Indepth report lumpur lapindo dan persaingan politik 2014 satu_dunia

2,023 views
1,933 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,023
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
51
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Indepth report lumpur lapindo dan persaingan politik 2014 satu_dunia

  1. 1. Indepth Report Lumpur Lapindo danPersaingan Politik 2014 Dwi Aris Subakti Capacity Building Yayasan SatuDunia 2011
  2. 2. Komunikasi pada dasarnya adalah aktifitas atau proses dalammenyampaikan pesan dari komunikator kepada komunikan denganmenggunakan saluran tertentu untuk tujuan tertentu yang bisamemunculkan efek dan juga feed back. Komunikasi sebagai sebuah ilmumencoba memahami komunikasi melalui teori-teori yang diuji untukmenjelaskan fenomena yang terkait dengan produksi, pengolahan danefek1. Komunikasi juga melakukan kajian terhadap proses komunikasibaik di dalam percakapan informal, interaksi kelompok, atau komunikasimassa2. Komunikasi massa pada awalnya masih berbentuk lisan berupakemampuan retorika seperti dikemukakan Aristoteles3 dan kemudiansemakin berkembang ketika muncul jurnalisme4. Jurnalisme inilah yangkemudian menjadi cikal bakal konsep media massa sebagai caramenyampaikan pesan kepada khalayak. Kajian tentang komunikasi massa berkembang menjadi kajian tentangmedia massa. Menurut Mc Luhan, media massa apapun bentuk dan isinyamampu mempengaruhi individu maupun masyarakat. Hal senada jugadisampaikan oleh Harold Adams Innis yang menyatakan bahwa peradabandan sejarah ditentukan oleh media yang menonjol pada masanya5. Dalam perkembangannya media massa tumbuh menjadi industri.Terdapat pasar yang cukup besar dalam industri media. Terlebih saat iniyang dinyatakan sebagai the information age, kebutuhan masyarakat akaninformasi cukup tinggi. Industrialisme media memunculkan sistem kapitalisme.Kapitalisme media setidaknya sudah dibaca oleh Karl Marx denganmunculnya industri kebudayaan di Amerika6. Bacaan Marx diteruskanoleh para pemikir Frankfurt School yaitu Adorno dan Hokhaimer.Horkheimer dan Adorno mengembangkan diskusi tentang apa yangdisebut ”industri kebudayaan” yang merupakan sebutan untukindustrialisasi dan komersialisasi budaya di bawah hubunganproduksi kapitalis7. 1 Charless R. Bergerr dan Steven H. Chaffee “The Study of Communication as aScience” dalam Charless R. Bergerr dan Steven H. Chaffee, “Handbook ofCommunication Science”, Sage Publications, London, Edisi II 1989. Hal 17. 2 Rudolph F. Verdeberber dan Kathleen S. Verdeberber, Communicate, internationalStuden Edition, Thomson Wadsworth, USA. Hal 2. 3 Brent D Ruben dan Lea P. Stewart, Communication and Human Behavior,Allan&Bacon A Viacom Company. USA. Edisi IV. 1998, hal, 20-22. 4 Ibid, hal 23. 5 Stephen W. Littlejohn dan Karen A. Foss, Teori Komuniksi, Penerbit Salemba.Jakarta. 2009. Edisi 9. hal 410. 6 Mike Wayne, Marxisme and Media Studies; Key Concepts and Contemporary Trends, Pluto Press, USA. Chapter III “ Powers of Caiptal: Hollywood Media- Industrial Complex” halaman 61-86. 7 Griffin, EM, “A First Look At Communication Theory” 5th Edition, Mc Grow 1
  3. 3. Masa ini ditandai dengan: a). dijadikannya informasi sebagaikomoditas, b). munculnya media baru dan terjadi penggabunganmedia, c). berpengaruhnya ekonomi dan pasar. Menurut Denis McQuail, sistem kapitalis ini muncul karenainstitusi media tidak bisa dilepaskan dengan industri pasar karenaadanya ketergantungan pada imbalan kerja, teknologi dan kebutuhanpembiayaan. Selain itu, media meskipun tidak mempunyai kekuasaannamun institusi media selalu berkaitan dengan kekuasaan negarakarena adanya kesinambungan pemakaian media dengan mekanismehukum8. Sebagai institusi kapitalis, media lebih berorientasi padakeuntungan dan upaya untuk mengakumulasikan modal. Akibatnya,media massa berkompetisi meyajikan produk informasi yang memilikikeunggulan pasar antara lain informasi politik dan ekonomi. Ketikamodal mengepung media massa, kalangan industri media massa lebihmenyerupai “pedagang”, mengendalikan pers dengan memanfaatkankepemilikan saham atau modal untuk mengontrol isi media ataumengancam institusi media yang “nakal”. Kondisi ini terjadi karena tekanan ekonomi kepada media9.Akibatnya, terjadi pertarungan idiologi di dalam institusi media itusendiri. Media berada di persimpangan antara memihak kepadakepentingan ekonomi atau memenuhi kewajiban moral. Kondisi inidiperparah dengan adanya konglomerasi pemilikan media olehsegelintir orang. Dalam kasus pemberitaan Lapindo, kondisi tersebut di atas sangatkental terasa. Aburizal Bakrie dengan cara yang sistematis mencobamengubah persepsi publik tentang kasus lumpur Lapindo. MelaluiGroup Viva yang membawahi AN Tv, TV One dan Portal Berita VivaNews, pemberitaan tentang Kasus Lapindo diarahkan ke hal-hal yangmenguntungkan Aburizal Bakrie. Ada upaya mengalihkan isu bahwaLumpur Lapindo bukanlah kesalahan pengeboran, tetapi akibat darigempa bumi Jogja. Dalam upaya “cuci tangan” media milik Bakrie tidakmau menggunakan istilah Lumpur Lapindo tetapi Lumpur Sidoharjo. Di sisi lain, serangan terhadap Aburizal Bakrie juga dilakukan olehmedia massa. Media yang paling getol memberitakan kasus Lapindoadalah Media Group yang membawahi Media Indonesia dan Metro Tv. Hill Companies, USA, 2003. Hal 368. 8 McQuil, Denis, Teori Komunikasi Massa, Agus Dharma (terj.), Erlangga; Jakarta, 1987, hal.40. 9 Dalam masyarakat ekonomi, tekanan ekonomi yang terjadi di media dipengaruhi oleh; (1). financial supporter seperti pemilik modal, pengiklan, konsumen, (2). iklim kompetisi (3). masyarakat umum. Louis Alvin Day, “Ethics in Media Communication; Cases and Controversies,” Thomson Wadsworth Group, Kanada. 2003, hal 245-247. 2
  4. 4. Media ini adalah milik Surya Paloh yang merupakan seteru AburizalBakrie ketika memperebutkan kursi Ketua Umum Golkar tahun 2009. Pertarungan kepentingan dalam kasus Lapindo denganmemanfaatkan media ini menarik untuk dikaji. Terlebih, AburizalBakrie adalah tokoh politik yang mempunyai kans besar untukmencalonkan diri menjadi calon presiden pada pemilu 2014. Banyakpihak yang tidak suka terhadap Abu Rizal Bakrie menyerang denganKasus Lumpur Lapindo. Abu Rizal Bakrie yang memiliki mediaberusaha mengcounter dan memoles citranya agar terlihat baik dalamkasus Lapindo.Keterbukaan Informasi Publik Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola,dikirim da/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan denganpenyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara, dan penyelenggaraanbadan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-undang ini sertainformasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik10. Keterbukaan informasi publik perlu dilakukan karena hakmemperoleh informasi adalah hak asasi manusia. Keterbukaan informasipublik merupakan menjadi ciri penting negara demokratis yangmenjunjung tinggi kedaulatan rayta untuk penyelanggaraan negara yangbaik. Keterbukaan informasi publik juga sarana untuk untukmengoptimalkan pengawasan terhadap penyelenggaraan negara dan badanpublik lainnya11. Joseph Stiglitz, Pemenang Nobel Ekonomi 2001 menyatakan, warganegara memiliki hak dasar untuk tahu. Jika orang-orang dari negaramanapun ingin pemerintah dan sektor ekonomi bekerja lebih transparandan efisien, maka mereka harus berjuang untuk kebebasan menyebarkaninformasi. Mereka harus berjuang mendapatkan hak untuk mengetahui danhak untuk mengatakan seperti itu12. Berdasarkan definsi tersebut di atas, jika pemerintah ingin transparandan efisien dalam mengelola negara, keterbukaan informasi bagi publikadalah prasyarat yang mutlak harus dilakukan. Pejabat negara sebagaipemegang jabatan publik dituntut untuk dapat mempertanggungjawabkankebijakan dan tindakan politisnya kepada masyarakat. Tanggungjawab initermasuk di dalamnya tanggungjawab kolektif di dalam sebuah institusiatau badan publik13. 10 Definisi berdasarkan UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bab Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat 2. 11 Ibid, bagian Menimbang. 12 Marianus Kleden, Transparansi & Silence; Sebuah Survey Undang-undang Akses Informasi di 14 Negara, Tempo& Yayasan Tifa, Jakarta, 2008, hal v. terjemahan dari Transparency & Silence; A Survey of Access to Information Law and Practices in Fourteen Countries. 13 Dennis F. Thompson, Etika Politik Pejabat Negara, Yayasan Obor Indonesia, 3
  5. 5. Menurut data Open Society, terdapat 65 negara yang memiliki undang-undang yang menetapkan bagi publik dalam meminta dan menerimainformasi (UU Akses Informasi atau UU Kebebasan Informasi). Sebanyak53 undang-undang sudah diadopsi sejak 15 tahun terakhir dan 28diantaranya diadopsi sejak 200014. Sedangkan teks internasional yangpaling otoritatif tentang hak atas akses informasi adalah rekomendasi yangdikeluarkan oleh Dewan Eropa yang menetapkan standar minimumtransparansi pemerintah15. Dalam mendorong terlaksananya keterbukaan informasi publik, negaraharus mengakui hak masyarakat untuk mendapatkan informasi danmembuat peraturan atau undang-undang yang mengatur tentang aksesinformasi. Hal ini karena, berdasarkan penelitian dari Open Society JusticeInisiative di 14 negara di seluruh dunia, disebutkan bahwa negara yangmempunyai Undang-Undang akses informasi lebih terbuka dari padanegara yang tidak memiliki UU. Menurut penelitian tersebut, dari 1.926 permintaan informasi yangdilakukan oleh Mitra Justice Inisiative di 14 negara, 33% permintaan direspon oleh negara yang memiliki UU. Sedangkan di negara yang tidakmemiliki UU, respon yang diberikan atas permintaan informasi hanyamencapai angka 12%16. Kesulitan dalam memperoleh beberapa informasi terkait penyebabmaupun proses pemulihan yang terjadi di wilayah terdampak semburanLumpur Lapindo dapat dilihat sebagai suatu usaha terencana untukmengalihkan isu kesalahan prosedur pengeboran menjadi isu bencanaalam. Kedua penyebab tersebut mempunyai implikasi yang berbeda darisisi politis jika dilihat berbagai hal yang melingkupi peristiwa munculnyasemburan.Ekonomi Politik Media Media ekonomi adalah kajian yang khusus menganalisis hubunganmedia dan ekonomi. Di dalamnya mencakup bagaimana prinsip ekonomidigunakan dalam bisnis media17. Media ekonomi adalah istilah yang digunakan untuk merujuk padaoperasi bisnis dan aktivitas keuangan perusahaan memproduksi danJakarta, 2000, hal 55-58. 14 Marianus Kleden, op.cit,hal ix. 15 Rekomendasi Rec (2002)2 Komite Menteri kepada negara anggota mengenaiakses dokumen resmi (yang diadopsi Komite Negeri pada 21 Februari 2002 pada sidangke 784 wakil menteri. 16 Transparency & Silence; A Survey of Access to Information Law and Practices inFourteen Countries, op.cit hal ix. 17 James Owers, Rod Carveth & Alison Alexander, “An Introduction to Media Economic Theory and Practices,” dalam Alisson Alexander, et all (ed), “Media Economic; Theori and Practices, Lawrence Erlabaum Associates, New Jersey, 2004, hal. 70. 4
  6. 6. menjual output ke industri berbagai media. Ekonomi media membicarakantentang apa yang akan diproduksi, bagaimana teknologi dan strukturorganisasi bisa memproduksi dan untuk siapa produksi itu akandipasarkan. Dalam kajian Ekonomi Media, pertumbuhan media sangatdipengaruhi oleh makro ekonomi dan mikro ekonomi. Dalammakroekonomi yang menjadi konsentrasi adalah tingkat konsumsi, Ikliminvenstasi, kebijakan ekonomi dan peraturan, dan yang terakhir adalahkondisi ekonomi internasional. Dalam mikroekonomi diantaranya;konsumen, kebijakan perusahaan, pasar, elastisitas permintaan danpenawaran. Kajian tentang Ekonomi media kemudian memunculkan istilah mediakomersial atau media bisnis dan di negara industri disebut dengan mediaindustri. Kondisi ini sesuai dengan yang ciri kelima dari institusi mediayang disampaikan oleh Baschwitz, yaitu media beorientasi kepadakepentingan konsumen dan iklan. Setidaknya, ada empat ciri dari institusimedia bisnis yaitu; mengutamakan kepetingan komersial, dikuasai olehkalangan profesional (bisnis dan jurnalis), cenderung lebih netral, sirkulasibesar18. Teori lain yang bisa digunakan untuk melihat kapitalisme mediaadalah teori Political Economic Media. Teori ini menekankanketergantungan timbal balik antar institusi yang memegang kekuasaan danintegrasi media terhadap sumber sosial dan otoritas. Dengan demikian isimedia cenderung melayani kepentingan pemegang kekuasaan politik danekonomi. Menurut Moscow, Political Economy Media merupakan kajianmengenai hubungan-hubungan sosial, khususnya hubungan-hubungankekuasaan yang saling membentuk atau mempengaruhi produksi,distribusi, dan konsumsi sumberdaya19. Dalam tinjauan Garnham, institusi media harus dinilai sebagai bagiandari sistem ekonomi yang bertalian erat dengan sistem politik. Kualitaspengetahuan tentang masyarakat, yang diproduksi oleh media untukmasyarakat, sebagian besar dapat ditentukan oleh nilai tukar beragam isidalam kondisi yang memaksakan perluasan pasar, dan juga ditentukan olehkepentingan ekonomi para pemilik dan penentu kebijakan. Kepentingan-kepentingan tersebut, berkonsekuensi pada kurangnyajumlah sumber media yang independen, munculnya sikap masa bodohterhadap khalayak pada sektor kecil serta menciptakan konsentrasi padapasar besar20. Pada dasarnya, industri dan kapitalisme media mempunyai 18 Anwar Arifin, “Komunikasi Politik dan Pers Pancasila”, Yayasan MediaSejahtera, Jakarta, Hal. 22-23. 19 Vincent Mosco, Political economy of communications, Sage, London, 1996. hal25. 20 Garnham, N., Contribution to a Political Economy of Mass Communication,Media, Culture and Society 1(2): 123. 5
  7. 7. hubungan yang cukup erat dengan masyarakat. Media massa mampumemunculkan yang namanya Kontruksi Sosial21. Rumusan utama dari pendekatan political economic media adalahmemusatkan perhatian pada media sebagai proses ekonomi yangmenghasilkan komiditi. yang bermodal. Patokan untuk mengidentifikasikarakteristik ekonomi politik di dalam kapitalisme media adalah customerrequirements, competitive environment, dan social expectation.Agenda Setting sebagai pengalihan isu lalu Spiral Keheningan Pembingkaian (Framing) yang dilakukan media membuat suatu beritadapat terus menerus ditayangkan di media sehingga muncul sebagaiagenda publik. Kekuatan media massa untuk mengatur kapan pemegangkepentingan politik “naik panggung” dan “turun panggung” secaraeksplisit menunjukkan bagaimana kuatnya media sebagai pembentuk opinipublik. Seperti yang dikatakan Robert N. Entman, Pembingkaian adalahproses seleksi dari berbagai aspek realitas sehingga bagian tertentu dariperistiwa itu lebih menonjol dibandingkan aspek lain.22 Masyarakat akanmenjadikan topik utama yang diangkat oleh media sebagai bahanperbincangan sehari-hari. Sementara topik yang tidak menjadi bahasanutama cenderung disimpan. Pembingkaian adalah basis dari Teori Agenda Setting yang acap kalidilakukan media guna membentuk realitas publik. Pengaruh Agendasetting dalam kehidupan sosial dan budaya sangat besar. Agenda settingmenggambarkan bahwa media demikian berkuasanya sehingga dikatakanEntman dapat memproyeksi suatu kekuatan, utamanya politik. Denganmelakukan pengagendaan maka suatu kekuatan politik dapat dimunculkanatau disembunyikan. Dalam kasus Lumpur Lapindo suatu keputusan pengadilan dapatdilihat sebagai rencana awal suatu perekayasaan yang kemudian dapatdigelembungkan (blow up) secara legal untuk kemudian menjadi bahanpembentukan opini publik. Opini publik melibas opini-opini parsial yangtidak memiliki pegangan kekuatan. Sehingga pada akhirnya memaksakaum minoritas yang tidak sejalan berada dalam keadaan yangsesungguhnya tidak disukai atau tidak dipilihnya. Daniel G. McDonald dalam sebuah jurnal penelitian komunikasi yangterbit pada April 2001 menguji data proses pemilihan presiden di AS padatahun 1948 dengan menggunakan dasar teori Spiral Keheningan Noelle-Neumann. Pemilihan tersebut memenangkan Harry S. Truman melawanThomas E. Dewey yang juga menjabat Gubernur New York. Deweysebelumnya berada di atas angin dan diperkirakan menang dengan mudahkarena unggul dalam perhitungan di atas kertas. 21 Burhan Bungin, Konstruksi Sosial Media Massa, Kencana Prenada Media Group,Jakarta. 2008. hal 38. 22 Robert M. Entman.Projections of Power: Framing News, Public Opinion, andU.S. Foreign Policy. Chicago: University of Chicago Press hal. 5 6
  8. 8. Dalam kajiannya McDonald memaparkan bahwa penelitiannyamengenai hasil pemilihan yang salah prediksi konsisten dengan formulasiyang ada dalam Teori Spiral Keheningan tersebut. Teori tersebutmengindikasikan bahwa peran grup referensi dan norma sosial sangatberpengaruh membentuk opini publik serta pilihan politik individu.Semakin seorang individu mendapat dukungan terhadap opininya (melaluigrup referens dan media massa) maka semakin yakin akan ekspresipolitiknya termasuk ketika terjadi pemungutan suara.23 Dengan kata lain, opini publik sangat berpengaruh pada pilihan politikmayoritas dimana opini tersebut dikendalikan oleh bagaimana mediamassa mengemas agenda-agenda politik yang ingin diraih suatu kelompok. 23 McDonald, et al. The Spiral of Silence in 1948. Communication Research. Vol 28 No. 2, April 2001. P139-142. 7
  9. 9. Kerangka Alur Berpikir Teoritis Jika penyebab yang ditetapkan adalah kesalahan prosedur maka opinipublik akan dengan mudah terbentuk dan mengarah pada rendahnyakredibilitas perusahaan-perusahaan dibawah grup Bakrie. Dan ini akanberpengaruh secara signifikans terhadap kredibilitas Abu Rizal serta partaiGolkar secara keseluruhan. Sebaliknya jika penyebab yang ditetapkan ialah bencana alam. Makapublik dengan lebih mudah digiring pada satu penyebab yang bersifatketidakpastian. Termasuk skema penyelesaian ganti rugi.Gambaran Umum Lumpur Lapindo Kasus Lumpur Lapindo terjadi berawal dari pengeboran minyak diSumur Banjar Panji 1. Sumur ini terletak di Blok Brantas yang merupakan 8
  10. 10. salah satu dari lima blok di cekungan Jawa Timur. Cekungan inidiperkirakan mempunyai cadangan minyak sebesar 900 juta barel dan gas700 miliar kubik dan Blok Brantas mempunyai potensi yang cukup besardiantara empat cekungan lainnya. Sumur Banjar Panji 1 dikelola oleh PT Energi Mega Persada Tbk, PTMedco Energi dan Santos LTD-Australia, melalui anak perusahaanbernama PT Lapindo Inc24. Sumur Banjar Panji sendiri baru beroperasipada Januari 2006. Namun, baru tiga bulan beroperasi, terjadi kecelakaanpengeboran yang diakibatkan oleh kelalaian perusahaan. Kecelakaantersebut menyebabkan keluarnya semburan lumpur yang tidak bisa ditutupsehingga menenggelamkan puluhan ribu rumah25. Pihak Lapindo sebagai operator pemboran mencoba “cuci tangan” ataskasus yang terjadi. Mereka menyatakan bahwa bocoran lumpur panasterjadi karena adanya faktor alam yaitu Gempa Bumi Yogyakarta pada 27Mei 200626. Informasi yang berhubungan dengan kasus ini juga susahdidapatkan oleh warga. Kesulitan dalam memperoleh beberapa informasi terkait penyebabmaupun proses pemulihan yang terjadi di wilayah terdampak semburanLumpur Lapindo dapat dilihat sebagai suatu usaha terencana untukmengalihkan isu kesalahan prosedur pengeboran menjadi isu bencanaalam. Keterbukaan informasi publik pada dasarnya adalah alat untukmendorong terjadinya transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tatakelola sebuah negara. Semakin terbuka informasi di sebuah negara makapelaksanaan tata kelola pemerintah tersebut dianggap sebagai tata kelolapemerintahan yang baik (Good Governance)27. Demikian pula sebaliknya. Asian Development Bank (ADB) dalam artikelnya berjudulGovernance: Sound Development Management, menjelaskan goodgovernance sebagai mekanisme atau cara yang diterapkan dalampengelolaan sumberdaya ekonomi dan sosial suatu negara untukpembangunan. Dalam implementasinya, ADB menetapkan empat elemenutama dalam mendorong good governance yaitu accountability,participation, predictability, dan transparency. Alasdair Roberts menyatakan bahwa transparansi adalah “semuakegiatan dapat dilihat”. Roberts terinspirasi dari sebuah foto kubah kaca diatas gedung parlemen Jerman karya arsitektur Norman Foster. Dalamketerangan foto disebutkan bahwa dengan kubah kaca, Foster mengharap, 24 Dani Setiawan (ed), Lapindo; Tragedi Kemanusiaan dan Ekologi, WahanaLingkungan Hidup, Jakarta, 1998, hal. 43. 25 Audit BPK tahun 2007 menyebut kerugian langsung akibat lumpur lapindo sampaidengan tahun 2015 mencapai hampir Rp20 triliun. 26 Dani Setiawan, hal. 7-18. 27 Agus Wibowo et all, Implementasi Mekanisme Komplain Terhadap LayananPublik Berbasis Partisipasi Masyarakat, Pattiro-IDSS-ACCESS-AUS Aid, Jakarta, 2007,hal. 24. 9
  11. 11. agar semua orang dapat melihat kegiatan yang dilakukan para wakilnya diparlemen28. Dengan transparansi, apapun yang dilakukan didalam melaksanakankebijakan publik pada lembaga-lembaga publik akan memberikankepercayaan kepada semua orang. Berapapun dana yang dialokasikanuntuk penyelenggaraan kebijakan umum dan bagaimanapun hasilnyasemua orang bisa memberikan penilaian yang positip termasukrekomendasi yang membangun29. Akses informasi juga akan mendorong akuntabilitas. Definisiakuntabiltas mengacu kepada pertanggungjawaban pejabat publik dalammelaksanakan mandatnya. Akuntabilitas mengarahkan pada perilaku dansikap responsif aparatur pemerintah terhadap aspirasi dan kebutuhanmasyarakat sebagai pihak yang memberikan mandat kewenangan padanya. Untuk memastikan akuntabilitas, maka diperlukan penetapan kriteriauntuk mengukur kinerja pejabat publik, serta mekanisme pengawasan agardapat memastikan kinerja pejabat publik sesuai dengan standar atauperaturan yang ada. Pengukuran akuntabilitas dapat dilakukan dengan caraevaluasi kinerja dan penggunaan keuangan negara. Evaluasi dilakukanguna mengetahui sejauh mana efektivitas proses perumusan danpelaksanaan kebijakan dan sejauh mana efisiensi dalam penggunaansumberdaya30. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UUKIP) menjadi angin segar yang diharapkan dapat menyulap birokrasi yangawalnya tertutup, menjadi terbuka. UU KIP dapat menjadi instrumen bagipublik dalam mengawal kinerja birokrasi pemerintah dalam melaksanakantugas dan tanggungjawab dalam pembangunan. Keterbukaan informasijuga akan mendorong pemberdayaan masyarakat. Masyarakat yangmemiliki informasi terkait informasi yang mereka butuhkan akan menjadilebih berdaya31. Namun demikian dalam kenyataannya sangatlah mustahil untukmembuka keseluruhan informasi dan kegiatan penyelenggaraanpemerintahan dan kehidupan politik kepada publik. Mengingat di dalampenyelenggaraan negara terdapat tarik ulur serta tawar menawarkepentingan politik. Di dalam Undang Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 28F disebutkanbahwa “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh 28 Roberts, Alasdair. Blacked Out: Government Secrecy in the Information Age,Cambridge University Press, New York, 2006. 29 Viviek Ramkumar, Uang kami Tanggungjawab Kami; Upaya masyarakat Sipiluntuk Memantau dan Mempengaruhi Kualitas Pembelanjaan Pemerintah, PATTIRO-Ford Foundation, Jakarta, 2009. 30 I Gusti Agung Rai, Audit Kinerja pada Sektor Publik, Penerbit Selemba Empat,Jakarta, 2008 31 Ahmad Nasir (et all), Media Rakyat; Mengorganisasi Diri dengan Informasi”,Combine Resources Institute, Yogyakarta, 2007. 10
  12. 12. informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Jelasbahwa UUD 1945 menempatkan informasi dan berkomunikasi sebagaihak warga negara. Namun, hak masyarakat untuk mendapatkan informasi masih “jauhpanggang dari api”. Hingga awal tahun 2008, Indonesia belum mempunyaiUU yang mengatur dengan rinci hak masyarakat untuk mengaksesinformasi. Setelah berahun-tahun dibahas, baru pada 3 April 2008pemerintah mengesahkan Undang-undang no 14 tentang KeterbukaanInformasi Publik. Terdapat beberapa alasan yang menjadikan negara kemudianmengadopsi undang-undang ini. Faktor kampanye masyarakat, tekanandari organisasi antar pemerintah dan donor multilateral yang mendorongnilai transparansi menjadikan negara mengadopsi undang-undang aksesinformasi32. Dalam kasus Lumpur Lapindo, UU keterbukaan informasi publiksebenarnya bisa digunakan sebagai rujukan untuk meminta informasi.Namun, ada banyak kondisi yang mengakibatkan UU ini tidakdilaksanakan dan masyarakat tidak mendapatkan informasi. Kondisi ini diperparah dengan praktek jurnalisme di Indonesia yangmasih belum baik dan berkuasanya pemilik media dalam mengendalikanpemberitaan. Dalam kasus Lumpur Lapindo, pemberitaan mediaterpolarisasi. Media milik Bakrie mencoba membangun opini publikbahwa kasus Lumpur Lapindo bukan disebabkan oleh kelalaianperusahaan dalam melakukan pengeboran. Media lain menyebut LumpurLapindo adalah kesalahan pengeboran dan sebagai alat untuk menyerangAburizal Bakrie sebagai pemilik. Dalam kondisi semacam ini, publik tidak bisa mendapatkan informasiyang benar. Publik akhirnya hanya menjadi silent majority. Merekadikepung oleh kekuatan besar dan justru tidak bisa menyuarakan aspirasimereka.Keterbukaan Informasi Publik dalam Kasus Lapindo Meskipun UU KIP sudah disahkan pada April 2008, namun banyaklembaga pemerintah yang belum siap untuk mengimplementasikannya.Keterbukaan informasi publik masih menjadi jargon dan belumdiimplementasikan. Hal ini setidaknya bisa dilihat dari Uji Akses di 10daerah di Indonesia yang dilakukan oleh Koalisi Kebebasan MemperolehInformasi Publik. Dari 347 permintaan informasi, 152 ditolak, 93diabaikan dan hanya 102 yang diterima/diberikan33. Ketertutupan lembaga juga terjadi dalam kasus Lumpur Lapindo.Menurut Selamet Daroyni, Koordinator kampanye keterbukaan informasikasus Lumpur Lapindo, berbagai pihak yang terkait kasus itu bungkam 32 Notulensi diskusi UU KIP di Yayasan SatuDunia, 27/05/2010. 33 http://kebebasaninformasi.org/v3/2011/01/26/633/ 11
  13. 13. ketika diminta informasi. Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo(BPLS) hanya merilis angka korban dari segi berkas tanah yangbertransaksi dengan PT Minarak Lapindo guna mendapatkan uang gantirugi. November 2008, BPLS menyatakan jumlah berkas tanah danbangunan korban 13.585—korban dalam batasan kategori Perpres14/2007. Tapi berapa jiwa yang sesungguhnya tercakup di situ, publikhanya bisa berasumsi. Publik tidak diberitahu berapa persisnya jumlah korban kini, berapakeluarga, berapa jiwa, berapa desa, dan seterusnya. BPLS tidak pernahmempublikasikan data tersebut. Wajar jika media pun menyebarkaninformasi simpang siur: korban kadang disebut berjumlah 30 ribu jiwa, 50ribu jiwa, atau 70 ribu jiwa. Koalisi untuk Lapindo kemudian meminta akses informasi publik didua ranah, yaitu (1) pemulihan (remedy) dan (2) mitigasi risiko.Permintaan dilakukan dengan; 1. Berkirim surat untuk Permohonaninformasi, data dan fakta ke semua instansi badan publik, 2. Mendatangiinstansi untuk meminta waktu wawancara ke badan publik, 3. Berkirimsurat untuk meminta waktu guna melakukan wawancara ke badan publik. Surat dikirim ke BPLS, Presiden RI (sekretariat negara), DepartemenPekerjaan Umum, Departemen Sosial, Kementrian Lingkungan Hidup,Departemen ESDM, Departemen kesehatan, Deparemen kelautan danPerikanan , Kepolisian, Kejaksaan, KOMNAS HAM, BAPPENAS,MEENKO KESRA, BNPB, Pemprov Jawa Timur, PemKab Sidoarjo, DPRRI (TP2LS), DPRD Jatim (Pansus Lumpur), DPRD Sidoarjp (PansusLumpur), PT Lapindo Brantas , PT Minarak Lapindo Jaya , KementrianPemberdayaan pereampuan dan perlindungan anak, DepartemenaPendidikan Nasional Landasan hukum yang digunakan adalah; UU No. 14 tahun 2008tentang Keterbukaan Informasi Publik, UU No. 32 tahun 2009 tentangPerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU 24/2007 tentangPenanggulangan Bencana, UU 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia danUU 37/2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Dari surat yang dikirim ke badan publik, hanya Departemen Sosial,Departemen Kelautan dan Perikanan, Departemen ESDM, BPNP, KLH,KOMNAS HAM yang memberikan respon.  Depsos membalas melalui surat dan menyatakan seluruhnya sudah di serahkan ke BPLS.  Departemen Kelautan dan Perikanan melalui telp menjanjikan untuk bertemu tapi tidak ada realisasi.  Dep ESDM mengarahkan untuk berkirim surat ke 4 Dirjend dan tidak satupun yang direspon.  BNPB membalas surat dan mengatakan tidak terlibat dalam penanganan Korban Lumpur Lapindo dan tidak menghimpun dokumen apapun.  KLH menjawab surat dan memberikan sejumlah dokument terkait dengan yang meraka kerjakan. 12
  14. 14.  KOMNAS HAM Merespon secara Lisan dan sedang menyelesaikan laporan penyelidikan. Dari upaya mendatangi langsung, hasilnya:  Umumnya mereka mengetahui adanya UU KIP tersebut namun implementasinya tetap saja mereka sebagian besar berdalih bahwa mereka mempunyai peraturan yang harus di taati.  Proses administrasi di bagian humas, mulai dari yang sama sekali cukup melihat id card sampai pengisian form dan menyerahkan poto copy id card lengkap dengan kartu nama. Namun kenyataannya walau semua itu dipenuhi, tetap saja data yang diinginkan tidak didapat.  Sebagian besar instasi yang didatangi seperti cuci tangan, cukup dengan mengatakan,” hubungi saja BPLS karena mereka yang mengatur semuanya!,”. Bencana lumpur Lapindo sudah di politisasi sehingga hanya BPLS yang berhak memberikan informasi.Kasus Lapindo dalam Perspektif Media Dalam kasus pemberitaan Lapindo, kondisi pengaruh politik-ekonomi media sangat terasa. Aburizal Bakrie dengan cara yangsistematis mencoba mengubah persepsi publik tentang kasus lumpurLapindo. Melalui Group Viva yang membawahi AN Tv, TV One danPortal Berita Viva News, pemberitaan tentang Kasus Lapindodiarahkan ke hal-hal yang menguntungkan Aburizal Bakrie. Ada upaya mengalihkan isu bahwa Lumpur Lapindo bukanlahkesalahan pengeboran, tetapi akibat dari gempa bumi Jogja. Dalamupaya “cuci tangan” media milik Bakrie tidak mau menggunakanistilah Lumpur Lapindo tetapi Lumpur Sidoharjo. Sebagai contoh adalah pemberitaan Viva News dengan judul: “AdaGunung Lumpur Purba di Sidoharjo”. “Belum lama ini sekelompok ilmuwan geologi Rusia menuntaskan riset enam bulan mereka tentang lumpur Sidoarjo (LUSI) yang mengungkap temuan cukup mengejutkan. Mereka menyimpulkan Lusi disebabkan oleh aktifnya gunung lumpur purba di daerah itu, akibat dua gempa yang terjadi sebelumnya. Mereka juga menemukan bahwa terdapat dua kanal lumpur panas yang berpotensi meletus sewaktu-waktu34” Berita lain di Viva News adalah: “Lumpur, Bakrie Keluarkan 6,2Triliun”. Di dalam berita tersebut ditulis bahwa hingga Agustus,keluarga Bakrie telah mengeluarkan dana 6,2 triliun untuk bantuankorban luapam Lumpur Sidoharjo. 34 Berita Viva News pada Senin, 4 November 2010 13
  15. 15. “Vice President Relations Lapindo Brantas Yuniwati Teryana mengatakan, total dana itu dipakai untuk bantuan sosial, seperti bantuan pengungsian, pendidikan, dan lain-lain sebesar Rp 370 miliar. Penutupan lumpur Rp 873 miiar. Pengalihan lumpur ke Kali Porong Rp 1,4 triliun, dan sisanya untuk jual beli tanah dan bangunan35” Melalui VivaNews.com, juga dilakukan upaya membangunopini publik bahwa karena Lumpur, kehidupan masyarakatmeningkat. "Kehidupan kami lebih meningkat. Tadinya rumah di kampung, sekarang sejak ada penggantian tanah, warga menjadi meningkat," kata Joko, ketua panitia acara buka bersama sekitar 6.000 korban lumpur di Kahuripan Nirwana Village, Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu, 9 September 200936. Di sisi lain, serangan terhadap Aburizal Bakrie juga dilakukan olehmedia massa. Media yang paling getol memberitakan kasus Lapindoadalah Media Group yang membawahi Media Indonesia dan Metro Tv.Media ini adalah milik Surya Paloh yang merupakan seteru AburizalBakrie ketika memperebutkan kursi Ketua Umum Golkar tahun 2009. Salah satu berita yang ada di situs mediaindonesia.com adalahberita tentang: “Korban Lumpur Lapindo Tuntut Percepatan GantiRugi” Sebanyak 15 orang perwakilan korban lumpur Lapindo dari dalam dan luar area peta terdampak melakukan aksi unjuk rasa memprotes keterlambatan pembayaran ganti rugi yang dilakukan PT Minarak Lapindo Jaya, Senin (27/12)37. Jika membandingkan pemberitaan di kedua media tersebut,sangat berbeda sekali . Terlihat bagaimana media melakukan framinguntuk membuat agenda setting dalam pemberitaan Lapindo. Agendasetting ini sangat terkait dengan kepentingan pemilik mediaKasus Lapindo untuk Kepentingan Politik Kasus Lumpur Lapindo juga sarat dengan perseteruan politikuntuk merebut kekuasaan. Hal ini setidaknya terepresentasikan dalampemberitaan media di Viva News dan Media Indonesia. Dalam pemberitaan Media Indonesia dengan Judul: “Demokrat usulKoin untuk Presiden Diubah untuk Lapindo” 35 Berita VivaNews.com pada Minggu 6 September 2009. 36 Berita VivaNews.com pada Minggu 9 September 2009 37 Berita Media Indonesia.com, 27 Desember 2010. 14
  16. 16. Gerakan Koin untuk Presiden yang muncul di Komisi III DPR RI ternyata mendapatkan reaksi dari Ketua DPP Partai Demokrat Benny Kabur Harman. Menurutnya, daripada mengumpulkan Koin Presiden lebih baik Koin Lapindo. "Lebih baik koin Lapindo," seru Benny ketika ditanya mengenai kotak koin yang muncul di area komisi III yang dipimpinnya itu. Pengumpulan koin semacam itu, lanjutnya, lebih baik dilakukan untuk korban lumpur Lapindo di Sidoarjo38.Viva News yang merupakan milik Aburizal Bakrie juga menggunakanmedia untuk kepentingan politik. Hal ini setidaknya terlihat dalampemberitaan berjudul: “Ical: Kasus Lumpur dan Pajak Dipolitisasi. Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie mengatakan masalah lumpur Sidoarjo dan pajak selama ini sengaja dipolitisasi untuk memojokkan dirinya. Ical mengatakan, masalah Lumpur Sidoarjo sudah selesai di pengadilan dan memiliki status hukum tetap, bahwa Lapindo tidak bersalah. Meski demikian, keluarga Bakrie tetap membeli tanah milik warga. Ical menyadari jika dirinya bukan politisi mungkin tidak akan diserang segencar itu. "Karena saya dipersepsikan kaya, Golkar, dan saya katanya mau jadi capres jadinya begini," tandasnya.Dari contoh pemberitaan tersebut sangat kental nuansa kepentinganpolitik. Media digunakan sebagai alat propaganda untuk tujuan politikmenuju pemilihan presiden 2014. 38 Media Indonesia, 27 Januari 2011. 15
  17. 17. KesimpulanBerdasarkan penelitian, diperoleh kesimpulan: A. Dalam kasus Lapindo Right to Know sangat tertutup rapat. Contoh informasi korban & kerugian karena berimplikasi terhadap pemulihan hak. Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) hanya merilis angka korban dari segi berkas tanah yang bertransaksi dengan PT Minarak Lapindo guna mendapatkan uang ganti rugi. November 2008, BPLS hanya mendata korban berdasarkan Perpres 14/2007. Hasilnya hanya mengeluarkan data hanya 13.585 berkas tanah dan bangunan yang menjadi korban. Koalisi untuk Lapindo meminta akses informasi publik terkait (1) pemulihan (remedy) dan (2) mitigasi risiko. BPLS, Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Sosial, Kementrian Lingkungan Hidup, Departemen ESDM, Departemen kesehatan, Deparemen kelautan dan Perikanan , Kepolisian, Kejaksaan, KOMNAS HAM, BAPPENAS, MEENKO KESRA, BNPB, dll tidak memberikan informasi yang diminta. B. Media yang berada di bawah Group Viva (milik Bakrie) selalu memberitakan hal-hal yang baik dari Kasus Lapindo. Di sisi lain, Media Group (milik Surya Paloh mantan rival ARB di Munas Golkar) memberikan kebalikannya. Contoh pemberitaan terkait Lumpur Lapindo di Media Indonesia:  Korban Lumpur Lapindo Tuntut Percepatan Ganti Rugi (Media, 27/12-2010)  Pengusaha Korban lumpur merasa ditipu Lapindo. (24 Maret 2011). Contoh pemberitaan Viva News:  Korban Lumpur & Keluarga Bakrie Halal Bihalal (3 Oktober 2009)  Kehidupan Korban Lumpur Sidoharjo meningkat (9 September 2009)  Lumpur; Bakrie mengeluarkan 6,2 Triliun (6 September 2009)  BPLS Matangkan konseo wisata lumpur (2 April 2010) C. Lapindo digunakan sebagai mesin politik untuk mendapatkan simpati dari masyarakat secara umum maupun dukungan dari korban. Memanfaatkan Lapindo sebagai isu politik. Lapindo menjadi isu panas karena melibatkan kandidat kuat capres dan juga menyangkut korban yang jumlahnya cukup besar Daya tarik kasus lapindo cukup, banyak orang yang bukan korban namun simpati kepada korban. Contoh pemberitaan media:  Ical: Kasus lumpur dan penggelapan pajak dipolitisasi (25 Januari 2011) 16
  18. 18.  Demokrat usul koin untuk presiden diganti koin untuk lapindo (27 Januari 2011)Implikasi Teori Opini publik merupakan ranah kajian komunikasi yang memilikikedekatan dengan kehidupan politik. Media massa mengelolanya menjadiaset yang dikelola dari waktu ke waktu sebagai daya jual. Hasil penelitianMcDonald di muka kajian menyebutkan bahwa opini publik mayoritasdapat mempengaruhi keputusan seseorang ketika pemungutan suara. Halini menggambarkan bagaimana kuatnya peran sebuah opini publik. Pembentukan opini publik tidak semata-mata terjadi secara spontan.Bahkan dalam beberapa hal pembentukannya melalui proses yang kayaakan perencanaan. Di media massa kehadiran Teori Agenda Setting adalahnyawa utamanya. Namun dalam pengelolaan komunikasi di tingkat yanglebih tinggi teori ini pun menjadi bagian yang tak terpisahkan. Duniapolitik selalu bergandengan tangan dengan isu. Mereka yang lihaimengelola isu relatif dapat mempertahankan kekuasaannya. Untuk menguatkan satu opini publik terhadap opini publik lainnyaterdapat aspek grup referensi dan norma sosial yang terdapat dalamformulasi Teori Spiral Keheningan Noelle-Neumann. Oleh karenanyauntuk memperkuat opini perlu rencana terperinci menggerakkan keduaaspek tersebut. Bukan hanya membiarkannya berjalan seperti bola saljuyang makin lama makin membesar dan tak terkendali. 17
  19. 19. Daftar PustakaAlisson Alexander, et all (ed), “Media Economic; Theori and Practices, Lawrence Erlabaum Associates, New Jersey, 2004.Anwar Arifin, “Komunikasi Politik dan Pers Pancasila”, Yayasan Media Sejahtera, Jakarta.Brent D Ruben dan Lea P. Stewart, Communication and Human Behavior, Allan&Bacon A Viacom Company. USA. Edisi IV. 1998.Burhan Bungin, Konstruksi Sosial Media Massa, Kencana Prenada Media Group, Jakarta. 2008.Charless R. Bergerr dan Steven H. Chaffee, “Handbook of Communication Science”, Sage Publications, London, Edisi II 1989.Dani Setiawan (ed), Lapindo; Tragedi Kemanusiaan dan Ekologi, Wahana Lingkungan Hidup, Jakarta, 1998, hal. 43.Dennis F. Thompson, Etika Politik Pejabat Negara, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2000.Garnham, N., Contribution to a Political Economy of Mass Communication, Media, Culture and Society 1(2): 123.Griffin, EM, “A First Look At Communication Theory” 5th Edition, Mc Grow Hill Companies, USA, 2003.Louis Alvin Day, “Ethics in Media Communication; Cases and Controversies,” Thomson Wadsworth Group, Kanada. 2003.Marianus Kleden, Transparansi & Silence; Sebuah Survey Undang- undang Akses Informasi di 14 Negara, Tempo& Yayasan Tifa, Jakarta, 2008, hal v. terjemahan dari Transparency & Silence; A Survey of Access to Information Law and Practices in Fourteen Countries.McDonald, et al. The Spiral of Silence in 1948. Communication Research. Vol 28 No. 2, April 2001.McQuil, Denis, Teori Komunikasi Massa, Agus Dharma (terj.), Erlangga; Jakarta, 1987.Mike Wayne, Marxisme and Media Studies; Key Concepts and Contemporary Trends, Pluto Press, USA. Chapter III “ Powers of Caiptal: Hollywood Media-Industrial Complex”.Robert M. Entman.Projections of Power: Framing News, Public Opinion, and U.S. Foreign Policy. Chicago: University of Chicago Press.Rudolph F. Verdeberber dan Kathleen S. Verdeberber, Communicate, international Studen Edition, Thomson Wadsworth, USA.Stephen W. Littlejohn dan Karen A. Foss, Teori Komuniksi, Penerbit Salemba. Jakarta. 2009. Edisi 9.Vincent Mosco, Political economy of communications, Sage, London, 1996Sumber MediaBerita Media Indonesia.com, 27 Desember 2010.Berita Viva News pada Senin, 4 November 2010 18
  20. 20. Berita VivaNews.com pada Minggu 6 September 2009.Berita VivaNews.com pada Minggu 9 September 2009http://kebebasaninformasi.org/v3/2011/01/26/633/ 19

×