Your SlideShare is downloading. ×
Konglomerasi media di indonesia
Konglomerasi media di indonesia
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Konglomerasi media di indonesia

2,497

Published on

Oleh Eko Maryadi , Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen ( AJI )

Oleh Eko Maryadi , Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen ( AJI )

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
2,497
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
64
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. Konglomerasi Media di IndonesiaEko Maryadi, Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI)RESUMEKebebasan pers ditandai dengan keluarnya Undang Undang Nomor 40 tahun 1999 tentangPers dan Undang Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran. Dua UU ini berhasilmendorong demokratisasi informasi sekaligus membuka pasar media yang luas.Pers bebas ditandai dengan lepasnya kontrol pemerintah terhadap kehidupan pers (selfregulatory system) dan menguatnya organisasi jurnalis dan perusahaan media independen.Kebebasan pers dan media mendorong pers sebagai pilar ke-4 demokrasi sekaligus menjadilembaga penyebar informasi dan penyalur aspirasi publik yang efektif.Namun kebebasan media juga memunculkan masalah pemusatan kepemilikan perusahaanmedia (konglomerasi), yang mengubah wajah kebebasan media dan kebutuhan informasipublik menjadi kebebasan menguasai pasar media. Publik hanya dilihat sebagai market (pasar)sehingga perusahaan pers/media tak ubahnya pabrik tahu atau pabrik kerupuk.Peta Kepemilikan media (data terlampir) : Hasil riset terbaru CIPG-Hivos 2011 tentang MediaGroup dan Media Policies yang melibatkan komunitas pers. Bahan lengkap bisa diunduh dari :http://mediarights.or.id/recent-works/reports/GRUP media tambahan :Bisnis Indonesia Group (Harian Bisnis Indonesia, Majalah Business Weekly, Solopos/Radio ;Bali TV (Bali TV dan 10 TV lokal) ; Pos Kota Grup (Jakarta dan koran rakyat) ; Pikiran RakyatGroup (penguasa Jawa Barat), termasuk group online baru : Kapanlagi.com dan merdeka.com.BAHAYA Konglomerasi Media 1. Terjadinya pemusatan bisnis media yang mengarah pada persaingan yang tidak sehat menyangkut konten siaran/pemberitaan pers, sekaligus mendorong pelanggaran kode etik jurnalistik dan kode perilaku wartawan 2. Slogan “dari publik, olehpublik, untuk publik” berubah menjadi : “dari pebisnis, oleh buruh media, untuk kepentingan ekonomi” 3. Tiadanya keberagaman kepemilikan (diversity of ownership) dan keberagaman isi siaran (diversity of content) yang membuat penyeragaman opini public 4. Bahaya Pemusatan Kepemilikan Media tidak bisa dicegah melalui UU Anti Monopoli Nomor 5 tahun 1999 dan UU Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007 --- melainkan harus dikendalikan oleh UU itu sendiri (UU Pers dan UU Penyiaran) 5. Penyeragaman opini dan kekuatan bisnis-politik oleh kekuatan media yang terlalu dominan yang mengancam kebebasna pers dan demokratisasi media.
  • 2. Advokasi Konglomerasi Media : 1. Uji Materi Pasal 18 ayat (1) dan pasal 34 (4) uu Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran di Mahkamah Konstitusi (MK) oleh Koalisi Independen untuk Demokratisasi Penyiaran (KIDP) – koalisi 12 organisasi sipil peduli demokrasi penyiaran. 2. Revisi UU Penyiaran, dan upaya revisi Undang Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers –dinilai terlalu berpihak kepada media, kurang berpihak kepada publik. 3. Melaporkan Perbuatan Melawan ukum (PMH) Kemnterian Kominfo dan industri penyiaran ke Pengadilan (PN) atas pelanggaran pidana UU Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran.Problem DIGITALISASI 1. Peraturan Menkominfo No 22 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Teresterial Penerimaan Tidak Berbayar (Free to Air) yang berpotensi memperkuat praktek kartel dan oligarki penyiaran. 2. Perlunya mengatur Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing yang demokratis, kuat, dan independen, sehingga agenda digitalisasi memiliki payung hukum setingkat UU 3. Adanya alokasi kanal yang memberikan ruang lebih luas bagi penyiaran komunitas (LPK) dan penyiaran publik (LPP), tidak hanya kanal bagi lembaga penyiaran yang sudah ada(existing).

×