Indepth report konglomerasi media di era konvergensi telematika

2,676 views
2,539 views

Published on

Published in: Technology, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,676
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
189
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Indepth report konglomerasi media di era konvergensi telematika

  1. 1. Indepth ReportKonglomerasi Media di Era Konvergensi Telematika Oleh: Firdaus Cahyadi Knowledge Department, One World Indonesia
  2. 2. Era digital membuat setiap orang memiliki kesempatan untuk menjadi konsumen sekaligusprodusen dari sebuah konten. Namun di sisi lain era digital juga dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan media massa besar untuk memperkokoh bangunan konglomerasi medianya 1. Amerika Serikat adalah negara yang dapat dijadikan contoh dari konglomerasi media. Padaera tahun 1980-an hinggga pertengahan tahun 1990-an, perusahaan media massa di AmerikaSerkat terus mengalami penurunan. Tahun 1996, perusahaan media di negeri itu hanyamenyisakan lima media, yaitu Time-Warner, Viacom, News Corp., Bertelsmann Inc., danDisney2. Diolah dari tulisan Veronika Kusuma3 Tahun 2011, muncullah sejarah besar dalam integrasi konglomerasi media di AmerikaSerikat yang mencoba mengintegrasikan kepemilikan media dan infrastruktur internet. Padatahun tersebut perusahaan raksasa Time Warner bergabung dengan American On Line (AOL)41 terpusatnya kepemilikan media di tangan sedikit orang/perusahaan. http://twitoaster.com/country-us/ndorokakung/konglomerasi-media-mungkin-tak-menguntungkan-publik-karena-akan-terjadi-keseragaman-suara/2 https://fordiletante.wordpress.com/2008/01/29/konglomerasi-media-dalam-grup-mnc-media-nusantara-citra/3 Konglomerasi Media dalam Grup MNC (Media Nusantara Citra)4 AOL amat disukai para investor di pasar Wall Street, karena dianggap sebagai a leader in the rapidly emerging world ofinternet based media
  3. 3. menjadi Time Warner and AOL (TWOL)5. Penggabungan dua perusahaan itu dinilai sangatstrategis dan menandai munculnya konglomerasi media baru 6. Namun marger TWOL tidak berlangsung lama. Pada tahun 2003 marger itu bubar.Menurut Satrio Arismunandar7, yang ditulis dalam blognya8, setidaknya ada tiga penyebab darikegagalan marger kedua media besar itu. Pertama, alasan yang bersifat teknis. Orang Amerikaternyata lamban dalam mengadopsi koneksi pita-lebar berkecepatan tinggi, yang diperlukanuntuk terjadinya konvergensi. Kedua, pemilihan waktu yang tidak tepat. Merger itu terjadi tak lama sebelum saham-saham perusahaan yang terkait dengan Internet berguguran, sehingga menguras habis modalpotensial yang dibutuhkan untuk memajukan proses ke arah konvergensi yang diidamkan. Ketiga, terkait dengan kekeliruan dalam membaca psikologi konsumen. Hanya karenaseseorang bisa terkoneksi ke Internet melalui AOL, tidaklah lantas berarti ia ingin menyaksikanliputan CNN9 atau menonton film-film Warner Brothers atau membaca majalah Time 10. Sementara itu menurut Direktur LSPP11 Ignatius Haryanto, dalam wawancara denganYayasan SatuDunia12, kegagalan marger TWOL disebabkan oleh culture dari keduanya (TimeWarner dan AOL) berbeda. “Misalnya, AOL terkait dengan internet yang sangat tinggi.Sementara produksi konten Time Warner sangat lama bila dibandingkan dengan internet,”ujarnya, “Kalau kita bicara soal produksi majalah, itu kan skalanya mingguan atau bulanan.Bahkan jika bicara film, maka proses produksinya bisa tahunan,” Hal itulah, menurut Ignatius yang kurang bisa dipertemukan. Pertanyaan berikutnyaadalah, apakah jika faktor-faktor kegagalan yang menimpa TWOL itu dibenahi, apakah akan adaintegrasi baru antara industri konten media dan penyedia infrastruktur internet? “Bisa jadi, jikaperusahaan-perusahaan lain sudah mengetahui kunci untuk mengatasi kegagalan marger TWOL5 KONSENTRASI MEDIA MASSA DAN MELEMAHNYA DEMOKRASI, Henry Subiakto, Dosen Jurusan Komunikasi FISIP dan ProgramPascasarjana Studi Media dan Komunikasi Universitas Airlangga, Surabaya6 Time Warner menguasai konten, dengan deretan majalah, film, dan program-program televisi yang dimilikinya. Sedangkan AOLmemiliki saluran ke lebih dari 20 juta tempat tinggal di Amerika7 Seorang TV Jurnalis di salah satu group media terkemuka di Indonesia8 http://satrioarismunandar6.blogspot.com/2010/11/memahami-konvergensi-media-media.html9 CNN adalah televisi yang dimiliki oleh Group Time Warner10 Time adalah majalah yang dimiliki oleh Group Time Warner11 Lembaga Studi Pers dan Pembangunan12 Wawancara di Kantor SatuDunia, 17 Juni 2011
  4. 4. itu dan bisa bersinergi, maka bukan tidak mungkin muncul konglomerasi media baru yangberbasiskan konvergensi telematika itu di masa depan,” kataya. Konglomerasi media yang menyorot perhatian publik di Amerika Serikat lainnya adalahkerajaan media News Corporation milik Ruperth Murdoch. Jaringan bisnis media dari NewsCorporation ini membentang dari Amerika, Australia, Inggris, Eropa dan Asia. Jaringan bisnismedianya meliputi media cetak, televisi dan internet.No Negara Media dalam Jaringan News Corporation1 Australia Fox Studio Australia, Fox Sport Australia, Foxtel, Harper Collins Australia, Big League, Daily Telegraph, Gold Coast Bulletin, Hearl Sun, Alpha, Donna Hay, Inside Out, Sunday Hearld Sun, Sunday Mail, Sunday Tasmanian, Sunday Territorian, The Advertiser, The Australian, The Courier-mail, The Sunday Times, Weekly Times, The Mercury, The Sunday Telegraph, Sunday Times, The Sunday Mail, NT News, Truelocal.com.au, News.com.au, Careerone.com.au, Foxsport.com.au2 Inggris Bskyb, News International, The Times, The Sun, Shine Group, Harper Collins UK, Time Literary Supplement, NDS3 Amerika Serikat Fox News Channel, National Geographic Channel AS, The Wall Street Journal, 20th Century Fox, Fox Searchilight Picture, Fox Broadcasting Company, Harper Collins Publishers, New York Post, FX dsb4 India Tata Sky, Harper Collins India5 Hongkong Star TV6 Kanada Harper Collins Canada7 Italia Sky Italia8 Jerman Sky Deutschland9 Selendia Baru Harper Collins New Zealand10 Papua Nugini Post-Courier Tabel Kerajaan Bisnis Media Murdoch13.13 Sumber: Media Indonesia, Selasa, 26 Juni 2011
  5. 5. Beberapa kerajaan bisnis media Murdoch juga merambah dunia internet. Jejaring media milikMurdoch di internet antara lain: Americanidol.com, askmen, fox.com, foxsport.com, hulu.com,mikround, News Digital Media, News Outdor, Scout, Spring Widgets dan Whatifsport. Selain itupada tahun 2005, News Corporation juga membeli saham MySpace 14. Rupert Murdoch,membeli MySpace pada 2005 seharga US$580 juta sekitar Rp 5,2 triliun 15. Di Amerika Serikat, menurut Ketua Yayasan Pantau16 Andreas Harsono dalam sebuahwawancara melalui Skype dengan SatuDunia17, beberapa konglomerat media itu memilikisaham di perusahaan telekomunikasi dan jasa internet. “Washington Post 18 itu punya saham difacebook, meskipun kecil,” ujarnya, “Donald Graham, CEO The Washington Post19, menjadi salahsatu investor facebook,” Raksasa di dunia internet, seperti google, lanjut Andreas Harsono, itumemiliki kerjasama dengan New York Time 20. “Tapi itu bukan kepemilikan saham,” lanjutnya. Seperti ditulis oleh kompas.com21, The New York Times (dan juga Washington Post )memiliki kerjasama dengan Google. Kedua media besar AS tersebut membuat proyekeksperimen yang disebut Living Stories untuk menyajikan berita secara komprehensifberdasarkan tema dan akan ter-update setiap ada berita lanjutan. Konglomerasi Media di Indonesiaa. Perubahan konsumsi masyarakat terhadap media di Indonesia Trend digital juga merambah ke Indonesia. “Saat ini sedang transisi dari analog ke digital,ditandai dengan proses migrasi dari system analog dan digital yang menurut blue print14 situs jejaring sosial terpopuler di Amerika pada 200615 http://daerah.tempo.co/hg/iptek/2011/01/12/brk,20110112-305665,id.html16 Yayasan Pantau adalah sebuah lembaga yang bertujuan memperbarui jurnalisme di Indonesia17 Wawancara via skype dilakukan 23 Juni 201118 The Washington Post Company (NYSE: WPO) is a diversified education and media company whose principal operations includeeducational services, newspaper print and online publishing, television broadcasting and cable television systems.http://www.washpostco.com/phoenix.zhtml?c=62487&p=irol-ourcompanyprofile19 The Company also owns The Washington Post, Express and El Tiempo Latino; Post–Newsweek Stations (Detroit, Houston,Miami, Orlando, San Antonio and Jacksonville); Cable ONE, serving subscribers in midwestern, western and southern states; TheSlate Group (Slate, TheRoot.com and Foreign Policy); The Gazette and Southern Maryland Newspapers; The Herald (Everett,WA); Avenue100 Media Solutions, an analytics-based performance marketing company; SocialCode, a full service Facebookadvertising agency; and Trove, a personalized news aggregation service.20 The New York Times Company, a leading media company with 2010 revenues of $2.4 billion, includes The New York Times, theInternational Herald Tribune, The Boston Globe, 15 other daily newspapers and more than 50 Web sites, includingNYTimes.com, Boston.com and About.com. http://www.nytco.com/company/index.html21 http://bola.kompas.com/read/2009/12/09/18482871/.The.New.York.Times.dan.Washington.Post.Merapat.ke.Google
  6. 6. pemerintah berakhir di tahun 2017,” ujar aktivis AJI22 Margiono di Jakarta pada Agustus 2011 23.Setelah 2017 tidak ada lagi radio FM, TV UHF. Kita melihatnya TV Digital. Pada 2013 dilakukanswitch di kota-kota besar dahulu. Kalau planning tersebut berjalan, dua tahun lagi di Jakarta kitatidak akan bisa lagi ndengar radio FM, nonton TV UHF, kita harus beli seatle box terlebih dahulu. Trend baru itu juga membawa perubahan pola konsumsi masyarakat terhadap media dinegeri ini. Hasil Survei Media Index yang dilakukan oleh Nielsen Media Survei 24, menunjukanpembaca koran konvensional menurun sementara pengguna internet mengalami kenaikan.Sementara penonton televisi relatif stabil di angka 94%. Sumber riset Nilsen yang dikutip Kompas.com Data itu juga dikuatkan oleh riset yahoo.com dan TNS mengenai trend penggunainternet di Indonesia. Riset itu menyebutkan bahwa telah terjadi lonjakan yang signifikan dalampengaksesan berita online, 28% di tahun 2009 dibandingkan 37% di tahun 2010 sementarapenggunaan media cetak terus menurun25.22 Aliansi Jurnalis Independen23 Diskusi lingkar balajar Telematika, Yayasan SatuDunia, 18 Agustus 2011. http://www.satudunia.net/content/notulensi-diskusi-lingkar-belajar-telematika-124 http://kesehatan.kompas.com/read/2009/07/16/16015757/survei.nielsen.pembaca.media.cetak.makin.turun25 http://www.detikinet.com/read/2010/05/31/160759/1366831/398/media-online-mulai-memangsa-media-cetak
  7. 7. Survei Markplus Insight26, juga menunjukan bahwa pengguna internet di Indonesiacenderung tidak lagi menjadikan media konvensional sebagai sumber informasi utama.Menurut riset tersebut, internet sudah menjadi preferensi utama dalam mendapatkan informasidan hiburan selain TV. Bahkan di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya,Internet lebih unggul di banding TV. Temuan lain yang cukup menarik sekaligus mengkhawatirkan adalah penetrasi media cetakseperti surat kabar, tabloid, dan majalah terlihat jauh di bawah media yang lain. Meski demikianada beberapa kota yang memiliki karakteristik yang berbeda. Di Surabaya surat kabar masihpopuler, karena posisi Jawa Pos yang sangat kuat. Hal yang sama juga terjadi di Denpasar.b. Konglomerasi Media di Era Konvergensi Telematika Era konvergensi telematika yang mulai menjalar di Indonesia dimanfaatkan pula olehpara konglomerat media untuk mengukuhkan bisnis medianya. Namun, sejarah konglomerasimedia di Indonesia sendiri, sejatinya telah dimulai sejak era Orde Baru. Menurut aktivis AJI Margiyono, proses konvergensi di Indonesia dimulai darikonglomerasi, “Dimana industri-industri media besar membeli/mencaplok media-media lain,”ujarnya27, “Misal portal beritasatu.com milik Ulil dibeli Lippo, Detik.com dibeli kelompok Para,”.Menurutnya, hal itu tidak ahanya terjadi di Indonesia, tetapi juga terjadi di tingkat internasional,“Sebagaimana Google dan Yahoo yang membeli situs-situs/kontak local,” tambahnya. “Konglomerasi media, dalam arti cross section28, di Indonesia muncul sejak jamanSoeharto dan semua terpusat di Jakarta,” ujar Andreas Harsono, “Di era Hindia Belanda danSoekarno memang ada media besar, tapi tidak cross section, pada waktu itu hanya koran saja,” “Adapun aktornya, kebanyakan sama sejak Orde Baru,” katanya, “Namun ada aktor barudalam konglomerasi media ini setelah Orde Baru tumbang, yaitu Trans Corps” Menurut Andreas Harsono, di luar internet, konglomerasi media yang terbesar adalahMNC (Media Nusantara Citra). “Yang kedua, Kompas-Gramedia,” ujarnya, “Untuk konglomerasiyang berbasiskan konvergensi telematika, saat ini yang paling besar adalah Group Bakrie,”.26 http://the-marketeers.com/archives/attitude-and-behavior-pengguna-internet-di-indonesia.html27 Diskusi Lingkar Belajar Telematika (1), Yayasan SatuDunia, 18 Agustus 2011. http://www.satudunia.net/content/notulensi-diskusi-lingkar-belajar-telematika-128 Media cetak, radio, televisi dan internet
  8. 8. Menurutnya, konvergensi telematika akan semakin memperkuat konglomerasi media diIndonesia. “Akan makin parah,” ungkapnya.No Media Newspaper Magazine Radio Television Cyber Media Other Bussines Group Station Station1 Kompas- Kompas, 37 Majalah dan Sonora Kompas Kompas.com, Hotel,Printing, 29 30 Gramedia The Jakarta Tabloid, 5 book Radio dan TV Kompasiana.com House, Group Post, Warta publisher Otomotion Promotion, Kota dan 11 Radio Agencies, surat kabar University lokal2 MNC Seputar Genie, Trijaya RCTI, Global Okezone.com IT Bussines (Media Indonesia Mom&Kiddy, FM,Radio TV, TPI Nusantara Realita, Dangdut (MNC TV), Citra) Majalah Trust TPI, ARH Indovision Global, (Televisi Women Cable) Radio3 Jawa Pos Jawa Pos, 23 majalah Fajar FM di JTV di Travel Bureau, Fajar, Riau mingguan Makassar Surabaya Power House Pos, Rakyat dan 3 Merdeka, stasiun TV 31 dan 90 surat lokal kabar lokal di berbagai daerah 344 Mugi Reka Cosmopolitan, Hard Rock O’Channel Holder of Saveral 32 Aditama Harper’s FM , MTV International 33 (MRA) Bazaar,Esquire, Sky Boutique FHM, Good House Keeping dan 10 majalah lainnya29 Saat tulisan ini dibuat Group Kompas sedang mempersiapkan kompasTV30 Kompasiana adalah sebuah Media Warga (Citizen Media)31 Batam, Pekanbaru, Makassar32 Bandung, Jakarta, Bali dan Surabaya33 Jakarta dan Bandung34 Has been taken over SCTV
  9. 9. (kebanyakan franchise)5 Bali Post Bali post, Tabloid Tokoh Bali TV dan Balipost, bisnis bali Suluh 8 TV lokal Indonesia lainnya dan 2 koran lainnya6 Mahaka Harian Golf Digest, Radio Jak JakTV, TV Entertaiment. 35 Media Republika Arena, Parents FM One Outdoor Indonesia, A+ Advertisment7 Femina Femina, Gadis, Radio U FM Production House Group Ayah Bunda, Dewi dan 10 majalah lainnya8 Bakrie AnTV, TV Vivanews.com Property, minning, Group One palm oil dan telekomunikasi9 Lippo Jakarta Majalah Beritasatu.com Property,hospital, 36 Group Globe, Investor, Globe Education, Investor Asia, Campus insurance, Daily, Suara Asia internet service Pembaruan provider 3710 Trans Corp TransTV, Detik.com Trans711 Media Media MetroTv mediaindonesia.com 38 Group Indonesia, Lampung Post, Borneo News Sumber: diolah dari tabel konglomerasi media Ignatius Haryanto 39 “Konglomerasi media di era konvergensi telematika adalah sesuatu yang sulit35 Bekerjasama dengan Group Bakrie36 Berita Satu Media Holdings37 Saat tulisan ini dibuat, masih dalam proses akusisi38 http://id.wikipedia.org/wiki/Media_Group39 10 tahun Yayasan Tifa,”Semangat Masyarakat Terbuka”
  10. 10. dihindarkan,” ujar Don Bosco Salamun, dari Berita Satu Media Holdings 40, saat menjadipembicara di konferensi media baru yang diselenggarakan oleh Aliansi Jurnalis Independen(AJI)41. ”Karena dengan penyatuan kepemilikan media itu dapat menjadikan operasional industrimedia lebih efisien,” katanya, “Seorang wartawan misalnya, dapat membuat satu berita bukanhanya untuk satu kanal namun juga beberapa kanal sekaligus” Bahkan dalam seperti ditulis di salah satu portal42, Presiden Direktur PT Bakrie TelecomTbk (BTEL) Anindya Novyan Bakrie saat memaparkan Bakrie Telecom, Media and Technology(BakrieTMT2015) yang akan menyinergikan lini bisnis telekomunikasi (BTEL), media (VIVAGroup) dan teknologi (BConn dan BNET) sampai dengan tahun 2015. “Sebelum era konvergensi telematika di Indonesia ini, konglomerasi sudah terjadi,” ujarFarid Gaban43, dalam wawancaranya dengan SatuDunia44, “Kemajuan teknologimempermudahkan lagi konglomerasi itu,” Sementara menurut aktivis Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Margiyono, konvergensitelematika adalah istilah teknologi, sementara dalam konteks bisnis adalah konglomerasi.“Secara teknologi terkonvergensi dan secara bisnis ya konglomerasi,” ujarnya dalam diskusilingkar belajar di Yayasan SatuDunia45. Di tempat terpisah Ignatius Haryanto menyatakan bahwa yang paling pertamadiuntungkan dengan era konvergensi telematika ini adalah pengusaha media. “Karena itumembuka peluang baru untuk menyebarkan konten-konten media melalui outlet-outlet yangberagam,” ujarnya, “Kuntungan dari konvergensi telematika ini paling cepat dimanfaatkan olehpengusaha-pengusaha media. Nah, pertanyaannya kemudian adalah publik akan mendapatkanapa dengan konvergensi telematika ini?” Konglomerasi media dengan memanfaatkan konvergensi telematika di Indonesia40 Berita Satu Media Holdings is an Indonesian media holding company that operates the Berita Satu TV, BeritaSatu.com, JakartaGlobe, Globe Asia, The Peak, Campus Asia, Investor Daily, Majalah Investor and Suara Pembaruan. Berita Satu Media Holdingsare a multiplatform media company, focusing in broadcast, print, digital, online, social media, mobile, and events.http://www.linkedin.com/company/berita-satu-media-holdings.41 Konferensi “Media Baru: Menjadi Tuan di Negeri Sendiri”, Hotel Nikko Jakarta, 7 Juli 201142 http://www.investor.co.id/bedahemiten/era-konvergensi-di-mata-bakrie-telecom/886743 Mantan wartawan Harian Republika dan Majalah TEMPO, kini aktif di Kantor Berita Pena Indonesia dan juga menjadipengajar pelatihan jurnalistik dan menulis bagi wartawan dan aktifis NGOs.44 Wawancara dengan Farid Gaban di Jakarta, Selasa, 5 Juli 201145 Diskusi lingkar belajar telematika, Yayasan SatuDunia, 18 Agustus 2011
  11. 11. semakin nampak dari upaya Trans Corps membeli situs portal popular, detik.com. Dari sisi bisnispembelian detik.com memang sangat menguntungkan. Bagaimana tidak, menurut situsalexa.com46, per 26 Juli 2011, detik.com masuk 10 besar situs paling popular di Indonesia. Takheran kue iklan pun banyak mengalir ke situs detik.com. Menurut Nukman Lutfie, seperti ditulis portal TEMPO 47, detik.com adalah media daringnomor satu dalam perolehan iklan. “Tahun 2011 ini mereka meraup Rp 100 miliar dari iklan."Media detik.com nomor satu diikuti kompas.com." ujarnya.c. Dampak Konglomerasi Media di Era Konvergensi Telematika c.1. Hegomoni Wacana Publik Mungkin benar bahwa konglomerasi media di era konvergensi telematika ini akanmenguntungkan dari segi bisnis. Dari sisi pendapatan iklan dan juga efisiensi kerja parajurnalisnya. Namun konglomerasi media bukan sekedar urusan bisnis. Konglomerasi mediamendorong munculnya hegomoni48 wacana di publik. “Dengan konglomerasi media di era konvergensi telematika ini, akhirnya informasi akandikuasai oleh segelintir orang saja,” ujar Andras Harsono, “Opini publik di Indonesia ya hanyadikuasai beberapa perusahaan media besar itu,” Televisi yang dimiliki oleh jaringan konglomerasi media misalnya, memiliki potensipemirsa yang besar di Indonesia. Dengan besarnya pemirsa tersebut, menimbulkankecenderungan hegomoni wacana. Kecenderungan itu bertambah besar bila kemudiankonglomerasi media itu juga merambah dunia online.46 http://www.alexa.com/topsites/countries/ID47 http://portal.tempo.co/hg/bisnis/2011/07/01/brk,20110701-344177,id.html48 Pengertian dari hegomoni itu sendiri adalah dominasi oleh satu kelompok terhadap kelompok lainnya, biasanya tanpaancaman kekerasan, sehingga ide-ide yang didiktekan oleh kelompok dominan tersebut diterima sebagai sesuatu yang wajar.http://satuportal.net/content/menyoal-konglomerasi-media-baru
  12. 12. Nama Stasiun TV Transmission Potential Site Viewer (juta) RCTI49 49 115,7 SCTV 47 117,8 ANTV50 23 87,4 TPI51 28 90,6 Indosiar 40 113,5 Global TV52 20 108,8 Trans TV53 30 100,7 Trans 754 27 92,8 TV One55 26 108,8 Metro TV56 52 97,8 Potensi Pemrisa Televisi, sumber presentasi Satriyo Dharmanto57 “Jika konvergensi telematika ini kemudian mendorong monopoli kepemilikan media dariberbagai kanal58, maka itu akan dapat mempengaruhi opini publik yang luar biasa,” ujar FaridGaban, “Dan opini publik ini kan berpengaruh pada pembuatan kebijakan publik,” Farid Gaban mencontohkan persoalan pembangunan jalan tol misalnya. “Pilihanmembangun jalan tol atau rel kereta api, itu kan public policy,” ujarnya, “Bisa dibayangkan bilawacana publik mengenai hal itu dikuasai oleh konglomerat media yang juga berkepentinganatau memiliki bisnis infrastruktur,” “Group Bakrie misalnya, selain menguasai media59, mereka juga punya bisnis jalan tol,49 Group MNC50 Group Bakrie51 Group MNC52 Group MNC53 Group Trans Corps54 Group Trans Corps55 Group Bakrie56 Group Media Indonesia, Surya Paloh57 Satriyo Dharmanto, Presentasi di Working Group Licencing, Bandung, 18 Februari 201058 Cetak, televisi, radio, online59 Group Bakrie memiliki TV One, An TV dan vivanews.com
  13. 13. properti dan tambang,” kata Farid Gaban, “Jika konglomerasi media di era konvergensitelematika ini tidak diatur akan berbahaya sekali,” c.2. Menurunnya Kualitas Jurnalistik Selain itu di era konvergensi telematika ini memungkinkan seorang wartawan menuliskan berita bukan hanya untuk satu kanal informasi saja, tapi berbagai kanal sekaligus. Misalnya, seorang wartawan dapat menulis berita untuk ditampilkan di media cetak, ditayangkan di running text televisi, disiarkan di radio dan diupload (unggah) di media online. “Meskipun itu menurut kaidah bisnis dapat lebih efisien, namun menurut saya harusdibatasi,” ujar Farid Gaban, “Ini akan berpengaruh pada kualitas jurnalistik, wartawan menjadikekurangan waktu untuk menambah bahan bacaan, akibatnya berita yang dihasilkannya puntidak lagi kritis,” Selain itu, menurut Farid Gaban, posisi wartawan akan semakin lemah. “Denganmembebani wartawan untuk menulis berita di berbagai kanal sekaligus, keuntungan pemilikmodal di media semakin berlipat-lipat sementara penghasilan wartawan sendiri tidak jauhberubah,” katanya, “Ini juga akan berpengaruh pada kualitas karya jurnalistik,” Bahaya yang lain dari integrasi media cetak, televisi, radio dan online, lanjut Farid Gaban,media massa cenderung memuaskan yang online atau yang cepat. “Sehingga orang lebihmemperhatikan berita yang cepat dibanding berita yang berkualitas,” jelasnya, “Jika tidak adapengaturan-pengaturan terkait hal ini maka, jurnalistik akan semakin hancur, kesejahteraanwartawan makin turun dan karya jurnalistik pun makin tak berkualitas,” “Saya tidak tahu pasti, apakah serangkaian dampak buruk dari konglomerasi media di era konvergensi telematika ini disadari oleh kawan-kawan wartawan,” ujar Farid Gaban, “Tapi menurut saya agak sulit bila wartawan akan kritis terhadap lembaganya sendiri,” “Konglomerasi media di era konvergensi telematika ini posisi wartawan semakin lemah dan posisi pemilik modal semakin kuat, sehingga mereka akan sulit bila harus mengkritisi kebijakan lembaganya sendiri dalam menyajikan berita,” katanya, “Berita terorisme di TV One atau kasus Lapindo60 di Group Media Bakrie61misalnya, adakah wartawannya kemudian60 Kasus Lapindo adalah kasus munculnya semburan lumpur di Sidoarjo. Sebagian pakar pemboran di dunia dalam konferensi
  14. 14. mengkritisi cara media itu menyajikan berita?d. Perlawanan Publik Terhadap Hegomoni Wacana di Era Konvergensi Telematika Di era konvergensi telematika ini, selain dapat memberikan peluang semakin kuatnya konglomerasi media, juga memberikan peluang bagi publik untuk mengimbangi, bahkan juga melawan wacana yang dikeluarkan oleh media massa arus utama. Kita, pengguna internet, dapat menulis ketidakpuasan kita terhadap pemberitaan sebuah media mainstream di blog, milis, web 2.0 62, twitter atau facebook. “Publik memungkinkan untuk melakukan perlawanan terhadap dominasi wacana dari konglomerasi media mainstream, terutama dengan hadirnya internet yang memberikan ruang baru bagi publik untuk berekspresi,” ujar Andreas Harsono, “Tetapi kecil sekali,” “Melawan konglomerat media sekarang ini tidaklah gampang,” ujarnya, “Mayoritas konten yang ada di internet63, dibuat oleh media konglomerasi itu,” Selama publik, termasuk jurnalis warga, lanjut Andreas Hartanto, tidak membuat konten sendiri, akan sulit untuk menandingi hegomoni wacana dari media konglomerasi. Menurut laporan Saling-Silang tahun 201164, sebanyak 22% link media massa muncul ditwitter. Adapun komposisinya adalah sebagai berikut.internasional di cape town, Afrika Selatan, menyatakan bahwa semburan lumpur Lapindo terkait dengan aktivitas pemboran(http://www.vhrmedia.com/vhr-news/berita,Geolog-Internasional-Pengeboran-Penyebab-Lumpur-Lapindo-2750.html). Lapindosebagai anak perusahaan Group Bakrie dikaitkan dengan peristiwa itu. Selain memiliki usaha tambang, group Bakrie jugamemiliki media massa (dua televisi dan satu portal berita).61 TV One, AnTV dan vivanews.com62 Website yang memungkinkan pengguna internet mengupload sendiri tulisannya, seperti www.politikana.com,www.kompasiana.com, www.suarakomunitas.net, www.satuportal.net63 Twitter, facebook64 Snapshot of Indonesia Social Media Users - Saling Silang Report Feb 2011
  15. 15. Link media yang sering muncul di twitter “Sesekali perlawanan publik terhadap dominasi wacana media konglomerasi ini bisaberhasil,” ujar Andreas Harsono, “Kasus penyerangan Jama’ah Ahmadiyah di Cikusik misalnya,” Video tragedi Cikesik di youtube misalnya, itu hanya bisa mendominasi pemberitaan dimedia besar dalam beberapa minggu saja. “Tapi setelah itu berjalan seperti biasanya,” ujarnya,“Dan akan lebih sulit lagi bila kasusnya menyangkut kepentingan Group media konglomerasi,kasus Lapindo misalnya,” Kasus Lapindo menjadi salah satu hal yang dapat dijadikan contoh bagaimana publikmelakukan perlawanan terhadap wacana yang disajikan oleh media-media dalam kelompokGroup Bakrie. TV One menyebut semburan lumpur sebagai lumpur Sidoarjo bukan lumpurLapindo65. Bahkan TV itu secara khusus mewawancarai pakar geologi Rusia Dr. Sergey Kadurinyang menyatakan semburan lumpur adalah akibat gempa bumi bukan akibat kesalahanpengeboran66. Sementara pendapat pakar yang menyatakan bahwa semburan lumpur akibatpengeboran tidak diwawancarai. Hal yang sama juga terjadi di ANTV. Televisi milik Group Bakrie itu juga menyebutsemburan lumpur sebagai lumpur Sidoarjo bukan lumpur Lapindo. ANTV juga menayangkan65 Penyebutan semburan lumpur dengan lumpur Sidoarjo mengarahkan opini publik bahwa semburan itu adalah bencana alambukan akibat pengeboran.66 http://www.youtube.com/watch?v=F9H1X8cMaoE
  16. 16. pendapat Dr. Sergey Kadurin yang menyatakan semburan lumpur adalah akibat gempa bumibukan akibat kesalahan pengeboran67. Seperti halnya TV One, pakar yang menyatakan bahwasemburan lumpur akibat pengeboran tidak dimintai pendapat. Hal yang sama juga terjadi pada vivanews.com. Portal berita milik Group Bakrie itu jugamenyebut semburan lumpur sebagai lumpur Sidoarjo, bukan lumpur Lapindo. Di saat yanghampir bersamaan pula portal berita itu menampilkan pendapat pakar geologi Rusia yangmenyatakan semburan lumpur bukan akibat pengeboran68. Liputan khusus terhadap pakarRusia juga ditampilkan secara audio-visual di portal vivanews.com69. Tapi publik tidak tinggal diam. Terkait wawancara khusus kelompok media Bakrieterhadap Dr. Sergey Kadurin yang menyatakan semburan lumpur adalah akibat gempa bumibukan akibat kesalahan pemboran, diimbangi oleh www.korbanlumpur.info70 denganmenuliskan pendapat pakar perminyakan Mark Tingay dari Australian School of Petroleum,Universitas Adelaide, Australia71. Menurut Mark Tingay, semburan lumpur di Sidoarjo, 90%akibat aktivitas pemboran bukan bencana alam72. Web korban korban lumpur sendiri adalah sebuah inisiatif masyarakat sipil untukmelawan wacana dari media mainstream dalam kasus Lapindo. Web korban lumpur jugamendistribusikan kontennya melalui media sosial, facebook dan twitter. Kampanye untukmelawan wacana media mainstream dalam kasus Lapindo juga dilakukan melalui jejaring sosialfacebook.67 http://www.youtube.com/watch?v=vLlvU9pcVZU68 http://nasional.vivanews.com/news/read/180457-lumpur-sidoarjo-bukan-karena-pengeboran69 http://video.vivanews.com/read/11227-wawancara-dengan-pakar-geologi-rusia-tentang-penyebab-lumpur-sidoarjo70 Situs ini (www.korbanlumpur.info) dikelola oleh Kanal News Room, dapur berita dan data yang lahir atas inisiatif aliansimasyarakat sipil untuk korban Lapindo pada pertemuan Ciputat 12-13 Juli 2008. Kanal hingga kini melahirkan tiga bentuk media,yakni website www.korbanlumpur.info, buletin Kanal dan Kanal Radio. Kanal menyajikan fakta lapangan, data, dan analisistentang kasus lumpur Lapindo dengan menitikberatkan pada komitmen memperjuangkan hak-hak korban.71 http://korbanlumpur.info/berita/lingkungan/705-pakar-bantah-ilmuwan-rusia-90-persen-yakin-semburan-lapindo-akibat-pemboran-.html72 “Menurut pendapat saya, berdasarkan kajian-kajian ilmiah yang sudah saya lakukan, gempa tidak bisa memicu semburanlumpur Lapindo. Dan kita 90 persen yakin, bahkan kolega-kolega saya 99 persen yakin, semburan ini terkait dengankecerobohan pemboran,” ujar Tingay.
  17. 17. Gerakan kampanye kasus Lapindo di media sosial Channel Jumlah anggota/follower Keterangan Fanpage facebook73 878 (per 19 Juli 2011) Friend of Lapindo Victim, 3404 (per 19 Juli 2011) Group in Facebook74 Twitter @korbanlapindo75 452 (27 Juli 2011) Cause;Dukung Korban 17,238 ( Per Juni 2011) Lapindo Mendapatkan Keadilan 76 Tingkat keterbacaan atau paparan media yang dijadikan tempat untuk melawan dominasi wacana dalam kasus Lapindo sangat sedikit dibandingkan dengan keterbacaan atau paparan dari media konglomerasi Group Bakrie. NO Channel Jumlah Ranking di Jumlah pembaca/pemirsa Alexa anggota/follower di media sosial Gerakan kampanye publik untuk kasus Lapindo 1 Website korbanlumpur.info 6,167,065 (global), 140,328 (rank in id), 40 (site link in)73 http://www.facebook.com/korbanlumpur.info?sk=wall74 http://www.facebook.com/group.php?gid=2608334051875 http://twitter.com/#!/korbanlapindo76 http://www.causes.com/causes/333125?m=faf1a932
  18. 18. 2 Fanpage facebook 878 3 Friend of Lapindo Victim, 3404 Group in Facebook 4 Twitter @korbanlapindo 452 5 Cause;Dukung Korban 17,238 Lapindo Mendapatkan Keadilan Media Group Bakrie 1 Vivanews.com Peringkat ke-13 topsite menurut alexa. 857 (global), 13 (rank in Id), 276 (site link in) Twitter (@VIVAnews) 185,597 Vivanews.com di 4,545 facebook77 Vivanews.com di facebook 66,849 278 2 AnTV 87,4 juta AnTV di twitter79 30,278 3 TV One 108,8 TV One di Twitter80 404,409 Dari tabel di atas terlihat bahwa secara kuantitas potensi publik yang terpapar kampanyeterkait kasus Lapindo dan media group Bakrie jauh dari berimbang.77 http://www.facebook.com/#!/pages/VIVAnews-dot-COM/72076019043?sk=wall78 http://www.facebook.com/#!/VIVAnewscom79 @whatsonANTV80 @tvOneNews
  19. 19. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana masa depan gerakan perlawanan publik dalammelawan dominasi wacana oleh konglomerasi media di era konvergensi telematika ini? Kebijakan Telematika dan Masa Depan Gerakan Perlawanan di Dunia Mayaa. UU ITE dan Pelemahan Perlawanan Publik Prita Mulyasari. Sebuah nama yang tidak bisa dipisahkan dari sebuah gerakan sosial diinternet. Prita Mulyasari adalah seorang perempuan yang menuliskan ketidakpuasannyaterhadap pelayanan sebuah rumah sakit Omni Internasional melalui email pribadinya ke rekan-rekannya. Akhirnya email pribadi tersebut sampai ke RS Omni Internasional. RS Omni Internasional kemudian melakukan gugatan perdata dan melaporkan Prita Mulyasari secara pidana. Dalam hukum pidana Prita Mulyasari dinilai telah melakukan pencemaran nama baik seperti yang tertuang dalam Pasal 27 ayat 3 Undang Undang (UU) Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Kasus itu kemudian mendorong para pengguna internet, blogger dan facebooker menggalang dukungan untuk Prita Mulyasari melawan RS Omni Internasional. Gerakan dukungan online itu kemudian berlanjut ke aktifitas offline. Hal itu terlihat dari berbagai demonstrasi di persidangan Prita Mulyasari dan yang paling besar tentu saja adalah gerakan koin keadilan untuk Prita. Gencarnya dukungan di dunia maya terhadap Prita Mulyasari ini akhirnya mencuri perhatian media massa mainstream untuk memberitakannya. Gerakan dukungan terhadap Prita Mulyasari pun semakin besar sejak beritanya muncul di media massa mainstream konvensional81. Menggemannya dukungan terhadap Prita Mulyasari pun membuat para kandidat calon Presiden pada tahun 2009 memanfaatkan kasus ini sebagai salah satu isu dalam kampanye mereka. Besarnya dukungan terhadap gerakan di internet dalam kasus Prita Mulyasari ini akhirnya dicoba diulangi dalam kasus-kasus lainnya. Meskipun tidak semuanya bisa mengulang lagi keberhasilan gerakan itu. Gerakan di internet yang cukup berhasil dalam mengulang gerakan dalam kasus Prita adalah dukungan terhadap Bibit-Candra dalam kasus Cicak Vs Buaya81 Televisi, koran, tabloid, majalah, radio
  20. 20. (KPK)82. Gerakan Sosial di Facebook Jumlah Pendukung Keterangan Page Dukung: 19.339 (per 8 Juni 2011) Bebasmurnikan Prita dr Tuntutan Bui83 Causes; “Dukungan Bagi Ibu 389.639 (per 8 Juni 2011) Prita Mulyasari, Penulis Surat Kelahuhan Melalui Internet yang ditahan”84. Gerakan 1.000.000 378,453 (per 19 Juli 2011) Facebookers Dukung Chandra Hamzah & Bibit Samad Riyanto85 Cause;Dukung Korban 17,238 ( Per Juni 2011) Lapindo Mendapatkan Keadilan 86 Group Gerakan Rakyat 3669 (per 7 Juni 2011) Dukung Pembebasan Nenek Minah87 Selain gerakan sosial di facebook, muncul pula gerakan jurnlisme warga melalui website82 Saat itu ada anggota KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang dinilai telah dikriminalkan oleh kepolisian. Pihak polisi diberilabel buaya, sementara pihak KPK diberi label cicak83 (http://www.facebook.com/pages/Dukung-Bebasmurnikan-Prita-dr-Tuntutan-Bui/179105094476?ref=ts)84 http://www.causes.com/causes/290597-dukungan-bagi-ibu-prita-mulyasari-penulis-surat-keluhan-melalui-internet-yang-ditahan85 http://www.facebook.com/pages/Gerakan-1000000-Facebookers-Dukung-Chandra-Hamzah-Bibit-Samad-Riyanto/192945806132?ref=ts&sk=info86 http://www.causes.com/causes/333125?m=faf1a93287 http://www.facebook.com/group.php?gid=180415896573
  21. 21. UGC (User Generate Content)88. Hal itu misalnya dilakukan Akhmad Rovahan 89. Pengajar disebuah madrasah di Buntet, Cirebon, itu menulis karut-marut pengucuran dana pendidikanuntuk tujuh sekolah di Kecamatan Astanajapura. Karyanya itu kemudian diunggah di SuaraKomunitas (www.suarakomunitas.net), salah satu portal tempat para pewarta warga berbagiinformasi, akhir tahun 2010. Tulisannya mengalir sampai ke Jakarta. Petugas Badan Pemeriksa Keuangan mengeceklangsung, juga tim pemantau dari beberapa kampus. Kasus itu menjadi pembicaraan di tingkatprovinsi. "Orang pemerintah daerah sampai minta tulisannya dicabut," kata Akhmad. Kejadian itu bukan satu-satunya. Seorang warga mengunggah tulisan tentang sekolahyang siswanya belajar secara lesehan. "Dua hari kemudian, datang meja-kursi dari pemerintah,"kata Akhmad. Ada juga cerita pengusutan kasus meninggalnya tenaga kerja asal Cirebon di JawaTengah oleh pemerintah setelah beredarnya tulisan dari kerabat korban di situs mediakomunitas. Suara Komunitas (www.suarakomunitas.net) sendiri adalah website yang dikelola olehmedia-media komunitas yang tersebar di seluruh Indonesia. Pengelolaannya difasilitasi olehsebuah NGOs Yogyakarta, COMBINE Resource Institution90. Namun, nampaknya gerakan sosial di dunia maya kembali akan menemui kendala. Kendala pertama adalah terkait dengan ancaman pencemaran nama baik di UU ITE. Dalam kasus pidana91, Prita dikalahkan melalui putusan kasasi Mahkamah Agung. Dikalahkannya Prita Mulyasari dalam kasus pidana melawan RS Omni menjadi preseden buruk bagi gerakan sosial di dunia maya. Selain dalam kasus Prita Mulyasari, pasal karet pencemaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan92, telah mengancam beberapa warga yang mencoba melakukan kritik sosial terhadap tokoh-tokoh yang kebetulan memiliki kekuasaan, baik secara politik maupun ekonomi. Bambang Kisminarso misalnya, polisi sempat menahannya berserta anaknya M.88 User Generte Conten (UGC) adalah website yang memungkinkan pengguna internet menulis dan mengupload sendiriconnten di web tersebut89 Majalah TEMPO, Edisi 2 Mei 2011.http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2011/05/02/MD/mbm.20110502.MD136575.id.html90 http://combine.or.id/suara-komunitas/91 http://www.mediaindonesia.com/citizen_read/202692 Pasal 27 ayat 3 UU ITE tentang pencemaran nama baik, pasal 28 UU ITE tentang perbuatan tidak menyenangkan.
  22. 22. Naziri atas tuduhan telah menghina anak presiden dalam pelanggaran ketentuan pencemaran nama baik melalui UU ITE. Bambang mengajukan pengaduan kepada komisi pengawasan pemilu daerah bahwa para pendukung putra presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah membagi-bagikan uang kepada para calon pemilih93. Selain itu ada Yudi Latif, seorang intelektual publik yang pernah terancam terjerat pasal karet UU ITE ini. Pada akhir tahun 2010 lalu, Yudi latif, dilaporkan ke polisi oleh para kader Partai Golkar dengan tuduhan mencemarkan nama baik pimpinan partainya, Aburizal Bakrie. Dalam laporan polisi bernomor TBL/498/XII/2010/Bareskrim itu, Yudi dilaporkan atas dugaan pelanggaran Pasal 310 dan atau Pasal 311 KUHP dan atau Pasal 45 ayat (2) jo Pasal 28 ayat (1) dan (2) UU ITE94. Sebelumnya pasal pencemaran nama baik selalu digunakan menjadi alat untuk membungkam gerakan masyarkat sipil95. 1. Fifi Tanang, seorang penulis surat pembaca di sebuah surat kabar. Dituduh mencemarkan nama baik PT Duta Pertiwi melalui tulisannya di kolom surat pembaca. 2. Alex Jhoni Polii, warga Minahasa, yang memperjuangkan kepemilikan tanahnya melawan PT. Newmont Minahasa Raya (NMR). Dituduh melakukan tindak pidana pencemaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan. 3. Dr. Rignolda Djamaluddin, ia dinilai telah mencemarkan nama baik perusahaan tambang emas PT. Newmont Minahasa Raya (NMR) karena pernyataannya tentang gejala penyakit Minamata yang ditemukan pada beberapa warga Buyat Pante. 4. Yani Sagaroa dan Salamuddin, kedua orang itu dituding telah mencemarkan nama baik perusahaan karena pernyataanya bahwa PT. Newmont Nusa Tenggara (NNT) harus bertanggung jawab atas penurunan kualitas kesehatan yang dialami masyarakat Tongo Sejorong sejak perusahaan tersebut membuang limbah tailingnya ke Teluk Senunu. 5. Usman Hamid (Koordiantor Kontras). Tuduhan: pencemaran nama baik.93 Kritik Menuai Pidana, Human Right Watch, 2010. http://satuportal.net/system/files/indonesia0510indosumandrecs.pdf94 http://www.rakyatmerdekaonline.com/news.php?id=1187095 http://www.satudunia.net/lawan-kebangkitan-orde-baru-di-dunia-maya
  23. 23. 6. Emerson Yuntho (Koordinator ICW). Tuduhan: pencemaran nama baik. 7. Illian Deta Arta Sari (aktivis ICW). Tuduhan: pencemaran nama baik. 8. Gatot (aktivis KSN). Tuduhan: pencemaran nama baik. 9. Suryani (aktivis LSM Glasnot Ponorogo). Tuduhan: pencemaran nama baik. 10. Dadang Iskandar (aktivis Gunung Kidul Corruption Watch). Tuduhan: pencemaran nama baik. 11. Itce Julinar (Ketua SP Angkasapura). Tuduhan: pencemaran nama baik. Kasus Prita Mulyasari yang akhirnya dikalahkan dalam putusan kasasi MA (UU ITE) dan juga penggunaan pasal karet pencemaran nama baik dalam KUHAP untuk menjerat aktivis menjadi preseden buruk bagi gerakan sosial digital ke depannya. Warga masyarakat yang akan melakukan kontrol sosialnya melalui internet akan selalu dibayangi pasal pencemaran nama baik UU ITE.b. RUU Konvergensi Telematika dan Pelemahan Perlawanan Publik Saat laporan ini96 dibuat pemerintah sedang membahas Rancangan Undang Undang(RUU) Konvergensi Telematika. RUU itu nantinya akan menggantikan UU 36/1999 tentangtelekomunikasi. Terkait dengan hal itulah RUU Konvergensi Telematika ini menjadi penting untukmendapatkan pengawalan dari masyarakat. Dalam konteks liberalisasi telekomunikasi, RUU Konvergensi Telematika ini tidak jauhbeda dengan UU 36/1999. Dalam penjelasan draft RUU itu disebutkan bahwa Dalam penjelasanRUU Konvergensi Telematika secara gamblang disebutkan, bahwa salah satu hal yangmelatarbelakangi munculnya RUU Konvergensi Telematika adalah “Tekanan atau doronganuntuk mewujudkan perubahan paradigma telematika dari vital dan strategis dan menguasaihajat hidup orang banyak menjadi komoditas yang dapat diperdagangkan semakin besarmelalui forum-forum regional dan internasional dalam bentuk tekanan untuk pembukaan pasar(open market)”.97 Menurut Margiyono ada sebuah paradigma regulasi di era konvergensi telamatika.96 Juli 201197 http://www.satudunia.net/content/indepth-report-membaca-inisiatif-e-asean
  24. 24. Paradigma itu adalah98:  Sudah terjadi konvergensi teknologi, kemudian terjadi konvergensi media, dan tantangannya ada konvergensi hukum, kemudian konvergensi badan regulasi  Karena selama ini di media ada beberapa badan yang bersentuhan dan bergesekan sehingga terjadi pergesekan kewenangan, misalnya antara KPI dengan Dewan Press sempat terjadi ketegangan ketika KPI memberikan sanksi kepada Metro TV yang menanyangkan berita pagi tentang Satpol PP melakukan sweeping internet dan situs pornonya tidak disamarkan, KPI memberian sangsi berita pagi tidak boleh tayang selama 5 hari. Dewan Press menganggap ini sebagai pembredelan. Belum lagi pergesekan dengan pengatur frekuansi dengan BRTI.  Idenya adalah bagaimana membuat badan regulasi yang terkonvergensi Pertanyaannya kemudian adalah, dari sisi masyarkat, apakah RUU ini akan mampumemberikan payung hukum baru yang masyarakat untuk memperkuat perlawanan terhadapdominasi wacana dari konglomerasi media yang telah terkonvergensi itu?b.1. Pembagian Penyelenggara Telematika Kendala pertama dari RUU ini muncul terkait dengan pembagian penyelenggaratelematika. "Persoalan pembagian penyelenggara telematika di RUU Konvergensi ini jugamenimbulkan pertanyaan," ujar Donny BU dalam wawancaranya dengan SatuDunia, di kantorICT Watch Jakarta99. Persoalan terkait dengan hal itu menurut Donny berasal dari Pasal 8 ayat 1draft RUU Konvergensi Telematika. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa penyelenggaraan Telematika terdiri atas.Penyelenggaraan Telematika yang bersifat komersial dan Penyelenggaraan Telematika yangbersifat non-komersial. Semua penyelenggaraan telematika menurut RUU KonvergensiTelematika dianggap komersial, kecuali pertahanan dan keamanan nasional, kewajibanpelayanan universal, dinas khusus dan perseorangan.98 http://www.satudunia.net/content/notulensi-diskusi-lingkar-belajar-telematika-199 Wawancara dengan Donny BU, ICT Watch, 1 April 2011
  25. 25. Sedangkan menurut penjelasan pasal 8 RUU Konvergensi Telematika menyebutkanbahwa yang dimaksud dengan “Penyelenggaraan Telematika yang bersifat komersial” adalahpenyelenggaraan telematika yang disediakan untuk publik dengan dipungut biaya gunamemperoleh keuntungan (profit oriented). Dan yang dimaksud dengan “PenyelenggaraanTelematika yang bersifat non-komersial” adalah penyelenggaraan telematika yang disediakanuntuk keperluan sendiri atau keperluan publik tanpa dipungut biaya (non-profit oriented). Pasal 13 RUU Konvergensi Telematika menyebutkan bahwa penyelenggaraan Telematikasebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) wajib mendapat izin dari Menteri berupaperizinan individu atau perizinan kelas. Selain itu dalam pasal 12 juga disebutkan bahwa setiap penyelenggara telematika wajibmembayar biaya hak penyelenggaraan telematika yang diambil dari persentase pendapatankotor (gross revenue). Sementara itu menurut RUU Konvergensi Telematika penyelenggaraan Layanan AplikasiTelematika adalah kegiatan penyediaan layanan aplikasi telematika yang terdiri dari aplikasipendukung kegiatan bisnis dan aplikasi penyebaran konten dan informasi. "Nah pertanyaannya adalah bagaimana dengan Media Online, Situs jejaring komunitasseperti suarakomunitas.net, penyelenggara radio streaming (IP-Based), penyedia forum diskusiyang user generated content atau layanan darurat (emergency) seperti AirPutih/ JalinMerapi?"tanya Donny BU. Soal penyelenggaraan telematika ini juga pernah diutaran oleh aktivis koalisi MasyarakatInformasi (Maksi) dan juga Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Margi Margiyono100. "Jadi yang bisamembuat aplikasi itu hanya komersial," ujar Margiyono, "Lantas, kalau NGO membuat aplikasibagaimana? Bukankah web termasuk juga aplikasi," Dalam RUU Konvergensi Telematika itu disebutkan bahwa baik penyelenggara nonkomersial dan komersial harus izin ke menteri. "Jadi kalau kita bikin portal/website harus izin kementeri dan bayar BHP /Biaya Hak Penggunaan," lanjutnya. RUU Konvergensi Telematika ini, lanjut Margiyono, jelas berpotensi menghambatgerakan sosial digital atau klik activism dan juga jurnalisme warga. "Bagaimana tidak, untuk100 Diskusi di SatuDunia, “Revisi UU ITE dan RUU Konvergensi Telematika, Bagaimana Sikap Masyarakat Sipil”, 25 Oktober 2010
  26. 26. menjadi citizen jurnalis dan aktivis sosial digital harus mendapat izin, membayar BHP danmelakukan USO," tambahnya, "UU Pers saja menyatakan bahwa pers tidak perlu ijin, lha kokCitizen Jurnalist harus izin” “Begitu pula pers, kecuali penyiaran, tak bayar BHP,” tambah Margiyono “Lha kok Citizenjurnalist harus bayar BHP?” Dampak buruk RUU Konvergensi Telematika bagi organisasi non pemerintah mulaidikeluhkan oleh aktivis Combine Resource Institute. "Organisasi kami menggunakan alat danperangkat telematika untuk pemberdayaan masyarakat (kebutuhan non komersial)," ujarRanggoaini Jahja, aktivis Combine Resource Institute kepada SatuDunia 101, "Sehingga jika101 Wawancara dengan RANGGOAINI JAHJA (via email), COMBIMBINE Resource Institution, 4 April 2011
  27. 27. penerapan RUU ini akan membatasi ruang kami untuk melakukan kerja pemberdayaan,sementara operator swasta memperlakukan jenis layanan kepada masyarkat secara sama makaorganisasi kami menolak RUU ini,"b.2. Ketimpangan Akses Telematika Ketimpangan akses telematika yang menjadi fakta di Indonesia menjadi persoalan seriusdalam konteks perlawanan warga terhadap wacana dominan konvergensi media konglomerasi.Warga yang ada di luar Jawa, utamanya di sebagian kawasan Indonesia tengah dan Timur akankesulitan mengimbangi atau melawan dominasi wacana media konglomerasi melalui blog,jurnalisme warga jika mereka tidak memiliki akses terhadap telematika. Akibatnya, tentu saja apa yang dipublikasikan oleh media konglomerasi yang telehkonvergen itu mendominasi wacana publik dan dianggap sebagai sebuah kebenaran tunggal.Perlawanan warga di kawasan Indonesia tengah dan timur terhadap wacana dominan mediakonglomerasi menjadi penting, utamanya menyangkut persoalan pengelolaan sumberdayaalam. Mengingat kawasan itu sangat kaya dengan sumberdaya alam. Sementara di sisi lain,sebagian konglemerat media selain memiliki bisnis media juga memiliki bisnis yang terkaitdengan sumber daya alam semisal, perkebunan sawit dan tambang. “Jika konsep besarnya adalah hak warga negara (masyarakat luas), mengapa yang diaturdalam RUU Konvergensi Telematika ini lebih kental soal hak konsumen/pengguna?” ujar DonnyBU, “Sementara hak warga negara, utamanya yang belum mendapat akses telematika, belumatau tidak diatur,” Terkait dengan hak warga itu pula, Donny BU mengaku sepakat dengan catatan yangpernah dibuat oleh Yayasan SatuDunia terkait hak warga negara dalam RUU KonvergensiTelematika ini. Dalam Brief Paper SatuDunia102 tentang RUU Konvergensi Telematikamenyebutkan telah terjadi pereduksian hak warga negara menjadi sekedar hak konsumen. Menurut Brief Paper SatuDunia, meskipun berkali-kali disebutkan kata masyarakat dalamRUU Konvergensi Telematika, namun di batang tubuh RUU ini justru tidak ada satu pasal punyang mengatur hak warga negara. Dalam salah satu pasal di RUU ini mengatur perlindungan102 http://www.satudunia.net/content/brief-paper-ruu-konvergensi-telematika
  28. 28. konsumen tapi bukan warga negara. Antara konsumen dan warga negara jelas sesuatu yang berbeda. Hak konsumen munculdidasarkan atas hubungan transaksional dengan korporasi. Sementara hak warga negaramuncul didasarkan atas kontrak sosial yang dibuat antara negara dan warganya. Dalam kontrak sosial itu, negara diberikan mandat untuk menghormati, melindungi danmemenuhi hak warganya. Termasuk hak warga atas pembangunan dalam hal ini termasukpembangunan telematika. Dalam pasal 38 RUU Konvergensi Telematika memang disebutkanbahwa pelaksanaan kewajiban pelayanan universal telematika103 menjadi tanggung jawabpemerintah. Sayangnya di RUU Konvergensi Telematika itu tidak disebutkan mengenai hak warganegara jika layanan universal gagal dipenuhi pemerintah. Apakah warga negara berhakkomplain atau bahkan mengajukan gugatan jika layanan universal telematika itu gagaldisediakan pemerintah? Tidak jelas, karena hak warga negara untuk komplain dan menggugatitu tidak disebutkan dalam RUU. Di sisi lain dalam RUU Konvergensi Telematika ini hanya mengatur perlindunganmengenai hak konsumen atau pengguna telematika. Artinya, dalam RUU ini hak warga negaratelah direduksi menjadi hak konsumen. Hak warga negara untuk komplain bahkan menggugattidak ada payung hukumnya selama kita belum menjadi konsumen produk telematika. Hakwarga negara pelosok Indonesia untuk komplain dan menggugat akibat kegagalan pemerintahmenyediakan layanan universal telematika tidak mendapat perlindungan sama sekali dalamRUU ini. Ini sangat sesuai dengan penjelasan umum RUU ini, bahwa “….paradigma telematikadari vital dan strategis dan menguasai hajat hidup orang banyak menjadi komoditas yangdapat diperdagangkan….”103 Kewajiban pelayanan universal telematika adalah kewajiban penyediaan layanan telematika agar masyarakat, terutama didaerah terpencil atau belum berkembang, mendapatkan akses layanan telematika.
  29. 29. Daftar Pustaka a. http://id.wikipedia.org/wiki/Teknologi_Informasi_Komunikasi b. http://biginaict.wordpress.com/2010/11/01/ruu-konvergensi-belum-konvergen/ c. http://www.internetworldstats.com/stats.htm d. http://www.prasetyapuspita.info/berita-113-sejarah-perkembangan-telematika- di-indonesia.html e. http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/EASTASIAPACIFICEXT /INDONESIAINBAHASAEXTN/0,,menuPK:447277~pagePK:141132~piPK:141109~t heSitePK:447244,00.html f. Berita Resmi Statistik No. 42 / IX / 14 Agustus 2006 g. INDONESIAN ICT-2009 FACTS & FIGURES h. http://the-marketeers.com/archives/attitude-and-behavior-pengguna-internet- di-indonesia.html i. Indepth Report SatuDunia, “Revolusi Digital Samadengan Revolusi Hijau?” http://www.satudunia.net/system/files/Indepth%20Report- Revolusi%20Digital%20sama%20dengan%20Revolusi%20Hijau%20%3F_SD.pdf j. http://jakarta.bps.go.id/fileupload/brs/Miskin_2011.pdf k. GATS: Liberalisasi Kehidupan, Lutfiyah Yamnin dan Yanuar Nugroho, Institute Global of Justice, 2008 l. Peraturan Pemerintah (PP) No 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham dalam Perusahaan yang Didirikan dalam Rangka Penanaman Modal Asing. m. Keputusan Menteri (KM) Perhubungan Nomor 72 Tahun 1999 tentang Cetak Biru Kebijakan Telekomunikasi Indonesia. n. Undang Undang (UU) Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. o. Buku Putih, “Komunikasi dan Informatika”, Kementerian Telekomunikasi dan Informatika Republik Indonesia, tahun 2010. p. Snapshot of Indonesia Social Media Users - Saling Silang Report Feb 2011. http://www.slideshare.net/salingsilang/snapshot-of-indonesia-social-media- users-saling-silang-report-feb-2011. q. Terpusatnya kepemilikan media di tangan sedikit orang/perusahaan. http://twitoaster.com/country-us/ndorokakung/konglomerasi-media-mungkin- tak-menguntungkan-publik-karena-akan-terjadi-keseragaman-suara/ r. https://fordiletante.wordpress.com/2008/01/29/konglomerasi-media-dalam- grup-mnc-media-nusantara-citra/ s. KONSENTRASI MEDIA MASSA DAN MELEMAHNYA DEMOKRASI, Henry Subiakto, Dosen Jurusan Komunikasi FISIP dan Program Pascasarjana Studi Media dan Komunikasi Universitas Airlangga, Surabaya. t. http://www.investor.co.id/bedahemiten/era-konvergensi-di-mata-bakrie- telecom/8867 u. Satriyo Dharmanto, Presentasi di Working Group Licencing, Bandung, 18 Februari 2010

×