Indepth ReportHak-hak ODHA Anak Belum TerpenuhiMeningkatnya feminisasi kasus HIV/AIDS juga berdampak pada tingginya risiko...
Tenaga medis yang mengerti soal kesehatan anak dan HIV pun terbatas. Di kota besarseperti Jakarta saja, tidak semua dokter...
Ketidaktersediaan ARV pediatrik, terutama dalam bentuk sirup dalam hampir setiaplayanan yang tersedia. Beberapa anak yang ...
bukan sekadar tanggung jawab hukum, melainkan menjadi tanggung jawab konstitusionaldan hak asasi manusianyaWalau konstitus...
"Masih banyak ditemukan anak-anak keluarga ODHA dimusuhi teman sekolahnya.Bahkan ada wali murid yang meminta anak itu dite...
Dalam konteks pemenuhan, Negara dan Pemerintah berkewajiban dan bertanggungjawabmemberikan dukungan sarana dan prasarana d...
tingkat Provinsi/Kota/Kabupaten. Hal ini sesuai dengan UU No. 32 tahun 2004 yangmenyatakan bahwa Hak Asasi Manusia dan huk...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Indepth Report : Hak-Hak ODHA Anak Belum Terpenuhi

1,937 views

Published on

Oleh : Nazar Ray
Divisi Knowledge Management
Yayasan Satudunia

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,937
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
17
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Indepth Report : Hak-Hak ODHA Anak Belum Terpenuhi

  1. 1. Indepth ReportHak-hak ODHA Anak Belum TerpenuhiMeningkatnya feminisasi kasus HIV/AIDS juga berdampak pada tingginya risiko bayiatau anak terlahir positif HIV. Anak dengan HIV menanggung beban ganda yang sangatberat.Misalnya, anak-anak dengan HIV lebih rentan terhadap infeksi oportunistik akibatlemahnya kekebalan tubuh. Dari aspek kejiwaan pun, mereka perlu perhatian. Anak- anaktersebut menghadapi stigma negatif dari masyarakat. Pada sisi lain anak-anak positif HIV(ODHA anak) kerap hidup tanpa orangtua atau dengan orangtua yang juga terinfeksiHIV.Memang data berapa banyak jumlah anak yang terinfeksi HIV di Indonesia belumdidapat secara pasti. Antar lembaga negara dan non pemerintah kerap mempunyai versidata yang berbeda. Namun berdasarkan estimasi Badan PBB untuk Masalah AIDS(UNAIDS), pada 2005 diperkirakan 3.000 bayi lahir dengan HIV setiap tahunnya diIndonesia.Menurut data Departemen Kesehatan (Depkes) terakhir (Desember 2009), terdapat 1.280anak-anak usia 0-18 tahun yang hidup dengan HIV/AIDS. Mengingat perkiraan jumlahODHA (296.000), mungkin ada lebih dari 500.000 orang yang terdampak HIV/AIDS.Oleh karenanya, kita mungkin berhadapan dengan fenomena puncak gunung es.Sementara berdasarkan informasi Kementerian Kesehatan hingga 30 Sep 2010,sebagaimana dikutip http://rubah.info, persentase kumulatif kasus AIDS menurutkelompok umur untuk usia kurang dari 1 tahun sebanyak 1 persen, usia 1- 4 tahun sebesar1,2 persen, dan usia 5-14 tahun sebesar 0,7 persen. Sementara anak usia 15-19 tahunsebesar 2,9 persen.Walaupun jumlah anak yang terinfeksi HIV meningkat, namun tidak dibarengi kualitasdan kuantitas layanan kesehatan terhadap anak. Sejumlah kasus ARV langka di berbagaidaerah menunjukkan negara belum siap mengantisipasi ledakan epidemi HIV, terutamaanak-anak.Beberapa anak yang membutuhkan ARV diberikan resep dengan dosis obat yang tidakpasti, dihitung dari dosis orang dewasa.”Kebanyakan ARV untuk orang dewasa dibuat puyer sesuai dosis anak. Anehnya, danauntuk ARV anak ada, tapi Depkes baru mendistribusikan ARV ke jika ada request dariRumah Sakit (RS) bersangkutan. Masak orang harus menunggu, orang kan tidak tahu RStersebut ada stok atau tidak,” ujar Aditya Wardhana, dari UNGASS-AIDS ForumIndonesia.
  2. 2. Tenaga medis yang mengerti soal kesehatan anak dan HIV pun terbatas. Di kota besarseperti Jakarta saja, tidak semua dokter anak mengerti secara detail soal terapi ARVuntuk anak, bagaimana dengan di kota kecil atau daerah terpencil?Menurut Ayu Oktariani, konselor Yayasan Kotex, dari 13 Rumah Sakit rujukan diJakarta, hanya beberapa RS yang memiliki tenaga dokter anak yang mengerti sekaliguspengobatan ARV buat anak.”Dari beberapa kasus, ada pasien yang dilempar ke RS yang punya dokter spesialis anakdan HIV. Padahal RS yang merujuk juga masuk dalam 13 RS rujukan pasien HIV diJakarta,” terang Ayu.Sementara testimoni lain diberikan – sebut saja Diah -. Dia mengatakan, ”Anak sayamembutuhkan ARV. Dokter memberikan dia Neviral dan Duviral karena Zidofudin habispasokannya".Dari cerita di atas, mestinya pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap layanankesehatan dan pemenuhan hak-hak anak korban HIV.Perhatian kepada anak yang terdampak HIV /AIDS di Indonesia belum terlihat nyata.Diluar kewajiban yang seharusnya dijalankan pemerintah, sejumlah LSM di Jakarta danbeberapa kota di Jawa dan Bali telah merawat anak dengan HIV, dan mereka yangterkena dampak epidemi (yatim piatu).Sementara dalam Millennium Development Goals (MDGs), terkait HIV/AIDS, duniatelah menetapkan bahwa tahun 2010 ini menjadi tahun Akses Universal. Artinya, tahunini diproyeksikan bahwa akses terhadap layanan kesehatan bisa diperoleh oleh setiaporang yang membutuhkan.Namun persoalan perempuan dan anak di tahun 2010 lalu masih tetap mendapatkanhalangan yang besar dalam mencapai Akses Universal. Layanan bagi perempuan dananak masih belum bisa mengakomodir kebutuhan yang diperlukan guna meningkatkanpencapaian negara terkait MDGs.Akses antiretroviral (ARV/obat terapi HIV) bagi anak, layanan kesehatan reproduksiyang layak bagi perempuan, dukungan mitigasi bagi ibu dan anak terinfeksi HIV, stigmaserta diskriminasi kepada perempuan dan anak masih harus terus menjadi perhatian kitasemua jika kita ingin meraih target MDGs dan mensejahterakan rakyat Indonesia.Meski diakui penyediaan ARV makin membaik, tapi Indonesia masih menghadapimasalah pengaturan rantai pasokan, terutama di kota satelit atau kota-kota kecil. Masalahini juga menyebabkan beberapa klien pada akhirnya mengakses ARV yang dijual secarakomersial.
  3. 3. Ketidaktersediaan ARV pediatrik, terutama dalam bentuk sirup dalam hampir setiaplayanan yang tersedia. Beberapa anak yang membutuhkan ARV diberikan resep dengandosis obat yang tidak pasti, dihitung dari dosis orang dewasa.“Karena kegiatan ini sebagian didukung oleh Global Fund (GF), kami harus mencatatbahwa saat ini kami tidak memiliki akses pada laporan implementasi Global Fund terkaitdengan masalah ini,” ujar Edo, sapaan Aditya Wardana dalam pembacaan laporanUNGASS on AIDS Indonesia beberapa waktu lalu di Jakarta.“Kami mendesak pemerintah untuk memberlakukan ketersediaan ARV pediatrik sebagaihal yang mendesak. Pemerintah Indonesia harus mengupayakan pekerjaan-pekerjaanrumah ini terselesaikan demi mencapai Indonesia yang lebih baik,” tambahnya.Sementar layanan terapi ARV harus dihubungkan dengan layanan kesehatan mentallainnya untuk menangani masalah komplikasi emosional, termasuk kelelahan, danmemastikan kepatuhan.Perlindungan dan Hak AnakFakta dan kondisi anak positif HIV sangat menggugah keprihatinan semua pihak darisemua aspek, termasuk pendidikan. Pendidikan mereka pun sering kali terputus. Adayang dikeluarkan dari sekolah, atau mendapat perlakuan stigma dan diskriminasi di duniapendidikan.Menurut Lentera Anak Pelangi banyak kasus seorang anak yang berstatus HIVdikeluarkan dari sekolahnya. Misalnya di salah satu SDN di daerah Jakarta Barat atau disekitarnya.Banyak diantaranya yang sudah yatim piatu sehingga diasuh oleh wali. Sementara waliataupun orangtua sangat rawan mengalami depresi.Sebagaimana dikutip http://rubah.info berdasarkan penelitian Departemen PsikiatriRSUPN Cipto Mangunkusumo, sekitar 40 persen wali atau orangtua anak HIV positif dirumah sakit itu mengalami gangguan kejiwaan, dalam hal ini depresi karena harusmenanggung persoalan hidup di tengah masyarakat yang kurang mendukung.Pemerintah nampaknya belum mampu melindungi hak-hak anak secara menyeluruh,yang ada hanya himbauan yang sifatnya normatif. Contohnya, tidak ada tindakan atauaturan yang tegas bahwa sekolah atau rumah sakit dilarang melakukan diskriminasiterhadap anak-anak positif HIV.Padahal konstitusi nasional secara tegas telah menjamin HAM anak. Sebagaimanatercantum dalam pasal 28I ayat (4) UUD 1945, yang menyebutkan: ‘Perlindungan,pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara,terutama pemerintah. Artinya, tanggung jawab negara terhadap pemajuan hak-hak anak
  4. 4. bukan sekadar tanggung jawab hukum, melainkan menjadi tanggung jawab konstitusionaldan hak asasi manusianyaWalau konstitusi dan produk hukum lain sudah jelas mengamanatkan negara melindungidan menjamin hak anak, fakta di lapangan berkata lain. Berdasarkan laporan ForumUNGASS-AIDS Indonesia tahun 2009 yang terkait indikator 6, sering ditemukan anakyang dilahirkan dari orangtua yang terinfeksi HIV ditinggalkan oleh keluarga besarmereka. Mereka masih kesulitan dalam memperoleh dukungan untuk mengakses tes HIV,ARV, dan pengobatan untuk infeksi oportunistik.Banyak anak yang tidak didiagnosis atau dites sebelum mereka sakit parah dan jumlahCD4 mereka sangat rendah. Ketika sero-status mereka terungkap, mereka harus bersainguntuk mendapatkan perawatan umum dan layanan pengobatan gratis dengan anak-anaksakit lainnya.Anak-anak yang menjalani terapi ARV dan mampu bersekolah beresiko mendapatkanstigma dan diskriminasi. “Orang tua biasanya enggan untuk mengungkapkan situasi dankondisi anak-anak mereka dikarenakan kurangnya kepercayaan pada sistem yang berlaku.Di banyak kasus, biasanya sudah terlambat,” sebut Forum UNGASS-AIDS Indonesiadalam laporannya.Sementara terkait dengan pendidikan ODHA anak, survei BPS di tujuh provinsi tahun2010 menyebutkan, biaya pendidikan yang dihabiskan oleh keluarga ODHA hanya 1,78persen dari keluarga normal sebesar 3,46 persen. Semakin tinggi pendidikan jumlahkeluarga ODHA yang bersekolah terus mengerucut.Survei dilaksanakan di tujuh provinsi yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali,NTB, NTT dan Papua. Sampel sebanyak 2.038 rumah tangga yang terdampakHIV/AIDS.Survei tersebut dilakukan bekerjasama dengan United Nations Development Programme,Organisasi Buruh Internasional, jaringan Orang Terdampak HIV/AIDS, KomisiPenanggulangan AIDS Nasional dan UNAIDS.Seperti diberitakan BKKBN Online, keluarga yang memiliki anggota positif HIV/AIDScenderung mengorbankan dunia pendidikan karena sering diperlakukan diskriminatif.Tingkat kehadiran anak dari keluarga ODHA hanya 15,91 persen dibandingkan anak-anak keluarga normal yang mencapai 22,11 persen. Temuan lain dari penelitian tersebut,tingkat drop out pada anak perempuan dua kali lipat dari anak laki-laki.Faktor penyebabnya, keluarga ODHA lebih memilih menghabiskan pendapatan untukbiaya pengobatan yang mencapai lima kali lipat ketimbang keluarga normal. Akibatnya,keluarga lebih mengorbankan pendidikan. Stigma yang melekat pada ODHA jugamenjadi penyebab lain banyaknya anak dari keluarga ODHA drop out dari sekolah.
  5. 5. "Masih banyak ditemukan anak-anak keluarga ODHA dimusuhi teman sekolahnya.Bahkan ada wali murid yang meminta anak itu dites HIV tiap bulannya. Padahal anak itutidak menderita AIDS. Bapaknya yang menderita," ungkap Teguh Pramono, KasubditStatistik Polkam BPS beberapa waktu lalu sebagaimana dikutip dari situs bkkbn onlineTekanan sosio-ekonomi semakin mendorong para ODHA dan keluarganya hidup di gariskemiskinan. Hal itu diperkirakan akan menghambat pencapaian MDGs.KonstitusiPadahal untuk tidak mendapatkan perlakuan disktriminatif dari lingkungannya, danmembantu anak-anak tersebut untuk bisa hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasisecara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatperlindungan dari kekerasan dan diskriminasi merupakan hak anak, seperti yang tertulispada Pasal 4 UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.Konstitusi nasional juga secara tegas telah menjamin HAM anak. Sebagaimana tercantumdalam pasal 28I ayat (4) UUD 1945, yang menyebutkan: ‘Perlindungan, pemajuan,penegakan, dan pemenuhan hakasasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutamapemerintah. Artinya, tanggung jawab negara terhadap pemajuan hak-hak anak bukansekadar tanggung jawab hukum, melainkan menjadi tanggung jawab konstitusional danhak asasi manusianyaDalam dalam konteks pemajuan hak-hak anak, maka seperti anak-anak negatif HIVlainnya, ODHA anak perlu dilindungi. Perlindungan bisa dilakukan dengan memberikanjaminan agar anak bisa sekolah, utamanya bagi anak dari keluarga miskin atau kurangmampu.Pemenuhan bisa dilakukan dengan menjamin akses pendidikan murah dan berkualitas,menjamin hak bermain anak dan hak untuk memperoleh jaminan kesehatan.Produk hukum lain dalam konteks pemajuan hak anak terwakili dalam UU Perlindungananak. Dalam pasal 21, yang berkaitan dengan perghormatan hak anak, disebutkan Negaradan Pemerintah berkewajiban dan bertanggungjawab menghormati dan menjamin hakasasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik,budaya, dan bahasa, statu hukum anak, urutan kelahiran dan kondisi fisik dan/ataumental.Selain itu negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan dankesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atauorang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak (Pasal 23/i).Negara dan pemerintah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalammenyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak (Pasal24).
  6. 6. Dalam konteks pemenuhan, Negara dan Pemerintah berkewajiban dan bertanggungjawabmemberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaran perlindungan anak(Pasal 22).Indonesia telah banyak memberikan perhatian terhadap hak-hak anak melalui berbagaiperaturan perundang-undangan yang mengatur tentang usaha kesejahteraan anak dan ikutsertanya Indonesia dalam menandatangai konvensi tentang hak-hak anak (Convention OnThe Rights of The Child) sebagai hasil Sidang Umum PBB pada tanggal 26 Januari 1990dan diratifikasi dengan Keputusan Presiden RI No 36 Tahun 1990.Namun dalam pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala yang disebabkan olehberbagai faktor. Antara lain peraturan pemerintah belum semuanya diwujudkan secaraefektif, kesigapan aparat dalam penegakan hukum, dan kurangnya perhatian dan peranserta masyarakat dalam permasalahan anakJadi sudah jelas, konstitusi dan produk hukum kita sudah mengamanatkan kepada negaraatau pemerintah untuk menghormati dan menjamin hak-hak anak, terlepas apakah anaktersebut sehat ataupun terinfeksi HIV.RekomendasiBerdasarkan temuan dilapangan tersebut Forum UNGASS-AIDS Indonesiamerekomendasikan beberapa hal kepada pihak terkait. Pertama, data anak yangterinfeksi dan terdampak HIV/AIDS harus ditingkatkan dan dibuat tersedia bagimasyarakat umum.Kedua, anak-anak mungkin menerima dampak negatif HIV karena stigma dan diskrimasiyang terus bertahan terhadap ODHA. Orang tua dengan HIV tidak dapat menemukankehidupan yang layak karena masyarakat tidak memperoleh informasi yang cukup baiktentang penyakit ini. Pemerintah memiliki banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukanuntuk memberikan informasi ke publik dan untuk menghilangkan hambatan sosial danekonomi pada ODHA.Ketiga, seharusnya ada kebijakan yang jelas berkaitan dengan akses bagi anak denganHIV/AIDS di Rumah Sakit dan layanan perawatan lainnya sebagai bentuk tanggungjawab akan respon yang tepat dan cepat dan bukan untuk menciptakan konflikkepentingan bagi anak-anak lain yang sedang sakit.Keempat, kementrian Pendidikan Nasional seharusnya menyusun kebijakan untukmelindungi anak-anak yang terinfeksi dan terdampak oleh HIV/AIDS dalam sistempendidikan/sekolah. Adalah kewajiban negara untuk melindungi hak-hak anak untukmemperoleh pendidikan dan kesehatan.Kementrian maupun Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN) tidak bisamenyerahkan masalah serius ini dengan hanya menerbitkan kebijakan pemerintah di
  7. 7. tingkat Provinsi/Kota/Kabupaten. Hal ini sesuai dengan UU No. 32 tahun 2004 yangmenyatakan bahwa Hak Asasi Manusia dan hukum adalah kewenangan pemerintah pusat.Kelima, anak-anak yatim piatu dan yang seringkali ditinggalkan oleh keluarga besarmereka memerlukan bantuan dan pelayanan khusus. LSM harus bisa mengakses paketbantuan pemerintah yang disediakan bagi anak-anak ini.Terakhir, intervensi bagi anak-anak ini harus meliputi layanan psikososial dan kesehatanmental.Walaupun banyak cerita tentang diskriminasi yang pernah diterima oleh anak-anaktersebut, hal itu harus ditutupi dengan harapan-harapan agar masyarakat bisa lebihmenerima anak terdampak HIV/AIDS, dan memperlakukan mereka selayaknya anak-anak yang lain. Harapan agar anak-anak ini bisa terus berkembang, didukung, dan diberikesempatan yang sama untuk bisa berpartisipasi dalam masyarakat.

×