Indepth report menuju era keterbukaan informasi

541 views
496 views

Published on

Published in: Business, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
541
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
11
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Indepth report menuju era keterbukaan informasi

  1. 1. Indepth ReportMenuju Era Keterbukaan Informasi? oleh : Firdaus Cahyadi Yayasan Satudunia
  2. 2. Informasi dan Komunikasi adalah Hak Di dalam Undang Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 28F disebutkan bahwa “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya”. Apa itu artinya? Artinya negara memiliki kewajiban untukmelindungi, memenuhi dan menghormati hak atas informasi itu.Sudah benar bila dalam UUD 1945 negara menempatkan informasi danberkomunikasi sebagai hak warga negara. Betapa tidak, dengan informasi danberkomunikasi, kita bisa lebih memahami sebuah persoalan yang menyangkutkepentingan publik dengan jernih dan jelas. Dengan pemahaman yang jernih danjelas itu, kita sebagai warga negara dapat ikut berpartisipasi dalam berbagaipengambilan kebijakan politik. Meningkatnya partisipasi politik ini diyakini dapatmendorong munculnya kebijakan negara yang lebih berpihak pada kepentinganpublik.Berbeda dengan era Orde Baru yang mengendalikan arus informasi demikelanggengan sebuah rejim pemerintahan. Di era reformasi ini, tuntutan akanperubahan atas keterbukaan informasi semakin menguat. Dan akhirnya tuntutanitu terpenuhi dengan munculnya Undang Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008
  3. 3. tentang Keterbukaan Informasi publik. Pemberlakuan UU KIP ini seharusnyamenjadi tonggak awal bagi pemenuhan hak warga negara atas informasi.Pertanyaan berikutnya tentu saja adalah benarkah dengan diberlakukan UU KIPtersebut menjadi pertanda bahwa negeri ini telah memasuki era keterbukaaninformasi?Keterbukaan atau Kriminalisasi InformasiBerita mengejutkan itu datang pada Desember 2010silam. Yudi Latif, Direktur Eksekutif Reform Institutepada Senin (13/12/2010) lalu dilaporkan ke Polisi olehpara kader Partai Golkar dengan tuduhan mencemarkannama baik pimpinan partainya, Aburizal Bakrie. Yudidilaporkan karena dalam wawancaranya dengan sebuahstasiun TV Swasta (10/12) dinilai mengaitkan Gorup Usaha milik keluarga Bakriedengan praktik mafia pajak yang dilakukan Gayus Tambunan.Dalam laporan polisi bernomor TBL/498/XII/2010/Bareskrim itu, Yudi dilaporkanatas dugaan pelanggaran Pasal 310 dan atau Pasal 311 KUHP dan atau Pasal 45ayat (2) jo Pasal 28 ayat (1) dan (2) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasidan Transaksi Elektronik (ITE).Berbeda dengan UU KIP menjadi pertanda pemerintah telah membuka kranketerbukaan informasi, UU ITE justru menjadi pertanda bagi kembali maraknyakriminalisasi informasi. Bukan hanya Yudi Latif, sejak disahkan, UU ITE ini telah
  4. 4. memakan sejumlah korban. Adalah Prita Mulyasari, seorang perempuan yang pernah menjadi korban pasal karet pencemaran nama baik UU ITE. Ia dituduh mencemarakan nama baik Rumah Sakit Omni Internasional karena menuliskan sikapkritisnya melalui email. Selain Prita, ada pula Bambang Kisminarso yang nyarismenjadi korban pasal karet UU ITE. Polisi sempat menahannya berserta anaknyaM. Naziri atas tuduhan telah menghina anak presiden dalam pelanggaranketentuan pencemaran nama baik melalui UU ITE.Sebabnya, Bambang Kisminarso mengajukan pengaduan kepada komisipengawasan pemilu daerah bahwa para pendukung putra Presiden IndonesiaSusilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah membagi- bagikan uang kepada paracalon pemilih.Perlawanan yang cukup keras dari pengguna internet pada kasus Prita Mulyasarimelawan RS OMNI Internasional membuat pemerintah berencana untuk merevisiUU ITE. Salah satu yang hendak direvisi adalah pasal karet dalam UU tersebut.Namun, nampaknya pemerintah masih setengah hati untuk merevisinya.Pasalnya, hingga report ini ditulis, belum ada draft naskah akademis mengenai
  5. 5. revisi UU ITE tersebut yang dipublikasikan.Di tengah meningkatnya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK),keberadaan pasal karet pencemaran nama baik menjadi sebuah ancaman bagikebebasan masyarakat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi.Sebelumnya, pasal karet pencemaran nama baik di KUHAP juga telah memilikisejarah kelam untuk membungkam suara-suara kritis.Beberapa korban dari masyarakat pun berjatuhan oleh pasal karet pencemarannama baik di KUHAP. Adalah Fifi Tanang, seorang penulis surat pembaca disebuah surat kabar. Dituduh mencemarkan nama baik PT Duta Pertiwi melaluitulisannya di kolom surat pembaca. Kemudian Alex Jhoni Polii, warga Minahasa,yang memperjuangkan kepemilikan tanahnya melawan PT. Newmont MinahasaRaya (NMR). Dituduh melakukan tindak pidana pencemaran nama baik danperbuatan tidak menyenangkan.Dr. Rignolda Djamaluddin, ia dinilai telah mencemarkan nama baik perusahaantambang emas PT. Newmont Minahasa Raya (NMR) karena pernyataannyatentang gejala penyakit Minamata yang ditemukan pada beberapa warga BuyatPante.Yani Sagaroa dan Salamuddin, kedua orang itu dituding telah mencemarkannama baik perusahaan karena pernyataanya bahwa PT. Newmont Nusa Tenggara
  6. 6. (NNT) harus bertanggung jawab atas penurunan kualitas kesehatan yang dialamimasyarakat Tongo Sejorong sejak perusahaan tersebut membuang limbahtailingnya ke Teluk Senunu.Beberapa aktivis seperti Usman Hamid, Koordiantor Kontras, Emerson Yuntho(Koordinator ICW), dan Illian Deta Arta Sari (aktivis ICW) pernah nyaris menjadikorban pencemaran nama baik. Sikap kritis mereka yang membuat beberapaaktivis itu dikenai pasal karet pencemaran nama baik.Bahan Bacaan: 1. Brief Paper-RUU Konvergensi Telematika, http://www.satudunia.net/content/brief-paper-ruu-konvergensi-telematika 2. Notulensi FGD Satudunia, “Adopsi ICT di NGOs dan Dampaknya Bagi Masyarakat Rentan”, 20 Juli 2010 3. Notulensi diskusi Satudunia, “Tragedi Lumpur Lapindo, Menggagas Perlawanan di Dunia Maya” , 28 Oktober 2010. 4. Kertas Posisi Satudunia tentang ICT, http://www.satudunia.net/content/kertas-posisi-satudunia-tentang-ict

×