Indepth report menyoal hak warga di rancangan undang undang (ruu) konvergensi telematika 0
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Indepth report menyoal hak warga di rancangan undang undang (ruu) konvergensi telematika 0

on

  • 538 views

 

Statistics

Views

Total Views
538
Views on SlideShare
538
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
5
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

Indepth report menyoal hak warga di rancangan undang undang (ruu) konvergensi telematika 0 Indepth report menyoal hak warga di rancangan undang undang (ruu) konvergensi telematika 0 Document Transcript

  • Indepth ReportMenyoal Hak Warga di Rancangan Undang Undang (RUU) Konvergensi Telematika Yayasan SatuDunia, Jakarta
  • ”Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkanpribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki,menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenissaluran yang tersedia.” (Pasal 28F UUD 1945)Perkembangan teknologi telekomunikasi dan informatika atau sering disebut sebagaitelematika sudah sangat pesat. Dari hari ke hari perkembangan telematika menuju ke arahkonvergen atau menyatu. Kini misalnya, kita dapat mendengarkan radio melalui internet.Bahkan sebentar lagi akan muncul televisi yang berbasiskan internet protokol atau seringdisebut IPTV.Perkembangan telematika yang begitu pesat itu mendorong pemerintah untuk memunculkanperaturan baru. Salah satu aturan yang sekarang sedang dibahas pemerintah adalah RancanganUndang Undang (RUU) Konvergensi Telematika. Menurut Kepala Pusat Informasi dan HumasKementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), seperti tertuang dalam suratnya kepadaSatuDunia, mengungkapkan bahwa saat ini RUU itu masih dalam pembahasan interdep denganKementerian Hukum dan HAM.Pertanyaannya kemudian adalah sejauh mana hak-hak warga negara diatur dan atau dihormati,dilindungi dan dipenuhi dalam RUU Konvergensi Telematika itu? Karena kita sebagai warganegara memiliki hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Hak kita itu dilindungidalam UUD 1945.Kita Sekedar Konsumen di RUU Konvergensi TelematikaDalam penjelasan RUU ini, pemerintah mengakui bahwa ada tekanan atau dorongan yangsemakin besar di forum internasional dan regional untuk mewujudkan perubahan paradigmatelematika dari vital dan strategis serta menguasai hajat hidup orang banyak menjadi sekedarkomoditas. Karena telah menjadi komoditas maka, logikanya apa yang terkait dengan persoalan
  • telematika diserahkan ke mekanisme pasar bebas. Dalam mekanisme pasar bebas ini tidak adayang namanya warga negara. Yang ada hanyalah produsen dan konsumen.Apakah tekanan dari forum-forum internasional dan regional tersebut dipenuhi ataudiakomodasi dalam RUU Konvergensi Telematika?Bila kita melihat draft RUU Konvergensi Telematika, ternyata persoalan hak warga negara tidakmenjadi pertimbangan dalam RUU Konvergensi Telematika itu. Hak warga untuk bisamengakses telematika dan dengan itu dapat berkomunikasi tidak muncul dalam pertimbanganRUU ini. Justru persoalan globalisasi masuk dalam pertimbangan penyusunan RUU KonvergensiTelematika.Ketika menulusuri batang tubuh dari RUU Konvergensi Telematika ini, kita pun tidak akanmenemukan satu pasal yang mengatur hak warga negara. Yang diatur hanyalah hak konsumen.Hak warga negara dengan hak konsumen tentu dua hal yang berbeda. Hak konsumen munculketika kita telah mejadi pembeli atau pelanggan produk telematika. Sementara hak warganegara tidak terkait dengan produsen telematika.Hak warga negara dalam konteks telematika salah satunya adalah hak warga negara di suatukawasan agar kawasan mereka terlintasi infrastruktur telematika. Dengan adanya infratrukturtelematika itu hak warga untuk mengakses informasi dan berkomunikasi dapat terpenuhi.Dalam RUU Konvergensi Telematika ini meskipun dinyatakan bahwa pelaksanaan layanan dasartelematika di daerah terpencil (Kewajiban Pelayanan Universal) menjadi tanggung jawabpemerintah, namun tidak disebutkan hak warga negara bila tanggung jawab pemerintah itulalai atau gagal dilaksanakan. Artinya, dalam praktiknya, hal yang menjadi tanggung jawabpemerintah itu berpotensi untuk dilanggar.
  • Hak Warga di Tengah Rejim Perizinan dan Komersialisasi TelematikaDikikisnya hak warga negara juga tercermin dalam pembagian penyelenggara telematika.Dalam RUU ini penyelenggara telematika dibagi dua. Komersial dan Non-komersial. Pelebelankomersial dan non-komersial ini sesungguhnya mencerminkan bahwa mainstream atau arusutama dari RUU ini adalah komersial.Pembagian penyelenggara komersial dan non-komersial di RUU Konvergensi telematika iniselain bermasalah dari sisi labeling, juga menyisakan pertanyaan terkait dengan posisipenyelenggara telematika dari komunitas masyarakat dan/atau Lembaga Swadaya Masyarakat(LSM). Menurut RUU ini penyelenggara komesial meliputi penyelenggara fasilitas jaringantelematika, layanan jaringan dan aplikasi telematika, termasuk aplikasi penyebaran konten daninformasi. Nah, apakah komunitas masyarakat dan atau LSM yang mengelola portal berita atauinformasi, seperti www.korbanlumpur.info dan www.suarakomunitas.net, masuk sebagaipenyelenggara komersial?Hal itu semakin nampak dari politik perijinan dan komersialisasi telematika yang diterapkandalam RUU Konvergensi Telematika. Di RUU ini setiap penyelenggara telematika harusmendapatkan ijin dari menteri dan membayar Biaya Hak Penyelenggaraan (BHP) telematika.Bagi korporasi tentu persoalan ijin dan membayar BHP telematika ini tidak menjadi persoalan.Namun, bagaimana dengan komunitas masyarakat dan LSM?Pengelolaan Frekuensi Radio yang KaburSpektrum frekuensi radio adalah sumberdaya alam yang terbatas. Namun hal itu, meskipunmuncul dalam penjelasan RUU Konvergensi Telematika, tidak muncul dalam pertimbangan daripenyusunan RUU ini. Akibatnya, pengaturan mengenai hak guna frekwensi radio yangmerupakan SDA terbatas itu menjadi kabur.Jangka waktu dari hak penggunaan frekuensi radio misalnya tidak jelas diatur dalam RUU ini.Ketidakjelasan juga nampak dari hak penggunaan frekwensi radio oleh komunitas masyarakat.
  • Apakah jika komunitas masyarakat yang menggunakan frekuensi radio juga harus mendapatkanperlakuan yang sama dengan sebuah perusahaan. Ataukah komunitas masyarakat tidakdiperbolehkan menggunakan spektrum frekuensi radio? Jika demikian bagaimana dengan OpenBTS ( Base Transceiver Station) yang diinisiasi oleh kelompok masyarakat? Apakah Open BTSakan dinyatakan sesuatu yang illegal?Badan Regulasi yang Hanya Berpihak Pada Industri?Dalam RUU Konvergensi Telematika, dalam pasal 39 disebutkan bahwa menteri dapatmelimpahkan fungsi pengaturan, pengawasan dan pengendalian kepada Badan Regulasi gunamenumbuhkembangkan industri telematika. Dari sini terlihat bahwa pelimpahan tersebuthanya memiliki satu tujuan menumbuhkembangkan industri telematika. Perosalan pemenuhandan perlindungan hak warga terhadap telematika tidak menjadi tujuan dari dalam pelimpahanfungsi kementrian kepada Badan Regulasi.Dalam Pasal itu disebutkan bahwa ada wakil dari masyarakat dalam Badan Regulasi. Namuntidak jelas siapa yang dimaksud masyarakat dalam hal ini. Apakah masyarakat disini adalahmasyarakat yang tidak terkait langsung ataupun tidak langsung dengan industri telematika? Jikapengertian dari masyarakat ini tidak jelas maka pihak yang terkait atau bahkan ‘mewakili’industri telematika akan masuk dalam Badan Regulasi ini. Dan jika itu terjadi maka akan adakonflik kepentingan di internal badan regulasi itu sendiri.Kaji Ulang RUU Konvergensi TelematikaTerkait dengan beberapa persoalan di atas, seharusnya pemerintah mengkaji ulang seluruhdraft dari RUU Konvergensi Telematika. Pengkajian ulang RUU Konvergensi Telematika harusmelibatkan masyarakat secara lebih luas dan tentu saja menjadikan hak-hak warga atastelematika sebagai dasar pertimbangan dalam penyusunan RUU.