keterlibatan unsur lain selain pemerintah dalam dan target penanggulangan kemiskinan, keterbatasan anggaran, sertaforum tersebut. Saat ini di 15 kabupaten/kota yang menjadi daerah memastikan pelaksanaan kebijakan dan program penanggulangansasaran Program SAPA telah memiliki TKPKD dengan kondisi kelembagaan kemiskinan memiliki kaitan antara satu pihak dengan pihak lainnya danyang berbeda-beda. memberikan pengaruh yang besar dalam penurunan jumlah penduduk Perbedaan kelembagaan tersebut menjadi dinamika tersendiri dalam miskin.pelaksanaan program, serta menentukan bagaimana relasi dan kedudukan Ditengah tantangan yang dihadapi dalam mempromosikan kerjasamaantara berbagai pihak yang terlibat dalam membangun kerjasama multipihak dalam pengurangan jumlah penduduk miskin melalui TKPKD,multipihak. Setidaknya ada beberapa aspek yang membedakan TKPKD beberapa inovasi dan terobosan berhasil dilakukan oleh pemerintahyang berada di daerah sasaran Program SAPA, misalnya keterwakilan daerah.Terobosan dan langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintahunsur non pemerintah, pembagian peran dari masing-masing pihak, serta daerah tersebut dalam kurun waktu 3 tahun telah memperlihatkan hasilperan TKPKD dalam mempengaruhi penyusunan kebijakan dan program dengan menurunnya jumlah penduduk miskin. Berikut ini adalah datapenanggulangan kemiskinan di daerah. mengenai perkembangan penurunan jumlah penduduk miskin di 15 Aspek keterwakilan merupakan satu spirit penting yang dijamin regulasi, kabupaten/ kota.untuk memastikan keterlibatan berbagai pihak dalam penanggulangankemiskinan. Namun untuk mewujudkan hal tersebut bukanlah hal yang
    • 4 Mereka Berani Melawan Pemiskinan Mereka Berani Melawan Pemiskinan 5 dalam akses pelayanan dasar serta rendahnya kepemilikan asset produktif Grafik 1. Persentase Jumlah Penduduk Miskin di Daerah Sasaran Program SAPA Indonesia dapat dijumpai di Kota Banda Aceh, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Bandung, Tasikmalaya, Surakarta, Kabupaten Jembrana, Kota Kupang, dan Kota Makassar. Disamping melihat penurunan persentase jumlah penduduk miskin, aspek lain yang perlu diperhatikan dalam penanggulangan kemiskinan adalah perbaikan kesenjangan pada masyarakat miskin. Berikut ini adalah gambaran mengenai indeks keparahan kemiskinan di 15 Kabupaten/kota yang menjadi sasaran Program SAPA Indonesia. Grafik 2.Grafik Keparahan Kemiskinan di 15 Kabupaten Sasaran Program SAPA Indonesia. Sumber Data : Data & Informasi Kemiskinan BPS Berdasarkan grafik diatas terlihat bahwa persentase pendudukmiskin di 15 kabupaten /kota yang menjadi daerah sasaran ProgramSAPA mengalami penurunan dalam kurun waktu 3 tahun. Walaupunmenunjukkan penurunan jumlah penduduk miskin dalam beberapa tahun,namun masih ada kabupaten/kota yang memiliki angka kemiskinan yangcukup tinggi (diatas 20 %). Misalnya di Kota Tasikmalaya, KabupatenKebumen, Kabupaten Gunungkidul, serta Kabupaten Lombok Tengah. Sumber Data : Data & Informasi Kemiskinan BPSSedangkan angka kemiskinan yang relatif lebih rendah berada di KotaBanda Aceh, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Bandung, Kabupaten Indeks keparahan kemiskinan merupakan suatu instrumen untukJembrana, serta Kota Makasssar. melihat tingkat kedalaman kemiskinan yang terjadi disuatu daerah Sebagaimana telah dijelaskan diatas, kondisi kemiskinan di berbagai dengan melihat kesenjangan atau gap pendapatan masyarakat miskindaerah sasaran Program SAPA berbeda-beda. Misalnya kondisi kemiskinan dengan garis kemiskinan yang ditetapkan disuatu daerah. Berdasarkanyang disebabkan oleh keterbatasan infrastruktur dasar dan keterisolasian data diatas, secara umum terlihat bahwa indeks keparahan kemiskinanyang disebabkan oleh kondisi geografis yang sulit dijangkau dapat mengalami penurunan diseluruh daerah, kecuali di Kota Tasikmalaya yangdijumpai di Kabupaten Kebumen, Gunungkidul, Sukabumi, dan Lombok mengalami peningkatan. Informasi ini juga menggambarkan bahwa upayaTengah. Sedangkan kondisi kemiskinan lainnya seperti ketidakmampuan yang dilakukan pemerintah daerah tidak hanya terkonsentrasi dalam
    • 6 Mereka Berani Melawan Pemiskinan Mereka Berani Melawan Pemiskinan 7penurunan jumlah penduduk miskin, akan tetapi juga perlu berkonsetrasi pembangunan manusia pada setiap daerah dapat dikatakan masihdalam memperbaiki dan menjaga kualitas kesejahteraannya sehingga sangat lambat, jika dibandingkan dengan kebijakan, program, sertatidak terdapat kesenjangan yang terlalu besar ditingkat masyarakat. anggaran yang dialokasikan untuk menyelesaikan persoalan-persoalanBeberapa daerah yang memiliki indeks keperahan tertinggi terdapat di pemenuhan hak dasar di masyarakat. Hal ini menunjukkan juga bahwaKota Tasikmalaya, Kabupaten Kebumen, serta Kabupaten Lombok Tengah. upaya peanggulangan kemiskinan yang dilakukan harus memiliki fokusSedangkan, daerah yang memiliki indeks keparahan yang kecil terdapat yang jelas dengan kebijakan, program, dan pendekatan yang lebih sesuaidi Kabupaten Jembrana & Kota Makassar. dengan kondisi masyarakat untuk mencapai target yang diinginkan. Walaupun memiliki indeks pembangunan yang tinggi, akan tetapi Grafik. 3 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di Daerah Sasaran Program SAPA perkembangan setiap indikator indeks pembangunan manusia yang dimiliki oleh setiap daerah berbeda-beda. Misalnya dalam angka harapan hidup yang disajikan dibawah ini. Grafik Angka Harapan Hidup Tahun 2009 di 15 Kabupaten / Kota Sumber Data : Indeks Pembangunan Manusia BPS Indeks pembangunan manusia merupakan salah satu instrumenyang digunakan untuk melihat kondisi dan kualitas kesejahteraan suatubangsa secara lebih komprehensif. Indikator yang diukur dalam indeks Sumber Data : Indeks Pembangunan Manusia BPSpembangunan manusia terdiri dari 3 indikator utama yaitu kesehatan(harapan hidup), pendidikan (melek huruf dan rata-rata lama sekolah), Indikator harapan hidup merupakan suatu indikator yang memilikiserta ekonomi (daya beli). Berdasarkan data diatas, terlihat bahwa keterkaitan dengan berbagai aspek dalam bidang kesehatan sepertiindeks pembangunan manusia di hampir seluruh daerah program SAPA kesehatan lingkungan, tingkat kesakitan, serta kualitas asupan gizimengalami peningkatan yakni diatas 70, kecuali di Lombok Tengah yaitu yang sangat menentukan dalam usia seseorang. Dengan mengetahuisebesar 60,26. Walaupun demikian, percepatan peningkatan indeks prasyarat mendasar dalam suatu indikator yang memiliki keterkaitan
    • 8 Mereka Berani Melawan Pemiskinan Mereka Berani Melawan Pemiskinan 9dengan indikator lain, maka pemerintah daerah dapat menyusun menghasilkan pelayanan publik yang baik, dalam berbagai kasus justrukebijakan dan program yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan ditemukan angka kemiskinan yang cukup besar pada daerah daerah tersebut.tersebut. Beberapa inovasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah di Berikut ini adalah gambaran mengenai profil anggaran kabupaten / kota yangwilayah sasaran SAPA masih berkutat pada penyelesaian dampak dengan menjadi daerah sasaran Program SAPA.memberikan jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, akan tetapibelum melakukan terobosan agar masyarakat tidak sakit. Oleh sebab Grafik.Perkembangan APBD 15 Kabupaten/ Kota Tahun 2008-2009 ( Dalam Juta Rupiah).itu, ukuran keberhasilan dalam pelayanan kesehatan tidak hanya jumlahorang yang ditangani atau mendapat pelayanan akan tetapi juga semakinmenurunnya orang yang mengajukan klaim untuk mendapatkan pelayanankesehatan gratis tersebut. Data pada grafik angka harapan hidup pada tahun 2009, menunjukkanbahwa pencapaian indeks pembangunan manusia yang tinggi disuatu daerahbelum tentu menandai bahwa indikator-indikator yang menyertainya jugasecara otomatis baik. Pada contoh diatas, meskipun Kabupaten Gunungkiduldan Kabupaten Garut memiliki angka indeks pembangunan manusia yanghampir sama, akan tetapi jika dilihat secara mendalam pada indikatorharapan hidupnya, usia harapan hidup pada kabupaten Gunungkidul lebihtinggi dibandingkan dengan Kabupaten Garut. Selain memahami akar masalah yang menyebabkan kemiskinan,pengambil kebijakan juga harus memiliki komitmen yang kuat dalam Sumber Data : Statistik Keuangan Daerah BPSpenanggulangan kemiskinan. Salah satu indikator yang seringkali digunakanuntuk melihat keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat miskin Berdasarkan data diatas, terlihat bahwa peningkatan anggaranadalah alokasi anggaran pembangunan. Saat inikondisi penganggaran di pembangunan atau APBD diseluruh daerah sebenarnya sangat kecil setiapIndonesia dihadapkan pada dilemma untuk mendanai program-program tahunnya, hanya beberapa daerah saja yang mengalami peningkatanpenanggulangan kemiskinan ditengah keterbatasan anggaran. Walaupun anggaran yang cukup tinggi yaitu di Kabupaten Serdang Bedagai,dihadapkan pada kondisi demikian, beberapa daerah yang menjadi sasaran Bandung, Sukabumi, Ciamis, Subang, serta Kota Kupang. WalaupunProgram SAPA mampu melakukan inovasi program penanggulangan demikian, jika dilihat dari sumber pendapatan, kontribusi pemerintahkemiskinan dengan memberikan layanan pendidikan, kesehatan, serta pusat masih sangat tinggi dibandingkan dengan kemampuan daerahpelayanan publik lainnya secara maksimal pada masyarakat miskin. Sehingga dalam membiayai pembangunan didaerahnya. Sistem transfer keuangansampai pada suatu titik kesimpulan, bahwa pengaturan anggaran merupakan yang masih mendasarkan pada input base yang dianut oleh Indonesiakunci utama, dan bukan tergantung pada besar-kecilnya anggaran pada satu sisi menjamin bahwa setiap daerah akan mendapatkan alokasipembangunan. Banyak contoh yang dikemukakan dalam penelitian otonomi anggaran dengan menggunakan sejumlah formulasi pembagian anggaran,daerah yang dilakukan oleh berbagai institusi menunjukkan bahwa tidak akan tetapi pada aspek lain belum memperhitungkan aspek kinerja darisemua daerah yang memiliki anggaran pembangunan yang besar dapat anggaran yang diberikan kepada daerah. Hal ini menyebabkan antara
    • 10 Mereka Berani Melawan Pemiskinan Mereka Berani Melawan Pemiskinan 11daerah yang melakukan inovasi dan daerah yang tidak melakukan inovasi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal untukakan mendapatkan perlakuan yang sama. Oleh sebab itu, dimasa depan melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.sistem transfer daerah yang berbasis pada input perlu dirubah dengan Pada data yang ditampilkan pada grafiks menunjukkan bahwa belanjamekanisme transfer yang berbasis pada kinerja. Berikut ini adalah tidak langsung di semua daerah meningkat, kecuali di Kabupaten Serdangprofil mengenai perbandingan alokasi anggaran pembangunan di 15 Bedagai. Beberapa daerah menunjukkan perimbangan antara belanjakabupaten/kota yang menjadi daerah sasaran Program SAPA. langsung dan tidak langsung seperti di Kota Makassar dan Kupang. Tetapi ada juga daerah yang memiliki kesenjangan alokasi antara anggaran belanja Grafik. 5 Perbandingan Penerimaan APBD dengan Belanja Tidak Langsung Pada Tahun 2009 di tidak langsung dan belanja langsung yang cukup tinggi seperti yang terjadi15 Kabupaten / Kota di Kabupaten Bandung, Ciamis, Subang, Garut, Sukabumi, serta Kota Banda Aceh. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah perlu meninjau kembali kebijakan penganggaran, termasuk didalamnya adalah melakukan efisiensi terhadap pengelolaan anggaran, serta mengintegrasikan perencanaan antar sektor agar dapat mengoptimalkan alokasi anggaran yang tersedia dalam penanggulangan kemiskinan. Apresiasi lebih pantas diberikan kepada daerah sasaran Program SAPA, walaupun berada pada kondisi “keterbatasan anggaran”, namun TKPKD dan pemerintah daerah mampu melakukan terobosan dalam kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan, terutama yang terkait dengan pemenuhan hak dasar kepada masyarakat yang secara detil akan dikupas dalam buku ini. Beberapa inovasi dan terobosan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah justru ketika dihadapkan pada kondisi daerah yang sangat terbatas baik secara keuangan, sumberdaya, Sumber Data : Statistik Keuangan Daerah BPS infrastruktur, maupun dibayangi dengan resiko kegagalan. Inovasi dan terobosan yang dihasilkan memang belum sempurna dan masih memiliki Jika disederhanakan ada dua komponen terbesar dalam APBD yaitu berbagai kekurangan, akan tetapi hal ini telah menginspirasi berbagaibelanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja tidak langsung pemerintah daerah di Indonesia bahwa hal tersebut dapat diwujudkanadalah belanja yang dianggarkan tidak terkait langsung dengan ditengah kondisi keterbatasan yang dihadapi oleh pemerintah daerah.pelaksanaan program. Belanja tidak langsung terdiri dari belanjapegawai berupa gaji dan tunjangan yang ditetapkan dengan undang-undang, belanja bunga, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanjabagi hasil kepada propinsi, /kabupaten /kota dan pemerintah desa,belanja bantuan keuangan, serta belanja tak terduga. Sedangkan, belanjalangsung adalah bagian belanja yang dianggarkan yang terkait langsungdengan pelaksanaan program. Komponen belanja langsung terdiri dari
    • 12 Mereka Berani Melawan Pemiskinan Mereka Berani Melawan Pemiskinan 13DaRI tanaH KeMBaLI Ke tanaH dibumi parahiyangan, ungkapan itu bukanlah merupakan suatu ucapan yang bermakna kematian, tetapi merupakan suatu upaya nyata yang coba dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bandung dalam penanggulangan Mang Usep buruh tani di Desa Paranggong, Mang Diding petani penyewa kemiskinan.tanah Desa Kertasari, dan Nyi Ntis buruh tani palawija Desa Cipelah pada Kita semua tahu bahwa tanah bagi Petani adalah aset utama danhari itu seperti mendapatkan “durian runtuh” ketika aparat Pemerintah menjadi simbol seorang petani. Jika sekarang masih banyak Petani yangKabupaten Bandung memberikan sebidang tanah untuk dikelola sebagai masuk kategori miskin itu disebabkan oleh ketidak-adilan Negara dalamlahan produksi pertanian yang selama ini mereka hanya menggarap melindungi dan memenuhi hak atas tanah bagi kaum tani. Itu artinyadan atau menyewa tanah terlantar milik perusahaan perkebunan dan sebab kemiskinan di negeri yang sangat subur sumber daya alamnyatuan tanah. Sebuah asa telah lama ditunggu akhirnya datang juga, “sim (tanah) bukan hanya disebabkan oleh penyebab tunggal sebagaimanakuring mah sangat bersyukur antaran Bapak Bupati ges mereka lahan ka yang selama ini dibayangkan oleh banyak perencana pembangunan, tetapikuring, hatur nuhun bapak bupati”. Itulah ungkapan perasaan para petani dapat disebabkan oleh banyak faktor yang membutuhkan pemahamanyang telah mendapatkan tanah dari Pemerintah Kabupaten Bandung se dan langkah yang konkrit dalam menyelesaikan akar masalah kemiskinan.bagai wujud dari kebijakan reforma agraria (RA). Pemerintah Kabupaten Bagi kaum tani, penyebab mereka tetap miskin adalah ketiadaanBandung menyebutnya “dari tanah kembali ketanah”. Ungkapan tersebut kepemilikan asset yang dapat digunakan sebagai faktor produksi dalamjuga dipahami oleh kaum tani di kawasan perkebunan yang terhampar peningkatan pendapatan masyarakat miskin. Berdasarkan kondisi geografi dan topografi yang dimiliki, Kabupaten Bandung merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi dalam agrobisnis dan pertanian. Hal ini disebabkan kondisi tanah dan iklim yang sangat mendukung dalam pengembangan produk pertanian unggulan dalam skala yang cukup besar seperti teh, cokelat, dan lain-lain. Potensi pengembangan pertanian dan perkebunan dalam skala besar inilah yang jika tidak dikelola dengan baik, dapat menyebabkan konflik dalam pengelolaan sumberdaya alam (tanah) antara masyarakat dan dunia usaha. Menurut Bapak Yayan Agustian dari Bappeda Kabupaten Bandung, setidaknya terdapat beberapa hal yang menjadi sumber dalam konflik agraria di Kabupaten Bandung : 1. Perusahaan tidak mengusahakan usaha agribisnis perkebunan dengan benar. 2. Perusahaan terlibat kredit macet dan pengusaha sudah sulit dihubungi. 3. Terdapat garapan lahan HGU (hak guna usaha) oleh masyarakat dengan tidak terkendali dan liar. 4. Konflik internal dalam perusahaan perkebunan.
    • 14 Mereka Berani Melawan Pemiskinan Mereka Berani Melawan Pemiskinan 15 5. pengalihan HGU kepada pihak lain melalui proses pencabutan HGU oleh yang berwenang mengalami banyak permasalahan. 6. Perusahaan perkebunan akan mengalihkan HGU menjadi HGB (hak guna bangunan). 7. Pengaruh harga komoditi perkebunan yang fluktuatif serta biaya produksi meningkat. 8. Belum terdapat jaminan regulasi baru yang merangsang investasi di bidang perkebunan. Salah satu permasalahan adalah penguasaan lahan/tanah dalamjumlah yang cukup besar namun tidak dikelola dengan baik. Penguasaantanah dalam jumlah cukup besar oleh pihak-pihak tertentu di KabupatenBandung disinyalir telah memberikan kontribusi yang cukup besarterhadap kemiskinan masyarakat. Setidaknya ada 2 persoalan mendasardalam pengelolaan tanah perkebunan yang memiliki dampak langsungpada kemiskinan masyarakat di Kabupaten Bandung yaitu upah buruhperkebunan / tani yang sangat rendah di lokasi perkebunan, baik Seorang Buruh Tani rela menyewa lahan gersang berukuran kurang dari setengah hektar untuk memperbaiki hidup, Meski demikian, usahanya itu tidak membuat keadaannya lebih baik.yang dimiliki oleh badan usaha milik negara (BUMN) atau swasta, sertapengelolaan tanah terlantar yang dimiliki oleh pemegang hak guna usahauntuk perkebunan. Berbeda dengan Desa Kertasari, permasalahan tanah di Desa Menyadari kondisi tersebut, pemerintah daerah bekerjasama dengan Paranggong lebih didominasi oleh konflik dalam pengelolaan tanahorganisasi masyarakat sipil melakukan upaya reforma agraria sebagai terlantar antara masyarakat miskin dengan pemegang HGU yang berasalbagian penting dalam menyelesaikan permasalahan kemiskinan di dari pihak swasta. Tanah yang dikuasai oleh pemegang HGU tidak dikelolaKabupaten Bandung. Pemerintah Kabupaten Bandung menetapkan 3 sebagaimana mestinya dan cenderung dibiarkan menjadi terlantar selamadesa sebagai percontohan dalam upaya tersebut, yaitu Desa Paranggong, bertahun tahun. Melihat kondisi ini, masyarakat miskin berupaya untukDesaKertasari, serta Desa Cipelah. Ketiga desa tersebut memiliki mengelola tanah pertanian tersebut. Namun pemilik HGU melarangpersoalan yang berbeda dalam pelaksanaan reforma agraria. Pada Desa masyarakat miskin dan buruh tani yang bekerja di lahan yang dikuasai.Kertasari upaya yang dilakukan adalah melakukan redistribusi tanah yang Terkait dengan beberapa konflik dalam pengelolaan tanah diatas,dimiliki PTPN VIII kepada masyarakat miskin. Tanah yang diredistribusi menunjukkan bahwa upaya dalam reforma agraria bukanlah merupakanmerupakan tanah-tanah yang disinyalir merupakan tanah terlantar yang suatu hal yang mudah dilakukan dan melibatkan berbagai kebijakantidak dikelola oleh PTPN VII. Bersamaan dengan habisnya HGU (hak guna dan kepentingan berbagai pihak didalamnya. Redistribusi lahan padausaha) yang dimiliki oleh PTPN VIII pada tahun 1987 dan sampai saat masyarakat miskin, barulah sebuah langkah awal dalam penyelesaianini belum diperpanjang, dijadikan sebagai momentum untuk melakukan kemiskinan. Langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalahreforma agraria di Desa Kertasari. memberdayakan masyarakat miskin agar memiliki kemampuan dalam
    • 16 Mereka Berani Melawan Pemiskinan Mereka Berani Melawan Pemiskinan 17mengelola dan menjadikan tanah tersebut sebagai basis produksi dalam MeRetaS aSa LeWat GeRBanGpeningkatan pendapatan keluarga. Selain itu, dibutuhkan keberanian dari pemerintah daerah dalam SWaRa: RuanG nYata PaRtISIPaSImelakukan reforma agraria sesuai dengan kewenangan yang diberikan MaSYaRaKat DaLaM PeMBanGunanundang-undang atau peraturan pemerintah. Mahalnya biaya untuk DaeRaHmengurus pengalihan hak penggunaan tanah menjadi satu tantangantersendiri, pemerintah Kabupaten Bandung mengambil langkah untukmembiayai proses administrasi dalam pengalihan hak pengelolaan tanah Serdang Bedagai merupakan kabupaten pemekaran dari Deli Serdangterlantar kepada masyarakat miskin. Biaya pengurusan administrasi yang didasarkan pada Undang-undang nomor: 36 tahun 2003 tanggal 18dalam pengalihan hak pengelolaan tanah yang cukup mahal serta ketidak Desember 2003 dan diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada 7 Januarijelasan kebijakan pemerintah pusat pada pengelolaan lahan terlantar 2004 (yang kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Serdang Bedagai).dituding sebagai salah satu masalah yang menyebabkan reforma agraria Dengan potensi luas wilayah 1.900 km2 dengan panjang garis pantai 95sebagai instrumen penanggulangan kemiskinan tidak dapat berjalan Km, terdiri dari 17 kecamatan dan 237desa dan 6 kelurahan yang dihunisecara optimal. sekitar 594.383 jiwa (data BPS tahun 2011). Terkait dengan status tanah yang diberikan kepada masyarakat miskin, Visi yang diusung oleh Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai adalahmerupakan hak pakai dan bukan merupakan hak milik. Hal ini dilakukan menjadikan Serdang Bedagai sebagai salah satu kabupaten terbaik diagar tanah yang sudah diberikan tidak diperjual-belikan dikemudian hari Indonesia dengan masyarakatnya yang Pancasilais, modern, religius dandan menyebabkan masyarakat miskin terjebak kembali dalam perangkap kompetitif.kemiskinan. Besaran atau luas tanah yang diberikan kepada masyarakatmiskin berbeda-beda dan diberikan dengan mempertimbangkan kebiasaandan sejarah pengelolaan tanah yang dilakukan oleh masyarakat. Misalnyauntuk Desa Paranggong, luasan tanah yang diberikan kepada masyarakatberdasarkan luasan tanah yang dikelola oleh masyarakat miskin sebelumredistribusi tanah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bandung. Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh pemerintah KabupatenBandung adalah mengkonsolidasikan SKPD yang terkait untukmeningkatkan keberdayaan masyarakat miskin dalam pengelolaan tanahuntuk pertanian dalam skala kecil. Upaya yang dilakukan mulai daripemberiaan modal usaha, pemberian bibit tanaman, dan sarana produksi,hingga upaya untuk memperbaiki infrastruktur pertanian. Upaya inidiharapkan dapat menjadi langkah awal dalam mendisain kebijakanreforma agraria sebagai instrumen dalam penanggulangan kemiskinanyang efektif diKabupaten Bandung. “tenaga kerja sebagai sumbangsih masyarakat dalam pembangunan”
    • 18 Mereka Berani Melawan Pemiskinan Mereka Berani Melawan Pemiskinan 19 Untuk mewujudkan visi tersebut, Pemerintah Kabupaten Serdang prinsip: Dari, Oleh dan Untuk Masyarakat (DOM).Bedagai menyadari bahwa mereka tidak dapat bekerja sendiri, tetapi Sejak diluncurkan, hingga tahun 2009, sebanyak 3.945 kegiatan telahharus melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. dilakukan dengan nilai Rp.45.5 miliar. Meliputi pembangunan irigasi,Berangkat pada pemikiran tersebut, Pemerintah Kabupaten Serdang jalan, gorong-gorong dan rumah ibadah. Semua aktivitas pembangunanBedagai mencanangkan strategi pembangunan yang melibatkan tersebut sepenuhnya melibatkan partisipasi masyarakat yang didasarkanpartisipasi masyarakat yang diberi nama “Gerakan Pembangunan Swadaya pada kebutuhan mereka. Di bidang pertanian, kabupaten ini surplus berasMasyarakat” atau yang lebih dikenal dengan “Gerbang Swara”. 125 ribu ton per tahun dan menjadi lumbung bagi Sumut. Keberhasilan di bidang ketahanan pangan ini telah meraih penghargaan Ketahanan PanganGerbang Swara (Gerakan Pembangunan Swadaya Masyarakat) tingkat nasional tiga tahun berturut-turut, 2008, 2009 dan 2010. Gerbang Swara yang merupakan gerakan kolaborasi antara masyarakat Dalam konteks pembangunan pendidikan di Serdang Bedagai,dan Pemerintah Daerah dalam pembangunan mulai diluncurkan pada partisipasi masyarakat dilakukan dalam bentuk hibah bagi pendirian/tahun 2005. pembangunan gedung sekolah. Hibah tersebut berupa pemberian lahan Tujuan Gerbang Swara adalah menggerakkan seluruh potensi bagi pendirian gedung sekolah. Beberapa lahan sekolah yang merupakandan prakarsa masyarakat Serdang Bedagai untuk berpartisipasi hibah masyarakat secara perseorangan maupun kelompok di ataranya:dalam pembangunan sehingga pembangunan dapat berjalan secara TK Pembinaan Negeri Kecamatan Teluk Mengkudu, SMP Negeri 2 Telukberkelanjutan. Melalui “Gerbang Swara” masyarakat bukan sekadar menjadi Mengkudu, SMA Negeri 1 Teluk Mengkudu, TK Pembina Negeri Kecamatanobjek pembangunan, tetapi menjadi pelaku (subyek) pembangunan. SeiRampah, SMP Negeri 3 Sei Rampah dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)Dengan kata lain, pembangunan diterapkan dengan menggunakan Serdang Bedagai. Selain masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan pendidikan, dunia usaha dan perkebunan juga memberikan partisipasinya. Dunia usaha dan perkebunan berpartisipasi dalam pembangunan sekolah, diantaranya: SMA Negeri 1 Pantai Cermin, SMA Negeri 2 Perbaungan, SMA Negeri 1 Bintang Bayu, SMA Negeri 1 Dolok Merawan, SMA Negeri 1 Tebing Tinggi dan Sekolah Luar Biasa (SLB) Kecamatan Pegajahan. Pembelajaran yang dapat ditarik dari gerakan “Gerbang Swara” yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai adalah bahwa pembangunan akan lebih berhasil dan berkelanjutan apabila: bertumpu kepada pemberdayaan dan penguatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Pemerintah hanya menjadi dinamisator dan fasilitator, sedangkan masyarakat menjadi aktor dari semua kegiatan pembangunan yang dilakukan. Dengan kata lain pembangunan yang dilakukan dengan berpegang pada prinsip “Dari, Oleh dan Untuk Masyarakat (DOM)”.“wujud nyata kemitraan pemerintah-masyarakat dalam pembangunan: Bupati dan Wakil Bupati bergotong royong denganmasyarakat”
    • 20 Mereka Berani Melawan Pemiskinan Mereka Berani Melawan Pemiskinan 21JaMInan KeSeHatan SeBaGaI WuJuDPeMenuHan HaK ataS KeSeHatanYanG LaYaK BaGI WaRGa MISKIn DIKaBuPaten JeMBRana Membicarakan Kabupaten Jembrana, terlepas dari permasalahan yangdihadapi saat ini, selalu dikaitkan dengan inovasi yang dilakukan padamata kepemimpinan Bupati I Gede Winasa dengan jaminan kesehatangratis-nya. Dengan gagasan jaminan kesehatan gratis-nya, KabupatenJembrana menjadi pelopor pemberian jaminan kesehatan gratis padamasanya. Walaupun pada masa pasca kepemimpinan Bupati I GedeWinasa jaminan kesehatan yang dikenal dengan nama Jaminan Kesehatan Deputi Perlindungan Sosial dan Perumahan Rakyat, DR Adang Setiana Pantau Langsung Program JKJJembrana ini menemui kendala terkait dengan keberlanjutannya, tetapigagasan tentang pemberian jaminan kesehatan gratis yang dimotori olehpemerintah kabupaten/kota dapat dijadikan sebuah pembelajaran bagi 2) Peserta JKJkabupaten/kota lainnya. Apa yang dimaksud dengan Jaminan Kesehatan Peserta JKJ adalah seluruh masyarakat Jembrana terutama keluargaJembrana, bagaimana memulai dan mengelolanya? miskin (Gakin) dan masyarakat umum yang belum terbiayai oleh sistem pelayanan asuransi kesehatan (ASKES untuk masyarakat PNS, JamsostekApakah Program Jaminan Kesehatan Jembrana? untuk karyawan perusahan swasta dan asuransi swadana lainnya). Semua Program Jaminan Kesehatan Jembrana dirintis sejak Februari 2002, masyarakat mempunyai hak atas premi yang disubsidi oleh pemerintahdan mulai beroperasi pada Februari 2003. Program ini berupa pemberian Kabupaten Jembrana pada Lembaga JKJ untuk pelayanan kesehatanasuransi kesehatan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Jembrana, tingkat I (PPK-1) pada Puskesmas dan Praktek Dokter/Bidan Swasta yangdan ini bertujuan: 1) meringankan beban masyarakat dalam pembiayaan menerima JKJkesehatan; 2) memberikan kualitas pelayanan kesehatan yang lebih baikkepada masyarakat; dan 3) menciptakan kompetisi pelayanan yang sehat 3) PPK (Pemberi Pelayanan Kesehatan)antara pemberi pelayanan kesehatan (PPK) baik negeri maupun swasta. Pemberi pelayanan kesehatan yang mengadakan kontrak dengan lembaga JKJ yaitu : Puskesmas, Praktek Dokter Swasta, Praktek BidanProgram JKJ terdiri atas beberapa komponen, yakni: Antara PPK JKJ dengan Lembaga JKJ mempunyai hubungan kontrak dimana 1) Lembaga JKJ kedua belah pihak mempunyai hak dan kewajiban. Apabila PPK JKJ tidak Lembaga JKJ adalah lembaga asuransi kesehatan masyarakat Jembrana memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sebagaimanayang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jembrana Nomor : pada kontrak maka pihak Lembaga JKJ dapat memberikan sanksi berupa572 Tahun 2002, tanggal 18 Desember 2002 skorsing selama beberapa bulan, apabila sanksi tetap dilanggar maka
    • 22 Mereka Berani Melawan Pemiskinan Mereka Berani Melawan Pemiskinan 23 Bank Pembangunan Daerah Cabang Negara di Jembrana (BPD Negara). e Transaksi pembayaran menggunakan sistem klaim, tidak menggunakan sistem kapitasi seperti aturan JPKM. Dokter umum mengklaim per pasien sebesar Rp 27.000,- dan Dokter Gigi mengklaim per pasien sebesar Rp 30.000,-. e Pembayaran klaim dilakukan oleh Badan Pelaksana JKJ atas dasar pengajuan klaim oleh PPK. Pengajuan klaim diverifikasi oleh Tim Verifikasi JKJ, setelah disetujui baru dibayar oleh kasir. e Ketentuan administrasi bagi seluruh PPK telah tertuang dalam kontrak, dan diadakan sosialisasi pada pertemuan rutin masing- masing PPK. e PPK wajib mengirim laporan data pasien, dan data kesehatan lainnya sebagai bahan pemantauan kesehatan wilayah oleh Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan sosial Kabupaten Jembrana. e Diberlakukan demokratisasi pelayanan kesehatan kepada masyarakat, dimana masyarakat dapat memilih PPK yang dapat memberikan pelayanan yang lebih baik tanpa dibatasi wilayah, serta“layanan kesehatan JKJ” bisa di PPK negeri maupun swasta.pihak Lembaga JKJ dapat melakukan pemutusan hubungan kontrak Peran Serta ASKES di Kabupaten Jembrana Peran Serta ASKES :Sumber Pembiayaan e Untuk rawat jalan tingkat pertama (PPK-1) kapitasi Puskesmas Pembiayaan JKJ dilakukan melalui pengalihan subsidi yang semula disetorkan ke JKJ untuk tambahan pembiayaan PPK-1 untuk programdiberikan kepada puskesmas dan rumah sakit, kini dialihkan kepada JKJ. Peserta ASKES juga mendapatkan kartu JKJ, yang dapat dimasyarakat langsung dalam bentuk premi biaya rawat jalan tingkat pergunakan untuk pelayanan kesehatan rawat jalan tingkat pertamapertama melalui lembaga Jaminan Kesehatan Jembrana (JKJ). Selain dari (PPK-1) pada praktek dokter swasta atau puskesmas.APBD pembiayaan juga berasal dari dana-dana Gakin, yang sebelumnya e Untuk pelayanan kesehatan lanjutan PPK-2 dan PPK-3, peserta ASKESdiberikan ke Puskesmas kemudian dialihkan ke JKJ. tetap mendapat pelayanan pada Rumah Sakit sesuai dengan aturan pada PT. ASKES. Manajemen Pengelolaan JKJ Manajemen/pengelolaan JKJ menggunakan prinsip-prinsip JPKM yang Monitoring Program JKJtelah disempurnakan sesuai dengan program JKJ yaitu : Monitoring program JKJ di lakukan oleh Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Jembrana dan Badan Pengawas Daerahe Semua dana untuk pelayanan kesehatan disetor ke rekening JKJ pada Kabupaten Jembrana.
    • 24 Mereka Berani Melawan Pemiskinan Mereka Berani Melawan Pemiskinan 25Keberlanjutan KeBuMen PeLoPoR KeDauLatan RaKYat Setelah berjalan selama lebih dari lima tahun, Program JKJ mendapatkankendala berupa keberlanjutan program. Selama masa kepemimpinan ataS PeMBanGunan MeLaLuI KuotaBupati Winasa kendala tersebut tidak muncul ke permukaan. Setelah anGGaRan KeCaMatanBapak I Gede Winasa tidak lagi menjabat sebagai Bupati Jembrana,program JKJ mulai menghadapi kendala terkait dengan keberlanjutannya.Ketika berlangsung proses transisi ke pemerintahan baru (yang tidak lagi Secara politik kedaulatan rakyat hanya terjadi saat setiap wargadipimpin oleh Bapak Winasa), peserta JKJ menghadapi masalah ketidak negara menentukan pilihan politiknya di bilik suara Pemilu Legislatif,jelasan pelayanan. Hal ini dikarenakan belum jelasnya pembiayaan JKJ Pemilu Presiden, dan Pemilu Kepala daerah, setelah itu kedaulatanapakah akan terus dibiayai dari APBD Kabupaten, atau hanya dari APBD rakyat dijalankan oleh wakilnya di gedung Dewan Perakilan Rakyat.propinsi. Informasi yang kami peroleh, pembiayaan JKJ akan dibiayai dari Berbeda dengan Kabupaten Kebumen, sebuah terobosan dimulai denganAPBD propinsi, yakni melalui mekanisme jaminan kesehatan propinsi. melembagakan kedaulatan rakyat melalui jalur perencanaan pembangunan Belajar dari pengalaman Kabupaten Jembrana dengan Progran JKJ- yakni perencanaan partisipatif dan kuota anggaran kecamatan.nya, ketika pemerintah daerah membuat sebuah inovasi, jaminan akan Perencanaan merupakan kunci dari keberhasilan yang diraih, tidakkeberlanjutan menjadi hal yang penting. terkecuali dengan perencanaan pembangunan atau musyawarah perencanaan pembangunan yang merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh pemerintah daerah setiap tahunnya. Salah satu kunci keberhasilan dalam perencanaan pembangunan adalah dengan melibatkan masyarakat dalam menyusun usulan kegiatan yang menjadi rencana kerja pemerintah dalam waktu satu tahun. Dalam Undang-Undang perencanaan pembangunan No 25 Tahun 2004 disebutkan dengan tegas bahwa masyarakat berhak diikutsertakan dalam seluruh proses yang terkait dengan tahapan penyusunan perencanaan pembangunan tersebut. Walaupun demikian, dalam prakteknya masyarakat seringkali tidak dilibatkan, bahkan hanya menjadi pelengkap dalam tahapan perencanaan pembangunan tersebut. Tidak dilibatkannya masyarakat ditingkat desa dalam pelaksanaan musrenbang dilatarbelakangi oleh sejumlah pandangan yang dimiliki oleh birokrasi pemerintah, bahwa masyarakat desa tidak mampu memahami proses teknokrasi tersebut, masyarakat seringkali mengusulkan sesuatu yang tidak dapat didanai, dan sejumlah alasan lainnya. Fakta lainnya adalah penurunan partisipasi masyarakat dalam kegiatan perencanaan pembangunan juga disebabkan usulan dalam kegiatan musrenbang tidak pernah dipenuhi oleh pemerintah daerah, hal inilah yang menyebabkan ketidakpedulian
    • 26 Mereka Berani Melawan Pemiskinan Mereka Berani Melawan Pemiskinan 27 Kuota kecamatan merupakan instrumen yang efektif, bukan hanya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam forum perencanaan pembangunan, akan tetapi juga meningkatkan percepatan pembangunan ditingkat kecamatan. Pelaksanaan mekanisme kuota kecamatan mengalami beberapa tahapan penyempurnaan, terutama yang terkait dengan perluasan penerapan kuota kecamatan di Kabupaten Kebumen. Salah satu aspek penting yang disorot dalam kuota kecamatan adalah kriteria atau indikator yang digunakan dalam pemberian kuota kecamatan. Saat ini pemberian indikator kecamatan masih menggunakan indikator kewilayahan dan pertumbuhan ekonomi sebagai dasar pemberian kuota kecamatan, akan tetapi pemerintah daerah juga mulai memikirkan untuk memasukkan kinerja camat sebagai salah satu indikator dalam pemberian kuota kecamatan. Indikator kinerja kecamatan yang diusulkan sangat terkait dengan indikator pemenuhan hak dasar seperti angka kematian bayi, angka kematian ibu, jumlah angka putus sekolah, pertumbuhan penduduk miskin, serta indikator pertumbuhan ekonomi. Pada awalnya para camat setuju dengan penerapan indikator tersebut, akan tetapi setelah dievaluasi oleh tim, banyak camat yang“proses perencanaan dan penganggaran yang partisipatif tercermin dalam pembahasan anggaran yang melibatkanseluruh stakeholder” memiliki kinerja yang rendah. Kinerja camat yang rendah menyebabkan suatu kecamatan memperoleh alokasi anggaran kuota kecamatan yangmasyarakat jika diundang dalam musrenbang ditingkat desa. rendah. Pada sisi ini para camat memang dituntut untuk memperbaiki Berkaca pada kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Kebumen melakukan kinerjanya secara kolektif baik pada tingkat kecamatan maupun ditingkatsejumlah terobosan dan perbaikan terhadap mekanisme pelaksanaan desa. Penurunan alokasi anggaran kuota kecamatan ini sempat membuatmusrenbang di tingkat desa, kecamatan, bahkan juga di tingkat kabupaten. ketegangan antara pemerintah kabupaten (dalam hal ini Bappeda), paraLangkah pertama yang dilakukan adalah memastikan hak masyarakat camat, serta DPRD. Namun setelah dilakukan dialog dengan melibatkanuntuk terlibat dalam setiap perencanaan musrenbang mau pun penyusunan berbagai pemangku kepentingan, akhirnya semua pihak dapat memahamikebijakan pembangunan lainnya melalui penetapan peraturan daerah tentang proses tersebut.partisipasi masyarakat. Langkah kedua yang dilakukan adalah dengan Sisi positif lain dari pelaksanaan kuota kecamatan adalah kualitasmenetapkan kuota kecamatan yang merupakan kebijakan daerah untuk usulan masyarakat dalam musrenbang semakin meningkat. Masyarakatmenyediakan alokasi anggaran pada tingkat kecamatan untuk memberikan tidak lagi hanya mengusulkan kegiatan-kegiatan yang terkait denganjaminan terhadap pelaksanaan usulan masarakat dalam musrenbang tingkat pembangunan sarana fisik semata, akan tetapi juga mulai memikirkandesa. Alokasi anggaran yang disediakan untuk kuota kecamatan tersebut usulan yang terkait dengan pembangunan manusia ditingkat perdesaan.sebesar 30 %. Langkah ketiga adalah mensinergikan dokumen RPJM Desa Partisipasi dalam musrenbang juga mulai melibatkan perempuan dalamdengan dokumen RKP Desa serta dengan perencanaan program lainnya. setiap proses, bahkan keterwakilan perempuan dalam setiap proses
    • 28 Mereka Berani Melawan Pemiskinan Mereka Berani Melawan Pemiskinan 29 kegiatan dari SKPD yang bersangkutan, maka alokasi anggaran untuk SKPD tersebut akan ditingkatkan. Hal ini dirasakan cukup efektif untuk mensiasati keterbatasan anggaran serta keinginan pemerintah daerah untuk tetap mendukung pelaksanaan kuota kecamatan. Sehingga walaupun persentase kuota kecamatan diturunkan, akan tetapi pada saat bersamaan ditingkatkan alokasi anggarannya pada kegiatan SKPD. Selain tantangan dari minimnya alokasi anggaran ditingkat desa, tantangan lainnya adalah komitmen pemerintah daerah dalam hal ini SKPD agar meningkatkan porsi kegiatan yang menjadi usulan masyarakat dibandingkan dengan kegiatan rutin, pengawalan pelaksanaan program atau kegiatan yang telah disepakati dalam musrenbang, serta perlu adanya fokus yang jelas dalam mengembangkan potensi ke wilayahan yang dimiliki oleh masing-masing kecamatan. Terkait dengan pengawalan pelaksanaan kegiatan ditingkat masyarakat, pemerintah daerah juga membangun kerjasama dengan organisasi masyarakat sipil. Peran organisasi masyarakat sipil sangat efektif tidak hanya dalam melakukan“pembahasan kuota kecamatan dalam rapat pembahasan anggaran” pengawalan pelaksanaan kegiatan, akan tetapi juga melakukan pemberdayaan dan pendampingan secara langsung pada pemerintah ditingkat desa dan masyarakat dalam pelaksanaan kuota kecamatan.perencanaan pembangunan diberikan afirmasi dalam pengiriman delegasiuntuk mengikuti musrenbang ditingkat kecamatan dan kabupaten. Selainitu, desa–desa yang dapat memanfaatkan anggaran kuota kecamatandiwajibkan untuk menyusun atau telah memiliki dokumen RPJMDes danRPKDes. Salah satu tantangan dalam pelaksanaan kuota kecamatan ini adalahketersediaan anggaran pada APBD. Dalam beberapa tahun terakhir, jumlahanggaran yang dialokasikan oleh pemerintah pusat cenderung menurun,hal ini menyebabkan pemerintah kabupaten melakukan rasionalisasiterhadapalokasi anggaran pada kuota kecamatan, serta melakukanperubahan pada mekanisme penganggarannya. Anggaran kuota kecamatankemudian diintegrasikan dengan tupoksi dari SKPD. Hal ini menyebabkanSKPD harus melakukan sosialisasi pada masyarakat tentang kebijakan,program, serta kegiatan yang akan dilakukan dalam waktu 1 tahun denganmasyarakat. Jika semakin banyak usulan masyarakat yang terkait dengan
    • 30 Mereka Berani Melawan Pemiskinan Mereka Berani Melawan Pemiskinan 31KetIKa RaKYat Dan PeMeRIntaH permasalahan dan kebutuhan masyarakat, terutama masyarakat miskin. Kelompok masyarakat sipil mengambil posisi oposisi terhadap pemerintah.BeRSatu MeLaWan PeMISKInan Tetapi kondisi ini mulai berubah sekitar tahun 2006. Kehadiran pejabat pemerintah daerah yang berpikiran “terbuka” akan kehadiran kelompok masyarakat sipil, membuka peluang bagi kelompok masyarakat sipil Kolaborasi pemerintah daerah dengan kelompok masyarakat sipil untuk dapat memberikan masukan kepada pemerintah daerah. Beberapadi level desa pada awalnya bukanlah sesuatu yang mudah diwujudkan. kelompok masyarakat sipil yang kemudian menggabungkan diri dalamPerbedaan pandangan tentang masing-masing menjadi salah satu sebuah wadah yang diberi nama “konsorsium lombok tengah” yangkendala. Perbedaan persepsi tersebut semakin diperparah dengan adanya pada awalnya berada dalam posisi yang selalu “berkonfrontasi” denganperbedaan dalam memandang apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, pemerintah karena tidak adanya ruang dialog damai, akhirnya menjaditerutama masyarakat miskin. Pemerintah yang masih dipengaruhi mitra sejajar pemerintah dalam proses perumusan kebijakan di Lombokpemikiran bahwa merekalah yang paling tahu kebutuhan masyarakat Tengah. Hal ini dimungkinkan karena kehadiran orang-orang di jajarankarena mereka pengayom masyarakat, melakukan perencanaan program pemerintah Lombok Tengah yang memberi ruang bagi adanya perantanpa melibatkan kelompok-kelompok masyarakat sipil. Sedangkan kelompok masyarakat sipil dalam proses perumusan kebijakan.kelompok masyarakat sipil yang dipengaruhi pemikiran bahwa pemerintahselalu salah, semakin tidak terlibat dalam proses perencanaan. Akibatnya, Konsorsium Lombok Tengah dan Perubahan yang terjadikebijakan dan program yang dihasilkan oleh pemerintah tidak menjawab Sejak tahun 2006 hingga sekarang, Konsorsium OMS (Organisasi Masyarakat Sipil) Lombok Tengah telah banyak melakukan kegiatan- kegiatan pendampingan fasilitasi maupun program yang berkaitan dengan proses pemberdayaan masyarakat sipil. Konsorsium juga senantiasa berupaya untuk mendorong supaya pemerintah Kabupaten Lombok Tengah mengeluarkan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, terutama orang miskin dan perempuan. Upaya ini dilakukan melalui kegiatan-kegiatan: diskusi, hearing dan audensi dengan Pemda (eksekutif dan legislatif) tentang berbagai persoalan yang menyangkut publik, membuat media informasi (Tabloid) sebagai sarana komunikasi di tengah masyarakat, melakukan koordinasi dengan pelaku pembangunan, terutama yang ada di Kabupaten Lombok Tengah, seperti Dinas/Instansi yang ada, DPRD, program-program kemiskinan, program-program pemerintah pusat lainnya, bersama masyarakat desa mengawal hasil perencanaan dan pembangunan, bersama dengan Pemda dan stakeholder lainnya menyusun indikator kemiskinan Lombok Tengah sebagai indikator lokal. Bersama dengan Dinas Kesehatan, melaksanakan verifikasi data kemiskinan Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2008.“musrenbang kecamatan” : “pemerintah menyadari pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan”
    • 32 Mereka Berani Melawan Pemiskinan Mereka Berani Melawan Pemiskinan 33 Bagaimana Mewujudkan Kolaborasi Pemda dan Kelompok Masyarakat Sipil Kolaborasi antara Pemerinta Daerah dan kelompok masyarakat sipil dimungkinkan terjadi apabila kedua belah pihak melepaskan ego masing- masing demi mencapai tujuan yang sama. Sesungguhnya, kedua belah pihak memiliki tujuan yang sama. Kondisi ini terjadi di Kabupaten Lombok Tengah, dimana terjadi kolaborasi yang baik antara Pemerintah Kabupaten dengan Konsorsium OMS (Organisasi Masyarakat Sipil) Lombok Tengah. Konsorsium OMS Lombok Tengah yang sekarang berpusat di Kota Praya Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat pada awalnya merupakan gabungan atau kumpulan dari 24 Lembaga Swadaya Masyarakat/Organisasi Masyarakat Sipil. Lembaga ini terbentuk pada awal tahun 2006, yang waktu pembentukannya difasilitasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah yakni Bappeda, dengan kegiatan pertama mengawal dan memfasilitasi penyusunan Rencana Strategis Desa seluruh desa dan kelurahan di Kabupaten Lombok Tengah (dulu, 124 desa). Selanjutnya, kerjasama tersebut terus dibina dan berjalan tidak hanya dalam memfasilitasi penyusunan Renstra Desa, tetapi juga dalam“musrenbang kecamatan” : “pemerintah menyadari pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan” setiap proses perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan. Melalui kolaborasi yang baik antara Pemerintah Kabupaten Lombok PenutupTengah dengan konsorsium OMS Lombok Tengah telah dicapai beberapa Catatan penting yang dapat ditarik dari pengalaman Pemerintahperubahan penting, diantaranya: 1) tersusunnya Renstra Desa di 124 Kabupaten Lombok Tengah adalah bahwa pelibatan OMS dalam prosesDesa di seluruh Lombok Tengah yang difasilitasi secara partisipatif oleh perencanaan pembangunan daerah dan juga proses-proses perumusanKonsorsium Lombok Tengah dan Program-Program Penanggulangan kebijakan lainnya, menghasilkan program dan kebijakan yang lebihKemiskinan (P2KP, PPK, SCBD dll); 2) terbukanya ruang partisipasi bagi sensitif atas kebutuhan masyarakat, utamanya masyarakat miskin. Untukmasyarakat sipil dalam Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan mewujudkan kolaborasi yang baik antara OMS dan Pemerintah DaerahDaerah (TKPKD), sehingga TKPKD menjadi lebih partisipatif; 3) adanya dibutuhkan komitmen dan perubahan cara pandang dari masing-masingpeta program-program penanggulangan kemiskinan di seluruh desa (perlu pihak agar tercipta kesamaan cara pandang dan tujuan. Sikap “anti”update sesuai kondisi terkini); 4) ada monev untuk program-program pemerintah dalam diri OMS, dan sebaliknya, sikap “anti” OMS, harusPenanggulangan Kemiskinan (khususnya jamkesmas dan raskin); 5) dihilangkan demi mencapai tujuan bersama, memajukan masyarakat.ada kompilasi indikator kemiskinan lokal sebagai upaya mendefinisikan Walaupun proses tersebut membutuhkan waktu yang panjang, tetapipostur dan kemiskinan yang lebih faktual sebagai dasar delivery program- dengan adanya komitmen masing-masing pihak, hal tersebut dapatprogram kemiskinan di Lombok Tengah. dicapai, dan terbukti di Kabupaten Lombok Tengah.
    • 34 Mereka Berani Melawan Pemiskinan Mereka Berani Melawan Pemiskinan 35RaKYat MISKIn DI MaKaSSaR, Menyadari posisi sebagai pusat pelayanan di KTI, Pemerintah Kota Makasar selalu berupaya untuk meningkatkan pelayanan publik diSeJaK LaHIR HInGGa aKHIR daerahnya, terutama terkait dengan pelayanan pendidikan dan kesehatan.HaYat HIDuPnYa BeBaS! Upaya ini dilakukan pula oleh Pemimpin Daerah Kota Makasar dibawah kepemimpinan Walikota Ilham Arief Sirajuddin melalui program “unggulan” IASMO Bebas. (Bebas biaya bersalin, bebas biaya antar jenazah dan pemakaman, bebas biaya Program IASMO Bebaskesehatan, bebas biaya pendidikan dan bebas pendampingan hukum bagi warga miskin) IASMOadalah akronim dari “Ilham Arief Sirajuddin dan Soepomo ”tidak hanya sebagai aikon kampanye pilkada walikota dan wakil walikota Kota Makassar merupakan kota terbesar keempat di Indonesia dan Makassar, melainkan juga sebagai program unggulan yang di “jual”terbesar di Kawasan Timur Indonesia yang memiliki luas areal 175,79 kepada rakyat Kota Makassar. Ketika pasangan ini memenangkan pilkadakm2 dengan penduduk 1.112.688, sehingga kota ini sudah menjadi kota dan menjadi Walikota dan Wakil Walikota Makasar, aikon kampanyeMetropolitan. Sebagai pusat pelayanan di Kawasan Indonesia Timur (KTI), tersebut menjadi Kebijakan utama pemerintah Kota Makasar.Kota Makassar berperan sebagai pusat perdagangan dan jasa, pusat Program ini memberikan jaminan pemenuhan hak kaum miskin ataskegiatan industri, pusat kegiatan pemerintahan, simpul jasa angkutan biaya persalinan, akte kelahiran, KK, dan KTP; bebas biaya sekolah danbarang dan penumpang baik darat, laut maupun udara dan pusat pengobatan; bebas biaya bantuan hukum; dan bebas biaya pengantaranpelayanan pendidikan dan kesehatan. jenazah dan pemakaman. Di bidang pendidikan, IASMO Bebas mencakup sekolah gratis (sekolah bersubsidi penuh) dan menetapkan bahwa sekolah gratis (sekolah bersubsidi penuh) adalah sekolah yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Makasar berupa SD dan SLTP dalam wilayah Kota Makasar, yang melakukan proses belajar-mengajar dengan tidak memungut biaya apa pun dari siswa. Siswa benar-benar digratiskan dari semua bentuk pembayaran, baik biaya sekolah maupun seluruh biaya proses belajar mengajar lainnya, kecuali seragam sekolah. Sasaran program ini 70% siswa tidak mampu atau orang tua miskin SD, SMP, SMA. Selain sekolah gratis, program IASMO Bebas di bidang pendidikan juga memberikan pendidikan gratis, yakni: membebaskan biaya sekolah pada jenjang pendidikan dasar bagi seluruh siswa baik miskin atau kaya, sehingga menjamin kelancaran pelaksanaan proses pembelajaran dalam upaya peningkatan mutu pendidikan dasar SD dan SLTP. Sasaran program pendidikan gratis adalahsemua siswa SD dan SMP. Sedangkan yang menjadi pelaksana adalah Dinas Pendidikan dan Sekolah.“partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan”
    • 36 Mereka Berani Melawan Pemiskinan Mereka Berani Melawan Pemiskinan 37Dinas Pendidikan berfungsi sebagai pengendali program, sedangkansekolah mendistribusikan berbagai kebutuhan dan operasional prosespembelajaran. Untuk mendapatkan pelayanan gratis ini, calon siswa harus melengkapibeberapa persyaratan, diantaranya: ijasah, kartu keluarga, dan aktekelahiran. Sedangkan persyaratan yang dibutuhkan untuk memperolehbeasiswa adalah: fotocopy kartu keluarga, fotocopy KTP, dan fotocopyraport yang telah dilegalisir. Melalui kebijakan tersebut, hal positif yang dirasakan adalahkeringanan pembiayaan sekolah, namun belum serta merta meningkatkanangka partisipasi sekolah secara signifikan mengingat daya tampungsekolah yang sangat terbatas dibandingkan dengan calon siswa yanghendak melanjutkan ke sekolah, baik SD atau sederajat, maupun SMPatau sederajat. Di bidang kesehatan, IASMO Bebas memberikan program pelayanankesehatan gratis, yang mencakup: (i) pelayanan kesehatan dasar diPuskesmas dan jaringannnya; dan (ii) pelayanan kesehatan lanjutan di RSUmum Daya. Pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas meliputi: (1) pemeriksaandokter, pengobatan dan konsultasi kesehatan; (2) pelayanan laboratorium;(3) tindakan medik dasar (umum & gigi dan mulut); (4) pelayanan kesehatanIbu dan Anak (KIA) dan KB; (5) surat keterangan lahir; (6) surat keterangansakit; (7) pelayanan tindak medik khusus; (8) persalinan anak; dan (9) rawatinap (Puskesmas perawatan). Sedangkan pelayanan kesehatan lanjutan diRSU Daya meliputi: (1) pelayanan lanjutan KIA dan KB; (2) pelayanan suratketerangan; (3) pelayanan pemeriksaan laboratorium tingkat lanjutan;dan (4) pelayanan rawat inap kelas III. Guna menunjang program ini, Pemerintah Kota Makasar dan PemerintahPropinsi Sulwesia Selatan mengalokasikan anggaran pelayanan gratis diPuskesmas pada tahun 2010 sebesar RP.18,108 miliar (APBD Kota sebesarRp.10,865 miliar (60%); dan APBD Propinsi sebesar Rp.6,189 (40%)), daritotal dana kesehaan sebesar Rp. 37,161 miliar. Alokasi anggaran untukRSU Daya sebesar Rp.4,829 miliar (APBD Propinsi sebesar Rp.1,975 miliar(40%) dan APBD Kota Rp.2,854 miliar (60%)). “dialog dengan pengguna layanan sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan”
    • 38 Mereka Berani Melawan Pemiskinan Mereka Berani Melawan Pemiskinan 39 Untuk memperoleh pelayanan di Puskesmas dan Pustu cukup dengan MenJaDIKan BanDa aCeH Kotamembawa kartu kontrol yang diperoleh melalui persyaratan kartukeluarga. RaMaH JenDeR Pelayanan di rumah sakit didahului dengan persyaratan administrasi(walaupun pasien dalam keadaan darurat). Sebelumnya akan diwawancaradulu jenis pelayanan kesehatannya, seperti Jamkesmas, Askes, Umum atauJamkesda. Setelah administrasi lengkap, barulah diberikan intervensi oleh Sejarah kepemimpinan perempuan Aceh kembali terukir ketika seorangdokter atau petugas kesehatan. Persyaratan administrasi utama adalah “dara” Aceh yang diwakili Illiza Sa’aduddin Djamal tampil memenangkanrujukan dari Puskesmas, namun bila tidak ada, cukup bukti kependudukan Pilkada Kota Banda Aceh sebagai Wakil Walikota bersama Mawardi Nurdindan secepatnya diminta untuk mengurus surat rujukan secepatnya. sebagai Walikotanya. Kita semua tahu bahwa, belum ada perempuan Aceh Dengan adanya Program IASMO Bebas, hasil yang dirasakan oleh warga yang menjadi pemimpin setelah Cut Nyak Dhien, Cut Meutia, LaksamanaKota Makasar adalah pelayanan kesehatan lebih bagus karena tidak ada Malahayati, Sri Ratu Safiatuddin, dimasa kerajaan Aceh dan masalagi permintaan pembiayaan. Masyarakat merasa dimudahkan. Tidak ada perjuangan melawan Belanda. Tampilnya Illiza sebagai Wakil Walikotalagi pasien yang tidak tertolong karena masalah dana, demikian pula pada Banda Aceh, bertekad menjadikan Kota Banda Aceh sebagai kota ramahrumah sakit yang ditunjuk. gender didasarkan pada sejarah Aceh selama konflik, kaum perempuan menjadi korban secara ekonomi, politik, sosial, dan phisikis.Penutup MUSRENA (Musyawarah Rencana Aksi Kaum Perempuan) adalah Walaupun masih terdapat beberapa kelemahan dalam pelaksanaannya, instrumen utama Pemerintah dalam mewujudkan Kota ramah Gender.misalnya kurangnya sosialisasi tentang program sekolah dan pendidikan Gagasan ini merupakan perwujudan dari komitmen Walikota dan Wakilgratis kepada orang tua murid, atau sikap dan perilaku petugas Walikota dan jajaran birokrasinya untuk membuka seluas-luasnyakesehatan yang tidak simpatik terhadap pasien, program IASMO Bebas ruang partipasi bagi seluruh masyarakat khususnya kaum perempuanini memberikan dampak positif bagi masyarakat Kota Makasar. Dengan dalam keseluruhan proses pembangunan kota. Sesungguhnya apa danadanya program IASMO Bebas, masyarakat merasa dimudahkan, tidak bagaimana Musrena itu? Tulisan yang bersumber dari wawancara denganada lagi kaum mikin yang menjadi korban keterlantaran pelayanan Ibu Illiza Sa’aduddin Djamal dan beberapa dokumen/laporan sebagaipublik karena ketidak mampuan mereka atas biaya hidupnya atau karena pendukung ini berusaha menggambarkan hal tersebut.masalah dana. Apa dan Mengapa Musrena? Gagasan tentang perlunya Musrena dilatarbelakangi oleh keprihatinan akan rendahnya partisipasi kaum perempuan di Kota Banda Aceh dalam proses perencanaan pembangunan, sementara komposisi jumlah penduduk perempuan dan laki-laki di Kota Banda Aceh relatif berimbang. Selain itu, ditemui adanya beberapa penyimpangan dari aturan normatif dan bersifat tidak ramah terhadap keterlibatan perempuan. Dalam proses perencanaan didapatkan beberapa situasi sebagai berikut :
    • 40 Mereka Berani Melawan Pemiskinan Mereka Berani Melawan Pemiskinan 41 1) Peserta yang terlibat dalam proses perencanaan, dari Musrenbang di tingkat desa sampai dengan Musrenbang di tingkat kota, kebanyakan adalah perangkat pemerintah atau tokoh masyarakat. Kelompok masyarakat awam jarang sekali terlibat, apalagi kelompok perempuan. Kalaupun ada kelompok perempuan yang terlibat, hanya dari kelompok PKK atau isteri dari aparat pemerintah. 2) Minimnya keterlibatan perempuan mengakibatkan usulan yang dihasilkan kurang berpihak kepada perempuan. Usulan pembangunan fisik dan infrastruktur masih menjadi primadona, tetapi usulan berupa perbaikan gizi, peningkatan kualitas hidup anak melalui pemberian makanan tambahan,posyandu dan usulan serupa lainnya, hampir tidak pernah muncul. 3) Waktu dan tahapan yang harus dilalui oleh masyarakat dalam proses ini sangat panjang dan melelahkan, selain itu tidak ada kepastian bahwa usulan masyarakat akan diakomodir. 4) Minimnya keterwakilan perempuan di DPRD juga sangat menentukan keluaran/hasil dari negosiasi dalam proses perencanaan 5) Proses perencanaan, seperti halnya proses lain di daur penganggaran, tidak memperhatikan penerima manfaat dari anggaran yang direncanakan/disusun. Akibatnya beberapa program yang ada menjadi netral Gender, bias Gender bahkan buta Gender Tujuan khusus dari metode perencanaan ini adalah untuk memperkuat posisi perempuan dalam peroses pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan yang selama ini didominasi oleh laki-laki, dalam hal-hal berikut: menyadarkan kaum perempuan akan pentingnya peranan mereka dalam menentukan arah pembangunan daerah, membangun pengertian yang lebih baik terhadap kebutuhan perempuan serta memperbaiki kehidupan mereka melalui program/kegiatan pembangunan daerah. Sedangkan tujuan umum dari Musrena adalah untuk mewujudkan kota Banda Aceh sebagai kota yang ramah Gender Sumber Pembiayaan “partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan” Pelaksanaan Musrena pada awalnya dibiayai oleh GTZ-SLGSR, tetapi Laporan Kota Banda Aceh untuk Metro TV MDG’s Awards 2010
    • 42 Mereka Berani Melawan Pemiskinan Mereka Berani Melawan Pemiskinan 43 pelaksanaan Musrena di tingkat kecamatan dilakukan sebanyak 3 kali, dimana untuk masing-masing pelaksanaannya menggabungkan 3 kecamatan. Musrena di tingkat kecamatan diikuti oleh dua perwakilan dari masing-masing gampong. Masing-masing pelaksanaan Musrena kecamatan akan dilaksanakan selama 2 (dua) hari. Supaya perempuan dapat mengambil bagian di dalam kedua mekanisme perencanaan, maka Musrena kecamatan dilaksanakan pada waktu yang tidak bersamaan dengan pelaksanaan Musrenbang di kecamatan yang bersangkutan. Peserta Musrena, terdiri dari : anggota PKK, anggota koperasi wanita terpilih, anggota pengusaha perempuan terpilih, anggota pengajian perempuan terpilih; aparat Kecamatan dan Muspika setempat. Dalam pelaksanaan Musrena pertama, peserta Musrena diberi pengetahuan tentang proses perencanaan pembangunan di daerah,“perempuan bale inong mendiskusikan usulan kegiatan yang akan disampaikan dalam forum Musrena” dimana didalamnya juga dijelaskan tentang Musrena. Setelah terjadi kesamaan pemahaman, barulah dilanjutkan dengan paparan tentanguntuk selanjutnya, hingga saat ini, pembiayaan pelaksanaan Musrena program dan anggaran dari masing-masing SKPD. Maksud dari paparanberasal dari Pemerintah Kota Banda Aceh. Pada tahun 2008 Pemerintah ini adalah untuk memberikan gambaran kepada peserta Musrena tentangKota Banda Aceh telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 28,052,160; alokasi anggaran yang tersedia.pada tahun 2009 sebesar Rp 58,066,000; dan pada tahun 2010 sebesar Dalam Musrena selanjutnya, paparan tentang proses perencanaanRp 38,460,000,- Jika diamati, terjadi penurunan alokasi anggaran pembangunan tidak lagi diberikan secara khusus dan panjangpelaksanaan Musrena pada tahun 2010. Hal ini disebabkan terjadinya lebar seperti ketika pelaksanaan Musrena pertama karena pesertadefisit anggaran Pemerintah Kota Banda Aceh. Musrena telah memiliki pemahaman tentang hal tersebut. Paparan lebih dititikberatkan pada alokasi anggaran dan program oleh masing-Proses dan Pengelolaan Musrena masing SKPD. Dengan demikian, peserta Musrena dapat merumuskan Mekanisme Musrena dilakukan di tingkat gampong dan di tingkat kebutuhan yang akan dituangkan dalam kegiatan dan program lebihkecamatan yang kemudian berlanjut pada Forum Integrasi. Musrena efektif. Perbedaan lainnya adalah, dalam Musrena kedua, didahuluidi tingkat gampong bertujuan untuk mencapai kesepakatan usulan dengan evaluasi dari realisasi usulan-usulan mereka dalam Musrenakegiatan desa dengan melakukan kajian desa untuk menggali informasi pertama (sebelumnya).terkait dengan kebutuhan, permasalahan, potensi dan sumber daya Walaupun pemberian pengetahuan tentang proses perencanaanserta penentuan cita-cita harapan masa depan masyarakat khususnya pembangunan tidak lagi diberikan secara khusus, tetapi dalamperempuan, yang akan dibiayai dari APBD dan Alokasi Dana Desa (ADD). pembukaan Musrena, selalu diberikan pemahaman tentang hal tersebut,Tokoh perempuan akan mengadakan pertemuan dan memilih 2 (dua) dan juga tentang permasalahan terkini yang dihadapi oleh kaumorang perwakilan untuk pelaksanaan Musrena di tingkat kecamatan. perempuan di Kota Banda Aceh khususnya, dan permasalahan yang Dengan jumlah kecamatan di kota Banda Aceh sebanyak 9 kecamatan, dihadapi keluarga secara umum. Dengan demikian, peserta Musrena
    • 44 Mereka Berani Melawan Pemiskinan Mereka Berani Melawan Pemiskinan 45 Dengan upaya penyadaran yang terus menerus dan tidak kenal lelah, tantangan ini dapat diatasi. Tantangan selanjutnya adalah terkait dengan komitmen Pemimpin Daerah Kota Banda Aceh untuk terus melanjutkan pelaksanaan Musrena sehingga upaya mewujudkan Kota Banda Aceh sebagai Kota Ramah Jender dapat terlaksana, karena tanpa adanya komitmen Pemimpin Daerah dan jajarannya, serta dukungan seluruh warga Kota Banda Aceh, perjuangan mewujudkan Kota Banda Aceh sebagai Kota Ramah Jender menjadi suatu upaya yang sia-sia dan tidak berkelanjutan.“perempuan bale inong belajar tentang perencanaan strategis”memperoleh gambaran tentang apa yang akan mereka usulkan dalamMusrena. Dengan kata lain, usulan mereka berangkat dari permasalahandan kebutuhan riil, bukan berdasarkan keinginan. Pembelajaran menarik yang dapat ditarik dari pengalaman MusrenaKota Banda Aceh adalah apa yang disampaikan oleh Ibu Illiza ketikawawancara, yakni, “dalam komunikasi dengan peserta Musrena, gunakanbahasa yang sederhana, jangan gunakan bahasa atau istilah pembangunan(atau perencanaan pembangunan) sehingga sulit dimengerti”.Tantangan dan Keberlanjutan Sebagai sebuah upaya peningkatan partisipasi politik perempuan,tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan Musrena sejak awal adalahmemberikan penyadaran kepada kaum lelaki tentang pentingnyapartisipasi politik perempuan. Tantangan lain adalah mengajak dan jugamemberikan penyadaran kepada kaum perempuan tentang pentingnyaketerlibatan mereka dalam proses perencanaan dan perumusan kebijakan.
    • 46 Mereka Berani Melawan Pemiskinan Mereka Berani Melawan Pemiskinan 47“PeLeMBaGaan PaRtISIPaSI RaKYat sering kali hanya dimaknai sebagai suatu proses ritual yang dilakukan dari tahun ketahun ,dan seringkali mengabaikan keinginan rakyat yangDaLaM PeMBanGunan BISa!” disuarakan dalam forum tahunan tersebut. Alasan klasik yang selalu disampaikan oleh birokrasi pemerintah adalah tidak ada alokasi anggaran Sejak lama impian agar setiap proses dalam pelaksanaan atau DPRD tidak menyetujui usulan masyarakat, cukup ampuh untukpembangunan melibatkan partisipasi rakyat bukanlah suatu angan- meredam kekecewaan masyarakat. Walaupun demikian, tanpa disadariangan dan mimpi semata, akan tetapi tercermin secara nyata dalam kondisi ini menyebabkan munculnya apatisme dan perilaku skeptispraktek pembangunan. Sejak disahkannya UU No 25 Tahun 2004 masyarakat terhadap pemerintah daerah.tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, harapan untuk Terkait dengan hal tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Sukabumimelembagakan partisipasi masyarakat secara permanen dalam mencoba untuk mencari solusi terhadap persoalan tersebut denganpenyusunan perencanaan pembangunan muncul kembali. Walaupun menggulirkan program P3K (Program Pembangunan Partisipasidemikian, proses pelembagaan partisipasi tersebut perlu didampingi, Kecamatan). P3K bertujuan untuk memperkuat pendanaan pembangunantidak hanya dalam kerangka membuka ruang partisipasi bagi masyarakat disuatu kecamatan yang tidak dapat dilakukan dengan mekanismeakan tetapi juga memberdayakan masyarakat untuk memanfaatkan ruang pendanaan reguler, seperti Alokasi dana Desa (ADD), serta kegiatanpartisipasi tersebut agar dapat bermanfaat bagi masyarakat, khususnya PNPM. Jelasnya P3K memperkuat kegiatan atau program pembangunanbagi masyarakat miskin. yang tidak dapat didanai oleh ADD dan PNPM. Walau pun demikian, Sebagaimana telah menjadi rahasia umum, proses partisipasi dalam penyaluran anggaran P3K tidak dilakukan dengan mekanisme penjatahanmusyawarah perencanaan pembangunan di tingkat desa dan kecamatan sebagaimana mekanisme penyalura anggaran secara reguler akan tetapi melalui proses kompetisi dalam suatu kecamatan. Sepintas mekanisme penyaluran anggaran untuk pendanaan kegiatan dalam suatu kecamatan mirip dengan mekanisme kompetensi yang dilakukan dalam program PNPM. Masing-masing desa dalam suatu kecamatan akan mempesentasikan usulan dan menyusun proposal kegiatan untuk mendapatkan dana P3K. Perbedaannya terletak pada kewenangan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten kepada camat untuk memutuskan desa-desa yang layak diberikan P3K. Dalam prakteknya, camat bukanlah pengambil keputusan tunggal, akan tetapi ada tim penilai yang dibentuk oleh seorang camat untuk membantu menilai dan memverivikasi usulan masing-masing desa. Program P3K yang diinisiasi oleh pemerintah Kabupaten Sukabumi pada tahun 2008 dan masih bersifat sebagai pilot project yang dilakukan di beberapa kecamatan. Alokasi anggaran P3K yang diberikan pada tahap awal uji coba sebesar 500 juta / kecamatan. Besaran alokasi diharapkan dapat mendorong perbaikan yang signifikan dalam pembangunan infrastruktur“pembangunan infrastruktur: salah satu usulan melalui program P3K”
    • 48 Mereka Berani Melawan Pemiskinan Mereka Berani Melawan Pemiskinan 49 Program Pembangunan Partisipatif Kecamatan Sukabumi
    • 50 Mereka Berani Melawan Pemiskinan Mereka Berani Melawan Pemiskinan 51dasar maupun kegatan ekonomi yang dilakukan di wilayah kecamatan. kelembagaan ditingkat bawah dalam pelaksanaan program. Kendala Dalam perkembangannya, P3K mulai mendapatkan respon positif dari kedua adalah masing-masing kecamatan memiliki potensi yang berbeda-masyarakat tidak hanya pada daerah-daerah yang menjadi percontohan beda, sehingga memerlukan perencanaan yang sinergi antar wilayahpengembangan program tersebut, akan tetapi juga datang dari kecamatan dan kemauan dari camat untuk melakukan langkah-langkah terobosanlain. Terkait dengan hal tersebut, maka pemerintah daerah berupaya untuk dalam memajukan wilayahnya. Sedangkan kendala ketiga adalah menjalindapat memenuhi hal tersebut. Namun kendala utama yang dihadapi oleh kerjasama dengan pihak lain misalnya dengan dunia usaha yang lokasipemerintah daerah adalah alokasi anggaran. Oleh sebab itu, pemerintah usahanya berada di kecamatan tersebut untuk memberikan kontribusidaerah memutuskan untuk mengurangi besaran alokasi anggaran yang dalam pembangunan masyarakat di suatu kecamatan.diberikan pada suatu kecamatan, yang sebelumnya berjumlah 500 juta / Selain itu, tantangan keberlanjutan dari suatu program adalah adanyakecamatan menjadi 250 juta / kecamatan. payung hukum yang menjamin pelaksanaan suatu program tersebut Agar pelaksanaan program P3K dapat terlembagakan secara baik, dapat dilakukan dalam jangka panjang. Pemerintah daerah Kabupatenmaka pemerintah daerah terus memperbaiki mekanisme penyelengaraan Sukabumi, sedang mengkaji pilihan – pilihan kebijakan yang tepat untukprogram tersebut, termasuk didalamnya adalah membuat petunjuk dapat melakukan program P3K secara berkelanjutan. Misalnya denganoperasional yang baku yang menjamin program tersebut berjalan secara menjamin alokasi APBD untuk penganggaran program P3K sebesarlebih efisien dan efektif. Misalnya pengusulan kegiatan yang akan 20 %. Tantangan lainnya adalah membakukan proses perencanaandikompetisikan antar desa dalam suatu kecamatan haruslah kegiatan pembangunan yang melibatkan masyarakat dan secara bersamaanyang sesuai dengan kebutuhan dan memberikan manfaat yang lebih pada mengurangi mekanisme “titip menitip” program melalui DPRD yangdesa. Selain itu, pemerintah desa juga akan diwajibkan untuk menyusun seringkali dianggap menghancurkan mekanisme perencanaan yangRPJMDes sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan bantuan anggaran dibangun secara partisipatif melalui musrenbang.dari program P3K. Saat ini banyak pemerintah desa yang dibantu oleh Dengan disahkannya UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistemfasilitator PNPM Perdesaan dalam menyusun dokumen RPJMDes. Perencanaan Pembangunan Nasional, harapan untuk melembagakan Proses pendampingan terhadap masyarakat dan pelaksana program partisipasi masyarakat secara permanen dalam penyusunan perencanaanjuga mendapat perhatian dalam pelaksanaan program P3K ini. Salah satu pembangunan muncul kembali. Walau pun demikian, prosesfokus dalam pendampingan pelaksanaan program P3K adalah pengelolaan pelembagaan partisipasi tersebut perlu di dampingi, tidak hanya dalamanggaran dan pelaporan kegiatan. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan kerangka membuka ruang partisipasi bagi masyarakat akan tetapi jugaprogram P3K dapat dipertanggung-jawabkan bukan hanya dari aspek memberdayakan masyarakat untuk memanfaatkan ruang partisipasikegiatannya semata akan tetapi juga dari sisi administrasi kegiatan. tersebut agar dapat bermanfaat bagi masyarakat, khususnya bagi Walaupun dalam pelaksanaan uji coba program P3K menuai banyak masyarakat miskin.respon positif, namun masih ada beberapa kendala yang perlu mendapat Sebagaimana telah menjadi rahasia umum, proses partisipasi dalamperhatian bagi pemerintah daerah lain yang juga memiliki atau akan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat desa dan kecamatanmelakukan program seperti P3K. Kendala yang pertama adalah seringkali hanya dimaknai sebagai suatu proses ritual yang di lakukansumberdaya manusia yang terlibat dalam pelaksanaan program. Oleh dari tahun ke tahun, dan seringkali mengabaikan keinginan rakyat yangsebab itu, pemerintah daerah perlu mempersiapkan kelembagaan dan disuarakan dalam forum tahunan tersebut. Alasan klasik yang selalu diSDM secara baik dan tidak hanya menyerahkan atau memperluas otoritas sampaikan oleh birokrasi pemerintah adalah tidak ada alokasi anggaran
    • 52 Mereka Berani Melawan Pemiskinan Mereka Berani Melawan Pemiskinan 53atau DPRD tidak menyetujui usulan masyarakat, cukup ampuh untukmeredam kekecewaan masyarakat. Walaupun demikian, tanpa disadarikondisi ini menyebabkan munculnya apatisme dan perilaku skeptismasyarakat terhadap pemerintah daerah. Terkait dengan hal tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Sukabumimencoba untuk mencari solusi terhadap persoalan tersebut denganmenggulirkan program P3K (Program Pembangunan PartisipasiKecamatan). P3K bertujuan untuk memperkuat pendanaan pembangunandisuatu kecamatan yang tidak dapat dilakukan dengan mekanismependanaan reguler, seperti Alokasi dana Desa (ADD), serta kegiatanPNPM. Jelasnya P3K memperkuat kegiatan atau program pembangunanyang tidak dapat di danai oleh ADD dan PNPM. Walaupun demikian,penyaluran anggaran P3K tidak di lakukan dengan mekanisme penjatahansebagaimana mekanisme penyalura anggaran secara reguler akan tetapimelalui proses kompetisi dalam suatu kecamatan. Dalam perkembangannya, P3K mulai mendapatkan respon positif dari Program Pembangunan Partisipatif Kecamatan Sukabumimasyarakat tidak hanya pada daerah daerah yang menjadi percontohanpengembangan program tersebut, akan tetapi juga datang dari kecamatanlain. Terkait dengan hal tersebut, maka pemerintah daerah berupaya untuk fasilitator PNPM Perdesaan dalam menyusun dokumen RPJMDes.dapat memenuhi hal tersebut. Namun kendala utama yang di hadapi oleh Proses pendampingan terhadap masyarakat dan pelaksana programpemerintah daerah adalah alokasi anggaran. Oleh sebab itu, pemerintah juga mendaat perhatian dalam pelaksanaan program P3K ini. Salahdaerah memutuskan untuk mengurangi besaran alokasi anggaran yang satu fokus dalam pendampingan pelaksanaan program P3K adalahdiberikan pada suatu kecamatan, yang sebelumnya berjumlah 500 juta / pengelolaan anggaran dan pelaporan kegiatan. Hal ini di maksudkan agarkecamatan menjadi 250 juta / kecamatan. pelaksanaan program P3K dapat dipertanggung-jawabkan bukan hanya Agar pelaksanaan program P3K dapat terlembagakan secara baik, dari aspek kegiatannya semata akan tetapi juga dari sisi administrasimaka pemerintah daerah terus memperbaiki mekanisme penyelengaraan kegiatan.program tersebut, termasuk didalamna adalah membuat petunjuk Walaupun dalam pelaksanaan uji coba program P3K menuai banyakoperasional yang baku yang menjamin program tersebut berjalan secara respon positif, namun masih ada beberapa kendala yang perlu mendapatlebih efisien dan efektif. Misalnya pengusulan kegiatan yang akan perhatian bagi pemerintah daerah lain yang juga memiliki atau akandikompetesikan antar desa dalam suatu kecamatan haruslah kegiatan melakukan program seperti P3K. Kendala yang pertama adalah sumberyang sesuai dengan kebutuhan dan memberikan manfaat yang lebih pada daya manusia yang terlibat dalam pelaksanaan program. Oleh sebabdesa. Selain itu, pemerintah desa juga akan di wajibkan untuk menyusun itu, pemerintah daerah perlu mempersiapkan kelembagaan dan SDMRPJMDes sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan bantuan anggaran secara baik dan tidak hanya menyerahkan atau memperluas otoritasdari program P3K. Saat ini banyak pemerintah desa yang dibantu oleh kelembagaan ditingkat bawah dalam pelaksanaan program. Kendala
    • 54 Mereka Berani Melawan Pemiskinan Mereka Berani Melawan Pemiskinan 55kedua adalah masing-masing kecamatan memiliki potensi yang berbeda- PeReMPuan JuGa BeRHaK DaLaMbeda, sehingga memerlukan perencanaan yang sinergi antar wilayah dankemauan dari camat untuk melakukan langkah-langkah terobosan dalam PeMBanGunan DI KaBuPatenmemajukan wilayahnya. Sedangkan kendala ketiga adalah menjalin GununG KIDuLkerja sama dengan pihak lain misalnya dengan dunia usaha yang lokasiusahanya berada di kecamatan tersebut untuk memberikan kontribusidalam pembangunan masyarakat di suatu kecamatan. Selain itu, tantangan keberlanjutan dari suatu program adalah adanya Perempuan bisa ngomong perencanaan pembangunan? Apa bisa?payung hukum yang menjamin pelaksanaan suatu program tersebut pertanyaan-pertanyaan bernada skeptis tersebut seringkali kita dengardapat dilakukan dalam jangka panjang. Pemerintah daerah Kabupaten jika berdialog dengan berbagai aparatur pemerintah daerah di IndonesiaSukabumi, sedang mengkaji pilihan–pilihan kebijakan yang tepat untuk tentang pentingnya melibatkan perempuan dalam setiap proses dandapat melakukan program P3K secara berkelanjutan. Misalnya dengan tahapan pembangunan. Penyebab utama dari munculnya pertanyaan-menjamin alokasi APBD untuk penganggaran program P3K sebesar pertanyaan tersebut adalah kentalnya budaya patriarki dalam sistem20 %. Tantangan lainnya adalah membakukan proses perencanaan sosial kemasyarakatan. Bahkan pelembagaan praktek dan pola pikirpembangunan yang melibatkan masyarakat dan secara bersamaan budaya patri arki tidak hanya tumbuh subur dalam sistem sosialmengurangi mekanisme “titip menitip” program melalui DPRD yang masyarakat, akan tetapi juga mempengaruhi pola pikir bahkan kebijakanseringkali di anggap menghancurkan mekanisme perencanaan yang di pembangunan yang dilakukan dalam pemerintahan. Tidak heran jikabangun secara partisipatif melalui musrenbang. dalam berbagai proses pembangunan yang dilakukan, peranan atau keterlibatan perempuan masih sangat minim bahkan tidak jarang hanya menjadi pelengkap. Proses perencanaan pembangunan (musrenbang) yang dimulai dari tingkat desa sampai dengan kabupaten dipandang sangat strategis dalam melibatkan perempuan untuk mempengaruhi kebijakan dan program pembangunan yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah. Inisiatif untuk mendorong keterlibatan perempuan dalam musrenbang diawali oleh beberapa organisasi masyarakat sipil yang melakukan pendampingan secara langsung terhadap kelompok perempuan di beberapa desa di Kabupaten Gunung Kidul. Upaya pendampingan terhadap kelompok perempuan penting dilakukan agar dalam proses perencanaan pembangunan di berbagai tingkatan, perempuan mampu menyuarakan kepentingannya serta dapat berperan aktif dalam mempengaruhi kebijakan dan program pembangunan. Tanpa hal tersebut, maka partisipasi perempuan hanya berakhir sebagai pelengkap dari pelaksanaan forum tersebut.
    • 56 Mereka Berani Melawan Pemiskinan Mereka Berani Melawan Pemiskinan 57 ”perempuan Gunung Kidul berpartisipasi aktif dalam Musrenbang”
    • 58 Mereka Berani Melawan Pemiskinan Mereka Berani Melawan Pemiskinan 59 Upaya pendampingan terhadap kelompok perempuan dilakukan dalam beberapa tahapan itu peningkatan kapasitas perempuan dalam hal kemampuan untuk menganalisis permasalahan yang ada dilingkungannya, memahami proses perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah, serta melakukan pengorganisasian terhadap kelompok perempuan. Upaya untuk melakukan pemberdayaan terhadap perempuan mulai diintensifkan oleh pemerintah daerah pada tahun 2005, dengan diluncurkannya sejumlah kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan oleh dinas terkait. Kelompok perempuan juga tidak hanya aktif memperjuangkan kepentingannya pada proses perencanaan reguler yang dilakukan oleh pemerintah daerah, akan tetapi juga melalui para wakil rakyat. Dukungan wakil rakyat terhadap upaya jaringan kelompok perempuan semakin kuat, karena pada saat bersamaan telah terbentuk juga kaukus perempuan di DPRD Kabupaten Gunung Kidul. Kaukus perempuan ini bahkan menjadi mitra kelompok perempuan untuk mendorong lahirnya kebijakan dan regulasi yang terkait dengan perempuan, seperti peraturan daerah tentang Pemberdayan Perempuan & Perlindungan Anak. Pada tahun 2006, Bappeda Kabupaten Gunung kidul secara tegas mendorong pelibatan perempuan pada pelaksanaan musrenbang di seluruh desa, dan memberikan kesempatan pada utusan dari setiap kelompok perempuan yang berada di kecamatan untuk terlibat dalam pembahasan perencanaan pembangunan di tingkat kabupaten. Pada proses ini memang sempat muncul ungkapan yang bersifat skeptis dari berbagai SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) tentang keterlibatan perempuan yang sebagian besar memiliki pekerjaan sebagai buruh tani, bakul sayuran, atau pun ibu rumah tangga. Walaupun demikian, Bapak Eko Subiantoro selaku Kepala Bappeda Kabupaten Gunung Kidul sangat yakin dengan melibatkan kelompok perempuan dan organisasi masyarakat sipil, akan memberikan perubahan dalam perencanaan kegiatan yang selama ini disinyalir tidak banyak mengalami perubahan dan terkesan bersifat pengulangan dari kegiatan yang dilakukan pada tahun sebelumnya. Kesempatan yang diberikan oleh Bappeda tidak disia-“mainstreaming gender dalam RPJMD Kabupaten Gunung Kidul: buah perjalanan panjang partisipasi politik perempuanGunung Kidul” siakan oleh kelompok perempuan yang konsisten untuk mengusulkan
    • 60 Mereka Berani Melawan Pemiskinan Mereka Berani Melawan Pemiskinan 61pembenahan terhadap penyediaan air bersih dan pencegahan nyamuk banyak bekerja sama dengan pemerintah daerah ketimbang denganyang menyebabkan wabah demam berdarah. Usulan dari kelompok DPRD, hal ini disebabkan proses atau pelaksanaan kebijakan dan programperempuan akhirnya menjadi prioritas kerja pemerintah Kabupaten yang dilakukan oleh SKPD. Namun di masa depan, diharapkan kerjaGunung Kidul. sama antara JKPG juga dapat mendorong perubahan ditingkat legislatif, Walaupun ibu-ibu yang terlibat dalam kelompok perempuan cukup terutama yang terkait dengan penganggaran program dan kegiatan untukvokal dalam menyuarakan aspirasi perempuan, namun keberhasilan memperbaiki pemenuhan hak dasar masyarakat.tersebut juga perlu diikuti dengan keterlibatan pada pelaksanaan dan Terkait dengan upaya daerah lainnya yang juga ingin melibatkanpengawasan program. Musrenbang merupakan titik permulaan dari perempuan dalam proses pembangunan, beberapa pengalaman yangsebuah proses pembangunan, masih adalagi proses lain yang perlu dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Gunung kidul mungkin dapatdilakukan dan membutuhkan waktu yang cukup panjang. Terkait dengan dijadikan sebagai bahan pembelajaran. Pelibatan kelompok perempuanhal tersebut, maka keterlibatan kelompok perempuan tidak hanya sekali dilakukan pada proses informal terlebih dahulu dengan memperkuatsaja, akan tetapi dapat berkelanjutan. Hal inilah yang menjadi tantangan kapasitas perempuan sebelum dilibatkan secara resmi dalam berbagaiterbesar bagi perempuan di Gunung Kidul. forum perencanaan pembangunan di tingkat daerah. Aspek kedua yang Pada tahun 2007, usulan masyarakat dalam perencanaan perlu diperhatikan adalah membangun kerjasama dengan berbagaipembangunan di tingkat desa jika dijumlahkan membutuhkan kelompok kepentingan, karena pemerintah daerah tidak memiliki sumberpendanaan sebesar 1,7 trilyun rupiah. Meningkatnya usulan masyarakat daya yang cukup untuk melakukan seluruh kegiatan tersebut. Aspekdalam musrenbangdes masih menyiratkan bahwa sering kali usulan ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah keberlanjutan, oleh karena ituyang diajukan masih bersifat keinginan dan belum banyak difokuskan kelompok perempuan yang dibentuk bukan berdasarkan program akanpada menjawab kebutuhan dan prioritas. Terkait dengan hal tersebut, tetapi memang dibutuhkan oleh masyarakat dan perempuan.maka pemerintah daerah bekerja sama dengan berbagai organisasimasyarakat sipil untuk menyusun suatu dokumen perencanaan ditingkatdesa (RPJMDes) yang dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan kegiatanserta dokumen rujukan dalam melakukan sinergi dengan program dankegiatan lain yang dilakukan oleh pemerintah ditingkat desa. Kelompokperempuan juga terlibat dalam hal ini, dan didorong tidak hanya terlibatdalam isu-isu kesehatan dan kesetaraan gender, akan tetapi juga isulainnya dalam perencanaan pembangunan di tingkat desa. Saat ini kelompok perempuan yang tersebar di beberapa kecamatandi Kabupaten Gunung Kidul telah membentuk JKPG (Jaringan KerjaPerempuan Gunung kidul) yang saat ini keanggotaannya tersebar di10 kecamatan. Pada tahun 2011 ditargetkan seluruh kecamatan telahmenjadi anggota dari JKPG, sehingga keberadaan kelompok perempuandapat mewarnai perencanaan kebijakan dan program di seluruh wilayahKabupaten Gunung Kidul. Strategi kerja yang dilakukan oleh JKPG lebih
    • 62 Mereka Berani Melawan Pemiskinan Mereka Berani Melawan Pemiskinan 63PeMenuHan HaK ataS RuMaHLaYaK HunI BaGI KauM MISKIn Beberapa waktu yang lalu, Presiden SBY meluncurkan kluster barudalam program-program penanggulangan kemiskinan, yakni klusterprogram pro-rakyat untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkankesejahteraan rakyat. Salah satu dari program pro-rakyat tersebut adalahmembuat program rumah sangat murah dengan harga Rp5 juta-Rp10juta, dan rumah murah dengan harga sekitar Rp20 juta-Rp25 juta. Sebelum Presiden SBY meluncurkan kluster baru di mana salah satuprogramnya adalah penyediaan rumah murah, Pemerintah Kota Kupangdi bawah kepemimpinan Walikota Drs. Daniel Adoe dan Wakil WalikotaDrs. Daniel Huriek telah meluncurkan program rumah murah yang “fasilitas rumah murah”pelaksanaan pembangunannya dimulai pada tahun 2008. Penyediaanrumah murah ini dilaksanakan dalam kerangka Program PenyediaanRumah Sehat yang merupakan salah satu dari 6 program unggulan rumah berada kepada pembeli. Dengan kata lain, Pemda menghibahkanmereka, yakni: pendidikan murah bermutu, pelayanan kesehatan gratis, tanah kepada pembeli rumah.pemberdayaan ekonomi masyarakat, pelayanan air bersih, rumah sehatdan pemberantasan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN). Memulai dan Mengelola Penyediaan rumah murah direncanakan dibangun sebanyak 10.000 Pemerintah Kota Kupang, mengawali perwujudan gagasan penyediaan(sepuluh ribu) unit dengan tipe 23. Hingga tahun ini, telah dibangun rumah murah dengan menggandeng pihak-pihak yang nantinya akansebanyak 100 unit rumah tipe 24 di atas tanah seluas 200 m2. Walaupun membantu dalam pembangunan hingga pengelolaannya. Koperasi Pegawaidibangun di wilayah yang agak jauh dari pusat kota, yakni di Kecamatan Negeri (KPN) Maju menjadi pihak yang dipilih oleh Pemkot KupangAlak, bangunan rumah berbentuk bangunan permanen, dengan halaman untuk pembangunan rumah dan pengelolaan cicilan pada tahap awal.belakang yang cukup luas, sehingga dapat digunakan untuk perluasan, Pembayaran cicilan selanjutnya akan dilakukan melalui Bank Tabunganbercocok tanam, atau membuka warung. Setiap unit bangunan Negara (BTN).beratapkan seng, berplafon, berlantai dan berdinding semen, dan Untuk pendistribusian, pihak Pemkot Kupang membentuk tim seleksidilengkapi dengan fasilitas air dari PAM dan listrik. Selain itu, telah untuk menentukan apakah calon pembeli layak memperoleh rumah.dibangun pula 343 unit rumah di Manulai II. Dengan demikian, Pemkot Kupang tidak dipusingkan dengan urusan Kelebihan dari penyediaan rumah murah oleh Pemda ini adalah pengelolaan dan pendistribusian rumah. Warga miskin berhak mendapatdiberikannya sertifikat kepemilikan, termasuk tanah di mana bangunan fasilitas perumahan tersebut jika mendapat rekomendasi dari kelurahan
    • 64 Mereka Berani Melawan Pemiskinan Mereka Berani Melawan Pemiskinan 65yang menyatakan bahwa warga tersebut benar-benar adalah orang banyak pihak untuk menjadi investor pengadaan rumah murah.miskin. Sedangkan PNS yang berhak memperoleh fasilitas rumah murah Jaminan berupa adanya kebijakan yang dapat menjaga keberlanjutanini adalah PNS golongan 1 dan 2 yang belum memiliki rumah. program walaupun terjadi pergantian kepempimpinan adalah sesuatu Terdapat model subsidi silang terkait dengan cicilan rumah. Pada yang penting. Selain itu, faktor utama yang dapat menjamin keberlajutanawalnya, cicilan rumah direncanakan sebesar Rp 23.000/bulan, dan program adalah kemauan dan komitmen pemimpin daerah untuk terusperuntukannya hanya untuk warga miskin. Tetapi dikarenakan ada mendukung program dan mengentaskan kemiskinan melalui penyediaankebutuhan akan rumah sehat dan layak dari pegawai negeri sipil rumah murah bagi warga miskin.golongan 1 dan 2, maka peluang kepemilikan rumah juga diperuntukkanbagi PNS golongan 1 dan 2. Berbeda dengan besaran cicilan bagi warga Penutupmiskin, cicilan per bulan bagi PNS adalah sebesar 296 ribu per bulan. Walaupun masih banyak tantangan, kendala, dan kelemahan, penyediaan rumah sehat dan layak bagi warga miskin yang diinisiasi olehPengembangan: membuka investasi dan bekerja sama dengan pihak Pemerintah Kota Kupang ini merupakan sebuah upaya yang patut ditiru.lain Pemerintah Daerah tidak hanya sekedar menyediakan rumah bagi warga Untuk menjaga keberlanjutan program penyediaan rumah murah miskin, tetapi juga memberikan rumah beserta tanahnya yang dibuktikandan memperluas cakupannya, pemerintah Kota Kupang amat menyadari dengan adanya sertifikat kepemilikan.adanya keterbatasan kemampuan mereka (baik sumber daya finansial,maupun sumber daya manusia) dan besarnya kebutuhan pendanaan.Menyadari adanya keterbatasan dan tantangan tersebut, pemerintah KotaKupang berupaya menjalin kerjasama dengan berbagai pihak yang dapatmemberikan dukungan, terutama dukungan berupa modal. Beberapapihak yang saat ini telah menyatakan kesediaan untuk memberikandukungan di antaranya, Kementrian Perumahan Rakyat RI, dan beberapalembaga donor internasional.Tantangan Ke Depan Seperti halnya program-program inovasi yang dilakukan oleh PemerintahDaerah lainnya, tantangan terbesar yang harus dihadapi adalah jaminanatas keberlanjutan program ini. Dinamika politik di daerah yang berubahbersamaan dengan pergantian kepemimpinan merupakan salah satupenyebab yang dapat mengancam keberlanjutan program, dikarenakanpergantian kepemimpinan juga diikuti oleh pergantian program dankebijakan. Selain itu, ketersediaan anggaran bagi pengadaan rumahmurah juga menjadi faktor yang harus diperhitungkan, walaupun hal initelah diantisipasi oleh Pemerintah Kota Kupang dengan cara mengajak
    • 66 Mereka Berani Melawan Pemiskinan Mereka Berani Melawan Pemiskinan 67DaRI DeSa BanGun SuBanG Sejak era reformasi dan desentralisasi, keinginan untuk meningkatkankesejahteraan masyarakat oleh pemerintah daerah mulai menguat.Walaupun demikian, keinginan saja tidak cukup, akan tetapi harusdibarengi dengan aksi konkrit untuk mewujudkan hal tersebut.Permasalahan kemiskinan merupakan salah satu persoalan yang dihadapidi Kabupaten Subang, terutama di daerah pedesaan. Pemerintah daerahmenyadari bahwa untuk mengatasi persoalan kemiskinan tersebut,tidak hanya dengan menyusun kebijakan dan program penanggulangankemiskinan yang tepat, akan tetapi juga mendorong desa sebagaibasis utama dalam menggerakan perubahan-perubahan tersebut. Sejaktahun 2007, pemerintah daerah menginisiasi kebijakan pembangunanyang mengambil tajuk Desa Mandiri Gotong Royong. Inisiasi kebijakan “pencanangan hari Saba Desa”pembangunan yang berbasis pada desa dipilih bukan hanya karenakecenderungan arah pembangunan yang marak dilakukan di berbagai perencanaan dan pembangunan di tingkat desa, mengintegrasikandaerah selama ini, akan tetapi didasarkan pada pengalaman nyata yang program dan kegiatan antar sektor (SKPD) untuk menyelesaikanpernah dilakukan di masa-masa sebelumnya. Wakil Bupati Subang Bapak permasalahan di desa secara integratif, serta mengefektifkan anggaranOjang Suhandi menyatakan bahwa pada era sekitar tahun enam puluhan, pembangunan yang disalurkan ke desa untuk memberikan dampak yangketika kondisi negara belum terlalu mapan baik dalam sistem perencanaan signifikan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal lain yangpembangunan, masyarakat desa mampu membangun sendiri fasilitas- perlu dilakukan agar kebijakan dan program pembangunan lebih efektiffasilitas publik seperti sekolah, balai desa, dan lapangan olah raga tanpa adalah dengan mengubah indikator keberhasilan pembangunan yangbantuan pemerintah. Ironisnya saat ini banyak sekali program dana lokasi selama ini bersifat administratif menjadi indikator pembangunan yanganggaran ke desa baik yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah berorientasi pada hasil dan target kesejahteraan masyarakat. Misalnyapropinsi, maupun pemerintan daerah akan tetapi masyarakat desa belum untuk indikator pendidikan bukan hanya tentang berapa fasilitassejahtera, bahkan ada kecenderungan bahwa penduduk desa semakin pendidkan yang berada di desa, akan tetapi berapa banyak pendudukmiskin dan hanya dijadikan sebagai objek dari kebijakan pembangunan. di suatu desa yang mampu melanjutkan pendidikan sampai ke jenjang Menyadari kondisi tersebut, pemerintah Kabupaten Subang juga pendidikan tertinggi. Indikator keberhasilan pembangunan desa tersebutmenyadari bahwa kebijakan Desa Mandiri Gotong Royong pun akan dikembangkan sesuai dengan masing-masing sektor sesuai dengan tugasmengalami nasib yang sama dengan kebijakan pembangunan sebelumnya pokok dan fungsi dari organisasi. beberapa indikator membutuhkan kerjajika tidak dilakukan langkah-langkah inovasi dalam melibatkan masyarakat sama lintas SKPD bahkan juga lintas pelaku dalam mencapai hal tersebut,desa secara aktif dalam kegiatan pembangunan, memperbaiki mekanisme misalnya dalam pengentasan kemiskinan.
    • 68 Mereka Berani Melawan Pemiskinan Mereka Berani Melawan Pemiskinan 69 dilakukan di 31 desa /kelurahan, dan pada tahun 2011 ditargetkan dilakukan di 60 desa/kelurahan. Salah satu kendala yang juga dihadapi oleh pemerintah daerah dalam menjalankan program ini adalah kemampuan pemerintahan desa untuk mengelola bantuan keuangan tersebut, agar tidak hanya dapat menjawab kebutuhan masyarakat akan tetapi juga mampu mempertanggung-jawabkan pengelolaan anggaran tersebut secara administratif. Hal ini penting diperhatikan karena jika kapasitas pemerintah desa tidak ditingkatkan, maka akan menjadi kendala dalam pelaksanaan kebijakan dan program pembangunannya dimiliki oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Walaupun usia pelaksanaan program ini masih cukup pendek dan memerlukan perbaikan dalam pelaksanaannya, namun program ini mulai menunjukkan tanda-tanda keberhasilan dalam meningkatkan swadaya masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan. Misalnya swadaya masyarakat dalam pembangunan gedung sekolah dan gelanggang olah raga di masing-masing desa. Diharapkan dengan meningkatnya kegiatan pembangunan di tingkat desa secara langsung oleh masyarakat danGotong Royong sebagai Salah Satu Perwujudan SABA DESA Subang pemerintah daerah akan meningkatkan aktivitas ekonomi maupun kegiatan masyarakat yang lebih mengarah pada peningkatan produktivitas Aspek lain yang tidak kalah penting dalam pengembangan Desa masyarakat. Pengembangan desa mandiri ini juga dilakukan untukMandiri Gotong Royong adalah memberikan otonomi kepada pemerintah menekankan pengembangan potensi unggulan yang dimiliki desa sepertidesa dalam menentukan prioritas masalah yang harus diselesaikan kebijakan satu desa satu produkunggulan.oleh pemerintah daerah. Terkait dengan hal tersebut, pemerintah Salah satu terobosan lain yang dilakukan oleh pemerintah daerahdaerah Kabupaten Subang mulai meningkatkan alokasi anggaran di Kabupaten Subang adalah melakukan Saba Desa atau kunjungan kepembangunan di desa sesuai dengan kondisi geografis dan tingkat desa untuk mengawal berbagai kebijakan dan program pembangunankesulitan atau kendala yang dihadapi di suatu desa melalui Bantuan pemerintah daerah di desa. Saba desa yang dilakukan di KabupatenKeuangan untuk Desa yang melengkapi dana ADD (alokasi dana desa) Subang sedikit berbeda dengan yang biasanya dilakukan oleh berbagaiyang dianggarkan setiap tahunnya. Saat ini alokasi dana BKUD yang daerah lain di Indonesia. Saba Desa memadukan pendekatan sosialisasi,diberikan oleh pemerntah daerah pada desa berkisar antara 230-250 juta. pengawasan atau pemantauan, sekaligus juga menggali permasalahanSaat ini, memang belum seluruh desa di Kabupaten Subang dimasukkan dalam pelaksanaan kebijakan dan program di tingkat desa, sertadalam Program Desa Mandiri Gotong Royong, hal ini disebabkan oleh melakukan transfer pengetahuan dan informasi kepada pemerintahketerbatasan kemampuan penganggaran di tingkat daerah. Oleh sebab dan masyarakat desa. Sosialisasi kebijakan dan program pemerintahitu, pelaksanaan Program Desa Mandiri Gotong Royong dilakukan secara daerah dimaksudkan agar terjadi kesepahaman antara masyarakat danbertahap. Pada tahun 2010 Program Desa Mandiri Gotong Royong pemerintah daerah terhadap suatu kebijakan atau program, sehingga
    • 70 Mereka Berani Melawan Pemiskinan Mereka Berani Melawan Pemiskinan 71mengurangi penyimpangan atau penyalahgunaan suatu kebijakan danprogram ditingkat desa. Semua fungsi tersebut dilakukan oleh aparatur tRanSPaRanSI anGGaRan:pemerintah daerah yang menduduki jabatan eselon 2-4 setiap hari Jumat LanGKaH KeCIL DenGandan harus menginap di desa. Hasil kunjungan dari Saba desa tersebut DaMPaK BeSaRdipresentasikan dalam rapat yang dihadiri oleh pimpinan SKPD yangdipimpin langsung oleh Bupati. Hasil tersebut langsung ditindaklanjuti Sejak era reformasi, gaung tentang good governance selalu menjadidengan menetapkan langkah-langkah strategis yang harus dilakukan kata “magis” yang disuarakan oleh media massa, diseminarkan dalamuntuk menyelesaikan permasalahan serta melakukan perbaikan terhadap berbagai forum yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, dikebijakan dan program pemerintah daerah. tingkat nasional bahkan daerah. Namun dalam prakteknya, apakah Anda Diawal pelaksanaan kegiatan ini memang sempat menyulitkan pernah dihadapkan pada kondisi seperti ini: Sulit mendapatkan dokumenaparatur pemerintah daerah yang ditugaskan ke desa, apalagi desa-desa kebijakan daerah, sulit untuk terlibat dalam menentukan kebijakanyang cukup jauh dijangkau dari pusat pemerintahan serta mengorbankan pembangunan di daerah, serta sulit mendapatkan informasi tentangwaktu untuk keluarga. Walaupun demikian, kegiatan ini tetap dilakukan anggaran pembangunan. Jika anda pernah mengalami kondisi tersebut,dengan menggilir aparatur pemeringah daerah yang berasal dari berbagai maka patut diduga bahwa Anda sedang menghadapi kondisi pemerintahaneselon sesuai dengan tema atau permasalahan yang dihadapi oleh desa. yang bad governance. Sejak era otonomi daerah diberlakukan padaWakil Bupati Subang menegaskan bahwa perubahan yang dilakukan pada tahun 1999, salah satu tantangan pelaksanaan desentralisasi adalahawalnya memang menghadapi tantangan karena perubahan-perubahanyang dilakukan tidak hanya pada sistem dan metode akan tetapi jugapola pikir dari aparatur pemerintah daerah. Oleh sebab itu, Wakil BupatiSubang yang juga sekaligus sebagai Ketua TKPKD mengharapkan padadaerah kabupaten/kota yang ingin melakukan perubahan agar tidak takutmengambil resiko dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat,aspek yang kedua adalah manajemen pemerintah daerah harus didasarkanpada target pencapaian kesejahteraan masyarakat, melakukan koordinasidan integrasi kebijakan dan program secara reguler agar anggaranpembangunan memiliki dampak yang nyata bagi masyarakat. “wujud transparansi anggaran: publik terlibat dalam pembahasan alokasi anggaran kota layak anak”
    • 72 Mereka Berani Melawan Pemiskinan Mereka Berani Melawan Pemiskinan 73wujud transparansi anggaran: publik terlibat dalam pembahasan alokasi anggaran untuk PKL”
    • 74 Mereka Berani Melawan Pemiskinan Mereka Berani Melawan Pemiskinan 75bagaimana mewujudkan transparansi pemerintahan. Di masa-masaawal desentralisasi banyak daerah yang menginisiasi peraturan daerahtentang tranparansi, baik pada level proses penganggaran, perumusankebijakan, hingga menjamin kepastian terhadap partisipasi warga dalamperencanaan pembangunan. Sebenarnya regulasi atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah telah diatur atau dijamin dalam peraturanperundang-undangan yang lebih tinggi dan diperkuat lagi dengankehadiran UU keterbukaan Informasi Publik pada tahun 2009. Walaupundemikian, harapan untuk mewujudkan transparansi dalam pemerintahanmasih jauh panggang dari api. Salah satu sebab yang disinyalir menjadi hambatan dalam mewujudkantransparansi dalam pemerintahan adalah tidak adanya sanksi. Hampirseluruh perda transparansi yang dibuat mencantumkan dengansangat detil tentang tahapan, serta pengaturan terhadap transparansi wujud transparansi anggaran: publik terlibat dalam pembahasan alokasi anggaran pendidikan”berbagai aspek pemerintahan di daerah, namun regulasi tersebut tidakmencantumkan sanksi jika pemerintah daerah tidak melaksanakanhal tersebut. Hal inilah yang menyebabkan perwujudan transparansi melibatkan masyarakat. Karena dianggap publikasi tersebut menjelek-bukanlah suatu keharusan melainkan lebih banyak bertumpu pada jelekan pimpinan daerah.kebaikan hati dari pimpinan dan kelembagaan pemerintah di daerah. Berubahnya kepemimpinan daerah di Kota Surakarta merupakan suatuKondisi pemerintahan di Kota Surakarta sebelum tahun 2005 boleh momentum yang tepat untuk melakukan perubahan, tidak terkecuali yangdikatakan hampir sama dengan daerah lainnya di Indonesia. Transisi terkait dengan upaya untuk mewujudkan transparansi dan keterlibatanperubahan dari budaya otoritarian kepada reformasi masih disikapi masyarakat dalam pembangunan. Serangkaian dialog dilakukan antaradengan gamang dan mencari bentuk yang paling tepat dalam menjalankan organisasi masyarakat sipil dan pemerintah daerah untuk memahamiroda pemerintahan yang lebih berpihak pada masyarakat. Serupa dengan bagaimana mewujudkan dan menghadirkan transparansi dalamdaerah lainnya di Indonesia, tuntutan agar pemerintahan daerah lebih pemerintahan. Salah satu hal yang disepakati adalah mempublikasikanterbuka dan transparan di inisiasi oleh gerakan masyarakat sipil lewat alokasi anggaran pembangunan setiap tahunnya kepada masyarakat padaberbagai forum baik yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pun tingkat kelurahan. Berbeda dengan daerah lainnya yang menerjemahkandi tingkat masyarakat. Pada tahapan ini, organisasi masyarakat sipil transparansi anggaran dengan mengumumkan item atau besaranmempelopori dan mempublikasikan kebijakan pembangunan, alokasi APBD secara umum pada media cetak. Pemerintah Kota Surakartaanggaran pembangunan, sembari melakukan kritik terhadap kebijakan memilih untuk menginformasikan besaran anggaran dan kegiatan yangpembangunan dan penganggaran tersebut melalui media massa cetak dilakukan dan diterima oleh setiap kelurahan dalam bentuk poster yangdan elektronik. Seringkali upaya tersebut menimbulkan konflik antar ditempelkan pada ruang publik yang mudah diakses oleh masyarakat.organisasi masyarakat sipil dan pemerintah daerah, bahkan dalam Setiap warga masyarakat di suatu kelurahan dapat mengetahui berapabeberapa kasus seringkali juga menimbulkan konflik horizontal yang alokasi anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan di kelurahan,
    • 76 Mereka Berani Melawan Pemiskinan Mereka Berani Melawan Pemiskinan 77program atau kegiatan apa saja yang akan dilakukan, serta siapa yang juga diwujudkan secara nyata dalam pemerintahan. Selain itu, masyarakatmelaksanakan kegiatan tersebut. Pada tahap awal publikasi alokasi dilibatkan dalam mengawasi pelaksanaan program pembangunananggaran dan kegiatan di tingkat kelurahan ini dilakukan oleh organisasi dan mengurangi kleptokrasi atau penyimpangan yang dilakukan olehmasyarakat sipil, namun setelah itu, kegiatan ini didanai sepenuhnya oleh birokrasi. Selain itu, pemerintah daerah juga mendapatkan input dalampemerintah daerah. memperbaiki dan menyelesaikan permasalahan pembangunan secara Pada awalnya upaya ini memang tidak berjalan dengan baik, dukungan terukur dan tepat sasaran. Inovasi yang dilakukan oleh pemerintah Kotadari birokrasi dapat dikatakan belum sepenuhnya mendukung upaya Surakarta jelaslah bukan suatu upaya yang dilakukan dalam waktutersebut. Diakui oleh Wakil Walikota Solo Bapak FX Hadirudyatmo upaya singkat, akan tetapi membutuhkan proses dan pentahapan. Terkaitmendorong hal tersebut tidaklah mudah, kami meyakinkan birokrasi dengan hal tersebut Wakil Walikota Surakarta selaku ketua TKPKDbahwa kami tidak menginginkan birokrasi yang ABS (asal bapak senang), menyarankan agar upaya transparansi dapat diwujudkan di daerah lain,yang kami butuhkan adalah birokrasi yang profesional dalam membantu maka pimpinan daerah perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:walikota dan wakil walikota dalam mewujudkan visi dan misi yang telahdijanjikan pada masyarakat secara keroyokan (baca bekerja sama). 1. Memahami karakter birokrasi yang dipimpinnya.Oleh karena itu, kami selalu menekankan dalam setiap kesempatan, 2. Membangun proses yang partisipatif baik pada tingkat birokrasiagar birokrasi harus mewujudkan secara konkrit kebijakan yang akan maupun di tingkat masyarakat.dilaksanakan, jangan karena waton suloyo. 3. Berani mengambil langkah serta melakukan koreksi terhadap kebijakan Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Surakarta sebenarnya maupun terhadap implementasi pelaksanaan kebijakan tersebut.sangat sederhana dan dapat juga dilakukan oleh kabupaten/kota lainnya 4. Mempunyai keberanian dalam merealisasikan ide-ide perubahandi Indonesia yaitu dengan membangun komunikasi secara intensif dengan tersebut secara nyata dan terukur.kepala SKPD maupun dengan masyarakat sehingga bisa mendapatkaninformasi secara berimbang dan tidak berat sebelah, langkah keduaadalah dengan melakukan koordinasi secara teratur terutama yangterkait dengan permasalahan lintas SKPD, langkah ketiga adalah mencarisolusi yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan juga dapat diterimaoleh masyarakat, serta memberikan dampak/resiko yang seminimmungkin bagi masyarakat miskin. Langkah keempat adalah denganmelakukan sosialisasi terhadap kebijakan tersebut agar dapat diterimadan dipahami oleh seluruh pihak. Langkah kelima adalah merealisasikankebijakan tersebut sesuai dengan langkah-langkah yang telah disepakati,serta yang terakhir adalah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaankebijakan tersebut dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Terkait dengan langkah transparansi penganggaran yang dilakukan olehpemerintah Kota Surakarta, upaya yang dilakukan oleh pemerintah KotaSurakarta setidaknya bukan hanya menjadi keinginan (good will), tetapi
    • 78 Mereka Berani Melawan Pemiskinan Mereka Berani Melawan Pemiskinan 79ReFoRMa aGRaRIa JaLan BaIKMenGGuSuR PeMISKInan Seorang buruh tani di kaki Gunung Papandayan Garut, bertanya padapejabat Kabupaten “mengapa tanah ini tidak boleh Kami garap lagi?” Sangpejabat menjawab dengan lantangnya bahwa tanah ini sudah menjadimilik perusahaan besar dari Jakarta. Para petani yang kebingungan dengankabar tersebut, mengajukan pertanyaan bertubi-tubi, “Sejak kapan pak?Kami mau bertani dimana pak? Mengapa kami tidak diberitahu?”. Itulahfakta keseharian yang dihadapi petani di Garut dan daerah lainnya. Sebuahironi di negeri yang subur dan agraris ini, tetapi kaum taninya melarat/miskin dan harus menjadi buruh tani di tanahnya sendiri. pelindungan, penghormatan dan pemenuhan hak atas tanah bagi selurun Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan mendefinisikan rakyat khususnya kaum tani. Kebijakan Reforma Agraria yang diwujudkankemiskinan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, dalam Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 merupakanlaki-laki dan perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk penataan kembali sistem politik pertanahan berdasarkan Pancasila, UUDmempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. 1945 serta peraturan perundang-undangan yang mengatur pertanahan.Itu artinya, kemiskinan ditandai dengan terjadinya marjinalisasi hak-hak Reforma Agraria (RA) merupakan upaya khusus Negara menata sistemdasar manusia. Itu artinya pula, dalam penanggulangan kemiskinan, dan atau perombakan struktur agraria yang timpang menuju kondisi yangnegara berkewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi lebih adil dan sejahtera. Instrumen (RA) yang duginakan oleh Pemerintahhak-hak dasar masyarakat miskin. antara lain Land Reform dan Access Reform. Land Reform dimakasudkan Hak-hak dasar yang dimaksudkan dalam definisi kemiskinan tersebut sebagai upaya Negera menghormati dan memenuhi atas tanah denganadalah hak atas pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, melakukan redistribusi tanah kepada para penerima manfaat yang berhakair bersih, hak aset tanah, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, rasa (buruh tani, petani penggarap, dan atau petani bertanah kecil) untukaman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, dan hak untuk meningkatkan produktifitas hasil pertaniaan dan kesejahteraan kaum tani.berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik, baik bagi perempuan Dan Access Reform adalah upaya negara membuka dan melindungi kaummaupun bagi laki-laki. Dari kesepuluh hak dasar tersebut, pertanahan tani atas aksesnya sumber produksi pertaniaan, saprodi, modal kerjatermasuk di dalamnya. Itu artinya, realitas kehidupan petani di kaki (kredit murah), infrastruktur pertanian, dan akses pada pasar produksiGunung Papandayan Garut dan daerah lainnya, merupakan bentuk dengan harga mengntungkan alias layak.kegagalan Negara melindungi, menghomrati dan atau memenuhi hak Contoh baik pelaksanaan access reform yang terintegrasi land reformpetani atas tanah untuk kehidupan mereka yang lebih bermartabat. dapat kita lihat di Kabupaten Garut, tepatnya di Desa Sagara, Kecamatan Sesungguhnya Negeri ini sudah memiliki kebijakan dasar tentang Cibalong. Kaum tani yang berprofesi sebagai buruh perkebunan menjadi
    • 80 Mereka Berani Melawan Pemiskinan Mereka Berani Melawan Pemiskinan 81sasaran pelaksanaan reforma agraria. Sebelumnya, mereka menerimaupah per bulan sebesar 220.000 rupiah. Setelah memperoleh tanah seluasrata-rata 1 hektar per kepala keluarga yang ditanami karet, pendapatanmereka per bulan mencapai 7.000.000 rupiah. Bercermin pada apa yang dialami oleh buruh perkebunan di DesaSagara Kabupaten Garut, reforma agraria dapat menjadi salah satu jalankeluar untuk menggusur pemiskinan bagi kaum tani. Melalui reformaagraria, masyarakat miskin dapat memiliki aset berupa tanah, sekaligusmemperoleh akses terhadap sumber ekonomi. Dengan modal tersebut,mereka dapat meningkatkan pendapatan yang mereka gunakan untukmemenuhi kebutuhan hidup keluarga mereka, dan pada akhirnya dapatmeningkatkan kesejahteraan hidup mereka dan juga keluarga mereka. Itu artinya, reforma agraria sesungguhnya bukan sebagai sebuahideologi yang menakutkan melainkan sebagai istrumen dan atau jalanbagi Negara untuk membela kaum tani dan menggusur kemiskinan– pemiskinan secara sistematis, sekaligus merevitalisasi lahan tidur/terlantar. Reforma Agraria merupakan jalan baik dalam menggusurpemiskinan bangsa.