Edisi 3 - Maret 20131.000 Tower 1.001 Masalah6TahunProgram1.000 Tower6TahunProgram1.000 TowerBerbincang denganDuo JusufJus...
2Memperingati 6 Tahun Program 1.000 Tower5 April 2007 - 5 April 2013SelamatHari Otonomi Daerah XVIITahun 2013dengan tema“D...
3dariRedaksiSelamatbertemukembalipembacakamiyangsetia. Sudah cukup lama HUDmagz tidakhadir di hadapan Anda. Semuanya bukan...
4Daftar IsiDari Redaksi	.........................................................	 3Daftar Isi	..............................
Edisi 3 - Maret 20135Sekapur Sirihejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Perm...
6Laporan UtamaKronologis Program 1.000 TowerPerkembangan perkotaan di Indonesia saat inisangat signifikan, ditunjukkan den...
7Edisi 3 - Maret 2013Januari 2007 dilaksanakan Rapat Koordinasi Terbatas yangdipimpin langsung oleh Presiden dan Wakil Pre...
8No JUMLAH TOWERLokasi DKIJakartaBodetabekBandungRayaSurabaya Batam Makasar Balikpapan Jambi TOTAL1 Peminatan 384 94 86 36...
9Edisi 3 - Maret 2013ditetapkan skema penyaluran KPR sarusun bersubsidi danbantuan uang muka bagi kelompok sasaran masyara...
10menimbulkan masalah baru bagi penghuninya, yaitu ma­halnya biaya transportasi ke tempat kerja.Selain itu, lahan yang ter...
11Edisi 3 - Maret 2013yang dibiayai APBN maupun APBD. Tentunya ini dapatdilakukan jika tersedia suatu ‘grand design’ progr...
12Pembangunan Rusunami, yang kini bernama Rumah SusunSejahtera, mati suri. Karena boleh dikatakan sudah tidak adalagi peng...
13Edisi 3 - Maret 2013Berbincang dengan Jusuf Kalla“Sedemikan Pentingnya PerumahanHingga Pemerintah pun MembuatKementerian...
14bangun infrastrukturnya seperti jalan, pasar, menata perenca-naan/planologinya dan lain-lain, justru hal ini akan member...
15Edisi 3 - Maret 2013Itulah sekelumit cerita bagaimana seriusnya sang wakil presidenmenangani soal pembangunan 1.000 towe...
16tentang Jusuf Kalla, bos-nya waktu itu, dan berbagai sengkerutyang terjadi plus perubahan kebijakan penggantinya yang ti...
17Edisi 3 - Maret 2013Apakah soal kekumuhan itu tidak dipikirkan juga dimasaSutiyoso?Sudah dan rapat itu dihadiri oleh Fau...
18Sentosa Worldwide Resort menghadirkankembali proyek terbaru di kawasan CempakaPutih Jakarta Pusat dengan nama SentosaRes...
19Edisi 3 - Maret 2013Jelang 6 tahun Program 1.000 Tower Rusun, terlihata­ngin segar terkait pengembangan hunian vertikal ...
20pengembangan Sentra Timur Super Blok ini bertujuan un­tuk membuat kawasan bisnis baru di Jakarta Timur yangdilengkapi de...
21Edisi 3 - Maret 2013SukseskanProgram 1.000 TowerMemperingati 6 TahunProgram 1.000 Tower5 April 2007 - 5 April 2013PT. Pr...
22Ketua Umum DPP REI ini boleh dikatakan adalah salah satupelopor sekaligus merasakan sendiri bagaimana tidak kon-dusifnya...
23Edisi 3 - Maret 2013Sempat terpuruk akibat tergiur bisnis perkebunan, ReddyHartadji bangkit kembali melalui usaha impor ...
24Sebuah pencapaian. Itulah yang dialami dan tengah dirintisRiyadh Group Indonesia. Usai menancapkan taji di kota Pa-dang ...
25Edisi 3 - Maret 2013Berdiri sejak tahun 1980, PT Sanggar Hurip adalah salah satupengembang terkemuka di Bandung, Jawa Ba...
26Dalam berbagai kesempatan pemerintah melalui Kemen-terian Perumahan Rakyat menyampaikan bahwa selainrumah murah tapak, p...
27Edisi 3 - Maret 2013SukseskanProgram 1.000 TowerMemperingati 6 Tahun Program 1.000 Tower5 April 2007 - 5 April 2013PT. G...
HUD Magazines Edisi 3 Maret 2013. 6 Tahun Program 1.000 Tower. 1.000 Tower 1.001 Masalah
HUD Magazines Edisi 3 Maret 2013. 6 Tahun Program 1.000 Tower. 1.000 Tower 1.001 Masalah
HUD Magazines Edisi 3 Maret 2013. 6 Tahun Program 1.000 Tower. 1.000 Tower 1.001 Masalah
HUD Magazines Edisi 3 Maret 2013. 6 Tahun Program 1.000 Tower. 1.000 Tower 1.001 Masalah
HUD Magazines Edisi 3 Maret 2013. 6 Tahun Program 1.000 Tower. 1.000 Tower 1.001 Masalah
HUD Magazines Edisi 3 Maret 2013. 6 Tahun Program 1.000 Tower. 1.000 Tower 1.001 Masalah
HUD Magazines Edisi 3 Maret 2013. 6 Tahun Program 1.000 Tower. 1.000 Tower 1.001 Masalah
HUD Magazines Edisi 3 Maret 2013. 6 Tahun Program 1.000 Tower. 1.000 Tower 1.001 Masalah
HUD Magazines Edisi 3 Maret 2013. 6 Tahun Program 1.000 Tower. 1.000 Tower 1.001 Masalah
HUD Magazines Edisi 3 Maret 2013. 6 Tahun Program 1.000 Tower. 1.000 Tower 1.001 Masalah
HUD Magazines Edisi 3 Maret 2013. 6 Tahun Program 1.000 Tower. 1.000 Tower 1.001 Masalah
HUD Magazines Edisi 3 Maret 2013. 6 Tahun Program 1.000 Tower. 1.000 Tower 1.001 Masalah
HUD Magazines Edisi 3 Maret 2013. 6 Tahun Program 1.000 Tower. 1.000 Tower 1.001 Masalah
HUD Magazines Edisi 3 Maret 2013. 6 Tahun Program 1.000 Tower. 1.000 Tower 1.001 Masalah
HUD Magazines Edisi 3 Maret 2013. 6 Tahun Program 1.000 Tower. 1.000 Tower 1.001 Masalah
HUD Magazines Edisi 3 Maret 2013. 6 Tahun Program 1.000 Tower. 1.000 Tower 1.001 Masalah
HUD Magazines Edisi 3 Maret 2013. 6 Tahun Program 1.000 Tower. 1.000 Tower 1.001 Masalah
HUD Magazines Edisi 3 Maret 2013. 6 Tahun Program 1.000 Tower. 1.000 Tower 1.001 Masalah
HUD Magazines Edisi 3 Maret 2013. 6 Tahun Program 1.000 Tower. 1.000 Tower 1.001 Masalah
HUD Magazines Edisi 3 Maret 2013. 6 Tahun Program 1.000 Tower. 1.000 Tower 1.001 Masalah
HUD Magazines Edisi 3 Maret 2013. 6 Tahun Program 1.000 Tower. 1.000 Tower 1.001 Masalah
HUD Magazines Edisi 3 Maret 2013. 6 Tahun Program 1.000 Tower. 1.000 Tower 1.001 Masalah
HUD Magazines Edisi 3 Maret 2013. 6 Tahun Program 1.000 Tower. 1.000 Tower 1.001 Masalah
HUD Magazines Edisi 3 Maret 2013. 6 Tahun Program 1.000 Tower. 1.000 Tower 1.001 Masalah
HUD Magazines Edisi 3 Maret 2013. 6 Tahun Program 1.000 Tower. 1.000 Tower 1.001 Masalah
HUD Magazines Edisi 3 Maret 2013. 6 Tahun Program 1.000 Tower. 1.000 Tower 1.001 Masalah
HUD Magazines Edisi 3 Maret 2013. 6 Tahun Program 1.000 Tower. 1.000 Tower 1.001 Masalah
HUD Magazines Edisi 3 Maret 2013. 6 Tahun Program 1.000 Tower. 1.000 Tower 1.001 Masalah
HUD Magazines Edisi 3 Maret 2013. 6 Tahun Program 1.000 Tower. 1.000 Tower 1.001 Masalah
HUD Magazines Edisi 3 Maret 2013. 6 Tahun Program 1.000 Tower. 1.000 Tower 1.001 Masalah
HUD Magazines Edisi 3 Maret 2013. 6 Tahun Program 1.000 Tower. 1.000 Tower 1.001 Masalah
HUD Magazines Edisi 3 Maret 2013. 6 Tahun Program 1.000 Tower. 1.000 Tower 1.001 Masalah
HUD Magazines Edisi 3 Maret 2013. 6 Tahun Program 1.000 Tower. 1.000 Tower 1.001 Masalah
HUD Magazines Edisi 3 Maret 2013. 6 Tahun Program 1.000 Tower. 1.000 Tower 1.001 Masalah
HUD Magazines Edisi 3 Maret 2013. 6 Tahun Program 1.000 Tower. 1.000 Tower 1.001 Masalah
HUD Magazines Edisi 3 Maret 2013. 6 Tahun Program 1.000 Tower. 1.000 Tower 1.001 Masalah
HUD Magazines Edisi 3 Maret 2013. 6 Tahun Program 1.000 Tower. 1.000 Tower 1.001 Masalah
HUD Magazines Edisi 3 Maret 2013. 6 Tahun Program 1.000 Tower. 1.000 Tower 1.001 Masalah
HUD Magazines Edisi 3 Maret 2013. 6 Tahun Program 1.000 Tower. 1.000 Tower 1.001 Masalah
HUD Magazines Edisi 3 Maret 2013. 6 Tahun Program 1.000 Tower. 1.000 Tower 1.001 Masalah
HUD Magazines Edisi 3 Maret 2013. 6 Tahun Program 1.000 Tower. 1.000 Tower 1.001 Masalah
HUD Magazines Edisi 3 Maret 2013. 6 Tahun Program 1.000 Tower. 1.000 Tower 1.001 Masalah
HUD Magazines Edisi 3 Maret 2013. 6 Tahun Program 1.000 Tower. 1.000 Tower 1.001 Masalah
HUD Magazines Edisi 3 Maret 2013. 6 Tahun Program 1.000 Tower. 1.000 Tower 1.001 Masalah
HUD Magazines Edisi 3 Maret 2013. 6 Tahun Program 1.000 Tower. 1.000 Tower 1.001 Masalah
HUD Magazines Edisi 3 Maret 2013. 6 Tahun Program 1.000 Tower. 1.000 Tower 1.001 Masalah
HUD Magazines Edisi 3 Maret 2013. 6 Tahun Program 1.000 Tower. 1.000 Tower 1.001 Masalah
HUD Magazines Edisi 3 Maret 2013. 6 Tahun Program 1.000 Tower. 1.000 Tower 1.001 Masalah
HUD Magazines Edisi 3 Maret 2013. 6 Tahun Program 1.000 Tower. 1.000 Tower 1.001 Masalah
HUD Magazines Edisi 3 Maret 2013. 6 Tahun Program 1.000 Tower. 1.000 Tower 1.001 Masalah
HUD Magazines Edisi 3 Maret 2013. 6 Tahun Program 1.000 Tower. 1.000 Tower 1.001 Masalah
HUD Magazines Edisi 3 Maret 2013. 6 Tahun Program 1.000 Tower. 1.000 Tower 1.001 Masalah
HUD Magazines Edisi 3 Maret 2013. 6 Tahun Program 1.000 Tower. 1.000 Tower 1.001 Masalah
HUD Magazines Edisi 3 Maret 2013. 6 Tahun Program 1.000 Tower. 1.000 Tower 1.001 Masalah
HUD Magazines Edisi 3 Maret 2013. 6 Tahun Program 1.000 Tower. 1.000 Tower 1.001 Masalah
HUD Magazines Edisi 3 Maret 2013. 6 Tahun Program 1.000 Tower. 1.000 Tower 1.001 Masalah
HUD Magazines Edisi 3 Maret 2013. 6 Tahun Program 1.000 Tower. 1.000 Tower 1.001 Masalah
HUD Magazines Edisi 3 Maret 2013. 6 Tahun Program 1.000 Tower. 1.000 Tower 1.001 Masalah
HUD Magazines Edisi 3 Maret 2013. 6 Tahun Program 1.000 Tower. 1.000 Tower 1.001 Masalah
HUD Magazines Edisi 3 Maret 2013. 6 Tahun Program 1.000 Tower. 1.000 Tower 1.001 Masalah
HUD Magazines Edisi 3 Maret 2013. 6 Tahun Program 1.000 Tower. 1.000 Tower 1.001 Masalah
HUD Magazines Edisi 3 Maret 2013. 6 Tahun Program 1.000 Tower. 1.000 Tower 1.001 Masalah
HUD Magazines Edisi 3 Maret 2013. 6 Tahun Program 1.000 Tower. 1.000 Tower 1.001 Masalah
HUD Magazines Edisi 3 Maret 2013. 6 Tahun Program 1.000 Tower. 1.000 Tower 1.001 Masalah
HUD Magazines Edisi 3 Maret 2013. 6 Tahun Program 1.000 Tower. 1.000 Tower 1.001 Masalah
HUD Magazines Edisi 3 Maret 2013. 6 Tahun Program 1.000 Tower. 1.000 Tower 1.001 Masalah
HUD Magazines Edisi 3 Maret 2013. 6 Tahun Program 1.000 Tower. 1.000 Tower 1.001 Masalah
HUD Magazines Edisi 3 Maret 2013. 6 Tahun Program 1.000 Tower. 1.000 Tower 1.001 Masalah
HUD Magazines Edisi 3 Maret 2013. 6 Tahun Program 1.000 Tower. 1.000 Tower 1.001 Masalah
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

HUD Magazines Edisi 3 Maret 2013. 6 Tahun Program 1.000 Tower. 1.000 Tower 1.001 Masalah

782

Published on

diterbitkan secara berkala oleh Lembaga Pengkajian Pengembangan Perumahan dan Perkotaan Indonesia (LP P3I) atau the HUD Institute.

Published in: Real Estate
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
782
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
12
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

HUD Magazines Edisi 3 Maret 2013. 6 Tahun Program 1.000 Tower. 1.000 Tower 1.001 Masalah

  1. 1. Edisi 3 - Maret 20131.000 Tower 1.001 Masalah6TahunProgram1.000 Tower6TahunProgram1.000 TowerBerbincang denganDuo JusufJusuf Kalla“Sedemikian pentingnyaperumahan hinggapemerintah pun membuatKementerian Perumahan Rakyat”.Yusuf Asy’ari“Program ini harus dilanjutkan”...
  2. 2. 2Memperingati 6 Tahun Program 1.000 Tower5 April 2007 - 5 April 2013SelamatHari Otonomi Daerah XVIITahun 2013dengan tema“Dengan Otonomi Daerah KitaTingkatkanKapasitas Pemerintahan Daerah untuk PercepatanKesejahteraan Masyarakat”SukseskanProgram 1.000 Tower
  3. 3. 3dariRedaksiSelamatbertemukembalipembacakamiyangsetia. Sudah cukup lama HUDmagz tidakhadir di hadapan Anda. Semuanya bukantanpa maksud, tetapi kami membutuhkan waktuyang cukup lama untuk melakukan perubahanterhadap tampilan dan substansi dari majalahkita ini. Sekaligus juga kehadiran kami kali inimenunggu momen 6 tahun Program 1.000 TowerRumah Susun yang diinisiasi oleh Jusuf Kalla ketika itu.Ya, sudah 6 tahun sejak dilaksanakannya ground breaking program1.000 Tower pada tahun 2007. Namun kemajuan program ini masihbelum sebagaimana yang diharapkan. Data terkini menunjukkanhanya 78 Tower yang berhasil dibangun. Ada apa dengan program1.000Towerini?Untukmenjawabpertanyaantersebut,padaedisikaliini kami menyajikan tema “Program 1.000 Tower. 1.000 Tower 1.001Masalah”. Tentunya dengan harapan kita semua dapat menyelamisecara obyektif permasalahan seputar belum berhasilnya program1.000 Tower ini. Secara tersirat, hambatan utama yang dihadapiadalah terkendalanya perijinan, tidak terwujudnya insentif sepertikeringanan pajak, dan rumitnya urusan pertanahan.Memahami akar masalah tentu akan bermakna ketika kita mendapatinformasi dari tangan pertama baik sebagai penggagas, pelaksana,maupun pemerhati. Untuk itu, wawancara dengan Jusuf Kalla danYusuf Asy’ari (Menpera 2004-2009) sangat membantu membukapemahaman kita akan latar belakang dan inisiatif awal yangdilakukan. Sementara wawancara dengan para pengembang semakinmemperdalam pemahaman kita terhadap kendala dan hambatan dilapangan. Tulisan dari pemerhati pun memberi warna tersendiri.Apapun, pada akhirnya program 1.000 Tower ini harus dilanjutkan.Angka backlog perumahan yang sedemikian besar membuat semuapihak seharusnya menyukseskan program ini. Kekurangan, kendala,dan hambatan mari kita pecahkan bersama dengan dilandasisemangat ingin membantu saudara kita yang belum beruntungbisa menempati rumah yang layak huni. Sudah saatnya kita bekerjacerdas, dan menggunakan hati nurani.Semoga keberadaan HUDmagz kali ini dapat memberi inspirasi bagikita semua untuk menyukseskan program 1.000 Tower. Semoga.Selamat membaca.Jabat erat,Pemimpin RedaksiOswar MungkasaEdisi 3-Maret 2013Redaksi menerima kiriman naskah de­ngan panjang tulisan maksimal 1.600 kata,melalui hudmagz@gmail.com, disertai datadiri. Redaksi berhak melakukan perubahannaskah tanpa mengubah isi.Dewan Pembina:Cosmas Batubara, Siswono Yudho Husodo,Akbar Tandjung, Theo Sambuaga,Erna Witoelar, Soenarno,M. Yusuf Asy’ari dan Suharso Manoarfa.Dewan Penasehat:Djoko Kirmanto, Djan Faridz,Gamawan Fauzi dan Gembong PriyonoPemimpin Umum/Usaha/Penanggung Jawab:Zulfi Syarif Koto.Wakil Pemimpin Umum:F. Teguh Satria, Indra Utama,Martin Roestamy dan Endrawan NatawiriaWakil Pemimpin Usaha:Endang Kawidjaja, Djaja Roeslim danReddy H.Sekretaris Pemimpin Umum/Usaha:M. AmryPemimpin Redaksi:Oswar MungkasaRedaktur:Nursalim, Hadist GP.Konsultan Hukum:Muhammad JoniArtistik dan Koordinasi Produksi:Agus SumarnoManajer Iklan & Keuangan:Herawati.Administrasi dan Umum:Eduardo H, Asep Deni Kusnadi, YuliandiDiterbitkan oleh:Yayasan LP P3I/The HUD InstituteAlamat Redaksi:Yayasan LP P3I/The HUD InstituteJln. Arya Putra No. 14ACiputat-Tangerang SelatanEmail:lpp3hudjkt@gmail.comhudmagz@gmail.com
  4. 4. 4Daftar IsiDari Redaksi ......................................................... 3Daftar Isi ............................................................... 4Sekapur Sirih......................................................... 5Laporan Utama n 6Tahun Program 1.000 Tower.1.000Tower 1.001 Masalah ............... 6 n Saling Silang Urusan 1.000 Tower ...................................................... 12 n Berbincang dengan Jusuf Kalla. “Sedemikian pentingnya perumahan hingga pemerintah pun membuat Kementerian Perumahan Rakyat”. ........................................................... 13 n Wawancara JusufAsy’ari “Program Ini Harus DIlanjutkan” .............................................................. 15 n Bersinergi dengan Berbagai Pihak,Perumnas Hidupkan KembaliProgram 1.000 Tower ............... 19 n Pandangan Pemangku Kepentingan tentang Program 1.000 Tower ... 22 n KajianTeknis danTeknologi Program 1.000 Tower ............................... 28Laporan Khusus n Kota Pekanbaru:Menyongsong Era Metropolitan .............................. 36 n Satu Jam BersamaWalikota Pekanbaru,H.Firdaus,S.T.,M.T. “Tahun 2030,Kota Pekanbaru menjadi Kota Nomor Satu di Pulau Sumatera ....................................................................................... 38 n Wawancara Direktur Perkotaan dan Perdesaan Bappenas Ir.Hayu Parasati,MPS:“Kebijakan Pembangunan Perkotaan akan SiapTahun ini” ..................................................................................... 42Pendapat n Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia. Pencapaian danAgenda ke Depan oleh Oswar Mungkasa ................. 44 n Pembangunan Rumah Susun dan Rumah Menara: Solusi MasalahApa? olehTjuk Kuswartojo ............................................ 50 n Pemberdayaan Penghuni Rumah Susun sebagai Proses Pembelajaran Sosial oleh Drs.Nursalim Msi ........................... 53 n MenataTransportasi danTata Ruang Jakarta Bagian Kedua (Tamat) olehYayat Supriatna.................................................................................... 57 n MRTAtasi Macet Jakarta? oleh Harun al-Rasyid Lubis ....................... 59 n Jas Merah:Landasan Kebijakan Penyediaan Rumah untuk Rakyat (MBR) oleh Zulfi Syarif Koto .......................................... 62 n Pagar:Tinjauan Sosio-Kriminologis olehAdrianus Meliala.................. 64Konsep n Sistem Pracetak Beton sebagai Sistem Konstruksi Hijau oleh Hari Nugraha Nurjaman,Hairul Sitepu dan HR Sidjaba ............ 67 n Inventarisasi Prinsip Green Building dalam Desain Rumah Susun olehWied W. Winaktoe........................................................................... 72Profil n Bapertarum PNS ......................................................................................... 75 n MetamorfosaAP2ERSI ................................................................................ 77Liputan n Bank BTN Memasuki Usia ke-63 ........................................................ 79 n HUD Institute Rayakan Usianya yang Kedua ........................................ 79 n Puncak HUT REI ke-41Berkarya Membangun Negeri ....................... 81 n 16th FIABCIAsia Pacific Regional Secretariat Summit. Pembangunan Perkotaan dan PerlindunganWarisan Budaya Seiring Sejalan .............................................................................................. 85 n Aksi Masyarakat untuk Penyelamatan Sungai Ciliwung ....................... 87 n Rapat Kerja Daerah REI Batam.......................................... ....................... 88Agenda . n HariAir Dunia 2013 di Indonesia “Gotong Royong PeduliAir”......... 89 n Peringatan Hari Peduli Sampah Nasional. Mengenang KembaliTragedi Leuwigajah.......................................... 90Serba Serbi n Mengapa Kita SebaiknyaTidak Membangun Bangunan diAtas Sungai oleh Budi Prayitno ...................................................................................... 91Ragam Info n Info Buku ......................... 92 n Info Regulasi .................... 93 n Info Situs .......................... 94Edisi 3-Maret 2013
  5. 5. Edisi 3 - Maret 20135Sekapur Sirihejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, banyak agenda yang harusdilaksanakan. Selain penegasan dan pembaharuan terhadap materi-materi dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Peru-mahan dan Permukiman, banyak hal baru yang juga tercantum dalam undang-undang yang baru ini. Di antaranya adalah tercantumnyalingkungan hunian berimbang dalam pasal 34 sampai 37, yang kemudian ditindaklanjuti dengan penerbitan Peraturan Menteri PerumahanRakyat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Hunian Berimbang dan SE MendagriNo. 648/3868/SJ, tanggal 3 Oktober 2011.Pada periode sebelumnya, lingkungan hunian berimbang diatur dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri (Menteri Dalam Negeri,Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Negara Perumahan Rakyat) Nomor 648-384 Tahun 1992, Nomor 739/KPTS/1992 dan Nomor 09/KPTS/1992 tentang Pedoman Pembangunan Perumahan dan Permukiman dengan Lingkungan Hunian yang BerimbangPencantuman lingkungan hunian berimbang dalam undang-undang ini ditengarai merupakan upaya pemerintah untuk lebih mengefektifkanpenerapan konsep hunian berimbang. Banyak hal yang menjadi penyebab sulitnya penerapan konsep hunian berimbang, sehingga upayamengefektifkannya tidak dapat hanya pada tataran pembaharuan regulasi setingkat undang-undang maupun peraturan menteri. Tetapilebih jauh lagi, peninjauan kembali terhadap konsep lingkungan hunian berimbang agar lebih membumi dan dapat diterapkan.Konsep hunian berimbang telah dikenal lama dalam ilmu perencanaan kota maupun sosiologi perkotaan, sebagai upaya untuk menjagakeseimbangan sosiologis masyarakat. Ide dasarnya bahwa keberadaan beragam strata sosial dalam satu lingkungan hunian akan menjaminterciptanya kerukunan di antara berbagai strata yang ada. Tentunya juga akan menjamin tersedianya rumah bagi masyarakat berpendapatanrendah.Selain itu, konsep hunian berimbang juga diterjemahkan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial pelaku usaha, sekaligus juga sebagaibentuk kemitraan pemerintah dan pelaku usaha (pengembang) dalam penyediaan perumahan umum/publik. Terkait dengan penguasaantanah, hunian berimbang mendorong terjadinya dekomodifikasi tanah, yaitu mengemukanya fungsi sosial tanah yang terjamin melalui dis-tribusi dan struktur penguasaan tanah yang berkeadilan.Hunian berimbang didefinisikan sebagai perumahan dan kawasan pemukiman yang diba­ngunsecara berimbang dengan komposisi tertentu dalam bentuk rumah tunggal dan rumah de­retantara rumah sederhana, rumah menengah dan rumah mewah atau dalam bentuk rumahsusun antara rumah susun umum dan rumah susun komersial (Pasal 1 Permenpera Nomor10/2012).Namun yang sepertinya kurang disadari bersama oleh kita semua bahwa tujuan hunian berim-bang tidak sekedar mengurangi backlog tetapi selain itu juga untuk (i) mewujudkan kerukunanantarberbagai golongan masyarakat dari berbagai profesi, tingkat ekonomi dan status sosialdalam perumahan, pemukiman, lingkungan hunian dan kawasan pemukiman; (ii) mewujud-kan subsidi silang untuk penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum serta pembiayaanpembangunan perumahan; (iii) menciptakan keserasian tempat bermukim baik secara sosialdan ekonomi (pasal 3 Permenpera Nomor 10/2012).Ide ini yang kurang banyak dipahami oleh berbagai pemangku kepentingan bahkan di kalangan pemerintah sendiri. Sebagai akibatnya,hunian berimbang hanya diartikan sekedar membangun 1 rumah mewah, 2 rumah menengah, dan 3 rumah sederhana. Konsep hunianberimbang banyak disalahpahami sebagai hanya sekedar mengurangi backlog, padahal filosofi utamanya adalah menjaga keserasian sosialdalam masyarakat melalui hidup berdampingan di antara beragam strata sosial dalam satu lingkungan hunian. Sebagai akibatnya, hunianberimbang dalam satu hamparan adalah suatu keniscayaan. Namun perlu juga disepakati luasan minimal yang dapat dikategorikan sebagaisatu hamparan yang memenuhi standar kelayakan minimal terbentuknya suatu komunitas yang heterogen.Di atas semua itu, sebenarnya kita semua sudah sewajarnya melihat pembangunan perumahan bukan sekedar pembangunan fisik, tetapijuga merupakan bagian dari upaya pembangunan bangsa. Sehingga bukan sesuatu yang luar biasa ketika seluruh pemangku kepentinganmelaksanakan konsep hunian berimbang bukan karena keterpaksaan akibat adanya ancaman sanksi. Tetapi lebih sebagai ‘sumbangan’ pe-mangku kepentingan bagi perkembangan keharmonisan bangsa kita tercinta ini.Pada akhirnya, keharmonisan sebuah komunitas dapat tercapai ketika konsep hunian berimbang dilaksanakan dengan benar. Keharmonisankomunitas membentuk keharmonisan kawasan, keharmonisan kawasan membentuk keharmonisan kota, keharmonisan kota membentukkeharmonisan wilayah, dan akhirnya keharmonisan wilayah berujung pada terbentuknya keharmonisan bangsa. Semoga (ZSK).Hunian Berimbang Bukan SekedarPengurangan Angka BacklogZulfi Syarif KotoPemimpin Umum/Penanggung jawab
  6. 6. 6Laporan UtamaKronologis Program 1.000 TowerPerkembangan perkotaan di Indonesia saat inisangat signifikan, ditunjukkan dengan pertam­bahan penduduk yang sangat tinggi. Sebagaigambaran, berdasar Sensus Penduduk Indone­sia tahun 2010, penduduk Indonesia mencapai237,6 juta jiwa dan tidak kurang dari 54% penduduk In­donesia bermukim di perkotaan. Jika dibandingkan kon­disi 30 tahun lalu, telah terjadi peningkatan lebih dari 2kali lipat. Apabila kecenderungan pertumbuhan perkotaanini terus berlangsung, diperkirakan pada periode akhirProgram Jangka Panjang Nasional tahun 2025 sekitar 68%penduduk Indonesia bermukim di perkotaan.Perkembangan perkotaan yang sedemikian pesat mem­bawa konsekuensi meningkatnya kebutuhan perumahandi perkotaan sementara ketersediaan lahan perumahansemakin berkurang. Kondisi ini mendorong pendudukyang tidak mampu untuk bertempat tinggal di sekitarlokasi kerja yang kemudian berkembang menjadi kawasankumuh di perkotaan. Sementara penduduk yang relatifmampu memilih untuk bertempat tinggal di daerah ping­giran kota, dengan konsekuensi meningkatnya volumeperjalanan dari dan ke daerah pinggiran kota. Inilah kemu­dian yang menimbulkan terjadinya fenomena kemacetan,meningkatnya polusi, dan seterusnya.Salah satu jalan keluar dari kondisi ini adalah denganmenyediakan perumahan vertikal atau dikenal sebagai ru­mah susun (rusun) atau apartemen. Pembangunan rusundi pusat kota atau dekat dengan lokasi bekerja dan berakti­fitas, dengan intensitas bangunan tinggi, diharapkan dapatmendorong pemanfaatan lahan dan penyediaan prasarana,sarana, dan utilitas (PSU) yang lebih efisien dan efektif.Pemerintah menyadari hal ini sehingga berinisiatifuntuk memasilitasi pembangunan rumah susun secaramasif di perkotaan, yang kemudian dikenal dengan namaProgram 1.000 Tower. Langkah ini diawali dengan ditan­datanganinya Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 22Tahun 2006 tentang Tim Koordinasi Percepatan Pemba­ngunan Rumah Susun di Kawasan Perkotaan pada tang­gal 9 Desember 2006. Keppres ini dimaksudkan untukmempercepat pemenuhan kebutuhan perumahan bagimasyarakat berpenghasilan menengah bawah di perkotaandengan mengedepankan efisiensi penggunaan tanah danpenataan permukiman serta mempercepat pembangun­an rumah susun yang layak, sehat dan terjangkau bagimasyarakat berpenghasilan rendah di perkotaan. Selain itu,Keppres No. 22 Tahun 2006 memiliki fungsi pengarah­an,koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengaturan, pengawasan,pengendalian dan pengembangan teknologi.Setelah terbitnya Keppres Nomor 22 Tahun 2006, padaRumah susun diartikan sebagai bangunan gedung bertingkat yangdibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagianyang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal mau-pun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapatdimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunianyang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanahbersama (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang RumahSusun)Saat ini kita telah memasuki usia 6 tahun perjalanan program 1.000 Tower terhitung dari saat pelak­sanaan pemancangan pertama rusunami tanggal 5 April 2007. Tidak seperti harapan ketika awalpencanangan, program 1.000 Tower berjalan tersendat-sendat kalau tidak mau dikatakan mati suri.Hanya sekitar 70-an Tower yang berhasil terbangun. Untuk itu, laporan utama ini pada intinya akanmengantar kita memahami ‘apa yang sebenarnya terjadi’ dengan program 1.000 Tower ini.6 TahunProgram 1.000 Tower1.000 Tower 1.001 Masalahsumber foto: istimewa
  7. 7. 7Edisi 3 - Maret 2013Januari 2007 dilaksanakan Rapat Koordinasi Terbatas yangdipimpin langsung oleh Presiden dan Wakil Presiden be­serta anggota Kabinet Indonesia Bersatu dan GubernurDKI Jakarta bertempat di Kantor Kementerian Negara Pe­rumahan Rakyat. Rapat tersebut membahas Strategi Per­cepatan Pembangunan Rusunami di Kawasan Perkotaanserta persiapan pemancangan proyek percontohan rumahsusun sederhana milik (rusunami) di DKI Jakarta.Presiden memberikan 4 (empat) arahan pada saat ituyaitu (i) pastikan dengan benar besaran harga jual, subsidi,kualitas yang baik, dan penggunaan yang tepat; (ii) segeramatangkan rencana dan program pencanangan palinglambat awal Maret 2007; (iii) Menpera mengoordinasi­kan semua pemangku kepentingan; (iv) program Menperaharus ambisius (dalam pengertian yang baik) dan progresif,karena membangun rumah membuka lapangan kerja yangluas yang akan mengurangi pengangguran dan kesenjang­an sosial atau salah satu upaya pengentasan kemiskinan.Akhirnya peresmian program terlaksana pada tanggal 5April 2007 oleh Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono diPulo Gebang, JakartaTimur, yang ditandai dengan peman­cangan pertama (ground breaking) Rusunami di Pulo Ge­bang, tepatnya di atas lahan milik Perum Perumnas yangdikerjasamakan dengan PT. Primaland Internusa Develop­ment. Secara bersamaan juga dilakukan pemancangan dilokasi-lokasi lain di Jakarta, yaitu lahan milik BPLIP-DKIdi Pulo Gadung; lahan milik PT. Pintu Air Mas Group(PAM Group) di Jalan I Gusti Ngurah Rai, Klender, Ja­karta Timur; lahan milik PT. Bina Kualita Teknik di JalanBinamarga, Cipayung, Jakarta Timur; lahan milik PTCawang Housing Development – Bahama Group, di JalanSMA 14 Kelurahan Cawang, Jakarta Timur.Peresmian ini sekaligus juga menandai pemancanganpertama pembangunan rusun 1.000 Tower di 9 kota lain­nya yaitu Surabaya, Semarang, Bandung, Medan, Batam,Padang, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin. Sejum­lah menteri tampak hadir mendampingi presiden, antaralain Menteri Negara (Meneg) Perumahan Rakyat M. YusufAsy’ari, Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono, MenteriKoordinator (Menko) Kesejahteraan Rakyat Aburizal Bak­rie, Menko Perekonomian Boediono, Gubernur DKI Ja­karta Sutiyoso, Meneg BUMN Sugiharto, dan sejumlahpejabat BUMN. Pada acara pemancangan tersebut juga dilaksanakanpenandatangan Nota Kesepahaman antara Menpera de­ngan Mendagri dan Mensos, serta Menpera dengan Me­neg BUMN dan Kepala BPN, tentang PenyelenggaraanPembangunan Perumahan Sosial Sederhana di kawasanPerkotaan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah danuntuk Percepatan Pembangunan Rumah Susun di Ka­wasan Perkotaan Bagi Masyarakat Menengah Bawah.Sepanjang Juli hingga September 2007, dilakukan So­sialisasi dan Kunjungan Lapangan ke 10 Kota Metropoli­tan untuk menjaring informasi secara langsung tentangkesiap­an Pemerintah Daerah dalam mendukung Pemba­ngunan 1.000 tower serta mendorong minat para pelakuberpartisipasi dalam program Pemerintah, serta mengiden­tifikasi bakal calon lokasi potensial. Skenario Awal dan Pencapaian Program 1.000 TowerPada saat awal dicanangkannya program 1.000 Tower,direncanakan program ini sampai tahun 2011 akan di­laksanakan setidaknya di 10 kawasan perkotaan (seleng­kapnya pada peta berikut). Namun dalam perjalanannya,sampai Februari 2013, hanya terwujud pada beberapalokasi saja yatu DKI Jakarta (67 Tower), Bodetabek (3),Bandung Raya (1), sehingga total yang telah serah terimakunci hanya 71 Tower. Sangat jauh dari target awal pen­canangannya.Walaupun demikian, minat pengembang untuk mem­bangun masih cukup tinggi, terlihat dari pernyataan mi­nat dari pengembang untuk setidaknya membangun 654Tower lagi. Dari jumlah tersebut, dalam tahapan toppingoff mencapai 30 Tower, pemancangan pertama dan dalampembangunan sebanyak 30 Tower, sehingga dalam waktuRumah susun sederhana atau biasa disebut juga dengan nama aparte-men rakyat yang dimaksud adalah hunian vertikal yang dibangun didaerah perkotaan yang ditujukan bagi MBM sebagai sasaran utama,khususnya bagi mereka yang belum mampu memiliki hunian di ka-wasan perkotaan. Rumah susun sederhana dapat diperoleh melaluistatus milik maupun sewa (rusunami/wa). Apartemen rakyat ini meru-pakan rumah susun sederhana milik yang dibangun dengan dukunganberbagai subsidi dari Pemerintah, sehingga muncul kemudian istilahlainnya yaitu Apartemen Bersubsidi (subsidi bebas PPN, subsidi selisihbunga dan subsidi bantuan pinjaman uang muka) bagi calon konsumensebagai bentuk kemudahan. Apartemen rakyat ini memiliki luas 21-36m² (tipe studio dan tipe dengan dua kamar), dengan harga yang di-pasarkan mulai dari 99 juta-144juta.sumber foto: istimewa
  8. 8. 8No JUMLAH TOWERLokasi DKIJakartaBodetabekBandungRayaSurabaya Batam Makasar Balikpapan Jambi TOTAL1 Peminatan 384 94 86 36 114 4 4 3 7252 Serah Terima Kunci (STK) 67 3 1 - - - - - 713 Topping off (TO) 20 4 3 2 1 - - - 304Pelaksanaan pembangunanfisik (konstruksi) dan ground-breaking (KONS)12 9 8 - - - 1 - 305 Perijinan dan penyusunan DED 165 52 49 28 30 1 - 3 328TOTAL(STK+TO+KONS+DED)264 68 61 30 31 1 1 3Tabel Pencapaian Target Program 1.000 Tower per Tahun 2013Sumber: Kemenpera, 2013dekat akan bertambah lagi sebanyak 60 Tower. Menjadi­kan sampai akhir tahun 2013, setidaknya terselesaikanseba­nyak 131 Tower. Sementara itu terdapat potensi tam­bahan setidaknya dalam setahun kedepan sebanyak 328Tower, yang sampai saat ini masih dalam tahap pengajuanijin dan penyusunan DED. Distribusi lokasi selengkapnyapada Tabel di atas.Dari sisi regulasi, telah banyak yang dihasilkan. Un­dang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahandan Kawasan Permukiman dan Undang-Undang Nomor20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun telah berlaku,walaupun kemudian peraturan pemerintahnya belumterselesaikan. Selain itu, menindaklanjuti Keppres Nomor22 Tahun 2006, telah juga dikeluarkan Keputusan MenkoPerekonomian Nomor KEP-07/M.EKON/03/2007 danNomor KEP-09/M.EKON/02/2008 tentang Tim Pelak­sana Percepatan Pembangunan Rumah Susun di KawasanPerkotaan, dan Keputusan Menteri Perumahan RakyatNomor 15/KPTS/M/2007 dan Nomor 19/KPTS/M/2008tentang Pembentukan Kelompok Kerja Percepatan Pem­bangunan Rumah Susun di Perkotaan, serta beberapakeputusan tingkat menteri lainnya.Kementerian Keuangan kemudian melengkapi regulasiyang ada melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36Tahun 2007, yang menetapkan batas maksimum hargajual rusunami yang mendapatkan fasilitas bebas PPN ada­lah Rp. 144 juta dengan luasan minimum 36 m2. Lalukemudian melalui Permenpera Nomor 7 Tahun 2007sumber: presentasi Zulfi Syarif Koto, 2012.Rencana Alokasi Target Program Pembangunan Rusunami di Kawasan Perkotaan 2007-2011Laporan Utama
  9. 9. 9Edisi 3 - Maret 2013ditetapkan skema penyaluran KPR sarusun bersubsidi danbantuan uang muka bagi kelompok sasaran masyarakatberpenghasilan menengah ke bawah, khususnya MBR.Regulasi terkait persyaratan teknis dan rekomendasiteknologi juga dirilis oleh Kementerian Pekerjaan Umummelalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis PembangunanRumah Susun Sederhana Bertingkat Tinggi. Pedoman inimelengkapi peraturan yang sebelumnya yaitu PeraturanMenteri Pekerjaan Umum Nomor 60/PRT/1992 tentangPersyaratan Teknis Pembangunan Rumah Susun. Keduaperaturan ini selain menetapkan persyaratan keandalanbangunan gedung - yang meliputi persyaratan keselamat­an, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan- juga me­rekomendasikan beberapa hal yang dapat membuat desainbangunan menjadi ekonomis. Menariknya, pada bagianakhir peraturan ini disertakan contoh desain bangunanrusun tingkat tinggi yang memenuhi rekomendasi, sertaestimasi biaya pembangunannya.Sementara sebagai upaya mendorong pemerintah dae­rah memberikan insentif bagi pelaku pembangunan rumahsusun, Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Per­mendagri Nomor 74 Tahun 2007 tentang Pedoman Pem­berian Kemudahan Perijinan dan Insentif dalam rangkaPercepatan Pembangunan Rusuna di Kawasan Perkotaan.Tidak hanya di tingkat pusat, di daerah pun telah di­lahirkan beberapa regulasi pendukung. Ambil contoh, Pe­merintah Provinsi DKI Jakarta menindaklanjuti programini dengan menerbitkan Peraturan Gubernur DKI JakartaNomor 136 Tahun 2007 tentang Percepatan Pembangun­an Rumah Susun tertanggal 4 Oktober 2007 danKeputusan Gubernur Nomor 1.478 Tahun2007 tentang Pembentukan Tim KoordinasiDaerah Percepatan Pembangunan RumahSusun tertanggal 25 Oktober 2007. Se­hingga kemudian mendorong terlaksana­nya pemancangan Rusuna/ApartemenRakyat Tahap II di DKI Jakarta yang ter­laksana pada tanggal 14 Desember 2007 dilahan DP3K Kemayoran (3 Tower) oleh Gu­bernur DKI Jakarta bersamaan dengan peman­cangan pada 4 (empat) lokasi lainnya yaitu 5 Towerdi Kebagusan (PT Perdana Gapuraprima Tbk), 10 Towerdi Cengkareng (PT Reka Rumanda), 1 Tower di KebunJeruk (PT Anggana Development) dan 4 Tower di Cibubur(PT Rajawali Core Indonesia).Walaupun belum berfungsi optimal, namun tercatatTim Koordinasi Daerah (TKD) telah terbentuk di DKIJakarta, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa Barat,Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, kota Palembang, dan kotaMakassar.Isu dan Kendala Pelaksanaan Program 1.000 TowerSeiring perjalanan waktu, memasuki tahun 2008 pelak­sanaan program ini mulai terkendala, yang kemudiankita kenali dengan jargon “1.000 Tower, 1.001 masalah”.Dampak kebijakan kenaikan BBM pada Mei 2008 mu­lai dirasakan para pengembang rusuna, terutama terkaitde­ngan naiknya harga material bangunan, sehingga isupenyesuaian harga jual rusunami mulai didengungkan.Bahkan sampai saat ini, upaya Kementerian PerumahanRakyat untuk menaikkan patokan harga maksimum ru­mah susun bersubsidi masih belum mendapat tanggapandari Kementerian Keuangan.Pembangunan rumah susun di perkotaan mempunyaimulti dampak terhadap perkembangan kota, baik berupaperubahan bangkitan lalulintas (volume kendaraan daridan ke tujuan tertentu), maupun perubahan gayahidup masyarakat. Hal ini agaknya sedikit terlam­bat disadari oleh pemerintah. Setelah programberlangsung beberapa lama, barulah kemudi­an mulai disadari perlunya melakukan pro­ses internalisasi program 1.000 Tower ini da­lam rencana tata ruang yang ada. Untuk itu,penyempurnaan rencana tata ruang meru­pakan suatu keniscayaan agar pembangunanrumah susun tidak ‘menabrak’ aturan dalamrencana tata ruang yang telah disahkan melaluiperda masing-masing daerah. Proses penyesuaian initentunya membutuhkan waktu yang cukup lama, dan ber­dampak pada tertundanya pembangunan rusun.Pembangunan rusun di perkotaan menghadapi dilematerkait ketersediaan lahan. Hal pertama yang dihadapi pe­merintah adalah paradoks lokasi, berupa kebutuhan akanlokasi yang dekat ke tempat kerja untuk mengurangi biayatransportasi, namun lokasi dimaksud sudah tidak terjang­kau harganya. Akibatnya, lokasi yang terpilih cenderung‘jauh’ dari lokasi kerja. Akibatnya, keberadaan rumah susun...di daerah puntelah dilahirkanbeberapa regulasipendukung.sumber foto: istimewa
  10. 10. 10menimbulkan masalah baru bagi penghuninya, yaitu ma­halnya biaya transportasi ke tempat kerja.Selain itu, lahan yang tersedia pun masih banyak yangbelum terbebas dari ‘masalah’. Istilahnya belum ‘clear’ dan‘clean’. Sebenarnya terdapat pilihan lain berupa pemanfaat­an tanah milik BUMN/BUMD, yang ternyata juga tidakmudah prosesnya. Bahkan ternyata lahan milik BUMN/BUMD banyak yang masih disewakan atau bahkan disero­bot pihak lain. Proses sertifikasi tanah pun tidak semudahdan semurah yang dibayangkan. Belum lagi tidak adanyapembedaan antara proses program 1.000 Tower denganproses pembangunan apartemen mewah. Maka lengkaplah kesulitan yang dihadapi terkait ketersediaan lahan danprosesnya.Sepertinya memang program 1.000 Tower ini belummenjadi perhatian, khususnya bagi pemerintah daerah.Terlihat dari masih kurangnya insentif yang diberikan ke­pada pengembang. Hambatan yang masih banyak dikeluh­kan diantaranya lamanya proses perijinan, belum termasukbiaya proses perijinan yang cukup besar yang perlu dike­luarkan. Termasuk juga masih banyak daerah yang belummenyiapkan regulasi berupa perda tentang rumah susun.Dapat dikatakan bahwa keberpihakan terhadap program1.000 Tower masih belum ada. Rumah susun sederhana(rusuna) masih dianggap sama dengan apartemen mewah.Salah satu yang selalu menjadi pertanyaan dari pengem­bang adalah kepastian adanya insentif bagi mereka se­hingga pengembang tetap tertarik membangun rusun. Di­antara insentif yang dibutuhkan adalah keringanan BiayaPerolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB),penetapan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) bagi tanahNegara (saat ini sedang direvisi PP Nomor 6 Tahun 2006),penetapan PPH Final 1%. Disamping, kemudahan prosesKredit Pemilikan Sarusun, penyediaan kredit konstruksi,keringanan biaya sambungan air, dan tarif listrik.Ketiadaan insentif baik berupa subsidi, pembebasan pa­jak, penyediaan kredit konstruksi, sementara harga jual di­patok oleh pemerintah, mendorong pengembang melaku­kan berbagai cara memperoleh dana segar dari konsumen.Akibatnya, harga jual melonjak di atas ketentuan peme­rintah, bahkan kemudian menjadi ceruk pasar tersendiriyang dikenal sebagai Apartemen Sederhana Milik (anami).Disamping itu, perubahan skema subsidi menjadi FasilitasLikuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) ditengarai tu­rut mendorong terhambatnya pembangunan rusun.Sebagaimana yang sering terjadi dengan program pe­merintah, koordinasi masih menjadi hambatan besar.Sekedar contoh, terjadinya penyegelan beberapa kegiatanpembangunan rusun oleh pemerintah DKI Jakarta. Terli­hat tidak adanya koordinasi antara pemerintah pusat dandaerah. Hal yang senada pun terjadi antara berbagai ins­titusi pemerintah pusat sendiri. Sebagai ilustrasi, banyakkegiatan penyediaan air minum, sanitasi, listrik yang dibia­yai APBN tidak bersinergi dengan kegiatan pembangunanrusun, sehingga upaya pengurangan biaya pembangunanrusun melalui penyediaan prasarana dan sarana tidak ter­capai. Akibatnya sebagian biaya terbebankan kepada kon­sumen. Sementara prasarana dan sarana yang dibangunoleh pengembang ternyata kualitasnya kurang memadai.Permasalahan pembangunan rumah susun tidak hanyaterfokus pada proses pembangunan fisiknya saja, tetapijuga mencakup paska pembangunannya. Termasuk pem­bentukan Persatuan Penghuni Rumah Susun (PPRS) yangmasih menghadapi kendala dalam prosesnya. Terjadi ba­nyak kekisruhan dalam pembentukannya.Perhatian terhadap aspek lingkungan masih perlu di­tingkatkan, terutama dengan belum tersedianya pedomanterkait aspek Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL),dan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL)/Upaya Pe­mantauan Lingkungan (UPL). Strategi Pembenahan Program 1.000 TowerLangkah awal yang perlu dilakukan adalah menyiner­gikan program 1.000 Tower dengan program terkait baikLaporan Utamasumber foto: istimewasumber foto: istimewa
  11. 11. 11Edisi 3 - Maret 2013yang dibiayai APBN maupun APBD. Tentunya ini dapatdilakukan jika tersedia suatu ‘grand design’ program 1.000Tower yang dilengkapi ‘road map’ yang dapat menjadi acu­an bagi semua pemangku kepentingan. Penyiapan ‘granddesign’ dan ‘road map’ didahului dengan pemetaan kondisikesiapan seluruh pemangku kepentingan, disertai keleng­kapan yang dibutuhkan baik kebijakan, regulasi, pedoman,insentif, dan lainnya.Masih kurangnya perhatian pemerintah daerah ter­hadap program 1.000 Tower, disikapi dengan mengada­kan sosialisasi dan advokasi secara berkala dan berkesi­nambungan. Kegiatan ini juga sekaligus bagian dari upayamemasyarakatkan ‘grand design’, ‘road map’, dan infor­masi terkait program 1.000 Tower sehingga pemahamanpengambil keputusan di tingkat daerah menjadi lebihbaik, dan berujung pada pemihakan pada program 1.000Tower.Untuk mempermudah pelaksanaan program 1.000Tower, dibutuhkan suatu forum komunikasi diantara pe­mangku kepentingan yang dapat menjadi ajang penyele­saian masalah. Forum dapat dijadwalkan bertemu secaraberkala atau sesuai kebutuhan. Forum ini sekaligus men­jadi ajang pertemuan Tim Koordinasi Pusat, Tim Koor­dinasi Daerah, pengembang, perbankan, dan masyarakat.Forum ini akan sangat membantu pelaksanaan tugas dariBadan Pelaksana Penyelenggaraan Rumah Susun yangakan dibentuk sesuai mandat Undang-Undang Nomor20 Tahun 2011. Pembangunan rusunamimembutuhkan kerjasamaan­tara pihak pemerintahdengan swasta. Untuk itu,sudah seharusnya dikem­bangkan pola-pola insentifyang menarik bagi pihakswasta untuk bisa terlibat,salah satunya insentif dalamhal perpajakan. Beberapa bentuk insentif yang diinginkanoleh pihak swasta antara lain pembebasan Pajak Pertamba­han Nilai (PPN), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Ban­gunan (BPHTB), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).Selain itu insentif juga harus diberikan pemerintah dalambentuk kemudahan perizinan (cepat, mudah, dan mu­rah).Hal yang terkadang terlupakan adalah kepentingan parapenghuni rusun. Prinsip dasar yang perlu dipertahankanadalah menjaga agar kepentingan penghuni rusun yangnota bene berasal dari kelompok MBR dapat terakomo­dasi, seperti minimalisasi jarak ke tempat kerja, kemam­puan membayar, dan lainnya. Untuk itu, beberapa halyang harus dianalisis terlebih dahulu, yaitu: (i) kemauandan kesiapan masyarakat kelompok sasaran untuk tinggaldi rumah susun; (ii) tingkat kemampuan masyarakat yangmenjadi kelompok sasaran; dan (iii). mekanisme insentifyang dapat diberikan untuk meningkatkan akses kelom­pok sasaran terhadap rusunami.Diperlukan penyempurnaan regulasi yang dapat mem­percepat pencapaian tujuan program 1.000 Tower, ter­masuk peraturan pemerintah amanat Undang-UndangNomor 20 Tahun 2011. Penyempurnaan dapat dimulaidari penetap­an harga rusun yang lebih optimal mem­pertimbangkan kepentingan kelompok MBR/M danpengembang. Selanjutnya, dukungan Pemerintah untukmemberikan kepastian hukum jangka panjang atas tanahuntuk penghuni/pemilik sarusunami. Disamping itu, perlusegera dipersiapkan RPP tentang Konsolidasi Tanah untukmendo­rong peremajaan kawasan kumuh perkotaan (saatini baru berupa Keputusan Kepala BPN tentang Konsoli­dasi Tanah Perkotaan). Diikuti dengan Revisi Perpres No­mor 65 Tahun 2006 tentang perubahan Perpres Nomor 36Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangun­an bagi Kepentingan Umum, dengan memasukkan pem­bangunan Rusuna sebagai Kepentingan Umum serta revisiPP Nomor 80 Tahun 1999 tentang KASIBA dan LISIBABS sebagai dasar pembentukan bank tanah.Ketersediaan lahan yang terkendala,disikapi dengan melakukan upaya pe­manfaatan tanah terlantar khusus­nya tanah negara/BUMN/BUMD melalui revisi pera­turan perundangan terkait per­tanahan, terutama untuk pem­berian kemudahan mengakses,membangun dan memilikitanah dengan status yang mem­berikan kepastian hukum kepadamasyarakat menengah ke bawah.Program 1.000 Tower diharapkanberkelanjutan, se­hingga dibutuhkan pembinaan dan pem­berdayaan Persatuan Penghuni Rumah Susun (PPRS) olehpemerintah/pemerintah daerah. Perhatian khusus perludiberikan kepada rusunami campuran. Untuk itu, pembi­naan dan pemberdayaan institusi pemerintah daerah yangterkait menjadi suatu keniscayaan.Tentunya program 1.000 Tower akan tetap terkendalaoleh 1.001 masalah ketika pemerintah, pemerintah daerah,pengembang, perbankan, masyarakat dan seluruh pemang­ku kepentingan belum saling bersinergi. Kunci utama ke­berhasilan dari program 1.000 Tower adalah kesamaan visimenyediakan perumahan bagi saudara kita yang masih be­lum beruntung dapat menghuni rumah yang layak. Tidakada pilihan lain (om, fnd, aan, dari berbagai sumber).Pembangunanrusunami membu-tuhkan kerjasamaan­tara pihak pe-merintah denganswasta.sumber foto: istimewa
  12. 12. 12Pembangunan Rusunami, yang kini bernama Rumah SusunSejahtera, mati suri. Karena boleh dikatakan sudah tidak adalagi pengembang yang menjual produk apartemen sederhanadengan harga patokan maksimal Rp 144 juta, khususnya di Jakarta.Deputi Bidang Perumahan Formal Kemenpera Pangihutan Mar-paung mengakui banyak sekali hambatan program rusunami dilapangan yang dikeluhkan pengembang sebagai pelaku, khususnyadi DKI Jakarta. Ia menjelaskan ada beberapa hal yang membuat tar-get pembangungan 1.000 menara terhambat. Diantaranya insentifpembebasan pajak pertambahan nilai dari Kementerian Keuangan.Selain insentif, tantangan lain yang dihadapi adalah soal per­izinan. Khusus untuk DKI Jakarta, pihak Kemenpera sudah memintarevisi agar persoalan perizinan dipermudah. Maklum permintaanRusunami di Jakarta jumlahnya mencapai 728 menara hingga 2012tapi realisasinya sangat jauh.Menteri Perumahan Rakyat, Djan Faridz, menurut Marpaungjuga telah berkirim surat kepada Menteri Keuangan, Agus Mar-towardojo, mereka juga telah menggelar rapat beberapa kali. Na-mun informasi yang diperoleh Marpaung, persoalan insentif perludimintakan pendapat ke Badan Kebijakan Fiskal dan Moneter. “Jadimasih dibahas di internal mereka,” katanya.Selain Menkeu, Kemenpera juga telah menyurati PemerintahProvinsi DKI Jakarta mengenai kendala-kendala yang terkait denganperizinan. Menurut Marpaung kendala yang dihadapi bukan hanyadari sisi koefisien lantai bangunan tetapi juga proses sertifikasi.“Kalau itu disederhanakan saya yakin pengembang akan kembalimembangun Rusunami,” katanya.Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purmana juga belumbersedia berkomentar. Pria yang akrab disapa Ahok tersebut justrumempertanyakan pengekangan seperti apa yang dilakukan olehPemprov. “Nanti akan saya cek dulu seperti apa peraturannya,”ujarnya.Sejak 2007, patokan harga maksimum rusun milik bersubsidiyang bebas PPN adalah Rp 4 juta per meter persegi atau Rp 144juta per unit. Sejak April 2012, Djan Faridz telah melayangkan empatsurat usulan kepada Menteri Keuangan untuk menaikkan patokanharga maksimum rumah susun bersubsidi dari Rp 4 juta per meterpersegi menjadi Rp 7 juta per meter persegi atau setara Rp 252 jutaper unit. Surat itu belum ditanggapi.Ketika dikonfirmasi, Menteri Keuangan Agus Martowardoyoenggan berkomentar lebih jauh. Ketika ditanya mengenai persoalantersebut usai menghadiri rapat di Kementerian Perekonomian, Agushanya berkomentar singkat. “Saya belum memikirkan memberi in-sentif,” ujarnya, seperti dikutip tabloid PRIORITAS.Sementara Direktur Jenderal Pajak, Fuad Rahmany, menjanji-kan akan melakukan pengecekan terlebih dahulu apakah benar adamasalah pajak yang menghambat pembangunan rumah susun. Na-mun Fuad menggarisbawahi tidak pernah ada niat dari Kemenkeuuntuk menghambat.Menurutnya perpajakan telah diatur dalam Undang-Undang danperaturan pelaksanaannya. “Jadi apabila mau memberikan insentifpun harus ada dasar hukumnya di UU,” katanya.Buruknya KoordinasiProgram 1.000 Tower memang kurang dalam urusan koordi-nasi. Contohnya, saat terjadi penyegelan terhadap proyek KalibataCity (Agung Podomoro Group) oleh Pemda DKI Jakarta. Alasannya,bahwa KLB tidak boleh lebih dari 3,5. Akibatnya, kini mulai banyakpengembang tidak tertarik membangun rusunami subsidi. Alasan-nya, “bonus keuntungan luas” tidak lagi menarik pengembang.Dan lucunya program ini oleh Pemerintah DKI Jakarta yang saatitu dinakhodai oleh Fauzi Bowo seolah tak berkoordinasi dengan pe-merintah pusat. Dengan kata lain, program yang di label pro rakyatini tak sejalan antara maksud pemerintah pusat dan pelaksanaannyaoleh pemerintah daerah. Hal ini menggambarkan buruknya koordi-nasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah sehinggakebijakan KLB 6 yang ditetapkan pusat ternyata dengan mudah dipa-tahkan oleh pemerintah daerah sebagai “penguasa” setempat.Apartemen Sederhana Milik (Anami)Untuk menyiasati situasi sulit, banyak pengembang mengonsepkembali rusunami menjadi apartemen sederhana hak milik (anami).Produk ini dijual dengan harga Rp200 hingga Rp500 juta, yang sebe-narnya hanya terjangkau oleh kelas menengah. “Paska beberapapermasalahan soal rusunami yang terus menggerogoti program ini,kita sebagai pengusaha tetap ingin bisnis terus berjalan. Maka kitapun bermain di kelas menengah dengan harga di atas rusunami. Danternyata banyak peminatnya, tentunya faktor lokasi jadi salah satupemicu,” terang Setyo Maharso Ketua Umum DPP Real Estate In-donesia.Di Jabodetabek pada saat ini ada sekitar 149 tower rusunamiyang sudah mendapatkan izin dengan jumlah total jumlah unit seki-tar 90 ribu. Hingga akhir Desember 2010 sudah diserahterimakansebanyak 12 ribu unit rusunami.Selain di Jakarta, rusunami juga akan dikembangkan di Bandung,Surabaya, dan Makassar karena permintaannya cukup tinggi. “Kamiterus melakukan koordinasi dengan Menpera untuk menginventari-sasi berbagai permasalahan yang menghambat pembangunan rusu-nami sekaligus mencari solusinya,” terang Maharso (fnd/aan)Saling SilangUrusan 1.000 Tower sumber foto: istimewaLaporan Utama
  13. 13. 13Edisi 3 - Maret 2013Berbincang dengan Jusuf Kalla“Sedemikan Pentingnya PerumahanHingga Pemerintah pun MembuatKementerian Perumahan Rakyat”sumber foto: istimewaebagai negarawan, Jusuf Kalla, mantan wakil PresidenRI, banyak menyurahkan perhatiannya pada bidangsosial dan bidang yang berkenaan dengan kebutuhandasar rakyat. Pada masa pemerintahannya mendampingiSBY, Jusuf Kalla yang lebih sering disebut dengan inisial­nya JK, menggagas dan mendorong konsep perumahanvertikal dengan program 1.000 Tower. Kini ditengah masa“istirahatnya” sebagai pejabat negara, JK tetap peduli padabidang perumahan dalam konteks hak bermukim sebagaikebutuhan dan hak dasar warga bangsa. Berikut wawancaraEndrawan Natawiria dengan Pak JK ditengah persiapan ke­berangkatannya ke negeri jiran. Wawancara ini ditayangkanpada perhelatan Musyawarah Besar Asosiasi PengembangPerumahan Rakyat Seluruh Indonesia (MUBES AP2ERSI) diGrand Preanger – Bandung pada tanggal 17 April 2013.EN : Berkenaan dengan besaran angka backlog perumah­an kita yang tahun ini diperkirakan mencapai angka 15 juta,jika dirunut kebelakang angka backlog ini semakin bertambahtahun demi tahun, bagaimana pendapat bapak?JK : Kita tentu sepaham bahwa kebutuhan perumahanitu adalah kebutuhan pokok setelah pangan, kebutuhan yangsangat penting yang menjadi kewajiban Pemerintah, pengu-saha dan masyarakat banyak. Akibat pertumbuhan ekonomidan pertumbuhan lainnya maka pertumbuhan kebutuhanperumahan meningkat setiap tahun. Jika pertumbuhanpenduduk 1,5 %, pertumbuhan ekonomi 6 % dengan hasratuntuk memiliki rumah baru yang terus menerus pada tiaptahunnya, katakanlah ada pertumbuhan 5 sampai 6 % pertahun maka diperkirakan dibutuhkan 2,5 juta rumah baru pertahun. Memang bukan hal yang mudah tetapi harus diingatbahwa petumbuhan pembangunan perumahan juga meng-gerakkan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan perumahanbukan usaha sosial tapi menimbulkan manfaat ekonomi yangbesar, berbeda sifatnya dengan kebutuhan pangan yang habisterpakai sedangkan nilai perumahan terus menerus berkem-bang. Sifatnya yang “bankable” membuat bidang perumahanmendapatkan dukungan pendanaan dari pemerintah danperbankan.Singkatnya, perumahan harus dibangun terus menerusnamun yang harus dicari solusinya adalah akibat pertumbuh­an ekonomi yang berdampak pada kecenderungan migrasipenduduk ke kota. Saat ini 51 % penduduk Indonesia ting-gal di kota, tumpah di sekitar kota, akibatnya tanah mahaldan perlu penataan infrastruktur yang baik, penatagunaantanah dan infrastruktur. Keduanya adalah tugas Pemerintah.Penataan perkotaan tentu berbeda dengan di desa. Jika tidakditata dengan baik dan didukung infrastruktur yang memadaimaka hancurlah kota itu.Solusi kemahalan lahan adalah hunian vertikal, harusdibuat hunian vertikal minimum empat lantai sekalipun diluar kota. Hunian vertikal pun jadi solusi dari alih fungsilahan dari persawahan atau pertanian menjadi perumah­an. Harus ada solusi sosial-ekonomi dalam hal ini. Artinyaada unsur sosial yang menjadi tugas pemerintah dan unsurekonomi yang menjadi tugas perbankan dan pengusaha,kedua unsur digabung untuk menjadi solusi untuk mengatasikecenderung­an migrasi penduduk ke kota.Di kota dimana terjadi pertumbuhan industri, perdagang­an yang berakibat pada meningkatnya kebutuhan hunian,tidak mengherankan jika kita butuh 2,5 juta rumah baru pertahun.EN : Menurut UDD 45 pasal 28 H bahwa hak bermukimini adalah hak dasar, sementara itu dalam soal pemenuhankebutuhan rumah, pemerintah menyandarkan pada produkti­fitas para pengembang swasta, dimana peran negara ?JK : UUD 45 tidak mengatakan bahwa semua perumahanharus dibangun oleh negara. Kewajiban negara adalah mem-
  14. 14. 14bangun infrastrukturnya seperti jalan, pasar, menata perenca-naan/planologinya dan lain-lain, justru hal ini akan memberi-kan peluang pada pihak swasta. Kewajiban pemerintah yanglainnya adalah menyiapkan pendanaan berupa kredit jangkapanjang. Hal tersebut adalah sesuatu yang umum, sesuatuyang sudah kita fahami bersama, peran negara bukan berartimengambil alih seluruh peran bidang perumahan. Tiga halyang harus dilakukan pemerintah dalam bidang perumahan,yaitu menyiapkan kredit jangka panjang, menyiapkan danmembangun infrastruktur, dan menyediakan lahan yangterjangkau daya beli rakyat. Hak dasar untuk bermukim tidakberarti pemerintah harus langsung membangun perumahan.EN : Para pengembang saat ini langsung bersentuhandengan Pemerintah Kota/Kabupaten/Provinsi terutama dalamhal perijinan. Bagaimana mengoptimalkan peranPemerintah Kota/Kabupaten/Provinsi agarmereka lebih berkontribusi dalam mendorongpercepatan pemenuhan kebutuhan rumahbagi MBR (Masyarakat BerpenghasilanRendah)?JK : Memasuki era otonomi daerah,peranan Pemerintah Daerah lebih kuat,sebelum itupun perijinan perumahan telahdiiatur oleh Pemerintah Daerah. Bahwaperijinan itu keharusan untuk menghindarikekacauan namun harus di ingat oleh para KepalaPemerintahan Daerah bahwa demi kepentingan rakyat-nya perijinan perumahan harus dipermudah sekaligus harusdisiplin dalam menegakkan aturan. Perencanaan kota denganterapan aturan yang baik akan menghindarkan kota dari keku-muhan, nilai ekonominya pun akan terus menerus meningkat.EN : Apakah Bapak setuju adanya pembeda perlakuandan biaya perijinan bagi perumahan MBR dan perumahanmewah?JK : Mesti ada pembeda. Pemerintah Daerah hendaknyamempunyai perangkat regulasi baik berupa Perda, Perbup,Pergub yang mengatur perijinan perumahan sesuai lokasi,fungsi dan proporsinya. Nilai tanah dan bangunan rumahuntuk MBR tentu lebih murah daripada rumah mewahmaka tarif atau biaya perijinannya pun harus lebih murah.Pemerintah Pusat pun memiliki Undang-undang, PeraturanPemerintah yang mengatur tentang hal ini. Dulu, KementerianPerumahan punya konsep proporsi perumahan 1:3:6. Padasaat itu, Pengusaha Real Estate wajib membangun RumahSederhana. Sekarang ada konsep hunian 1:2:3.EN : Jadi Bapak sepakat dengan konsep hunian berim­bang?JK : Bukan hanya sepakat tetapi harus. Ketidakseimbang­an hunian akan berdampak sosial adanya jurang pemisahyang lebar antara “The Have” and “The Have not” yang akanmemicu konflik sosial.EN : Apa saran dan Petuah Pak Jk kepada para pengem­bang yang peduli dan konsisten membangun rumah bagiMBR ?JK : Seperti yang telah saya sampaikan bahwa kebutuhanterhadap perumahan adalah kebutuhan pokok, adalah tugassemua orang untuk menyiapkannya, tugas pengusaha, tugaspemerintah untuk menyiapkannya. Anda yang telah memilihprofesi sebagai pengembang perumahan, bidang usaha yangmemiliki misi sosial yang memiliki dampak ekonomi yangkuat bagi masyarakat di sekitar maupun bagi pengusahanyasendiri. Bidang ini memang membutuhkan kejelian usaha danmemiliki dampak ekonomi-sosial jangka panjang. Sedemikanpentingnya hingga pemerintah pun membuat KementerianPerumahan Rakyat.Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama semua fihakantara Pemerintah, dalam hal ini Kemenegpera,Pemerintah Daerah yang mengeluarkan perijinandan infrastruktur, kalangan perbankan yangmenyiapkan KPR/kredit jangka panjang sertapara pengembang penggiat perumahanrakyat. Kerjasama banyak pihak ini akanberdampak sosial ekonomi yang menda-tangkan keuntungan bagi semua pihak. Sayaingin mengingatkan satu hal lagi berkenaandengan semakin terbatasnya lahan, pertum-buhan penduduk kian meningkat, alih fungsilahan terus menerus dari lahan pertanian menjadiperumahan yang menganggu sediaan lahan pertanian,persawahan hingga kita harus mengimpor beras seperti seka-rang ini. Solusinya kedepan adalah perubahan pola fikir parapengembang perumahan untuk mulai dan selalu membangunrumah susun, rusunawa atau rusunami. Ini adalah sebuahjawaban ketika lahan makin mahal maka ongkos membangunperumahan pun (rumah tapak-EN) makin mahal. Memangdibutuhkan penguasaan teknis dan kemitraan yang baik untukmenyelenggarakannya.EN : Pertanyaan terakhir pak, diluar bidang perumahan.Akronim JK saat ini mulai diartikan sebagai “Jalan Keluar”.Faktanya solusi yang bapak pernah lakukan di banyak bidangsemasa menjadi pejabat pemerintah terasa sangat manfaat­nya. Diantaranya peralihan dari Bahan Bakar Minyak Tanahmenjadi gas yang semula banyak ditentang kini mulai terasamanfaatnya oleh rakyat. Pertanyaannya adalah jika rakyatmeminta Bapak untuk memimpin negeri ini, apakah Bapakbersedia ?JK : Menjadi satu pertimbangan, saya selalu mengatakanbahwa kita harus selalu siap untuk berbuat baik kepada bang-sa dan negara di bidang kita masing-masing. Jika pengusahaberbuat baik dalam bidang usahanya maka saya yang memilikipengalaman dalam bidang pemerintahan jika diminta untukberbuat baik bagi bangsa dan negara maka saya harus siap.Setiap orang harus selalu siap jika diminta untuk berbuat baikbagi bangsa dan negaranya (EN).….kita harusselalu siap untukberbuat baikkepada bangsadan negara…Laporan Utama
  15. 15. 15Edisi 3 - Maret 2013Itulah sekelumit cerita bagaimana seriusnya sang wakil presidenmenangani soal pembangunan 1.000 tower rusunami.Ditemui di kediamannya, dan ditanyakan lagi soal itu, M.Yusuf Asy’ari, tersenyum. Ia pasti tidak akan pernah melupakannya.Yusuf, ingat betul waktu itu. “Saya tidak malu, saya malah senangdiingatkan, karena itu memang bagian dari tanggung jawab saya.Pak Jusuf perhatiannya memang luar biasa soal program 1.000menara rusunami ini,” kenang Yusuf yang waktu itu memangmenakhodai Kemenpera.Yusuf, mengerti, kejengkelan sang wapres (wakil presiden-red)waktu itu, karena rusun yang dibangun Perum Perumnas tersebutbaru pada tahap pemasangan tiang pancang. Padahal, sudahsetahun lebih pembangunan rusun itu dicanangkan Presiden SusiloBambang Yudhoyono.Kala itu pemerintah sangat optimis program yang dipeloporioleh Jusuf Kalla tersebut akan berjalan mulus. Pada 2008 lalu, Yusufmengatakan paling tidak dapat diselesaikan pembangunan 100menara rumah susun.“Kalau tahun ini (2008-red) bisa dibangun 100 tower, sayawaktu itu optimistis 2011 dapat dicapai 1.000 tower. Saya kira bisa,karena semuanya ada. Uang ada, lahan ada, kontraktor ada, pasarpun ada. Tadi pengembangnya bilang walau fisik baru selesai 30persen, tetapi sudah 70 persen yang dipesan. Itu artinya pasarnyaada. Hanya semangatnya yang harus ditambah,”ujar Yusuf.Menurut Yusuf, percepatan pembangunan rusun harusdilakukan karena mampu mengatasi 50-60 persen persoalan hidupmasyarakat perkotaan, yakni transportasi, penggunaan lahan,banjir, pencemaran, polusi, dan kesejahteraan masyarakat miskin.“Dengan adanya rusun yang dekat dengan tempat bekerja,seorang sopir tidak perlu mengeluarkan uang sampai 30 persendari penghasilan untuk naik kereta dari Bogor ke kota,” katanya.Di DKI Jakarta saja, kawasan kumuh berat dihuni 21 ribu kepalakeluarga (KK), kawasan kumuh ringan dihuni 490 ribu KK, dankawasan kumuh berat yang ilegal dihuni 82 ribu KK. Karena itu,dibutuhkan 70 ribu unit rumah landed house dan 42 ribu unit rusunper tahun.Kepada HUDmagz, sepulang menunaikan ibadah umroh,Menpera pertama di era reformasi tersebut kembali berkisahHikayat Duo Jusuf di Rumah SusunKemayoran, medio Maret 2008. Raut muka Jusuf Kalla, WakilPresiden RI (2004-2009) tampak serius. “Sekiranya saya tidakdatang, pasti tidak dibawa tiang-tiang pancang itu ke sini. Andapasti akan melanjutkan tidur, ” semprot-nya, pada para pejabat yanghadir.“Pak Gubernur, tiap minggu Bapak harus datang ke sini. PakMenteri (Menpera) tentu lebih sering, tiap dua hari. Bapak kan MenteriPerumahan Rakyat, bukan menteri perumahan elite. Ini tugas Bapak.Jadi, kalau diundang meresmikan kondomonium, gak usah hadir-lah. Kalau peresmian rusun baru hadir, “ tegas Jusuf, yang kala itumengenakan kemeja putih, lengan pendek, bercelana biru,.Mereka yang terkena semprot diantaranya: Menteri PerumahanRakyat, M. Yusuf Asy’ari, Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo, DireksiPengelola dan Pelaksana Pembangunan Kawasan Kemayoran (DP3KK)Sekretariat Negara, dan Dirut Perum Perumnas, Himawan Arief. Taktanggung-tanggung, mereka semua, disemprot Wapres di depan umum.“Saya pikir saya datang akan lihat sepuluh tingkat. Ternyata masihbegini“ lanjut Kalla di depan tamu yang waktu itu hadir Menteri BUMNSofyan Djalil, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Joyowinoto,dan Dirut PT Bank Tabungan Negara, Iqbal Latanro.Tak lupa, Wapres juga menegur direksi DP3KK Sekretariat Negarayang hingga tiga bulan belum menyelesaikan perjanjian pelepasanlahan Bandar Udara Kemayoran. Waktu itu, lahan bekas bandaraKemayoran itu memang disewakan ke swasta. Tapi, setahun sebelumpencanangan program rusun, Wapres telah memerintahkan DP3KKmemutus kontrak sewa dan digunakan untuk membangun rusun.“Jadi, kapan MoU ditandatangani. Sudah tiga bulan kok masihdiproses-proses terus. Pokoknya, senin depan harus teken!” tegas priakelahiran Bone, Sulawesi Selatan, 15 Mei 1942 itu.Tak cukup hanya pejabat yang dia semprot, Direktur JakartaAuction, salah satu penyewa lahan bekas Bandara Kemayoran waktuitu juga dia tanya, kapan bisa pindah dari kawasan Kemayoran.“Tidak usah ambil terlalu luas tanah rakyat. Ini tanah rakyat yangpunya. Percepat ya, berarti Agustus sudah diserahkan. Agustus bisakan?” desak Kalla, disambut tawa hadirin.WawancaraYusuf Asy’ari(Menteri Perumahan Rakyat 2004-2009)“Program IniHarus Dilanjutkan”sumber foto: nasional.news.viva.co.id
  16. 16. 16tentang Jusuf Kalla, bos-nya waktu itu, dan berbagai sengkerutyang terjadi plus perubahan kebijakan penggantinya yang tidak lagimelanjutkan kebijakan yang sudah ada sebelumnya. Kutipannya:Bagaimana ide awal program 1.000 tower itu tercetus?Kalau soal ide itu memang usulan dari Jusuf Kalla. Saya lupawaktu itu kapan persisnya dia bilang soal itu. Tapi memang waktuitu kami intensif diskusi dengan Pak JK (Jusuf Kalla-red). Pak JK ituorang yang paling gampang ditemui, orang yang paling gampangdiajak bicara, dan yang mau didebat. Kalau kita nggak cocok, kitadebat, beliau akan menerima meskipun beliau punya argumentasibalik. Itu menyebabkan kita nyaman berdiskusi.Jadi dari diskusi itu akhirnya cikal bakal program itu lahir?Kalau kita bicara cikal bakal program itu, panjang ceritanya.Kita mesti kembali kepada situasi tahun 2005/2006. Pada 2004akhir, Kementerian Negera Perumahan Rakyat baru ditimbulkankembali setelah dua periode tidak ada. Dua periode yang tidakada ini sudah memporak-porandakan struktur yang ada. Jadi harusdibangun kembali.Dari berbagai diskusi, didapat beberapa usulan antara lainyang terkait dengan rusuna ini. Di dunia, pembangunan perkotaantidak ada yang melebar, tapi naik karena di manapun juga tanahyang ada tidak diciptakan lagi sehingga makin lama semakin mahal.Karena itu, upaya untuk memperbanyak hunian, ya ke atas.Itu kesatu. Kedua, di kota-kota besar di dunia ini yang tinggaldi pusat kota orang miskin. Orang-orang yang tinggal di pinggirankota itu orang kaya yang punya fasilitas, seperti mobil, tanahluas, tidak terhambat oleh faktor transportasi. Mungkin strukturperekonomian sudah sesuai. Banyak toko-toko besar ada di pinggir-pinggir kota sehingga tidak memacetkan lalu-lintas.Kalau rumah-rumah kalangan menengah bawah inidikembalikan ke pusat-pusat dan dekat dengan tempat kerjadiharapkan akan memberikan keuntungan pada kesejahteraanmereka dan juga memurahkan biaya transportasi yang selama inimahal mereka biayai. Artinya, kesimpulannya marilah kita galakkanpembangunan rusuna baik sewa maupun milik.Kemudian, kalau kita kembali kepada peran pemerintah.Peran pemerintah ini berbeda dalam rusunawa dan rusunami. Kitamelihat peran pemerintah dibagi dua dalam masalah perumahanini. Apakah dia menjadi enabler atau provider. Kalau dia jadienabler, dia mencoba, mengatur, mendorong dan memfasilitasiagar orang lain atau rakyat itu membangun sendiri. Itu yang banyakdilakukan untuk rusunami.Tapi sebagai provider itu sebaliknya, pemerintah menyediakanlangsung. Ini karena rakyat belum mau terjun ke situ. Dan memangkarena rakyat belum mau dan pihak swasta belum mau terjun kesitu, mau tidak mau harus dipelopori oleh pemerintah. Saya mautanya Indonesia ini belum jelas pemerintah sebagai enabler atauprovider.Di awal pembentukan kementerian, peran pemerintah lebihberat ke enabler, tidak ada provider. Tapi, karena kita menyadariada aspek-aspek swasta belum mau masuk dan ini perlu kitapionir maka kita mengusahakan supaya Kementerian PerumahanRakyat diberi fungsi operasi terbatas. Itulah kemudian kenapadi Kementerian Perumahan Rakyat ada anggaran rusunawa.Kemudian juga proyek perumahan swadaya.Dengan koordinasi wakil presiden, policy itu didukung olehbaik Kementerian Perumahan Rakyat dan pemerintah daerah,khususnya dalam hal ini adalah DKI yang selalu diajak ramai-ramai rapat. Karena itu di DKI, sebagai salah satu dari seluruhkota yang akan diupayakan digerakkan rusunami ini, setujudan menyanggupkan diri dalam hal memberikan keringanan-keringanan. Cuma belakangan setelah Pak Sutiyoso diganti PakFauzi Bowo, policy ini diganti.Mestinya waktu Pak Sutiyoso menjadi Gubernur kan Pak FauziBowo menjadi wakil Gubernur. Dia mestinya terikat dong. Tapi,begitu dia menjadi Gubernur, dia ubah segala sesuatunya denganpertimbangan kita lihat ketakutan bahwa dengan banyaknyarusunami akan ada kekumuhan baru.Laporan Utama
  17. 17. 17Edisi 3 - Maret 2013Apakah soal kekumuhan itu tidak dipikirkan juga dimasaSutiyoso?Sudah dan rapat itu dihadiri oleh Fauzi Bowo sendiri sebagaiWakil Gubernur waktu itu. Semua itu sebetulnya dari diskusi-diskusi kami dengan Pak Jusuf Kalla. Tetapi karena program iniprogram baru. Tidak bisa sekaligus seluruh aturan dibikin, tidaksemuanya bisa efektif. Oleh karena itu, kita dorong semua masukdulu rusunami. Kalau kita ingin swasta mau masuk rusunami makakita juga harus bisa mendorong mereka. Salah satunya, kita janganmerasa sayang atau merasa tidak boleh misalnya pihak swastamendapat keuntungan. Cuma keuntungannya bisa diatur.Karena itu kemudian Anda dekat dengan pengembang karenamau membujuk mereka bangun Rusunami?Saya memang harus mendekati pengembang. Saya melihatdengan ketiadaan anggaran, operasional ke daerah sangat terbatas,saya mendekati teman-teman pengembang. Kita banyak bicara,kemudian ada semacam kesepakatan bahwa saya untuk sementaraakan memfungsikan DPD-DPD (dewan pimpinan daerah-red.) REIsebagai kanwil-kanwil Kementerian Perumahan. Rasanya dalamsetiap musyawarah kerja DPD REI, pada umumnya saya datang.Sehingga saya di daerah dapat bantuan gratis dari teman-temanREI karena setiap Musda (musyawarah daerah-red.) saya mintasaya mau datang asal teman-teman mengundang seluruh bupati-bupati di ibukota propinsi untuk rapat kerja. Saya melihat win-win solution di situ. Jadi upaya kita bagaimana semua programkementerian itu di dukung juga oleh swasta.Sekarang setelah pengembang mau bangun, regulasi yangdulu dijanjikan pemerintah tidak kunjung datang akhirnyaprogram ini tidak jalan. Bahkan ada yang bilang sudah mati suri.Bagaimana tanggapan Anda?Iya itu yang saya sayangkan. Kenyataannya bahwa sekarangmati suri. Kenapa ini terjadi? Karena tidak ada kepastian hukum.Hal itu karena setiap ganti menteri, ganti kebijakan, ganti prioritas.Demikian juga dengan pemerintah daerah di era otonomi daerah.Dia bisa saja tidak suka dengan keputusan seorang menteri dantidak menjalankannya. Bahkan dengan seorang wakil presiden pundia berani tidak menjalankan perintah beliau karena merasa diadipilih rakyat di daerahnya. Kenyataannya itu bisa terjadi. Tidak adadukungan akhirnya program ini mati suri.Lalu apa saran Anda terhadap Gubernur DKI yang baru agarprogram rusunami dapat berlanjut dan bisa diterapkan di lapangan?Kita berharap supaya beliau mau menengok kembali kebijakanyang diterapkan Pak Sutiyoso, meneruskan dan memperbaikinyakarena sangat perlu. Maksud saya, kalau kita bicara undang-undangrumah susun jangan bergelut yang 10 lantai, 20 lantai atau 30lantai. Tapi bagaimana rakyat harus dibiasakan membuat rumah2 lantai 3 lantai supaya secara kultural mereka terbiasa hidup dirumah susun.Bagaimana masalah di daerah lain di luar DKI Jakarta?Untuk menggerakkan rusunami di daerah perlu upaya yanglebih kencang. Pertama, kebutuhan di daerah belum sekencang diDKI. Kedua, peraturan perda-nya sendiri masih harus dibuat. Masihbanyak daerah yang tidak mengerti aturan rumah susun.Jadi menurut Anda sebaiknya program ini lanjut atau tidak?Kalau kita bicara masa sekarang, program ini harus dilanjutkan.Itu karena kebutuhan kawasan perkotaan, mau tidak maudilanjutkan. Kalau saya lihat sekarang ini mandek di jalan. Ini cumamasalah waktu saja. Mau tidak mau kebutuhannya (rusun-red.)akan dirasakan.Banyak yang kemudian bilang rusunami itu akhirnya salahsasaran?Kadang-kadang salah sasaran itu istilah manis yang nggakjelas maknanya. Saya melihat, waktu saya tanya pada beberapaorang, waktu dia beli mungkin hidupnya tidak seperti sekarang.Menurut saya yang lebih liberal lagi itu pendapat Pak JK, dia bilangnggak ada orang kaya yang menghuni rumah susun yang sempit-sempit. Kalau dibeli orang kaya pasti dipakai buat supirnya untukpegawainya dan itu biarkan saja kata Pak JK.Terakhir, bagaimana Anda menanggapi peran Kemenperasekarang yang sepertinya mulai mengarah menjadi penyedia(provider)?Fungsi itu bisa saja diemban. Tetapi intinya, kalau KementerianPerumahan Rakyat mau jadi penyedia (provider), itu kalau terpaksasaja. Terpaksa kalau masyarakat belum bergerak ke situ. Istilahnyajadi pionir saja. Hanya sebagai pendorong tadi. Menurut saya,membatasi pada enabler saja juga tidak efektif, tergantung padapasar (fnd).sumber foto: fnd
  18. 18. 18Sentosa Worldwide Resort menghadirkankembali proyek terbaru di kawasan CempakaPutih Jakarta Pusat dengan nama SentosaResidence Jakarta. Kehadiran proyek ini merupakankerja sama strategis Sentosa Worldwide Resortdengan Bahama Group. Sentosa Residence Jakartaakan mencakup tujuh menara terintegrasi yangterdiri dari lima menara apartemen, satu servicedresidence dan satu menara perkantoran. Totaljumlah unit apartemen Sentosa Residence Jakartaadalah 687 unit, pada lahan seluas 2,7 Ha.LUXURY LIVINGHOLIDAY STYLEJAKARTANOW SELLINGHEAD OFFICEJL.AMPERA RAYA NO. 62SITE OFFICEJL. CEMPAKA PUTIH RAYA NO. 1JAKARTA INDONESIAt. +62 21 42 888 000f. +62 21 42 887 000www.sentosajakarta.comLUXURY LIVING. HOLIDAY STYLE.
  19. 19. 19Edisi 3 - Maret 2013Jelang 6 tahun Program 1.000 Tower Rusun, terlihata­ngin segar terkait pengembangan hunian vertikal bagimasyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Pertengah­an Maret lalu, Perum Perumnas melakukan prosesi ground­breaking atas pembangunan rusunami tower A4 dan A5Bandar Kemayoran, Jakarta Pusat.Ditengah mati surinya pembangunan rusunami ternya­ta ruang untuk hunian bagi masyarakat kecil di kota masihterakomodir walau jumlahnya terbatas. Tower A4 dan A5rusunami Bandar Kemayoran ini akan menyediakan 512unit hunian yang dijual dengan harga khusus. Unit-unittersebut memiliki 1 kamar tidur dan 1 ruang keluarga sertakamar mandi. Dan tak semuanya dijual pada masyarakatkarena sebanyak 122 akan dijadikan unit yang disewakansebagai subsidi silang pengelolaan rusun setelah beropera­si.Himawan Arief, Direktur Utama Perumnas menyata­kan program pembangunan Rusunami Tower A4 dan A5Bandar Kemayoran ini terwujud dari sinergi Kemente­rian BUMN, Kementerian Perumahan Rakyat, PemprovDKI Jakarta dan PT. Hutama Karya (Persero). Programini nantinya akan dilanjutkan dengan pembangunan lebihbanyak tower rusunami di Jakarta.Pembangunan rusun oleh Perumnas ini merupakankelanjutan dari program yang pernah diusulkan kepadaGubernur DKI Jakarta mengenai program pembangunan200 tower di atas lahan Perumnas. Selain program kawasanbaru, peremajaan rumah susun tua dan pemanfaatan lahanPerumnas yang banyak dihuni para penggarap, juga pena­taan kawasan kumuh dan padat di tanah Perumnas.Lebih jauh Himawan mengutarakan bahwa, program200 tower dapat dikerjakan dalam jangka waktu 3 sampai4 tahun dengan total 80 ribu unit hunian atau 320 ribujiwa dapat dirumahkan. ”Program ini merupakan terobos­an yang sangat baik bagi masyarakat menengah ke bawahuntuk tinggal di rumah yang relatif dekat dengan tempatkerjanya,” imbuhnya. Program ini juga dapat bergulir untuk membangunTower berikutnya, secara berkesinambungan. Mengingatkawasan ini sangat strategis dan dilengkapi dengan fasilitasmemadai dan akan dijual dengan harga dibawah ketetapanpemerintah. Tentunya akan mendapat tanggapan pasaryang tinggi. Untuk itu, ditetapkan kriteria-kriteria terten­tu agar peruntukanya tepat sasaran.Himawan menambahkan, Program Rusunami dapatterwujud apabila ada kerjasama antara Perum Perumnasdan Pemprov DKI Jakarta dalam penyediakan lahan baikmilik Pemda maupun milik Perumnas. Program ini didu­kung oleh Kementerian BUMN melalui program PKBL(Program Kemitraan Bina Lingkungan) BUMN.Sinergi PerumnasSebagai BUMN yang bergerak pada bidang properti,Perumnas merupakan lokomotif pembangunan perumah­an untuk masyarakat Indonesia. Perjalanannya sedaritahun 1974 saat pertama kali didirikan, Perumnas dia­manatkan untuk membangun rumah murah yang layakbagi masyarakat berpenghasilan rendah. Perjalanan pro­gram 1.000 Tower ini tak lepas dari peran Perumnas. Saatpertama kali program ini dicanangkan oleh Jusuf Kalladan kemudian diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang,Yudhoyono, di lahan milik Perumnas Pulogebang JakartaTimur.Saat ini di tanah tersebut, telah berdiri Sentra TimurResidence yang dalam pembangunannya Perumnas berko­laborasi dengan (PT Bakrie Pangripta Loka ) BakrielandDevelopment. Proyek ini dikonsep sebagai Central BussinesDistrict (CBD) baru di wilayah timur Jakarta. “PercepatanBersinergi dengan Berbagai Pihak,Perumnas Hidupkan KembaliProgram 1.000 Towersumber foto-foto: perumnas
  20. 20. 20pengembangan Sentra Timur Super Blok ini bertujuan un­tuk membuat kawasan bisnis baru di Jakarta Timur yangdilengkapi dengan hunian dan berbagai pembangunanhighrise building untuk menarik konsentrasi bisnis ke arahtimur Jakarta, sehingga mengurangi beban mobilitas, akti­fitas di pusat Jakarta,” terang Himawan.Dan beberapa waktu lalu baru saja dilakukan topping offTower 4. Selain bagian dari program pembangunan 1.000Tower, juga merupakan bagian dari program 200 Toweryang digagas Perum Perumnas kerjasama dengan PemprovDKI Jakarta yang sudah diusulkan kepada Gubernur DKIJoko Widodo beberapa waktu yang lalu. Rencananya diSentraTimur Residence akan dibangun 17 Tower atau lebihkurang 8.900 unit hunian atau setara dengan meru­mahkan35.600 jiwa. Sentra Timur ini merupakan kawasan yangprospektif mengingat lokasi yang sangat strate­gis di pinggirTol JORR, berdampingan dengan terminal terpadu SentraTimur Pulo Gebang didukung sarana Bus Way koridor 11,dan Stasiun Kereta Api Cakung.Kondisi terkini pembangunan proyek Sentra Timurini terfokus pada Sentra Timur Residencetahap II yang terbagi atas 3 menara yaituOrange Tower, Ruby Tower, dan Tosca Tower. Orange Toweryang memiliki 20 lantai dengan 390 unit hunian sudahterjual habis. Topping off yang dilakukan pada awal Aprillalu tersebut menandakan proyek ini akan segera melaku­kan serah-terima kunci yang dijadwalkan pada Desember2013.Sedangkan untuk Ruby Tower telah diluncurkan padaDesember 2012 lalu dengan penjualan mencapai 70 persenhingga saat ini. Sedangkan Tosca Tower akan siap diluncur­kan pada Mei 2013 mendatang. Sebelumnya, Bakrielanddan Perumnas juga sukses menjual 3 tower di tahun 2008di Sentra Timur Residence Tahap I yang terdiri dari GreyTower (24 lantai, 534 unit), Green Tower (20 lantai 428unit), dan Yellow tower (20 lantai, 431 unit) dengan totalkeseluruhan unit sebanyak 1.393 unit.Selain Pulogebang, di Cengkareng Perumnas jugamengembangkan rusunami dengan nama CityPark yangberkolaborasi dengan PT Reka Rumanda Agung Abadi.Proyek ini berdiri di kawasan Bumi Indah Cengkareng mi­lik Perumnas. Di CityPark ini telah terbangun 3 ribu unitrusunami dan sudah beroperasi sejak 2009 lalu, peresmi­annya langsung dilakukan oleh Presiden Susilo BambangYudhoyono.Ke depan di kawasan ini Perumnas berencana mem­bangun 20 tower rusunami. Konsep rusun ini memin­dahkan masyarakat yang berada di kawasan kumuh danpadat. “Proyek ini akan jalan tahun ini. Kita punyakawasan 400 hektar di Bumi Cengkareng dan kitaakan bangun 20 tower untuk dihuni warga. Saat inikita minta izin perubahan peruntukannya saja,”jelas Himawan.Selain membangun 20 tower Rusunami diCengkareng, Perumnas juga akan membangunpuluhan tower Rusunami di Pondok Kopi, JakartaTimur. Di tempat ini, Perumnas juga akan merevi­talisasi rusunami tua yang sudah dihuni puluhantahun. Melalui konsep sinergi ini, Perumnas ten­tunya akan mempercepat pembangunan hunianvertikal.Selain itu, dukungan pemerintah daerah jugamerupakan bagian yang tak terpisahkan. Diharap­kan di era Jokowi ini, pemerintah provinsi DKIJakarta akan lebih memberikan ru­ang kemudahan terkait hunian bagimasyarakat berpenghasilan ren­dah. Bahkan juga diharapkan da­pat merubah wajah kota menjadilebih baik dengan memindahkanmasyarakat yang berada di ka­wasan kumuh dan padat ke rusu­nami (aan).sumber foto: perumnasLaporan Utama
  21. 21. 21Edisi 3 - Maret 2013SukseskanProgram 1.000 TowerMemperingati 6 TahunProgram 1.000 Tower5 April 2007 - 5 April 2013PT. Primaland InternusaPT. REKA RUMANDA AGUNG ABADISukseskanProgram 1.000 TowerMemperingati 6 Tahun Program 1.000 Tower5 April 2007 - 5 April 2013SukseskanProgram 1.000 TowerMemperingati 6 TahunProgram 1.000 Tower5 April 2007 - 5 April 2013
  22. 22. 22Ketua Umum DPP REI ini boleh dikatakan adalah salah satupelopor sekaligus merasakan sendiri bagaimana tidak kon-dusifnya berbagai aturan yang diterapkan pemerintah terkaitprogram 1.000 Tower. Proyek rusunami ”East Park” di Jakarta Timur,yang digawangi PT. Cakra Sarana Persada, miliknya, adalah salahsatu rusunami pelopor.Sehingga, tentu Setyo mengerti benar dan jelas geram denganberbagai langkah yang tidak pro bisnis yang kemudian diterapkanoleh pemerintah DKI Jakarta semasa gubenur Fauzi Bowo.Data terbaru menunjukkan, sejak tahun 2007 hingga sekarang,di DKI Jakarta hanya terbangun 79 menara dari target awal 258 me-nara atau sebanyak 32 proyek.Kepada HUD Magazines, pria kelahiran Se-marang, 4 November 1958 ini menceritakan ba-gaimana komitmen REI untuk tetap ingin mem-bantu pemerintah menyediakan hunian yanglayak dan terjangkau bagi masyarakat yang ting-gal diperkotaan. Berikut petikannya.Program 1.000 Tower sejak dicanangkanoleh Presiden RI tahun 2007 lalu nyaris matisuri, tidak ada gebrakan. Bagaimana tanggap­an Anda?Apakah anggota REI juga sudah tidakberminat lagi membangunnya?Saya rasa teman-teman tetap komit untukitu. Program ini sejak awal mendapat dukunganREI. Sampai saat ini, yang saya dengar dari rekan-rekan, mereka tetap komit untuk itu. Mereka maumengerjakannya. Tentu karena kami pebisniskacamatanya adalah bagaimana supaya regulasi­nya juga menguntungkan bagi kami pengembang. Tidak mungkinpengembang masuk, tapi rugi.REI itu dengan pemerintah adalah mitra, mari kita carikan jalankeluar bersama-sama kalau ingin program ini berlanjut. REI sudahbanyak menyampaikan usulan baik lisan maupun tertulis agar pro-gram ini betul-betul berjalan dan dinikmati masyarakat. Pemerintahtidak bisa jalan sendiri. Jadi kalau pembangunannya tidak jalan dilapangan bukan berarti pengembang tidak berminat. Tetapi tentuada yang salah. Itulah yang harus diperbaiki. Selama belum, swastapasti juga tidak mau.Bukan berarti untuk rusunami REI juga sudah kibarkan ben­dera Putih?Waktu dulu HUT REI ke 40 di Manado kami katakan kalaumasalah rumah sejahtera susun ibaratnya pengembang sudah ang-kat ben­dera putih atau menyerah. Kalau harga usulan pengembangditerima maka bisa berjalan lagi. Nah sekarang harga memang su-dah dinaikan jadi Rp.216 juta, tetapi kan tetap tidak bisa eksekusi(bangun-red). PPN (pajak pertambahan nilai-red.) misalnya belumdisesuaikan. Lalu aturan lainnya. Soal KLB (Koefisien Lantai Bangun­an-red.) misalnya di DKI Jakarta masih aturan lama maksimal 3,5yang menurut teman-teman jelas tidak menarik. Kebijakan antarapemerintah pusat dan pemerintah daerah membuat pengembangkebingungan sendiri. Belum lagi di luar Jakarta.Tidak ada insentif buat pengembang rusunami.Tentu sebagai pebisnis kami harus berpikir ulang.Dan itu saya rasa dirasakan oleh semua pengem-bang yang awalnya mau membangun rusunami.Tetapi kan REI tetap komit akan janjinyamembantu program Pemerintah?Iya pasti. REI selama ini selalu di depan.Anggota kami sebagian besar kan terlibat mem-bangun rumah bersubsidi program pemerintah,khusus untuk rumah tapak sejahtera. Kami sudahmembangun lebih dari 3 juta unit rumah bersub-sidi. Termasuk saya tegaskan lagi REI tetap komituntuk membangun rusunami tentu dengan regu-lasi yang jelas dan mendukung. Untuk Jakartamisalnya, kembalikan Koefisien Lantai Bangunan(KLB) yang pernah diberikan pada zaman Guber-nur DKI Sutiyoso menjadi 6, agar secara bisnis kami tidak dirugikandan kami punya tanggung jawab untuk membantu pemerintah.Jika regulasi yang ada mendukung, bagaimana dengan targetREI?Kami yakin program rusunami 1.000 tower akan rampung 2tahun yang akan datang. Dengan catatan, kembali, regulasi yanglama dapat dikembalikan oleh Gubernur Jokowi sekarang. Kita ya-kin kok, pasarnya besar. Itu sudah kami buktikan dengan banyaknyapengembang yang membangun apartemen milik begitu rusunamiini tidak jalan.Perjalanan program 1.000 Tower yang dicanangkan pemerintah pada tahun 2007 silam belum menunjukkan perkembangan yang berarti.Padahal, kebutuhan terhadap rusun sangat besar dan dapat membantu mengurangi backlog perumahan.Terkait hal tersebut, menjadi menarik untuk mengetahui pandangan pemangku kepentingan tentang pelaksanaan program 1.000 Tower dilapangan dan peluangnya ke depan. Berikut petikan wawancara dengan beberapa nara sumber, yaitu Setyo Maharso, Ketua Umum DewanPimpinan Pusat Real Estate Indonesia (DPP REI) 2010-2013, Reddy Hartadji (Chief Executive Officer/CEO Bahama Group, Presiden DirekturBahama Development, Wakil Ketua Umum Bidang Rumah Susun DPP REI 2010-2013), Bally Saputra Datuk Jano Sati (CEO Riyadh GroupIndonesia, Presiden Direktur PT Graha Rayhan Tri Putra, Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Rumah Susun DPP REI 2010-2013), Lukas Hartono(Direktur Utama PT. Sanggar Hurip).Pandangan Pemangku Kepentingantentang Program 1.000 TowerSetyo Maharso, Ketua Umum DPP REI 2010-2013“Program Rusunami Bisa Jalan Lagi Asalkan…..”sumber foto: dok pribadiLaporan Utama
  23. 23. 23Edisi 3 - Maret 2013Sempat terpuruk akibat tergiur bisnis perkebunan, ReddyHartadji bangkit kembali melalui usaha impor anggur, sebelumakhirnya mendapatkan sejumlah momentum terbaik di duniaproperti. Kini dibawah grup Bahama, pelan tapi pasti benderanyakian berkibar kencang. Ia-lah pengusaha dibalik sukses proyek Botani Square, proyekkerjasamadenganalmamaternya,IPB.Reddyjugamemilikisetumpukportofolio di proyek residensial sampaihunian jangkung. Sebut saja Latumenten,Menara Kebun Jeruk, Menteng Square, danbeberapa kondotel, seperti Sea Sentosa diPulau Dewata.Di kelas hunian jangkung bagi MBR,Reddy adalah pelopornya. Menara Cawang,demikian nama proyek rusunaminya.Walaupun dia mengaku babak belur tetapiia selalu bersyukur, selalu ada hikmahdibalik itu. Dan ketika ditanya apakah maumembangun rusunami lagi.Ia hanya men-jawab pendek. “Tinggal tunggu Gubenur.Sudah ada rumusnya”.Karena itu, dibalik perjalanan 6 tahunprogram 1.000 menara ia banyak terlibatsejakawal.Iajugamengakukorbanbujukan.Entah siapa yang membujuk dia. Nah,disela-sela kesibukannya, pria bertubuh tambun ini menceritakanbanyak masukan soal program populis bagi masyarakat yang tinggaldi perkotaan ini. Berikut pe­tikan wawancaranya.Bagaimana Anda melihat perkembangan program 1.000 to­wer sejak diluncurkan tahun 2007 silam?Ya sebenarnya begini dari 2007 atau enam tahun terakhir ini kanistilahnya rusunami adalah proyek pasang surut. Kita semua kalauingin memajukan rusunami, kita menganggap bahwa proses iniharus dijadikan suatu proses belajar. Proses belajar ini tidak hanyakepada suplai (penawaran red.). Dalam hal ini pengembang/deve­loper (pemda DKI) dan sebagainya. Dari sisi konsumennya pun harusada suatu proses belajar. Itu lebih penting.Kita harus sepakat dulu iniharus dievaluasi semua jangan sampai salah-salahan.Apa penyebab mandek-nya program 1.000 Tower?Kembali lagi 1.000 tower itu sifatnya hanya pencanangan,simbolik. Proyek ini berhasil kalau ada titik temu (antara) suplai dandemand. Itu baru di titik berhasil. Tidak hanya suplai saja dan tidakhanya demand-nya saja. Ada satu proses evaluasi dari sisi suplai, darisisi pengembang, dari sisi harga. Saya kira dengan harga Rp.216 jutaitu sudah cukup bagus. Di tarik ke belakang, tanahnya harus berapa.REI merekomendasikan tidak lebih dari Rp.2 juta per meter. Nah,sekarang dengan Rp.2 juta per meter kalau itu full residence, siapayang punya tanah Rp.2 juta itu.Tanggapan Anda mengenai penggunaan lahan BUMN untukrusunami?Coba itu dievaluasi. Tanyakanlah kepada BUMN. Itu tidak Rp.1juta harganya kan. Bisa dijual Rp.1 juta. BUMN-nya mau apa nggak?.Begitu sajalah.Bagaimana dengan permintaan rusunami?Banyak. Tapi perlu edukasi. Ini kan sebenarnya dari rumahtapak (landed) ke rumah susun (vertical)kan perlu perubahan gaya hidup, perlupendidikan dan perlu tahapan. Bukanhanyasosialisasi,tapievaluasibahwaharusada satu titik rumah susun itu layak ataubahwa itu adalah alternatif yang baik.Bagaimana menggairahkan kembalipengembang untuk membangunrusunami?Kalau pengembang kan very simplebahwa kembali lagi pengembang itu bisabangun, tapi kita jangan bicara untungdulu lah, kemudian bisa jualan dan bisabangun. Berarti ujungnya adalah kita harusmendapatkan tanah yang Rp.2 juta itu kan.Sekarang kalau tanah nggak bisa dapatRp.2 juta bagaimana bisa bangunnya.Bagaimana dengan regulasi yangdikeluarkan pemerintah terkait rusunami?Justru kalau boleh dikatakan, yang paling siap itu DKI Jakarta.Yang dulu berubah-berubah (aturannya). Sekarang aturannya sudahada, tinggal ketersediaan lahan. Nah lahan ini harus ada satu kerjasama yang baik antara pengembang dan tanah-tanah di DKI.Artinya, masalah lahan pemprov DKI harus turun tangan. Sebe-narnya kalau bicara rusunami itu adalah alat untuk menyelesaikandaerah kumuh. Misalnya, daerah kumuh sekarang ada 13 hektaratau 20 hektar, kemudian ada sebagian untuk dijadikan stadionatau untuk lapangan apa yang sosial tapi yang 6 hektar dijadikanrusunami. Dan orang-orang ini tidak tergusur karena akan tinggaldi rusunami.Harapan Anda mengenai program rusunami?Yang punya kewenangan mengenai KLB (Koefisien LuasBangunan) itu adalah di DKI. Tidak bisa dengan keputusan menteri.Harus di evaluasi lima tahun terakhir ini apakah yang KLB 3,5 atau 5itu berjalan atau tidak. Dulu, Pak Foke dengan KLB 6 ditakutkan akanada daerah-daerah kumuh di rumah susun karena ketinggian. Nah,rusunami yang ada sekarang di evaluasi terlebih dahulu.Bahwa dengan KLB 3,5 atau yang dulu itu kumuh apa nggak.Hipotesanya benar apa nggak? Kalau hipotesanya itu bahwa ini bisaditingkatkan, ya ditingkatkan. Tapi, kalau itu tidak didasari oleh studijuga nggak ada gunanya.sumber foto: dok pribadiReddy Hartadji, CEO Bahama Group, Presiden Direktur Bahama Development,Wakil Ketua Umum Bidang Rumah Susun DPP REI 2010-2013“Evaluasi Menyeluruh Program Rusunami”
  24. 24. 24Sebuah pencapaian. Itulah yang dialami dan tengah dirintisRiyadh Group Indonesia. Usai menancapkan taji di kota Pa-dang dan beberapa daerah di Sumatera Barat, pengembangini  menorehkan jejak ke berbagai daerah di se-luruh Indonesia. Jenis properti yang digarappun semakin beragam, tak hanya perumah­an  tapak juga hunian vertikal dan beberaparuang komersial.Di Jakarta, Riyadh Group Indonesia mela-lui anak usahanya PT Graha Rayhan Tri Putramenggarap Pancoran Riverside. Sejatinya iniadalah proyek apartemen sederhana atauyang dikenal sebagai rusunami. Tetapi di te­ngah jalan perseroan harus berputar haluan,masuk ke segmen apartemen menengah de­ngan harga Rp 250-600 juta/unit.Portofolio vertikal perdananya itu berloka-si di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Di ataslahan seluas 5 Ha, rencananya akan diba­ngun7 menara apartemen dengan total 3.600 unit,yang meliputi 3.200 unit rusun dan sisanyaapartemen komersial. ”Semula seluruh unitdijadikan rusunami, tetapi kondisi pasar danmasyarakat minta kuali­tasnya ditingkatkan, se-hingga kami masuk pasar komersial juga,” kata Bally Saputra DatukJano Sati,  Chief Executive Officer (CEO) Riyadh Group IndonesiaBerikut petikan wawancara dengan Bally Saputra, pengembang“urang awak” yang membangun apartemen Pancoran Riversidedengan jargon “Apartemen for Rakyat” itu.Bagaimana Anda melihat perkembangan program 1.000 To­wer sejak diluncurkan Tahun 2007 silam?Masih jalan di tempat.Malahan jalannya mundur ke belakang,bukan jalan di tempat lagi. Ini karena tidak adanya peran serta ataukeseriusan dari pemerintah untuk mendukung terjadinya pem-bangunan rusunami ini baik dari Menpera maupun dari presidensendiri. Di Indonesia untuk masyarakat bawah tidak dipikirkan olehpemerintah.Kalau orang kaya saja dipikirin pemerintah.Pendapat Anda mengenai bebagai kendala seperti regulasi,perizinan yang sulit, biaya tinggi dan harga patokan rusunami?Karena nggak ada regulasi yang dibikin pemerintah. Tidak adasatupun yang jalan. Tidak hanya soal perijinan. Soal keseluruhanaturan, termasuk harga jual, insentif pemerintah itu nggak ada yangjalan semua. Jadi, memang sama sekali tidak ada keseriusan peme­rintah dalam hal pembangunan rumah susun milik di Indonesia.Saat ini sudah tidak ada lagi pembangunan rusunami?Sudah nggak ada lagi. Kita kan swasta. Kalau nggak ada untungngapain kita kerjain. Jadi kita kerjain yang low cost apartemen saja.Jadi, untuk sementara rusunami stop dulu.Bagaimana Anda melihat permintaan rusunami?Sangat tinggi sekali. Apalagi ada beberapa yang sudah berdiridan orang sudah merasakan manfaatnya tinggal dan hidup di rumahsusun dan apartemen. Ini untuk jangka pan-jang demand-nya sangat besar sekali.Dan siapa bilang hidup dirumah susunorang tidak bisa bersosialisasi dengan ling-kungan sekitar. Justru dengan (tinggal) dirumah susun sosialisasi lebih terarah de­ngan baik karena tinggal berde­katan, punyafasilitas umum, fasilitas olah raga sehinggalebih bagus sosialisasinya daripada tinggaldi landed (rumah tapak-red.).Apa solusi agar pembangunan rusu­nami kembali bergairah?Bukan hanya Kemenpera yang turuntangan, minimal Presiden karena Menperasendiri nanti nggak disetujui sama MenteriKeu­angan. Jadi, harus ada keseriusan daripejabat yang lebih tinggi dari Menpera, ter-utama Presiden harus turun tangan bahwaketersediaan lahan di Indonesia akan se-makin berkurang.Anda melihat ke depan apakah ada ti­tik terang program rusunami kembali berjalan?Sampai saat ini gelap, kecuali Presiden dalam beberapa bulanini terbuka matanya, terbuka hatinya baru bisa terang lagi cahayarusunami. Tapi kalau masih sibuk dengan yang lain-lain masih belumbisa. Kita harapkan buka mata dan buka hati untuk Presiden bagiprogram rusunami.Terobosan langsung dari Presiden?Ya, dulu kan RI 1 langsung ditindaklanjuti RI 2 kan Pak Jusuf Kalla.Melalui Keppres bisa kan tinggal menindaklanjuti memperbarui Kep-pres yang ada mengenai harga jual dan semua. Itu semua di bawahinstansi presiden. Kuncinya, keseriusan Presiden untuk memulai lagi(program rusunami), tidak hanya Menpera.Menurut Anda bagaimana penggunaan lahan BUMN untukrusunami?Itu sudah lama usulannya, tapi tidak bisa ditindaklanjuti karenaperan presiden nggak jalan. Dulu udah oke masih Pak JK (Jusuf Kallared.), BUMN diambil tanahnya dibayar seharga Rp.2 juta per meter,tapi nanti bisa dibangun rumah susun baik sewa maupun milik.Harapan Anda terhadap program rusunami?Harapan saya Presiden turun tangan. Kalau tanpa ada campurtangan Presiden jangan harap rusunami bisa bergerak lagi. Kalauhanya mengandalkan pasar, swasta nyari yang menguntungkankarena program rumah murah ini kan program pemerintah. Jangandibebankan ke swasta.Bally Saputra Datuk Jano SatiChief Executive Officer (CEO) Riyadh Group Indonesia,Presiden Direktur PT Graha Rayhan Tri Putra,Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Rumah Susun DPP REI 2010-2013“Program Rusunami Mundur, Bukan lagi Jalan di Tempat”sumber foto: dok pribadiLaporan Utama
  25. 25. 25Edisi 3 - Maret 2013Berdiri sejak tahun 1980, PT Sanggar Hurip adalah salah satupengembang terkemuka di Bandung, Jawa Barat. Perseroantelah memiliki beragam portfolio pengembangan propertidari berbagai segmen, antara lain Kompleks Ruko di Tegalega, Pe-rumahan Cihanjuang Estate, Perumahan Margahayu Permai, Peru-mahan Cisaranten Indah, Sanggar Hurip Estate, dan masih banyaklagi. Lukas Hartono, Direktur Utama PT Sanggar Hurip, adalah lakondibalik kesuksesan perusahaan.Pada tahun 2009, PT. Sanggar Hurip mendapatkan rekomendasidari Kementerian Perumahan Rakyat untuk ikut serta dalam me-nyukseskan “Program 1.000 Tower”. Jadilah kemudian “ApartemenSanggar Hurip - Soekarno Hatta” sebagai proyek rumah susun milikpertama di Bandung.“Apartemen ini menunjang kebutuhan akan hunian di wilayahBandung Timur yang sangat besar yaitu hunian dengan fasilitas leng-kap serta dekat dengan pusat keramaian/kota, di samping itu hargaterjangkau untuk masyarakat. Karena itu kami sangat bersemangatmembangunnya,” cetus Lukas.Apalagi Apartemen Sanggar Hurip - Soekarno Hatta  juga ter-masuk dalam kawasan pengembangan kota Satelit Gede Bage yangmempunya prospek luar biasa bagus untuk segi ekonomi dan so-sial bagi masyarakat Bandung karena letaknya berdekatan denganStadion Utama Sepak Bola Gede Bage (stadion olah raga bertarafinternasional).Sayangnya akibat berbagai regulasi yang tidak mendukungproyek yang semula khusus untuk MBR dengan kepemilikan mela-lui KPR FLPP terpaksa harus disesuaikan dengan mekanisme pasar.“Soal harga, dari kementerian itu satu step posisinya selalu terlam-bat. Sehingga tidak menarik lagi. Di samping konsumen juga susahmau ambil KPR FLPP,” cetusnya.Akibatnya, program rusunami 1.000 tower yang digulirkan se-jak 2007 silam mengalami mati suri. Kepada HUD Magazines, Lu-kas Hartono, sang pelopor Rusunamidi Kawasan Bandung ini mengeluhkanberbagai hal. Petikannya.Bagaimana Anda melihat perkem­bangan program 1.000 to­wer sejak di­luncurkan tahun 2007 silam?Sejak program 1.000 Tower ini di-jalankan pertama kali, terasa sangatjauh berbeda, terutama dukungannya.Contohnya pada saat kita mengaju-kan IMB (Ijin Mendirikan Bangunan),kenyataannya di daerah insentif tidakada sama sekali. Kedua, keberpihakandulunya sangat memperhatikan sekalikesulitan-kesulitan pengembang untukmenggolkan 1.000 Tower. Tapi, saat inidirasa kurang.Artinya perlu revisi regulasi ?Regulasinya awalnya sudah bagus.Sasaran pemerintah juga sa­ngat bagus,tapi harus komprehensif.Sekarang har-ga rusun walaupun masuk dalam kate-gori bersubsidi konsumen tetap tidak bisa akses.Jadi ini bagaimana?Maksud saya begini, rusun itu kan ada FLPP-nya yang digulirkan pe-merintah yang disalurkan oleh perbankan. Saat ini yang saya tahuFLPP itu sangat sulit untuk dimohonkan, khusus untuk rumah susunapalagi.Sekarang, apapun keputusan dari kementerian itu satu step(langkah-red.)posisinya selalu terlambat. Misalnya harga rusun itudievaluasi. Dari evaluasi sampai keluar itu kan butuh waktu palingnggak setengah tahun sampai setahun. Dan pada saat keluar hargaitu sudah nggak bisa cocok lagi dan sudah harus naik lagi. Ini yangkita lihat sangat terlambat. Dulu ada aturan yang bagus, pemerintahtidak perlu harus merevisi harga, cukup hanya melihat pokok kre­ditnya masuk FLPP atau tidak. Tetapi sekarang aturan yang bagus itudirubah lagi jadi setiap tahun pemerintah harus revisi harga.Persoalan pembiayaan memang disini sangat harus diperhati-kan, kualitas pengembangnya juga. Perlu diperhatikan pengembang-pengembang yang serius dalam hal penyuksesan 1.000 Tower ini.Seharusnya mendapat dukungan yang benar-benar penuh.Tanggapan Anda mengenai sulitnya mencari lahan?Dari kementerian banyak memberikan solusi. Di mana lahan pe-merintah yang bisa diaktifkan. Menurut saya, di mana pun kesulitantoh nantinya akan ada, tapi bukan artinya tidak bisa di realisasikan.Tetap bisa direalisasi. Buat saya yang lebih penting bukan dari tanah-nya. Kalau tanah menurut saya kalau di Jakarta agak ke pinggir. Kalaudi daerah, agak ke tengah kota. Itu masih dimungkinkan. Yang jadimasalah dukungannya. Komprehensif dukungan.Bagaimana Anda melihat masa depan program ini?Harusnya kalau program untuk rakyat nggak boleh berhenti. Kitajuga minta wujud nyata dukungannya. Misalnya dalam hal menda­patkan izin, kemudahan dalam hal pembiayaan. Itu kan penting sekalisehingga siapapun akan tertarik untuk menyukseskan program ini.Dengan permintaan yang tinggi, bagaimana prospek pemba­ngunan rusunami?Betul. Pasti tinggi demand-nya. De­mand nggak akan bisa berku­rang se­iringdengan perkembangan kota. Nggakakan mungkin turun. Kalau istilah turunatau berkurang itu nggak mungkin kare-na demand akan semakin banyak. Seka-rang, kita harus memodernisasi hunianterhadap MBR ini. Ini yang harus dikejaroleh orang yang benar-benar ingin tepatsasaran sebab masyarakat ini bisa hidupditatanan modern.Harapan terhadap program ini?Ini kan program pemerintah jadinggak ada istilahnya untuk berhenti.Cuma kita harapkan juga dukungan daripemerintah semakin lama semakin so­lid. Pemerintah harus pro (mendukung-red.), juga harus mengeluarkan insentifyang konkrit bukan hanya diatas kertas.Ijin-ijin memang harus dimudahkan ka­rena ini kan untuk MBR. (fnd)Lukas Hartono, Direktur Utama PT. Sanggar Hurip“Kementerian Satu Step Selalu Terlambat”sumber foto: dok pribadi
  26. 26. 26Dalam berbagai kesempatan pemerintah melalui Kemen-terian Perumahan Rakyat menyampaikan bahwa selainrumah murah tapak, pemerintah juga berjanji akan me-masilitasi kepemilikan rumah susun bagi masyarakat berpeng-hasilan rendah (MBR). Sayang, konsep ini hanya sebatas ucapansaja tak sesuai harapan dan tak berjalan.Maka tak heran kondisi di lapangan justru kian menyulitkanMBR untuk memiliki rumah tapak murah atau rusunami. Faktorverifikasi perbankan selalu menjadi ganjalan MBR tidak lolos ujikelayakan sebagai syarat memiliki hunian. Ironisnya, programrusunami yang semula diperuntukkan bagi masyarakat bawahjustru bergeser membidik pasar kalangan yang tak semestinya.Padahal, tingginya minat masyarakat bawah untuk menyicilatau mengangsur kredit hunian tanpa memperhitungkan sukubunga kredit, ketimbang membeli secara tunai. Ini menunjukkankebutuhan hunian layak bagi masyarakat bawah sebagai penggu-na langsung masih sangat bergantung pada fasilitas pembiayaankredit yang diharapkan dapat lebih berpihak pada MBR.Berbagai urusan kredit yang membelit masyarakat bawahdalam proses kepemilikan rusunami justru menjadi celah bagimasyarakat menengah atas dalam memperoleh rusunami yangditujukan untuk tujuan investasi. Hampir 100 persen masyarakatmenengah atas membeli unit rusunami dengan cara tunai, ke-mudian disewakan kembali dengan tujuan agar imbal hasilnyadapat melebihi keuntungan deposito. Hal ini memang banyakterjadi dalam penjualan rusunami, karena potensi sewanya me-mang ada dan juga besar. Rusunami yang dibeli oleh kalanganmene­ngah atas pun disewakan dengan nilai yang berlipat-lipatdari nilai kredit. Bahkan untuk tujuan lain, investor rusunami jugakerap memindahtangankan kepemilikan unit dengan harga jualsetara apartemen menengah atas.Salah satu solusi ditawarkan oleh Endang Kawidjaja, Direk-tur Utama PT. Delta Pinang Mas, pengembang rusunami DeltaCakung. Idenya berangkat dari kenyataan bahwa dari sepuluhcalon pembeli rusunami dari masyarakat bawah, hanya sekitardua hingga tiga calon pembeli rusunami masyarakat bawah yanglolos verifikasi.Endang mengatakan sebagian besar masyarakat bawah bia­sanya tidak lolos verifikasi perbankan karena berbagai urusan ad-ministrasi tidak terpenuhi seperti data sumber pendapatan yangmengharuskan memiliki penghasilan tidak kurang dari 4,5 jutaRupiah/bulan. Dia menjelaskan dalam urusan ini ada jalan keluarlain bagi masyarakat bawah untuk memiliki rusunami, melaluiskema sewa-beli. “Dengan skema sewa-beli, masyarakat bawahdapat memiliki rusunami dengan syarat membayar 4 komponen,di antaranya uang muka, bunga kepada penyandang dana talang­an, umpama pekerja katakanlah Jamsostek, serta biaya chargedan biaya administrasi selama sistem sewa-beli ini berlangsung,”jelas Endang.Konsep sewa-beli dapat berlangsung selama tiga tahun,dan selama itu masyarakat bawah dapat menyelesaikan prosesperbankan. Pada tahun ketiga sewa-beli, masyarakat bawahmengembalikan uang hasil akad untuk dikembalikan kepada pe-nyandang dana.Siasati BangunanSebenarnya banyak cara agar program merumahkan MBRkhususnya yang berada di tengah kota mendapatkan hunianyang layak. Salah satu cara yang dilakukan oleh PT Delta PinangMas yang merupakan pengembang rusunami Delta Cakungadalah dengan menyiasati bentuk bangunan. Endang Kawidjajamenceri­takan, saat pertama kali merencanakan pembangunanrusunami ini berpatokan pada ide awalnya bahwa rusunami inidiperuntukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah.Untuk itu, berbagai elemen yang bisa disiasati diantaranyabangunan diminimalkan bentuk dan fungsinya. Rusunami DeltaCakung tidak dikembangkan dalam ketinggian kebanyakan rusu-nami, tingginya hanya 6 lantai yang terdiri dari 2 tower dengantotal unit sebanyak 520. Ini dilakukan untuk mengurangi bebanbangunan, terkait kedalaman pondasi bangunan yang tentunyaakan mengurangi biaya pembangunan.Selanjutnya dengan ketinggian yang minim ini, tak memer-lukan lift untuk mengangkut penghuni rusunami ke lantai-lantaiatas. Namun dalam perjalanannya setelah adanya subsidi fasilitasliftbarulahdioperasikanlift.“Inijugakarenatuntutanmasyarakat,konsumen Delta Cakung. Kita pun akhirnya menggunakan fasili-tas ini dengan bantuan dari Kemenpera,” kata Endang.Dan yang paling memangkas pengeluaran adalah dalam se-tiap unit rusunami tak menggunakan plafon. Instalasi air danlistrik yang dibalut pipa disusun rapi di dinding bagian atas dansamping. Namun ini tak mengurangi estetika ruangan, karenadari sisi perawatan tentunya akan lebih mudah dan juga mengu-rangi biaya tinggi.Nah, dengan konsepnya yang sederhana ini, ternyata ada hallain yang patut jadi pemikiran baru agar konsep rusunami ini te-pat sasaran. “Dengan bentuk desain interior demikian, investortentunya akan lari karena bentuknya kurang menarik. Tapi bagimereka yang ingin memiliki hunian murah di tengah kota ini takmasalah. Terbukti dari 520 unit yang ada semuanya sudah terjualdan 90 persen penjualannya menggunakan FLPP. Rencananyakita akan melakukan prosesi topping off dalam waktu dekat ini,”tegas Endang (aan).Agar Tak Salah Sasaran,Sewa-Beli Bisa Jadi Solusisumber foto: istimewaEndang Kawijaya,Direktur Utama PT. Delta Pinang Mas/Wakil Ketua Umum Bidang Pembangunan Rumah Susun DPP APERSI 2010 – 2013Laporan Utama
  27. 27. 27Edisi 3 - Maret 2013SukseskanProgram 1.000 TowerMemperingati 6 Tahun Program 1.000 Tower5 April 2007 - 5 April 2013PT. GRAHA RAYHAN TRI PUTRASukseskanProgram 1.000 TowerMemperingati 6 Tahun Program 1.000 Tower5 April 2007 - 5 April 2013SukseskanProgram 1.000 TowerMemperingati 6 Tahun Program 1.000 Tower5 April 2007 - 5 April 2013

×