Company Profil PT.Sinergi Visi Utama

13,319 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
13,319
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1,291
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Company Profil PT.Sinergi Visi Utama

  1. 1. Company Profile Head Office:Jl. Nyi Retno Dumilah, Kotagede, Yogyakarta Telp/Fax: (0274) 376683 - 4438000 Website: http://www.sinergivisiutama.com E-mail: svu_tc@yahoo.com Hotline : Edy (0813.2845.8820) Fauzan (0812.2720.0598 / 0815.791.5417) Irham (0812.2710.7667 / 081.727.3844) 2012
  2. 2. Kata Pengantar PT. SINERGI VISI UTAMA adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa konsultansi Dr. Achmad Nurmandi, M.Sc dan penyelenggara pelatihan/training. Berdiri berdasarkan Akta Notaris Nina Karlin, SH No. 01 Tanggal 3 Juli 2003 disahkan dengan SKEP MENKEH dan HAM RI Nomor: C-23431 HT.01.01 Tahun 2003 serta terdaftar sebagai anggota INKINDO (Ikatan Konsultan Indonesia) Nomor 12489/P/0143.DIY, dengan klasifikasi lapangan usaha Kecil (K), dan anggota KADIN dengan Nomor Keanggotaan: 20403-080066. Sementara PT. SINERGI CONSULTANT baru berdiri pada tahun 2008 berdasarkan Akta Notaris Nina Karlin, SH No. 11 Tanggal 16 April 2008 disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-48888.AH.01.01 Tahun 2008, dengan klasifikasi lapangan usaha Menengah (M). Untuk penyelenggara pelatihan/training, menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mulai tahun 2009 ditangani oleh Lembaga Pengembangan Sumber Daya Manusia“ SINERGI Training Center, yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik, Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia dengan diterbitkannya SKT Nomor: 133/D.III.3/VI/2009. Semua perusahaan dan lembaga tersebut bernaung di bawah Sinergi Consulting Group. Sinergi Consulting Group terus melakukan berbagai inovasi guna membantu terwujudnya good governance di Indonesia baik di skala lokal maupun skala nasional melalui berbagai kegiatan sebagai penyedia jasa konsultansi non konstruksi dan jasa konsultansi konstruksi serta aktif menyelenggarakan kegiatan pelatihan/training, MICE, yang dilaksanakan baik di Jogjakarta maupun di kota besar lainnya di Indonesia sesuai dengan permintaan. Dengan mengedepankan prinsip partnership dan kemitraan serta didukung oleh para praktisi pilihan dari Pemerintah Provinsi DIY, Pemkab. Sleman, Pemkot Yogyakarta, Pemkab Bantul, Pemkab. Gunungkidul, Pemkab. Kulonprogo, kalangan swasta serta akademisi pilihan berasal dari universitas terkemuka di Indonesia (UGM, UI, UNDIP, UNPAD, UNS, UNAIR, UNY, UII, UMY) sebagai tenaga ahli yang berkualifikasi profesional dan berpengalaman di bidangnya; Sinergi Consulting Group siap untuk bekerjasama dengan Lembaga Departemen/Non Departemen Republik Indonesia, Pemerintah Daerah, dan BUMN/D dan Swasta. Sebagai Knowledge and Intelligent Company yang telah banyak bekerjasama dengan instansi pada pemerintah pusat, pemerintah daerah serta perusahaan swasta sudah menjadi kewajiban kami untuk berbagi ilmu dan pengalaman bagi instansi di pemerintah pusat, Profile pemerintah daerah, dan swasta yang belum sempat bekerjasama dengan kami. Lahir di Belinyu Bangka, Tanggal 30 November 1963. Demikian harapan kami, semoga kerjasama ini dapat terlaksana dengan baik. Menyelesaikan pendidikan SD sampai SMA di kota tersebut. Melanjutkan program sarjana di Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fisipol UGM, tahun 1989 dan Yogyakarta, April 2012 meneruskan pendidikan master di bidang Urban Development and Environmental Management di Asian Institute of Technology, Bangkok Thailand, tahun 1995. Menyelesaikan pendidikan Doctoral Ilmu Administrasi, Fisip Universitas Indonesia tahun 2008. Dr. Achmad Nurmandi, M.Sc Direktur Utama01 Company Profile Company Profile 02
  3. 3. Pendahuluan Society berperan positif dalam interaksi sosial, ekonomi, dan politik, termasuk mengajak kelompok-kelompok dalam masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi, sosial dan politik. Domain society ini terdiri dari individu dan kelompok (baik yang terorganisir maupun tidak) yang berinteraksi secara sosial, politik dan ekonomi dengan aturan formal maupun tidak formal. Society ini meliputi lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi profesi dan lain-lain. Interaksi ketiga domain tersebut diharapkan dapat mewujudkan hubungan yang sinergis dan konstruktif serta mempunyai karakteristik dan menjunjung tinggi Memasuki abad ke-21 ini kita dihadapkan pada beberapa gejala besar yang nilai-nilai partisipasi, rule of law, transparansi, responsivitas, consensus orientation,merupakan tantangan dan sekaligus sebagai peluang baik pada skala global maupun persamaan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas dan visi strategis. Implementasi daripada skala domestik. Pada skala global ditandai dengan arus globalisasi yang telah good governance ini masih banyak menghadapi kendala; seperti belum siapnya sektormenyebabkan tingkat interdependensi antar negara semakin tinggi. Dari segi ekonomi, publik untuk menerapkan prinsip-prinsip manajemen secara profesional danyang ditandai dengan liberalisasi perdagangan internasional, globalisasi informasi dan akuntabel; belum terimplementasikannya konsep Total Quality Management (TQM)gerakan privatisasi atau swastanisasi telah menimbulkan pemikiran ulang bagaimana dan Manajemen Perubahan (Management of Change) pada sektor swasta, sertamengelola pemerintahan. Dalam bidang politik, semakin diyakininya demokrasi sebagai belum terwujudnya peran LSM yang signifikan dalam turut serta mempengaruhisuatu nilai yang didambakan hampir seluruh manusia di dunia ini. Gelombang kebijakan publik.demokratisasi inilah yang menjadi alat penekan untuk memikirkan kembali pengelolaan Untuk mengatasi kendala tersebut dan untuk mempercepat terwujudnya goodpemerintahan yang akuntabel dan mewujudkan good governance di segala tingkatan, governance baik pada skala nasional maupun lokal dibutuhkan adanya katalisatorbaik pada pemerintahan nasional maupun pemerintahan lokal. Pada skala domestik kita berupa lembaga independen yang mengakomodir berbagai domain. Sinergimemasuki era otonomi daerah. Pada era ini, pemerintah daerah diberi keleluasaan untuk Consulting Group merupakan lembaga yang mempunyai komitmen untukmengatur dan mengelola urusan pemerintahannya sendiri. Untuk memperlancar mewujudkan hal itu. Dengan didukung oleh berbagai komponen masyarakat yangpengelolaan pemerintahan di daerah dibutuhkan kejelasan dalam pengelolaan terdiri dari kalangan praktisi baik sektor publik maupun swasta, tokoh masyarakat,kelembagaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia pendukungnya. serta kalangan akademisi dari berbagai perguruan tinggi terkemuka di Indonesia; Terwujudnya tata pemerintahan yang baik (good governance) tidak lepas dari lembaga ini bermaksud membantu melakukan percepatan bagi upaya terwujudnyaperan institusional ketiga domain, yaitu state (negara atau pemerintahan), private sector good governance dan efektivitas implementasi otonomi daerah serta makin(sektor swasta atau dunia usaha), dan society (masyarakat), yang saling berinteraksi dan berkembang dan majunya sektor swasta untuk dapat menunjang pembangunanmenjalankan fungsinya masing-masing. Institusi pemerintahan berfungsi menciptakan Negara ini.lingkungan politik dan hukum yang kondusif; di dalamnya termasuk lembaga-lembagapolitik dan lembaga-lembaga sektor publik. Sektor swasta menciptakan pekerjaan danpendapatan dengan mendasarkan pada manajemen mutu, meliputi perusahaan-perusahaan swasta yang bergerak baik di sektor formal maupun informal.03 Company Profile Company Profile 04
  4. 4. VISI, MISI & TUJUAN STRUKTUR PERUSAHAAN DIREKTUR UTAMA VISI TENAGA AHLI Menjadi perusahaan konsultan unggul di tingkat nasional dan konsultan internasional pada tahun 2020 MISI DIREKTUR RISET DIREKTUR PELATIHAN Memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan sektor publik, swasta dan masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, pengkajian dan sosialisasi kebijakan, pendampingan/asistensi, DIREKTUR KEUANGAN & PERSONALIA POKJA POKJA PROJECT PROJECT penelitian dan pengembangan, serta pelayanan informasi yang berbasis pada lintas dan POKJA POKJA PELATIHAN I PELATIHAN II multi-disiplin ilmu pengetahuan. PROJECT ADMIN I PROJECT ADMIN II TUJUAN SEKRETARIS 1. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia baik pada sektor publik maupun BENDAHARA PENERIMAAN BENDAHARA PENGELUARAN STAFF swasta agar mampu mengelola program kegiatan secara efektif. 2. Mengembangkan kemampuan kelembagaan, baik organisasi publik maupun swasta, agar responsif terhadap perubahan. KEPALA KANTOR CABANG 3. Meningkatkan pemahaman masyarakat dan swasta melalui sosialisasi kebijakan pemerintah. 4. Meningkatkan pengetahuan masyarakat melalui pelayanan informasi yang akurat. 5. Memberikan masukan kepada sektor publik dan swasta dalam pengambilan kebijakan, baik melalui kegiatan kajian, penelitian, perencanaan maupun asistensi.05 Company Profile Company Profile 06
  5. 5. Klien Pihak-pihak yang telah menjalin kerjasama dengan kami, baik melalui kegiatan Pelatihan / Bimbingan Teknis / Workshop, Asistensi, Penyusunan / Perancangan, Layanan Kami maupun Studi / Kajian sejak tahun 2003 sampai dengan 2011, sebagai berikut : A.Lembaga Donor / Funding: a.1. The World Bank Dengan memberikan pelayanan yang maksimal dan professional serta menciptakan hubungan yang sinergis dengan klien, kami menawarkan B. PEMERINTAH PUSAT kerjasama sebagai penyedia jasa konsultansi non konstruksi dan jasa b.1 Badan Pertanahan Nasional konsultansi konstruksi serta kegiatan pelatihan/training, MICE. b.2 Kementerian Keuangan a.2.1. Badan Kebijakan Fiskal a.2.2. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan b.3 Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan Non Kontruksi a.3.1. Biro Umum Satker b.4 Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) b.5 Sekretariat Kabinet Bidang Keuangan b.6 Sekretariat Negara a.6.1. Biro Kepegawaian b.7 Bapekodya Jakarta Pusat Bidang Pendidikan Kontruksi C. PEMERINTAH DAERAH Bidang Kesehatan C.1 Provinsi c.1.1. Provinsi Banten Bidang Telematika Bidang Perencanaan - Biro Organisasi Setda Provinsi Banten - BKPMD Provinsi Banten Bidang Pengawasan - KPDE dan ARDA Provinsi Banten Bidang Transportasi c.1.2. Provinsi Bengkulu - Biro Organisasi Setda Provinsi Bengkulu Bidang Arsitektur - Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Bengkulu Bidang Manajemen - KP2T Provinsi Bengkulu Bidang Tata Lingkungan c.1.3. Provinsi DIY Bidang Pariwisata - Badan Diklat Provinsi DIY Publishing - Bappeda Provinsi DIY - Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi DIY Jasa Survey - Biro Hukum Setda Provinsi DIY - Biro Organisasi Setda Provinsi DIY Jasa Khusus - Dinas Kesehatan Provinsi DIY - Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi DIY - DPPKA Provinsi DIY c.1.4. Provinsi DKI - Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta - Bagian Naskah Kerjasama Pemerintah DKI Jakarta - Biro Organisasi dan Tata Laksana Setda Provinsi DKI07 Company Profile Company Profile 08
  6. 6. c.1.5. Provinsi Gorontalo - Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua Barat - Bappeda Provinsi Gorontalo c.1.21. Provinsi Papua - Biro Hukum dan Organisasi Setda Provinsi Gorontalo - Biro Hukum Setda Provinsi Papua c.1.6. Provinsi Jawa Barat - Biro Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur Setda Provinsi - Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Barat Papua c.1.7. Provinsi Jawa Tengah - BP3D Provinsi Papua - Bappeda Provinsi Jawa Tengah - Dinas PU Provinsi Papua - Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Tengah c.1.22. Provinsi Riau c.1.8. Provinsi Jawa Timur - Bappeda Provinsi Riau - Biro Penyusunan Program Setda Provinsi Jawa Timur - Biro Administrasi Perekonomian Setda Provinsi Riau c.1.9. Provinsi Kalimantan Barat - Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Barat c.1.21. Provinsi Sulawesi Barat - BKD Provinsi Kalimantan Barat - Dharma Wanita Provinsi Sulawesi Barat c.1.10. Provinsi Kalimantan Tengah - DWP Provinsi Sulawesi Barat - Bappeda Provinsi Kalimantan Tengah c.1.22. Provinsi Sulawesi Selatan - Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah - Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan c.1.11. Provinsi Kalimantan Timur c.1.23. Provinsi Sulawesi Tengah - Biro Hukum Provinsi Kalimantan Timur - Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Tengah - BPID Provinsi Kalimantan Timur - BKD Provinsi Sulawesi Tengah c.1.12. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung c.1.24. Provinsi Sulawesi Tenggara - Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung - Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara c.1.13. Provinsi Lampung - Dinas Kimpraswil Provinsi Sulawesi Tenggara - Bagian Sarana Kesehatan Masyarakat Setda Provinsi Lampung - Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara - Setda Provinsi Lampung - Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sulawesi Tenggara c.1.14. Provinsi Kepulauan Riau - Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Tenggara - Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan - Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Riau C.2 Kabupaten - Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Kepulauan Riau c.2.1. Kabupaten Aceh Barat - Biro Umum Setda Provinsi Kepulauan Riau - Bagian Keuangan Setda Kabupaten Aceh Barat - Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau - Bagian Administrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau - Bappeda Kabupaten Aceh Barat c.1.15. Provinsi Lampung Barat - Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Lingkungan Hidup - Sekretariat DPRD Provinsi Lampung Barat Kabupaten Aceh Barat c.1.16. Provinsi Lampung Timur - Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Aceh Barat - Sekretariat DPRD Provinsi Lampung Timur c.2.2. Kabupaten Aceh Jaya c.1.17. Provinsi Maluku - Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Aceh Jaya - Biro Organisasi Setda Provinsi Maluku c.2.3. Kabupaten Aceh Selatan c.1.18. Provinsi Maluku Utara - Bappeda Kabupaten Aceh Selatan - Bappeda Provinsi Maluku Utara c.2.4. Kabupaten Aceh Singkil - Biro Organisasi Setda Provinsi Maluku Utara - Badan Kesbang dan Linmas Kabupaten Aceh Singkil c.1.19. Provinsi NAD - Bappeda Kabupaten Aceh Singkil - Bappeda Provinsi NAD c.2.5. Kabupaten Aceh Tamiang c.1.20. Provinsi Nusa Tenggara Barat - Bagian Organisasi Setda Kabupaten Aceh Tamiang - Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat - Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang - Biro APP Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat - Sekretariat DPRD Kabupaten Aceh Tamiang - Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat c.2.6. Kabupaten Aceh Utara - Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat - Bappeda Kabupaten Aceh Utara c. 1.21. Provinsi Papua Barat09 Company Profile Company Profile 10
  7. 7. c.2.7. Kabupaten Asmat - Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Bogor - Sekretariat Daerah Kabupaten Asmat - BAWASDA Kabupaten Bogor c.2.8. Kabupaten Balangan - BKD Kabupaten Bogor - Badan LH & Kebersihan Kabupaten Balangan c.2.24. Kabupaten Bombana - Bagian Organisasi Kabupaten Balangan - Bappeda Kabupaten Bombana - Bappeda Kabupaten Balangan c.2.25. Kabupaten Bone c.2.9. Kabupaten Banggai - Bappeda Kabupaten Bone - Bagian Bantuan Hukum Setda Kabupaten Banggai c.2.26. Kabupaten Buleleng c.2.10. Kabupaten Bangka - Bagian Kepegawaian Setda Kabupaten Buleleng - Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bangka - Bappeda Kabupaten Buleleng - BKPP Kabupaten Bangka c.2.27. Kabupaten Buol - BPKD Kabupaten Bangka - Kantor Kecamatan Kabupaten Buol c.2.11. Kabupaten Bangka Barat c.2.28. Kabupaten Cilacap - Bagian Keuangan Setda Kabupaten Bangka Barat - BKD Kabupaten Cilacap - Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Barat c.2.29. Kabupaten Demak c.2.12. Kabupaten Bangka Selatan - Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kabupaten Demak - Tim Penggerak PKK Kabupaten Bangka Selatan - BPKKD Kabupaten Demak c.2.13. Kabupaten Bangkalan - Sekretariat DPRD Kabupaten Demak - Bagian Keuangan Setda Kabupaten Bangkalan c.2.30. Kabupaten Dompu c.2.14. Kabupaten Bandung - Bagian Organisasi Setda Kabupaten Dompu - BPPP Kabupaten Bandung c.2.31. Kabupaten Donggala c.2.15. Kabupaten Bantul - Bagian Organisasi Setda Kabupaten Donggala - Bappeda Kabupaten Bantul - Bappeda Kabupaten Donggala c.2.16. Kabupaten Banyumas - Dinas Kimtawil Kabupaten Donggala c.2.17. Kabupaten Banyuwangi c.2.32. Kabupaten Empat Lawang - Bagian Organisasi Setda Kabupaten Banyuwangi c.2.33. Kabupaten Ende - Bappeda Kabupaten Banyuwangi - Bagian Organisasi Setda Kabupaten Ende c.2.18. Kabupaten Bengkalis - Bappeda Kabupaten Ende - Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bengkalis c.2.34. Kabupaten Fakfak - PKK Kabupaten Bengkalis - Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Fakfak c.2.19. Kabupaten Berau - Bagian Organisasi Setda Kabupaten Fakfak - Bagian Organisasi Setda Kabupaten Berau - Bappeda Kabupaten Fakfak c.2.20. Kabupaten Bintan c.2.35. Kabupaten Gowa - Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bintan - Sekretariat DPRD Kabupaten Gowa - Bappeda Kabupaten Bintan - Subbag Perpustakaan Setda Kabupaten Gowa - BKD Kabupaten Bintan c.2.36. Kabupaten Gunungkidul - BPKD Kabupaten Bintan - Bagian Organisasi Setda Kabupaten Gunungkidul - Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bintan - DPPKAD Kabupaten Gunungkidul - Dinas PU Kabupaten Bintan c.2.37. Kabupaten Hulu Sungai Utara c.2.21. Kabupaten Bireun - Bappeda Kabupaten Hulu Sungai Utara - Bappeda Kabupaten Bireun c.2.38. Kabupaten Indragiri Hilir c.2.22. Kabupaten Blora - Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir - Bagian Organisasi Setda Kabupaten Blora - BPPMPD Kabupaten Indragiri Hilir - Dinas Kominfo Kabupaten Blora c.2.39. Kabupaten Jayapura c.2.23. Kabupaten Bogor - Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura - Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bogor c.2.40. Kabupaten Jembrana - Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bogor - Bappeda Kabupaten Jembrana11 Company Profile Company Profile 12
  8. 8. c.2.41. Kabupaten Jombang c.2.50. Kabupaten Kolaka - Bagian Organisasi Setda Kabupaten Jombang - Bappeda Kabupaten Kolaka - Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Jombang c.2.51. Kabupaten Konawe Selatan c.2.42. Kabupaten Karawang - Bagian Organisasi Setda Kabupaten Konawe Selatan - Bagian Organisasi Setda Kabupaten Karawang c.2.52. Kabupaten Konawe Utara c.2.43. Kabupaten Kapuas - Inspektorat Kabupaten Konawe Utara - Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kapuas c.2.53. Kabupaten Kotawaringin Barat c.2.44. Kabupaten Karimun - Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kotawaringin Barat - Bappeda Kabupaten Karimun c.2.54. Kabupaten Kotawaringin Timur - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Promosi dan Penanaman Modal - Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur Kabupaten Karimun - Dinas Tibkesbanglinmas Kabupaten Kotawaringin Timur - Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun - Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur - Sekretariat DPRD Kabupaten Karimun c.2.55. Kabupaten Kubu Raya c.2.45. Kabupaten Katingan - DPPKAD Kabupaten Kubu Raya - Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Katingan c.2.56. Kabupaten Kulon Progo - Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat - Bappeda Kabupaten Kulon Progo - Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan - Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kulon Progo - Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten c.2.57. Kabupaten Kupang Katingan - Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kupang - Badan Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana - Bagian Perlengkapan Setda Kabupaten Kupang Kabupaten Katingan c.2.58. Kabupaten Kutai Barat - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Katingan - Bagian Sosial Ekonomi Setda Kabupaten Kutai Barat - Dharma Wanita Kabupaten Katingan - Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kabupaten Kutai - Dinas Kehutanan Kabupaten Katingan Barat - Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Katingan - Bappeda Kabupaten Kutai Barat -Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan c.2.59. Kabupaten Kutai Timur - Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Katingan - Badan SIMPEKAB Kabupaten Kutai Timur - Dinas Pemuda Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten - BKD Kabupaten Kutai Timur Katingan c.2.60. Kabupaten Kutai Kartanegara - Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten - Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kutai Kartanegara Katingan - BPKD Kabupaten Kutai Kartanegara - Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan - Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara - Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten - Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Katingan - Kantor Satpol PP Kabupaten Kutai Kartanegara - Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Katingan - Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara - Dinas Pertanian Kabupaten Katingan c.2.61. Kabupaten Labuhan Batu - Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Katingan - Bappeda Kabupaten Labuhan Batu - Satu Pintu - BPKD Kabupaten Labuhan Batu - Sekretariat DPRD Kabupaten Katingan - Dinas Kimprasda Kabupaten Labuhan Batu c.2.46. Kabupaten Kaur - Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhan Batu c.2.47. Kabupaten Kebumen - Setda Kabupaten Labuhan Batu - Dinas PU Kabupaten Kebumen c.2.62. Kabupaten Lamongan c.2.48. Kabupaten Kendal - Bagian Organisasi Setda Kabupaten Lamongan - Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal c.2.63. Kabupaten Lampung c.2.49. Kabupaten Keerom - Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung - Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kabupaten Keerom c.2.64. Kabupaten Lampung Selatan - PKK Kabupaten Keerom - Bappeda Kabupaten Lampung Selatan c.2.65. Kabupaten Lampung Timur - Setda Kabupaten Lampung Timur13 Company Profile Company Profile 14
  9. 9. c.2.66. Kabupaten Lampung Utara - Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kabupaten Mimika - Bappeda Kabupaten Lampung Utara - Kantor Pemberdayaan Perempuan dan KB Kabupaten Mimika c.2.67. Kabupaten Langkat c.2.84. Kabupaten Morowali c.2.68. Kabupaten Lembata - Bappeda Kabupaten Morowali - Bagian Keuangan Setda Kabupaten Lembata - Dinas Permukiman dan Penataan Wilayah Kabupaten Morowali c.2.69. Kabupaten Lingga c.2.85. Kabupaten Muara Enim - Bappeda dan Penanaman Modal Kabupaten Lingga - Dinas Cipta Karya Kabupaten Muara Enim c.2.70. Kabupaten Lombok Tengah c.2.86. Kabupaten Muko Muko - Bagian Keuangan Setda Kabupaten Lombok Tengah - Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kabupaten Muko Muko - Bagian Organisasi Setda Kabupaten Lombok Tengah c.2.87. Kabupaten Murung Raya - Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah - Bappeda Kabupaten Murung Raya c.2.71. Kabupaten Malang c.2.88. Kabupaten Musi Banyuasin - Bappeda Kabupaten Malang - Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Musi Banyuasin c.2.72. Kabupaten Maluku Barat Daya c.2.89. Kabupaten Musi Rawas - Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kabupaten Maluku Barat Daya - Bagian Organisasi Kabupaten Musi Rawas - Bagian Organisasi Setda Kabupaten Maluku Barat Daya - Bappeda Kabupaten Musi Rawas c.2.73. Kabupaten Maluku Tenggara c.2.90. Kabupaten Nabire - Bagian Organisasi Setda Kabupaten Maluku Tenggara - Kantor PDE Kabupaten Nabire c.2.74. Kabupaten Maluku Tenggara Barat c.2.91. Kabupaten Natuna - Bagian Organisasi Setda Kabupaten Maluku Tenggara Barat - Bappeda Kabupaten Natuna - Bappeda Kabupaten Maluku Tenggara Barat - Inspektorat Kabupaten Natuna - BKD Kabupaten Maluku Tenggara Barat - Setda Kabupaten Natuna c.2.75. Kabupaten Mamasa c.2.92. Kabupaten Nganjuk - Bappeda Kabupaten Mamasa - Bappeda Kabupaten Nganjuk c.2.76. Kabupaten Mamuju Utara c.2.93. Kabupaten Ngawi - Badan PMD Kabupaten Mamuju Utara - Bappeda Kabupaten Ngawi - Bagian Organisasi Setda Kabupaten Mamuju Utara c.2.94. Kabupaten Ogan Komering Ilir - Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Mamuju Utara - Sekretariat DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir - Dinas Kehutanan Kabupaten Mamuju Utara c.2.95. Kabupaten Pakpak Barat - Dinas Koperindag Kabupaten Mamuju Utara - TP PKK Kabupaten Pakpak Barat - Dinas Pendidikan Kabupaten Mamuju Utara c.2.96. Kabupaten Pandeglang - Dinas Pertanian Kabupaten Mamuju Utara - Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kabupaten Pandeglang - Dinas PU Kabupaten Mamuju Utara c.2.97. Kabupaten Paniai - Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mamuju Utara - Sekretariat Daerah Kabupaten Paniai c.2.77. Kabupaten Mandailing Natal c.2.98.Kabupaten Parigi Moutong - Bagian Organisasi Setda Kabupaten Mandailing Natal - Bagian Keuangan Setda Kabupaten Parigi Moutong c.2.78. Kabupaten Manokwari - Bappeda Kabupaten Parigi Moutong - Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Manokwari - BPKKD Kabupaten Parigi Moutong c.2.79. Kabupaten Mappi - Dharma Wanita Kabupaten Parigi Moutong - Dinas Pertanian Kabupaten Mappi - Inspektorat Kabupaten Parigi Moutong - PKK Kabupaten Mappi - PKK Pokja IV Kabupaten Parigi Moutong c.2.80. Kabupaten Memberamo Tengah - Sekretariat DPRD Kabupaten Parigi Moutong c.2.81. Kabupaten Meranti c.2.99. Kabupaten Pasaman c.2.82. Kabupaten Merauke - Dinas Kimpraswil Kabupaten Pasaman - Bagian Keuangan Setda Kabupaten Merauke - Kantor Pertambangan dan Lingkungan Hidup Kabupaten - Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Merauke Pasaman c.2.83. Kabupaten Mimika - Sekretariat DPRD Kabupaten Pasaman15 Company Profile Company Profile 16
  10. 10. c.2.100. Kabupaten Paser c.2.119. Kabupaten Semarang - DPRD Kabupaten Paser - Bagian Hukum Setda Kabupaten Semarang c.2.101. Kabupaten Pasir c.2.120. Kabupaten Serang - Bagian Organisasi Setda Kabupaten Pasir - Bappeda Kabupaten Serang - Bagian Tata Praja TU Setda Kabupaten Pasir c.2.121. Kabupaten Seruyan - Sekretariat DPRD Kabupaten Pasir - Bagian Keuangan Setda Kabupaten Seruyan c.2.102. Kabupaten Pasuruan - Bagian Organisasi Setda Kabupaten Seruyan - Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pasuruan - Bappeda Kabupaten Seruyan - Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan c.2.122. Kabupaten Siak - Dinas Infokom Kabupaten Pasuruan - Bappeda Kabupaten Siak c.2.103. Kabupaten Pegunungan Bintang c.2.123. Kabupaten Sidoarjo - Bagian Anggaran Setda Kabupaten Pegunungan Bintang - Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo c.2.104. Kabupaten Pelalawan c.2.124. Kabupaten Sikka - BKD Kabupaten Pelalawan - Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka c.2.105. Kabupaten Penajam Paser Utara - Kantor Kebersihan Kabupaten Sikka - Bagian Organisasi Setda Kabupaten Penajam Paser Utara c.2.125. Kabupaten Simeulue - Bappeda Kabupaten Penajam Paser Utara - Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Simeulue c.2.106. Kabupaten Pesisir Selatan c.2.126. Kabupaten Sinjai - Dinas Kimpraswil Kabupaten Pesisir Selatan - Bagian Organisasi Setda Kabupaten Sinjai c.2.107. Kabupaten Polewalimamasa - Kantor Pengelolaan Data dan Informasi Kabupaten Sinjai - Dinas Kimpraswil Kabupaten Polewalimamasa c.2.127. Kabupaten Situbondo c.2.108. Kabupaten Pulang Pisau - Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo - Bagian Keuangan Setda Kabupaten Pulang Pisau c.2.128. Kabupaten Sleman c.2.109. Kabupaten Purworejo - Bappeda Kabupaten Sleman - Bagian Organisasi Setda Kabupaten Purworejo c.2.129. Kabupaten Soppeng - Bappeda Kabupaten Purworejo - Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Soppeng c.2.110. Kabupaten Rantau Prapat c.2.130. Kabupaten Subang - Setda Kabupaten Rantau Prapat - Bappeda Kabupaten Subang c.2.111. Kabupaten Rembang - Dinas Kesehatan Kabupaten Subang - Bappeda Kabupaten Rembang c.2.131. Kabupaten Sukabumi c.2.112. Kabupaten Rokan Hilir - Bagian Keuangan Setda Kabupaten Banyuwangi - Bappeda Kabupaten Rokan Hilir - Bappeda Kabupaten Sukabumi - Disnakertrans Kabupaten Rokan Hilir - BPKAD Kabupaten Sukabumi c.2.113. Kabupaten Ruteng c.2.132. Kabupaten Sukamara - Bapedalda Kabupaten Ruteng - Bagian Organisasi Setda Kabupaten Sukamara c.2.114. Kabupaten Sabu Raijua - Bappeda Kabupaten Sukamara - BPMPPKB & PEMDES Kabupaten Sabu Raijua - Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten c.2.115. Kabupaten Sambas Sukamara - Bagian Perlengkapan Setda Kabupaten Sambas - Inspektorat Kabupaten Sukamara - BKD Kabupaten Sambas c.2.133. Kabupaten Sumba Timur c.2.116. Kabupaten Sampang - Bagian Pengelolaan Data Elektronik Setda Kabupaten Sumba - Bagian Organisasi Setda Kabupaten Sampang Timur c.2.117. Kabupaten Sanggau c.2.134. Kabupaten Sumbawa Barat - Dinas Pertanian Kabupaten Sanggau - Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten c.2.118. Kabupaten Sarmi Sumbawa Barat - Sekretariat Daerah Kabupaten Sarmi c.2.135. Kabupaten Sumedang - Bagian Organisasi Setda Kabupaten Sumedang17 Company Profile Company Profile 18
  11. 11. c.2.136. Kabupaten Supiori c.3.5. Kota Bandung - Sekretariat Daerah Kabupaten Supiori - Bagian Hukum Setda Kota Bandung c.2.137. Kabupaten Tanah Datar - KPMD Kota Bandung - Bagian Organisasi Setda Kabupaten Tanah Datar - Sekretariat DPRD Kota Bandung c.2.138. Kabupaten Tanjung Jabung Barat c.3.6. Kota Bekasi - TP PKK Kabupaten Tanjung Jabung Barat - Bagian Organisasi Setda Kota Bekasi c.2.139. Kabupaten Tegal - Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bekasi - Bagian Organisasi Setda Kabupaten Tegal c.3.7. Kota Bengkulu - Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal - Bappeda Kota Bengkulu - Bagian Pemberdayaan Aparatur Setda Kabupaten Tegal c.3.8. Kota Bontang - Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal - Bagian Organisasi Setda Kota Bontang c.2.140. Kabupaten Teluk Wondama - Sekretariat DPRD Kota Bontang - Bappeda Kabupaten Teluk Wondama c.3.9. Kota Cilegon c.2.141. Kabupaten Timor Tengah - Bagian Organisasi Setda Kota Cilegon - Bappeda Kabupaten Timor Tengah - Sekretariat DPRD Kota Cilegon c.2.142. Kabupaten Timor Tengah Selatan c.3.10 Kota Gorontalo - BKD Kabupaten Timor Tengah Utara - Bagian Organisasi Setda Kota Gorontalo c.2.143. Kabupaten Timor Tengah Utara - BPKD Kota Gorontalo - Bappeda Kabupaten Timor Tengah Utara - Dinas Pertanian Kota Gorontalo c.2.144. Kabupaten Trenggalek c.3.11. Kota Jambi - Bagian Organisasi Kabupaten Trenggalek - Bappeda Kota Jambi - KPPM Kabupaten Trenggalek - Sekretariat Daerah Kota Jambi c.2.145. Kabupaten Tuban c.3.12. Kota Jayapura - Bagian Organisasi Setda Kabupaten Tuban - Bagian Organisasi Setda Kota Jayapura - Dinas Pertanian Kabupaten Tuban c.3.13. Kota Kendari c.2.146. Kabupaten Way Kanan - Bawasda Kota Kendari - Setda Kabupaten Way Kanan c.3.14. Kota Kupang c.2.147. Kabupaten Wonogiri - Dinas Kesehatan Kota Kupang - BKD Kabupaten Wonogiri c.3.15. Kabupaten Lebong c.2.148. Kabupaten Wonosobo - Dinas Kesehatan Kabupaten Lebong - Bappeda Kabupaten Wonosobo c.3.16. Kota Lhokseumawe - BPKD Kabupaten Wonosobo - Dharma Wanita Kota Lhokseumawe c.2.149. Kabupaten Yahukimo c.3.17. Kota Madiun - Setda Kabupaten Yahukimo - Bagian Organisasi Setda Kota Madiun c.2.150. Kabupaten Yapen Waropen - Dinas PU Kota Madiun - Bappeda Kabupaten Yapen Waropen - Kantor Perpustakaan Kota Madiun - Dinas Kesehatan Kabupaten Yapen Waropen c.3.18. Kota Magelang - Bagian Organisasi Setda Kota MagelangC.3 Kota c.3.19. Kota Mataram c.3.1. Kota Ambon - Bagian Organisasi Setda Kota Mataram - Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Lingkungan Kota Ambon c.3.20. Kota Mojokerto c.3.2. Kota Balikpapan - TP PKK Kota Mojokerto - Kantor Kesbanglinmas Kota Balikpapan c.3.21. Kota Padang Panjang c.3.3. Kota Banda Aceh - Tim Penggerak PKK Kota Padang Panjang - Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Banda Aceh c.3.22. Kota Padangsidimpuan c.3.4. Kota Bandar Lampung - Bagian Organisasi Setda Kota Padangsidimpuan - Bawasda Kota Bandar Lampung - Dinas Pertanian Kota Padangsidimpuan19 Company Profile Company Profile 20
  12. 12. c.3.23. Kota Pagaralam - Bagian Perekonomian, Pengembangan Pendapatan Asli Daerah - Setda Kota Pagaralam dan Kerjasama Kota Yogyakarta c.3.24. Kota Palangkaraya - Bappeda Kota Yogyakarta - Dinas Pekerjaan Umum Kota Palangkaraya - Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta - Dinas Pendidikan Nasional Kota Palangkaraya - Dinas Perindagkoptan Kota Yogyakarta c.3.25. Kota Palembang - Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta - KPPT Kota Palembang - DPDPK Kota Yogyakarta c.3.26. Kota Palu - Bagian Organisasi Setda Kota Palu D. DPRD - Bappeda Kota Palu - Kantor Pengolahan Data Elektronik Kota Palu d.1. DPRD Kabupaten Aceh Barat c.3.27. Kota Pekanbaru d.2. DPRD Kabupaten Aceh Timur - Bagian Organisasi Setda Kota Pekanbaru d.3. DPRD Kabupaten Agam - Bappeda Kota Pekanbaru d.4. DPRD Kabupaten Badung c.3.28. Kota Pematang Siantar d.5. DPRD Kabupaten Bangkalan - Bappeda Kota Pematang Siantar d.6. DPRD Kabupaten Balangan c.3.29. Kota Pontianak d.7. DPRD Kabupaten Bantul - Bagian Ekonomi Setda Kota Pontianak d.8. DPRD Kabupaten Bengkayang - Bagian Keuangan Setda Kota Pontianak d.9. DPRD Kabupaten Berau - Bagian Organisasi Setda Kota Pontianak d.10. DPRD Kabupaten Biak Numfor c.3.30. Kota Sabang d.11. DPRD Kabupaten Gunungkidul - Sekretariat Daerah Kota Sabang d.12. DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan c.3.31. Kota Semarang d.13. DPRD Kabupaten Indragiri Hulu - Bagian Organisasi Setda Kota Semarang d.14. DPRD Kabupaten Jeneponto - BKD Kota Semarang d.15. DPRD Kabupaten Jepara - DPKD Kota Semarang d.16. DPRD Kabupaten Karanganyar - Staf Ahli Walikota Pemerintah Kota Semarang d.17. DPRD Kabupaten Katingan c.3.32. Kota Solok d.18. DPRD Kabupaten Kaur - Dinas Kesehatan Kota Solok d.19. DPRD Kabupaten Kolaka c.3.33. Kota Sorong d.20. DPRD Kabupaten Kota Baru - Dinas Pariwisata Kota Sorong d.21. DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara c.3.34. Kota Tanjungpinang d.22. DPRD Kabupaten Labuhan Batu - Bappeda dan Penanaman Modal Kota Tanjungpinang d.23. DPRD Kabupaten Lampung Timur - Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang d.24. DPRD Kabupaten Lingga c.3.35. Kota Tarakan d.25. DPRD Kabupaten Lombok Timur - Bappeda Kota Tarakan d.26. DPRD Kabupaten Majene c.3.36. Kota Tegal d.27. DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat - Bappeda Kota Tegal d.28. DPRD Kabupaten Mamuju Utara - Kantor Informasi dan Humas Kota Tegal d.29. DPRD Kabupaten Murung Raya c.3.37. Kota Tidore d.30. DPRD Kabupaten Ngada - Bagian Keuangan Setda Kota Tidore d.31. DPRD Kabupaten Nganjuk - Bagian Organisasi Setda Kota Tidore d.32. DPRD Kabupaten Nias Selatan c.3.38. Kota Tual d.33. DPRD Kabupaten Nunukan - Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kota Tual d.34. DPRD Kabupaten Ogan Ilir - PKK Kota Tual d.35. DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu c.3.39. Kota Yogyakarta d.36. DPRD Kabupaten Pacitan - Bagian Pengendalian Pembangunan Kota Yogyakarta d.37. DPRD Kabupaten Pakpak Barat21 Company Profile Company Profile 22
  13. 13. d.38. DPRD Kabupaten Paser e.1.19. BPR Segara Anak Kencana, NTB d.39. DPRD Kabupaten Pegunungan Bintang e.1.20. BPR Sisi Bahari Dana, Tangerang d.40. DPRD Kabupaten Pemalang e.1.21. BPR Subang d.41. DPRD Kabupaten Pontianak e.1.22. BPR Sukowono Artha Jaya Jember d.42. DPRD Kabupaten Poso e.1.23. BPR Sumber Artha Rahayu, Bekasi d.43. DPRD Kabupaten Purwakarta e.1.24. BPR Universal Karya Mandiri Lembang d.44. DPRD Kabupaten Rejang Lebong e.1.25. BPR Werdhi Sedana, Bali d.45. DPRD Kabupaten Sambas d.46. DPRD Kabupaten Sarmi E.2. Koperasi d.47. DPRD Kabupaten Semarang e.2.1. Koperasi Abadi Jaya, Cibinong d.48. DPRD Kabupaten Sikka e.2.2. Koperasi Langgeng Joyo Artho. Yogyakarta d.49. DPRD Kabupaten Sukabumi e.2.3. Koperasi Lestari Jaya d.50. DPRD Kabupaten Sukamara d.51. DPRD Kabupaten Tabalong E.3. PDAM d.52. DPRD Kabupaten Wakatobi e.3.1. PDAM Kabupaten Badung d.53. DPRD Kota Banda Aceh e.3.2. PDAM Kabupaten Cilacap d.54. DPRD Kota Banjarmasin e.3.3. PDAM Kabupaten Kendal d.55. DPRD Kota Bogor e.3.4. PDAM Kabupaten Kolaka d.56. DPRD Kota Depok e.3.5. PDAM Kupang d.57. DPRD Kota Makasar e.3.6. PDAM Kota Palangkaraya d.58. DPRD Kota Pagar Alam e.3.7. PDAM Kota Pontianak d.59. DPRD Kota Pekanbaru e.3.8. PDAM Kota Samarinda d.60. DPRD Kota Surakarta e.3.9. PDAM Kota Semarang d.61. DPRD Provinsi Riau e.3.10. PDAM Kota Surabaya d.62. DPRD Provinsi Sumatera Selatan e.3.11. PDAM Tirta Uli, Pematang SiantarE. BUMN/D/S E.4. Perusahaan Daerah (PD) e.4.1. PD. BKK Ayah, KebumenE.1. BPR e.4.2. PD. BPR Bank Pasar, Cirebon e.1.1. BPR Agrimakmur Lestari, Mamuju Utara e.4.3. PD. BPR BKK Alian, Kebumen e.1.2. BPR Artha Karya Sejahtera, Bogor e.4.4. PD. BPR BKK Ambal, Kebumen e.1.3. BPR Bank Daerah Lamongan e.4.5. PD. BPR BKK Buayan, Kebumen e.1.4. BPR Bank Pasar Kota Bandar Lampung e.4.6. PD. BPR BKK Karanggayam, Kebumen e.1.5. BPR Bank Samawa Kencana, NTB e.4.7. PD. BPR BKK, Kebumen e.1.6. BPR BKK Adi Mulyo Kebumen e.4.8. PD. BPR BKK Kuwarasan, Kebumen e.1.7. BPR BKK Karanganyar, Kebumen e.4.9. PD. BPR BKK Kutowinangun, Kebumen e.1.8. BPR BKK Kebumen, Kebumen e.4.10. PD. BPR BKK Pejagoan, Kebumen e.1.9. BPR BKK Kutowinangun, Kebumen e.4.11. PD. BPR BKK Prembun, Kebumen e.1.10. BPR BKK Mirit, Kebumen e.4.12. PD. BPR BKK Purang, Kebumen e.1.11. BPR BKK Petanahan, Kebumen e.4.13. PD. BPR BKK Puring, Kebumen e.1.12. BPR BKK Rowokele, Kebumen e.4.14. PD. BPR BKK Sadang, Kebumen e.1.13. BPR Dana Nusantara, Batam e.4.15. PD. BPR BKK Sempor, Kebumen e.1.14. BPR Kota Samarinda e.4.16. PD. BPR BKK Sruweng, Kebumen e.1.15. BPR Lingga Sejahtera, Pangkalanbun e.4.17. PD. BPR BKPD Pangandaran e.1.16. BPR LKP Kopang, Lombok Tengah e.4.18. PD. BPR Gemilang, Indragiri Hilir e.1.17. BPR Mega Zanur, Gorontalo e.4.19. PD. BPR Indra Arta Rengat, Riau e.1.18. BPR Mutiara Pesisir e.4.20. PD. Irian Bhakti, Jayapura23 Company Profile Company Profile 24
  14. 14. e.4.21. PD. BPR BUMN, Kebumen e.6.11. RS Nirmala Suri, Sukoharjoe.4.22. PD. BPR Kota samarinda e.6.12. RS Pupuk Kaltim, Bontange.4.23. PD. BPR Kota Kediri e.6.13. RS Restu Ibu, Balikpapane.4.24. PD. BPR LKP Mantang e.6.14. RS Telogorejo Semarange.4.25. PD. BPR LKP Mujur e.6.15. RS Wijaya Kusuma Kuningane.4.26. PD. BPR Pringgarata, Lombok e.6.16. RSI Jeparae.4.27. PD. BPR Purwa Arta, Grobogan e.6.17. RSI Sultan Agung, Semarange.4.28. PD. BPR Sukabumi e.6.18. RSIA Karunia Bunda e.6.19. RSU Bakti Timah BangkaE.5. PT e.6.20. RSU dr. Soetomo, Surabayae.5.1 PD. PAL Jaya, Jakarta e.6.21. RSU Haji Makasar RSU Haji Makasare.5.2. PT. BPR Ady Group, Banyuwangi e.6.22. RSU Tidar Magelange.5.3. PT. BPR Aneka Dana, Gresik e.6.23. RSUD Ambarawae.5.4. PT. BPR Artha Karya Perdana Samarinda e.6.24. RSUD Arifin Achmad, Riaue.5.5. PT. BPR Banda Raya Batam e.6.25. RSUD dr. M. Yunus Bengkulue.5.6. PT. BPR Bina Usaha Dana Larantuka e.6.26. RSUD dr. M.Haulussy Ambone.5.7. PT. BPR Bumi Asih, Subang e.6.27. RSUD Jombange.5.8. PT. BPR Danagung Sakti , Klaten e.6.28. RSUD Kabupaten Blitare.5.9. PT. BPR Harau, Sumatera Barat e.6.29. RSUD Kanjuruhan Kepanjen Kabupaten Malange.5.10. PT. BPR Langgeng Sewu Arta, Bandar Lampung e.6.30. RSUD Kota Semarange.5.11. PT. BPR Nusumma Utama, Blora e.6.31. RSUD Prof. Dr.W.Z. Johannes Kupange.5.12. PT. BPR Pariangan, Sumatera Barat e.6.32. RSUD Labuang Baji, Makasare.5.13. PT. BPR Pura Persada Pamekasan e.6.33. RSUD Saras Husada-Purworejoe.5.14. PT. BPR Suliki Gunung Mas, Sumatera Barat e.6.34. RSUD Tamiang Layang, Barito Timure.5.15. PT. BPR Supra Arta Persada, Sukabumi e.6.35. RSUD Jayapurae.5.16. PT. BPR Surya Arta Guna Mandiri, Kedirie.5.17. PT. BPR Universal Karya Mandiri, Cibinong F. Perguruan Tinggie.5.18. PT. Krakatau IT, Cilegon f.1. ABFI Institute Perbanas Jakartae.5.19. PT. Nusumma Utama, Jakarta f.2. IKIP PGRI Semarange.5.20. PT. Pembangunan Jaya Ancol, Jakarta f.3. Institut Teknologi Adhitama Surabayae.5.21. PT. Perkebunan Nusantara VII f.4. Sekolah Tinggi Hukum Bandunge.5.22. PT. Petro Graha Medika, Gresik f.5. Sekolah Tinggi Manajemen Transportasi Trisaktie.5.23. PT Pos Indonesia,Semarang f.6. Sekolah Tinggi Pariwisata Sahid Jakartae.5.24. PT. Sarana Multi Daya, Jakarta f.7 STIE Muhammadiyah Beraue.5.25. Surfaid Internasional Kepulauan Mentawai f.8. STIE Muhammadiyah Pekalongan f.9. STIE Panca Bhakti PaluE.6. RSUD f.10. STIE Perbanas Surabayae.6.1. BIMC Hospital f.11. STIH Kotawaringin Pangkalan Bune.6.2. BRSUD Kabupaten Sampang f.12. STIH Manokwarie.6.3. RS Daerah Mardi Waluyo Kabupaten Blitar f.13. STIMIK Perbanas Jakartae.6.4. RS Dharmais, Jakarta f.14. STISIPOL PB Palue.6.5. RS Dirgahayu, Samarinda f.15. STMIK Widya Cipta Dharma Samarindae.6.6. RS Islam Muh. Kendal f.16. Unika Sogiyapranata Semarange.6.7. RS Jiwa Samarinda f.17. Unika Widya Mandira Kupange.6.8. RS Kusta Sitanala f.18. Universitas Airlangga Surabayae.6.9. RS Wijaya Kusuma Kuningan f.19. Universitas Asahane.6.10. RS Muhammadiyah Lamongan f.20. Universitas Gorontalo25 Company Profile Company Profile 26
  15. 15. f.21. Universitas Haluoleo Kendarif.22. Universitas Indonusa Esa Unggulf.23. Universitas Islam Bandungf.24. Universitas Islam Indonesia TEMA PELATIHAN/BIMTEK/WORKSHOPf.25. Universitas Jenderal Sudirman Purwokertof.26. Universitas Lakidende Kendari Tema - tema Pelatihan / Bimtek / Workshop yang pernah kamif.27. Universitas Malikussaleh laksanakan antara lain sebagai berikut : MANAJEMENf.28. Universitas Muhammadiyah Gresikf.29.f.30. Universitas Muhammadiyah Magelang Universitas Muhammadiyah Yogyakarta TEMA PELATIHAN/BIMTEK/WORKSHOP UNTUK DPRDf.31. Universitas Nusa Cendana Kupang 1. Pelatihan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan (Legal drafting);f.32. Universitas Paramadina Jakarta 2. Bimbingan Teknis Capacity Building Untuk Meningkatkan Profesionalisme Pimpinan Dan Anggotaf.33. Universitas Pendidikan Nasional Denpasar DPRD;f.34. Universitas PGRI Palembang 3. Pelatihan Teknik Evaluasi Produk Hukum Daerah;f.35. Universitas Setia Budi Surakarta 4. Pelatihan Teknik Persidangan yang Efektif Bagi Sekretariat DPRD;f.36. Universitas Sintuwu Maroso Posof.37. Universitas Sriwijaya 5. Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Kerja DPRD;f.38. Universitas Taruma Negara Jakarta 6. Pelatihan Persiapan Diri Menghadapi Purna Tugas Anggota Dewan Bagi Pimpinan Dan Anggotaf.39. Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda DPRD;f.40. Universitas Widya Mataram Yogyakarta 7. Pelatihan Optimalisasi Fungsi-Fungsi Dewan Dalam Rangka mewujudkan Lembaga Legislatif yangf.41. Universitas Wiralodra Indramayu Representatif dan Akuntabel;f.42. UNMA Banten 8. Workshop Peningkatan Peran DPRD melalui Bidang Pemerintahan dalam Pengelolaan Tataf.43. Yayasan Pendidikan TDW (Dharma Wacana) Pemerintahan Daerah yang Baik 9. Workshop peningkatan peran DPRD Bidang Pembangunan dalam pelaksanaan pembangunan daerah sesuai dengan prioritas pembangunan nasioanal 10. Workshop peningkatan peran DPRD Bidang Kesejahteraan Rakyat dalam Pembaharuan Manajemen Pelayanan Publik daerah 11. Workshop Pengkajian Paket Undang - Undang Pemilu 12. Workshop Strategi Pemenangan Pemilu 13. Workshop Optimalisasi Fungsi-Fungsi Pokok Anggota DPRD Dalam Rangka Peningkatan Profesionalisme Pimpinan dan Anggota DPRD 14. Workshop Optimalisasi DPRD Bidang Perekonomian dalam Peningkatan Perencanaan Dan Kebijakan Pengembangan Pengelolaan Potensi Daerah Guna Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat 15. Workshop Kecerdasan Emosional dan Spiritual (ESQ), Mind Setting dan Life Excellent Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD 16. Workshop Capacity Building Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 17. Bimbingan Teknis Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Bagi Pimpinan Dan Anggota DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota 18. Bimbingan Teknis Teknik Analisis dan Pencermatan Rancangan Perda APBD dan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Dalam Peningkatan Fungsi Pengawasan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. OKI 19. Bimbingan Teknis Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Penguatan Peran, Dan Fungsi Anggota DPRD Sumatera Selatan Dalam Pelaksanaan Mekanisme LKPJ dan LPPD” 20. Optimalisasi Fungsi Anggaran Dan Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD27 Company Profile Company Profile 28
  16. 16. 21. Penguatan Alat-alat Kelengkapan DPRD dalam Melaksanakan Tugas, Peran, dan Fungsi Badan Musyawarah, Badan Legislasi Daerah, Badan Anggaran, dan Badan Kehormatan Sesuai dengan TEMA PELATIHAN/BIMTEK/WORKSHOP tugas Legislasi, Anggaran, Pengawasan dan Penyaluran Aspirasi Masyarakat 22. Outbound Training Mekanisme Efektif dalam Meningkatkan Profesionalisme dan Efektifitas Kerja PEMDA Organisasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota MANAJEMEN 1. Bimbingan Teknis Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural dan KEUANGAN Fungsional; 2. Bimbingan Teknis Pelaksanaan Evaluasi Jabatan; 1. Bimbingan Teknis Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 3. Bimbingan Teknis Penyusunan Analisis Jabatan ; (APBD) Berbasis Kinerja; 4. Bimbingan Teknis Penyusunan Profil Jabatan; 2. Workshop Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 5. Bimbingan Teknis Klasifikasi Jabatan; DPRD; 6. Bimbingan Teknis Analisis Beban Kerja dan Remunerasi; 3. Workshop Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 7. Workshop Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM); DPRD; 8. Bimbingan Teknis Penyusunan dan Pengolahan Data Indeks Kepuasan 4. Workshop Peningkatan Kompetensi Anggota DPRD Dalam Perencanaan Masyarakat (IKM); Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah; 9. Bimbingan Teknis Penataan Kelembagaan Organisasi Pemerintah Daerah; 5. Workshop Audit Sektor Publik, Audit Keuangan dan Audit Kinerja Pada 10. Bimbingan Teknis Evaluasi Kelembagaan Organisasi Pemerintah Daerah; Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah; 11. Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 6. Peningkatan Kapasitas Dewan Dalam Tugas Dan Fungsi Anggaran Pemerintah (LAKIP); 7. Perencanaan & Penyusunan Anggaran Daerah Berbasis Kinerja (Prestasi 12. Bimbingan Teknis Audit Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kerja) Berdasarkan Kebijakan Baru Pengelolaan Keuangan Daerah Bagi (LAKIP); Pimpinan Dan Anggota DPRD 13. Workshop Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah Secara Efektif 8. Optimalisasi Fungsi Anggaran Dan Fungsi Pengawasan DPRD Dalam dan Efisien; Pengelolaan Keuangan Daerah Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD 14. Pelatihan dan Sertifikasi Pengadaan Barang Dan Jasa pemerintah Dalam 9. Bimbingan Teknis Optimalisasi Anggaran DPRD Dalam Pengelolaan Rangka Peningkatan Profesionalitas Pengelola Proyek (Bekerjasama dengan Keuangan Daerah Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Bappenas); 10. Workshop Optimalisasi DPRD Bidang Perekonomian dalam Peningkatan 15. Bimbingan Teknis Penghitungan Angka Kredit Jabatan Fungsional; Perencanaan Dan Kebijakan Pengembangan Pengelolaan Potensi Daerah 16. Workshop Penyusunan RPJMD dan RPJPD; Guna Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat 17. Workshop Penyusunan Rencana Strategis SKPD; 11. Workshop peningkatan peran DPRD Bidang Keuangan dalam 18. Workshop Integrasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan implementasi reformasi pengelolaan keuangan daerah Penyusunan Anggaran Daerah Berbasis Prestasi Kerja;29 Company Profile Company Profile 30
  17. 17. 19. Workshop Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur Dalam Peningkatan Profesionalisme 45. Teknik Review Laporan InspektoratDan Etos Kerja Aparatur Berbasis Kinerja20. Workshop Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah Menuju Aparatur Yang Handal Dan 46. TOT Pemanfaatan Pohon Kelapa (Lidi, Batok dan Sabut Kelapa) UntukProfesional Diolah Menjadi barang Bernilai Ekonomis dalam rangka Peningkatan Ekonomi21. Workshop Revitalisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Koridor Permendagri No.54 Tahun Keluarga201022. Workshop Penilaian Kinerja Organisasi Perangkat Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se Indonesia 47. TOT Manajemen Pengelolaan Sampah23. Workshop Revitalisasi Humas dan Protokoler Pemerintah Daerah Untuk Menciptakan Good 48. Seminar Layanan Sepenuh Hati Bagi Organisasi Pelayanan PublikCorporate Governance Pemerintah Daerah24. Workshop Peningkatan Sumber Daya Manusia dalam Bidang Kehumasan Untuk Menciptakan GoodCorporate Governance 49. Achievement Motivation Training Program25. Workshop Peningkatan Kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Rangka Optimalisasi 50. Mind SettingPelayanan Publik Di Era Otonomi Daerah 51. Workshop Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah26. Workshop Penatausahaan Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Akuntabilitas27. Workshop Manajemen Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (RIPPDA)28. Wokrshop Peningkatan Profesionalisme Aparatur Pemerintahan Desa/Kampung 52. Workshop Strategi Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata Daerah29. Workshop / Lokalatih Strategi Peningkatan Kualitas rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD) Dalam Melalui Metode Participatory Rapid Appraisal;Rangka Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah30. Workshop dan Studi Komparasi Pelaksanaan Pelayanan Publik yang Efektif dan Efisien Secara 53. Workshop Strategi Penataan Sektor Informal;Profesional Melalui Pengembangan Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA) 54. Workshop dan Kunjungan Lapangan Penyusunan Master Plan31. Workshop Kepemimpinan dan Keterampilan Manajemen Perempuan Melalui Pengembangan Pengelolaan Sampah dan Pengelolaan Sampah Berbasiskan PadaKreativitas dan Akuntabilitas32. Workshop Peningkatan Performance Istri Pejabat Daerah, Ibu-ibu PKK dan Dharma Wanita Masyarakat;33. Bimbingan Teknis Peningkatan Kinerja Pembangunan Daerah Melalui Penguatan Pembangunan 55. Pelatihan Manajemen Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat/RumahPartisipatif Masyarakat Dengan Pendekatan Sosial Dan Penguatan Sistem Perencanaan Pembanguna Tangga dan Teknik Daur Ulang Sampah Organik dan Non Organik MenjadiPemerintah Daerah34. Bimbingan Teknis Mekanisme Penangulangan Bencana Melalui Teknis Penilaian Damage and Bernilai Ekonomis Dalam Rangka Peningkatan Ekonomi Keluarga;Losses Assesment (DaLA) 56. Workshop Penyusunan Sistem Manajemen Transportasi Terpadu (Master35. Bimbingan Teknis Pengelolaan Sampah Perkotaan Plan Transportasi);36. Bimbingan teknis penyusunan standard operating procedure Administrasi pemerintahan37. Bimbingan Teknis Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik Untuk Meningkatkan Kinerja Pemerintah 57. Workshop Strategi Antisipasi dan Kiat Menghadapi Tuduhan Tindak PidanaDaerah Korupsi dari Jabatan Politik Dan Birokrasi;38. Bimbingan Teknis Kepemimpinan dan Keterampilan Manajemen Perempuan Melalui Pengembangan 58. Up Grading dan Bimbingan Teknis Implementasi Strategi PerencanaanKreativitas dan Akuntabilitas39. Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa Dan Pengelolaan Hutan Dalam Rangka Peningkatan Potensi Ekonomi Daerah40. Pelatihan Peningkatan Kompetensi Aparatur Dalam Pelayanan Perijinan Dari Sektor Kehutanan;41. Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kampung 59. Workshop dan Studi Lapangan Rekayasa Lahan Marginal Menjadi Lahanyang Akuntabel42. Pelatihan Peningkatan Kompetensi Aparatur Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KP2T) Pertanian/ Pertanaman yang Produktif;43. Pengukuran Beban Kerja Untuk Penyerasian Tugas Pokok Dan Fungsi Dan Penetapan Kebutuhan 60. Teknik dan Strategi Pengembangan Pertanian di Lahan Pasir;Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah 61. Pelatihan Teknik Manajemen Konflik Untuk Pejabat Pemerintah Daerah;44. Studi Kelayakan Perencanaan (Master Plan) Serta Pembangunan E – Government UntukPelayanan Publik31 Company Profile Company Profile 32
  18. 18. 11. Pelatihan Teknik Pemetaan Potensi Serta Peningkatan Pajak dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Peningkatan PAD; 12. Workshop Strategi Pengelolaan Perusahaan Daerah (BUMD) dalam Membangun Keunggulan Bersaing guna Meningkatkan PAD; 62. Pelatihan Peningkatan Performance Istri Kepala/Wakil Kepala Daerah 13. Pelatihan Strategi dan Teknik Penentuan Tarif Retribusi untuk Pelayanan Kesehatan, Perijinan Parkir danDan Istri Pejabat Daerah; Jasa Umum; 14. Workshop Perencanaan & Penyusunan Anggaran Daerah (Pengisian RKA SKPD & DPA- SKPD)63. Sosialisasi Dan Persiapan Pemerintah Daerah Dalam Menyongsong Pilkada Berbasis Kinerja;Langsung; 15. Bimbingan Teknis Penatausahaan Keuangan Daerah Bagi Para Satuan Pemegang Kas Unit-Unit Kerja64. Lokakarya Pengawasan Pelaksanaan Proyek Konstruksi; (Pengelolaan Kas); 16. Workshop Penyusunan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Sebagai Standar Operating Procedure65. Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah Dalam (SOP) PencatatanAkuntansi Keuangan Derah;Penyusunan Kebijakan Pengurangan Kemiskinan dan Pemberdayaan 17. Workshop Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (Laporan Pertanggungjawaban APBD: LaporanMasyarakat; RealisasiAPBD, Neraca Dan LaporanArus Kas Daerah); 18. Bimbingan Teknis Penyusunan danAnalisa Laporan Keuangan Daerah;66. Workshop Efisiensi dan Efektifitas Sarana Prasarana di Wilayah; 19. Workshop dan Bimbingan Teknis Implementasi StandarAkuntansi Pemerintahan (SAP); 20. Integrasi Penyusunan Anggaran Daerah (APBD) Berbasis Prestasi Kerja Dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;TEMA PELATIHAN/BIMTEK/WORKSHOP 21. Workshop Pembentukan Badan Layanan Umum; 22. Workshop Nasional TeknikAnalisis Kebutuhan, Resiko dan Kelayakan Investasi Pemerintah; KEUANGAN PEMDA 23. Workhop Peningkatan Investasi Daerah melalui Perencanaan Tata Ruang; 24. Workshop Manajemen Pengelolaan Investasi Pemerintah; 25. Workshop Persiapan Pemda Dan BUMD Dalam menghadapi Bisnis Eksploitasi Sumber Daya Alam Dengan Participating Interest Dalam Rangka Meningkatkan PAD & Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah; 26. Workshop & Field Trip Strategi Kolaboratif Peningkatan PAD dan Peningkatan Perekonomian Rakyat 1. Bimbingan Teknis PerumusanAnalisis Standar Biaya (ASB); melalui Pemanfaatan Hasil Hutan Lestari Dengan Sertifikasi Hutan Sustainable Integrated Farming System; 2. Workshop Teknik Penyusunan Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi 27. Bimbingan Teknis Optimalisasi Penyaluran Dana UMKM, Analisa Kredit, Analisa Penjaminan Kredit Pemerintah (LKKIP); Serta Penanganan Kredit Bermasalah; 28. Workshop Pendalaman Administrasi dan Penatausahaan Keuangan Bagi Bendahara Pengeluaran dan 3. Workshop Pembuatan Sistem ManualAkuntansi Pemerintahan Daerah Sesuai Bendahara Barang Daerah StandarAkuntansi Pemerintahan (SAP); 29. WorkshopAdministrasi Pendamping Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Bantuan Sosial 4. Pelatihan Teknik Perumusan Remunerasi Pegawai Negeri Sipil Dalam 30. Workshop Undang-Undang Perpajakan 31. Workshop Restrukturisasi Program dan Kegiatan Dalam Memperkuat Implementasi Penganggaran Peningkatan Optimalisasi KemampuanAparatur Pemerintah Daerah; Berbasis Kinerja 5. Pelatihan Teknik Penyusunan danAnalisa Laporan Keuangan Daerah; 32. Workshop Peningkatan Tata Kearsipan Sub Bendahara Pengeluaran 6. Pelatihan Teknik Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Bagi 33. Workshop Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah 34. Workshop Penatausahaan Pemerintah Daerah dalam PeningkatanAkuntabilitas Inspektorat Daerah; 35. Workshop Penerimaan PAD dan Dana Perimbangan 7. Pelatihan Strategi PenilaianAset Daerah; 36. Bimbingan Teknis Perencanaan & PenyusunanAnggaran Berbasis Kinerja (Prestasi Kerja) 8. Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 37. Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 38. Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelolaan Dan Penatausahaan Keuangan 9. Workshop Teknik Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Bagi Daerah YangAkuntabel Inspektorat Daerah; 39. Bimbingan Teknis Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Sebagai Pengukuran 10. Pelatihan Teknik Pemetaan Potensi Serta Peningkatan Pajak dan Retribusi Tarif Retribusi Daerah dalam Peningkatan PendapatanAsli Daerah di Perkotaan 40. Bimbingan Teknis Pemahaman Mengenai Aturan Pengguna Anggaran Daerah dalam meningkatakan Daerah Dalam Rangka Peningkatan PAD; Pengelolaan Keuangan Daerah secara Efektif dan Efisien.33 Company Profile Company Profile 34
  19. 19. TEMA PELATIHAN/BIMTEK/WORKSHOP TEMA PELATIHAN/BIMTEK/WORKSHOP PEMDA BUMN/BUMD, SWASTA TELEMATIKA MANAJEMEN1. PelatihanAplikasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah; 1. Workshop Restrukturisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);2. PelatihanAplikasi Sistem Informasi Desa/Kelurahan; 2. Pelatihan Pengenalan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI);3. Penyusunan System Operating Procedure Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis IT; 3. Bimbingan Teknis Beracara di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI);4. PelatihanAplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah 4. Bimbingan Teknis Pembuatan/Penyusunan Perjanjian Kerja;5. PelatihanAplikasi Sistem Informasi Pendapatan Daerah 5. Bimbingan Teknis Pembuatan/Penyusunan Peraturan Perusahaan;6. PelatihanAplikasi Sistem Informasi Manajemen Pada PenyusunanAPBD Berbasis Kinerja; 6. Pembinaan Hukum Lingkungan Bagi Perusahaan;7. Workshop Aplikasi Sistem Informasi Geografis (SIG) untuk Perencanaan Wilayah Bagi Pemerintah 7. Workshop Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR);Daerah 8. Bimbingan Teknis dan Strategi Perundingan dalam Pembuatan/Penyusunan Perjanjian Kerja Bersama8. Workshop Sistem Layanan Berbasis SMS Center Dalam Rangka Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan (PKB);Pelayanan Publik; 9. Pelatihan Know Your Customer untuk Komisaris dan Direksi;9.Workshop Digital Library; 10. Pelatihan Know Your Customer untuk Karyawan;10. Workshop Pembuatan Software Interface Basis Data; 11. Pelatihan Hukum Perbankan untuk Direksi;11. Workshop Diseminasi Informasi Berbasis WEB; 12. Pelatihan ManajemenAset dan Liabilitas (Assets and Management Liabilities/Alma) untuk Direksi;12. PelatihanAplikasi Sistem Informasi Kepegawaian; 13. Pelatihan Manajemen Pemasaran Perbankan untuk Direksi;13. PelatihanAplikasi Data Base & Sistem Informasi UMKMK; 14. Pelatihan Manajemen Sumber Daya Manusia Perbankan untuk Direksi;14. Bimbingan Teknis Pendayagunaan Software EpiInfoTM untuk Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi 15. Pelatihan Manajemen Strategik Perbankan untuk Direksi;dalam Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat 16. Bimbingan Teknis Pembuatan Standard Operating Procedure (SOP) Bagian Dana;15. Bimbingan Teknis Migrasi Perangkat Lunak Legal dan Open Source bagi Pemerintah Daerah dan 17. Bimbingan Teknis Pembuatan Standard Operating Procedure (SOP) Bagian Kredit;Perguruan Tinggi 18. Pelatihan Sistem Pengendalian Internal BPR untuk Komisaris dan Direksi;16. Bimbingan Teknis Penyusunan dan Pembuatan Profil Daerah 19. Workshop Pengelolaan Non Performing Loan (NPL) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) untuk Komisaris17. Bimbingan Teknis Pengembangan Learning Resource Center dalam Bentuk Digital Library dan Direksi;18. Pelatihan Efisiensi Dan Efektifitas Sarana Prasarana Komunikasi Di Wilayah 20. Workshop Tehnik Pengelolaan Non Performing Loan (NPL) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) untuk19. Pelatihan pembuatan jaringan Komputer Intranet di lingkungan Pemda Karyawan;20. Pelatihan pembuatan Web/ Internet21. Pelatihan AutoCad22. Pemeliharaan Web23. Management Pengelolaan data berbasis Komputer35 Company Profile Company Profile 36

×