Your SlideShare is downloading. ×
Indepth report konsumtivisme dan tergusurnya ruang publik di internet
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Saving this for later?

Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime - even offline.

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

Indepth report konsumtivisme dan tergusurnya ruang publik di internet

618
views

Published on


0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
618
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
19
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. Indepth ReportKonsumtivisme dan Tergusurnya Ruang Publik di Internet Copyleft 2011 by Yayasan Satudunia oleh: Firdaus Cahyadi,
  • 2. Segala produksi ada disini Menggoda kita tuk memiliki Hari-hari kita berisi hasutan Hingga kita tak tau diri sendiri (Iwan Fals, Mimpi yang Terbeli)I. Konsumtivisme Digital, Uang Mengalir Sampai Jauh.... Sebuah berita di detik.com1 pada 25 November 2011. Dalam portal berita itu berjudul, “90Orang Jadi Korban Antrean Blackberry Murah, 3 Patah Tulang”. Fenomena ini seakanmembanarkan sinyalemen makin kuatnya sikap konsumtif masyarakat seiring denganberkembangnya teknologi telematika (Telekomunikasi dan Informatika). Kita semua tentu paham bahwa Blackberry bukanlah kebutuhan dasar, sehinggaseharusnya tidak perlu diperebutkan dalam memperolehnya. Blackberry tidak terkait denganhidup dan mati kita sebagai manusia. Namun, mengapa kita rela berdesak-desakan bahkanmengorbankan diri kita demi sebuah Blackbarry? Memang benar Blackbarry tidak ada kaitannya dengan hidup dan mati. Namunkepemilikan Blackbarry terkait dengan gengsi. Karena desakan gengsi itu pulalah, maka tidakmemiliki Blackbarry seakan menjadi hidup ini tidak berarti. Sebelumnya seperti ditulis oleh harianberita.com2, seorang siswi Sekolah MenengahUmum (SMU) di Bogor, Jawa Barat, terjun ke bisnis prostitusi untuk membiayai gaya hidupnyayang suka jalan-jalan ke mall dan berganti-ganti handphone. Di era digital ini, akses terhadapproduk-produk telematika seperti internet, handphone dan perangkat teknologi informasi lainnyaseakan menjadi gaya hidup. Munculnya gaya hidup online itu telah menjadikan sebagian darikita menjadi sangat konsumtif. Sebuah survei yang dilakukan oleh aktivis FAKTA (Forum Warga Kota) Jakarta, sebuahLSM yang mendampingi warga miskin kota Jakarta pada tahun 2010 lalu menarik disimak.Menurut FAKTA, masyarkat miskin dampingannya mengeluarkan uang rata-rata Rp30.000/bulan/KK untuk mengakses internet di warnet dan sebesar Rp 160.000/bulan/KK untukmembeli voucher handphone. Jika ditotal maka sekitar Rp. 190 ribu/bulan/KK pengeluaranwarga miskin kota untuk belanja produk telematika. Pengeluaran warga miskin kota untuk produk ICT itu ternyata hampir sama denganpengeluaran per KK warga miskin untuk kebutuhan minimum makanan per kapita per bulanatau menurut Badan Pusat Statistics (BPS) dikenal dengan Garis Kemiskinan Makanan (GKM).1 http://us.detiknews.com/read/2011/11/25/140451/1775592/10/90-orang-jadi-korban-antrean-blackberry-murah-3-patah-tulang?n990102mainnews2 http://www.harianberita.com/siswi-smu-bogor-pasang-tarif-rp-300-ribu.html
  • 3. Pada tahun 2010 GKM di Jakarta mencapai Rp 213.487. Bahkan pengeluaran untuk belanjaproduk telematika warga miskin itu telah melebihi pengeluaran kebutuhan minimum untukperumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan atau Garis Kemiskinan Non-Makanan(GKNM). Pada tahun 2010 GKNM di Jakarta sebesar Rp 117.682. Sebegitu pentingkah handphone bagi kehidupan mereka hingga mereka rela berjejalanuntuk antre mendapatkan handphone murah? Benarkah kepemilikan akan handphonemerupakan kebutuhan atau sekedar gaya hidup yang telah disihir oleh korporasi di bidangtelematika sebagai kebutuhan? Fenomena di atas mungkin menandai bahwa kita sedang memasuki era konsumtivismedigital. Konsumtivisme adalah paham untuk hidup secara konsumtif, sehingga orang yangkonsumtif dapat dikatakan tidak lagi mempertimbangkan fungsi atau kegunaan ketika membelibarang melainkan mempertimbangkan prestise yang melekat pada barang tersebut 3. Pertanyaan berikutnya tentu saja adalah kemana uang dari masyarkat kita yang telahmenjadi konsumen loyak produk telematika itu? Seperti tersebut di atas bahwa jumlahpengguna ponsel meningkat pesat dan juga mayoritas pengakses internet di Indonesia jugamenggunakan ponsel dalam mengaksesnya. Sekarang mari kita lihat jumlah impor ponsel diIndonesia dari tahun ke tahun. Menurut data dari Asosiasi Importir Selullar Indonesia, seperti ditulis salah satu mediamassa di Jakarta, menyebutkan bahwa pada tahun 2009, Indonesia mengimpor ponsel buatanChina sebanyak 6,3 juta unit, sementara dari negara lain sebanyak 4,2 juta unit. Pada tahun2010, impor ponsel dari China sebanyak 9,6 juta unit dan dari negara lain menurun menjadi 2,4juta unit. Nah, bagaimana dengan bisnis operator selular di Indonesia? Menurut data dariDirektorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi, menyebutkan bahwa hingga kuartal I tahun 2010,pelanggan telkomsel sebanyak 88.950.000. Sementara pelanggan Indosat sebesar 39.100.000,XL Axiata 32.924.000, Hutchinson 7.311.000 dan Natrindo 4.105.156. Untuk melihat ada atau tidaknya potensi uang mengalir ke luar negeri, tentu kita harusmelihat komposisi dari pemegang saham lima besar operator selullar di Indonesia tersebut.Menurut data dari Litbang KOMPAS menyebutkan bahwa kepemilikan asing dalam Telkomselmencapai 35 persen, Hutchinson 60 persen, Indosat 70,14 persen, XL Axiata 80 persen danNatrindo 95 persen.3 http://www.indowarta.com/index.php?view=article&catid=102%3Aopini&id=310%3Abudaya-konsumerisme&option=com_content&Itemid=333
  • 4. Hal yang sama juga terjadi pada produk laptop. Dari tahun ke tahun impor laptop diIndonesia semakin meningkat. Seperti ditulis oleh Kompas.com, sampai November 2009, nilaiimpor komputer jinjing telah menembus 461 juta dollar AS. Angka ini melonjak 30,4 persendibandingkan impor laptop seluruh tahun 2008 yang hanya 353,4 juta dollar AS. Dari nilai imporitu, laptop China menguasai 90,4 persen atau 416,7 juta dollar.
  • 5. Coretan di dinding membuat resah Resah hati pencoret mungkin ingin tampil Tepi lebih resah pembaca coretannya Sebab coretan di dinding adalah pemberontakan Kucing hitam yang terpojok di tiap tempat sampah Di tiap kota . . . . . . . . (Coretan di Dinding, Iwan Fals)II. Apa itu Ruang Publik? Melintas di jalan raya Sudirman, Jakarta. Melihat kanan-kiri jalan penuh dengan iklan-iklan perusahaan. Dari iklan makanan hingga produk finansial (keuangan). Sepertinya kitadirayu untuk membelanjakan seluruh uang kita, bukan sekedar untuk membeli produk barangdan jasa namun juga untuk membeli produk investasi. Melaju terus di jalan raya Jakarta. Hingga suatu saat mata kita tertuju pada sebuahcoretan-coretan tangan di dinding. Orang menyebutnya ini sebagai mural. Mural adalah lukisanatau tulisan di dinding atau bidang datar lainnya. Tulisan itu berbunyi, “Demi Flyover, PohonGeme Over,” Sumber gambar Jalan Layang Jakarta4 Tulisan mural itu sebagai wujud protes dari proyek pembangunan flyover sepanjangAntasari-Blok M. Pembangunan jalan layang non-tol itu dinilai telah mengorbankan pohon-pohon di kawasan itu. Mural itu seperti hendak merebut perhatian masyarakat di tengah4 http://jalanlayangjakarta.blogspot.com/2011/02/demi-fly-over-pohon-game-over.html
  • 6. berjejalnya iklan-iklan produk di sepanjang jalan Jakarta. Namun mural itu seperti minoritas ditengah mayoritas iklan-iklan produk di sepanjang jalan Jakarta. Fenomena di atas menunjukan pertarungan dalam memperebutkan ruang publik.Menurut Jurgen Habermas5 bahwa ruang publik merupakan media untuk mengomunikasikaninformasi dan juga pandangan6. Pinggir jalan raya adalah bagian fasilitas yang dibangun untuk kepentingan publik.Pinggir jalan raya yang tersisa kini telah jadi ajang perebutan berbagai pihak untukmengomunikasikan informasi dan pandangannya. Pihak yang berorentasi profit, korporasi,merebut ruang publik melalui iklan-iklannya, untuk menginformasikan produknya. Sementara,masyarakat merebut ruang publik melalui mural, untuk tujuan sosial. Dari sekedarmengekspresikan diri hingga bentuk protes dari berbagai kebijakan publik. Jika pinggir jalan raya disebut ruang publik maka, ruang publik itu hanyamengomunikasikan informasi dan pandangan dari satu pihak, atau searah. Ruang publiklainnya, ada yang justru memfasilitasi perdebatan antar berbagai pihak tentang sebuah isu.Ruang publik itu adalah media massa. Namun seiring dengan berubahnya waktu, penguasaan kepemilikan media massa olehsegelintir orang, atau lebih sering disebut sebagai konglomerasi media, mulai mengancamruang publik. Kenapa demikian? Karena kontrol kepemilikan media pada segelintir konglomeratitu menyebabkan konten (isi) yang ditampilkan tidak lagi beragam. Bahkan dalam kasus tertentubias terhadap kepentingan pemilik media. Amerika Serikat adalah negara yang dapat dijadikan contoh dari konglomerasi media.Pada era tahun 1980-an hinggga pertengahan tahun 1990-an, perusahaan media massa diAmerika Serkat terus mengalami penurunan. Tahun 1996, perusahaan media di negeri ituhanya menyisakan lima media, yaitu Time-Warner, Viacom, News Corp., Bertelsmann Inc., danDisney7. Hal yang sama nampaknya juga terjadi di Indonesia, namun dengan skala yangberbeda. Dalam sebuah wawancara melalui Skype dengan SatuDunia8 Ketua Yayasan Pantau9Andreas Harsono mengungkapkan sekelumit sejarah konglomerasi media massa di Indonesia.“Konglomerasi media, dalam arti cross section10, di Indonesia muncul sejak jaman Soeharto5 Jurgen Habermas adalah filsuf dan sosiolog Jerman dalam tradisi teori kritis dan pragmatisme Amerika. Ia mungkinpaling dikenal berkat karyanya tentang konsep ranah publik, topik dan judul dari buku pertamanya.http://sulfikar.com/teori-ruang-publik-1-ruang-publik-habermas.html6 http://sulfikar.com/teori-ruang-publik-1-ruang-publik-habermas.html7 https://fordiletante.wordpress.com/2008/01/29/konglomerasi-media-dalam-grup-mnc-media-nusantara-citra/8 Wawancara via skype dilakukan 23 Juni 20119 Yayasan Pantau adalah sebuah lembaga yang bertujuan memperbarui jurnalisme di Indonesia10 Media cetak, radio, televisi dan internet
  • 7. dan semua terpusat di Jakarta,” ujar Andreas Harsono, “Di era Hindia Belanda dan Soekarnomemang ada media besar, tapi tidak cross section, pada waktu itu hanya koran saja,” “Adapun aktornya, kebanyakan sama sejak Orde Baru,” katanya, “Namun ada aktor barudalam konglomerasi media ini setelah Orde Baru tumbang, yaitu Trans Corps”
  • 8. III. Internet dan Ruang Publik yang Timpang... Di tengah ancaman konglomerasi media terhadap ruang publik, muncul alternatif medialain sebagai wahana untuk mengekspresikan diri, gagasan, dan pandangan. Media itu adalahinternet. Di internet sesorang bisa dengan mengungkapkan informasi dan pandangannyamelalui teks (tulisan) dan audio visual (video). Pertumbuhan pengguna internet pun kian besar di Indonesia. Pada tahun 2011,penetrasi pengguna internet di Indonesia telah mencapai 40-45 persen. Padahal di tahun 2010lalu rata-rata penetrasi penggunaan Internet di kota urban Indonesia masih 30-35 persen11. Sumber gambar: Kompas.com Medan adalah kota dengan penetrasi pengguna internet terbesar. Namun jikadibandingkan antara Jawa dan luar Jawa maka, penetrasi internet terbesar masih berada diwilayah Jawa (Jakarta, Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi/Bodetabek, Bandung, Semarang danSurabaya). Sementara penetrasi pengguna internet di Makasar (Indonesia Timur) justrumengalami penurunan. Dominasi penetrasi pengguna internet di kawasan Jawa dan Sumatera sebenarnyamenjadi sebuah kewajaran, karena Jawa dan Sumatera adalah pasar potensial bagi produk-produk telematika (telekomunikasi dan informatika). Akibatnya, infrastruktur telematika punterpusat di Jawa dan Sumatera.11 http://tekno.kompas.com/read/2011/10/28/16534635/Naik.13.Juta..Pengguna.Internet.Indonesia.55.Juta.Orang
  • 9. Sumber: Sumber: Muhammad Salahuddien, ID-Sirti Ketimpangan penetrasi pengguna internet di Indonesia yang dipicu oleh ketimpanganinfrastruktur telematika itu juga berimbas pada pengguna facebook dan produksi tweet diIndonesia. Seperti ditulis di Snapshot of Indonesia Social Media Users - Saling Silang ReportFeb 201112, menyebutkan bahwa pengguna facebook terbesar di Indonesia didominasi olehwarga Jakarta (50,33%). Pada urutan selanjutnya Bandung (5,2%), Bogor (3,23%), Yogyakarta(3,09%), Medan (3,04%), Makasar (2,23%) dan Surabaya (2,18%). Bandingkan denganpengguna Facebook di Jayapura (0,12%) dan Ternate (0,03%). Begitu pula produksi tweet di Twitter. Tweet yang diproduksi dari Jakarta mendominasiseluruh tweet dari Indonesia. Tweet yang diproduksi dari Jakarta sebesar 16,33%, dariBandung 13,79%, dari Yogyakarta 11,05%, dari Semarang 8,29% dan dari Surabaya 8,21%.Bandingkan tweet yang diproduksi dari Palu hanya 0,71%, Ambon 0,35% dan Jayapura 0,23%. Ketimpangan akses telematika itu menyebabkan ruang publik di internet menjaditimpang, bias kota – kota di Jawa dan Indonesia Barat. Dengan kata lain warga di Indonesiayang ada di luar Jawa dan Indonesia barat sulit bahkan tidak bisa mengakses ruang publik diinternet.12 http://www.slideshare.net/salingsilang/snapshot-of-indonesia-social-media-users-saling-silang-report-feb-2011
  • 10. ...... Lembaga pendapat umum tidak mengandung pertanyaan Tidak mengandung perdebatan Dan akhirnya menjadi monopoli kekuasaan (Aku Tulis Pamflet Ini, WS. Rendra)IV. Konvergensi Telematika=Konglomerasi Media Baru? 13 Agustus 2011, adalah tanggal yang mungkin tidak bisa dilupakan oleh pemerhatimedia di negeri ini. Sejak tanggal itulah secara resmi detikcom berada di bawah Trans CorpCompany13. Detik.com adalah media online popular di Indonesia. Sementara Trans Corp adalahkorporasi media di pertelevisian. Pada Rabu, 10 Agustus 2011, diadakan acara buka bersama yang sekaligus menjadipertemuan pertama manajemen baru dengan para karyawan detikcom. Dalam sambutan CEOTrans Corps Chairul Tanjung mengatakan bahwa dua hal penting dari sebuah industri media,adalah membangun bisnis yang kuat dan membangun idealisme. "Jadi, dari sisi bisnis,detikcom harus kuat. Kalau bisnisnya tidak kuat, maka media akan melacurkan dirinya untukbisa hidup," kata Chairul seperti ditulis oleh detik.com.13 http://suratbuncit.detik.com/read/2011/08/12/113903/1702247/238/detikcom-dan-manajemen-baru
  • 11. Benarkah bisnis media yang kuat dengan sertamerta juga akan memperkuat idealisme jurnalis? Dalamsebuah live chat di komunitas jurnalistik.net via skype14,wartawan senior Farid Gaban menanggapi pernyataanitu. “Chairul benar sebagian, bahwa bisnis media harussehat agar terjaga independensinya,” tulisnya, Tapi, menurut Farid Gaban, independensijurnalistik dan kesehatan bisnis media seringkali tidakada korelasinya. “Justru, makin besar bisnis media,seringkali makin hati-hati mengkritik,” jelasnya “Bisnistanggungjawab pemimpin perusahaan (CEO), sementarajurnalistik tanggungjawab pemimpin redaksi (chiefeditor),” Pesatnya teknologi telematika yang makin 15konvergen , ternyata diiringi dengan makin kuatnyakecenderungan konglomerasi media. Sebelum detik.comdiakusisi oleh Para Groups, Group Bakrie Telecom juga berencana menyatukan media-mediayang ada di bawah Group Bakrie. Seperti ditulis di salah satu portal berita 16, Presiden Direktur PT Bakrie Telecom Tbk(BTEL) Anindya Novyan Bakrie saat memaparkan Bakrie Telecom, Media and Technology(BakrieTMT2015) yang akan menyinergikan lini bisnis telekomunikasi (BTEL), media (VIVAGroup) dan teknologi (BConn dan BNET) sampai dengan tahun 2015. Konvergensi telematika pun digunakan oleh pemilik modal untuk memperkuatkonglomerasi medianya. “Konglomerasi media di era konvergensi telematika adalah sesuatuyang sulit dihindarkan,” ujar Don Bosco Salamun, dari Berita Satu Media Holdings17, saatmenjadi pembicara di konferensi media baru yang diselenggarakan oleh Aliansi JurnalisIndependen (AJI)18.14 Selasa, 8 November 20111516 http://www.investor.co.id/bedahemiten/era-konvergensi-di-mata-bakrie-telecom/886717 Berita Satu Media Holdings is an Indonesian media holding company that operates the Berita Satu TV,BeritaSatu.com, Jakarta Globe, Globe Asia, The Peak, Campus Asia, Investor Daily, Majalah Investor and SuaraPembaruan. Berita Satu Media Holdings are a multiplatform media company, focusing in broadcast, print, digital,online, social media, mobile, and events. http://www.linkedin.com/company/berita-satu-media-holdings.18 Konferensi “Media Baru: Menjadi Tuan di Negeri Sendiri”, Hotel Nikko Jakarta, 7 Juli 2011
  • 12. ”Karena dengan penyatuan kepemilikan media itu dapat menjadikan operasional industrimedia lebih efisien,” katanya, “Seorang wartawan misalnya, dapat membuat satu berita bukanhanya untuk satu kanal namun juga beberapa kanal sekaligus” Makin menguatnya konglomerasi media di era konvergensi telematika itu jugadibenarkan oleh Ketua Yayasan Pantau Andreas Harsono. Menurutnya, konvergensi telematikaakan semakin memperkuat konglomerasi media di Indonesia. “Akan makin parah,” ungkapnya. Menurut aktivis AJI Margiyono, proses konvergensi telematika itu adalah istilahteknologi. “Sementara istilah bisnisnya ya konglomerasi,” ujarnya19, “Dimana industri-industrimedia besar cenderung membeli/mencaplok media-media lain,”, Di tempat terpisah, Direktur LSPP Ignatius Haryanto dalam sebuah wawancara denganSatuDunia menyatakan bahwa yang paling pertama diuntungkan dengan era konvergensitelematika ini adalah pengusaha media. “Karena itu membuka peluang baru untuk menyebarkan konten-konten media melaluioutlet-outlet yang beragam,” ujarnya, “Kuntungan dari konvergensi telematika ini paling cepatdimanfaatkan oleh pengusaha-pengusaha media. Nah, pertanyaannya kemudian adalah publikakan mendapatkan apa dengan konvergensi telematika ini?” Artinya, persoalan di internet tidak jauh berbeda dengan di media konvensional, yaitukecenderungan konglomerasi media.No Media Newspaper Magazine Radio Television Cyber Media Other Bussines Group Station Station1 Kompas- Kompas, 37 Majalah dan Sonora Kompas Kompas.com, Hotel,Printing, 20 21 Gramedia The Jakarta Tabloid, 5 book Radio dan TV Kompasiana.com House, Group Post, Warta publisher Otomotion Promotion, Kota dan 11 Radio Agencies, surat kabar University lokal2 MNC Seputar Genie, Trijaya RCTI, Global Okezone.com IT Bussines (Media Indonesia Mom&Kiddy, FM,Radio TV, TPI Nusantara Realita, Dangdut (MNC TV), Citra) Majalah Trust TPI, ARH Indovision Global, (Televisi Women Cable) Radio19 Diskusi Lingkar Belajar Telematika (1), Yayasan SatuDunia, 18 Agustus 2011.http://www.satudunia.net/content/notulensi-diskusi-lingkar-belajar-telematika-120 Saat tulisan ini dibuat Group Kompas sedang mempersiapkan kompasTV21 Kompasiana adalah sebuah Media Warga (Citizen Media)
  • 13. 3 Jawa Pos Jawa Pos, 23 majalah Fajar FM di JTV di Travel Bureau, Fajar, Riau mingguan Makassar Surabaya Power House Pos, Rakyat dan 3 Merdeka, stasiun TV 22 dan 90 lokal surat kabar lokal di berbagai daerah 254 Mugi Reka Cosmopolitan, Hard Rock O’Channel Holder of Saveral 23 Aditama Harper’s FM , MTV International 24 (MRA) Bazaar,Esquire, Sky Boutique FHM, Good House Keeping dan 10 majalah lainnya (kebanyakan franchise)5 Bali Post Bali post, Tabloid Tokoh Bali TV dan Balipost, bisnis bali Suluh 8 TV lokal Indonesia lainnya dan 2 koran lainnya6 Mahaka Harian Golf Digest, Radio Jak JakTV, TV Entertaiment. 26 Media Republika Arena, Parents FM One Outdoor Indonesia, A+ Advertisment7 Femina Femina, Gadis, Radio U Production House Group Ayah Bunda, FM Dewi dan 10 majalah lainnya8 Bakrie AnTV, TV Vivanews.com Property, Group One minning, palm oil dan telekomunikasi9 Lippo Jakarta Majalah Beritasatu.com Property,hospital,22 Batam, Pekanbaru, Makassar23 Bandung, Jakarta, Bali dan Surabaya24 Jakarta dan Bandung25 Has been taken over SCTV26 Bekerjasama dengan Group Bakrie
  • 14. 27 Group Globe, Investor, Globe Education, Investor Asia, Campus insurance, Daily, Suara Asia internet service Pembaruan provider 2810 Trans Corp TransTV, Detik.com Trans711 Media Media MetroTv mediaindonesia.com 29 Group Indonesia, Lampung Post, Borneo News Sumber: diolah dari tabel konglomerasi media Ignatius Haryanto3027 Berita Satu Media Holdings28 Saat tulisan ini dibuat, masih dalam proses akusisi29 http://id.wikipedia.org/wiki/Media_Group30 10 tahun Yayasan Tifa,”Semangat Masyarakat Terbuka”
  • 15. V. Kebijakan Telematika dan ‘Penggusuran’ Ruang Publika. UU ITE dan Pelemahan Perlawanan Publik Prita Mulyasari. Sebuah nama yang tidak bisa dipisahkan dari sebuah gerakan sosial diinternet. Prita Mulyasari adalah seorang perempuan yang menuliskan ketidakpuasannyaterhadap pelayanan sebuah rumah sakit Omni Internasional melalui email pribadinya ke rekan-rekannya. Akhirnya email pribadi tersebut sampai ke RS Omni Internasional. RS Omni Internasional kemudian melakukan gugatan perdata dan melaporkan Prita Mulyasari secara pidana. Dalam hukum pidana Prita Mulyasari dinilai telah melakukan pencemaran nama baik seperti yang tertuang dalam Pasal 27 ayat 3 Undang Undang (UU) Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Kasus itu kemudian mendorong para pengguna internet, blogger dan facebooker menggalang dukungan untuk Prita Mulyasari melawan RS Omni Internasional. Gerakan dukungan online itu kemudian berlanjut ke aktifitas offline. Hal itu terlihat dari berbagai demonstrasi di persidangan Prita Mulyasari dan yang paling besar tentu saja adalah gerakan koin keadilan untuk Prita. Gencarnya dukungan di dunia maya terhadap Prita Mulyasari ini akhirnya mencuri perhatian media massa mainstream untuk memberitakannya. Gerakan dukungan terhadap Prita Mulyasari pun semakin besar sejak beritanya muncul di media massa mainstream konvensional31. Menggemannya dukungan terhadap Prita Mulyasari pun membuat para kandidat calon Presiden pada tahun 2009 memanfaatkan kasus ini sebagai salah satu isu dalam kampanye mereka. Besarnya dukungan terhadap gerakan di internet dalam kasus Prita Mulyasari ini akhirnya dicoba diulangi dalam kasus-kasus lainnya. Meskipun tidak semuanya bisa mengulang lagi keberhasilan gerakan itu. Gerakan di internet yang cukup berhasil dalam mengulang gerakan dalam kasus Prita adalah dukungan terhadap Bibit-Candra dalam kasus Cicak Vs Buaya (KPK)32.31 Televisi, koran, tabloid, majalah, radio32 Saat itu ada anggota KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang dinilai telah dikriminalkan oleh kepolisian. Pihak polisi diberilabel buaya, sementara pihak KPK diberi label cicak
  • 16. Gerakan Sosial di Facebook Jumlah Pendukung Keterangan Page Dukung: 19.339 (per 8 Juni 2011) Bebasmurnikan Prita dr Tuntutan Bui33 Causes; “Dukungan Bagi Ibu 389.639 (per 8 Juni 2011) Prita Mulyasari, Penulis Surat Kelahuhan Melalui Internet yang ditahan”34. Gerakan 1.000.000 378,453 (per 19 Juli 2011) Facebookers Dukung Chandra Hamzah & Bibit Samad Riyanto35 Cause;Dukung Korban 17,238 ( Per Juni 2011) Lapindo Mendapatkan Keadilan 36 Group Gerakan Rakyat 3669 (per 7 Juni 2011) Dukung Pembebasan Nenek Minah37 Selain gerakan sosial di facebook, muncul pula gerakan jurnlisme warga melalui websiteUGC (User Generate Content)38. Hal itu misalnya dilakukan Akhmad Rovahan39. Pengajar disebuah madrasah di Buntet, Cirebon, itu menulis karut-marut pengucuran dana pendidikanuntuk tujuh sekolah di Kecamatan Astanajapura. Karyanya itu kemudian diunggah di Suara33 (http://www.facebook.com/pages/Dukung-Bebasmurnikan-Prita-dr-Tuntutan-Bui/179105094476?ref=ts)34 http://www.causes.com/causes/290597-dukungan-bagi-ibu-prita-mulyasari-penulis-surat-keluhan-melalui-internet-yang-ditahan35 http://www.facebook.com/pages/Gerakan-1000000-Facebookers-Dukung-Chandra-Hamzah-Bibit-Samad-Riyanto/192945806132?ref=ts&sk=info36 http://www.causes.com/causes/333125?m=faf1a93237 http://www.facebook.com/group.php?gid=18041589657338 User Generte Conten (UGC) adalah website yang memungkinkan pengguna internet menulis dan mengupload sendiriconnten di web tersebut39 Majalah TEMPO, Edisi 2 Mei 2011.http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2011/05/02/MD/mbm.20110502.MD136575.id.html
  • 17. Komunitas (www.suarakomunitas.net), salah satu portal tempat para pewarta warga berbagiinformasi, akhir tahun 2010. Tulisannya mengalir sampai ke Jakarta. Petugas Badan Pemeriksa Keuangan mengeceklangsung, juga tim pemantau dari beberapa kampus. Kasus itu menjadi pembicaraan di tingkatprovinsi. "Orang pemerintah daerah sampai minta tulisannya dicabut," kata Akhmad. Kejadian itu bukan satu-satunya. Seorang warga mengunggah tulisan tentang sekolahyang siswanya belajar secara lesehan. "Dua hari kemudian, datang meja-kursi dari pemerintah,"kata Akhmad. Ada juga cerita pengusutan kasus meninggalnya tenaga kerja asal Cirebon di JawaTengah oleh pemerintah setelah beredarnya tulisan dari kerabat korban di situs mediakomunitas. Suara Komunitas (www.suarakomunitas.net) sendiri adalah website yang dikelola olehmedia-media komunitas yang tersebar di seluruh Indonesia. Pengelolaannya difasilitasi olehsebuah NGOs Yogyakarta, COMBINE Resource Institution40. Namun, nampaknya gerakan sosial di dunia maya kembali akan menemui kendala. Kendala pertama adalah terkait dengan ancaman pencemaran nama baik di UU ITE. Dalam kasus pidana41, Prita dikalahkan melalui putusan kasasi Mahkamah Agung. Dikalahkannya Prita Mulyasari dalam kasus pidana melawan RS Omni menjadi preseden buruk bagi gerakan sosial di dunia maya. Selain dalam kasus Prita Mulyasari, pasal karet pencemaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan42, telah mengancam beberapa warga yang mencoba melakukan kritik sosial terhadap tokoh-tokoh yang kebetulan memiliki kekuasaan, baik secara politik maupun ekonomi. Bambang Kisminarso misalnya, polisi sempat menahannya berserta anaknya M. Naziri atas tuduhan telah menghina anak presiden dalam pelanggaran ketentuan pencemaran nama baik melalui UU ITE.40 http://combine.or.id/suara-komunitas/41 http://www.mediaindonesia.com/citizen_read/202642 Pasal 27 ayat 3 UU ITE tentang pencemaran nama baik, pasal 28 UU ITE tentang perbuatan tidak menyenangkan.
  • 18. Bambang mengajukan pengaduan kepada komisi pengawasan pemilu daerah bahwa para pendukung putra presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah membagi- bagikan uang kepada para calon pemilih43. Selain itu ada Yudi Latif, seorang intelektual publik yang pernah terancam terjerat pasal karet UU ITE ini. Pada akhir tahun 2010 lalu, Yudi latif, dilaporkan ke polisi oleh para kader Partai Golkar dengan tuduhan mencemarkan nama baik pimpinan partainya, Aburizal Bakrie. Dalam laporan polisi bernomor TBL/498/XII/2010/Bareskrim itu, Yudi dilaporkan atas dugaan pelanggaran Pasal 310 dan atau Pasal 311 KUHP dan atau Pasal 45 ayat (2) jo Pasal 28 ayat (1) dan (2) UU ITE44. Sebelumnya pasal pencemaran nama baik selalu digunakan menjadi alat untuk membungkam gerakan masyarkat sipil45. 1. Fifi Tanang, seorang penulis surat pembaca di sebuah surat kabar. Dituduh mencemarkan nama baik PT Duta Pertiwi melalui tulisannya di kolom surat pembaca. 2. Alex Jhoni Polii, warga Minahasa, yang memperjuangkan kepemilikan tanahnya melawan PT. Newmont Minahasa Raya (NMR). Dituduh melakukan tindak pidana pencemaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan. 3. Dr. Rignolda Djamaluddin, ia dinilai telah mencemarkan nama baik perusahaan tambang emas PT. Newmont Minahasa Raya (NMR) karena pernyataannya tentang gejala penyakit Minamata yang ditemukan pada beberapa warga Buyat Pante. 4. Yani Sagaroa dan Salamuddin, kedua orang itu dituding telah mencemarkan nama baik perusahaan karena pernyataanya bahwa PT. Newmont Nusa Tenggara (NNT) harus bertanggung jawab atas penurunan kualitas kesehatan yang dialami masyarakat Tongo Sejorong sejak perusahaan tersebut membuang limbah tailingnya ke Teluk Senunu. 5. Usman Hamid (Koordiantor Kontras). Tuduhan: pencemaran nama baik. 6. Emerson Yuntho (Koordinator ICW). Tuduhan: pencemaran nama baik. 7. Illian Deta Arta Sari (aktivis ICW). Tuduhan: pencemaran nama baik.43 Kritik Menuai Pidana, Human Right Watch, 2010. http://satuportal.net/system/files/indonesia0510indosumandrecs.pdf44 http://www.rakyatmerdekaonline.com/news.php?id=1187045 http://www.satudunia.net/lawan-kebangkitan-orde-baru-di-dunia-maya
  • 19. 8. Gatot (aktivis KSN). Tuduhan: pencemaran nama baik. 9. Suryani (aktivis LSM Glasnot Ponorogo). Tuduhan: pencemaran nama baik. 10. Dadang Iskandar (aktivis Gunung Kidul Corruption Watch). Tuduhan: pencemaran nama baik. 11. Itce Julinar (Ketua SP Angkasapura). Tuduhan: pencemaran nama baik. Kasus Prita Mulyasari yang akhirnya dikalahkan dalam putusan kasasi MA (UU ITE) dan juga penggunaan pasal karet pencemaran nama baik dalam KUHAP untuk menjerat aktivis menjadi preseden buruk bagi gerakan sosial digital ke depannya. Warga masyarakat yang akan melakukan kontrol sosialnya melalui internet akan selalu dibayangi pasal pencemaran nama baik UU ITE.b. RUU Konvergensi Telematika dan Pelemahan Perlawanan Publik Saat laporan ini46 dibuat pemerintah sedang membahas Rancangan Undang Undang(RUU) Konvergensi Telematika. RUU itu nantinya akan menggantikan UU 36/1999 tentangtelekomunikasi. Terkait dengan hal itulah RUU Konvergensi Telematika ini menjadi pentinguntuk mendapatkan pengawalan dari masyarakat. Dalam konteks liberalisasi telekomunikasi, RUU Konvergensi Telematika ini tidak jauhbeda dengan UU 36/1999. Dalam penjelasan draft RUU itu disebutkan bahwa Dalam penjelasanRUU Konvergensi Telematika secara gamblang disebutkan, bahwa salah satu hal yangmelatarbelakangi munculnya RUU Konvergensi Telematika adalah “Tekanan atau doronganuntuk mewujudkan perubahan paradigma telematika dari vital dan strategis dan menguasaihajat hidup orang banyak menjadi komoditas yang dapat diperdagangkan semakin besarmelalui forum-forum regional dan internasional dalam bentuk tekanan untuk pembukaan pasar(open market)”.47 Pertanyaannya kemudian adalah, dari sisi masyarkat, apakah RUU ini akan mampumemberikan payung hukum baru yang masyarakat untuk memperkuat perlawanan terhadapdominasi wacana dari konglomerasi media yang telah terkonvergensi itu?46 Juli 201147 http://www.satudunia.net/content/indepth-report-membaca-inisiatif-e-asean
  • 20. b.1. Pembagian Penyelenggara Telematika Kendala pertama dari RUU ini muncul terkait dengan pembagian penyelenggaratelematika. "Persoalan pembagian penyelenggara telematika di RUU Konvergensi ini jugamenimbulkan pertanyaan," ujar Donny BU dalam wawancaranya dengan SatuDunia, di kantorICT Watch Jakarta48. Persoalan terkait dengan hal itu menurut Donny berasal dari Pasal 8 ayat 1draft RUU Konvergensi Telematika. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa penyelenggaraan Telematika terdiri atas.Penyelenggaraan Telematika yang bersifat komersial dan Penyelenggaraan Telematika yangbersifat non-komersial. Semua penyelenggaraan telematika menurut RUU KonvergensiTelematika dianggap komersial, kecuali pertahanan dan keamanan nasional, kewajibanpelayanan universal, dinas khusus dan perseorangan. Sedangkan menurut penjelasan pasal 8 RUU Konvergensi Telematika menyebutkanbahwa yang dimaksud dengan “Penyelenggaraan Telematika yang bersifat komersial” adalahpenyelenggaraan telematika yang disediakan untuk publik dengan dipungut biaya gunamemperoleh keuntungan (profit oriented). Dan yang dimaksud dengan “PenyelenggaraanTelematika yang bersifat non-komersial” adalah penyelenggaraan telematika yang disediakanuntuk keperluan sendiri atau keperluan publik tanpa dipungut biaya (non-profit oriented). Pasal 13 RUU Konvergensi Telematika menyebutkan bahwa penyelenggaraanTelematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) wajib mendapat izin dari Menteriberupa perizinan individu atau perizinan kelas. Selain itu dalam pasal 12 juga disebutkan bahwa setiap penyelenggara telematika wajibmembayar biaya hak penyelenggaraan telematika yang diambil dari persentase pendapatankotor (gross revenue). Sementara itu menurut RUU Konvergensi Telematika penyelenggaraan Layanan AplikasiTelematika adalah kegiatan penyediaan layanan aplikasi telematika yang terdiri dari aplikasipendukung kegiatan bisnis dan aplikasi penyebaran konten dan informasi.48 Wawancara dengan Donny BU, ICT Watch, 1 April 2011
  • 21. "Nah pertanyaannya adalah bagaimana dengan Media Online, Situs jejaring komunitasseperti suarakomunitas.net, penyelenggara radio streaming (IP-Based), penyedia forum diskusiyang user generated content atau layanan darurat (emergency) seperti AirPutih/ JalinMerapi?"tanya Donny BU. Soal penyelenggaraan telematika ini juga pernah diutaran oleh aktivis koalisi MasyarakatInformasi (Maksi) dan juga Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Margi Margiyono49. "Jadi yang bisamembuat aplikasi itu hanya komersial," ujar Margiyono, "Lantas, kalau NGO membuat aplikasibagaimana? Bukankah web termasuk juga aplikasi," Dalam RUU Konvergensi Telematika itu disebutkan bahwa baik penyelenggara nonkomersial dan komersial harus izin ke menteri. "Jadi kalau kita bikin portal/website harus izin kementeri dan bayar BHP /Biaya Hak Penggunaan," lanjutnya. RUU Konvergensi Telematika ini, lanjut Margiyono, jelas berpotensi menghambatgerakan sosial digital atau klik activism dan juga jurnalisme warga. "Bagaimana tidak, untukmenjadi citizen jurnalis dan aktivis sosial digital harus mendapat izin, membayar BHP danmelakukan USO," tambahnya, "UU Pers saja menyatakan bahwa pers tidak perlu ijin, lha kokCitizen Jurnalist harus izin”49 Diskusi di SatuDunia, “Revisi UU ITE dan RUU Konvergensi Telematika, Bagaimana Sikap Masyarakat Sipil”, 25 Oktober 2010
  • 22. “Begitu pula pers, kecuali penyiaran, tak bayar BHP,” tambah Margiyono “Lha kokCitizen jurnalist harus bayar BHP?” Dampak buruk RUU Konvergensi Telematika bagi organisasi non pemerintah mulaidikeluhkan oleh aktivis Combine Resource Institute. "Organisasi kami menggunakan alat danperangkat telematika untuk pemberdayaan masyarakat (kebutuhan non komersial)," ujar
  • 23. Ranggoaini Jahja, aktivis Combine Resource Institute kepada SatuDunia50, "Sehingga jikapenerapan RUU ini akan membatasi ruang kami untuk melakukan kerja pemberdayaan,sementara operator swasta memperlakukan jenis layanan kepada masyarkat secara samamaka organisasi kami menolak RUU ini,"b.2. Ketimpangan Akses Telematika Ketimpangan akses telematika yang menjadi fakta di Indonesia menjadi persoalan seriusdalam konteks perlawanan warga terhadap wacana dominan konvergensi media konglomerasi.Warga yang ada di luar Jawa, utamanya di sebagian kawasan Indonesia tengah dan Timur akankesulitan mengimbangi atau melawan dominasi wacana media konglomerasi melalui blog,jurnalisme warga jika mereka tidak memiliki akses terhadap telematika. Akibatnya, tentu saja apa yang dipublikasikan oleh media konglomerasi yang telehkonvergen itu mendominasi wacana publik dan dianggap sebagai sebuah kebenaran tunggal.Perlawanan warga di kawasan Indonesia tengah dan timur terhadap wacana dominan mediakonglomerasi menjadi penting, utamanya menyangkut persoalan pengelolaan sumberdayaalam. Mengingat kawasan itu sangat kaya dengan sumberdaya alam. Sementara di sisi lain,sebagian konglemerat media selain memiliki bisnis media juga memiliki bisnis yang terkaitdengan sumber daya alam semisal, perkebunan sawit dan tambang. “Jika konsep besarnya adalah hak warga negara (masyarakat luas), mengapa yang diaturdalam RUU Konvergensi Telematika ini lebih kental soal hak konsumen/pengguna?” ujar DonnyBU, “Sementara hak warga negara, utamanya yang belum mendapat akses telematika, belumatau tidak diatur,” Terkait dengan hak warga itu pula, Donny BU mengaku sepakat dengan catatan yangpernah dibuat oleh Yayasan SatuDunia terkait hak warga negara dalam RUU KonvergensiTelematika ini. Dalam Brief Paper SatuDunia51 tentang RUU Konvergensi Telematikamenyebutkan telah terjadi pereduksian hak warga negara menjadi sekedar hak konsumen.50 Wawancara dengan RANGGOAINI JAHJA (via email), COMBIMBINE Resource Institution, 4 April 201151 http://www.satudunia.net/content/brief-paper-ruu-konvergensi-telematika
  • 24. Menurut Brief Paper SatuDunia, meskipun berkali-kali disebutkan kata masyarakatdalam RUU Konvergensi Telematika, namun di batang tubuh RUU ini justru tidak ada satu pasalpun yang mengatur hak warga negara. Dalam salah satu pasal di RUU ini mengaturperlindungan konsumen tapi bukan warga negara. Antara konsumen dan warga negara jelas sesuatu yang berbeda. Hak konsumen munculdidasarkan atas hubungan transaksional dengan korporasi. Sementara hak warga negaramuncul didasarkan atas kontrak sosial yang dibuat antara negara dan warganya. Dalam kontrak sosial itu, negara diberikan mandat untuk menghormati, melindungi danmemenuhi hak warganya. Termasuk hak warga atas pembangunan dalam hal ini termasukpembangunan telematika. Dalam pasal 38 RUU Konvergensi Telematika memang disebutkanbahwa pelaksanaan kewajiban pelayanan universal telematika 52 menjadi tanggung jawabpemerintah. Sayangnya di RUU Konvergensi Telematika itu tidak disebutkan mengenai hak warganegara jika layanan universal gagal dipenuhi pemerintah. Apakah warga negara berhakkomplain atau bahkan mengajukan gugatan jika layanan universal telematika itu gagaldisediakan pemerintah? Tidak jelas, karena hak warga negara untuk komplain dan menggugatitu tidak disebutkan dalam RUU. Di sisi lain dalam RUU Konvergensi Telematika ini hanya mengatur perlindunganmengenai hak konsumen atau pengguna telematika. Artinya, dalam RUU ini hak warga negaratelah direduksi menjadi hak konsumen. Hak warga negara untuk komplain bahkan menggugattidak ada payung hukumnya selama kita belum menjadi konsumen produk telematika. Hakwarga negara pelosok Indonesia untuk komplain dan menggugat akibat kegagalan pemerintahmenyediakan layanan universal telematika tidak mendapat perlindungan sama sekali dalamRUU ini. Ini sangat sesuai dengan penjelasan umum RUU ini, bahwa “….paradigma telematikadari vital dan strategis dan menguasai hajat hidup orang banyak menjadi komoditas yangdapat diperdagangkan….”52 Kewajiban pelayanan universal telematika adalah kewajiban penyediaan layanan telematika agar masyarakat, terutama didaerah terpencil atau belum berkembang, mendapatkan akses layanan telematika.