• Share
  • Email
  • Embed
  • Like
  • Save
  • Private Content
Indepth report belajar dari kasus lapindo
 

Indepth report belajar dari kasus lapindo

on

  • 579 views

 

Statistics

Views

Total Views
579
Views on SlideShare
579
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
9
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    Indepth report belajar dari kasus lapindo Indepth report belajar dari kasus lapindo Document Transcript

    • Indepth ReportBelajar dari Kasus Lapindo Oleh: Firdaus Cahyadi Yayasan SatuDunia
    • Kasus Lapindo setelah Enam Tahun April 2011, adalah bulan yang mungkin tidak bisa dilupakan oleh keluarga Khoirul Adib. Bulan itu bayi perempuannya, Aulia Nadira Putri, meninggal dunia. Bayi mungil usia 3,5 bulan itu harus meninggal dunia karena diduga terlalu banyak menghirup gasmetan dari lumpur Lapindo. Kematian Aulia Nadira Putri jelas merupakan takdir. Namun, menghirup udaraberacun dari semburan lumpur Lapindo jelas karena kerusakan lingkungan hidup. Dankerusakan lingkungan hidup bukanlah takdir. Lumpur Lapindo terus saja menyisakan duka. Sebelumnya 4 September 2008silam. Tangisan Pak Hari Suwandi memecah kesunyian kantor LSM Komite untukOrang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS), Jakarta. Pak Suwandi, begitu ia akrabdipanggil, tak mampu menahan perihnya perasaan saat menceritakan penderitaannyaselama dua tahun menjadi korban Lapindo. Sebelum lumpur Lapindo menenggelamkan kampungnya, Pak Suwandi adalahseorang pengrajin kulit. Hidupnya cukup makmur dengan industri rumah tangganya itu.Namun, tiba-tiba lumpur Lapindo menenggelamkan rumahnya. Alat-alat produksinyapun ikut terendam lumpur.
    • Belajar dari Kasus LapindoPertanyaan berikutnya tentu sajaadalah pelajaran apa yang dapatdipetik dari kejadian tersebut diatas? Setidaknya ada empat halyang dapat dijadikan pelajaran bagikita atas kejadian-kejadian pilu yangmenimpa korban lumpur Lapindo itu. Pertama, hilangnya hak atas informasi warga sejak dalam proses eksplorasimigas di Sidoarjo. “Dalam kasus Lapindo, hak publik yang pertama kali hilang adalahhak atas informasi,” ujar Anggota Komisioner Komisi Nasional (Komnas) Hak AsasiManusia (HAM) Syafruddin Ngulma Simeulue dalam diskusi offline di kantor SatuDuniapada tahun 2009 silam,”Harusnya sebelum pengeboran, masyarakat diiformasikanmengenai kemungkinan resiko terjadinya kecelakaan pengeboran,” Bahkan, lanjut Syafruddin Ngulma Simeulue, sampai kini di dalam dokumen tata ruang Sidoarjo itu tidak dikenal Blok Brantas. “Tragisnya Imam Utomo Gubernur Jawa Timur saat itu pernah menyatakan tidak perlu merubah tata ruang untuk memberikan ijin pengeboran di blok Brantas,” katanya, “Padahal dalam setiap pengeboran itu memiliki resiko tinggi terhadap terjadinyakecelakaan dan resiko itu tidak diinformasikan ke masyarakat,”
    • Jika sejak awal warga Porong diberikan informasi yang benar besar kemungkinan tidak pernah muncul semburan lumpur Lapindo karena masyarakat di sekitar sumur Banjar Panji-1 dapat menolak pengeboran jika berpotensimembahayakan kehidupan mereka. “Dalam temuan Tim Investigasi Komnas HAM pundengan jelas menyebutkan adanya indikasi kuat dugaan pelanggaran hak atasinformasi public dalam kasus Lapindo,” jelasnya. Tidak adanya informasi yang akurat mengenai resiko terjadinya kecelakaanindustri pengeboran dalam kasus Lapindo ini juga diperkuat oleh laporan audit BadanPemeriksa Keuangan (BPK). Dalam laporan auditnya, BPK menyebutkan bahwaberdasarkan hasil penelahaan dokumen usulan dan evaluasi pemboran diketahuibahwa PT. Lapindo Brantas maupun evaluasi BP Migas tidak memasukkan aspek risikokemungkinan terjadinya mud volcano di wilayah Jawa Timur atau di daerah Sidoarjo. Setelah terjadinya semburan lumpur panas, Lapindo baru memetakan detailsesar di permukaan Banjar Panji (BJP)-1 pada bulan Agustus 2006. Interpretasipemetakan sesar tersebut menunjukkan adanya pola penyebaran daerah bencanayang sirkuler mengelilingi titik semburan. Adanya potensi risiko pemboran akan menembus gunung lumpur dan adanyasesar/patahan ternyata tidak dimasukkan dalam prognosa pemboran maupun evaluasi
    • pemboran. Berdasarkan dokumen yang ada, prognosa maupun evaluasi pemboranhanya memasukkan aspek risiko pemboran dalam bentuk loss, kick, maupun blowout. Singkat kata, tidak adainformasi yang mencukupimengenai kondisi geologiyang beresiko menimbulkanbencana ekologi jika dilakukanpengeboran di wilayahPorong. Kondisi geologimengenai adanya potensibencana justru baru dipetakandan kemudian diinformasikan setalah muncul semburan lumpur. Kedua, ketika terjadi sebuah kecelakaan industri seperti pada kasus lumpurLapindo, persoalan ganti rugi terhadap korban tidak bisa direduksi menjadi sekedarpersoalan jual beli asset. Terlebih bila asset korban itu dibatasi hanya sekedar rumahdan tanah. Hilangnya pekerjaan dan meningkatnya resiko keselamatan jiwa akibatlingkungan hidup yang sudah hancur wajib diperhitungkan dalam skema ganti rugi.Ketika skema ganti rugi telah direduksi menjadi sekedar jual beli asset, maka tidak adayang merasa bertangungjawab atas hilangnya sumber-sumber kehidupan danmeningkatnya biaya kesehatan korban. Ketiga, perlunya semua pihak untuk mematuhi ketentuan mengenai tata ruangwilayah yang telah menjadi sebuah keputusan bersama antara pemerintah dan wakil
    • rakyat. Semua kisah pilu korban Lapindo di atas tidak akan pernah ada jika dari awaltidak ada pelanggaran terhadap tata ruang. Peraturan Daerah (Perda) mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)Kabupaten Sidoarjo tahun 2003-2013 dengan jelas menyatakan bahwa kawasanPorong, khususnya wilayah Siring, Renokenongo dan Tanggulangin adalah wilayahpemukiman dan budidaya pertanian. Namun dengan berbagai argumentasi yang seakan-akan ilmiah dan masuk akaldari para konsultan perusahaan tambang, RTRW Kabupaten Sidoarjo itu pun dilanggar.Ijin untuk melakukan eksplorasi pertambangan di kawasan padat penduduk pundikeluarkan. Akibatnya, bukan gas yang keluar namun justru semburan lumpur panas yangmuncul. Kini semburan lumpur itu selain telah menenggelamkan sebagian Sidoarjo jugatelah menimbulkan pencemaran air sumur dan polusi udara dengan jangkauan yangmakin meluas. Keempat, perlunya pengawasan yang ketat terhadap industri-industri yang beresiko tinggi seperti industri pertambangan. Awal dari semua cerita semburan lumpur Lapindo adalah lemahnyapengawasan pemerintah terhadap industri tambang. Pelanggaran tata ruang wilayah dan juga pengeboran pada kedalaman tertentutanpa selubung pengaman harusnya tidak terjadi jika pemerintah benar-benar
    • melakukan pengawasan terhadap industri tambang secara benar dan ketat sejak dalamtahap perencanaan hingga operasional di lapangan. Godaan untuk dapat mencapai target angka pertumbuhan ekonomi yang tinggirupanya telah memperdaya pemerintah. Akibatnya, tugas pengawasan terhadapindustri tambang tidak menjadi hal yang penting bagi pemerintah. Bahkan tidak jarang aturan-aturan terkait dengan persoalan lingkungan sengajadiperlemah agar industri-industri pertambangan bisa leluasa mengeksploitasi sumberdaya alam yang ada di perut bumi kita. Dari sisi kebijakan publik, kasus semburan lumpur Lapindo adalah cermin dariburuknya pengelolaan sumber daya alam di negeri ini. Jika hal itu terus dipelihara makabukan tidak mungkin akan segera muncul kecelakaan-kecelakaan industri tambanglainnya yang lebih mematikan daripada kecelakaan industri tambang Lapindo diSidoarjo. Semoga kita semua mau belajar!