Indepth ReportMembaca Inisiatif e-ASEAN               oleh:          Firdaus Cahyadi
Apa itu e-ASEAN?       ASEAN Economic Community seolah telah jargon yang sering kita temukan di media massadan juga di bal...
Dalam sebuah diskusi di Satudunia 28 Oktober 2010 lalu, peneliti ICT for Development dariManchester University Yanuar Nugr...
mengunjungi web resmi sekretariat ASEAN (www.aseansec.org). Di web tersebut terdapat tulisan yangberjudul The e-ASEAN Init...
penjualan saham BUMN di sektor telekomunikasi. Waktu itu saham PT Indosat menjual 35%sahamnya dan PT. Telkom menjual 25%. ...
neoliberal semakin nampak dalam RUU Konvergensi Telematika ini.       Dalam penjelasan RUU Konvergensi Telematika secara g...
Di dalam Pasal 38 draft RUU Konvergensi Telematika memang disebutkan mengenai kewajibannegara untuk membangun pelayanan un...
Kondisi ini sering disebut sebagai sebuah kesenjangan digital. Ini sesuatu yang ironis, padahal dikawasan Indonesia timur ...
Kemana uang Mengalir di era Liberalisasi Telematika?       Sebuah survei yang dilakukan oleh aktivis FAKTA (Forum Warga Ko...
Gambaran di atas nampak bahwa memang memang ada uang yang tercecer di dalam negeridalam bisnis hardware ICT. Hal itu nampa...
Jika melihat ragaan 2 dan 3 ternyata hampir sama dengan ragaan 1 terkait dengan aliran uangdalam bisnis hardware. Dalam ra...
Untuk mengatasi persoalan kesenjangan akses telematika misalnya, perlu campur tangannegara. Tidak bisa persoalan itu seles...
8. Bank Dunia Akan Biayai ICT di Sekolah Indonesia, http://www.jurnalnet.com/konten.php?   nama=BeritaUtama&topik=5&id=149...
Indepth report membaca inisiatif e asean
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Indepth report membaca inisiatif e asean

1,009

Published on

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
1,009
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
30
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Transcript of "Indepth report membaca inisiatif e asean "

  1. 1. Indepth ReportMembaca Inisiatif e-ASEAN oleh: Firdaus Cahyadi
  2. 2. Apa itu e-ASEAN? ASEAN Economic Community seolah telah jargon yang sering kita temukan di media massadan juga di baliho-baliho yang dipasang di beberapa jalan di Jakarta. Benarkah ASEAN EconomicCcommunity akan mampu mensejahterakan masyarakat di kawasan ASEAN? Jika melihat beberapa dokumen tentang ASEAN Economic Ccommunity, nampaknya ASEANEconomic Community tak lebih merupakan liberalisasi di tingkat regional. Sulit untuk tidakmengatakan bahwa ini tahapan untuk meliberalisasikan ekonomi secara global. Untuk mempercepatliberalisasi di tingkat ASEAN maka sektor telematika (telekomunikasi dan informatika) menjadisesuatu yang penting. Tak heran muncullah inisiatif yang bernama e-ASEAN. Dalam konteksliberalisasi itulah inisiatif e-ASEAN dimunculkan. Menurut buku yang diterbitkan Departemen Perdagangan dengan judul, “Kesiapan IndonesiaMenuju Masyarakat Ekonomi ASEAN” telah ada 12 Sektor Prioritas Integrasi (Priority IntegrationSectors/PIS) dalam ASEAN Economic Community. PIS sendiri adalah sektor-sektor yang dianggapstrategis untuk diliberalisasikan menuju pasar tunggal dan berbasis produksi. e-ASEAN adalah salahsatu sektor yang masuk dalam PIS itu.Apa itu Neoliberal? Pertanyaan berikutnya tentu saja adalah apa itu neoliberal? Menurut Peneliti Pusat StudiEkonomi Kerakyatan UGM Revrisond Baswir, ekonomi neoliberal adalah bentuk baru liberalisme yangpada dasarnya sangat memuliakan mekanisme pasar. Dalam sistem ekonomi neoliberal campur tangannegara, walaupun diakui diperlukan, harus dibatasi sebagai pembuat peraturan dan sebagai pengamanbekerjanya mekanisme pasar. Sistem neoliberal itu pada akhirnya menempatkan negara hanya sebagai pelayan korporasi besardaripada melindungi hak-hak warganya. Akibatnya hak warga negara dihilangkan digantikan hanyasekedar hak konsumen dari produk-produk industri manufaktur dan jasa.
  3. 3. Dalam sebuah diskusi di Satudunia 28 Oktober 2010 lalu, peneliti ICT for Development dariManchester University Yanuar Nugroho mengatakan bahwa dalam neoliberalisme kepemilikan privattersebut sudah demikian absolut dan keramat, tanpa peran sosial apapun juga kecuali untuk akumulasilaba privat. “Singkatnya, dalam faham neoliberal, tidak cukup ada pasar, tetapi tidak boleh ada yanglain selain pasar” jelasnya. Dari uraian di atas ada beberapa kata kunci tentang neoliberal; Pasar, Korporasi, KepemilikanPrivat dan Negara. Dengan ketiga kata kunci tersebut, dapat mudah dipahami bahwa neoliberal adalahsebuah tatanan ekonomi dan politik yang mendorong kepemilikan publik menjadi kepemilikan privatsehingga dapat ditransaksikan dengan mekanisme pasar. Peran negara diperlukan untuk menjamin terlaksananya perubahan kepemilikan dari publik keprivat dan juga menjaga agar mekanisme pasar berjalan dalam transaksi kepemilikan privat tersebut.Jika mekanisme pasar telah berjalan negara tidak perlu intervensi. Dalam neoliberal sebisa mungkin dihilangkan paradigma adanya produk barang dan jasa yangdinilai penting dan menguasai hajat hidup orang banyak. Karena paradigma itu akan mengundangnegara untuk turut campur di dalamnya guna menjamin pemenuhan warganya atas produk barang danjasa tersebut. Jika itu terjadi maka korporasi yang menjadi pelaku pasar tidak bisa mengambil untungdari transaksi di pasar. Point penting lainnya adalah hak publik akan digeser secara berlahan hanyamenjadi hak konsumen.e-ASEAN dan Penetrasi Neoliberal di Sektor Telematika Dalam PIS, seperti yang ditulis dalam buku terbitan Departemen Perdagangan, disebutkanbahwa e-ASEAN merupakan bagian dari sektor strtegis untuk diliberalisasi. Tentu saja bagi negara dikawasan ASEAN yang sektor telematikanya sudah liberal, diharapkan semakin memperkuat penetrasiliberalisasinya. Agenda liberalisasi sektor telematika dalam inisiatif e-ASEAN ini semakin terungkap bila kita
  4. 4. mengunjungi web resmi sekretariat ASEAN (www.aseansec.org). Di web tersebut terdapat tulisan yangberjudul The e-ASEAN Initiative. Dalam tulisan tersebut jelas diungkapkan bahwa salah satu tujuan dariinisiatif e-ASEAN adalah untuk meliberalisasi perdagangan di sektor barang dan jasa ICT (informationand Communication Technology) atau dalam bahasa Indonesia sering disebut TIK (TeknologiInformasi dan Komunikasi) atau Telematika (Telekomunikasi dan Informatika).Cengkraman Neoliberal di Sektor Telematika Indonesia Pertanyaan berikutnya tentu saja adalah bagaimana cengkraman neoliberal di sektor telematikaIndonesia. Lantas apa hubungannya telematika dengan neoliberal? Muhammad Salahuddien, seorangpakar internet dari ID-SRITTI (Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure)dalam sebuah diskusi dengan Satudunia di Jakarta, 20 Juli 2010, mengatakan bahwa di Indonesiaindustry ICT adalah industri yang paling matang dan sepenuhnya liberal. “Dominasi sepenuhnya oleh market driver dan tehnology driver. Jadi peran pemerintah apalagimasyarakat menjadi minimal,” jelasnya, “Kondisi industri komunikasi ini sudah sangat liberal,sehingga ketika pemerintah ingin manjadikan milik publik menjadi sangat sulit,” Muhammad Salahuddien menambahkan bahwa satu-satunya peran masyarakat dalam ICT yangtersisa adalah peran menjadi konsumen. “Peran masayarakat lah yang sekarang ini masih sangatkosong, kecuali berperan sebagai pembeli,” tegasnya. Binih-binih dari liberalisasi sektor telematika sejatinya mulai ditanam sejak Orde Baru di bawahkepemimpinan Soeharto. Di era Orde Baru kita diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No 20 Tahun1994 tentang Pemilikan Saham dalam Perushaan yang Didirikan dalam Rangka Penanaman ModalAsing. Dalam PP itu disebutkan bahwa Penanaman modal bidang usaha telekomunikasi dapatdilakukan oleh PMA patungan asalkan kepemilikan peserta Indonesia minimal 5%. Menurut Cetak Biru Kebijakan Telekomunikasi Indonesia yang diterbitkan oleh DepartemenPerhubungan Indonesia pada tahun 1999, menyebutkan bahwa Pada tahun 1994 dan 1995 terjadi
  5. 5. penjualan saham BUMN di sektor telekomunikasi. Waktu itu saham PT Indosat menjual 35%sahamnya dan PT. Telkom menjual 25%. Pada hakekatnya saat itulah dimulainya privatisasi di sektortelekomunikasi. Setelah Orde Baru tumbang di tahun 1998, liberalisasi di sektor telekomunikasi dinampakansecara nyaris telanjang. Pada tahun 1999 diterbitkan Keputusan Menteri (KM) Perhubungan Nomor 72Tahun 1999 tentang Cetak Biru Kebijakan Telekomunikasi Indonesia. KM Perhubungan No. 72/1999 menjadi penting dalam tonggak liberalisasi telematika diIndonesia. Karena dalam salah satu pasalnya disebutkan bahwa KM 72 wajib digunakan sebagaipedoman dalam menetapkan pengaturan dan penyelenggaraan Telkom nasional. Untuk kemudian KMini menjadi acuan dalam pembuatan UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Prinsip-prinsip yang tertuang dalam KM 72 Tahun 1999 secara jelas mengadopsi pahamneoliberal. Dalam KM tersebut dituliskan bahwa Tujuan reformasi telekomunikasi antara lain adalahmempersiapkan ekonomi Indonesia dalam menghadapi Globalisasi yang secara kongkret diwujudkandalam kesepakatan WTO, APEC dan AFTA dan melaksanakan liberalisasi telekomunikasi. Wajah neoliberal semakin nampak dalam UU No. 36/1999 tentang Telekomunikasi. Dalam UUitu disebutkan bahwa telah dibuka kesempatan seluas-luasnya bagi badan usaha swasta nasionalmaupun asing untuk menyelenggarakan usaha telekomunikasi di Indonesia. Dalam hubungan inikepada PT. Telkom telah diberikan izin oleh Pemerintah di samping menyelenggarakan telekomunikasiuntuk dalan negeri juga menyelenggarakan telekomunikasi untuk hubungan internasional. Sebaliknyakepada PT. Indosat telah pula diberikan izin untuk menyelenggarakan telekomunikasi dalam negeri disamping untuk hubungan internasional yang telah diselenggarakan sebelumnya. Untuk Badan UsahaSwasta Nasional maupun asing telah diberikan izin untuk berkompetisi dalam layanan STBS (SistemTelekomunikasi Bergerak Seluler). Untuk merespon perkembangan teknologi telematika pemerintah pun merancang RUUKonvergensi Telematika. Saat artikel ini dibuat pemerintah sedang membahas RUU tersebut. Wajah
  6. 6. neoliberal semakin nampak dalam RUU Konvergensi Telematika ini. Dalam penjelasan RUU Konvergensi Telematika secara gamblang disebutkan, bahwa salah satuyang melatarbelakangi munculnya RUU Konvergensi Telematika adalah “Tekanan atau doronganuntuk mewujudkan perubahan paradigma telematika dari vital dan strategis dan menguasai hajathidup orang banyak menjadi komoditas yang dapat diperdagangkan semakin besar melalui forum-forum regional dan internasional dalam bentuk tekanan untuk pembukaan pasar (open market)”. Padahal di dalam Undang Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 28F disebutkan bahwa “Setiaporang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi danlingkungan sosialnya” . Artinya, negara memiliki kewajiban untuk menyediakan infrastrukturtelekomunikasi dan informatika (telematika) bagi rakyatnyaLiberalisasi dan Kesenjangan Akses Telematika “Bicaralah tentang hak konsumen, jangan bicara tentang hak publik”. Itu sebuah ungkapanyang tepat ketika sistem neoliberal telah menancap kuat di sebuah negeri. Apa bedanya hak konsumendan hak publik? Hak konsumen muncul akibat transaksi ekonomi seseorang dengan sebuah perusahaan.Sebelum ada hubungan transaksional tidak ada hak konsumen. Sedangkan hak publik muncul karenasebuah kontrak politik warga negara dengan pemerintah. Negara memiliki kewajiban untukmenghormati, menghargai, melindungi dan memenuhi hak warga negaranya. Sesuatu produk barangdan jasa yang dinilai penting dan menguasai hajat hidup orang banyak menjadi hak warga negara yangharus dipenuhui oleh pemerintah. Dalam RUU Konvergensi Telematika yang dipaparkan dalam konsultasi publik pada 20Oktober 2010 di Jakarta, pereduksian hak warga negara menjadi sekedar hak konsumen nampak jelas.Hal itu nampak tidak adanya secara explisit pasal yang mengatur hak warga negara atas pelayananuniversal atas layanan telematika.
  7. 7. Di dalam Pasal 38 draft RUU Konvergensi Telematika memang disebutkan mengenai kewajibannegara untuk membangun pelayanan universal. Tapi di dalam RUU itu tidak disebutkan apa yangmenjadi hak warga negara bila kewajiban negara itu tidak dilaksanakan. Akibatnya, hak warga negarauntuk mendapatkan layanan dasar telematika ini akan mudah dilanggar dalam praktiknya. Kewajiban pelayanan dasar telematika adalah kewajiban penyediaan layanan telematika agarmasyarakat, terutama di daerah terpencil atau belum berkembang, mendapatkan akses layanantelematika. Karena konsekuensi dari liberalisasi telematika lebih mengutamakan penumpukan labaperusahaan maka fokus pengembangan infrastruktur telematika pun berada di kawasan Indonesia Barat,khususnya Pulau Jawa. Di kawasan Indoensia barat, khususnya Pulau Jawa, selain penduduknya relatifbanyak, juga pendapatan ekonominya relatif tinggi dibanding penduduk di kawasan Indonesia timur.Artinya, penduduk di Indonesia Barat, khususnya Jawa sangat berpotensi menjadi konsumen telematikadibandingkan pendududk di kawasan Indonesia timur. Gambar 1. Slide EXISTING fiber Optics Akibatnya, penduduk di kawasan Indonesia timur tidak memiliki akses terhadap telematika.
  8. 8. Kondisi ini sering disebut sebagai sebuah kesenjangan digital. Ini sesuatu yang ironis, padahal dikawasan Indonesia timur adalah daerah yang kaya akan sumber daya alam. Ketiadaan akses telematikaini bisa jadi yang menyebabkan pendapatan ekonomi penduduk di kawasan Indonesia Timur selalulebih rendah dibandingkan penduduk di kawasan Indonesia barat, terutama Pulau Jawa. Data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada akhir 2004, sepertiditulis www.iptek.net, menunjukan, bahwa sebanyak 75 persen pelanggan dan pengguna internetberlokasi di Jakarta, 15 persen di Surabaya, 5 persen di daerah lain di pulau Jawa dan 5 persen sisanyadi propinsi lainnya. Terkait dengan ketimpangan akses telematika, data terbaru terkait dengan ICT di Indonesiaternyata tidak mengalami banyak perubahan. Data terbaru dari Kementerian Komunikasi danInformatika (Kominfo), seperti yang ditulis dalam buku putih ICT tahun 2010 menyebutkan bahwasejak tahun 2007-2008, akses internet di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Pada tahun 2007, prosentase keluarga yang telah memiliki akses internet adalah 5,58%. Padatahun 2008 meningkat menjadi 8,56%. Namun peningkatan itu masih di dominasi dari wilayah Jawadan Indonesia bagian barat. Pada tahun 2007 misalnya, kawasan di Jawa, prosentase keluarga yangmemiliki akses internet sebesar 6,65%. Dan pada tahun 2008 meningkat menjadi 9,95%. Ketimpangan akses terhadap internet juga terlihat dalam pembangunan infrastruktur telematika(telekomunikasi dan informatika). Sebanyak 65,2% infrastruktur backbone serat optik terkonsentrasi diJawa, kemudian diikuti oleh Sumatera (20,31%) dan Kalimantan (6,13%). Wilayah Indonesia timur(Nusa Tenggara, Maluku dan Papua) belum terjangkau infrastruktur ini. Pengertian backbone sendiri adalah saluran atau koneksi berkecepatan tinggi yang menjadilintasan utama dalam sebuah jaringan. Kesejangan infrastruktur ini telah mengakibatkan terjadinyakesenjangan akses telematika antar wilayah di Indonesia.
  9. 9. Kemana uang Mengalir di era Liberalisasi Telematika? Sebuah survei yang dilakukan oleh aktivis FAKTA (Forum Warga Kota) Jakarta, sebuah LSMyang mendampingi warga miskin kota Jakarta menarik disimak. Menurut FAKTA, masyarkaat miskindampingannya mengeluarkan uang rata-rata Rp 30.000/bulan/KK untuk mengakses internet di warnetdan sebesar Rp 160.000/bulan/KK untuk membeli voucher handphone. Jika ditotal maka sekitar Rp.190 ribu/bulan/KK pengeluaran warga miskin kota untuk belanja produk ICT. Pengeluaran warga miskin kota untuk produk ICT itu ternyata hampir sama dengan pengeluaranper KK warga miskin untuk kebutuhan minimum makanan per kapita per hari atau menurut BadanPusat Statistics (BPS) dikenal dengan Garis Kemiskinan Makanan (GKM). Pada tahun 2010 GKM diJakarta mencapai Rp 213.487. Bahkan pengeluaran untuk belanja produk ICT warga miskin itu telahmelebihi pengeluaran kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan atauGaris Kemiskinan Non-Makanan (GKNM). Pada tahun 2010 GKNM di Jakarta sebesar Rp 117.682.Pertanyaan berikutnya, tentu saja adalah kemana uang itu mengalir? Seperti pernah ditulis oleh tempointeraktif bahwa Transaksi bisnis teknologi informasi (TI) pada2007 diperkirakan mencapai Rp 2,2 triliun. Ketua Asosiasi Piranti Lunak Indonesia (Aspiluki) DjarotSubiantoro mengatakan rencana pemerintah melegalkan piranti lunak di setiap komputer di kantorpemerintah mendorong peningkatan industri teknologi informasi. Hipotesis analistis yang ditulis dalam sebuah blog oleh Idaman Andarmosoko, seorang pekerjapengetahuan di kalangan NGOs menarik untuk disimak
  10. 10. Gambaran di atas nampak bahwa memang memang ada uang yang tercecer di dalam negeridalam bisnis hardware ICT. Hal itu nampak pada diagram T1 dan turunannya serta T2 dan turunannya.Lantas bagaimana dengan bisnis ICT di sektor lainnya? Mari kita lihat Ragaan yang dibuat oleh IdamanAndarmosoko berikut ini.
  11. 11. Jika melihat ragaan 2 dan 3 ternyata hampir sama dengan ragaan 1 terkait dengan aliran uangdalam bisnis hardware. Dalam ragaan 2 dan 3 dengan jelas memperlihatkan adanya aliran uang daridalam negeri keluar negeri, tepatnya ke perusahaan-perusahaan ICT internasional. Dalam Blognya,Idaman menuliskan bahwa dalam kasus Filipina dan India kondisinya tidak seperti di atas. Artinya,justru ada aliran dana dari luar ke dalam negeri dalam bisnis ICT. Namun, di Indonesia kondisnyamasih seperti dalam ragaan di atas. Adanya aliran uang dari dalam negeri (Indonesia) ke luar negeri. Hipotesis bahwa begitu banyak aliran uang keluar negeri dalam bisnis ICT di era liberalisasitelematika semakin mendekati kebenaran, bila kita melihat komposisi kepemilikan saham di bisnis ini.PT Indosat misalnya, sahamnya 55,79% dikuasai oleh Qatar Telecom (QTel Asia) Pte. Ltd – Qatar,15,62% dikuasai oleh The Bank of New York Mellon Dr – Amerika Serikat dan 14,29% dikuasai olehNegara Republik Indonesia) Sementara itu, PT XL Axiata, sahamnya 66,69% dikuasai oleh Axiata Investments Sdn. Berhad– Malaysia dan 13,39% dikuasai oleh Emirates Telecommunications Corporation (Etisalat) – UniEmirat Arab. Begitu pula PT Natrindo Telepon Seluler yang menjadi bagian dari Saudi TelecomCompany (STC) – Saudi dan Maxis Communications Berhad (Maxis) – Malaysia. Bahkan PTTelkomsel sendiri, sahamnya 65% dikuasai oleh PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom) 35%sahamnya dikuasai oleh Singapore Mobile Pte Ltd (SingTel Mobile) – Singapura. Jika demikian halnya, bila kita membanggakan bahwa terjadi booming bisnis ICT di Indonesia,itu artinya kita membanggakan adanya penghisapan uang dari dalam negeri ke luar negeri. Sepertidiungkapkan sebelumnya, bahwa revolusi digital telah mendorong munculnya konvergensi ICT. Nah, dalam konteks inilah sejatinya inisiatif e-ASEAN ini menjadi sebuah pertanyaan besar.Jika agenda e-ASEAN adalah liberalisasi sektor telamatika maka sudah dapat dipastikan itu akanmemperdalam penetrasi neoliberal di sektor telematika Indonesia. Dan jika demikian halnya makapersoalan kesenjangan akses telematika dan penghisapan uang dari konsumen telematika Indonesia keluar negeri akan tetap dipertahankan.
  12. 12. Untuk mengatasi persoalan kesenjangan akses telematika misalnya, perlu campur tangannegara. Tidak bisa persoalan itu selesai bila diserahkan kepada mekanisme pasar. Perusahaan-perusahaan telematika tidak akan mau membangun infrastrukturnya di daerah pedalaman, terpencil dantidak menguntungkan secara ekonomi. Begitu pula penghisapan uang dari konsumen Indonesia ke perusahaan-perusahaantelekomunikasi asing. Perlu peran negara yang lebih besar untuk membalik atau minimal memperkecilaliran uang dari dalam negeri ke perusahaan-perusahaan telekomunikasi asing itu. Kebijakanliberalisasi telematika justru akan memperbesar aliran uang dari dalam negeri ke luar negeri.Bahan Bacaan: 1. The e-ASEAN Initiative. http://www.aseansec.org/7659.htm 2. Yayasan Satudunia, Indepth Report-Refleksi Telematika 2010, Telematika di Bawah Cengkraman Neoliberal., http://www.satudunia.net/content/indepth-report-refleksi-telematika- 2010-telematika-di-bawah-cengkraman-neoliberal 3. Keputusan Menteri (KM) Perhubungan Nomor 72 Tahun 1999 tentang Cetak Biru Kebijakan Telekomunikasi Indonesia, tahun 1999 4. Perlunya Meninjau Ulang Liberalisasi Telematika. http://www.satuportal.net/content/perlunya- meninjau-ulang-liberalisasi-telematika 5. RIM : Surveiller et marchandiser BlackBerry (2-selesai). http://indoprogress.com/2011/01/24/rim-surveiller-et-marchandiser-blackberry-2-selesai/ 6. Revolusi Digital dan Target MDGs. http://www.satuportal.net/content/revolusi-digital-dan- target-mdgs 7. Manfaat Teknologi Nirkabel Bagi Masyarakat, http://www.pewarta- indonesia.com/inspirasi/opini/3605-manfaat-teknologi-nirkabel-bagi-masyarakat.html
  13. 13. 8. Bank Dunia Akan Biayai ICT di Sekolah Indonesia, http://www.jurnalnet.com/konten.php? nama=BeritaUtama&topik=5&id=149. Aliran Uang ICT: Indonesia Versus Global, http://idaman.multiply.com/journal/item/27410. Brief Paper-RUU Konvergensi Telematika, http://www.satudunia.net/content/brief-paper-ruu- konvergensi-telematika11. Notulensi FGD Satudunia, “Adopsi ICT di NGOs dan Dampaknya Bagi Masyarakat Rentan”, 20 Juli 201012. Notulensi diskusi Satudunia, “Tragedi Lumpur Lapindo, Menggagas Perlawanan di Dunia Maya” , 28 Oktober 2010.13. Kertas Posisi Satudunia tentang ICT, http://www.satudunia.net/content/kertas-posisi-satudunia- tentang-ict

×