Indepth report telematika di bawah cengkraman neoliberal
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Like this? Share it with your network

Share

Indepth report telematika di bawah cengkraman neoliberal

on

  • 502 views

 

Statistics

Views

Total Views
502
Views on SlideShare
502
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
15
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

Indepth report telematika di bawah cengkraman neoliberal Document Transcript

  • 1. Indepth Report Refleksi Telematika 2010Telematika di Bawah Cengkraman Neoliberal oleh : Firdaus Cahyadi Yayasan Satudunia
  • 2. Apa itu Neoliberal? Neoliberal atau sering disingkat dengan neolib, sebuah kata yang tiba-tiba popular padapemilu 2009 lalu. Namun selepas pemilu perdebatan tentang neoliberal seakan berhenti.Pengetahuan apa itu (know what) neoliberal pun dipahami secara setengah-setengah olehmasyarakat, atau bahkan tidak dipahami sama sekali. Gagalnya pemahaman apa itu neoliberalitulah yang mungkin memunculkan joke yang menyandingkan neoliberal dengan neozep. Mungkin (Kwik) pusing sehingga tak bisa membedakan Neozep (obat sakit kepala) danneolib," kata Chatib dalam diskusi "Boedionomics: Antara Neolib dan Ekonomi Kerakyatan" sepertiyang ditulis oleh web tempointeraktif pada tahun 2009 lalu. Lantas apa sebenarnya neoliberal itu? Menurut Peneliti Pusat Studi Ekonomi KerakyatanUGM Revrisond Baswir, ekonomi neoliberal adalah bentuk baru liberalisme yang pada dasarnyasangat memuliakan mekanisme pasar. Dalam sistem ekonomi neoliberal campur tangan negara,walaupun diakui diperlukan, harus dibatasi sebagai pembuat peraturan dan sebagai pengamanbekerjanya mekanisme pasar. Sistem neoliberal itu pada akhirnya menempatkan negara hanya sebagai pelayan korporasibesar daripada melindungi hak-hak warganya. Akibatnya hak warga negara dihilangkan digantikanhanya sekedar hak konsumen dari produk-produk industri manufaktur dan jasa. Dalam sebuah diskusi di Satudunia 28 Oktober 2010 lalu, peneliti ICT (InformationCommunication and Technology) for Development dari Manchester University Yanuar Nugrohomengatakan bahwa dalam neoliberalisme kepemilikan privat tersebut sudah demikian absolut dankeramat, tanpa peran sosial apapun juga kecuali untuk akumulasi laba privat. “Singkatnya, dalamfaham neoliberal, tidak cukup ada pasar, tetapi tidak boleh ada yang lain selain pasar” jelasnya. Dari uraian di atas ada beberapa kata kunci tentang neoliberal; Pasar, Korporasi,Kepemilikan Privat dan Negara. Dengan ketiga kata kunci tersebut, dapat mudah dipahami bahwaneoliberal adalah sebuah tatanan ekonomi dan politik yang mendorong kepemilikan publikmenjadi kepemilikan privat sehingga dapat ditransaksikan dengan mekanisme pasar. Peran negara diperlukan untuk menjamin terlaksananya perubahan kepemilikan dari publikke privat dan juga menjaga agar mekanisme pasar berjalan dalam transaksi kepemilikan privat
  • 3. tersebut. Jika mekanisme pasar telah berjalan negara tidak perlu intervensi. Dalam neoliberal sebisa mungkin dihilangkan paradigma adanya produk barang dan jasayang dinilai penting dan menguasai hajat hidup orang banyak. Karena paradigma itu akanmengundang negara untuk turut campur di dalamnya guna menjamin pemenuhan warganya atasproduk barang dan jasa tersebut. Jika itu terjadi maka korporasi yang menjadi pelaku pasar tidakbisa mengambil untung dari transaksi di pasar. Point penting lainnya adalah hak publik akandigeser secara berlahan hanya menjadi hak konsumen.Neoliberal dan Washington Consensus Neoliberal juga diidentikan dengan Washington Consensus. Melalui lembaga-lembaga bisnisbantuan internasional seperti Bank Dunia dan IMF, washington consensus diimplementasikan dinegara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Lantas, apa itu Washington Consensus? Seperti ditulis di vivanews.com, Direktur Institutefor Development of Economic & Finance M Ikhsan Modjo menjelaskan, Washington Consensusmulanya adalah paket kebijakan, berupa kesepakatan antara politisi Kongres, badan pemerintah,dan bank sentral AS, serta lembaga keuangan internasional mengenai cara pemulihan ekonomi dinegara-negara berkembang. John Williamson (1990) merumuskan Washington Consensus ke dalam 10 butir yaitu:Disiplin kebijakan fiskal 1. Pengalihan belanja subsidi, kecuali susidi langsung, pada belanja pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur 2. Reformasi pajak - memperluas basis pajak dan penurunan tingkat pajak 3. Suku bunga yang ditentukan pasar dan positif secara riil 4. Nilai tukar kompetitif 5. Liberalisasi perdagangan, terutama penghapusan lisensi dan penerapan tarif tunggal 7. Liberalisasi investasi langsung asing 8. Privatisasi BUMN 9. Deregulasi - penghapusan regulasi yang menghambat persaingan, kecuali untuk menjaga
  • 4. keamanan, lingkungan, perlindungan konsumen, dan pengawasan lembaga keuangan. 10. Perlindungan hak milik.Telematika di Bawah Cengkraman Neoliberal, Apaan tuh? Definisi Telematika menurut Rancangan Undang Undang (RUU) Telematika adalah perpaduan antara telekomunikasi dan teknologi informasi. Kebanyakan orang menyebutnya dengan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) atau dalam bahasa Inggris sering disingkat dengan nama ICT (Information and Communication Technology). Lantas apa hubungannya telematika dengan neoliberal? Muhammad Salahuddien, seorangpakar internet dari ID-SRITTI (Indonesia Security Incident Response Team on InternetInfrastructure) dalam sebuah diskusi dengan Satudunia di Jakarta, 20 Juli 2010, mengatakanbahwa di Indonesia industry ICT adalah industri yang paling matang dan sepenuhnya liberal. “Dominasi sepenuhnya oleh market driver dan tehnology driver. Jadi peran pemerintahapalagi masyarakat menjadi minimal,” jelasnya, “Kondisi industri komunikasi ini sudah sangatliberal, sehingga ketika pemerintah ingin manjadikan milik publik menjadi sangat sulit,” Muhammad Salahuddien menambahkan bahwa satu-satunya peran masyarakat dalam ICTyang tersisa adalah peran menjadi konsumen. “Peran masayarakat lah yang sekarang ini masihsangat kosong, kecuali berperan sebagai pembeli,” tegasnya. Dari uraian di atas mulai nampak, meskipun sekilas, cengkraman sistem neoliberal dalampersoalan telematika di Indonesia. Dan cengkraman neoliberal itu semakin terang benderangdalam RUU Konvergensi Telematika yang rencananya pada tahun 2011 akan masuk di DPR untukdibahas. Dalam penjelasan RUU Konvergensi Telematika secara gamblang disebutkan, bahwa salahsatu yang melatarbelakangi munculnya RUU Konvergensi Telematika adalah “Tekanan ataudorongan untuk mewujudkan perubahan paradigma telematika dari vital dan strategis danmenguasai hajat hidup orang banyak menjadi komoditas yang dapat diperdagangkan semakin
  • 5. besar melalui forum-forum regional dan internasional dalam bentuk tekanan untuk pembukaanpasar (open market)”.Tahapan Liberalisasi Sektor Telekomunikasi Cengkraman neoliberal di sektor telematika ternyata tidak dilakukan secara serentakseperti membalik telapak tangan, melainkan secara bertahap. Para pengusung paham neoliberalpaham betul bahwa jika dilakukan secara serentak, maka akan mendapatkan resistensi atauperlawanan yang besar dari seluruh elemen masyarakat. Cengkraman neoliberal di Indonesia dilakukan secara bertahap. Tahapan itu dimulaidengan perubahan status perusahaan negara di sektor telekomunikasi. Sebelum tahun 1961perusahaan telekomunikasi berstatus jawatan. Pada tahun 1961, status jawatan diubah menjadiPerusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi (PN Postel). Kemudian pada tahun 1965, PNPostel dipecah menjadi Perusahaan Negara Pos dan Giro (PN Pos & Giro) dan PerusahaanNegara Telekomunikasi (PN Telekomunikasi). Pada tahun 1974, PN Telekomunikasi diubah namanya menjadi Perusahaan UmumTelekomunikasi (Perumtel) yang menyelenggarakan jasa telekomunikasi nasional maupuninternasional. Tahun 1980 seluruh saham PT Indonesian Satellite Corporation Tbk. (Indosat)diambil alih oleh pemerintah RI menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untukmenyelenggarakan jasa telekomunikasi internasional, terpisah dari Perumtel. Pada tahun 1989, ditetapkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1989 tentangTelekomunikasi, yang juga mengatur peran swasta dalam penyelenggaraan telekomunikasi. Padatahun 1991 Perumtel berubah bentuk menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)Telekomunikasi Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1991. Apa implikasi dari perubahan status itu? Perubahan status perusahaan telekomunikasiternyata juga berimbas bagi orientasi perusahaan tersebut. Perusahaan Negara memiliki orientasipelayanan kepada publik. Perum merupakan perusahaan yang 50% profit, dan PT merupakaperusahaan yang 100% profit, meskipun tugas pelayanan umum tetap melekat di masing-masingbentuk usaha. Dari sini kita dapat melihat bagaimana orientasi pelayanan kepada warga negara
  • 6. berubah menjadi pelayanan kepada konsumen. Kondisi ini bisa menjawab terjadinya kesenjanganakses telematika antara kawasan Indonesia barat dan timur.Telamatika di Bawah Neoliberal, Siapa Untung-Siapa Buntung? “Bicaralah tentang hak konsumen, jangan bicara tentang hak publik”. Itu sebuah ungkapanyang tepat ketika sistem neoliberal telah menancap kuat di sebuah negeri. Apa bedanya hakkonsumen dan hak publik? Hak konsumen muncul akibat transaksi ekonomi seseorang dengan sebuah perusahaan.Sebelum ada hubungan transaksional tidak ada hak konsumen. Sedangkan hak publik munculkarena sebuah kontrak politik warga negara dengan pemerintah. Negara memiliki kewajibanuntuk menghormati, menghargai, melindungi dan memenuhi hak warga negaranya. Sesuatuproduk barang dan jasa yang dinilai penting dan menguasai hajat hidup orang banyak menjadihak warga negara yang harus dipenuhui oleh pemerintah. Dalam RUU Konvergensi Telematika yang dipaparkan dalam konsultasi publik pada 20Oktober 2010 di Jakarta, pereduksian hak warga negara menjadi sekedar hak konsumen nampakjelas. Hal itu nampak tidak adanya secara explisit pasal yang mengatur hak warga negara ataspelayanan universal atas layanan telematika. Di dalam Pasal 38 draft RUU Konvergensi Telematika memang disebutkan mengenaikewajiban negara untuk membangun pelayanan universal. Tapi di dalam RUU itu tidak disebutkanapa yang menjadi hak warga negara bila kewajiban negara itu tidak dilaksanakan. Akibatnya, hakwarga negara untuk mendapatkan layanan dasar telematika ini akan mudah dilanggar dalampraktiknya. Kewajiban pelayanan dasar telematika adalah kewajiban penyediaan layanan telematikaagar masyarakat, terutama di daerah terpencil atau belum berkembang, mendapatkan akseslayanan telematika. Karena konsekuensi dari liberalisasi telematika lebih mengutamakan penumpukan labaperusahaan maka fokus pengembangan infrastruktur telematika pun berada di kawasan IndonesiaBarat, khususnya Pulau Jawa. Di kawasan Indoensia barat, khususnya Pulau Jawa, selain
  • 7. penduduknya relatif banyak, juga pendapatan ekonominya relatif tinggi dibanding penduduk dikawasan Indonesia timur. Artinya, penduduk di Indonesia Barat, khususnya Jawa sangatberpotensi menjadi konsumen telematika dibandingkan pendududk di kawasan Indonesia timur. Gambar 1. Slide EXISTING fiber Optics Akibatnya, penduduk di kawasan Indonesia timur tidak memiliki akses terhadaptelematika. Kondisi ini sering disebut sebagai sebuah kesenjangan digital. Ini sesuatu yang ironis,padahal di kawasan Indonesia timur adalah daerah yang kaya akan sumber daya alam. Ketiadaanakses telematika ini bisa jadi yang menyebabkan pendapatan ekonomi penduduk di kawasanIndonesia Timur selalu lebih rendah dibandingkan penduduk di kawasan Indonesia barat,terutama Pulau Jawa. Data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada akhir 2004, sepertiditulis www.iptek.net, menunjukan, bahwa sebanyak 75 persen pelanggan dan pengguna internetberlokasi di Jakarta, 15 persen di Surabaya, 5 persen di daerah lain di pulau Jawa dan 5 persensisanya di propinsi lainnya. Pihak yang buntung ketika telematika berada di bawah cengkraman neoliberal sudahmulai kelihatan dari uraian di atas. Samar-samar tirai pun mulai tersingkap bahwa korporasitelematika menjadi pihak yang diuntungkan ketika telematika berada dalam cengkramanneoliberal. Lantas, apakah negara juga diuntungkan dengan kondisi tersebut? Kemana sebenarnya
  • 8. larinya uang dalam bisnis telematika di bawah cengkraman neoliberal ini? Sebuah pertanyaanyang harus dijawab sebelum cengkraman neoliberal semakin kuat di sektor telematika Indonesia.Bahan Bacaan: 1. Ekonom: Kwik Tak Bisa Bedakan Neozep dan Neolib, http://www.tempointeraktif.com/hg/Pemilu2009_presiden/2009/05/26/brk,20090526- 178169,id.html 2. Brief Paper-RUU Konvergensi Telematika, http://www.satudunia.net/content/brief-paper- ruu-konvergensi-telematika 3. Notulensi FGD Satudunia, “Adopsi ICT di NGOs dan Dampaknya Bagi Masyarakat Rentan”, 20 Juli 2010 4. Notulensi diskusi Satudunia, “Tragedi Lumpur Lapindo, Menggagas Perlawanan di Dunia Maya” , 28 Oktober 2010. 5. Kertas Posisi Satudunia tentang ICT, http://www.satudunia.net/content/kertas-posisi- satudunia-tentang-ict 6. Apa Itu Washington Consensus, http://bisnis.vivanews.com/news/read/61102- apa_itu_washington_consensus_ 7. Telemkomunikasi Indonesia, http://id.wikipedia.org/wiki/Telekomunikasi_Indonesia 8. Lena Herliana, Fenomena Privatisasi BUMN, 2010