Your SlideShare is downloading. ×
Percik Edisi III Tahun 2010 Bagian Pertama
Percik Edisi III Tahun 2010 Bagian Pertama
Percik Edisi III Tahun 2010 Bagian Pertama
Percik Edisi III Tahun 2010 Bagian Pertama
Percik Edisi III Tahun 2010 Bagian Pertama
Percik Edisi III Tahun 2010 Bagian Pertama
Percik Edisi III Tahun 2010 Bagian Pertama
Percik Edisi III Tahun 2010 Bagian Pertama
Percik Edisi III Tahun 2010 Bagian Pertama
Percik Edisi III Tahun 2010 Bagian Pertama
Percik Edisi III Tahun 2010 Bagian Pertama
Percik Edisi III Tahun 2010 Bagian Pertama
Percik Edisi III Tahun 2010 Bagian Pertama
Percik Edisi III Tahun 2010 Bagian Pertama
Percik Edisi III Tahun 2010 Bagian Pertama
Percik Edisi III Tahun 2010 Bagian Pertama
Percik Edisi III Tahun 2010 Bagian Pertama
Percik Edisi III Tahun 2010 Bagian Pertama
Percik Edisi III Tahun 2010 Bagian Pertama
Percik Edisi III Tahun 2010 Bagian Pertama
Percik Edisi III Tahun 2010 Bagian Pertama
Percik Edisi III Tahun 2010 Bagian Pertama
Percik Edisi III Tahun 2010 Bagian Pertama
Percik Edisi III Tahun 2010 Bagian Pertama
Percik Edisi III Tahun 2010 Bagian Pertama
Percik Edisi III Tahun 2010 Bagian Pertama
Percik Edisi III Tahun 2010 Bagian Pertama
Percik Edisi III Tahun 2010 Bagian Pertama
Percik Edisi III Tahun 2010 Bagian Pertama
Percik Edisi III Tahun 2010 Bagian Pertama
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Percik Edisi III Tahun 2010 Bagian Pertama

1,480

Published on

Majalah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan dengan tema Air sebagai Hak Asasi Manusia

Majalah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan dengan tema Air sebagai Hak Asasi Manusia

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
1,480
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
13
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. Peduli Rakyat? Pikirkan Air Minum dan Sanitasi!Hak Air
  • 2. Media Informasi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Daftar Diterbitkan oleh Isi Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (Pokja AMPL) Dari Redaksi ............................................................................................................. 3 Suara Anda................................................................................................................ 4 Penanggung Jawab Laporan Utama Direktur Permukiman dan Perumahan Majelis Umum PBB Sahkan Resolusi Hak Asasi Atas Air............................... 5 Bappenas Hak Atas Air Sebagai Hak Asasi Manusia.................................................... 0 1 Direktur Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan Sekilas HAK ASASI MANUSIA (HAM)...........................................................13 Direktur Pengembangan Air Minum Regulasi Kementerian Pekerjaan Umum Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia........ 14 Direktur Bina Sumber Daya Alam dan Agenda Teknologi Tepat Guna Hari Anti Kemiskinan Internasional, Kementerian Dalam Negeri Sulitnya Akses Air Minum dan Sanitasi Bagian dari Kemiskinan.................16 Direktur Fasilitasi Penataan Ruang dan WacanaLingkungan Hidup Kementerian Dalam Negeri Persoalan Hak atas Air dan Rumah (tulisan pertama)................................ 18 Negara Harus Menjamin Hak Rakyat Atas Air.............................................24 Pemimpin Redaksi Peduli Rakyat? Pikirkan Air Minum dan Sanitasi!...................................... 28 Oswar Mungkasa Wawancara Nugroho Tri Utomo, Direktur Pemukiman dan Perumahan Bappenas.......31 Dewan Redaksi Hamong Santono........................................................................................34 Maraita Listyasari A Patra M Zen, Direktur YLBHI....................................................................36 Nugroho Tri Utomo Inovasi Teknologi Oksidasi untuk Air Bersih .......................................................... 38 Redaktur Pelaksana Tanah Liat Media Efektif Menjernihkan Keruhnya Air Gambut.................. 41 Eko Budi Harsono Sisi Lain Desain dan Produksi Syariat Islam sebagai Solusi........................................................................ 45 Agus Sumarno Reportase Sofyar Dialog Publik Waspadai Konflik Air Konflik Air Minum Perlu Diantisipasi Pemerintah Daerah......................... 46 Sirkulasi/Sekretariat 30 % Kematian Balita Akibat Sanitasi Buruk...............................................48 Agus Syuhada Workshop HCTPS Bagi Guru SD DKI Jakarta Nur Aini Baru Tiga Persen Masyarakat Cuci Tangan Pakai Sabun.............................49 “Politik Air” Harus Jadi Perhatian Pemerintah Daerah...............................50 Alamat Redaksi Sinergi Program Jejaring AMPL dengan GBCI.............................................53 Jl. RP Soeroso 50, Jakarta Pusat. Panduan Telp./Faks.: (021) 31904113 Sejumlah Teknologi Mendapatkan Air Bersih ........................................... 54 Situs Web: http//www.ampl.or.id Info CD..................................................................................................................... 55 e-mail: redaksipercik@yahoo.com Info Buku................................................................................................................. 56 redaksi@ampl.or.id Info Situs ................................................................................................................. 57 Pustaka AMPL......................................................................................................... 58 Redaksi menerima kiriman Fakta tulisan/artikel dari luar. Perlu Investasi 150 Milliar US$ Cegah Krisis Air Dunia.............................. 59 Isi berkaitan dengan air minum dan penyehatan lingkungan.
  • 3. Dari Edisi III, 2010 RedaksiT idak terasa kita telah melewati hari raya Resolusi ini merupakan kemajuan luar biasa bagi Idul Fitri 1431 Hijriah. Bagi para pembaca pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan yang merayakannya kami menyampaikan tidak hanya di dunia tetapi juga di Indonesia. Menjadi Selamat Idul Fitri. Dari hati yang paling suatu obsesi berkepanjangan bagi pemangku kepentingan dalam kami memohonkan Maaf Lahir bahwa hak atas air sebagai hak asasi manusia menjadi arusBathin. Semoga kita semua menjadi manusia yang jauh utama pembangunan di Indonesia. Dengan demikian,lebih baik lagi. kita berharap masyarakat Indonesia yang belum Pada awal September, tiba-tiba saja kita semua mendapatkan akses air minum dapat berkurang secaramendengar berita tentang dikeluarkannya Resolusi signifikan. Tentu saja, caranya tidak sederhana. TerutamaMajelis Umum PBB terkait penetapan Hak Atas Air mempertimbangkan masih banyaknya pemerintahsebagai Hak Asasi Manusia. Sebagian kalangan mungkin daerah yang bahkan belum menyadari sepenuhnyaterkejut tetapi banyak juga yang menerimanya biasa-biasa bahwa penyediaan air minum merupakan urusan wajibsaja dengan berbagai alasan. Bisa saja karena sebenarnya pemerintah daerah. Tentu saja jalan masih panjang.hak asasi manusia telah menjadi pembicaraan yang Dalam kaitan itu, kemudian kami ingin menjadikanhangat di Indonesia sejak satu dekade terakhir. Hal ini momen keluarnya resolusi tersebut untuk kembalijuga ditunjang oleh lahirnya Undang-Undang Nomor membangkitkan semangat kita semua akan besarnya39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Walaupun tanggungjawab yang masih tersisa. Masih 100 juta lagisebenarnya ide tentang hak asasi manusia sendiri telah saudara kita yang belum tersentuh akses air minum.termaktub dalam UUD 1945. Sementara pengakuan Hak Menyerahkan sepenuhnya tanggungjawab penyediaanAtas Air sebagai Hak Asasi Manusia sendiri di Indonesia air minum kepada pemerintah daerah juga bukan pilihansecara implisit telah teradopsi dalam regulasi yang ada. yang bijak. Kita semua seyogyanya bersama-sama bahuDimulai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 membahu dengan pemerintah daerah menuntaskantentang Sumber Daya Air, yang ditindaklanjuti dengan pekerjaan rumah ini. Sebagaimana salah satu prinsipdikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun hak asasi manusia yaitu saling membantu dan bersinergi2005 tentang Sistem Penyediaan Air Minum. mencapai tujuan bersama. Mari. Tunggu apa lagi (OM). POKJA 3
  • 4. Suara Anda gaimana kalau air sudah tidak kita dapati lagi? Bencana kekeringan yang menimpa, Banyaknya bunuh diri yang sekarang sedang merajalela karena merasa tekanan selain bencana banjir yang begitu dahsyat hidup yang tinggi, yang sulit untuk dijalani. terjadi karena kesalahan mahluk di dunia ini Masihkan pemerintah tidak memperhatikan yang begitu serakah dan tidak peduli dengan hak-hak dasar seperti air, pendidikan danKuliah Kerja kondisi alamnya. kesehatan? Bukankah rakyat tidak pernah Begitu besar kekuatan air dalam kehidup­ menuntut sesuatu yang berlebihan? Merekadi Majalah Percik an ini, karena itulah sayangilah air dengan hanya membutuhkan terpenuhinya hak-hak Perkenalkan nama saya Muhammad menggunakannya sebaik-baiknya. Selain itu, mereka. Untuk menangis meratapi nasibChaidir, mahasiswa Ilmu Komunikasi Uni- kekuatan air akan semakin bertambah dan pun kita akan berpikir karena kita akan me­versitas Moestopo Beragama Jakarta. Saya berpengaruh positif pada diri kita bila saat ngeluarkan “air mata”. Sekali lagi, kita perlumembaca majalah Percik yang berada di hendak menggunakan air, misalnya mau mi- berhati-hati dengan masalah air, sekali salahPerpustakaan Kampus beberapa waktu num, kita berdoa terlebih dahulu. Hal terse- langkah, bukan nyawa saja yang tergadaikan,lalu. Melihat isi serta sejumlah isu yang se- but dibuktikan oleh profesor dari Jepang tetapi juga masa depan anak cucu.cara khusus membahas tentang Air Minum dengan penelitiannya tentang air yang akan Maftuhahdan Penyehatan Lingkungan (AMPL) yang berubah tekstur dan kristalnya sesuai kondisi Menteng, Jakarta.disaji­kan begitu lugas, cerdas dan bernas pemakainya. Karena itu gunakanlah kekuat­membuat saya tertarik untuk membuat Tu- an postif air dengan menggunakannya de­gas Akhir Terkait dengan fungsi media yangbapak kelola terkait dengan pembangunan ngan penuh kasih sayang. Jangan Gunakan Rini Utami AzisAMPL di Indonesia. Solo, Jawa Tengah. Botol Plastik Berulang Saya sangat berharap pengelola Majalah Botol dan gelas air minum dalam ke-Percik bersedia memberikan kesempatan masan (AMDK) sering kembali digunakan.kepada saya untuk melakukan penelitian Bahkan, botol atau gelas itu dipakai beru-untuk tugas akhir saya tentang Fungsi Me- Liberalisasi Air lang-ulang. Padahal sebenarnya, kemasandia Internal Dalam Program Pemerintah Semakin Memprihatinkan tersebut hanya untuk sekali pakai. Ada stan-Percepatan Pembangunan AMPL. Jika bapak Gelombang liberalisasi tampaknya su- dar kesehatan yang harus dipenuhi produsenbersedia saya akan kirimkan surat pengantar dah tak terbendung lagi. Semua aspek hidup AMDK. Standar ini bertujuan meminimalkandari Kampus serta Proposal Tugas Akhir Saya. kita terpaksa harus tunduk pada kesepakat­ bakteri yang ada di dalam kemasan.Terimakasih. Salam Percik an-kesepakatan internasional yang hanya Kalau segelnya sudah dibuka, hendaknya Muhammad Chaidir mem­perhatikan pemilik modal besar. botol tidak dipakai lagi. Sebab, AMDK dibuat Universitas Moestopo Jakarta Telah tampak adanya diskriminasi karena dari bahan polyethylene terephthalate atau privatisasi air. Kebijakan yang tidak pro dengan PET yang mengandung karsinogen (penyebab Terimakasih atas perhatian dan keper- rakyat ketika air adalah bisnis, maka ia kemudi- kanker). Zat itu membahayakan kesehatancayaan anda terhadap Majalah Percik. Silah- an tak sekedar bergerak mencari keuntungan, tubuh bila terminum. Melalui serangkaiankan saja kirimkan secara resmi permohonan tetapi juga bagaimana dapat mengikat dan lalu standar sterilisasi botol, saat masih tersegel,anda untuk melakukan penelitian. Dengan memperdaya orang sehingga mau tunduk ter- zat tersebut bersifat tidak aktif. Jumlah bak-senang hati kami akan membantu. Salam hadapnya, terhadap kekuasaan yang mengua- teri yang ada dalam AMDK pun dipastikanPercik sainya. Pengelolaan air tidak lagi mempertim- tak melampaui ambang batas toleransi. bangkan bagaimana melakukan pengelolaan Namun jangan salah botol air minum air dalam suatu sistem yang sanggup memberi bukan hanya bisa dibuat dengan PET, tapiMari Kita Hormati Air pelayanan air kepada masyarakat secara adil, juga dengan PVC (Poly Vinyl Chloride), dah Siapakah yang bisa hidup tanpa air? Be- merata dan terjangkau. ini jauh lebih berbahaya karena bisa menim-gitu besar keguanaan air dalam kehidupan di Air adalah kebutuhan dasar manusia, bulkan hujan asam bila dibakar. Bahkan PVCdunia ini. Saat kita gerah dan kotor setelah sebab itu air tak boleh dikomersialisakan berpotensi berbahaya untuk ginjal, hati danberaktifitas sehari-hari, kita menyiramkan sebagai kebutuhan dasar masyarakat, telah berat badan. Perubahan penggunaan PVC kebadan kita dengan air untuk mandi. Kemu- dijamin dalam konstitusi negara pada pasal PET sebenarnya sudah dimulai tahun 1988.dian kita meneguk air kalau dahaga, dan 33 UUD 1945. Contohnya di Batam, daerah Semoga saja sekarang tidak ada lagi perusa-begitu banyak sekali aktifitas kehidupan kita pemukiman elit menjadi prioritas utama, se- haan yang menggunakan PVC.yang sangat bergantung pada air. mentara daerah-daerah perkampungan dan Penggunaan botol atau gelas AMDK ber- Begitu lekatnya air dalam kehidupan kita, kumuh tidak tersentuh, seperti Teluk Leng- ulang membuat karsinogen tersebut larutsehingga bisa saja ada yang tidak menyadari gung, Pungur yang masih mengkonsumsi dalam air yang kita minum. Terutama bilamanfaatnya. Manfaat itu baru terasa bila air sumur sampai saat ini, padahal menurut dilakukan dalam jangka panjang. Jika me-kita mengalami kesulitan mendapatkan air hasil uji laboratorium Dinas Kesehatan air di mang terpaksa menggunakan lagi botol ataubersih. Ketika saluran air mengalami gang- wilayah tersebut tidak layak konsumsi kare­ gelas minuman kemasan perlu dicuci denganguan, dan keluarnya air menjadi mampat na mengandung bakteriologi positif tinggi sabun yang mengandung disninfektan atau dan kotor, itu sudah sangat me- dan pH di bawah batas syarat. Sementara antikuman. Sabun cuci untuk perabot rumah resahkan kita. Ba- beberapa meter dari pemukiman warga tangga sudah memenuhi standar ini. berdiri instalasi pengelolaan air (IPA). Wahyu, Surabaya 4
  • 5. Laporan Edisi III, 2010 Utama Majelis Umum PBB Sahkan Resolusi Hak Azasi Atas AirA wal bulan Septem- Dalam resolusi tersebut Maje- yang layak. Kesulitan akses tersebut ber lalu, masyarakat lis Umum PBB mendesak seluruh menyebabkan antara lain 1,5 juta ba­ dunia, khususnya prak- masyarakat internasional dan Negara lita meninggal dunia akibat penyakit tisi, pegiat lingkungan yang menandatangani resolusi untuk yang terkait dengan air minum dan hidup dan kesehatan meningkatkan usaha menyediakan air sanitasi yang layak.masyarakat serta aktivis dibidang Air dan sanitasi yang aman, bersih, dan Resolusi Hak Atas Air minumMinum dan Penyehatan Lingkun- mudah untuk dijangkau bagi selu- tersebut disahkan melalui voting yanggan dibuat terkejut dengan terbitnya ruh manusia.” “Keterbatasan akses ke diikuti 163 negara anggota PBB. TidakReso­usi Majelis Umum PBB yang l air minum membunuh lebih banyak ada negara yang menolak resolusi ini.menegaskan bahwa akses memper- anak-anak dibandingkan jumlah anak Terdapat 122 negara termasuk China,oleh air minum dan sanitasi yang yang meninggal dunia akibat AIDS, Rusia, Jerman, Prancis, Spanyol, danlayak merupakan bagian dari hak asa- malaria, dan campak,” kata Ketua Brazil mendukung resolusi tersebut.si manusia. Jelasnya, resolusi Majelis Dewan HAM PBB dari Bolivia, Pablo Sementara 41 negara, seperti Kanada,Umum PBB tersebut bertajuk: “Hak Solon dalam situs resmi PBB. Amerika Serikat, Inggris, Australiauntuk mendapatkan air minum dan Data Program Lingkungan Hidup dan Botswana menyatakan abstain.sanitasi yang bersih dan aman meru- PBB memperkirakan 884 juta pen- Sebagian negara yang abstain me-pakan bagian dari hak asasi manusia, duduk dunia tidak memiliki akses nyatakan, resolusi tersebut tidakdan merupakan elemen penting un- untuk mendapatkan air minum yang menjelaskan cakupan hak atastuk menikmati hak atas hidup secara aman dan 2,6 milyar orang memiliki air minum dan kewa-menyeluruh.” akses terbatas untuk fasilitas sanitasi jiban yang 5
  • 6. Laporan Utama ISTIMEWAharus dilakukan untuk memenuhi tuk kesehatan, hak untuk perumahanhak tersebut. Menyikapi resolusi terse- dan hak untuk makanan. Setelah itubut, pakar AMPL, Hening Darpito barulah disebutkan secara lebih eks­menga­ akan pada awalnya ada kekha- t plisit walaupun masih sebagai bagianwatiran bahwa resolusi hak atas air dari suatu konvensi dengan tema laindan sanitasi ini prematur, ternyata seperti misalnya yang tertuang dalamsebaliknya dalam voting, resolusi ini pasal 14 ayat (2) huruf h The Conven-malah memperoleh tanggapan positif tion on the Elimination all of Forms Dis-oleh hampir semua peserta sidang. crimination Against Women-(CEDAW 1979), bahwa negara pihak harus Jalan Panjang mengambil langkah-langkah yang ter- Diawali pada tahun 1948 ketika ukur untuk menghapuskan berbagaiDeklarasi Universal Hak Asasi Ma- bentuk diskriminasi terhadap perem-nusia (DUHAM) diumumkan dan puan, khususnya menjamin hak-hakdilanjutkan pada tahun 1966 ketika perempuan untuk menikmati standarInternational Covenants on Economic, kehidupan yang layak atas sanitasiSocial and Cultural Rights (ICESCR) dan air minum yang sehat. Demikiandan International Covenant on Civil juga dalam pasal 24 The Conventionand Political Rights (ICCPR), air tidak on The Right of The Child-CRC 1989disebut eksplisit sebagai hak asasi yang menyatakan bahwa dalam upayatetapi disebutkan sebagai bagian tidak mencegah malnutrisi dan penyebaranterpisahkan dari hak asasi yang telah penyakit maka setiap anak memilikidisepakati yaitu hak untuk hidup, hak hak atas air minum yang bersih.untuk kehidupan yang layak, hak un- Kemudian dilanjutkan dengan pernyataan dan himbauan melalui Deklarasi Millenium yang mence- tuskan proyek MDGs (Millenium Water Right dan Right to Water Development Goals), yang merupa- P emahaman atas pengertian Water Right dan Right to Water sering kabur, kan komitmen para kepala negara/ kedua istilah itu sering diartikan sama dalam Bahasa Indonesia yaitu Hak pemerintahan anggota PBB untuk atas Air. Padahal kedua istilah tersebut mempunyai pemahaman yang memerangi kemiskinan global antara berbeda. Kekuasaan untuk mengambil air dari alam sering disebut sebagai 2000-2015 menyerukan kepada pe- Water Right yang mengandung pengertian sebagai berikut : merintah agar “menyediakan akses air l Mengambil atau mengalihkan dan menggunakan sejumlah air dari sebuah bersih dan sanitasi yang memadai bagi sumber alamiah l Mengumpulkan sejumlah air dari sebuah sumber air ke dalam suatu masyarakat yang saat ini belum bisa tempat seperti bendungan atau struktur lainnya atau menikmatinya”. l Menggunakan air di sumber alaminya. Tetapi pernyataan yang eksplisit Water Right merupakan suatu alat yang dikeluarkan oleh negara sebagai dan secara khusus menyebut air institusi yang menguasai air kepada perseorangan atau badan usaha yang secara baru terjadi pada tahun 2002, ketika hukum disebut sebagai ‘licences’, ‘permissions’, ‘authorisations’, ‘consents’ and ‘concessions’ untuk memanfaatkan air. Water right dalam terminologi ekonomi Komite Hak Ekonomi Sosial dan Bu- dipakai sebagai alat untuk menarik restribusi atas air yang dimanfaatkan. daya PBB dalam komentar umum No- Pengertian tersebut jelas sangat berbeda dengan Right to Water seperti yang mor 15 memberikan penafsiran yang dipahami dalam kajian Hak Asasi Manusia. Hukum yang mengatur Water Right lebih tegas terhadap pasal 11 dan 12 memiliki asumsi bahwa air adalah komoditi yang membutuhkan perlindungan Konvensi Hak Ekonomi, Sosial dan hukum bagi pihak-pihak yang menguasainya. Water Right dapat lebih diartikan sebagai Hak Memiliki Air. Perbedaannya adalah air sebagai sebuah kebutuhan Budaya yang menyatakan hak atas (untuk dimiliki) dan air sebagai sebuah hak. The Right to Water (air sebagai air tidak bisa dipisahkan dari hak-hak sebuah hak) lebih ditekankan pada air sebagai bagian yang tak terpisahkan asasi manusia lainnya, yaitu air tidak dari kehidupan manusia yang bermartabat, oleh karena itu Hak Atas Air adalah hanya sebagai komoditas ekonomi sesuatu yang mutlak dan telah memunculkan kewajiban bagi Negara untuk dan akses terhadap air (right to water) mengakuinya. adalah hak asasi manusia. ” The human 6
  • 7. Edisi III, 2010right to water entitles everyone to suf- cerabutnya hak asasi manusia atas air, kovenan internasional tentang hakficient, affordable, physically accessible, misalnya terkontaminasinya air yang ekonomi, sosial, budaya melalui UUsafe and acceptable water for personal dikonsumsi. Pengakuan adalah hak Nomor 11 Tahun 2005 sehingga ne­and domestic uses.” Hak atas air juga atas sistem dan manajemen air yang gara harus memenuhi hak masyarakattermasuk kebebasan untuk mengelola memungkinkan setiap orang mempu- termasuk kebutuhan akan air mi-akses atas air. Elemen hak atas air harus nyai kesempatan dan akses yang sama num.mencukupi untuk martabat manusia, atas air. Upaya pemerintah pun terlihatkehidupan dan kesehat­ n. Kecukupan a serius dengan keluarnya UU Nomorhak atas air tidak bisa diterjemahkan Upaya Pemerintah 7 Tahun 2004 tentang Sumber Dayadengan sempit, hanya sebatas pada Sebagaimana hak asasi manusia Air, yang dalam pasal 5 menyatakankuantitas volume dan teknologi. Air lainnya posisi negara dalam hubung­ bahwa negera menjamin hak setiapharus diperlakukan sebagai barang annya dengan kewajibannya yang orang untuk mendapatkan air bagisocial dan budaya, tidak semata-mata ditimbulkan oleh hak asasi manusia, kebutuhan pokok minimal sehari-harisebagai barang ekonomi. negara harus menghormati (to respect) guna memenuhi kehidupannya yang Dalam Komentar Umum Perseri­ yaitu mengharuskan negara mencegah sehat, bersih dan produktif. Lebih lan-katan Bangsa-Bangsa (United Na- terganggunya langsung/tidak lang- jut penjabaran hak atas air yang tertu-tions General Comments) pada Komite sung pemenuhan hak atas air, melin­ ang dalam UU menyebutkan bahwauntuk Hak Ekonomi, Sosial, dan dungi (to protect) yaitu mengharuskan masyarakat memiliki hak untuk (i)Budaya Perserikatan Bangsa-Bangsa negara mencegah keterlibatan pihak memperoleh informasi yang berkaitan(Committee on Economic, Social, and ketiga (perusahaan) dalam pemenuh­ dengan pengelolaan sumber daya air;Cultural Rights) Nomor 15, hak asasi an hak atas air, dan memenuhinya (to (ii) memperoleh penggantian yangmanusia atas air terdiri dan dua kom- fulfill) yaitu mengharuskan negara layak atas kerugian yang dialaminyaponen penting, yaitu kebebasan (free- mengambil langkah untuk mencapai sebagai akibat pelaksanaan pe­dom) dan pengakuan (entitlements). pemenuh­ n hak atas air sepenuhnya. a ngelolaan sumber daya air; (iii)Kebebasan dimaksudkan tidak adanya Dalam konteks menghormati, peme­ memperoleh manfaat atasintervensi yang bisa menyebabkan ter- rintah Indonesia telah meratifikasi pengelo- 7
  • 8. Laporan Utamalaan sumber daya air; (iv) menyatakan tah Nomor 16 Tahun 2005 tentang buangan air limbah atau penyedotankeberatan terhadap rencana pengelo- Pengembangan Sistem Penyediaan lumpur tinja.laan sumberdaya air yang sudah diu- Air Minum sebagai turunan UU No- Bahkan secara teknis kualitas airmumkan dalam jangka waktu terten- mor 7 Tahun 2004, yang dalam hal minum telah diatur tersendiri dalamtu sesuai dengan kondisi setempat; (v) ini adalah pelanggan adalah (i) mem- PP Nomor 82 Tahun 2001 tentangmengajukan laporan dan pengaduan peroleh pelayanan air minum yang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengen-kepada pihak yang berwenang atas memenuhi syarat kualitas, kuantitas, dalian Pencemaran Air untuk memas-kerugian yang menimpa dirinya yang dan kontinuitas sesuai dengan standar tikan kepentingan masyarakat terlin­berkaitan dengan penyelenggaraan yang ditetapkan; (ii) mendapatkan dungi.pengelolaan sumberdaya air; dan/ informasi tentang struktur dan be- Walaupun demikian, pemerintahatau (vi) mengajukan gugatan kepada saran tarif serta tagihan; (iii) meng­ dianggap telah gagal memenuhi hakpengadilan terhadap berbagai masalah ajukan gugatan atas pelayanan yang masyarakat tersebut. “Upaya peme­sumberdaya air yang merugikan ke- merugikan dirinya ke pengadilan; (iv) rintah Indonesia untuk melindungihidupannya. mendapatkan ganti rugi yang layak dan menghormati hak atas air mi- Sementara hak masyarakat diatur sebagai akibat kelalaian pelayanan; num masih terlalu jauh dari harapanlebih jauh dalam Peraturan Pemerin- dan (v) memperoleh pelayanan pem- masyarakat,” kata Koordinator Na- POKJA sional Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air (Kruha) Hamong Santono. “La­ poran yang disusun oleh UNESCAP, ADB, dan UNDP, juga secara tegas menyatakan bahwa Indonesia berada di jalur yang lambat dalam pemenuh­ an target air minum dan sanitasi da- lam MDGs,” tuturnya. Salah satu pemicu rendahnya akses masyarakat terhadap air mi- num itu adalah kecilnya anggaran yang dialokasikan pemerintah. Tahun 2005 lalu, anggaran yang dikeluarkan hanya Rp.500 miliar dan tahun 2010 Rp.3 triliun. Padahal, kebutuhan ang- garan untuk pembangunan air mi- num dan sanitasi berkisar 2 sampai 3 kalinya. “Perlu komitmen dan agenda politik yang lebih jelas soal hak atas air masyarakat. Kita jangan asal ikut menandatangani resolusi namun tidak tahu setelah itu akan kemana perso- alan air minum dan sanitasi dasar masyarakat bergerak,” ujar Hamong, Namun kembali kepada salah satu prinsip pemenuhan hak asasi manu- sia, bahwa prosesnya harus memper- hatikan kemampuan dari masing- masing pemerintah. Terpenting dari semuanya adalah adanya keinginan yang kuat dari pemerintah mencapai target pemenuhan hak atas air. Hal ini sudah terlihat jelas jika memban­ 8
  • 9. Edisi III, 2010dingkan kenaikan alokasi anggaran airminum dan penyehatan lingkunng­an naik hampir enam kali lipat pada Dirjen HAM, Harkristuti Harkrisnowo:kurun waktu lima tahun mendatang Sejumlah Masalah di Sektor Air Jadi(2010-2014) dibanding kurun waktulima tahun sebelumnya (2005-2009). Perhatian Pemerintah ISTIMEWA Dalam Lokakarya Hak Atas Air yang Pemerintah Daerah diselenggarakan oleh Pokja AMPL di Bogor sebagai Ujung Tombak beberapa waktu lalu, Direktur Jenderal Hak Seringkali aktor utama dari pem- Asasi Manusia, Harkristuti Harkrisnowobangunan air minum dan penyehatan dalam sambutan tertulisnya yang dibacakanlingkungan terlupakan. Berdasarkan oleh Direktur Kerjasama HAM, Dimasregulasi yang ada, pemerintah daerah Samudera Rum menegaskan,air merupakanlah yang saat ini menjadi pihak yang benda yang sangat dibutuhkan dalambertanggungjawab menyediakan air kehidupan mahluk hidup. Tanpa air mahlukminum. Menjadi pertanyaan penting, hidup tidak akan mampu mempertahankansejauh mana konsep hak atas air seba- kehidupannya. Namun dalam kenyataannya dunia mengalamigai hak asasi manusia telah dipahami permasalahan dengan air yang disebabkan berbagai faktor, antaraoleh pengambil keputusan di daerah. lain laju pertumbuhan penduduk dunia yang cepat, serta pengelolaanJika itu saja belum terlaksana, jangan air yang tidak berkelanjutan yang saat ini dilaksanakan.berharap banyak bahwa resolusi PBB Disampaikan pula bahwa dalam sambutan tersebut sejumlahtersebut akan berdampak bagi pen- kebijakan internasional terkait hak atas air seperti CEDAWingkatan akses air minum di Indone- (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Againstsia. Kalapun telah dipahami, menjadi Women), CRC (Convention on the Rights of the Child) dan ICESCRlangkah berikutnya untuk mengeta- (International Covenant on Civil and Political Rights dan Internationalhui sejauhmana pemahaman tersebut Covenant on Economic, Social and Cultural Rights). Termasuk jugatelah terinternalisasi dalam dokumen ECOSOC DECLARATION (Deklarasi Ekonomi, Sosial, dan Budaya) PBBperencanaan pemerintah daerah, pada bulan November 2002.semisal rencana Pembangunan Jangka Sementara Indonesia sendiri mencantumkan pengakuan atasMenengah Daerh (RPJMD). Demiki- hak dasar tersebut sejak awal di dalam Undang-Undang Dasaran selanjutnya sampai teralokasikan 1945 Pasal 33 yang menyatakan “Bumi, air dan kekayaan alam yangdana yang terfokus pada kelompok terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakanmarjinal. untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Dengan demikian, Menjadi tugas pemerintah pusat negara bertanggung jawab menjamin penyediaan air yang bagidan pemerintah propinsi menjadi- setiap individu warga negara.kan pemahaman hak atas air sebagaihak asasi manusia menjadi bagiandariarus utama pembangunan air mi-num dan penyehatan lingkungan di sekitar 500 kabupaten/kota di seluruh jadi suatu keniscayaan. Pemenuhandaerah. Dibutuhkan upaya advokasi Indonesia. hak atas air sebagai hak asasi manu-baik ke pihak eksekutif maupun legis- sia tidak akan tercapai jika pemerin-latif, dilanjutkan dengan internalisasi Tugas Bersama tah dibiarkan berjuang sendiri. Marimelalui peninjauan kembali doku- Jadi dibutuhkan tentunya sedikit kita bekerjasama. Masih sekitar 100men RPJMD, sehingga terlihat jelas kesabaran bagi kita semua untuk da- juta saudara kita belum memperolehpeningkatan dramatis dari alokasi pat melihat hasil dari upaya pemerin- akses terhadap air minum. Sebagiananggaran AMPL khususnya bagi me­ tah. Tentunya kerjasama dari semua terbesar dari mereka berasal darireka yang termarjinalkan. Sepertinya pihak, dan ini juga merupakan salah kelompok yang termarjinalkandibutuhkan waktu yang cukup lama satu prinsip pemenuhan hak asasi (OM)dengan mempertimbangkan terdapat yaitu saling ketergantungan, men- 9
  • 10. Laporan Utama Hak Atas Air sebagai Hak Asasi Manusia POKJAA ir dalam sejarah kehidupan ma- berkurang; (iv) masyarakat dan warga Riset menunjukkan bahwa rata-rata nusia memiliki posisi sentral yang termarjinalkan akan diberdayakan rumah tangga di Afrika menghabiskan dan merupakan jaminan ke- untuk berperan dalam proses peng­ mbil­ a 26 persen waktunya untuk mengum-berlangsungan kehidupan manusia di an keputusan; (v) negara menjadi lebih pulkan air, dan umumnya wanita lahmuka bumi. Air berhubungan dengan fokus pada pemenuhan kewajibannya yang menjalankan tugas ini (DFID,hak hidup sesesorang sehingga air tidak karena dipantau secara internasional. 2001). Kondisi ini menghalangi wanitabisa dilepaskan dalam kerangka hak be­ erja, bahkan bersekolah. kasasi manusia. Pengakuan air sebagai Siapa Paling Terdampak Anak-Anak. Kondisi air yang tidakhak asasi manusia mengindikasikan dua Berbicara tentang hak atas air seba- memadai meningkatkan peluanghal; di satu pihak adalah pengakuan ter- gai hak asasi manusia, terdapat bebe­ anak-anak menderita penyakit. Sistemhadap kenyataan bahwa air merupakan rapa kelompok yang sangat terdampak kekebalan mereka belum sepenuhnyakebutuhan yang demikian penting bagi oleh perubahan yang akan terjadi. Me­ terbangun. Anak-anak juga seringkalihidup manusia, di pihak lain perlunya reka terdampak terutama karena selama berbagi tugas dengan kaum perempuanperlindungan kepada setiap orang atas ini terabaikan haknya dan menjadi ke­ sebagai pengumpul air. Akibatnya, diakses untuk mendapatkan air. Demi lompok yang dengan berbagai alasan banyak negara anak-anak banyak yangperlindungan tersebut perlu dipositif- normatif dan legal tidak menjadi target tidak bersekolah.kan hak atas air menjadi hak yang ter­ penyedia layanan air minum. Masyarakat Asli. Sebenarnyatinggi dalam bidang hukum yaitu hak Kaum miskin. Daintara kelompok masyarakat asli inilah yang meman-asasi manusia. yang terdampak, kaum miskin lah yang faatkan sumber air tradisional. Namun paling menderita. Hal ini terlihat dari dengan berkembangnya suatu daerah, Pentingnya Hak Atas Air data yang menunjukkan 80 persen dari sumber air tersebut kemudian banyak sebagai Hak Asasi yang tidak mempunyai akses air minum yang tercemar atau dimanfaatkan me- Tanpa disadari sebenarnya banyak adalah kaum miskin, terutama miskin lebihi kapasitasnya. Kondisi ini kemu-manfaat dari ditetapkannya hak atas air perdesaan. dian menjadikan mereka tidak dapatsebagai hak asasi. Seperti misalnya (i) air Perempuan. Perempuan di ba­ memenuhi kebutuhannya akan air.menjadi hak yang legal, lebih dari pada nyak komunitas mendapat status yangsekedar layanan yang diberikan berdasar lebih rendah dibanding pria. Mereka Prinsip Utamabelas kasihan; (ii) pencapaian akses dasar mendapat tugas mengumpulkan atau Prinsip utama hak asasi manu-harus dipercepat; (iii) mereka yang tera- mencari air untuk kebutuhan rumah sia terkait pembangunan air minumbaikan menjadi lebih diperhatikan se­ tangga. Data menunjukkan 70 persen dan sanitasi diantaranya adalah (i) ke­ hingga kesen­angan da­ at j p dari 1,3 miliar penduduk yang sangat setaraan dan tanpa diskriminasi. Kedua miskin adalah wanita (WHO, 2001). prinsip ini merupakan paling utama 10
  • 11. Edisi III, 2010diantara prinsip dasar kerangka hak yang dapat ditolerir adalah waktu yang nusia. Berdasar komentar umum No-asasi manusia. Menyatukan prinsip dibutuhkan ke sumber air maksimal 30 mor 15 dari Komite PBB tentang Hakini kedalam kebijakan pembangunan menit. Keamanan ketika mengambil Ekonomi, Sosial dan Budaya bahwaAMPL memerlukan upaya khusus air juga dipertimbangkan; (v) air yang hak atas air sebagaimana hak asasi lain-untuk mengidentifikasi individu dan memadai. Berapa banyak kebutuhan air nya menghasilkan tiga tipe kewajibanke­ompok yang paling marjinal dan l per orang dianggap sebagai kebutuh­ bagi negara yaitu kewajiban menghar-rawan terkait ketersediaan akses air mi- an minimum?. PBB mengindikasikan gai (to respect), kewajiban melindunginum dan sanitasi. Selain juga memer- bahwa air harus memadai untuk kebu- (to protect), dan kewajiban memenuhilukan tindakan proaktif untuk memas- tuhan minum, sanitasi, cuci pakaian, (to fulfil).tikan individu dan kelompok marjinal dan masak. Dibutuhkan setidaknya Kewajiban menghormati: meme-termasuk dalam sasaran dan menjadi 20 liter per orang per hari. Jika sumber lihara akses yang ada. Kewajiban inifokus intervensi. Kelompok ini dian- air memadai maka jumlah minimum mengharuskan negara tidak meng-taranya wanita, anak-anak, penduduk sebaiknya menjadi 100 liter; (vi) infor- ganggu baik langsung maupun tidakpedesaan, permukiman kumuh, mis- masi yang mudah di akses. Hak atas air langsung keberadaan hak atas air. Ke-kin, penduduk yang sering berpindah, sebagai hak asasi memungkinkan terse- wajiban termasuk misalnya tidak mem-pengungsi, orang tua, masyarakat ter­ dianya akses terhadap informasi tentang batasi akses kepada siapapun.asing, orang cacad, dan penduduk dae­ strategi dan kebijakan pemerintah, dan Kewajiban melindungi: mengaturrah rawan air. Mengembangkan data memungkinkan masyarakat berpartisi- pihak ketiga. Kewajiban ini mengharus-terpadu terkait kelompok ini menjadi pasi. kan negara untuk menghalangi campursuatu keniscayaan. Isu utama yang se­ angan pihak ketiga dengan cara apapunring dibicarakan adalah keterjangkauan Hak Atas Air sebagai keberadaan hak atas air. Pihak ketiga(affordability) tanpa membedakan Prasyarat Hak Asasi Lainnya termasuk individu, kelompok, perusa-penyedianya oleh swasta atau peme­ Hak atas air menjadi prasyarat pe- haan dan institusi yang dibawah ken-rintah. Pemerintah bertanggungjawab menuhan hak asasi lainnya. Sebagai ilus- dali pemerintah. Kewajiban termasukmemastikan bahwa air terjangkau oleh trasi (i) Hak atas makanan. Konsumsi mengadopsi regulasi yang efektif.seluruh kalangan bahkan mereka yang air tidak aman menghambat upaya pe- Kewajiban memenuhi: fasilitasi, pro-tidak mampu membayar. Bentuk upaya menuhan nutrisi dasar dan selanjutnya mosi dan penyediaan. Kewajiban initersebut diantaranya berupa penyedia­ hak aatas makanan; (ii) hak atas kehi­ mengharuskan pemerintah mengambilan sejumlah tertentu air secara gratis, dupan dan hak atas kesehatan. Keku­ langkah untuk memenuhi hak atas air.sistem blok tarif, mekanisme susidi rangan air yang amanmenjadi penyebab Bagaimana dengan pemerintahsilang dan subsidi langsung. (ii) aman utama kematian bayi di seluruh dunia; daerah? Sebenarnya penentu utama ter-dan dapat diterima. Air harus aman un- (iii) hak atas pendidikan. Mengambil capainya hak atas air sebagai hak asasituk penggunaan domestik, dan jumlah air di banyak negara merupakan tugas manusia berada ditangan pemerintahminimum harus tersedia untuk air mi- anak perempuan dan wanita. Padahal daerah. Komentar Umum PBB No-num; (iii) layanan terjangkau. Apa yang waktu dan jarak tempuh kadang-ka- mor 15 menegaskan bahwa pemerintahdisebut terjangkau itu?. Pembayaran dang membutuhkan lebih dari 2 jam pusat harus memastikan bahwa pe-dianggap tak terjangkau ketika mengu- perjalanan sehingga menghalangi me­ merintah daerah mempunyai kapasitasrangi kemampuan seseorang membeli reka untuk hadir di sekolah. Termasuk baik sumber daya keuangan maupunbarang kebutuhan dasar lainnya seperti ketidakhadiran karena sakit akibat di- sumber daya manusia untuk menyedia-makanan, rumah, kesehatan dan pen- are; (iv) hak atas perumahan. Keterse-didikan. Tidak dianjurkan bagi rumah diaan air minum menjadi persyaratantangga mengeluarkan dana untuk air sebuah rumah yang layak huni. Kesalahpahaman terhadap Hak Atas Airminum lebih besar dari 3% pendapa- Air sebagai Hak Asasi tidak berarti....tannya; (iv) layanan dapat di akses. Ka- Kewajiban Negara l..bahwa air disediakan secara gratispan layanan dianggap dapat di akses?. Isu yang timbul kemudian adalah kepada semua. l..bahwa setiap rumah harusPemerintah harus memastikan akses bagaimana posisi negara dalam hubung­ dilayani melalui sambunganterhadap air tersedia di dalam atau dekat annya dengan air sebagai benda publik langsung bahkan jika tidak layakrumah, sekolah atau tempat kerja. Jika atau benda sosial yang bahkan telah di- secara finansial l..bahwa pemerintah sendiri yangtidak memungkinkan, maka kondisi akui sebagai bagian dari hak asasi ma- harus menyediakan layanan dan tidak boleh mendelegasikan ke pihak non pemerintah. 11
  • 12. Praktek Unggulan Belgia. Dana sosial diperkenalkan dan dibiayai melalui sumber iuran air. Laporan Utama Pendapatan dari dana sosial diguna- kan oleh lembaga sosial untuk menu- tup biaya layanan bagi masyarakat termiskin. Selain itu diterapkan kon- kan layanan air minum. Ditambahkan Biaya yang timbul, baik secara langsung sumsi air gratis maksimal 15 m3 per juga bahwa layanan tersebut harus me- maupun tidak langsung dan biaya lain keluarga. Porto Alegre, Brazil. Perusahaan menuhi prinsip hak asasi manusia. yang berhubungan dengan air harus publik penyedia air minum menerap- terjangkau; (c) non-diskriminasi. Air kan proses perencanaan anggaran Indikator Pemenuhan dan fasilitas air dan pelayanannya harus partisipatif. Dalam pertemuan publik, setiap warga bebas berbicara tentang Hak Atas Air dapat diakses oleh semua, termasuk ke­ prioritas anggaran. Model ini meng- Kecukupan air sebagai prasyarat lompok rentan atau marjinal, dalam hu- hasilkan pertambahan dramatis da- pemenuhan hak atas air, dalam setiap kum maupun keadaan nyata lapangan lam akses air minum bagi komunitas miskin. keadaan apa pun harus memenuhi fak- tanpa diskriminasi; (d) akses informasi. Afrika Selatan. Setiaop institusi tor berikut (i) ketersediaan. Suplai air Akses atas air juga termasuk hak untuk layanan air minum harus mempunyai untuk setiap orang harus mencukupi mencari, menerima dan bagian dari in- unit layanan konsumen yang akan menerima setiap keluhan. Kemente- dan berkelanjutan untuk kebutuhan in- formasi sehubungan dengan air. rian Urusan Air dipersyaratkan mem- dividu dan rumah tangganya; (ii) kuali- punyai sistem informasi nasional yang tas. Air untuk setiap orang atau rumah Mewujudkan Air dapat di akses oleh masyarakat. tangga harus aman, bebas dari orga­ sebagai Hak Asasi nisme mikro, unsur kimia dan radiologi Pada kenyataannya, sejumlah faktor mereka harus tahu kewajibannya. Di yang berbahaya yang mengancam kese- dibutuhkan untuk memastikan air seba- lain pihak, otoritas publik juga harus hatan manusia; (iii) mudah diakses. Air gai hak asasi. Pertama, pemerintah ha­ mengetahui kewajibannya. Ketiga, dia- dan fasilitas air dan pelayanannya harus rus memiliki regulasi dan intitusi yang log multi pihak. Dialog ini melibatkan dapat diakses oleh setiap orang tanpa efektif, termasuk otoritas publik yang berbagai pihak mulai dari swasta, LSM, diskriminasi. Kemudahan akses ditandai mempunyai mandat jelas yang dibekali masyarakat miskin, yang dapat berkon- oleh (a) mudah diakses secara fisik. Air sumber dana dan sumber daya manusia tribusi dalam proses perencanaan, pem- dan fasilitas air dan pelayanannya harus memadai. Kedua, informasi dan pen- bangunan dan pengelolaan layanan dapat dijangkau secara fisik bagi selu- didikan. Ini dibutuhkan untuk memas- air minum. Hal ini dapat menjadikan ruh golongan yang ada di dalam suatu tikan pengelolaan air yang transparan otoritas publik lebih bertanggungjawab populasi; (b) terjangkau secara ekono- dan bertanggungjawab. Masyarakat dan transparan. Keempat, mekanisme mi. Air dan fasilitas air dan pelayanan- harus mengetahui dan memahami solidaritas berbagi biaya. Sebagai con- nya harus terjangkau untuk semuanya. hak mereka. Tentunya sebaliknya juga toh, sistem tarif dapat menggunakan sistem subsidi silang, yang kaya mem- bayar lebih besar.Pertanyaan yang Sering Mengemuka Sementara itu, hak atas air tidak• Apakah 20 liter per kapita per hari sudah memadai sebagai pemenuhan hak asasi?. TIDAK. 20 li- hanya berlaku bagi perusahaan pu­ likb ter per kapita per hari kebutuhan paling minimum tetapi masih belum dapat mencukupi kebutu- tetapi juga swasta. Sebagai ilustrasi, han terkait aspek kesehatan. Untuk itu, kebutuhan minimum yang sebaiknya dipenuhi berkisar antara 50 sampai 100 liter per kapita per hari. the International Federation of Private•Apakah biaya untuk mencapai terpenuhinya kebutuhan air menjadi penghalang.?. TIDAK. Me- Water Operators AquaFed, yang me- mang betul bahwa biaya yang dibutuhkan besar. Namun, terbukti bahwa biaya yang dikeluarkan wakili berbagai perusahaan layanan air sebagai akibat tidak terpenuhinya kebutuhan air minum bahkan jauh lebih besar, dalam bentuk minum dari yang kecil sampai perusa- menurunnya kualitas kesehatan masyarakat, kehilangan waktu produktif dan ketidakhadiran di sekolah. Selain itu, kebutuhan tersebut tidak harus dipenuhi dalam waktu sekejap, tetapi dise- haan internasional, telah memasukkan suaikan dengan kemampuan masing-masing pemerintah. isu hak asasi air dalam aturan perusa-• Apakah setiap orang bahkan yang tinggal di daerah terpencil dipersyaratkan mendapat akses haan. Terdapat tiga elemen dibutuhkan air minum melalui sistem perpipaan? TIDAK. Pemerintah hanya harus memastikan setiap orang mempunyai akses yang memenuhi standar (ketersediaan, akses, terjangkau, kualitas), namun agar operator melaksanakan konsep tentunya setiap daerah memerlukan bentuk layanan yang berbeda disesuaikan kebutuhan mas- hak atas air yaitu (i) kontrak yang jelas ing-masing. yang mencakup peran dan tanggung-• Apakah pemerintah harus menyediakan layanan air minum secara gratis? TIDAK.. Hak asasi ma- nusia hanya menjamin bahwa air minum harus terjangkau dan tidak menghambat tercapainya jawab operator; (ii) keberadaan subsidi hak asasi lainnya seperti makanan, rumah dan kkesehatan. atau tarif rendah bagi masyarakat mis-• Apakah hak asasi melarang keterlibatan swasta dalam penyediaan layanan air minum? TIDAK. kin; (iii) keberadaan mekanisme sosial Hak asasi tidak menyebutkan bentuk tertentu layanan air minum. Namun, pemerintah harus berkelanjutan terhadap layanan bagi memastikan, melalui regulasi, pemantauan, prosedur pelaporan, bahwa semua penyedia (pub- lik dan swasta) tidak melanggar hak asasi manusia. kelompok yang terpinggirkan (miskin,• Apakah pengakuan air sebagai hak asasi mendorong pemenuhan kebutuhan air minum? YA. tuna wisma, dan lainnya). Diantara banyak faktor lainnya, hak asasi memantapkan kerangka hukum, yang menggambarkan hak dan kewajiban, dan mendorong perhatian lebih pada yang miskin, dan layanan yang tidak 12 diskriminatif. Hak asasi ini mendorong masyarakat menjadi aktif terlibat. Penyediaan air minum bukan lagi sekedar belas kasihan tetapi telah merambah aspek hukum.
  • 13. Edisi III, 2010 Sekilas HAK ASASI MANUSIA (HAM) Pengertian dan Ciri Pokok Hakikat HAM hukum, tetapi ia sendiri tidak terikat dengan hukum HAM adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh yang dibuatnya), menjadi dibatasi kekuasaannya danmanusia, sesuai dengan kodratnya, yang diberikan mulai dapat diminta pertanggung jawabannya dimukalangsung oleh Tuhan. Jika hak tersebut terabaikan hukum (Mansyur Effendi,1994). Lahirnya Magnamaka manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. Charta ini kemudian diikuti oleh perkembangan yangSementara secara resmi dalam pasal 1 Undang-Undang lebih konkret, dengan lahirnya Bill of Rights di InggrisNomor 39 Tahun 1999 tentang HAM disebutkan pada tahun 1689. Pada masa itu mulai timbuladagiumbahwa “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang intinya adalah bahwa manusia sama di mukayang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia hukum (equality before the law). Perkembangan HAMsebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan selanjutnya ditandai dengan munculnya The Americananugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, Declaration of Independence yang lahir dari pahamdan dilindungi oleh negara, ISTIMEWA Rousseau dan Montesquuieu.hukum, pemerintah dan setiap Mulailah dipertegas bahwaorang, demi kehormatan serta manusia adalah merdeka sejakperlindungan harkat dan martabat di dalam perut ibunya, sehinggamanusia” tidaklah logis bila sesudah lahir ia Berdasarkan beberapa harus dibelenggu.rumusan HAM di atas, dapat ditarik Selanjutnya, pada tahun 1789kesimpulan tentang beberapa lahirlah The French Declarationciri pokok hakikat HAM yaitu (i) (Deklarasi Perancis), dimanaHAM tidak perlu diberikan, dibeli ketentuan tentang hak lebihataupun diwarisi. HAM adalah dirinci lagi sebagaimana dimuatbagian dari manusia secara dalam The Rule of Law yangotomatis; (ii) HAM berlaku untuk antara lain berbunyi tidak bolehsemua orang tanpa memandang ada penangkapan tanpa alasanjenis kelamin, ras, agama, etnis, yang sah. Dalam kaitan itu berlakupandangan politik atau asal-usul prinsip presumption of innocent,sosial dan bangsa; (iii) HAM tidak artinya orang-orang yangbisa dilanggar. Tidak seorangpun ditangkap, kemudian ditahan danmempunyai hak untuk membatasi dituduh, berhak dinyatakan tidakatau melanggar hak orang lain. bersalah, sampai ada keputusanOrang tetap mempunyai HAM pengadilan yang berkekuatanwalaupun sebuah negara membuat hukum yang tidak hukum tetap yang menyatakan ia bersalah. Dalammelindungi atau melanggar HAM (Mansyur Fakih, French Declaration sudah tercakup semua hak, meliputi2003). hak-hak yang menjamin tumbuhnya demokrasi maupun Pada hakikatnya Hak Asasi Manusia terdiri atas dua negara hukum yang asas-asasnya sudah dicanangkanhak dasar yang paling fundamental, ialah hak persamaan sebelumnya. Selain itu juga dikenal Perlu juga diketahuidan hak kebebasan. Dari kedua hak dasar inilah lahir The Four Freedoms dari Presiden Roosevelt yanghak-hak asasi lainnya atau tanpa kedua hak dasar ini, dicanangkan pada tanggal 6 Januari 1941.hak asasi manusia lainnya sulit akan ditegakkan. Semua hak-hak ini setelah Perang Dunia II (sesudah Hitler memusnahkan berjuta-juta manusia) dijadikan Perkembangan Pemikiran HAM dasar pemikiran untuk melahirkan rumusan HAM yang Perkembangan pemikiran HAM dunia bermula dari bersifat universal, yang kemudian dikenal denganMagna Charta pada tahun 1215 di Inggris, yang antara The Universal Declaration of Human Rights yanglain memuat pandangan bahwa raja yang tadinya diciptakan oleh PBB pada tahun 1948.memiliki kekuasaan absolut (raja yang menciptakan 13
  • 14. Regulasi membedakan yang baik dan yang buruk yang akan mem- bimbing dan mengarahkan sikap dan perilaku dalam men- jalani kehidupannya. Dengan akal budi dan nuraninya itu, maka manusia memiliki kebebasan untuk memutuskan sendiri perilaku atau perbuatannya. Di samping itu, untuk mengimbangi kebebasan tersebut manusia memiliki kemampuan untukUndang-Undang bertanggungjawab atas semua tindakan yang dilakukannya.Nomor 39 Tahun 1999 Kebebasan dasar dan hak-hak dasar itu­ lah yang disebut hak asasi manusia yangtentang Hak Asasi Manusia melekat pada manusia secara kodrati seba- gai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak- hak ini tidak dapat diingkari. PengingkaranS ampai sejauh ini hak asasi manusia sudah menjadi terhadap hak tersebut berarti mengingkari martabat kema- pembicaraan yang lazim di kalangan awam. Walau- nusiaan. Oleh karena itu, negara, pemerintah, atau organi­ pun demikian tentunya tidak banyak yang tahu se- sasi apapun mengemban kewajiban untuk mengakui dancara pasti yang dimaksud. Hak asasi manusia merupakan melindungi hak asasi manusia pada setiap manusia tanpahak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, kecuali. Ini berarti bahwa hak asasi manusia harus selalubersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus di­ menjadi titik tolak, dan tujuan dalam penyelenggaraan ke-lindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh dia- hidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.baikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Sejalan dengan pandangan di atas, Pancasila sebagai Sementara itu untuk menunjukkan penghargaan bangsa dasar negara mengandung pemikiran bahwa manusia dicip-Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang takan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan menyandang duamengemban tanggung jawab moral dan hukum untuk men- aspek yakni, aspek individualitas (pribadi) dan aspek sosi-junjung tinggi dan melaksanakan Dek1arasi Universal ten- alitas (bermasyarakat). Oleh karena itu, kebebasan setiaptang Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh Perserikat­ n a orang dibatasi oleh hak asasi orang lain. Ini berarti bahwaBangsa-Bangsa, serta berbagai instrumen internasional lain- setiap orang mengemban kewajiban mengakui dan meng-nya mengenai hak asasi manusia, maka bangsa Indonesia hormati hak asasi orang lain.secara sadar bahkan telah mengeluarkan Ketetapan Ma- Kewajiban ini juga berlaku bagi setiap organisasi padajelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor tataran manapun, terutama negara dan pemerintah. De­XVII/MPR/I998 tentang Hak Asasi Manusia. Di samping ngan demikian, negara dan pemerintah bertanggung jawabitu, pengaturan mengenai hak asasi manusia pada dasarnya untuk menghormati, melindungi, membela, dan menjaminsudah tercantum dalam berbagai peraturan perundang-un- hak asasi manusia setiap warganegara dan penduduknya tan-dangan, termasuk undang-undang yang mengesahkan ber- pa diskriminasi. Kewajiban menghormati hak asasi manu-bagai konvensi internasional mengenai hak asasi manusia. sia tersebut, tercermin dalam Pembukaan Undang-UndangNamun untuk memayungi seluruh peraturan perundang- Dasar 1945 yang menjiwai keseluruhan pasal dalam batangundangan yang sudah ada, perlu dibentuk Undang-undang tubuhnya, terutama berkaitan dengan persamaan keduduk­Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. an warga negara dalam hukum dan pemerintahan, hak atas Dalam undang-undang ini secara gamblang hak asasi pekerjaan dan penghidupan yang layak, kemerdekaan ber-manusia didefinisikan sebagai seperangkat hak yang me­ekat l serikat dan berkumpul, hak untuk mengeluarkan pikiranpada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tu- dengan lisan dan tulisan, kebebasan memeluk agama danhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang untuk beribadat sesuai dengan agama dan kepercayaannyawajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilin­ ungi oleh nega- d itu, hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran.ra, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan Dasar pemikiran pembentukan Undang-undang iniserta perlindungan harkat dan martabat manusia. adalah sebagai berikut : Bahwa manusia dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha a. Tuhan Yang Maha Esa adalah pencipta alam semesta Esa akal budi dan nurani yang memberikan dengan segala isinya; kepadanya kemampuan untuk b. pada dasarnya, manusia dianugerahi jiwa, bentuk, struk- 14
  • 15. Edisi III, 2010 tur, kemampuan, kemauan serta berbagai kemudahan merupakan payung dari seluruh peraturan perundang-un- oleh Penciptanya, untuk menjamin kelanjutan hidup- dangan tentang hak asasi manusia. Oleh karena itu, pelang- nya; garan baik langsung maupun tidak langsung atas hak asasic. untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkat- manusia dikenakan sanksi pidana, perdata, dan atau ad- kan martabat manusia, diperlukan pengakuan dan per- ministratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- lindungan hak asasi manusia, karena tanpa hal tersebut undangan. manusia akan kehilangan sifat dan martabatnya, se­ Undang-undang ini terdiri dari 11 bab dan 106 pasal. hingga dapat mendorong manusia menjadi serigala bagi Namun pasal yang terkait langsung dengan pemenuhan ke- manusia lainnya (homo homini lupus); butuhan rumah, air dan penyehatan lingkungan tercantumd. karena manusia merupakan makhluk sosial, maka hak pada asasi manusia yang satu dibatasi oleh hak asasi manusia a. Pasal 9 yang menyatakan (1) Setiap orang berhak untuk yang lain, sehingga kebebasan atau hak asasi manusia hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf bukanlah tanpa batas; kehidupannya; (2) Setiap orang berhak hidup tenteram,e. hak asasi manusia tidak boleh dilenyapkan oleh siapa­ aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin; (3) Se- pun dan dalam keadaan apapun; tiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik danf. setiap hak asasi manusia mengandung kewajiban untuk sehat. menghormati hak asasi manusia orang lain, sehingga di b. Pasal ll yang menyatakan setiap orang berhak atas pe- dalam hak asasi manusia terdapat kewajiban dasar; menuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dang. hak asasi manusia harus benar-benar dihormati, dilin­ berkembang secara layak. dungi, dan ditegakkan, dan untukitu pemerintah, apara- c. Pasal 40 yang menyatakan setiap orang berhak untuk tur negara, dan pejabat publik lainnya mempunyai ke- bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak. wajiban dan tanggungjawab menjamin terselenggaranya penghormatan, perlindungan, dan pene­ akan hak asasi g Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang manusia. Pengesahan Internasional Covenant on Economic, So- Dalam Undang-undang ini, pengaturan mengenai hak cial and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentangasasi manusia ditentukan dengan berpedoman pada De- Hak-Hak ekonomi, Sosial dan Budaya)klarasi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, Kovenan ini mengukuhkan dan menjabarkan pokok-Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Penghapusan pokok HAM di bidang ekonomi, sosial dan budaya dariSegala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, Konvensi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dalamPerserikatan Bangsa- Bangsa tentang Hak-hak Anak, dan ketentuan-ketentuan yang mengikat secara hukum. Kove-berbagai Instrumen internasional lain yang mengatur me­ nan terdiri dari pembukaan dan pasal pasal yang mencakupngenai hak asasi manusia. 31 pasal. Undang-undang ini secara rinci mengatur mengenai Pembukaan Kovenan ini mengingatkan negara-negarahak untuk hidup dan hak untuk tidak dihilangkan paksa akan kewajibannya menurut Piagam PBB untuk memaju-dan/atau tidak dihilangkan nyawa, hak berkeluarga dan kan dan melindungi HAM, mengingatkan individu akanmelanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak tanggung jawabnya untuk bekerja keras bagi pemajuanmemperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas dan penaatan HAM yang diatur dalam Kovenan ini dalamrasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pe- kaitannya dengan individu lain dan masyarakatnya, danmerintahan, hak wanita, hak anak, dan hak atas kebebasan mengakui bahwa, sesuai dengan DUHAM, cita-cita umatberagama. Selain mengatur hak asasi manusia, diatur pula manusia untuk menikmati kebebasan sipil dan politik sertamengenai kewajiban dasar, serta tugas dan tanggung jawab kebebasan dari rasa takut dan kekurangan hanya dapat ter-pemerintah dalam penegakan hak asasi manusia. capai apabila telah tercipta kondisi bagi setiap orang untuk Dalam Undang-undang ini, diatur pula tentang parti- dapat menikmati hak-hak ekonomi, sosial dan budaya sertasipasi masyarakat berupa pengaduan dan/atau gugatan atas hak-hak sipil dan politiknya.pelanggaran hak asasi manusia, pengajaran usulan mengenai Dari 31 pasal yang terdapat dalam undang-undang ini,perumusan kebijakan yang berkaitan dengan hak asasi ma- pasal mengatur ketersediaan air minum dan penyehat­nusia kepada Komnas HAM, penelitian, pendidikan, dan an lingkungan mengacu pada pasal 11 yaitu hak ataspenyebarluasan informasi mengenai hak asasi manusia. standar kehidupan yang memadai. (OM) Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia ini adalah 15
  • 16. Agenda POKJA Hari Anti Kemiskinan Internasional Sulitnya Akses Air Minum dan Sanitasi Idikator KemiskinanT anggal 17 Oktober setiap tahun masyarakat dunia berinisiatif untuk mengeluarkan resolusi Nomor 47/196 memperingati Hari Pemberantasan Kemiskinan tertanggal 22 Desember 1992, yang menetapkan tanggal Sedunia (The International Day for the Eradication 17 Oktober sebagai Hari Anti Kemiskinan Seduniaof Poverty). Kemiskinan bagi negara berkembang seperti (International Day of Eradication for Poverty)- yangIndonesia misalnya menjadi catatan tersendiri. Sulitnya diperingati oleh warga dunia hingga saat ini. Pada tahunpenduduk dunia memperoleh layanan dasar sanitasi dan 2010 ini kampanye global yang dimobilisasi aliansi duniamemperoleh air minum secara layak, jelas merupakan bernama Global Call Against to Poverty (GCAP) terusindikator dari kemiskinan. Badan Kesehatan Dunia dilakukan.WHO menyebut terbatasnya 95 persen akses penduduk Pada September tahun 2000, perwakilan dari 189miskin akan air bersih membuat belenggu kemiskinan negara di dunia telah berkumpul di New York dalammenjerat 1,2 milliar penduduk dunia. acara KTT Millenium yang digagas PBB. Hasilnya Seperti diketahui , pada tanggal 17 Oktober tahun adalah ditandatanganinya sebuah deklarasi (Millenium1987, lebih dari seratus ribu orang berdemonstrasi Declaration) yang berisi 8 poin proyek bersama sasarandi Trocadéro di Kota Paris, Perancis, tepat di tempat pembangunan yang harus dicapai negara-negara pesertapenandatanganan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia sebelum tahun 2015. Ke delapan proyek itu meliputitahun 1948, untuk mengajak seluruh warga dunia penghapusan kemiskinan dan kelaparan yang ekstrimmerenungkan kembali nasib para korban kemiskinan (dengan standar penghasilan di bawah 1,25 USD/hari),ekstrim, kekerasan, kelaparan, sulitnya memperoleh air pemerataan pendidikan dasar, persamaan gender danminum dan buruknya sanitasi dihampir seluruh pelosok pemberdayaan perempuan, perlawanan terhadap penyakitdunia. khususnya HIV AIDS dan malaria, penurunan angka Kemudian, demi menghormati momen kematian anak, peningkatan kesehatan ibu, penjaminan bersejarah tersebut, PBB daya dukung lingkungan dan membangun kemitraan 16
  • 17. Edisi III, 2010global untuk pembangunan. Jika dicermati, semua proyek hak tersebut. Setelah itu, Majelis Umum PBBitu bermuara pada satu target, yakni eliminasi problem mendeklarasikan 17 Oktober sebagai Hari Pemberantasanbesar bernama “kemiskinan”. Kemiskinan Sedunia, serta masyarakat dunia merayakan Berbicara tentang cara pemberantasan kemiskinan ‘Hari Pemberantasan Kemiskinan Sedunia’ denganversi PBB, tentu tak bisa lepas juga dari pelaksanaan berbagai acara.Tujuan Pembangunan Millenium/Millenium DevelopmentGoal’s disingkat MDG’s – yang juga merupakan produk Di IndonesiaPBB pada tahun 2000 demi menciptakan dunia tanpa Aksi memperingati Hari anti-pemiskinan jugakemiskinan pada tahun 2015. Sebagai bagian dari PBB, terjadi di beberapa kota di Indonesia, seperti Lampung,Indonesia sendiri ikut menerapkan program MDG’s Mataram, Garut, Cianjur, Tasikmalaya, dan Purwekerto.sejak tahun 2004. Di dalam MDG’s sendiri, kita tahu, Di Bandar lampung, sekitar 50-an massa SRMI berjalanada sekitar delapan program yang muluk-muluk di dari tugu adipura menuju kantor Pemerintah Kotabidang kemiskinan, kesehatan, pendidikan, lingkungan, setempat. Mereka mendesak agar walikota yang barukesetaraan gender. terpilih untuk merealisasikan janji-janji politiknya semasa “Namun,terus terang, kami sangat meragukan kampanye, terutama dalam pemberantasan kemiskinan.keberhasilan program MDG’s di Indonesia. Karena Atas desakan tersebut, walikota Bandar Lampungpraktis, kemiskinan -dan proses pemiskinan- tidak Herman HN bersedia menerima dan berdialog denganberkurang sama sekali. perwakilan aktivis SRMI.Kita masih mendengar Pihak Walikota menjanjikanterjadinya wabah kelaparan akan menuntaskan sejumlahdi berbagai tempat di persoalan yang dituntuttanah air, yang artinya SRMI, diantaranya,masih terdapat kemiskinan persoalan pendidikan,ekstrim. Kesehatan rakyat kesehatan, dan dokumenjuga semakin buruk saja. warga (KTP/KK/aktaAngka kematian ibu dan kelahiran), akan diwujudkanbayi di Indonesia masih pada tahun 2011.cukup tinggi, sejumlah Di Tasikmalaya, Jawabesar masyarakat masih sulit Barat, puluhan aktivis SRMImemperoleh layanan air ISTIMEWA menggelar aksinya di kantorminum dan sanitasi mereka pemerintah kabupaten, danmasih sangat buruk,” ujar Ketua Yayasan Perlundungan menuntut pengesahan Ranperda mengenai perlindunganKonsumen Kesehatan, dr Marius Wijayarta kepada Pedagang Kaki Lima (PKL). Massa juga mempersoalkanPercik. minimnya anggaran kesehatan, yang sebagian besarnya Pendidikan, kesehatan, sulitnya memperoleh air merupakan bantuan Pemprov Jabar.minum dan rendahnya sanitasi dasar jelas bagian dari Aksi juga dilakukan di kabupaten Garut, Jawa Barat,kemiskinan. Belum lagi masalah kesetaraan gender pun dimana puluhan demonstran menolak pembangunanseperti masih mimpi, karena praktik penjualan anak dan Alfamart yang dianggap akan menyingkirkan ekonomiperempuan masih marak di mana-mana. Target di bidang rakyat, khususnya pedagang kecil. Di Cianjur, Jawalingkungan hidup pun tidak terlihat karena setiap harinya Barat, massa yang berjumlah 300 orang anggotakita terus disuguhkan fakta tentang dampak kerusakan SRMI mendatangi kantor DPRD setempat. Massalingkungan di sekitar kita, seperti banjir dan tanah mempersoalkan minimnya anggaran untuk pendidikanlongsor. Dan masih banyak lagi fakta yang membuat kita dan kesehatan, sementara biaya untuk kendaraan dinasragu akan bukti keberhasilan MDG’s. Pemda terus membengkak. Para aktivis kemanusian, pegiat lembaga swadaya Disamping itu, ratusan massa itu juga mendesak agarmasyarakat bidang lingkungan dan kesehatan masyarakat Pemkab Cianjur segera menaikkan jumlah anggaranmenyatakan bahwa kemiskinan merupakan kekerasan untuk pendidikan dan kesehatan serta perlindunganterhadap hak asasi manusia, sehingga mereka menuntut terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luaragar masyarakat di seluruh dunia menghormati negeri. (Eko/Infid.org) 17
  • 18. Wacana ISTIMEWA (Tulisan Pertama)Dr Cekli Setya Pratiwi, SH.,LL.M. dan tersedia (available) bagi setiap orang. Selaras denganT tujuan fundamental inilah, maka dibentuklah instrumen he International Covenant on Economical HAM Internasional untuk memberikan perlindungan and Social Rights (untuk selanjutnya baik kepada individu atau kelompok tentang hak disingkat CESCR) telah disusun dan ekonomi, sosial, dan budaya yang tertuang dalam CESCR disepakati sebagai bagian dari Hukum 1966. CESCR secara garis besar memberikan pengakuan HAM Internasional (The International terhadap hak untuk bekerja, hak untuk mendapatBill of Rights) dengan maksud tidak lain adalah untuk pendidikan, hak untuk kehidupan yang layak, hak atasmelindungi hak-hak asasi manusia sehingga manusia lingkungan yang sehat, hak atas pengembangan budaya,dapat hidup sebagai manusia seutuhnya, bebas, aman, dan seterusnya. Hak atas penghidupan yang layak yangterlindungi dan hidup sehat. Hak untuk hidup sebagai akan ditelaah dalam tulisan ini akan difokuskan pada hakhak yang paling kodrati tidak akan dapat pernah tercapai atas rumah dan air minum.kecuali semua hak-hak dasar yang dibutuhkan ketika Dibandingkan dengan hak sipil dan politik termuatmanusia hidup seperti “hak untuk bekerja, makan, dalam CCPR, seringkali hak ekonomi, sosial dan rumah, kesehatan, pendidikan, dan budaya” budaya dipandang sebagai hak generasi kedua dimana dapat tercukupi (adequately) pemenuhannya tidak dapat dipaksakan (unforceable), 18
  • 19. Edisi III, 2010 Edisi II,tidak dapat dituntut di muka pengadilan (non-justiciable), akan kehidupan. Lebih jauh  bahkan ditegaskan bahwadan hanya dapat dipenuhi oleh negara secara bertahap komite tersebut memberikan kewajiban bagi negara(to be fulfilled progresively). Namun demikian, seiring untuk menjamin adanya hak atas air bagi setiap wargadengan diakuinya sistem Hukum HAM secara global negaranya.yang ditandai dengan penerimaan DUHAM 1948, maka Dengan demikian, jelas bahwa baik hak sipil-politiknegara-negara di dunia secara berulang-ulang menegaskan maupun hak ekonomi, sosial, budaya tidak dapatmelalui Konferensi Dunia tentang HAM Tahun 1993  dipisahkan satu sama lain karena memiliki sifat salingdengan menyatakan bahwa kedua bidang HAM yaitu ketergantungan dan keduanya memerlukan perhatianCCPR dan CESCR tersebut memiliki kedudukan yang yang sama dari negara baik dalam hal penerapannya,sama penting. Resolusi Majelis Umum PBB Nomor sosialisasinya maupun perlindungannya. Hal ini32/130 pada Desember 1977 menyatakan bahwa: mengingat bahwa pemenuhan hak sipil dan politik “(a) All human rights and fundamental freedoms are saja tanpa pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budayainvisilbe and interdependent; equal attention and urgent seseorang sangatlah tidak mungkin. Oleh karena itu,consideration should be given to the implementation, untuk mewujudkan terpenuhinya hak ekonomi, sosialpromotion, and protection of both civil dan budaya dibutuhkan dukungan baik dari kebijakanand political, and economical, social and nasional atau internasional.cultural rights; (b) The full realization Dengan demikian, segala bentuk penyangkalanof civil and political rights without the terhadap hak ekonomi, sosial dan budayaenjoyment of economic, social and cultural yang didukung oleh pendapat yang masihrights is impossible; the achievement of ......bahwa menempatkan hak ekonomi, sosial danlasting progress in the implementation of budaya sebagai hak yang tidak nyata, hakhuman rights is dependent upon sound and hak atas air yang tidak membutuhkan keterlibataneffective national and international policies adalah sesuatu negara, atau hak yang dapat dipenuhi secaraof economic and social development, as yang tidak dapat bertahap, hanyalah sebagai pandanganrecognized by the Proclamation of Teheran yang tidak relevan lagi. Terlebih ketikaof 1968”. dipisahkan dari CESCR telah diadopsi oleh Majelis Umum Pada Tahun 2002 Komite Hak- hak-hak asasi PBB melalui Resolusi 2200 A (XXI) padahak Ekonomi, Sosial dan Budaya (the Committee on Economic, Social and manusia lainnya. Desember 1966 dan telah dilaksanakan sejak 3 Januari 1976. Bahkan saat ini karenaCultural Rights) dalam Pandangan Umum  jumlah penerimaan CESCR oleh negara-(General Comment) Nomor 15, secara negara sudah sangat besar yaitu 143 negarategas memberikan penafsiran tentang pasal 11  dan meratifikasi, maka CESCR sudah mengalamipasal 12 dari Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, perubahan karakter yang semula hanyaSosial dan Budaya (International Covenant on Economic, merupakan perjanjian multirateral berubah menjadiSocial and Cultural Rights), bahwa hak atas air adalah hukum kebiasaan internasional (international customarysesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari hak-hak asasi law), artinya ia mengikat setiap negara dengan atau tanpamanusia lainnya.  Dalam argumentasinya, Komite ini ratifikasi.menunjukkan bahwa banyak hak asasi manusia  lainnyatidak dapat didapatkan oleh manusia jika sebelumnya II. Menilai Jaminan Hak  Atas Rumah dan Airtidak dikenal adanya  hak atas air.   Hak Hidup (the right Dalam Hukum Positifto life), hak untuk mendapatkan makanan (the right to Dalam membahas persoalan tentang jaminan hukumfood), hak untuk mempertahankan kesehatan (the right to hak rakyat atas rumah dan air perlu kiranya melihatmaintain health level) adalah hak-hak yang dalam upaya sejauh mana hukum di Indonesia memberikan jaminanuntuk memenuhinya membutuhkan hak atas air (the right yang cukup atas hak tersebut. Dalam melihat aspekto water) – sebagai prasyaratnya.  jaminan hukum, tentunya tidak sebatas pada bagaimana Disebutkan bahwa air tidak saja dibutuhkan untuk kualitas substansi hukum yang mengatur persoalanminum tetapi juga bagian yang tak terpisahkan dari ini dalam setiap Hukum Nasional, namun jugaproses pengolahan makanan, atau penciptaan kondisi harus memperhatikan sejuah mana ketaatanperumahan yang sehat dan kebutuhan manusia lainnya Indonesia sebagai bagian dari 19
  • 20. Wacanamasyarakat Internasional yang secara sadar menerima dan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.mengakui ketentuan-ketentuan Hukum Internasional Dengan demikian, sejak tahun 2005 ada kewajibankhususnya yang sudah menjadi bagian dari hukum positif hukum yang diemban oleh negara Indonesia untuk segeranegara kita. Hal ini perlu ditegaskan mengingat masih menyesuaikan diri terhadap setiap produk perUUan yangbanyak pandangan dan praktek yang mengatakan bahwa terkait dengan isi kovenan tersebut. Hal ini tentunyaHukum Nasional  dan Hukum Internasional terpisah satu dengan maksud dan tujuan agar jaminan pemenuhan haksama lainnya. Sehingga pembuat UU, penegak hukum rakyat atas hak ekonomi, sosial dan budaya semakin kuat.atau bahkan pembuat kebijakan sering kali menanggalkan Lalu dalam konteks jaminan hak rakyat atassifat  mengikat dari Hukum Internasional yang dimaksud penghidupan yang layak khususnya rumah dan air, dan tindakan ini sering berimplikasi pada terampasnya bagaimana CESCR membebani negara peserta untukhak-hak rakyat yang telah diakui oleh masyarakat segera mengambil langkah-langkah tindakan pentinginternasional sebagai hak asasi manusia yang tidak dapat guna mengakui hak tersebut? Dalam hal ini Pasal 11 Ayatdikurang-kurangi oleh siapapun tak terkecuali oleh (1) CESCR menyatakan bahwa:negara kecuali dalam hal-hal tertentu yang itupun harus The States Parties of  the present Covenant recognizediatur secara jelas dan tegas melalui UU. the right of everyone to an adaquate standard of living for himlself and his family, including adequate food, clothing and housing, and to the continous improvement of living conditions. The State Parties will take appropiate steps to ensure the realization of this right, recognizing to this effect essential importannce of international co-operation based on free consent. Artinya: negara-negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang atas standar kehidupan yang layak untuk dirinya sendiri dan keluarganya, termasuk kecukupan pangan, pakaian, perumahan yang layak dan atas perbaikan kondisi penghidupan yang bersifat terus menerus. Negara-negara Pihak akan mengambil langkah-langkah yang layak untuk memastikan perwjuduan hak ini, dengan ISTIMEWA mengakui, untuk maksud ini, sangat pentingnya Terkait dengan obyek pembahasan dalam tulisan arti kerjasama internasional yang didasarkan padaini yaitu tentang jaminan hak rakyat atas kehidupan perbaikan yang sukarela.yang layak khususnya rumah dan air minum, maka Implikasi dari ketentuan Pasal 11 Ayat (1) CESCRimplikasi yuridis dari penerimaan Indonesia terhadap di atas adalah bahwa bagi setiap negara yang menjadisuatu Perjanjian Internasional adalah sesegera mungkin peserta atau meratifikasi kovenant ini (termasukmelakukan pembentukan UU baru jika belum punya, Indonesia), memiliki kewajiban untuk mengakui haksingkronisasi/perubahan jika terjadi pertentangan setiap warga negara atas standar hidup yang layakatau bahkan pencabutan apabila memang peraturan yaitu meliputi kecukupan atas makanan, pakaian dantersebut dinilai tidak sesuai atau bertentangan dengan perumahan serta senantiasa meningkatkan perbaikanhak-hak rakyat. Dalam kaitannya dengan hak rakyat kondisi penghidupan secara terus-menerus. Bahwa kataatas penghidupan yang layak, dimana hal ini masuk “recognize” atau mengakui atas hak setiap warga negaradalam ruang lingkup hak ekonomi, sosial dan budaya, untuk mendapatkan standar hidup yang layak baikmaka Indonesia secara resmi menjadi peserta dari The kecukupan makanan, pakaian, dan perumahan tersebutInternasional International Convenant on Economical, memiliki makna membebani kewajiban kepada negaraSocial and Cultural Rights (CESCR) 1966 melalui sebuah yaitu “the obligation to respect” (kewajiban negara untuk ratifikasi yaitu UU Nomor 12 Tahun 2005 menghormati), “the obligation to protect” (kewajiban tentang Pengesahan Kovenan untuk melindungi), “the obligation to promote (kewajiban 20
  • 21. Edisi III, 2010untuk mensosialisasikan), “the obligation to fullfill”(kewajiban untuk memenuhi) hak-hak yang terkandungdalam kovenant CESCR melalui langkah-langkah yangnyata sesuai dengan prinsip-prinsip Limburg 1986 danPrinsip-prinsip Maastricht 1997, termasuk tindakan-tindakan legislatif untuk menyesuaikan atau merubahsegala peraturan PerUUan di Indonesia baik di tingkatpusat sampai daerah yang dinilai bertentangan dengan isikovenan. 1. Peluang Regulasi Pelaksana Yang Mengabaikan  Rakyat Atas Rumah Pertama, tidak dapat dipungkiri bahwa keberanian ISTIMEWAIndonesia meratifikasi CESCR adalah salah satu bentukIndonesia memberikan pengakuan hak atas ekonomi, Terkiat dengan hak atas rumah, UUD 1945sosial dan budaya warga negaranya yang di dalamnya khususnya Pasal 28H Ayat (1) dikatakan bahwa :”Setiapterdapat hak atas rumah dan air minum. Namun orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempatdemikian, dengan ratifikasi saja tidaklah cukup. Untuk tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baikmelihat sejuah mana Indonesia sebagai negara peserta dan sehat, berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.CESCR telah memenuhi kewajibannya untuk menjamin Bahwa penggunaan istilah “pengakuan hak ataspemenuhan hak ekonomi, sosial dan penghidupan yang layak” pada Pasal 11 Ayat (1) CESCRbudaya khususnya yang menyangkut mengandung makna kehidupan yang layak meliputihak atas rumah dan air minum setiap kecukupan makanan, pakaian dan rumah, sedangkanwarga negaranya adalah dengan melihat dalam Pasal 28H Ayat (1) sedikit berbeda dengan yangsegala bentuk PerUUan baik dalam dipakai dalam Pasal 28H yang memilihhirarki tertinggi (UUD 1945) sampai Tidak dapat dipungkuri menggunakan istilah lain yaitu ”hakherarki terendah atau PerUUan di bahwa keberanian hidup sejahtera lahir dan batin”.  tingkat pusat dan daerahsubstansinya Indonesia meratifikasi Dalam kalimat berikutnya yangtelah diselaraskan atau disesuaikan CESCR adalah salah dimaksud dengan hidup sejahtera satu upaya Indonesiadengan substansi CESCR atau secara memberikan pengakuan lahir dan batin hanya meliputilebih ekstrim dilakukan langkah- hak atas ekonomi, sosial ”hak bertempat tinggal” dan ”haklangkah kongkrit dimana ketentuan dan budaya warga mendapatkan lingkungan hidup yangperUUan yang sudah tidak sesuai atau negaranya.. layak dan sehat”. Dalam hemat Penulis,isinya bertentang dengan substansi “hak bertempat tinggal” berkonotasiCESCR segera dinyatakan tidak berlaku lebih luas dibanding “hak atasatau dicabut. perumahan”, dimana seseorang dapat Jika kita menelaah substansi UUD 1945 sebagai saja memiliki tempat tinggal meskipunperaturan tertinggi atau sumber dari segala sumber dia tidak memiliki rumah. Sedangkan seseorang yanghukum di Indonesia, setelah mengalami empat kali memiliki rumah secara otomatis memiliki tempat tinggal.perubahan, khususnya pada Perubahan Kedua yang Dalam kondisi sosial masyarakat yang komunal seperti diditetapkan pada tanggal 18 Agustus tahun 2000, terdapat Indonesia, dapat dikatakan bahwa hampir setiap orangbeberapa Pasal terkait HAM yang mengalami perubahan memiliki tempat tinggal meskipun tidak setiap orangdan penambahan. UUD 1945 dinilai lebih rinci dalam yang memiliki tempat tinggal memiliki rumah, sebabmengatur dan menjamin perlindungan HAM dibanding mereka dapat tinggal bersama dengan keluarga, anak atauPasal 28 sebelum perubahan. Tentunya hal ini patut orang tua.diapresiasi. Namun sudahkah ketentuan Pasal 28 yang Sedangkan hak lain sebagai wujud kehidupandinilai lebih rinci tersebut telah selaras dengan isi CESCR sejahtera adalah hak untuk mendapatkanyang baru diratifikasi Indonesia tahun 2005, tentunya lingkungan yang sehat. Di dalam UUD 1945,perlu ditelaah lebih lanjut. hak untuk mendapatkan 21
  • 22. Wacanalingkungan hidup yang baik dan sehat tidak secara mendapatkan kecukupan makanan, pakaian danlangsung memiliki makna pada hak untuk mendapatkan perumahan”.kecukupan makanan. Tentunya hal ini sangat berbeda Sesungguhnya Pasal 9 Ayat (1), (2), dan (3) UU HAMdengan apa yang dikehendaki dalam CESCR yang lebih diarahkan pada pengakuan ”hak hidup” sebagaisecara tegas memberikan pengakuan dan membebani bagian dari hak sipil dan politik dan bukan pada kontekssetiap negara peserta untuk menjamin hak setiap warga pengakuan hak ekonomi sosial dan budaya. Dengan katanegaranya untuk mendapatkan kecukupan makanan. lain, penghormatan negara terhadap hak setiap orang Dengan demikian, Indonesia sebagai negaranya atas penghidupan yang layak yang didalamnya mencakupyang meratifikasi CESCR belum berhasil menjamin hak atas rumah, baik UUD 1945 maupun UU HAMdalam konstitusinya hak setiap warga negara untuk masih belum selaras dengan ketentuan Pasal 11 Ayat (1)mendapatkan penghidupan yang layak yang didalamnya CESCR. Sementara keberadaan peraturan pelaksana dimeliputi hak untuk mendapatkan pakaian yang cukup, bawahnya semakin berpotensi lahirnya ketentuan yangmakanan yang cukup (termasuk air minum) dan rumah melanggar hak atas rumah namun tidak pernah dicabutyang memadai. Konsep yang ada dalam UUD 1945 atau masih terus berlaku hingga sekarang.Pasal 28H tersebut di atas hanya mengulang ketentuanyang ada dalam Pasal 9 UU Nomor 39 Tahun 1999 2. Upaya Negara Melepaskanyang memang lebih dulu dibuat (satu tahun sebelum Tanggungjawab Pemenuhan Hak Atas Airamandemen Pasal 28 dilakukan). Terkait dengan hak atas air, Undang-Undang DasarDalam Undang-Undang Nomo 39 Tahun 1999 tentang 1945 Pasal 33 ayat (2) menyatakan bahwa “cabang-HAM, khususnya Bagian Kesatu Hak Untuk Hidup Pasal cabang produksi yang penting bagi negara dan yang9 Ayat (1), (2), dan (3) dinyatakan bahwa: menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh(1) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan negara” yang berdasarkan pada konsepsi kedaulatan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya; rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan ”bumi,(2) Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya bahagia sejahtera, lahir dan batin dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya(3) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik untuk kemakmuran rakyat”, termasuk pula pengertian dan sehat. kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber- Jika yang dimaksud sebagai ”hak untuk meningkatkan sumber kekayaan dimaksud. Rakyat secara kolektiftaraf hidup” dimaknai sama dengan ”hak untuk memberikan mandat kepada negara untuk mengadakanmendapatkan kehidupan yang layak” sebagaimana kebijakan dan tindakan pengurusan, pengaturan,ketentuan Pasal 11 Ayat (1) CESCR, maka POKJAhak untuk meningkatkan taraf hidup iniharus diterjemahkan sebagai hak untukmendapatkan makanan yang cukup,pakaian, dan perumahan. Namun demikian,setelah ditelusuri pada Bagian Penjelasandari UU ini, tidak ada satupun penjelasanyang memberikan definisi lebih lanjut yangdimaksud sebagai ”hak untuk meningkatkantaraf hidup”. Dengan demikian, dalam UUNomor 39 Tahun 1999 sebagai UU HAMdi Indonesia yang diharapkan menjadiperaturan pelaksana dari Pasal 28 UUD1945 justru memberikan pengaturan yangsangat lemah atas hak setiap orang untukmendapatkan penghidupan yang layak,atau tidak ada jaminan yang secara eksplisit atas pengakuan terhadap ”hak untuk 22
  • 23. Edisi III, 2010pengelolaan, dan pengawasan untuk (privatisasi), maka penguasaan negara . . . penyediaan air bagitujuan sebesar-besar kemakmuran rakyat. masyarakat harus terhadap air untuk sebesar-besarLebih lanjut penguasaan negara atas menjadi tanggung jawab kemakmuran rakyat akan hilang.air sebagai bagian dari kebutuhan yang negara sehingga harus Secara teoritis, ada banyak definisipaling mendasar dan hak asasi manusia dikuasai oleh negara, tentang privatisasi.semakin dipertegas dalam Undang- sesuai dengan pasal 33 Definisi privatisasi menurutUndang Dasar 1945 pasal di pasal Pasal UUD 1945. Undang-Undang No 19 Tahun 200328A: “Setiap orang berhak untuk hidup tentang Badan Usaha Milik Negara,serta berhak mempertahankan hidup dan pasal 1 angka 12 adalah penjualankehidupannya”, Pasal 28D Ayat (1) Setiap orang berhak saham persero, baik sebagian mau punatas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian seluruhnya, kepada pihak lain dalamhukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan,hukum dan pasal 28I ayat (4) yang menyatakan bahwa memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat, serta”perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan memperluas pemilikan saham oleh masyarakat. Definisihak asasi manusia adalah tanggung jawab negara menurut peraturan perundangan ini hanya merupakanterutama pemerintah. Permasalahannya tidak dijelaskan salah satu bentuk privatisasi menurut banyak ahli.secara lebih lanjut tentang apa yang dimaksud sebagai Sebagai contohnya Diana Carney dan John Farringtonkemakmuran rakyat, sehingga dimensi inilah yang (1998) menyatakan bahwa privatisasi bisa diartikan secaradidalam prkatek sering diterjemahkan terlalu luas atau luas sebagai proses perubahan yang melibatkan sektorterlalu sempit oleh pembuat kebijakan, sehingga rentan privat untuk ikut bertanggung jawab terhadap kegiatanmenimbulkan konflik. yang semula dikontrol secara eksklusif oleh sektor publik. Hal lain yang sangat mendasar adalah masalah Privatisasi termasuk di dalamnya pengalihan kepemilikanpenyelenggaraan penyediaan kebutuhan air bagi aset produktif dari sektor publik ke swasta atau hanyamasyarakat oleh swasta yang secara tegas dinyatakan sekedar memberikan ruang kepada sektor privat untukdalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang ikut terlibat dalam kegiatan operasional seperti contractingSumberdaya Air. Sebagai sebuah layanan publik yang out dan internal markets). Dengan definisi seperti inisangat mendasar penyediaan air bagi masyarakat harus memang yang dimaksud dengan privatisasi tidak semata-menjadi tanggung jawab negara sehingga harus dikuasai mata diartikan sebagai penjualan saham. Privatisasi jugaoleh negara, sesuai dengan pasal 33 UUD 1945. Jika mencakup model dimana kepemilikan tetap di tanganpenyediaan sumberdaya air diserahkan kepada swasta pemerintah/negara tetapi pengelolaan, pemeliharaan dan investasi dilakukan oleh pihak swasta (dengan model (BOT, management contract, konsesi dan sebagainya). Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air, penyeleng- garaan oleh swasta dapat dilakukan jika pada daerah tersebut belum ada BUMN/BUMD yang menyelenggarakan layanan pemenuhan kebutuhan air bagi masyarakatnya. Dengan aturan tersebut jelas bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 membuka kesempatan bagi keterlibatan sektor swasta (privatisasi) dalam penyediaan air bagi masyarakatnya. (bersambung...) Penulis: Direktur Pusat Studi HAM (satuHAM) Fak. Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. email: c.s.pratiwi@gmail.com 23
  • 24. Wacana T idak ada yang meragukan ataupun membantah bahwa air me­ rupakan kebutuhan dasar bagi manusia. Begitu pentingnya air bagi manusia, sehingga hak atas air merupakan hak asasi manu- sia yang fundamental. Pengakuan air sebagai hak asasi manu- sia secara tegas tertuang dalam pasal 14 The Convention on the Elimination all of Forms Discrimination Against Women-CEDAW 1979), yang menyatakan bahwa perlunya perlakuan yang tidak diskriminatif terhadap penyediaan air sebagai hak perempuan, demikian juga dalam pasal 24 The Convention on The Right of The Child-CRC 1989 yang menyatakan bahwa dalam upaya mencegah malnutrisi dan penyebaran penyakit maka set- iap anak memiliki hak atas air minum yang bersih. Pada tahun 2002, Komite Hak Ekonomi Sosial dan Budaya PBB dalam komentar umum No.15 memberikan penafsiran yang lebih tegas terhadap pasal 11 dan 12 Konvensi Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dimana hak atas air tidak bisa dipisahkan dari hak-hak asasi manusia lainnya. Dengan air sebagai hak asasi manusia, menjadikan penyediaan layanan air dikategorikan sebagai es- sential services. Essential services merupakan pusat dari kontrak sosial antara pemerintah dan masyarakat. Dengan kata lain jaminan terhadap hak atas air bagi masyarakat merupakan tanggung jawab pemerintah. Tanggung jawab pemerintah terhadap pemenuhan hak atas air secara tegas dinyatakan dalam pasal 5 UU No.7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air dimana negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kehidupannya yang sehat, bersih dan produktif. Pada sisi yang lain, seiring dengan meningkatnya konsumsi air, variasi musim,Negara kerusakan lingkungan dan pencemaran me- nyebabkan air menjadi langka baik dari sisi jumlah maupun kualitas.Harus Menjamin Ketersediaan air di Indonesia mencapai 15.000 meter ku- bik per tahun per kapita. Namun ketersediaan terse-Hak Rakyat but tidak merata di setiap pulau. Sebagai contoh pulau Jawa ketersediaan air per kapita perAtas Air tahun hanya 1750 m3, masih di bawah standar kecukupan yang sebesar 2000 m3 per kapita per tahun dan kon- disi ini diperkirakan akan semakin parah di tahun 2020 dimana keterse- diaan hanya 1200 per kapita per tahun2. 24
  • 25. Edisi III, 2010 Kondisi ini juga semakin diper- Dampaknya adalah krisis utang vatisasi yang dimulai di Inggris danparah dengan rusaknya daerah aliran luar negeri di berbagai negara berkem- AS kemudian diterapkan di banyaksungai (DAS), yang dari mening­ at k bang dan terjadinya defisit anggaran. negara dan didukung oleh lembaga-dari tahun ke tahun. Kelangkaan air Karena negara mendominasi aktifitas lembaga keuangan internasional, ter-ini kemudian diperparah dengan ke­ ekonomi di negara-negara berkem- masuk Bank Dunia melalui Structuraltersediaan infrastruktur air yang bu- bang tersebut, perhatian pun tertuju Adjustment Program (SAP).ruk. kepada kinerja dari berbagai sektor Upaya untuk melakukan privatisa- Selama lebih dari 30 tahun pem- publik (khususnya badan usaha mi- si juga dilakukan di sektor sumberda-bangunan infrastruktur sumberdaya lik negara) dalam rangka mengatasi ya air. Dalam konferensi air dan ling-air yang berfokus pada pembangunan kemerosotan ekonomi. Krisis juga kungan internasional yang diselengga-jaringan irigasi, tidak serta merta men- mengakibatkan negara-negara terse- rakan tahun 1992 di Dublin Irlandia,jadikan kondisi jaringan irigasi lebih but menjadi sangat melahirkan The Dublin Statement onbaik. Sampai dengan tahun 2002 ja­ bergantung pada du- Water and Sustainable Developmentringan irigasi yang sebagian besar be- kungan keuangan dari (yang lebih dikenal de­ gan Dublin nrada di Jawa (48,32%) dan Sumatra donor dan kreditor Principles). Dublin Principles berisi(27,13%), 22,4% diantaranya menga- internasional yang ke- empat prinsip yang ha­lami kerusakan. Dengan alokasi ang­ mudian juga mening- water has an rus dikedepankan dalamgaran yang terfokus pada pembangun­ kat pengaruhnya da- economic value kebijakan dan pem­ba­an irigasi, pada akhirnya juga mem- lam penyusunan kebi- in all its ngunan di sektor sum-perkecil anggaran untuk infrastruktur jakan (Bayliss 2006). competing uses berdaya air. Salah satuair lainnya termasuk air bersih dan Berbagai hal tersebut and should be dari prinsip tersebutsanitasi. Hal tersebut bisa dilihat dari kemudian menjadi recognized adalah “water has annilai total asset infrastruktur air yang dasar untuk memper- as an economic economic value in all itssampai akhir tahun 2002 adalah sebe- tanyakan dominasi good competing uses and shouldsar Rp 346,49 triliun yang terdiri Rp negara dalam aktifitas be recognized as an eco-273,46 triliun (78,92%) untuk iriga- nomic good”.si, Rp 63,48 triliun (18,32%) untuk Lahirnya the Dublinbendungan, bendung karet, dan em- Principles, menyebabkanbung, Rp 9,21 triliun (2,66%) untuk banyak lembaga-lembagapengendalian banjir dan pengamanan internasional mereposisi kebijakanpantai dan Rp 0,34 triliun (0,1%) un- mereka di sektor sumberdaya termasuktuk air baku. Bank Dunia. Bahkan Bank Dunia Privatisasi sebagai solusi sampai kemudian mengambil peran sentralawal dekade 90-an terus menjadi dalam mengembangkan dan mem-perdebatan. Model perencanaan yang ISTIMEWA promosikan pendekatan-pendekatansentralistik dan kepemilikan badan ekonomi dan juga mempertanyakan baru yang konsisten dengan Dublinusaha sebagai bagian dari upaya aku- kepemilikan pemerintah. Principles terutama memberlakukanmulasi modal dan mendorong in- Padahal sejumlah badan usaha, air sebagai barang ekonomi. Dalamvestasi masih mendominasi kebijakan sektor publik dikelola dengan bu- prakteknya lembaga keuangan in-ekonomi di negara-negara berkem- ruk, beroperasi tidak efisien sehing- ternasional menempatkan reformasibang. Kepercayaan terhadap inter- ga mengakibatkan defisit anggaran sumberdaya air yang memberlakukanvensi negara dalam pembangunan (budget deficits), dimana pelayanan air sebagai barang ekonomi dalamekonomi mulai menurun pada akhir yang diberikan tidak handal (unreli- satu paket kebijakan neo liberal yang70-an akibat ekonomi negara-negara able) dan menyebabkan orang miskin lebih luas dan kebanyakan melaluiberkembang menderita akibat kejut­ tersisihkan (Kessler 2004). Dalam structural adjustment program.an-kejutan eksternal antara lain me­ konteks inilah kemudian privatisasi Selain itu agen pembangun­lonjaknya harga minyak, menurunnya dipandang sebagai jalan keluar atas an bilateral (se­ erti DFID dan pharga komoditas ekspor sedangkan permasalahan yang dihadapi negara- USAID) juga mendorongharga barang impor meningkat. negara berkembang. Kebijakan pri- private sec- 25
  • 26. Wacanator participation kepada dalam kebijakan pe- gung jawab penyediaan layanan ber­negara-negara pe­ e­ ima nr Tahun 2005 hanya 21 nyediaan air bersih ada di tangan swasta. Model Pe­ ancis rbantuan me­ eka. Da- r PDAM yang berada saat ini. Paling tidak inilah kemudian yang diusulkan olehlam konteks Indonesia, dalam kondisi sehat, ada dua alasan de­ gan n Lembaga Keuangan Internasional 68 PDAM kurangtekanan glo­ al untuk b pe­ibatan sektor swasta l se­ erti Bank Dunia dan ADB dan p sehat, 117 PDAM tidakmelakukan privatisasi sehat, dan 11 PDAM dalam penyedia­ n air a banyak diterapkan di banyak negarater­ asuk di sektor sum- dalam kondisi kritis. bersih, pertama ada- m termasuk Indonesia de­ gan istilah nberdaya air, semakin lah peningkatan kua­ Private Sector Participation (PSP).mendapat legitimasi litas layanan dan yang Beberapa bentuk partisipasi sektordengan kondisi penyediaan layanan kedua adanya investasi swasta dalam penyediaan air bersihair di Indonesia. Dari 41% total pen- untuk menutupi ke­ dan sanitasi antara lain adalah serviceduduk Indonesia yang tinggal di daer- terbatasan anggaran contract, management contract, conces-ah perkotaan, hanya 51,7% atau 20 yang dimiliki oleh pemerintah. Di- sion dan sebagainya.% dari total populasi yang memiliki lihat dari sejarahnya pelibatan sektorakses terhadap layanan PDAM, dan swasta dalam penyediaan air minum Kebijakan Peme­ intah Dalam rhanya 8 % masyarakat yang tinggal di bisa dibedakan atas dua model yaitu Penyediaan Layanan Air Bersihdaerah pedesaan memiliki akses ter- model privatisasi Inggris dan model Dengan berbagai persoalan yang di-hadap air perpipaan yang disediakan privatisasi Perancis. hadapi dalam penyediaan layanan air,oleh Unit Pengelola Sarana (UPS). Model Inggris merupakan model kebijakan yang diambil oleh peme­ Bahkan sampai dengan tahun dimana sektor privat menguasai penuh rintah Indonesia saat ini memang2005 hanya 21 PDAM yang bera- penyediaan air bersih dan sanitasi. Se- dia­ ahkan untuk melibatkan sektor rda dalam kondisi sehat, 68 PDAM dangkan model Perancis merupakan swasta ataupun mendorong masuknyakurang sehat, 117 PDAM tidak sehat, model dimana kepemilikan aset tetap sektor swasta dalam penyediaan layan-dan 11 PDAM dalam kondisi kritis. berada pada publik sedangkan tan- an air. Beberapa kebijakan tersebut Pada tahun 1993 World Bankmenge­uarkan kebijakan di sektor POKJA lsumberdaya air (Water Resources Ma­nagement Policy), dan menurut WorldBank kebijakan ini merefleksikan RioEarth Summit 1992 dan Dublin Prin-ciples. Pada tahun 1998 Bank Duniamelakukan evaluasi terhadap kebi-jakan mereka di sektor sumberdayaair yang dituangkan dalam dokumenyang berjudul “Bridging Troubled Wa-ter: Assessing the World Bank’s WaterResources Strategy” yang dipulikasikatahun 2002. Sebagai respon dari lapo-ran evaluasi tersebut pada tahun 2003Bank Dunia membuat strategi baru disektor sumberdaya air (Water ResourcesSector Strategy: Strategic Directions forWorld Bank Engagement). Buruknya kualitas layanan, danketerbatasan anggaran untuk menca-pai target MDGs menjadikan peliba-tan sektor swasta (privatisasi) sebagai bagian yang tidak ter- pisahkan 26
  • 27. Edisi III, 2010antara lain adalah private sector parti­ kelola layanan. masyarakat. Dengan demikian yangcipation (PSP), korporatisasi PDAM, Upaya ini harus diawali dengan dibutuhkan bukan hanya upaya un-regio­ alisasi PDAM. Private Sector perubahan cara pandang dimana pe- n tuk meningkatkan kualitas dan perlu-Participation (PSP) Seperti diuraikan nyediaan air bersih harus dipahami se- asan layanan dengan mengedepankandi atas, menjadi bagian yang tidak ter- bagai bagian dari kontrak sosial antara partisipasi sektor swasta, tetapi jugapisahkan dalam kebijakan penyediaan pemerintah dengan masyarakat. Se­ upaya-upaya peningkatan kualitasair bersih saat ini. Kebijakan ini secara hingga ada kewajiban hukum peme­ dan perluasan layanan yang didasar-tegas tertuang dalam UU No.7 Tahun rintah untuk menyediakan dan me- kan atas peningkatan kemampuan2004 tentang Sumberdaya Air, PP menuhi kebutuhan air masyarakat. dan kapasitas dari penyedia layananNo.16 Tahun 2005 tentang Sistem Hal ini penting untuk dilakukan ka­ itu sendiri. Dengan perubahan caraPenyediaan Air Minum (SPAM), rena asumsi-asumsi yang digunakan pandang tersebut diharapkan ada per­dan Peraturan Menteri PU No.294/ oleh pemerintah untuk melibatkan ubahan terhadap bagaimana utilitasPRT/M2005 tentang Badan Pendu- POKJAkung Sistem Penyediaan Air Minum.Kebijakan PSP juga tertuang dalamUrban Water Supply Policy Frameworkyang disusun oleh Bank Dunia be­kerjasama dengan BAPPENAS tahun1997. Salah satu alasan yang men-dasari munculnya kebijakan PSP iniadalah kebutuhan investasi yang besardalam upaya meningkatkan pelayan-an PDAM. Kebutuhan investasi yangbesar tersebut juga tidak terlepas dariburuknya kinerja keuangan PDAMyang disinyalir akibat tarif rata-ratayang dibawah biaya produksi. Ber-dasarkan kondisi yangada, kebutuhan atassumber-sumber pembi-ayaan alternatif sangatdiperlukan. sektor swasta dalam layanan air harus dikelola. Banyak Beberapa hal yang Korporatisasi juga penyediaan layanan air model terhadap pengelolaan penyedia­bisa dilakukan sebagai harus diimbangi tidak semuanya benar. an layanan air, salah satunya adalahsumber pembiayaan dengan partisipasi Bahwa sebagian besar memisahkan antara kepemilikan de­ masyarakat.tersebut adalah (1) tarif PDAM berada di ngan manajemen (korporatisasi). Na-Penghapusan hutang bawah biaya produksi mun sekali lagi, tanpa ada perubahanPDAM, hutang PDAM dan kenyataan bahwa cara pandang terhadap penyediaan airsampai dengan tahun 2009 masih kebanyakan PDAM bersih maka korporatisasi juga tidaktriliunan rupiah. (2) Enterprise fund, beroperasi dengan jum­ akan berjalan dengan baik. Korpo-dalam konteks penyediaan air bersih, lah koneksi di bawah skala ekonomi. ratisasi juga harus diimbangi denganada dua sumber pembiayaan utama Namun dengan kondisi tersebut partisipasi masyarakat. Penyediaan airyaitu dari pemerintah dan user fee. bukan berarti bahwa semua PDAM di Brazil merupakan salah satu con-Enterprise fund merupakan dana yang beroperasi secara tidak sehat. Meski­ toh dari korporatisasi yang juga diim­berasal dari user fee. Dengan demikian pun sangat sedikit sekali PDAM yang bangi dengan partisipasi masyarakat.dana yang berasal dari user fee harus beroperasi dengan sehat, akan tetapi (Hamong Santono)digunakan sepenuhnya untuk ke- hal tersebut merupakan salah satupentingan PDAM. Upaya lain yang bukti bahwa pada dasarnya sektorperlu dilakukan adalah perbaikan tata publik mampu menyediakan air bagi 27
  • 28. Wacana POKJA Peduli Rakyat? Pikirkan Air Minum dan Sanitasi!Oleh Nugroho Tri Utomo mencari jalan sendiri untuk memenuhi kebutuhannyaS - telah membuat perhatian pemerintah terhadap anitasi di Indonesia belum bisa dibanggakan. pembangunan sanitasi tidak sehebat sektor lainnya. Untuk cakupan layanan air limbah domestik Selama 1970-1999, total investasi pemerintah pusat sebesar 51,9 persen penduduk pada 2010, dan daerah untuk sanitasi hanya mencapai Rp. 200 per di kawasan Asia Indonesia cuma lebih kapita per tahun. Angka ini memang meningkat selama baik dari Laos dan Timor Leste. Kondisi 2000-2004 menjadi Rp. 2.000. Kita bersyukur lima tahunpengelolaan persampahan juga masih buram. Dari lebih terakhir investasi per kapita sanitasi ini terus ditingkatkan400 Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah yang menjadi Rp. 5000 per tahun. Namun ini masih cukupada, kurang dari 10 yang sudah ramah lingkungan - jauh dari kebutuhan ideal yang diperkirakan mencapai Rp.umumnya menggunakan sanitary landfill. Sisanya masih 47.000 per kapita per tahun (studi Bappenas, 2008).menggunakan pembuangan terbuka (open dumping). Angka investasi di atas memang baru yang berasal Padahal UU18/2008 tentang Pengelolaan Sampah dari pemerintah, terutama pemerintah pusat. Padahalmemandatkan batas waktu 2013 untuk tidak lagi sanitasi seharusnya bukan hanya urusan pemerintahmenggunakan sistem pembuangan terbuka ini. Untuk saja. Sanitasi urusan sehari-hari. Tidak seorang punmeningkatkan sistem drainase lingkungan juga masih yang tidak melakukan aktifitas sanitasi setiap harinya,perlu kerja keras. Masih 22.500 hektare kawasan strategis mulai dari membuang limbah manusia, menghasilkandi 100 perkotaan yang sering tergenang bila hujan yang dan membuang sampah, serta melengkapi rumah atauharus ditangani sampai 2014. huniannya dengan saluran air hujan atau drainase - Kondisi di atas tidak lepas dari sejarah panjang betapapun sederhananya.rendahnya kesadaran kolektif akan pentingnya Faktanya, setiap harinya masih ada 70 juta orangpembangunan sanitasi di negeri ini. Anggapan bahwa di Indonesia yang melakukan praktik buang air besar sanitasi adalah masalah pribadi - sehingga sembarangan (Riskesdas 2009). Akibatnya sekitar 14.000 masyarakat pasti akan ton tinja (lebih berat dari 4.500 gajah Sumatera) dan 28
  • 29. Edisi III, 2010176.000 meter kubik air seni (setara dengan 70 kolam betul harusnya akan mengurangi laju pertumbuhanrenang ukuran olimpiade) setiap harinya mencemari ekonomi. Ironis memang kalau kita harus kehilangansaluran air, sungai, pantai, danau, tanah kosong, dan Rp58 triliun per tahun karena kita memilih untuk tidaklain-lain. Tidak heran seluruh sungai di Jawa dan 70 mengalokasikan Rp11,2 triliun per tahun.persen di Indonesia kualitas airnya tidak lagi memenuhi Kedua: Efek luar biasa peningkatan sanitasi padasyarat yang ditetapkan Kementerian Kesehatan untuk kesehatan, pendidikan dan produktifitas. WHOdigunakan sebagai sumber air minum. Akibatnya PDAM memperkirakan bahwa kondisi dan perilaku sanitasidi Indonesia harus mengeluarkan biaya ekstra sampai yang baik dan perbaikan kualitas air minum dapat25 persen untuk mengolahnya menjadi air yang layak menurunkan kasus diare sampai 94 persen. Artinyaminum. jumlah hari tidak masuk sekolah bisa berkurang 8 Tidak heran pula kalau berbagai penelitian telah hari pertahun yang tentunya akan bermanfaat bagimenemukan bakteri e-coli pada sekitar 75 persen air perkembangan pengajaran dan pendidikan. Jumlah harisumur dangkal di kota-kota besar di Indonesia. Artinya produktif dapat meningkat sampai dengan 17 persensudah tercemar oleh air tinja manusia. Bisa karena yang berarti tambahan kesempatan untuk meningkatkanrembesan tangki septik, baik karena letaknya terlalu pendapatan juga.dekat ke sumur atau karena memang bocor. Tidak heranjika kasus diare saat ini masih mencapai 411 per 1.000penduduk (Survei Morbiditas Diare Kemkes, 2010). Daftar sebab akibat di atas bisa lebih panjang lagi.Rendahnya pelayanan sampah dan buruknya PHBS(perilaku Hidup Bersih dan Sehat) menyebabkantumpukan sampah yang dipenuhi lalat, yang bukanhanya buruk secara estetik tapi juga menambah resikopenyebaran penyakit. Belum lagi kalau menyumbatsaluran drainase. Banjir dan genangan akan lebih seringterjadi dan pastinya kerugian ekonomi cukup tinggi. Ringkasnya, untuk urusan sanitasi setiap orangberbuat, terlibat, dan terkena akibat. Jadi perlubersepakat. Kita perlu bersepakat bahwa Sanitasi adalah urusanbersama. Kebutuhan pembangunan sanitasi 5 tahun POKJAkedepan mencapai Rp. 56 triliun. Alokasi pemerintahpusat baru mencapai Rp. 14,6 triliun. Masih jauh dari Ketiga: Membantu menurunkan kemiskinan. Akibatmencukupi. Untuk pemerintah daerah, sekalipun sudah buruknya sanitasi, rata-rata keluarga di Indonesia harusmenjadi salah satu urusan wajibnya, umumnya baru menanggung Rp1,25 juta setiap tahunnya. Suatu jumlahmengalokasikan kurang dari 1 persen APBD-nya untuk yang akan sangat berarti bagi keluarga miskin. Biaya-pembangunan sanitasi. Kelompok masyarakat, dunia biaya tersebut mencakup biaya berobat, biaya perawatanusaha, bahkan rumah tangga sendiri juga perlu untuk rumah sakit, hilangnya opportunity cost ataupundimobilisasi perannya dalam pembagunan sanitasi. pendapatan harian akibat menderita sakit atau harus Semua pihak perlu diajak untuk meningkatkan menunggui dan merawat anggota keluarga yang sakit.investasi sanitasinya. Mengapa? Karena investasi sanitasi Semakin sehat dan produktif seseorang, semakin besaritu penting dan sangat menguntungkan. Berikut beberapa kemungkinan untuk terbebas dari kemiskinan.alasan: Keempat: Manfaat yang berlipat. Beberapa penelitian Pertama: Menghindari pertumbuhan ekonomi semu. empiris di Indonesia menunjukkan bahwa leverage factorStudi yang dilakukan WSP bersama Bappenas (2008) untuk investasi sanitasi mencapai 8 sampai 11. Artinyamenyimpulkan bahwa akibat sanitasi buruk, kerugian setiap Rp. 1 investasi sanitasi akan mendatangkanekonomi negeri ini mencapai Rp58 triliun setiap manfaat sebesar Rp. 8 sampai Rp. 11. Pengalamantahunnya. Ini setara dengan 2,1 persen Produk Domestik pembangunan Sanitasi Total BerbasisRegional Bruto saat itu yang kalau mau dihitung Masyarakat (STBM) di 29
  • 30. WacanaJawa Timur selama 2008-2010 bahkan menunjukkan Walikota dan Bupati yang terlibat telah membentuk suatubahwa setiap Rp. 1 yang dikeluarkan untuk memicu dan Aliansi Kabupaten/Kota Peduli Sanitasi (AKKOPSI)memampukan masyarakat telah berhasil menggerakkan dan secara aktif mempromosikan kepada masyarakatinvestasi sanitasi dari masyarakat sendiri sampai sebesar dan kepala daerah lain akan pentingnya pembangunanRp. 35. Makin jelas bahwa pembangunan sanitasi itu sanitasi. Investasi sanitasi Kota/Kab. yang telah terlibatinvestasi, bukannya membebani. dalam PPSP juga telah meningkat 2,5 - 10 kali lipat Kelima: Mencegah selalu lebih murah dari mengobati. seperti tercantum pada anggaran sanitasi di APBDBank Pembangunan Asia (2009) menyatakan bahwa mereka. Minat untuk bergabung dengan PPSP juga teruskalau kita gagal menginvestasikan US$ 1 untuk meningkat. Hingga 2014, diharapkan paling tidak 330menangani sanitasi sehingga sungai kita tercemar, untuk Kota/Kab. akan bergabung.memulihkannya akan dibutuhkan biaya sebesar US$36. Ketujuh: Peduli sanitasi, dicintai masyarakat. DiSanitasi adalah upaya pencegahan masalahan kesehatan era politik seperti sekarang, dimana setiap pemilihdan kerugian ekonomi yang sangat efektif. Beberapa punya satu suara, jangan dikira perhatian terhadapKota/Kab. di Indonesia juga telah membuktikan bahwa sanitasi tidak punya nilai politis. Sanitasi adalah urusaninvestasi sanitasi diwilayahnya ternyata bisa menghasilkan keseharian masyarakat. Memperhatikan sanitasi berartipenghematan pengeluaran dana pengobatan masyarakat memperhatikan hajat hidup masyarakat, Tanyakan sajadan asuransi kesehatan keluarga miskin yang lebih besar pada Walikota Payakumbuh atau mantan Walikota Blitarlagi. yang pernah dengan bangga bercerita:” Saya ini terpilih Keenam: Percepatan pembangunan sanitasi sedang untuk untuk kedua kalinya karena sanitasi!”menjadi tren. Pemerintah telah mencanangkan programPercepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman Penulis adalah Direktur Permukiman dan Perumahan(PPSP) 2010-2014. Hingga saat ini 63 Kota/Kab. Bappenas. Artikel ini merupakan opini pribadi dan telahtelah mengikuti program tersebut. Yang menarik, para dimuat di Harian Jurnal Nasional beberapa waktu lalu. POKJA 30

×