Indepth ReportWajah Bopeng RUU Konvergensi Telematika                       oleh :                  Firdaus Cahyadi       ...
Kemajuan Teknologi TelematikaHari masih pagi. Namun karyawan dan karyawati dari kota Bogor sudah duduk manis di KRLEkpress...
Beberapa responden yang telah mengisi survei online tersebut selain individu juga merekayang tergabung dalam organisasi se...
Mayoritas responden juga mengetahui bahwa saat ini pemerintah sedang membahas RUUKonvergensi Telematika (69%). Sementara y...
Mayoritas responden mengatakan bahwa kebijakan telematika adalah sesuatu yang pentingbagi masyarakat (90%). Meskipun begit...
Sebanyak 69% responden juga menyatakan tidak mengetahui bagaimana berpartisipasidalam penyusunan RUU Konvergensi Telematik...
Mayoritas responden pun ternyata juga belum atau tidak pernah mengikuti konsultasi publikdari RUU Konvergensi Telematika (...
Wawancara dengan para penggiat informasi dan telematika itu bertujuan untuk mengetahuiapa saja persoalan-persoalan krusial...
bersifat non-komersial. Semua penyelenggaraan telematika menurut RUU KonvergensiTelematika dianggap komersial, kecuali per...
Dalam RUU Konvergensi Telematika itu disebutkan bahwa baik penyelenggara nonkomersial dan komersial harus izin ke menteri....
Dampak buruk RUU Konvergensi Telematika bagi organisasi non pemerintah mulaidikeluhkan oleh aktivis Combine Resource Insti...
Terkait dengan hak warga itu pula, Donny BU mengaku sepakat dengan catatan yang pernahdibuat oleh Yayasan SatuDunia terkai...
atau bahkan mengajukan gugatan jika layanan universal telematika itu gagal disediakanpemerintah? Tidak jelas, karena hak w...
Bahan Bacaan:  1. Brief Paper SatuDunia, http://www.satudunia.net/content/brief-paper-ruu-konvergensi-  telematika  2. Waw...
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Indepth report wajah bopeng ruu konvergensi telematika final

573

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
573
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
27
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Indepth report wajah bopeng ruu konvergensi telematika final

  1. 1. Indepth ReportWajah Bopeng RUU Konvergensi Telematika oleh : Firdaus Cahyadi Divisi Knowledge Management (KM) Yayasan Satudunia
  2. 2. Kemajuan Teknologi TelematikaHari masih pagi. Namun karyawan dan karyawati dari kota Bogor sudah duduk manis di KRLEkpress Pakuan jurusan Bogor-Jakarta. Diantara mereka ada yang mengobrol santai dengansesama penumpang. Namun banyak pula yang sedang memainkan handphone di tangannya.Apa yang mereka kerjakan dengan handphone miliknya? Ada yang sedang asyik mengirimdan menerima sms (short massege), namun ada pula yang lagi browsing di internet, ada pulayang sedang update status di facebook atau berkicau di twitter. Pendek kata, denganhandphone semua bisa kerjakan.Gejala seperti tersebut di atas bukan hanya monopoli masyarakat kelas menengah-bawah.Masyarakat kelas menengah-atas pun juga mengalaminya. Bulan April 2011 misalnya,seorang anggota DPR bahkan kepergok kamera wartawan sedang membuka kontenpornografi dari komputer tabletnya. Menurut anggota DPR itu, ia tak sengaja membuka linkdari email yang dikirimkan kepadanya.Fenomena di atas menunjukan bahwa kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)begitu pesat terjadi. Bahkan kemajuan itu sudah mengarah ke konvergensi teknologi. Orangsering menyebutnya sebagai konvergensi telematika (telekomunikasi dan informatika).Kemajuan pesat telematika yang cenderung konvergen itu tentunya memerlukan sebuahpayung hukum baru. Pemerintah pun rupanya menyadari kebutuhan itu. Kini pemerintahsedang mempersiapkan Rancangan Undang Undang Konvergensi Telematika.Pertanyaannya kemudian adalah bagaimana pandangan masyarakat terkait RUUKonvergensi Telematika itu? Sudahkah prosesnya partisipatif? Dan apa saja masalah-masalah krusial dari RUU Konvergensi Telematika itu?Bagaimana RUU Konvergensi Telematika Menurut Pandangan Publik?Pada akhir Maret 2011, Yayasan SatuDunia menggelar survei publik secara online yangbertemakan, “Survei Publik Tentang RUU Konvergensi Telematika”. Survei tersebut bertujuanuntuk melihat bagaimana pandangan publik, dalam hal ini pengguna internet, terhadap RUUKonvergensi Telematika.
  3. 3. Beberapa responden yang telah mengisi survei online tersebut selain individu juga merekayang tergabung dalam organisasi seperti, Perkumpulan Pikul, Just Associates, YLKMP NTB,Persatuan Tarbiyah Islamiyah, APJII, DEKOPIN, Universitas Muhammadiyah Malang,Yayasan Langit Tujuh, Forum Warga Kota Jakarta, IDWiBB, YAKOMA - PGI (PelayananKomunikasi Masyarakat Persekutuan gereja-gereja di Indonesia), P3SD Padang, KPAIDKalimantan Barat, ASPIKOM, Blogger Bengawan, Koalisi untuk Advokasi Laut Aceh (JaringanKuALA) dan beberapa organisasi lain. Tingkat Pendidikan Terakhir Responden 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% SD SMP SMA Diploma S1 (Sarjana) S2 (Master)S3 (Doktoral) OtherMayoritas responden memiliki pendidikan terakhir sarjana (54%), disusul pasca sarjana/S2(23%), SMA (8%), doktoral/S3 (6%), Diploma (4%) dan lainnya (4%). Mayoritas respondenmenggunakan internet dalam sehari lebih dari 5 jam (63%). Berapa jam dalam sehari, anda menggunakan internet? 4% 15% Kurang dari 1 jam 1 - 3 jam 3 - 5 jam lebih dari 5 jam 19% 63%
  4. 4. Mayoritas responden juga mengetahui bahwa saat ini pemerintah sedang membahas RUUKonvergensi Telematika (69%). Sementara yang belum atau tidak mengetahui sebanyak29%. Dan hanya 2% yang tidak peduli pembahasan RUU Konvergensi Telematika. Mayoritasresponden mengetahui tentang RUU Konvergensi Telematika melalui media online (71%). Apakah anda tahu bahwa saat ini pemerintah sedang membahas RUU Konvergensi Telematika? 2% 29% Mengetahui Belum atau tidak menge- 69% tahui Tidak peduli Jika jawaban pertanyaan di atas mengetahui, darimana anda mengetahuinya? Other Diberitahu kawan Internet (website, milis, dsb) Radio Televisi Majalah Surat kabar 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
  5. 5. Mayoritas responden mengatakan bahwa kebijakan telematika adalah sesuatu yang pentingbagi masyarakat (90%). Meskipun begitu ketika ditanya apakah mereka juga mengikutiperkembangan RUU Konvergensi Telematika? Sebanyak 56% responden menyatakan tidakmengikuti. Sementara yang mengikuti perkembangan kebijakan telematika ada 44%responden. Menurut anda apakah kebijakan telematika itu penting bagi masyarakat? 10% Ya Tidak 90% Apakah anda mengikuti perkembangan RUU Konvergensi Telematika? 44% Ya Tidak 56%
  6. 6. Sebanyak 69% responden juga menyatakan tidak mengetahui bagaimana berpartisipasidalam penyusunan RUU Konvergensi Telematika. Sementara yang mengetahui bagaimanacara berpartisipasi hanya 31%. Artinya, meskipun ada responden yang telah mengikutiperkembangan RUU Konvergensi Telematika tapi diantara mereka ada yang tidakmengetahui bagaimana mereka bisa berpatisipasi dalam penyusunan RUU tersebut. Tahukah anda bagaimana cara anda berpartisipasi untuk memberikan masukan terhadap draft RUU Konvergensi Telematika? 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Mengetahui Tidak mengetahui Apakah anda pernah mengikuti konsultasi publik RUU Konvergensi Telematika? 10% Pernah Tidak 90%
  7. 7. Mayoritas responden pun ternyata juga belum atau tidak pernah mengikuti konsultasi publikdari RUU Konvergensi Telematika (90%). Hanya 10% responden yang menyatakan pernahmengikuti konsultasi publik dari RUU Konvergensi Telematika.Mungkin karena itulah hanya sedikit responden yang menyatakan bahwa pembahasan RUUKonvergensi Telematika ini terbuka dan partisipatif (15%). Sebanyak 44% responden menilaibahwa pembahasan RUU Konvergensi Telematika ini agak tertutup dan kurang partisipatif.Sementara 29% responden dengan tegas menilai bahwa pembahasan RUU KonvergensiTelematika ini tertutup dan tidak partisipatif. Sementara hanya 13% responden yang menilaidi luar semua itu. Bagaimana pendapat anda mengenai penyusunan RUU Konvergensi Telematika? 15% 13% Terbuka dan par- tisipatif 29% Agak tertutup dan ku- rang partisipatif Tertutup dan tidak par- 44% tisipatif OtherBagaimana RUU Konvergensi Telematika Menurut Penggiat Informasi?Selain menjaring pendapat publik pengguna internet secara online, Yayasan Satudunia jugamelakukan wawancara secara tatap muka atau melalui email, dengan para penggiatinformasi dan telematika. Mereka antara lain, Margi Margiono (Koalisi Maksi dan AJI), OnnoPurbo, Suwandi Ahmad (Yayasan Air Putih), Muhammad Salahuddien (ID-Sriti), Donny BU(ICT Watch) dan Ranggoainieke Jahja (Combine Resource Institute, Yogyakarta).
  8. 8. Wawancara dengan para penggiat informasi dan telematika itu bertujuan untuk mengetahuiapa saja persoalan-persoalan krusial yang ada dalam RUU Konvergensi Telematika. Berikutbeberapa persoalan krusial yang ada di RUU Konvergensi Telematika:1. RUU Konvergensi Telematika, Konvergensinya Dimana?Hampir semua narasumber sepakat bahwa persoalan konvergensi ini justru menjadipersoalan utama dalam RUU Konvergensi Telematika. "Harusnya Internet Protocol (IP)menjadi dasar dari konvergensi telematika," ujar Muhammad Salahuddien dari ID-Sriti,"Namun dalam RUU Konvergensi Telematika ini belum jelas mengatur soal itu,""Seharusnya dalam RUU Konvergensi Telematika, infrastruktur itu hanya satu yaitu IP," jelasMuhammad Salahuddien, "Harusnya yang lebih banyak diatur adalah IP. Tapi yang sekarangkan masih belum jelas, masih kabur, jadi konvergensinya dimana?""Yang memaksa agar semua industri telematika untuk tunduk dalam satu platform itu belumada," jelas Muhammad Salahuddin, "Sepertinya RUU ini hanya sekedar mengganti UUTelekomunikasi yang lama,"Hal yang sama juga dibenarkan oleh Donny BU dari ICT Watch, Suwandi Ahmad dariYayasan Air Putih dan Margi Margiyonio dari Maksi. Lebih jauh pakar telematika Onno Purbomenyatakan, di RUU konvergensi Telematika ini tidak dibahas sama sekali masalah kontenprovider, penyiaran dan sebagainya. "Jadi mana konvergensinya," tulisnya melalui emailkepada SatuDunia.2. Soal Penyelenggara Telematika di RUU Konvergensi Telematika"Persoalan pembagian penyelenggara telematika di RUU Konvergensi ini juga menimbulkanpertanyaan," ujar Donny BU dalam wawancaranya dengan SatuDunia, di kantor ICT WatchJakarta. Persoalan terkait dengan hal itu menurut Donny berasal dari Pasal 8 ayat 1 draftRUU Konvergensi Telematika.Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa penyelenggaraan Telematika terdiri atas.Penyelenggaraan Telematika yang bersifat komersial dan Penyelenggaraan Telematika yang
  9. 9. bersifat non-komersial. Semua penyelenggaraan telematika menurut RUU KonvergensiTelematika dianggap komersial, kecuali pertahanan dan keamanan nasional, kewajibanpelayanan universal, dinas khusus dan perseorangan.Sedangkan menurut penjelasan pasal 8 RUU Konvergensi Telematika menyebutkan bahwayang dimaksud dengan “Penyelenggaraan Telematika yang bersifat komersial” adalahpenyelenggaraan telematika yang disediakan untuk publik dengan dipungut biaya gunamemperoleh keuntungan (profit oriented). Dan yang dimaksud dengan “PenyelenggaraanTelematika yang bersifat non-komersial” adalah penyelenggaraan telematika yang disediakanuntuk keperluan sendiri atau keperluan publik tanpa dipungut biaya (non-profit oriented).Sementara Pasal 13 RUU Konvergensi Telematika menyebutkan bahwa penyelenggaraanTelematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) wajib mendapat izin dari Menteriberupa perizinan individu atau perizinan kelas.Selain itu dalam pasal 12 juga disebutkan bahwa setiap penyelenggara telematika wajibmembayar biaya hak penyelenggaraan telematika yang diambil dari persentase pendapatankotor (gross revenue).Sementara itu menurut RUU Konvergensi Telematika penyelenggaraan Layanan AplikasiTelematika adalah kegiatan penyediaan layanan aplikasi telematika yang terdiri dari aplikasipendukung kegiatan bisnis dan aplikasi penyebaran konten dan informasi."Nah pertanyaannya adalah bagaimana dengan Media Online, Situs jejaring komunitasseperti suarakomunitas.net, penyelenggara radio streaming (IP-Based), penyedia forumdiskusi yang user generated content atau layanan darurat (emergency) seperti AirPutih/JalinMerapi?" tanya Donny BU.Soal penyelenggaraan telematika ini juga pernah diutaran oleh aktivis koalisi MasyarakatInformasi (Maksi) dan juga Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Margi Margiyono. "Jadi yangbisa membuat aplikasi itu hanya komersial," ujar Margiyono, "Lantas, kalau NGO membuataplikasi bagaimana? Bukankah web termasuk juga aplikasi,"
  10. 10. Dalam RUU Konvergensi Telematika itu disebutkan bahwa baik penyelenggara nonkomersial dan komersial harus izin ke menteri. "Jadi kalau kita bikin portal/website harus izinke menteri dan bayar BHP /Biaya Hak Penggunaan," lanjutnya.RUU Konvergensi Telematika ini, lanjut Margiyono, jelas berpotensi menghambat gerakansosial digital atau klik activism dan juga jurnalisme warga. "Bagaimana tidak, untuk menjadicitizen jurnalis dan aktivis sosial digital harus mendapat izin, membayar BHP dan melakukanUSO," tambahnya, "UU Pers saja menyatakan bahwa pers tidak perlu ijin, lha kok CitizenJurnalist harus izin”“Begitu pula pers, kecuali penyiaran, tak bayar BHP,” tambah Margiyono “Lha kok Citizenjurnalist harus bayar BHP?”
  11. 11. Dampak buruk RUU Konvergensi Telematika bagi organisasi non pemerintah mulaidikeluhkan oleh aktivis Combine Resource Institute. "Organisasi kami menggunakan alat danperangkat telematika untuk pemberdayaan masyarakat (kebutuhan non komersial)," ujarRanggoaini Jahja, aktivis Combine Resource Institute kepada SatuDunia, "Sehingga jikapenerapan RUU ini akan membatasi ruang kami untuk melakukan kerja pemberdayaan,sementara operator swasta memperlakukan jenis layanan kepada masyarkat secara samamaka organisasi kami menolak RUU ini,"3. Penguasaan Negara atas Telematika, sejauh mana?Pasal 4 RUU Konvergensi Telematika menyebutkan bahwa Telematika dikuasai oleh Negaradan pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah. “Nah pertanyaannya adalah sejauh manapenguasaan negera terhadap telematika?” Ujar Donny BU dari ICT Watch, “Apakah mampudan mungkin, khususnya dalam hal development TI yang berskala global?”Lebih jauh Donny BU mengatakan bahwa jika bicara konvergensi telekomunikasi, harusnyabasisnya mengarah ke Internet Protocol (IP) based. Secara internasional IP dipegang olehorganisasi internasional non-profit, ICANN. ICANN kemudian memberikan mandat kepadaorganisasi yang kredibel di tiap negara. “Di Indonesia, IP dipegang oleh APJII,” jelas DonnyBU, “lantas, apakah IP ini juga akan dikuasai oleh negara?”Penguasaan telematika oleh negara juga dipertanyakan oleh pakar telematika Onno Purbo.“Semua nomor di kontrol pemerintah termasuk IP di kontrol pemerintah,” tulis Onno Purbodalam emailnya kepada SatuDunia,”Biasanya kalau di kontrol pemerintah urusannya setoranduit”4. Kemana Hak warga negara dalam RUU Konvergensi Telematika?Hal lain yang tak kalah pentingnya adalah persoalan hak warga negara dalam RUUKonvergensi Telematika ini. “Jika konsep besarnya adalah hak warga negara (masyarakatluas), mengapa yang diatur lebih kental soal hak konsumen/pengguna?” ujar Donny BU,“Sementara hak warga negara, utamanya yang belum mendapat akses telematika, belumatau tidak diatur,”
  12. 12. Terkait dengan hak warga itu pula, Donny BU mengaku sepakat dengan catatan yang pernahdibuat oleh Yayasan SatuDunia terkait hak warga negara dalam RUU KonvergensiTelematika ini. Dalam Brief Paper SatuDunia tentang RUU Konvergensi Telematikamenyebutkan telah terjadi pereduksian hak warga negara menjadi sekedar hak konsumen.Kata-kata masyarakat memang muncul dalam RUU Konvergensi Telematika. Namun sekalilagi tidak jelas siapa yang dimaksud masyarakat menurut RUU ini? Untuk melihat siapasejatinya masyarakat yang dimaksud dalam RUU Konvergensi Telematika, ada baiknya kitamelihat pasal demi pasal dari RUU tersebut.Menurut Brief Paper SatuDunia (http://www.satudunia.net/content/brief-paper-ruu-konvergensi-telematika), meskipun berkali-kali disebutkan kata masyarakat dalam RUUKonvergensi Telematika, namun di batang tubuh RUU ini justru tidak ada satu pasal pun yangmengatur hak warga negara. Dalam salah satu pasal di RUU ini mengatur perlindungankonsumen tapi bukan warga negara.Lho apa bedanya konsumen dan warga negara? Jelas beda. Hak konsumen munculdidasarkan atas hubungan transaksional dengan korporasi. Sementara hak warga negaramuncul didasarkan atas kontrak sosial yang dibuat antara negara dan warganya.Dalam kontrak sosial itu, negara diberikan mandat untuk menghormati, melindungi danmemenuhi hak warganya. Termasuk hak warga atas pembangunan dalam hal ini termasukpembangunan telematika. Dalam pasal 38 RUU Konvergensi Telematika memang disebutkanbahwa pelaksanaan kewajiban pelayanan universal telematika menjadi tanggung jawabpemerintah.Kewajiban pelayanan universal telematika adalah kewajiban penyediaan layanan telematikaagar masyarakat, terutama di daerah terpencil atau belum berkembang, mendapatkan akseslayanan telematika.Sayangnya di RUU Konvergensi Telematika itu tidak disebutkan mengenai hak warga negarajika layanan universal gagal dipenuhi pemerintah. Apakah warga negara berhak komplain
  13. 13. atau bahkan mengajukan gugatan jika layanan universal telematika itu gagal disediakanpemerintah? Tidak jelas, karena hak warga negara untuk komplain dan menggugat itu tidakdisebutkan dalam RUU.Di sisi lain dalam RUU Konvergensi Telematika ini mengatur perlindungan mengenai hakkonsumen atau pengguna telematika. Artinya, dalam RUU ini hak warga negara telahdireduksi menjadi hak konsumen. Hak kita untuk komplain bahkan menggugat tidak adapayung hukumnya selama kita belum menjadi konsumen produk telematika. Hak saudara-saudara kita di pelosok Indonesia untuk komplain dan menggugat akibat kegagalanpemerintah menyediakan layanan universal telematika tidak mendapat perlindungan samasekali dalam RUU ini.Soal USO (Universal Service Obligation) dalam RUU Konvergensi Telematika ini jugadipersoalkan oleh Muhammad Salahuddien dari ID-Sriti. "Soal pemerataan infrastruktur fisiktelekomunikasi juga tidak dibahas dalam RUU ini," katanya, "Sementara dana USO jugaterlalu kecil untuk memeratakan infrastruktur telematika,"Di sisi lain, pakar telematika Onno Purbo menyatakan bahwa RUU Konvergensi Telematikaini seperti melegitimasi badan pemerintah utk menerima setoran USO & hanya pemerintahyang bisa mengimplementasi USO. "Hmm..silahkan dikaji saja performance pemerintahdalam mengimplementasi USO," tegasnya.5. Kelembagaan dari Badan Regulasi dalam RUU Konvergensi TelematikaDalam Pasal 39 ayat 4 RUU Konvergensi Telematika disebutkan bahwa Badan Regulasidipimpin oleh seorang Ketua merangkap anggota yang berasal dari unsur Pemerintah danseorang Wakil Ketua merangkap anggota yang berasal dari unsur masyarakat.“Yang dimaksud unsur masyarakat di sini belum jelas,” ujar Margi Margionyono dari AJI,“Bisa juga nanti orang yang masih terkait dengan industri telematika diklaim unsurmasyarakat. Jika demikian maka tidak akan terhindarkan adanya unsur konflik kepentingan,”
  14. 14. Bahan Bacaan: 1. Brief Paper SatuDunia, http://www.satudunia.net/content/brief-paper-ruu-konvergensi- telematika 2. Wawancara dengan Muhammad Salahuddien, ID-SIRTI, 28 Maret 2011 3. Wawancara dengan Donny BU, ICT Watch, 1 April 2011 4. Wawancara dengan Margi Margiyono, Aliansi Jurnalis Independent (AJI), 4 April 2011 5. Wawancara dengan Ahmad Suwandi, Yayasan Air Putih, 6 April 2011 6. Wawancara dengan RANGGOAINI JAHJA (via email), COMBIMBINE Resource Institution, 4 April 2011 7. Wawancara dengan Onno W Purbo (via email), 10 April 2011

×