Perkembangan Penyediaan Prasarana-Sarana Dasar Permukiman dan Penanganan Permukiman Kumuh

5,454 views
5,171 views

Published on

DIsampaikan oleh Direktorat Pengembangan Permukiman Ditjen Cipta Karya KemenPU pad FGD tanggal 22 April 2009

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
5,454
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
309
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Perkembangan Penyediaan Prasarana-Sarana Dasar Permukiman dan Penanganan Permukiman Kumuh

  1. 1. PERKEMBANGAN PENYEDIAAN PRASARANA - SARANA DASAR PERMUKIMAN dan PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUHDIREKTORAT PENGEMBANGAN PERMUKIMAN DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM 1
  2. 2. PROGRAM Pengembangan Permukiman sesuai cakupan wilayahPengembangan Permukiman Perkotaan :- Pengembangan permukiman Baru (implementasi Kasiba dan Lisiba BS)- Peningkatan kualitas permukiman existing yang tidak memenuhi standar pelayanan minimal (kawasan kumuh perkotaan)Pengembangan Permukiman Perdesaan :- Pengembangan permukiman baru (Kawasan terpadu Mandiri/KTM, Agropolitan dan pusat2 pertumbuhan lokal)- Peningkatan kualitas permukiman perdesaan tertinggal, terpencil, pulau kecil/terluar dan kawasan perbatasan 2
  3. 3. RENCANA DAN REALISASI YANG DILAKUKAN DITJEN CIPTA KARYA (TA. 2005-2009) PENCAPAIAN KINERJA DAN RENCANA PEMBANGUNAN DITJEN CIPTA KARYA RPJMN / HASIL PELAKSANAAN PROGRAM RENCANA TOTALNO PROGRAM UTAMA/PRIORITAS UNIT RENSTRA CAPAIAN 2005-2009 2005 2006 2007 2008 20091 Pembangunan Infrastruktur Permukiman Perdesaana. Skala Kawasan 1. Pengembangan Kawasan Agropolitan Kawasan 347 79 51 11 39 38 218 2. Pengambangan Prasarana Sarana Perdesaan Kawasan 584 118 319 157 224 47 865 (DPP/KTP2D)b. Skala Lingkungan 1. Dukungan Infrastruktur Perdesaan Desa 32,000 12,834 1,840 2,289 2,060 3,124 22,147 Peningkatan Kualitas Permukiman Kawasan Kumuh dan2 Nelayana. Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP-PNPM) Kelurahan 40,648 4,680 6,404 7,273 8,813 10,791 37,961 Penataan dan Perbaikan Lingkungan Permukiman (NUSSP) Kelurahan 841 94 352 412 334 181 1,373b. ha 2,436 803 5,340 6,069 3,530 15,742 Jiwa 465,335 79,623 520,606 376,237 320,912 1,297,378 Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Unit 27,522 2,784 5,568 4,592 6,500 8,078 27,522c.d. Penataan Bangunan dan Lingkungan (PBL) Kelurahan 763 143 155 124 144 197 763 Pengembangan Kawasan Perumahan dan Permukiman3 bagi MBRa. Dukungan Kawasan Perumahan PNS/TNI-Polri/Pekerja Unit 567,569 42,657 64,874 93,840 45,917 54,199 301,487b. Penyediaan Infrastruktur Permukiman 1. Kawasan Terpencil/Pulau Kecil/Terluar Propinsi 32 18 28 28 29 1 104 2. Kawasan Perbatasan Kawasan 92 11 47 44 44 37 183 3 3
  4. 4. HIRARKI PENGEMBANGAN PERMUKIMAN TATA RUANG : menjadi acuan dalam penyusunan Strategi Pengembangan Kota STRATEGI PENGEMBANGAN KOTA (SPK): Sebagai acuan dan alat kendali perencanaan pengembangan permukiman TATA KAWASAN PENGEMBANGAN PERMUKIMAN sesuai SPK dan kaidah perencanaan kawasan permukiman yg berdimensi sosial, ekonomi dan lingkungan RENC. PENATAAN LINGK. PERUMAHAN RUMAH SBG UNIT HUNIAN (TERKECIL)
  5. 5. PENANGANAN KAWASAN PERMUKIMAN PERKOTAAN EXISTING PERMUKIMAN BARU Kawasan Skala besarKawasan Permukiman Kumuh Permukiman KASIBA Sesuai Kumuh BERAT PP 80/1999 Legal/illegal Skala Perkotaan Kawasan sedang/kecil Permukiman LISIBA BS atau terkendali dan LISIBA bag dari kumuh KASIBA RINGAN sesuai PP 80/1999 mk u m ep nas a w K a m t ui s gnu ngd Sporadik a Kawasan Permukiman f Kawasan (permukiman) dgn Konservasi fungsi utama bukan hunian r a i
  6. 6. PENANGANAN KAWASAN PERMUKIMAN PERKOTAAN EXISTING Kawasan Pendekatan PeremajaanKawasan Permukiman Kumuh Permukiman kawasan/ lingkungan Kumuh BERAT Pembongkaran sebag/seluruh Legal/illegal Dilakukan onsite/offsite Pendekatan Kawasan Perkotaan perbaikan/pemugaran Permukiman Perbaikan Prasarana-sarana sebagai terkendali dan prioritas kumuh RINGAN Pendekatan pengelolaan dan pemeliharaan Mempertahankan keberadaannya Kawasan Meningkatkan sistem pengelolaan Permukiman Konservasi Pendekatan revitalisasi Mengembalikan sebagaimana aslinya Mempertahankan keberadaannya
  7. 7. PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN PERMUKIMAN KOMPONEN • Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kawasan Permukiman di Perkotaan dan Perdesaan • NSPK dan SPM dan pengendalian pelaksanaan serta penyelenggaraannya yang mengakomodasi kebutuhan dan keterjangkauan masyarakat • SDM, Kelembagaan, dan Peran Masyarakat terkait dengan penyelenggaraan BangKim yang peka terhadap keberpihakan kepada MBR KELUARAN • Peningkatan kualitas lingkungan permukiman di perkotaan • Pengembangan permukiman baru di perkotaan • Penciptaan lapangan kerja setempat yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal
  8. 8. PERENCANAAN PENGEMBANGAN PERMUKIMAN • Penyusunan Strategi Pengembangan Kota (dlm wujud peraturan lokal yg harus diacu oleh semua pelaku) • Penetapan kawasan permukiman prioritas (yg mendesak segera ditangani ) • Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan (area development plan) dan strategi pengembangannya sebagai jabaran rencana tata ruang kawasan • Perencanaan yang memberikan kesempatan seluas mungkin bagi MBR untuk mejangkau hunian yg tersedia dalam perrencanaan Optimalkan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan
  9. 9. PROP. JAWA TENGAH PERENCANAANPENGEMBANGAN KOTA PERMUKIMAN SURAKARTA 2 Rencana Tata 1 Rencana Tata Ruang Wilayah Ruang Kota / Kab Propinsi 6 5 Rencana Penataan 3 Rencana Detail Tata Lingkungan Permukiman Ruang (RDTR) 4 Rencana Penataan Keamanan & kelayakan Kawasan RUMAH / UNIT HUNIAN Permukiman
  10. 10. PELAKSANAAN PENGEMBANGAN PERMUKIMAN Finalisasi detail desain sesuai standard dan spesifikasi teknis yang diijinkan termasuk muatan budaya lokal dan antisipasi terhadap bencana alam. Pengutamaan KEAMANAN bangunan dan KELAYAKAN hunian Keadilan didalam pemberian kesempatan mengakses hunian murah (baik milik maupun sewa) Pola subsidi infrastruktur (untuk rumah milik) yang tepat sasaran dan subsidi pengelolaan bagi rumah sewa yang dibangun oleh pemerintah
  11. 11. Pembagian Peran Penyelenggaraan Pengembangan Permukiman Pemerintah Pusat : TURBINWAS. Pemerintah Provinsi : koordinator penyelenggaraan lintas kota/kabupaten dan mediator serta turut melaks. kegiatan turbinwas Pem. Kota/kab : conductor penyelenggaraan Pengembangan Permukiman bagi MBR Swasta dan Masyarakat : pelaku lapangan dan pemanfaat yang saling mendukung
  12. 12. T PENYELENGGARAAN PERAN STAKE HOLDERSA PROGRAMH PEMERINTAH PUSAT PEMERINRAH PROVINSI PEMERINTAH DAERAH MASYARAKATA PENGEMBANGANP PERMUKIMAN Identifikasi - acuan / panduan /pedoman - acuan (regional) - acuan (lokal)) aspirasi kondisi masyarakat1 Lokasi dan - soialisasi dan pendampingan - soialisasi dan pendampingan - Produk : daftar profil kawasan dan lingkungannya permasalahan - identifikasi kawasan strategis, Penyusunan - acuan (lokal) masukan / aspirasi2 Rencana - Acuan/panduan/pedoman - acuan (regional) - rencana pengemb. kawasan masyarakat terhadap desain Pengembangan - sosialisasi dan pendampingan - soialisasi dan pendampingan - sos. & pemberd. masyarakat kawasan pengembangan Kawasan - renc pengemb kawasan strategis, - acuan /panduan/pedoman -Acuan (lokal) Penyusunan - sosialisasi dan pendampingan - acuan (regional) -rencana tindak & matriks program masukan aspirasi3 Rencana Tindak - renc tindak & matriks program - soialisasi dan pendampingan -Sos. & pemberd. masyarakat masyarakat dalam dan matriks kawasan strategis, penyusunan rencana tindak program dan matriks program - acuan /panduan/pedoman - acuan (regional) - Acuan (lokal) Peran serta (Masukan Penyusunan RIK4 dan DED - sosialisasi dan pendampingan - soialisasi dan pendampingan - RIK & DED APBN dan APBD kondisi local) - RIK/DED kawasan strategis, - Sos. & pemberd. masyarakat Pelaksanaan Fisik - Koordinator pelaksanaan -peran serta dan Pengawasan - acuan /panduan/pedoman - acuan (regional) - Pelaksanaan fisik -pengawasan pelaksanaan5 Teknik - sosialisasi dan pendampingan - soialisasi dan pendampingan - pemberdayaan masyarakat - renc pengemb kawasan strategis, - pemanfaatan dan penghunian partisipasi pemanfaatan dan Pemanfaatan/ -acuan panduan/pedoman - acuan (regional) - sosialisasi & masyarakat penghunian6 penghunian - sosialisasi dan pendampingan - soialisasi dan pendampingan 12
  13. 13. Salah satu contoh imlementasi program peningkatankualitas permukimanPenanganan kawasan kumuh di perkotaan dengan pendekatan urban renewal dan pengembangan RUSUNA Diarahkan untuk menangani kawasan-kawasan kumuh berat di perkotaan yang tidak dapat lagi ditangani dengan peningkatan infrastruktur setempat tetapi harus dengan penataan kembali kawasan melalui peremajaan (urban renewal) dan pembangunan rumah susun. 13
  14. 14. Salah satu contoh imlementasi program peningkatan kualitaskawasan tertinggal Pembangunan kawasan tertinggal, terpencil, daerah perbatasan, dan pulau-pulau kecil Diarahkan untuk mengembangkan kawasan perdesaan untuk mengatasi ketertinggalan, keterisolasian dan ketidakseimbangan pengembangan antar wilayah
  15. 15. HAL –HAL MENDESAK YANG PERLU SEGERA DIRUMUSKAN  DEFINISI KAWASAN KUMUH  INDIKATOR KAWASAN KUMUH  STANDAR PELAYANAN MINIMAL  DATA BASE KAWASAN KUMUH
  16. 16. CATATAN PENUTUPPerwujudan pengembangan permukiman yang layakmembutuhkan hal-hal sbb: Keterpaduan lintas sektor dan lintas institusi baik vertikal maupun horisontal dengan melaksanakan tupoksi dan tanggung jawab masing-masing Perencanaan dalam berbagai tingkatan sudah harus memberikan ruang dan kesempatan bagi masyarakat, terutama MBR Perencanaan pola pembiayaan pembangunan harus sejalan dengan strategi pengembangan permukiman (subsidi infrastruktur, subsidi pengelolaan, dll)
  17. 17. TERIMA KASIH

×