• Share
  • Email
  • Embed
  • Like
  • Save
  • Private Content
Dampak Investasi Air Minum terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Kasus DKI Jakarta. Disertasi
 

Dampak Investasi Air Minum terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Kasus DKI Jakarta. Disertasi

on

  • 1,233 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,233
Views on SlideShare
1,233
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
52
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    Dampak Investasi Air Minum terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Kasus DKI Jakarta. Disertasi Dampak Investasi Air Minum terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Kasus DKI Jakarta. Disertasi Document Transcript

    • DAMPAK INVESTASI AIR MINUM TERHADAPPERTUMBUHAN EKONOMI DAN DISTRIBUSI PENDAPATAN DI DKI JAKARTA OLEH OSWAR MUADZIN MUNGKASA 860 0000 067 PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS INDONESIA DEPOK 2006
    • DAMPAK INVESTASI AIR MINUM TERHADAPPERTUMBUHAN EKONOMI DAN DISTRIBUSI PENDAPATAN DI DKI JAKARTA OLEH OSWAR MUADZIN MUNGKASA 860 0000 067 DISERTASI Diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Ekonomi pada Program Studi Ilmu Ekonomi Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia DEPOK 2006
    • PERSETUJUAN DISERTASINama : OSWAR MUADZIN MUNGKASAN.P.M. : 860 0000 067Kekhususan : Ekonomi PublikJudul Disertasi : DAMPAK INVESTASI AIR MINUM TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAN DISTRIBUSI PENDAPATAN DI DKI JAKARTA Depok, 15 Agustus 2006Promotor, Ketua tim penguji,Prof. Dr. Prijono Tjiptoherijanto Prof. Dr. Moh. Arief DjaninKopromotor, Penguji,Dr. Mohamad Ikhsan Dr. B. Raksaka MahiDr. Montty Girianna Dr. Arindra A. ZainalKetua Program Studi, Dr. Luky AlfirmanDr. Arindra A. Zainal
    • ABSTRAK DISERTASI DAMPAK INVESTASI AIR MINUM TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAN DISTRIBUSI PENDAPATAN DI DKI JAKARTA OSWAR MUNGKASA 860 0000 067 Program Studi Ilmu Ekonomi Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi Universitas IndonesiaKlasifikasi JEL : C68, D31, D58, E22, E62Kata Kunci: 1. Investasi air minum 4. Pertumbuhan pro poor 2. Pertumbuhan ekonomi 5. DKI Jakarta 3. Distribusi pendapatan 6. Computable General Equilibrium Penelitian ini dilatarbelakangi oleh berbagai permasalahan yang terkait denganpenyediaan air minum bagi penduduk miskin di perkotaan dengan mengambil kasusDKI Jakarta. Pemerintah belum mampu menyediakan prasarana dan sarana pelayananpublik yang memadai, diantaranya, dalam bentuk pelayanan kebutuhan air minum.Pemenuhan kebutuhan air minum penduduk melalui air minum perpipaan khususnyapenduduk miskin perkotaan, ditengarai dapat mengurangi beban pengeluaran airminum, beban pengeluaran bagi biaya pengobatan akibat penggunaan air minum yangtidak layak, dan mengurangi jumlah hari nonproduktif. Kondisi ini akan mendorongpeningkatan produktivitas dan tabungan rumah tangga miskin yang mengarah padameningkatnya pendapatan per kapita dan membaiknya kesenjangan pendapatan, yangakhirnya berdampak pada peningkatan kondisi perekonomian secara keseluruhan. Investasi air minum, baik secara teoritis maupun secara empiris, terbuktimendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, pemenuhan kebutuhan airminum penduduk perkotaan, khususnya penduduk miskin, dapat meningkatkankesejahteraan penduduk yang berdampak pada perbaikan distribusi pendapatan.Kombinasi dari investasi air minum dan pemenuhan kebutuhan air minum pendudukmiskin perkotaan akan menghasilkan pertumbuhan pro-poor, yaitu pertumbuhan iii
    • ekonomi yang dapat mengurangi kesenjangan pendapatan dan kemiskinan. Dikaitkandengan kondisi DKI Jakarta, investasi air minum yang bersifat pro poor merupakansuatu keniscayaan, dengan berbagai pertimbangan diantaranya (i) tingkat urbanisasiyang masih tinggi, dan (ii) proporsi penduduk yang belum mendapat akses air minumperpipaan masih cukup tinggi. Oleh karena itu, pertanyaan yang mengemuka adalah (i) apakah investasi airminum perpipaan di DKI Jakarta telah memicu pertumbuhan ekonomi yang bersifatpro-poor, (ii) apakah investasi air minum nonperpipaan di DKI Jakarta memicupertumbuhan ekonomi pro-poor; (iii) apakah subsidi pemerintah dalam penyediaan airminum di DKI Jakarta memicu pertumbuhan ekonomi pro-poor. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, disertasi ini menggunakan modelkomputasi keseimbangan umum (Computable General Equilibrium/CGE) ataudisingkat model CGE. Model CGE adalah suatu sistem persamaan simultan tak-linieryang mensimulasikan perilaku optimal dari semua konsumen dan produsen yang ada didalam suatu perekonomian. Tiga skenario simulasi diterapkan dalam studi ini denganmenggunakan data SNSE DKI Jakarta Tahun 2000 untuk mengetahui skenariopembangunan air minum yang dapat mengarah pada pertumbuhan pro-poor, yaitu (i)simulasi investasi berupa peningkatan investasi air minum perpipaan dan air minumnonperpipaan, (ii) simulasi subsidi berupa penyediaan subsidi air minum bagi rumahtangga miskin yang bersumber dari peningkatan pajak air minum perpipaan maupunpemerintah pusat, (iii) simulasi investasi dan subsidi berupa peningkatan investasi airminum perpipaan yang disertai penyediaan subsidi air minum bagi rumah tanggamiskin, baik dari peningkatan pajak air minum perpipaan maupun pemerintah pusat. Hasil simulasi menunjukkan bahwa peningkatan investasi air minum di DKIJakarta berdampak pada pertumbuhan ekonomi tetapi tidak berpengaruh padapengurangan kesenjangan, yang berarti pembangunan air minum di DKI Jakarta belumbersifat pro poor. Selain itu, agar terjadi pertumbuhan pro poor, investasi air minumperpipaan sebaiknya disertai dengan penyediaan subsidi dari pemerintah pusat.Semakin besar nilai investasi, semakin besar subsidi yang perlu diberikan. iv
    • Beberapa rekomendasi penting, yaitu (i) pemerintah daerah sebaiknyamenjadikan akses air minum bagi penduduk miskin sebagai salah satu target danindikator keberhasilan pembangunan DKI Jakarta, (ii) penyediaan subsidi bagi rumahtangga miskin masih diperlukan jika proporsi rumah tangga miskin yang belummendapat akses air minum perpipaan masih relatif besar. Sumber dana subsidi yangpotensil diantaranya adalah dana Corporate Social Responsibility (CSR) dariperusahaan (iii) mengembangkan program pembangunan air minum berbasismasyarakat, (iv) air minum nonperpipaan masih dapat menjadi alternatif sumber airminum jika dilakukan pembenahan aspek regulasi, penyediaan sumber dana investasi,dan peningkatan jumlah sumber air seperti kran umum sehingga harga air minumnonperpipaan menjadi terjangkau, dan (v) pembenahan kendala akses bagi rumahtangga miskin seperti biaya pemasangan yang terjangkau. Background of this study is the existence of a number of problems in relation toprovision of drinking water for poor people in urban area by taking case of the JakartaSpecial Territory Administration (DKI Jakarta). Government is not yet able to provideproper public service facilities and infrastructures, among others are in the formservice of drinking water need. Fulfillment of drinking water need for people throughpiped water especially poor people in urban area, is assumed to reduce drinking waterexpenses burden, medication costs are resulted from the use of unreasonable drinkingwater, and minimizing the number of non-productive days. This condition will boostproductivity and poor family saving directing to the rise of income per capita andimproving gap of income which finally produced impact on improvement of economiccondition entirely. Investment on drinking water, either theoretically or empirically, is proven toencourage the economic growth. Meanwhile, fulfillment of drinking water need forpeople in urban area, especially poor people, can increase the people welfare that mayresult on improvement of income distribution. Combination between drinking waterinvestment and fulfillment of drinking water need for poor people in urban area willproduce a pro-poor growth that is the economic growth that will minimize income gap v
    • and poverty. In relation to DKI Jakarta’s conditions, investment on drinking waterwhich is pro-poor in nature is a certainty, with a number of considerations (i)urbanization level that remains high, and (ii) the number of people who have not yetobtained access of piped water remains high. Thus, the questions revealed are (i) does investment on piped water in DKIJakarta trigger a pro-poor economic growth?, (ii) does investment on non-piped waterin DKI Jakarta trigger a pro-poor economic growth?, (iii) does the government subsidyon provision of drinking water in DKI Jakarta trigger pro-poor economic growth? To answer those questions, this dissertation uses a Computable GeneralEquilibrium (CGE) or shortened with CGE Model. CGE model is a non-liniersimultaneous equation that simulates optimal attitude of all consumers and producerswithin economy. Three scenarios of simulation is implemented in this study using dataof SNSE (social accounting matrices/SAM) DKI Jakarta year 2000 to know scenario ofdevelopment of drinking water that directs to a pro-poor growth, that is (i) investmentsimulation in the form of increasing investment on piped water and non-piped water,(ii) subsidy simulation in the form of provision of drinking water subsidy for poorfamily derived from increasing piped water tax and the central government transfer,(iii) investment simulation and subsidy in the form of increasing investment of pipedwater along with provision of drinking water subsidy for poor family either fromincreasing tax on piped water or the central government transfer. Result of simulation indicates that drinking water investment increase in DKIJakarta resulted on economic growth but it did not influence on income gap reduction,meaning that the drinking water development in DKI Jakarta has not yet reached apro-poor nature. Besides, in order to establish a pro-poor growth, the piped waterinvestment should be supported with provision of subsidy from the central government.The higher investment value, the more subsidy needed. Some important recommendations, i.e. (i) the local government should makeaccess of drinking water for poor people as one of targets and indicators ofsuccessfulness of development in DKI Jakarta, (ii) provision of subsidy for poor peopleis still needed if the proportion of poor family who have not yet enjoyed piped water vi
    • remains high. Potential subsidy fund source includes Corporate Social Responsibility(CSR) funds from the big company (iii) increase a community-based drinking waterdevelopment program, (iv) non-piped water still become drinking water sourcealternative if there is improvement on regulation, provision of investment funds source,and adding water sources such as public service tapping so that non-piped water isaffordable, and (v) improvement of access barrier for poor family such as affordableinstallment costs. vii
    • KATA PENGANTAR Pertama-tama puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atasperkenanNya sehingga disertasi ini dapat terselesaikan untuk memenuhi salah satupersyaratan mencapai gelar Doktor dalam bidang Ilmu Ekonomi pada ProgramPascasarjana Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia. Bagi penulis, disertasi ini merupakan kulminasi dari kerja keras dan dukungandari banyak pihak. Perjalanan penyusunannya melewati rentang waktu yang cukuplama, hampir 1,5 tahun sejak masih berbentuk pemikiran awal. Dikerjakan padaberbagai tempat dan kesempatan, mulai dari sepanjang malam setelah jam kantor dikantor Kelompok Kerja Minum dan Penyehatan Lingkungan (Pokja AMPL), di tengahrapat yang membosankan, di bandara ketika menunggu pesawat yang sering terlambat,di mall sambil menunggu anak main game, di sela-sela kunjungan lapangan, di kampuspada akhir pekan, dan tentu saja di rumah ketika memungkinkan khususnya di akhirpekan. Disertasi ini merupakan buah dari bantuan berbagai pihak. Pertama-tama sayaucapkan penghargaan dan terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. Prijono Tjiptoherijanto,selaku promotor, yang dengan sabar dan penuh perhatian memberi saran dan masukanbagi perbaikan disertasi ini, baik secara langsung maupun melalui email. Penghargaandan rasa terima kasih yang sama juga penulis sampaikan kepada Bapak Dr. MohamadIkhsan, selaku kopromotor I, yang dengan tekun memberi kritik dan saran bagiperbaikan disertasi saya, selain menyangkut model dan teori ekonomi, jugamenyangkut tata cara penulisan, bahkan berkenan secara khusus membaca keseluruhanrancangan final disertasi ini sebelum menjadi naskah disertasi seperti saat ini. Selainitu, Bapak Dr. Montty Girianna, selaku kopromotor II, yang banyak memberi saran danmasukan terutama ketika penulis dalam kondisi mulai ‘putus asa’ dengan penyelesaianmodel yang tidak kunjung mendapatkan solusi serta penyempurnaan materi narasi. Proses penyusunan disertasi ini melalui empat tahapan penting yaitu ujianproposal, ujian seminar hasil, sidang tertutup, dan sidang promosi. Pada setiap tahapan viii
    • tersebut, terdapat Tim Penguji yang melakukan evaluasi terhadap materi yangdisampaikan oleh penulis. Tim penguji terdiri dari promotor, Kopromotor ditambahdengan empat penguji lain. Untuk itu, terima kasih dan penghargaan saya sampaikankepada Bapak Prof. Dr. Moh. Arief Djanin, selaku ketua Penguji, yang dengan sabarmemimpin sesi sidang dan memberi masukan penyempurnaan khususnya kesimpulandisertasi, Bapak Dr. Luky Alfirman, selaku anggota Penguji, yang banyak memberimasukan dari aspek ekonomi publik, Bapak Dr. B. Raksaka Mahi, selaku anggotaPenguji, yang banyak memberi saran dan masukan bagi perbaikan model, Bapak Dr.Arindra A. Zainal, selaku anggota Penguji, yang memberi masukan perbaikan terutamapada materi kesimpulan dan juga selaku Ketua Program yang banyak memberikemudahan bagi penyelesaian studi penulis. Selain itu, juga kepada Bapak Dr. SuahasilNazara dan Bapak Dr. Sugiharso Safuan yang memberi masukan penyempurnaanproposal penulis pada saat ujian proposal. Bersekolah di UI pada awalnya tidak secara sengaja menjadi pilihan penulis.Ketika pada tahun 2000, setelah menyelesaikan tugas mengembangkan proyekPemberdayaan Daerah dalam Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi (PDMDKE) sebagaibagian dari program Jaring Pengaman Sosial (JPS), penulis terdorong mengambilkuliah setelah melihat sahabat penulis Hanggono T. Nugroho yang telah terlebih dahulumenjadi mahasiswa program S-3 Ekonomi UI. Proses kuliah kemudian tidak sepertiyang saya bayangkan sebelumnya, ternyata terasa sangat menyenangkan ditengah tugasdan beban kuliah yang berat terutama karena fakultas ekonomi UI terkenal denganpameo ‘sulit masuk apalagi keluarnya’. Kesenangan ini terutama disumbangkan olehkeberadaan rekan-rekan program pascasarjana ekonomi angkatan 2000, yang sangatkompak dan saling mendukung. Beberapa diantara teman-teman tersebut adalah EdySuratman, Djoni Hartono, ‘Mas Iwan’, Wildan, Tauhid, Pak Bambang, Esa, Ratna,Syarkawi, Mawardi, Bintoro dan banyak lagi yang lain. Masa bersama mereka semuamenjadi bagian yang indah untuk dikenang. Bantuan rekan-rekan Angkatan 2000 yang mengingatkan penulis tentang tugasdan ujian yang kadangkala terlupakan karena kesibukan penulis, termasuk jugameminjamkan catatan dan memberi penjelasan, sangat membantu melancarkan proses ix
    • perkuliahan penulis. Tanpa bantuan dan dorongan mereka, masa-masa kuliah S-3 akanterasa sangat kering dan bahkan mungkin disertasi ini tidak terwujud. Terima kasih atastahun-tahun yang penuh warna tersebut. Keeratan hubungan diantara rekan-rekan mahasiswa S-3 juga tentunya sangatmembantu proses penyelesaian perkuliahan. Masa-masa belajar bersama menghadapiujian preliminary sangat menyenangkan, bersama-sama kita saling mengisi kekuranganmasing-masing. Penulis yang sangat tertolong dalam proses ini, karena latar belakangpenulis yang bukan ekonomi menjadikan penulis sebagai ‘anak bawang’ dalam prosespersiapan tersebut. Beberapa diantara rekan S-3 tersebut diantaranya Edy Suratman,Hanggono T. Nugroho, Sony, Pak Hasman, Willem, Andi Alfian, Beta, Jenny,Widyono, Wanto, dan banyak lagi yang lain. Terselesaikannya disertasi ini melengkapikebersamaan kita yang menyenangkan tersebut. Proses awal penulisan disertasi ini merupakan langkah yang cukup berat,terutama setelah penulis mengambil cuti selama 2 tahun berturut-turut, yang kemudiandisertai kesibukan penulis yang menyita waktu. Akan tetapi, rekan dan sahabat penulisDjoni Hartono banyak mendorong penulis melalui sms, email bahkan kunjunganlangsung ke kantor, yang kemudian membangkitkan semangat penulis. Ide awaldisertasi ini banyak didukung oleh hasil diskusi penulis dengan Djoni. Termasuk dalamproses ini juga penulis berhutang budi kepada Bapak Donny Azdan yangmemperkenankan untuk mengadopsi model CGE-nya. Proses selanjutnya juga tidakkurang menariknya karena ternyata penyusunan model CGE sangat menyita waktu danpikiran, apalagi penyusun bertekad untuk melakukannya sendiri. Walaupun demikiandalam proses ini, Djoni yang sedang menyelesaikan disertasi dan Dewi yang pada saatyang bersamaan dalam tahap akhir penyelesaiaan tesisnya, banyak membantu penulisuntuk memahami model CGE sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikanmodel CGE air minum ini. Terima kasih penulis pada keduanya atas pengorbananwaktunya. Tak lupa juga penulis mengucapkan terima kasih pada Pak Pipit dari BPS,yang membantu penulis menyiapkan data SNSE Air Minum DKI Jakarta Tahun 2000.Tanpa data tersebut, model CGE air minum DKI Jakarta tak mungkin terselesaikan. x
    • Bekerja dan bersekolah ternyata bukan sesuatu yang mudah. Namun, dorongandan dukungan dari atasan, rekan sejawat, mitra kerja, dan sesama staf menjadikanhidup lebih mudah. Terima kasih dan penghargaan penulis sampaikan kepada BapakHerman Haeruman, yang pada saat itu selaku Deputi Regional Bappenas, dan BapakMax Pohan yang pada saat itu selaku Kepala Biro Peningkatan Kapasitas DaerahBappenas, yang memberi kesempatan penulis untuk mengikuti pendidikan S-3Pascasarjana Ekonomi UI. Walaupun secara resmi sebenarnya penulis tidak mendapattugas belajar dari Bappenas, tetapi hal tersebut tidak mengurangi semangatmenyelesaikan perkuliahan. Kemudian di tengah proses perkuliahan, penulis berpindahtugas ke Direktorat Permukiman dan Perumahan Bappenas, yang menjadikan penulislebih sibuk lagi terutama dengan tugas baru untuk juga menjadi anggota Pokja AMPL.Kerelaan dan dorongan Bapak Basah Hernowo selaku atasan penulis memberikesempatan menyelesaikan sekolah sangat membantu mempercepat terselesaikannyadisertasi ini. Tentunya termasuk juga kerelaan dan dorongan semangat kadang disertai‘sindiran kapan selesainya’ dari rekan-rekan kantor Nugroho Tri Utomo, PungkiSumadi, Bastary Pandji Indra, Salusra ‘Ilus’ Widya, Anti, Ita, Nurul, Andre, Mbak Mia,Sali yang ternyata memicu semangat penulis. Sindiran membawa berkah. Sebagian besar waktu penulisan disertasi ini dilakukan di kantor sekretariatPokja AMPL. Pada beberapa kesempatan ketika sedang sibuk sekali, terpaksa penulismeminta bantuan rekan-rekan staf sekretariat Pokja. Untuk itu, terima kasih buat Rudiyang membantu merapikan grafik, Meddy, Adi, Puput yang merapikan tampilan narasi,Agus Suhada yang ketambahan tugas mengantar rancangan disertasi dan undangan kepembimbing dan penguji, Andri yang selalu setia menemani ketika penulis begadang dikantor, Aini yang sibuk menghubungi pusat bahasa Depdiknas dalam rangka perbaikantata bahasa disertasi ini, dan Reski yang membaca seluruh naskah disertasi sebelumdijilid. Terima kasih juga atas kesabaran semua staf sekretariat Pokja AMPL danWASPOLA yang sedikit terganggu ritme kerjanya oleh kesibukan penulismenyelesaikan disertasi. Keterlibatan dalam Pokja AMPL yang intensif dalam 3 tahun terakhir memberiinspirasi penulis untuk mengambil topik disertasi ini. Air minum belum menjadi xi
    • perhatian pengambil keputusan. Menjadikan air minum sebagai topik disertasimerupakan upaya penulis untuk meningkatkan profil air minum di Indonesia.Disamping itu, kekompakan dan kegembiraan yang selalu penulis rasakan selamabergabung dengan Pokja AMPL secara tidak langsung juga mendorong penulismenyumbang pemikiran bagi sektor air minum dan penyehatan lingkungan. Dorongandan pengertian dari rekan-rekan anggota Pokja AMPL untuk menyelesaikan disertasiini sangat terasa terutama kerelaan rekan pokja untuk sedikit terbebani tugas rutin pokjayang seharusnya menjadi porsi saya, sangat saya hargai. Dalam proses penetapan hari sidang, maupun proses administrasi lainnya,penulis sangat merasakan dukungan dari sekretariat program pascasarjana ekonomi UIkhususnya bantuan dari Mirna. Tak lupa Ibu Niken, Sekretaris Pak Prijono diJamsostek, juga sangat berperan membantu dalam proses penentuan waktu sidangtertutup, yang dapat terlaksana ditengah-tengah kepulangan Pak Pri dari Jepang untukkeperluan RUPS Jamsostek. Terima kasih atas bantuan yang diberikan. Salah satu hal yang menjadi prioritas dalam hidup penulis adalah dapatmembahagiakan orang tua. Penulis berharap, terselesaikannya disertasi ini dapatmelengkapi kebahagian bagi Ibu Mungkasa, nenek penulis, yang selalu berpuasa setiapkali penulis dapat melewati ujian, Bapak dan Mama yang selalu berdoa bagikeberhasilan penulis, adik-adik penulis yang selalu mendorong dan membantu dikalapenulis sedang butuh bantuan, serta Mertua penulis yang selalu menemani cucunya dirumah ketika penulis harus berkutat dengan tugas sekolah. Semuanya pengorbanantersebut sangat penulis hargai. Terakhir, yang paling utama bagi penulis adalah adanya dorongan dandukungan dari istriku Verosya ‘Ade’ Zaina dan anakku Fakhrie Fadhlullah Mungkasayang dengan sabar menunggu penulis dapat menyelesaikan sekolah S-3 ini. Setelah ini,Insya Allah tidak ada lagi hari-hari sibuk di akhir pekan. Depok, Agustus 2006. Oswar Mungkasa xii
    • DAFTAR ISI HalRINGKASAN ...................................................................................................... iiiKATA PENGANTAR .......................................................................................... viiiDAFTAR ISI ....................................................................................................... xiiiDAFTAR TABEL ............................................................................................... xviiDAFTAR GAMBAR ........................................................................................... xxiDAFTAR KOTAK …………………………………………………………........ xxviDAFTAR SINGKATAN …………………………………………………........... xxviiBAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang ………………………………………….......... 1 1.2 Masalah Penelitian …………………………………………… 5 1.3 Tujuan dan Hipotesis Penelitian ……………………………… 6 1.4 Manfaat dan Kontribusi Penelitian …………………………… 9 1.5 Pendekatan dan Ruang Lingkup Penelitian ………………….. 10 1.6 Sistematika Penulisan ………………………………………… 12BAB II KONDISI SEKTOR AIR MINUM DKI JAKARTA 2.1 Gambaran Umum DKI Jakarta ………………………………. 14 2.1.1 Administrasi …………………………………………. 14 2.1.2 Kependudukan ………………………………………. 14 2.2 Kondisi Perekonomian DKI Jakarta ………………………… 15 2.2.1 Pangsa dan Pertumbuhan Sektor Ekonomi ………….. 15 2.2.2 Pendapatan per Kapita ………………………………. 17 2.2.3 Tingkat Kemiskinan …………………………………. 17 2.2.4 Distribusi Pendapatan ……………………………….. 19 2.2.5 Kebijakan Sektor Air Minum DKI Jakarta ………….. 21 2.2.6 Pola Penyediaan Air Minum di DKI Jakarta ………… 21 2.3 Perkembangan dan Rencana Pengembangan Penyediaan Air Minum DKI Jakarta …………………………………………. 22 2.3.1 Praprivatisasi Pengeloalaan Air Minum DKI Jakarta . 22 2.3.2 Privatisasi Pengelolaan Air Minum DKI Jakarta ……. 26 xiii
    • Hal 2.3.3 Kinerja Pengelolaan Air Minum DKI Jakarta Setelah Privatisasi ……………………………………………... 28 2.3.4 Sistem Distribusi Pelayanan Air Minum Nonperpipaan 33 2.3.5 Program Penanggulangan Dampak Pengurangan Subsidi Energi untuk Penyediaan Prasarana Air Bersih ……….. 34BAB III PENYEDIAAN AIR MINUM, PERTUMBUHAN EKONOMI, DAN DISTRIBUSI PENDAPATAN: SUATU TINJAUAN PUSTAKA 3.1 Karakteristik Air Minum ……………………………………….. 36 3.2 Penyediaan Air Minum (Publik, Swasta, Penyedia Skala Kecil) dan Penanggulangan Kemiskinan ……………………………… 38 3.2.1 Penyediaan Air Minum oleh Pemerintah dan Privatisasi 38 3.2.2 Privatisasi Air Minum dan Penanggulangan Kemiskinan 42 3.3 Penyedia Air Minum Skala Kecil: Salah Satu Alternatif ……… 48 3.3.1 Keterbatasan Penyediaan Air Minum Skala Besar …….. 48 3.3.2 Kategori Penyedia Air Minum Skala Kecil ……………. 49 3.3.3 Peran Penyedia Air Minum Skala Kecil ………………. 50 3.3.4 Beberapa Pengalaman Pengelolaan ……………………. 51 3.3.5 Masa Depan Pelayanan Air Minum Skala Kecil …….... 53 3.4 Kaitan Pembangunan Air Minum terhadap Kemiskinan, Distribusi Pendapatan, dan Pertumbuhan Eonomi ……………. 54 3.4.1 Pembangunan Air Minum dan Kemiskinan …………… 54 3.4.2 Pembangunan Air Minum dan Pertumbuhan Ekonomi .. 60 3.4.3 Pembangunan Air Minum dan Kesenjangan …………... 61 3.5 Pertumbuhan Pro Poor ………………………………………… 61 3.6 Rangkuman ……………………………………………………. 63BAB IV PEMODELAN DAMPAK INVESTASI AIR MINUM 67 4.1 Teori Keseimbangan Umum …………………………………... 68 4.2 Model Komputasi Keseimbangan Umum (CGE) ……………... 68 4.2.1 Prinsip dan Kerangka Dasar …………………………… xiv
    • Hal 4.2.2 Model Standar Komputasi Keseimbangan Umum ……. 69 4.3 Model CGE Air Minum DKI Jakarta …………………………. 82 4.3.1 Kebutuhan Data ………………………………….......... 82 4.3.2 Penyesuaian SNSE dalam Model CGE ……………….. 82 4.3.3 Beberapa Prinsip Dasar ……………………………….. 84 4.3.4 Aktor dan Perilakunya ……………………………….... 84 4.3.5 Variabel dan Skalar ……………………………………. 89 4.3.6 Persamaan Model ……………………………………... 89 4.4 Perubahan Kesejahteraan ……………………………………... 98BAB V SKENARIO KEBIJAKAN DAN HASIL SIMULASI 5.1 Validasi Model CGE .................................................................. 100 5.2 Skenario Simulasi ....................................................................... 100 5.3 Hasil Simulasi …………………………………………………. 109 5.3.1 Simulasi I: Peningkatan Investasi Air Minum Perpipaan 109 5.3.2 Simulasi II: Peningkatan Investasi Air Minum Non Perpipaan ……………………………………………… 111 5.3.3 Simulasi III: Penyediaan Subsidi dari Peningkatan Pajak Air Minum ………………..…………………….. 112 5.3.4 Simulasi IV: Subsidi dari Dana Pemerintah Pusat …….. 118 5.3.5 Simulasi V: Peningkatan Investasi Air Minum Perpipaan dan Penyediaan Subsidi dari Pajak Air Minum Perpipaan ……………………………………… 120 5.3.6 Simulasi VI: Peningkatan Investasi Air Minum Perpipaan dan Penyediaan Subsidi dari Dana Pemerintah Pusat …......................................………….. 126 5.4 Rangkuman ……………………………………………………. 132 5.4.1 Pertumbuhan Ekonomi ………………………………… 132 5.4.2 Distribusi Pendapatan …………………………………. 146 5.4.3 Kelompok Penerima Manfaat …………………………. 154 5.4.4 Pertumbuhan Pro Poor ………………………………... 154 xv
    • HalBAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 6.1 Kesimpulan ………………………………………………….. 157 6.2 Rekomendasi ……………..………………………………….. 160 6.3 Beberapa Catatan ……………………………………………. 164 6.3.1 Kelebihan dan Kekurangan Model CGE ……………. 164 6.3.2 Kelemahan Model CGE Air Minum DKI Jakarta …... 166 6.4 Studi Lanjutan ……………………………………………….. 168DAFTAR PUSTAKA ………………………………………………………….. 169Lampiran 1 Konsep dan Definisi ………………………………………….. 181Lampiran 2 Fungsi Penting dalam Model CGE ………………………….. 185Lampiran 3 Sistem Neraca Sosial Ekonomi ………………………………. 187Lampiran 4 Sistem Neraca Sosial Ekonomi DKI Jakarta 2000 (45x45, Jutaan Rupiah) ........................................................................... 193Lampiran 5 Penyesuaian Sistem Neraca Sosial Ekonomi DKI Jakarta 2000 196Lampiran 6 Deklarasi Indeks ........................................................................ 203Lampiran 7 Ukuran Distribusi Pendapatan .................................................. 206BIOGRAFI SINGKAT ........................................................................................ 208 xvi
    • DAFTAR TABEL halTabel 1.1 Cakupan Layanan Air Minum di Jakarta Tahun 2002 (dalam persen) …………………………………………………………….. 4Tabel 2.1 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk DKI Jakarta Tahun 1980-2004 ………………………………………………………… 15Tabel 2.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) DKI Jakarta Tahun 2000 dan 2003 (Berdasar Harga Konstan 1993) dalam Rp. Juta …. 16Tabel 2.3 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita DKI Jakarta Periode 1996-2003 ………………………………………………... 17Tabel 2.4 Jumlah Penduduk Miskin DKI Jakarta Tahun 1996, 2000 dan 2003 18Tabel 2.5 Distribusi Pendapatan per Kapita DKI Jakarta Menurut Golongan Rumah Tangga, Tahun 2000 …………………………………….... 19Tabel 2.6 Distribusi Pendapatan per Kapita DKI Jakarta Menurut Golongan Rumah Tangga Tahun 2000 …………………………………….... 20Tabel 2.7 Target Teknis Tahun 1998-2002 ………………………………….. 27Tabel 2.8 Rencana Investasi PT. Thames PAM Jaya dan PT. PAM Lyonnaise Jaya, 1998-2002………………………………………... 28Tabel 2.9 Kinerja Privatisasi Pengelolaan Air Minum DKI Jakarta Tahun 2004 ………………………………………………………………… 29Tabel 2.10 Cakupan Layanan Air Minum di Jakarta Tahun 2002 …………...... 29Tabel 2.11 Klasifikasi Rumah Tangga Berdasar Sumber Air Minum Tahun 2003 ………………………………………………………………… 30Tabel 2.12 Peningkatan Layanan Air Minum bagi Penduduk Miskin di Jakarta (1998-2002) ……………………………………………………….. 31Tabel 2.13 Sistem Tarif Air Minum DKI Jakarta, Tahun 2005 ……………….. 32Tabel 2.14 Realisasi Dana Program Subsidi Energi Air Bersih (SE-AB) Tahun 2001-2004 …………………………………………………………. 35Tabel 3.1 Rangkuman Kaitan Ekonomi Makro antara Peningkatan Partisipasi Swasta dalam Pembangunan Infrastruktur dan Kesejahteraan Penduduk Miskin .........……………………………………………. 43Tabel 3.2 Rangkuman Kaitan Ekonomi Mikro antara Peningkatan Partisipasi Swasta dalam Pembangunan Infrastuktur dan Kesejahteraan Penduduk Miskin …………………….……………………………. 45 xvii
    • DAFTAR TABEL halTabel 3.3 Model Kemitraan Pemerintah Swasta yang Potensial Melayani Penduduk Miskin …..…………………………………………….... 47Tabel 3.4 Tipe dan Karakteristik Penyedia Air Minum Skala Kecil . .............. 50Tabel 3.5 Perbandingan Harga Air Minum Penjaja Keliling dan Perpipaan di Kota Besar Dunia .……………………………………………….... 56Tabel 3.6 Proporsi Pengeluaran Air Minum Rumah Tangga Miskin Perkotaan 57Tabel 4.1 Struktur Dasar SAM pada Model CGE …………………………..... 69Tabel 4.2 Penyesuaian Klasifikasi SNSE DKI Jakarta Tahun 2000 Ukuran 103x103 ..…………………………………………………………… 83Tabel 4.3 Persamaan Produksi …………………….………………………….. 91Tabel 4.4 Persamaan Ekspor dan Impor ………….………………………….. 92Tabel 4.5 Persamaan Modal ………………………………………………….. 93Tabel 4.6 Persamaan Pendapatan …………………….………………………. 94Tabel 4.7 Persamaan Pengeluaran ……………………………………………. 96Tabel 4.8 Persamaan Kliring Pasar …………………………………………… 97Tabel 5.1 Skenario Simulasi I dan II …………………………………………. 106Tabel 5.2 Skenario Simulasi III ..……………………………………………... 106Tabel 5.3 Skenario Simulasi IV ………………………….…………………... 106Tabel 5.4 Skenario Simulasi V ......................................................................... 106Tabel 5.5 Skenario Simulasi VI ....................................................................... 107Tabel 5.6 Perubahan PDRB dan Pendapatan Rumah Tangga berdasar Peningkatan Investasi Air Minum Perpipaan …………………….... 110Tabel 5.7 Perubahan PDRB dan Pendapatan Rumah Tangga berdasar Peningkatan Investasi Air Minum Non Perpipaan …..…………….. 111Tabel 5.8 Pengaruh Peningkatan Pajak Air Minum Perpipaan terhadap Indikator Ekonomi .............…….………………………………….. 114Tabel 5.9 Pertumbuhan Ekonomi dan Distribusi Pendapatan berdasar Skenario Penyediaan Subsidi dari Peningkatan Pajak Air Minum Perpipaan ………………................................................................... 117 xviii
    • DAFTAR TABEL halTabel 5.10 Perubahan PDRB dan Pendapatan Rumah Tangga berdasar Penyediaan Subsidi dari Pemerintah Pusat ...............……………… 119Tabel 5.11 Pertumbuhan Ekonomi dan Distribusi Pendapatan berdasar Skenario Peningkatan Investasi Air Minum Perpipaan 10 Persen dan Penyediaan Subsidi dari Peningkatan Pajak Air Minum Perpipaan........................................................................................... 121Tabel 5.12 Pertumbuhan Ekonomi dan Distribusi Pendapatan berdasar Skenario Peningkatan Investasi Air Minum Perpipaan 25 Persen dan Penyediaan Subsidi dari Peningkatan Pajak Air Minum Perpipaan …………………………………………………………. 123Tabel 5.13 Pertumbuhan Ekonomi dan Distribusi Pendapatan berdasar Skenario Peningkatan Investasi Air Minum Perpipaan 50 Persen dan Penyediaan Subsidi dari Peningkatan Pajak Air Minum Perpipaan ………………………………………………………….. 125Tabel 5.14 Pertumbuhan Ekonomi dan Distribusi Pendapatan berdasar Skenario Peningkatan Investasi Air Minum Perpipaan 10 Persen dan Penyediaan Subsidi dari Pusat ..………………………………. 127Tabel 5.15 Pertumbuhan Ekonomi dan Distribusi Pendapatan berdasar Skenario Peningkatan Investasi Air Minum Perpipaan 25 Persen dan Penyediaan Subsidi dari Pusat ..………………………………. 129Tabel 5.16 Pertumbuhan Ekonomi dan Distribusi Pendapatan berdasar Skenario Peningkatan Investasi Air Minum Perpipaan 50 Persen dan Penyediaan Subsidi dari Pusat ..………………………………. 131Tabel 5.17 Rekapitulasi Pertumbuhan Ekonomi Simulasi Peningkatan Investasi Air Minum …….…………………………….................... 133Tabel 5.18 Rekapitulasi Pertumbuhan Ekonomi Simulasi Subsidi ………….. 138Tabel 5.19 Rekapitulasi Pertumbuhan Ekonomi Simulasi Investasi Air Minum Perpipaan dan Subsidi dari Peningkatan Pajak Air Minum ………. 144Tabel 5.20 Rekapitulasi Pertumbuhan Ekonomi Simulasi Investasi Air Minum Perpipaan dan Subsidi dari Pemerintah Pusat …………………….. 145Tabel 5.21 Rekapitulasi Distribusi Pendapatan Simulasi Peningkatan Investasi Air Minum …………………………………………………………. 146 xix
    • DAFTAR TABEL halTabel 5.22 Rekapitulasi Dampak Subsidi terhadap Distribusi Pendapatan ....... 149Tabel 5.23 Rekapitulasi Distribusi Pendapatan Simulasi Investasi Air Minum Perpipaan dan Subsidi dari Peningkatan Pajak Air Minum ............. 152Tabel 5.24 Rekapitulasi Distribusi Pendapatan Simulasi Investasi Air Minum Perpipaan dan Subsidi dari Pemerintah Pusat .................................. 153Tabel 5.25 Rekapitulasi Pertumbuhan Pro Poor ............................................... 156 xx
    • DAFTAR GAMBAR halGambar 2.1 PDRB DKI Jakarta 2000-2003 Harga Konstan 1993 …………... 15Gambar 2.2 Pertumbuhan PDRB/Kapita DKI Jakarta Harga Konstan 1993 Tahun 1996-2002 ……………………………………………….. 16Gambar 2.3 Penyebaran Penduduk Miskin DKI Jakarta Tahun 1996, 2000, 2003 …........................................................................................... 18Gambar 2.4 Distribusi Pendapatan DKI Jakarta 2000 ……………………...... 20Gambar 2.5 Produksi dan Air Terjual PAM Jaya 1993-1997 ……………….. 24Gambar 2.6 Penerimaan dan Biaya Operasional PAM Jaya 1993-1997 …….. 24Gambar 2.7 Jumlah Sambungan PAM Jaya 1993-1997 …………………….. 25Gambar 2.8 Sistem Jaringan Pipa Distribusi Air Minum DKI Jakarta ………. 25Gambar 2.9 Distribusi Air Minum Nonperpipaan dari Sumber Air Minum Perpipaan Tahun 2005 ………………………………………….. 33Gambar 3.1 Pengaruh Ketersediaan Air Minum terhadap Beragam Dimensi Kemiskinan ……………………………………………………... 55Gambar 3.2 Jalur Utama Penularan Penyakit melalui Air ………………….... 58Gambar 3.3 Kebijakan, Pertumbuhan, Perubahan Distribusi dan Penurunan Kemiskinan …………………………………................................ 63Gambar 4.1 Struktur Dasar Model CGE ............................................................ 70Gambar 4.2 Teknologi Produksi …..…………………………………………. 71Gambar 4.3 Aliran Komoditas yang Dipasarkan …………………………….. 75Gambar 4.4 Struktur Fungsi Sektor Produksi ………………………………... 77Gambar 4.5 Struktur Fungsi Konsumsi …………………………………….... 81Gambar 4.6 Keterkaitan Antarsektor dalam Wilayah ………………………... 88Gambar 4.7 Struktur Fungsi Sektor Produksi ………………………………... 90Gambar 5.1 Bagan Alir Skenario Simulasi ..........................………………….. 105Gambar 5.2 Bagan Alir Simulasi ....................................................................... 108 xxi
    • DAFTAR GAMBAR halGambar 5.3 Pertumbuhan Ekonomi dan Rasio Gini Skenario Peningkatan Investasi Air Minum Perpipaan ..……………………………….. 110Gambar 5.4 Peningkatan Pendapatan per Kapita Skenario Peningkatan Investasi Air Minum Perpipaan .........................………….......... 110Gambar 5.5 Pangsa Pendapatan per Kelompok RT Miskin Skenario Peningkatan Investasi Air Minum Perpipaan ................................ 110Gambar 5.6 Pertumbuhan Ekonomi dan Rasio Gini Skenario Peningkatan Pajak Air Minum Perpipaan Bersumber dari Pajak …………....... 112Gambar 5.7 Perubahan Pendapatan RT berdasar Skenario Peningkatan Pajak Air Minum Perpipaan.................................…………..………….. 112Gambar 5.8 Pertumbuhan Ekonomi Skenario Subsidi dari Peningkatan Pajak Air Minum Perpipaan .................................................................. 117Gambar 5.9 Rasio Gini Skenario Subsidi dari Peningkatan Pajak Air Minum Perpipaan ……………..…………………………………………. 117Gambar 5.10 Perubahan Pendapatan RT berdasar Penyediaan Subsidi dari Peningkatan Pajak Air Minum ...................................................... 117Gambar 5.11 Pertumbuhan Ekonomi Skenario Subsidi dari Pemerintah Pusat . 119Gambar 5.12 Rasio Gini Skenario Subsidi dari Pemerintah Pusat .................…. 119Gambar 5.13 Pertumbuhan Pendapatan RT/Kapita berdasar Skenario Subsidi dari Pemerintah Pusat .................................................................... 119Gambar 5.14 Pertumbuhan Ekonomi Skenario Investasi (10%) dan Subsidi dari Peningkatan Pajak Air Minum Perpipaan ………….............. 121Gambar 5.15 Rasio Gini Skenario Investasi (10%) dan Subsidi dari Peningkatan Pajak Air Minum Perpipaan ………..……………... 121Gambar 5.16 Perubahan Pendapatan RT/Kapita Skenario Investasi (10%) dan Subsidi dari Peningkatan Pajak Air Minum .....................……... 121Gambar 5.17 Pertumbuhan Ekonomi Skenario Investasi (25%) dan Subsidi dari Peningkatan Pajak Air Minum Perpipaan …………….......... 123Gambar 5.18 Rasio Gini Skenario Investasi (25%) dan Subsidi dari Peningkatan Pajak Air Minum Perpipaan ………..………......…. 123Gambar 5.19 Pertumbuhan Pendapatan RT/Kapita Skenario Investasi (25%) dan Subsidi dari Peningkatan Pajak Air Minum .………….......... 123 xxii
    • DAFTAR GAMBAR halGambar 5.20 Pertumbuhan Ekonomi Skenario Investasi (50%) dan Subsidi dari Peningkatan Pajak Air Minum Perpipaan .............................. 125Gambar 5.21 Rasio Gini Skenario Investasi (50%) dan Subsidi dari Peningkatan Pajak Air Minum Perpipaan ………..………..……. 125Gambar 5.22 Pertumbuhan Pendapatan RT/Kapita berdasar Skenario Investasi (50%) dan Subsidi dari Peningkatan Pajak Air Minum .………… 125Gambar 5.23 Pertumbuhan Ekonomi Skenario Investasi (10%) dan Subsidi dari Dana Pemerintah Pusat ........................................................... 127Gambar 5.24 Rasio Gini Skenario Investasi (10%) dan Subsidi dari Dana Pemerintah Pusat ………..……………………………………... 127Gambar 5.25 Pertumbuhan Pendapatan RT/Kapita berdasar Skenario Investasi (10%) dan Subsidi dari Dana Pemerintah Pusat .……………… 127Gambar 5.26 Pertumbuhan Ekonomi Skenario Investasi (25%) dan Subsidi dari Dana Pemerintah Pusat ………………………………........... 129Gambar 5.27 Rasio Gini Skenario Investasi (25%) dan Subsidi dari Dana Pemerintah Pusat ………..……………………………………... 129Gambar 5.28 Pertumbuhan Pendapatan RT/Kapita berdasar Skenario Investasi (25%) dan Subsidi dari Dana Pemerintah Pusat ………………... 129Gambar 5.29 Pertumbuhan Ekonomi Skenario Investasi (50%) dan Subsidi dari Dana Pemerintah Pusat ………………………………........... 131Gambar 5.30 Rasio Gini Skenario Investasi (50%) dan Subsidi dari Dana Pemerintah Pusat ………..……………………………………... 131Gambar 5.31 Pertumbuhan Pendapatan RT/Kapita berdasar Skenario Investasi (50%) dan Subsidi dari Dana Pemerintah Pusat ………………... 131Gambar 5.32 Dampak Investasi Air Minum terhadap Pertumbuhan Ekonomi ... 133Gambar 5.33 Keterkaitan Investasi Air Minum dengan Pertumbuhan Ekonomi dan Distribusi Pendapatan (Simulasi I dan II) ............................... 137Gambar 5.34 Dampak Subsidi terhadap Pertumbuhan Ekonomi ....................... 138Gambar 5.35 Keterkaitan Peningkatan Pajak Air Minum Perpipaan dengan Distribsui Pendapatan dan Pertumbuhan Ekonomi ...................... 139 xxiii
    • DAFTAR GAMBAR halGambar 5.36 Keterkaitan Peningkatan Pajak Air Minum Perpipaan yang Dialokasikan untuk Subsidi dengan Distribusi Pendapatan dan Pertumbuhan Ekonomi (Simulasi III) ............................................ 141Gambar 5.37 Keterkaitan Peningkatan Transfer Dana Pusat yang Dialokasikan untuk Subsidi terhadap Pertumbuhan Ekonomi serta Distribusi Pendapatan (Simulasi IV) .............................................................. 141Gambar 5.38 Keterkaitan Peningkatan Investasi Air Minum Perpipaan dan Subsidi terhadap Pertumbuhan Ekonomi serta Distribusi Pendapatan (Simulasi V - VI) ........................................................ 141Gambar 5.39 Dampak Investasi 10% dan Subsidi dari Pajak Air Minum terhadap Pertumbuhan Ekonomi …………………………...……. 144Gambar 5.40 Dampak Investasi 25% dan Subsidi dari Pajak Air Minum terhadap Pertumbuhan Ekonomi …………………………..……. 144Gambar 5.41 Dampak Investasi 50% dan Subsidi dari Pajak Air Minum terhadap Pertumbuhan Ekonomi ……………………………..…. 144Gambar 5.42 Dampak Investasi 10% dan Subsidi dari Pusat terhadap Pertumbuhan Ekonomi ……………………….............................. 145Gambar 5.43 Dampak Investasi 25% dan Subsidi dari Pusat terhadap Pertumbuhan Ekonomi ………………………………….............. 145Gambar 5.44 Dampak Investasi 50% dan Subsidi dari Pusat terhadap Pertumbuhan Ekonomi ………………………………….............. 145Gambar 5.45 Dampak Investasi Air Minum terhadap Distribusi Pendapatan ..... 146Gambar 5.46 Dampak Subsidi dari Pajak Air Minum Perpipaan terhadap Distribusi Pendapatan .................................................................... 150Gambar 5.47 Dampak Subsidi dari Pemerintah Pusat terhadap Distribusi Pendapatan ..................................................................................... 150Gambar 5.48 Dampak Investasi Air Minum Perpipaan (10%) dan Subsidi dari Pajak Air Minum Perpipaan terhadap Distribusi Pendapatan ....... 152Gambar 5.49 Dampak Investasi Air Minum Perpipaan (25%) dan Subsidi dari Pajak Air Minum Perpipaan terhadap Distribusi Pendapatan ....... 152Gambar 5.50 Dampak Investasi Air Minum Perpipaan (50%) dan Subsidi dari Pajak Air Minum Perpipaan terhadap Distribusi Pendapatan ....... 152 xxiv
    • DAFTAR GAMBAR halGambar 5.51 Dampak Investasi Air Minum Perpipaan (10%) dan Subsidi dari Pemerintah Pusat terhadap Distribusi Pendapatan ........................ 153Gambar 5.52 Dampak Investasi Air Minum Perpipaan (25%) dan Subsidi dari Pemerintah Pusat terhadap Distribusi Pendapatan ........................ 153Gambar 5.53 Dampak Investasi Air Minum Perpipaan (50%) dan Subsidi dari Pemerintah Pusat terhadap Distribusi Pendapatan ....................... 153Gambar 5.54 Pertumbuhan Pro Poor Simulasi Investasi Air Minum Perpipaan dan Subsidi ..................................................................................... 154 xxv
    • DAFTAR KOTAK halKotak 4.1 Hukum Walras …………………………………………………….. 67 xxvi
    • DAFTAR SINGKATANADB = Asian Development BankAPF = Aggregate Production FunctionBappenas = Badan Perencanaan Pembangunan NasionalBBM = Bahan Bakar MinyakBOT = Build Operate TransferBodetabek = Bogor, Depok, Tangerang, BekasiBPS = Badan Pusat StatistikCES = Constant Elasticity of SubstitutionCET = Constant Elasticity of TransformationCGE = Computable General EquilibriumCPI = Costumer Price IndexDKI = Daerah Khusus IbukotaFOC = First Order ConditionFGT = Foster-Greer-ThorbeckeHU = Hidran UmumKK = Kepala KeluargaLES = Linear Expenditure SystemLSM = Lembaga Swadaya MasyarakatMCK = Mandi, Cuci, KakusMDG = Millenium Development GoalsMPS = Marginal Propensity to SavePAM Jaya = Perusahaan Air Minum Jakarta RayaPDAM = Perusahaan Daerah Air MinumPDB = Produk Domestik BrutoPDRB = Produk Domestik Regional BrutoPP = Peraturan PemerintahPPD-PSE = Program Penanggulangan Dampak Pengurangan Subsidi EnergiPT = Perusahaan Terbatas xxvii
    • PTO = Penyesuaian Tarif OtomatisROW = Rest of the WorldRT = Rumah TanggaSAM = Social Accounting MatrixSE-AB = Subsidi Energi-Air BersihSIPAS = Sistem Penyediaan Air Bersih SederhanaSNSE = Sistem Neraca Sosial EkonomiTA = Terminal AirTFP = Total Factor ProductionTK = Tenaga KerjaTPJ = Thames Pam JayaUGM = Universitas Gajah MadaUSD = United State DollarVA = Value AddedWHO = World Health OrganizationWTP = Water Treatment Plant xxviii
    • BAB I PENDAHULUAN1.1 Latar Belakang Memasuki Milenium baru, hampir setengah dari total penduduk duniabertempat tinggal di daerah perkotaan1. Percepatan pertambahan penduduk perkotaanmelampaui kemampuan pemerintah dalam menyediakan kebutuhan dasar penduduk.Akibatnya, sejumlah penduduk mengalami kesulitan mendapatkan kebutuhan dasaruntuk perumahan, air minum2, sanitasi, kesehatan, pekerjaan dan pendidikan.Mendekati 1,3 miliar penduduk dunia di negara berkembang, mayoritas pendudukmiskin, kekurangan akses terhadap kecukupan air. Dampak ketidakcukupan air dan sanitasi terutama dirasakan oleh pendudukmiskin. Akibat kualitas air minum yang tidak memadai, penduduk miskin kotamenanggung dampak berupa berjangkitnya penyakit diare dan kolera3 yangmengharuskan mereka mengeluarkan dana untuk obat dan perawatan medis. Lebihlanjut, hal itu mengakibatkan anak-anak tidak sekolah, dan orang dewasa kehilanganwaktu kerja. Akibatnya, selain berdampak pada besarnya pengeluaran untuk membeliair, kurangnya akses ke air minum yang memadai, aman, terjangkau juga berdampaklangsung pada penghidupan dan pendapatan penduduk miskin kota4.1 Pada tahun 2015, penduduk perkotaan akan bertambah dua kali lipat sehingga mencapai 3,5 miliarpenduduk. Selain itu, 1 dari 5 penduduk akan berlokasi di kota besar berpenduduk lebih dari 10 jutadibanding 1 dari 9 saat ini (Dasgupta, 2002) Sementara sekitar 95 persen dari pertambahan pendudukperkotaan tersebut akan berlokasi di negara berkembang dan separuhnya merupakan penduduk miskin,serta bertempat tinggal di daerah kumuh (Annez, 1996).2 Definisi air minum yang dipergunakan adalah air minum rumah tangga baik yang langsung dapatdiminum maupun yang masih perlu diolah, yang berasal dari sumber yang aman daripencemaran.Pengertian air minum disini sama dengan istilah air bersih yang sering dipergunakanditambah dengan air yang langsung bias diminum tetapi tidak termasuk air kemasan maupun air isiulang.3 Diperkirakan 10 ribu penduduk meninggal setiap hari disebabkan penyakit terkait air dan sanitasi danribuan lainnya menderita.4 Penghidupan dan pendapatan penduduk diartikan sebagai kemampuan terlibat dalam kegiatanmenghasilkan uang, pendapatan dari kegiatan tersebut, dan pengeluaran yang ditimbulkannya. 1
    • Ketika penduduk termiskin tidak mendapat akses ke air sistem perpipaan, airdari penyedia air minum skala kecil (small scale water provider) atau airnonperpipaan5 menjadi alternatifnya. Besarnya tarif air minum nonperpipaanmengakibatkan biaya yang dikeluarkan menjadi jauh lebih mahal, sehinggaketidaktersediaan air minum menjadi salah satu penentu utama tingkat kemiskinan bagisebagian besar rumah tangga. Sebagai contoh, Okun (1988) memperkirakan bahwarumah tangga miskin yang tidak terlayani oleh sistem perpipaan menghabiskan sekitar10-30 persen dari pendapatannya untuk kebutuhan air, sementara rumah tangga kayaumumnya hanya mengeluarkan kurang dari dua persen (Satterwaithe, 1998)6.Akibatnya, air diperoleh dengan biaya mahal dalam jumlah jauh dari kebutuhannormal. Jadi, ketika kebutuhan air minum penduduk miskin terpenuhi, mereka terpaksamembayar dengan harga yang jauh lebih mahal7. Hal ini kemudian berujung pada penurunan kualitas hidup, penguranganproduktivitas, penambahan beban biaya kesehatan, dan polusi lingkungan yang takterhindarkan. Keseluruhannya mengarah pada peningkatan kemiskinan di perkotaan.Diperkirakan pada tahun 2010 penduduk miskin perkotaan mencapai sekitar 47 persendari total penduduk miskin Indonesia, meningkat dari sekitar 38 persen pada tahun2000 (Dasgupta, 2002). Segala keuntungan dari keberadaan kota menjadi terhalangi oleh merebaknyakemiskinan di perkotaan. Mexico City, Beijing, dan Jakarta merupakan contoh nyatadengan permasalahan tidak memadainya akses air minum, khususnya bagi pendudukmiskin (Black, 1996). Kondisi ini mempengaruhi langsung sebagian penduduk, tetapipada akhirnya secara tidak langsung dapat berdampak pada keseluruhan kota.5 Secara umum disepakati bahwa kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai penyedia air minum skalakecil ketika (i) melaksanakan kegiatan dengan menggunakan pegawai dalam jumlah kecil; (ii)melaksanakan kegiatan berdasar prinsip pemulihan biaya dan orientasi keuntungan; (iii) menggunakanmodal sendiri tanpa bantuan dari pemerintah dan LSM; (iv) menyediakan air minum merupakankegiatan utamanya (Conan, 2002).6 Pada negara industri, pengeluaran air berkisar 0,5 sampai dua persen dari pendapatan rata-rata (1,3persen di Jerman dan Belanda, 1,2 persen di Perancis) dan air minum dianggap mahal ketikapengeluaran melampaui tiga persen dari pendapatan rata-rata penduduk (Water Academy, 2004).7 Sebagai gambaran, berdasar data Water Supply and Sanitation Collaborative Council (1999), tarifpenjaja air keliling pada beberapa kota besar di negara berkembang mencapai sekitar 5 sampai 20 kalidari tarif air minum perpipaan. 2
    • Kemampuan mengatasi kondisi ini akan menentukan kelangsungan kota danperekonomian. Hal ini didasari pada pertimbangan dampak utama pengurangankemiskinan di perkotaan tidak hanya pada penduduk miskin, tetapi terjadi juga padakeseluruhan penduduk kota, dalam hal (i) mengurangi ketimpangan sosial, (ii)menghindari masalah lingkungan dan kesehatan skala besar, (iii) mendorongpembangunan ekonomi lokal, (iv) membantu pertumbuhan ekonomi nasional.Ketimpangan sosial dapat mengarah pada ketegangan sosial yang bermuara padabenturan antarkelompok. Masalah kesehatan dan lingkungan pada daerah kumuh dapatberdampak pada keseluruhan kota seperti merebaknya diare, kolera, demam berdarah.Ketidakcukupan air dan sanitasi dapat berdampak pada penurunan kualitas airpermukaan dan air tanah dangkal. Perkembangan ekonomi lokal dapat membantumeningkatkan kondisi kehidupan penduduk miskin sehingga mendukung produktifitasdan pertumbuhan ekonomi. Perkembangan kota yang baik akan mendorong terjadinyapertumbuhan ekonomi nasional, karena kota berfungsi sebagai pusat pertumbuhan(Baharoglu, 2000) Jakarta sebagai salah satu kota yang dalam waktu dekat akan menjadimegacity8, juga mengalami masalah dengan akses air minum, khususnya bagi pendudukmiskin. Meningkatnya urbanisasi menyebabkan peningkatan kebutuhan layananinfrastruktur termasuk air minum. Pada tahun 1996, sebelum privatisasi penyediaan airminum9, cakupan pelayanan air minum di Jakarta mencapai 41 persen dengan tingkatkebocoran 57 persen dan penggunaan air tanah berlebihan. Setelah empat tahunprivatisasi (2002), mengabaikan banyaknya keluhan terhadap kualitas dan kuantitaspelayanan, kedua operator telah mencapai perkembangan yang nyata. Pelayanan telahbertambah menjadi 44 persen di bagian barat, dan 62 persen di bagian timur, yangsecara keseluruhan mencapai 52,4 persen untuk seluruh Jakarta.8 Megacity didefinisikan sebagai metropolitan dengan penduduk lebih dari 10 juta.9 Pada tahun 1998, PT. Palyja (Ondeo) dan PT. TPJ (Thames International, RWE) mendapatkankontrak konsesi penyediaan air minum di Jakarta. Jakarta dibagi dalam 2 (dua) wilayah yaitu PT Palyjabertanggungjawab untuk pengembangan dan pengelolaan air minum di bagian Barat, dan PT. TPJ dibagian timur. 3
    • Tabel 1.1 Cakupan Layanan Air Minum di Jakarta Tahun 2002 (dalam persen) Terlayani Tak Terlayani Air Total Air Perpipaan Perpipaan Tidak Miskin 39,7 36,9 76,6 Miskin 12,7 10,7 23,4 Total 52,4 47,6 100,0 Sumber: Anwar (2003) Keberhasilan peningkatan cakupan tersebut masih menyisakan proporsi sekitar10,7 persen penduduk miskin yang belum terlayani oleh air perpipaan. Pendudukmiskin yang tidak terlayani oleh air perpipaan menggunakan beragam bentuk pelayananair minum untuk memenuhi kebutuhannya, diantaranya berupa sumur dangkal, airtanah dalam, kran umum, penjaja keliling, sebagian penduduk menjual air ketetangganya, truk air, dan air kemasan isi ulang. Kondisi ini perlu mendapat perhatian karena ternyata sebagian besar pendudukmiskin menggunakan sumur tidak terlindungi dan fasilitas umum yang merupakansumber pencemaran dan terjangkitnya wabah diare dan kolera. Selain itu, pendudukmiskin yang tidak terlayani membeli air dengan harga jauh lebih mahal sampai 15 kalitarif air perpipaan (Anwar, 2003). Ketika tidak segera ditanggulangi, kondisi ini akan berdampak pada semakinterperangkapnya penduduk dalam kemiskinan, yang selanjutnya dapat berdampak tidakhanya pada penduduk miskin, tetapi berdampak juga pada seluruh penduduk kotadalam berbagai bentuk. Teori sederhana dan bukti empiris menunjukkan bahwa pengurangankemiskinan dapat dicapai melalui percepatan pertumbuhan ekonomi dan/atauperubahan distribusi pendapatan. Ravallion (2001), melalui studi antarnegara,menunjukkan bahwa peningkatan satu persen pendapatan rata-rata rumah tangga ataukonsumsi menghasilkan penurunan kemiskinan yang bervariasi antara 0,6 persen 4
    • sampai 3,5 persen. Ketika pertumbuhan ekonomi menghasilkan penurunan kemiskinan,pertumbuhan tersebut disebut pro-poor.10 Berkaitan dengan permasalahan kemiskinan perkotaan yang terkait denganmasih rendahnya ketersediaan air minum bagi penduduk miskin DKI Jakarta, daninvestasi air minum yang secara teori dan empiris dapat berdampak padapenanggulangan kemiskinan, disertasi ini berusaha menjawab pertanyaan apakahinvestasi air minum di DKI Jakarta menghasilkan pertumbuhan pro-poor sehinggadapat dijadikan salah satu bagian dari kebijakan penanggulangan kemiskinankhususnya di perkotaan.1.2 Masalah Penelitian Perkembangan perkotaan dunia dan Indonesia menunjukkan perubahan yangpesat. Dalam waktu singkat jumlah penduduk perkotaan meningkat tajam, bahkandalam waktu tidak lama lagi proporsi penduduk perkotaan akan melampaui pendudukperdesaan. Diperkirakan pada tahun 2010, proporsi penduduk perkotaan Indonesia akanmencapai 54,2 persen, meningkat dari sekitar 35 persen (1990) dan 42 persen (2000)(Bappenas, 2005). Kondisi itu berdampak pada menurunnya kualitas lingkunganperkotaan, diantaranya berupa tidak terpenuhinya kebutuhan air minum. Sebagianterbesar penduduk yang tidak terlayani adalah penduduk miskin. Telah menjadi kesepakatan bahwa peningkatan akses air minum dapat menjadijalan menuju penanggulangan kemiskinan. Investasi yang ditanamkan di sektor airminum dapat memicu pertumbuhan ekonomi yang bersifat pro-poor. Pertumbuhanekonomi yang terjadi mengurangi kesenjangan pendapatan dan kemiskinan. Dikaitkan dengan kondisi Jakarta, investasi air minum yang bersifat pro-poormerupakan suatu keniscayaan, dengan berbagai pertimbangan di antaranya (i) tingkat10 Terdapat dua definisi pertumbuhan pro-poor. Pada konsep pertama, pertumbuhan pro-poor terjadiketika pendapatan penduduk miskin meningkat lebih cepat dari penduduk tidak miskin. Sementarakonsep kedua menyatakan bahwa pertumbuhan pro-poor terjadi ketika jumlah absolut penduduk miskinberkurang (Vos, 2005). Dapat disimpulkan bahwa perbedaan mendasar hanya pada fokusnya yaitu (i)konsep pertama pada kesenjangan (White dan Anderson, 2000), (Kakwani dan Pernia, 2000) dan (ii)konsep kedua pada kemiskinan (Ravallion dan Chen, 2003).Studi ini menggunakan definisi pertama. 5
    • urbanisasi yang mengarah pada peningkatan jumlah penduduk miskin masih relatiftinggi, (ii) proporsi penduduk miskin yang belum terlayani oleh air minum masih cukupbesar. Oleh karena itu, pertanyaan yang mengemuka adalah (i) apakah investasi airminum perpipaan di DKI Jakarta telah memicu pertumbuhan ekonomi yang bersifatpro-poor, (ii) apakah investasi air minum nonperpipaan di DKI Jakarta memicupertumbuhan ekonomi pro-poor, (iii) apakah subsidi pemerintah dalam penyediaan airminum di DKI Jakarta memicu pertumbuhan ekonomi pro-poor.1.3 Tujuan dan Hipotesis Penelitian Tujuan umum dari studi ini adalah menjawab pertanyaan apakah investasi airminum di DKI Jakarta sudah bersifat pro-poor yang ditunjukkan oleh terjadinyapertumbuhan yang mengurangi kesenjangan. Tujuan khusus dari studi adalah (i) mengembangkan model komputasikeseimbangan umum air minum, (ii) menganalisis dampak investasi air minumperpipaan terhadap pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan, (iii) menganalisisdampak penyediaan air minum nonperpipaan terhadap pertumbuhan ekonomi dandistribusi pendapatan, (iv) menganalisis dampak penyediaan subsidi air minum bagirumah tangga berpendapatan rendah, dan (v) memberikan rekomendasi kebijakanpembangunan air minum di DKI Jakarta. Secara teoritis, terdapat empat faktor pertumbuhan, yaitu sumber daya manusia,sumber daya alam, pembentukan modal, dan teknologi (Nordhaus, 2004). Oleh karenaitu, investasi infrastruktur, termasuk air minum yang berupa penambahan modal,merupakan salah satu penyumbang pertumbuhan ekonomi. Secara empiris, terdapat banyak studi yang membuktikan kebenaran pengaruhpositif investasi infrastruktur, termasuk air minum, terhadap pertumbuhan ekonomi. (i)Barro (1995) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi jangka panjang tergantungpada langkah pemerintah dalam penyediaan infrastruktur. (ii) studi Bank Dunia pada 63negara berkembang menunjukkan bahwa penambahan satu persen stok infrastrukturberkorelasi dengan pertumbuhan satu persen PDB. (iii) Canning (1999), danDemetriades dan Mamuneas (2000) melaporkan kontribusi output yang signifikan dariinfrastruktur. (iv) Stephen Yeaple dan Stephen S. Golub (2002) menyimpulkan bahwa 6
    • penambahan kapasitas pelayanan infrastruktur sebesar satu persen akan meningkatkannilai produktivitas faktor total (TFP) sebesar 0,12. (v) Estache dkk (2002) menunjukkanbahwa penambahan stok infrastruktur sebesar 10 persen menghasilkan peningkatanProduk Domestik Bruto (PDB) sebesar 1,5 persen. (vi) Kajian Pusat Studi Transportasidan Logistik UGM (2003) menunjukkan bahwa investasi infrastruktur meningkatkanpertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pemerataan. (vii) Kajian Bappenas (2004)menunjukkan bahwa penambahan kapasitas pelayanan infrastruktur memberikandampak positif pada perekonomian nasional. Sementara kajian WHO (2004) melalui the Swiss Tropical Institutemenyimpulkan bahwa investasi air minum dan sanitasi sebesar USD.1 akanmemberikan pengembalian sebesar antara USD.3 sampai USD.34, bergantung padalokasinya. Selain itu, beberapa analisis terbaru menunjukkan bahwa pengelolaan airberada pada peringkat kedua terbesar dalam investasi infrastruktur bagi kebangkitanekonomi (Tan, 2000). Debat kaitan antara pertumbuhan pendapatan per kapita dan kesenjangandiprakarsai oleh Kutznets (1955) yang menemukan bahwa terdapat hubungan Uterbalik antara pendapatan dan kesenjangan berdasar penelitian antarnegara.Pertumbuhan terjadi dahulu, kesenjangan melebar, lalu kemudian kesenjangan menurun(Anand dan Kanbur, 1993). Di pihak lain, literatur empiris terkini, seperti oleh Deininger dan Squire(1996), Chen dan Ravallion (1997), Easterly (1999), dan Dollar dan Kraay (2002),seluruhnya menyatakan bahwa pertumbuhan tidak mempunyai dampak padakesenjangan (World Bank Poverty Net). Pada kenyataannya, perbedaan pendapat tentang kaitan pertumbuhan dankesenjangan lebih terlihat pada literatur teoritis, sementara literatur empiris secaraseragam menyatakan bahwa pertumbuhan tidak mempunyai dampak sistematik padakesenjangan. Perdebatan ini juga kemudian makin kontroversial ketika penyediaan airminum diserahkan pada swasta. Meskipun pengamatan secara internasionalmenunjukkan secara umum dampak privatisasi menguntungkan (Kikeri dan Nellis, 7
    • 2001; Megginson dan Netter, 2001; Shirley dan Walsh, 2001), dampaknya di negaraberkembang tetap kontroversial (Parker, 2003). Debat tentang peran swasta dalam penyediaan air minum telah berlangsunglama, sebagian mendukung dan selebihnya menentang. Pihak pendukung menyatakanprivatisasi meningkatkan efisiensi (misalnya tingkat kebocoran air menurun dantagihan macet berkurang), dan mendorong bertambahnya investasi. Pihak penentangmenyatakan bahwa swasta hanya mementingkan keuntungan dengan mengabaikankesejahteraan dan meningkatkan tarif tanpa mempedulikan kualitas layanan. Jika dikaitkan dengan pembangunan air minum di DKI Jakarta yang sejak tahun1997 dilaksanakan oleh swasta melalui skema konsesi, hasilnya telah cukup memadai,seperti menurunnya tingkat kebocoran dan meningkatnya investasi yang tentunyamendorong pertumbuhan ekonomi. Di pihak lain, masih banyak penduduk miskinyang belum terlayani. Hal ini ditengarai oleh tidak tersedianya insentif yang memadaibagi perusahaan ketika penyediaan air minum diarahkan pada penduduk miskin.Bahkan, dalam tujuan kerja sama pemerintah dan swasta tersebut tidak secara eksplisitdicantumkan keberpihakan pada penduduk miskin. Kondisi ini kemudian mendasari hipotesis pertama dari studi ini yangmenyatakan bahwa peningkatan investasi air minum perpipaan akan meningkatkanpertumbuhan ekonomi, tetapi sebaliknya akan memperburuk distribusi pendapatan. Ketidaktersediaan akses air minum yang memadai bagi penduduk khususnyapenduduk miskin, mendorong penduduk mencari alternatif sumber air minum. Salahsatu sumber air minum yang menjadi pilihan bagi penduduk adalah penyedia airminum skala kecil (small scale water provider). Kebutuhan air minum perpipaan yangbaru menjangkau sekitar 52,4 persen penduduk menjadikan investasi penyedia airminum skala kecil ini relatif siginifikan walaupun dalam bentuk investasi yang kecildan tersebar dalam jumlah yang cukup banyak. Kondisi itu menjadikan investasi airminum nonperpipaan mendorong pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, karena harga airminum nonperpipaan relatif besar, bahkan mencapai sekitar 10 sampai 20 kali hargaair minum perpipaan, secara umum porsi pengeluaran penduduk menjadi signifikan.Pendapatan yang dapat ditabung untuk keperluan lain menjadi jauh berkurang 8
    • sehingga kesejahteraan penduduk menjadi relatif berkurang. Tentunya pengurangankesejahteraan itu menjadi suatu pilihan yang relatif lebih baik ketika pilihan lainnya,seperti sumur, dan air sungai, berpotensi menyebabkan meningkatnya biaya kesehatanakibat serangan penyakit yang diakibatkan oleh air (water-borne disease) yang jauhlebih besar dampaknya. Dalam memperhatikan kondisi itu, hipotesis kedua dari studi ini menjadipeningkatan penyediaan air minum nonperpipaan akan meningkatkan pertumbuhanekonomi dan memperburuk distribusi pendapatan Sebagaimana diketahui bahwa dari sisi pengeluaran, penanggulangankemiskinan dan redistribusi pendapatan oleh pemerintah dapat dilaksanakan secaralangsung melalui tiga instrumen, yaitu (i) subsidi langsung atau individual yangditargetkan pada rumah tangga miskin, (ii) subsidi harga yang berupa pemberiansubsidi harga pada kebutuhan dasar, dan (iii) pengeluaran pemerintah padainfrastruktur dan layanan publik khususnya kesehatan dan pendidikan, yangmenguntungkan masyarakat miskin (Damuri, 2003). Ketika ketiadaan akses air minum menjadi salah satu penyebab semakin besarnyakemiskinan perkotaan, pemerintah dapat melakukan terobosan dengan memberikansubsidi penyediaan air minum kepada penduduk miskin yang belum memperoleh aksesyang layak. Secara teoritis, terlepas dari besarnya kemungkinan kebocoran di lapangan,pemberian subsidi dalam jangka pendek akan sangat membantu dalam meningkatkankesejahteraan penduduk miskin. Pengaruh subsidi air minum terhadap pertumbuhanekonomi tidak akan sebesar pengaruh investasi air minum, tetapi dampaknya terhadapkesejahteraan akan signifikan. Hal ini akan memunculkan hipotesis ketiga yaitu subsidipemerintah akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi dan memperbaiki distribusipendapatan.1.4 Manfaat dan Kontribusi Penelitian Manfaat studi ini adalah memberi pemahaman mendalam mengenai dampakkebijakan investasi air minum, baik berupa investasi maupun subsidi pemerintah,terhadap perekonomian daerah khususnya pertumbuhan ekonomi dan distribusi 9
    • pendapatan. Diharapkan pengambil kebijakan dapat memahami bahwa investasi airminum bukan sekadar alat pemenuhan kebutuhan dasar, melainkan juga sebagai alatpenanggulangan kemiskinan melalui pembenahan distribusi pendapatan. Kontribusi utama dari studi ini adalah sebagai berikut.(i) Pengembangan basis data (data base) SNSE Air Minum DKI Jakarta Tahun 2000. Basis data ini merupakan pengembangan dari SNSE DKI Jakarta 2000 skala 103x103.(ii) Pengembangan model komputasi keseimbangan umum air minum DKI Jakarta. Telah banyak studi yang meneliti dampak investasi infrastruktur dengan menggunakan model komputasi keseimbangan umum di Indonesia, tetapi belum terdapat model komputasi kesetimbangan umum yang secara khusus meneliti dampak investasi air minum di tingkat subnasional.(iii) Saran dan masukan bagi kebijakan pembangunan air minum DKI Jakarta. Hasil studi dapat dijadikan sebagai masukan bagi pengembangan kebijakan terkait dengan pembangunan air minum di DKI Jakarta.1.5 Pendekatan dan Ruang Lingkup Penelitian Studi ini menggunakan model komputasi keseimbangan umum (ComputableGeneral Equilibrium). Pemilihan model ini dilakukan dengan mempertimbangkankemampuan model untuk menyimulasikan, baik dampak langsung maupun tidaklangsung, dari suatu kebijakan terhadap kondisi ekonomi makro dan kondisi sosialsehingga akibat suatu kebijakan dapat dievaluasi secara lebih baik dan menyeluruh. Penerapan model komputasi kesetimbangan umum (CGE) melalui beberapatahap, yaitu sebagai berikut.a. Studi literatur. Fokus kegiatan awal ini adalah berupa penelusuran penerapan model CGE dalam analisis perekonomian. Keluaran dari tahapan ini adalah berupa pilihan model CGE yang berkesesuaian dengan tujuan studi berikut dasar-dasar spesifikasi model CGE yang akan dikembangkan agar dapat dipergunakan sebagai alat analisis sesuai dengan tujuan studi ini. 10
    • b. Pengembangan basis data yang diperlukan. Data yang akan dipergunakan dalam penelitian ini sebagian besar akan berasal dari Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) DKI Jakarta Tahun 2000. SNSE ini kemudian dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan studi dengan melakukan (i) pembagian klasifikasi pada faktor produksi bukan tenaga kerja menjadi dua yaitu investasi air minum perpipaan (PAM Jaya) dan investasi air minum nonperpipaan dan investasi lainnya, dan (ii) pemecahan sektor produksi air bersih menjadi dua yaitu air minum perpipaan (PT. Thames Jaya dan PT. Palyja) dan air minum nonperpipaan (small scale provider, dan lainnya). SNSE ini kemudian disebut SNSE Air Minum DKI Jakarta 2000, yang kemudian diverifikasi dengan menggunakan data-data tambahan seperti data perekonomian DKI Jakarta (PDRB), data kemiskinan, dan lainnya.c. Pengembangan model. Pengembangan model mengadopsi Model Donny Azdan11 dengan melakukan beberapa perubahan yang mengacu pada perbedaan (i) sumber data yang dipergunakan. Model Azdan menggunakan basis data SNSE DKI Jakarta Tahun 1993, sementara model pada studi ini menggunakan SNSE DKI Jakarta Tahun 2000, (ii) dampak yang akan dihitung. Model Azdan menjelaskan dampak perubahan kebijakan harga air minum dan penggunaan air tanah sebagai sumber air minum terhadap pendapatan rumah tangga, sementara studi ini menjelaskan pengaruh peningkatan investasi air minum terhadap pertumbuhan ekonomi, dan distribusi pendapatan, (iii) simulasi kebijakan yang akan dilakukan. Simulasi model Azdan difokuskan pada aspek harga air minum dan substitusi air tanah. Sementara model dalam studi ini difokuskan pada investasi air minum perpipaan, air minum nonperpipaan, dan subsidi pemerintah.d. Pelaksanaan simulasi. Terdapat enam simulasi yang dilakukan yaitu sebagai berikut. (i) peningkatan investasi air minum perpipaan.11 Azdan, M. Donny. Water Policy Reform in Jakarta, Indonesia: A CGE Analysis. UnpublishedDissertation. The Ohio State University 2001. 11
    • (ii) peningkatan investasi air minum nonperpipaan. (iii) peningkatan penyediaan air minum melalui subsidi pemerintah. Dalam hubungan dengan simulasi (iii), terdapat dua skenario pada simulasi ini, yaitu (a) sumber subsidi dari peningkatan pajak air minum dan (b) sumber subsidi dari pemerintah pusat. (iv) peningkatan investasi air minum perpipaan disertai penyediaan subsidi. Dalam hubungan dengan simulasi (iv), terdapat dua skenario pada simulasi ini, yaitu (a) sumber subsidi dari peningkatan pajak air minum perpipaan dan (b) sumber subsidi dari pemerintah pusat. Selain itu, khusus untuk simulasi (iii) dan (iv), dilakukan pembedaan hasil simulasi berdasarkan kelompok penerima subsidi yaitu kelompok penerima rumah tangga termiskin (RT sangat miskin I) dan kelompok penerima seluruh RT miskin (kelompok rumah tangga sangat miskin I, sangat miskin II, miskin I, dan miskin II).e. Perumusan rekomendasi. Dalam menindaklanjuti hasil simulasi, beberapa rekomendasi kebijakan dapat dihasilkan. Lingkup studi adalah mengkaji dampak investasi air minum, baik perpipaanmaupun nonperpipaan, dan dampak subsidi air minum di DKI Jakarta terhadappertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan. Sebagaimana dipercayai selama ini,investasi merupakan pemicu terjadinya pertumbuhan ekonomi yang kemudiandiharapkan dapat menjadi alat dalam menanggulangi kemiskinan. Secara harafiah,ketika penduduk miskin lebih banyak mendapat manfaat jika dibandingkan denganyang lainnya dari pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan disebut ‘pro-poor’. Selain itu,untuk dapat disebut pertumbuhan pro-poor, pertumbuhan harus disertai pengurangankesenjangan. Dengan kata lain, studi ini akan menguji apakah investasi air minummendorong terjadinya pertumbuhan pro-poor. Untuk itu, dampak investasi difokuskanpada pertumbuhan ekonomi, dan distribusi pendapatan.1.6 Sistematika Penulisan Penulisan disertasi ini dibagi dalam enam bagian, yaitu sebagai berikut. 12
    • Bab I Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang, masalah penelitian, tujuan dan hipotesis penelitian, manfaat dan kontribusi penelitian, pendekatan dan ruang lingkup, serta sistematika penulisanBab II Kondisi Sektor Air Minum DKI Jakarta, yang menjabarkan kondisi umum dan perekonomian DKI Jakarta, kebijakan sektor air minum, sumbangan sektor air minum terhadap perekonomian DKI Jakarta, kondisi pelayanan air minum praprivatisasi dan pascaprivatisasi DKI Jakarta.Bab III Penyediaan Air Minum, Pertumbuhan Ekonomi dan Distribusi Pendapatan, yang memerinci, baik tinjauan teoritis maupun empiris, tentang penyediaan air minum perpipaan dan nonperpipaan, keterkaitan kemiskinan perkotaan dan ketersediaan air minum, dampak ketersediaan air minum terhadap pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan dan kemiskinan, keterkaitan pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan, dan penanggulangan kemiskinan.Bab IV Pemodelan Dampak Investasi Air Minum, yang menguraikan SNSE dan model komputasi keseimbangan umum (termasuk riset terdahulu yang menggunakan model dan bidang yang sama), menjabarkan proses pemodelan dampak investasi air minum terhadap pertumbuhan ekonomi, dan distribusi pendapatan di DKI Jakarta.Bab V Skenario Kebijakan dan Hasil Simulasi. Pada bagian ini dijelaskan tentang skenario kebijakan, simulasi, dan hasil simulasi.Bab VI Kesimpulan dan Rekomendasi. Sebagai bagian akhir diuraikan kesimpulan studi dan rekomendasi, beberapa kelemahan studi ini, dan kemungkinan studi lanjutan. 13
    • BAB II KONDISI SEKTOR AIR MINUM DKI JAKARTA2.1 Gambaran Umum DKI Jakarta2.1.1 Administrasi Luas DKI Jakarta mencapai 662 km2 dan terbagi dalam 6 wilayah administrasi,yaitu Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, danKepulauan Seribu. Peta DKI Jakarta 2.1.2 Kependudukan Penduduk DKI Jakarta pada tahun 2004 sebanyak 8,72 juta jiwa dengan tingkat pertumbuhan 1,01 persen per tahun selama periode 2000 – 2004. Laju pertumbuhan penduduk DKI Jakarta pada periode 1980-1990 mencapai 2,42 persen per tahun, kemu- dian menurun tajam selama periode 1990-2000 yang menjadi hanya 0,16 Sumber: Situs Pemda DKI persen per tahun. Laju pertumbuhanperiode 2000-2004 relatif lebih besar daripada periode 1990-2000 walaupun masihlebih kecil daripada pertumbuhan periode 1980-1990. Jumlah penduduk sangat berbeda antara siang hari dan malam hari. Siang haripenduduk DKI Jakarta mencapai sekitar 11 juta sebagai akibat banyaknya pendudukpendatang khususnya asal Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi (Bodetabek) yang bekerjadi Jakarta. Persebaran penduduk DKI Jakarta tahun 2004 relatif tidak merata. Sekitar 28persen bertempat tinggal di Jakarta Timur, kemudian 23 persen di Jakarta Barat, dan 14
    • 21 persen di Jakarta Selatan. Selebihnya, sekitar 10 persen bertempat tinggal di JakartaPusat dan 0,27 persen di Kepulauan Seribu. Kepadatan penduduk rata-rata DKI Jakarta tahun 2004 mencapai 13 ribujiwa/km2. Jakarta Pusat mempunyai tingkat kepadatan tertinggi (18 ribu jiwa/km2),sementara daerah lainnya bervariasi antara 9 ribu sampai 15 ribu jiwa/km2. Tabel 2.1 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk DKI Jakarta Tahun 1980 - 2004 Jumlah Penduduk (Jiwa) Laju Pertumbuhan (%) Kota 1980- 1990- 2000- 1980 1990 2000 2004 1990 2000 2004 Jakarta Utara 981.272 1.369.630 1.444.027 1.423.845 3,39 0,55 -0,36 Jakarta Barat 1.234.885 1.822.762 1.906.385 2.020.030 3,97 0,46 1,50 Jakarta Timur 1.460.068 2.067.222 2.353.023 2.473.200 3,54 1,35 1,27 Jakarta Pusat 1.245.030 1.086.568 893.198 899.460 -1,35 -2,01 0,17 Jakarta Selatan 1.582.194 1.913.084 1.789.006 1.885.785 1,92 -0,69 1,34 Kepulauan Seribu -** -** -** 23.310 -** -** -** DKI Jakarta 6.503.440 8.259.266 8.385.639 8.725.630 2,42 0,16 1,01 Sumber: BPS DKI Jakarta berbagai tahun Keterangan: ** belum terbentuk2.2 Kondisi Perekonomian DKI Jakarta2.2.1 Pangsa dan Pertumbuhan Sektor Ekonomi Sektor PDRB yang Gambar 2.1 PDRB DKI Jakarta 2000-2003 dominan di DKI Jakarta Harga Konstan 1993 (Rp. Triliun) pada tahun 2003 berdasar- Jasa-Jasa kan sumbangannya terhadap Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan perekonomian adalah Perda- Pengangkutan dan Komunikasi gangan, Hotel dan Restoran Perdagangan, Hotel dan Restoran (24,3 persen); Industri Peng- Bangunan olahan (21,1 persen); Keu- Listrik, Gas dan Air Bersih angan, Persewaan, dan Jasa Industri Pengolahan Perusahaan (22,2 persen). S umber: Tabel 2.2 0 5 10 15 20 2000 2003 15
    • Sementara Listrik, Gas dan Air Bersih hanya menyumbang sebesar 2,2 persen terhadaptotal PDRB. Pangsa tersebut relatif stabil jika dibandingkan dengan kondisi tahun2000. Pertumbuhan PDRB DKI Jakarta periode 2000-2003, berdasar harga konstan1993, mencapai sekitar 4,17 persen per tahun. Ada tiga sektor yang pertumbuhannyarelatif tinggi. Sektor Pengangkutan dan Komunikasi mencapai 6,17 persen per tahun.Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih mencapai 5,49 persen per tahun. Kemudian, sektorPerdagangan, Hotel dan Restoran mencapai 5,1 persen per tahun. Ketiga sektortersebut mencapai tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi dari pertumbuhan rata-rataPDRB DKI Jakarta pada periode yang sama. Tabel 2.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) DKI Jakarta Tahun 2000 dan 2003 (Berdasar Harga Konstan 1993) dalam Rp. Juta 2000 2003 No Lapangan Usaha Absolut (%) Absolut (%) 1 Pertanian, Peternakan, Kehutanan 115.742 0,2 107.430 0,2 2 Pertambangan dan Penggalian 0 0 0 0 3 Industri Pengolahan 12.875.191 21,6 14.172.360 21,1 4 Listrik, Gas dan Air Bersih 1.245.846 2,1 1.450.360 2,2 5 Bangunan 6.535.392 10,9 7.068.180 10,5 6 Perdagangan, Hotel dan Restoran 14.166.037 23,7 16.334.370 24,3 7 Pengangkutan dan Komunikasi 5.736.012 9,6 6.797.170 10,1 8 Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan 13.285.022 22,3 14.946.130 22,2 9 Jasa-Jasa 5.735.176 9,6 6.286.710 9,4 Total 59.694.418 100,0 67.162.710 100,0 Sumber: BPS, berbagai tahun Gambar 2.2 Pertumbuhan PDRB/Kapita DKI Jakarta Pangsa sektor listrik, gas, Harga Konstan 1993 Tahun 1996-2002 dan air bersih relatif kecil terhadap 10.00 total PDRB DKI Jakarta, tetapi laju 5.00 pertumbuhannya relatif besar yang 0.00 melebihi tingkat pertumbuhan rata- Persen 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 -5.00 -10.00 rata DKI Jakarta. -15.00 -20.00 Periode 16
    • 2.2.2 Pendapatan per Kapita PDRB per Kapita DKI Jakarta Tahun 2002 berdasarkan harga konstan 1993mencapai sekitar Rp. 7,6 juta. Pertumbuhan PDRB per Kapita me-nunjukkanpeningkatan yang stabil sejak tahun 1999, dengan angka pertumbuhan sekitar 3,08sampai 3,99 persen per tahun. PDRB per kapita DKI Jakarta berdasarkan hargakonstan 1993 sempat mengalami pertumbuhan negatif sejak krisis ekonomi melandaIndonesia, dengan pertumbuhan negatif tertinggi mencapai –17,62 persen per tahun(1998/1999). Walaupun demikian tingkat pertumbuhan beberapa tahun terakhir belummenyamai tingkat pertumbuhan sebelum krisis. Hal itu selengkapnya dapat dilihatpada Tabel 2.3. Tabel 2.3 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita DKI Jakarta Periode 1996-2002 PDRB/Kapita (Rp.) Pertumbuh- Tahun Harga Harga Kons- an PDRB/ Periode Berlaku tan 1993 Kapita* 1996 9.983.491 7.998.277 1997 11.664.943 8.393.272 4.94 96/97 1998 16.696.695 6.914.252 - 17.62 97/98 1999 19.767.326 6.883.322 - 0.45 98/99 2000 22.425.675 7.095.199 3.08 99/00 2001 26.172.486 7.364.777 3.80 00/01 2002 30.184.176 7.658.911 3.99 01/02 Sumber: BPS DKI Jakarta, 2003 Keterangan: * harga konstan2.2.3 Tingkat Kemiskinan Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk miskin DKI Jakarta cenderungmeningkat setelah krisis ekonomi. Sebelum krisis ekonomi (tahun 1996), pendudukmiskin mencapai 215 ribu jiwa (tingkat kemiskinan 2,4 persen), kemudian meningkatmenjadi 284,7 ribu jiwa (2,9 persen) pada tahun 2000. Angka ini terlihat tetapmeningkat pada tahun 2003 yaitu 314,7 ribu jiwa dengan tingkat kemiskinan mencapai3,7 persen. 17
    • Daerah dengan tingkat kemiskinan yang relatif tinggi melampaui tingkatkemiskinan rata-rata DKI Jakarta (3,7 persen) adalah Jakarta Utara (9,2 persen),Jakarta Pusat (5,2 persen), dan Kepulauan Seribu (11,3 persen). Tabel 2.4 Jumlah Penduduk Miskin DKI Jakarta Tahun 1996, 2000 dan 2003 Tingkat Kemiskinan*) Jumlah Penduduk Miskin (jiwa) Kota (%) 1996 2000 2003 1996 2000 2003 Jakarta Utara 73.300 103.570 129.196 4,6 5,3 9,2 Jakarta Barat 31.500 68.957 59.159 1,4 3,1 3,0 Jakarta Timur 54.100 44.014 55.486 2,2 1,9 2,3 Jakarta Pusat 32.000 37.135 45.333 3,3 3,8 5,2 Jakarta Selatan 24.800 31.033 23.392 1,2 1,5 1,3 Kepulauan Seribu -** -** 2.136 -** -** 11,3 DKI Jakarta 215.700 284.709 314.702 2,4 2,9 3,7 INDONESIA 34.500.000 38.700.000 37.400.000 11,3 19,1 17,4 Sumber: BPS DKI Jakarta, 2004. Keterangan: *) Jumlah Penduduk Miskin dibagi Jumlah Penduduk ( x 100%) **) Belum terbentuk Gambar 2.3 Penduduk miskin terdistribusi tidak Penyebaran Penduduk Miskin DKI Jakarta Tahun 1996, 2000 dan 2003 merata di DKI Jakarta, dengan konsentrasi 50 terbesar di Jakarta Utara yang mencapai 40 sekitar 41 persen dari total penduduk mis- persen 30 kin. Sementara konsentrasi penduduk mis- 20 10 kin di Jakarta Barat, Jakarta Timur dan Ja- 0 Jakarta Utara Jakarta Barat Jakarta Jakarta Pusat Jakarta Kepulauan karta Pusat relatif berimbang. Kepulauan Timur Selatan Seribu Seribu mempunyai tingkat kemiskinan ter- 1996 2000 2003 tinggi di DKI Jakarta tetapi jumlahnya re-latif kecil terhadap total jumlah penduduk miskin DKI Jakarta (0,7 persen) (Gambar2.3). Namun, jumlah penduduk miskin sebagaimana yang dinyatakan oleh BPS masihjauh lebih rendah jika dibandingkan dengan beberapa angka penduduk miskin denganmenggunakan indikator yang berbeda. Indikator lain yang digunakan untuk mengukur kemiskinan perkotaan diJakarta adalah jumlah penduduk yang tinggal di kampung atau permukiman liar.Meskipun tidak semua yang tinggal pada lokasi tersebut miskin, terdapat kecen- 18
    • derungan penduduk miskin berlokasi di permukiman liar dan padat. Dengan meng-gunakan indikator ini diperkirakan sekitar 20-25 persen penduduk Jakarta dapat dika-tegorikan sebagai penduduk miskin. Termasuk dalam kategori ini adalah pendudukyang tinggal di tepi sungai (McCarthy, 2003). Perbedaan angka penduduk miskin padadua indikator itu kemungkinan berasal dari banyaknya penduduk yang tidak tercatatsebagai penduduk DKI Jakarta walaupun kenyataannya mereka bertempat tinggal diDKI Jakarta.2.2.4 Distribusi Pendapatan Data Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) DKI Jakarta Tahun 2000mengklasifikasikan tingkat pendapatan ke dalam 10 kategori. Pada kategori terendahdengan tingkat pendapatan dibawah Rp1.691.380,00 per kapita per tahun atau sekitarRp.141.000,00 per kapita per bulan12, ternyata proporsi penduduk pada kelompoktersebut mencapai 1.055.905 jiwa atau 12,6 persen dari total penduduk. Sementarasemakin tinggi golongan pendapatan, semakin kecil proporsi penduduknya. Tabel 2.5 Distribusi Pendapatan per Kapita DKI Jakarta Menurut Golongan Rumah Tangga, Tahun 2000 Pendapatan Golongan Jumlah Penduduk rata-rata per Kapita Rumah Tangga per Tahun (Jiwa) (%) (Rp) Golongan I 1.055.905 12,6 1.812.680 Golongan II 1.020.618 12,2 2.784.920 Golongan III 985.015 11,7 3.502.380 Golongan IV 946.080 11,3 5.245.410 Golongan V 849.298 10,1 6.670.050 Golongan VI 792.495 9,4 9.259.470 Golongan VII 735.012 8,8 12.962.420 Golongan VIII 696.575 8,3 16.592.900 Golongan IX 675.782 8,1 22.826.250 Golongan X 628.073 7,5 86.434.400 Total 8.384.853 100 13.950.180 Sumber: BPS DKI Jakarta 200212 Tingkat pendapatan penduduk yang diklasifikasikan sebagai penduduk miskin di perkotaan berdasarstandar BPS adalah Rp.139.000,00 per kapita per bulan. 19
    • Rata-rata pendapatan per kapita di DKI Jakarta pada tahun 2000 mencapaiRp.13.950.180,00 per tahun (berdasarkan harga berlaku) atau sekitar Rp.1.162.515,00per bulan. Sementara pendapatan rata-rata per kapita antara golongan I dan golonganX terlihat berbeda jauh. Kesenjangan pendapatan mencapai rasio 1 : 47,7. Berdasarkan SNSE DKI Gambar 2.4Jakarta 2000 ukuran 38x38, penggo- Distribusi Pendapatan DKI Jakarta 2000 (%)longan rumah tangga diklasifikasikandalam 3 golongan yaitu (i) golongan 11.1bawah yang merupakan 40 persenrumah tangga dengan pengeluaran 29.3 59.6konsumsi paling bawah, (ii) golonganmenengah yang merupakan 40 persenrumah tangga dengan tingkat penge- bawah menengah atasluaran konsumsi di atas rumah tanggagolongan bawah, (iii) golongan atas yang merupakan 20 persen rumah tangga dengantingkat konsumsi tertinggi. Disini terlihat bahwa golongan atas yang hanya mencakupi20 persen dari total penduduk menikmati pendapatan hingga mencapai 59,6 persen.Sementara golongan bawah dan golongan menengah masing-masing menikmati hanyasebesar 11,3 persen dan 29,1 persen. Data ini menunjukkan besarnya kesenjanganpendapatan di DKI Jakarta. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.6. Tabel 2.6 Distribusi Pendapatan per Kapita DKI Jakarta Menurut Golongan Rumah Tangga, 2000 Jumlah Pendapatan Golongan Penduduk Total Pendapatan per Kapita Rumah Tangga (Jiwa) (Rp. Juta) (%) (Rp) Golongan Bawah 4.007.619 13.168.827 11,3 3.285.948 Golongan Menengah 3.073.380 34.088.680 29,1 11.091.593 Golongan Atas 1.303.854 69.712.680 59,6 53.466.630 Total 8.384.853 116.970.187 100 13.950.177 Sumber: BPS DKI Jakarta, 2000. 20
    • Berdasarkan kriteria Bank Dunia, jika penduduk golongan bawah yangmerupakan 40 persen rumah tangga dengan pendapatan terendah menerima kurangdari 12 persen dari jumlah pendapatan, hal itu menunjukkan tingkat ketimpangan yangtinggi dari distribusi pendapatan. Jika penduduk tersebut menerima antara 12–17persen, hal itu menunjukkan tingkat ketimpangan yang sedang dari distribusipendapatan. Kemudian, jika penduduk tersebut menerima lebih besar dari 17 persen,hal itu menunjukkan tingkat ketimpangan yang rendah dari distribusi pendapatan.Setelah memperhatikan kriteria di atas, kita dapat mengatakan bahwa ketimpangandistribusi pendapatan di DKI Jakarta termasuk dalam kategori tinggi. Jika diukur dengan menggunakan rasio Gini, besaran rasio Gini DKI Jakartapada tahun 2000 mencapai 0,59713 yang menunjukkan ketimpangan distribusipendapatan tinggi (BPS DKI Jakarta, 2003).2.2.5 Kebijakan Sektor Air Minum DKI Jakarta Sasaran pembangunan air minum DKI Jakarta adalah meningkatkan cakupanlayanan air perpipaan, mengurangi penggunaan air tanah, dan mencapai sistemdistribusi air minum yang merata dan terjangkau. Kebijakan utama pembangunan air minum DKI Jakarta adalah (i) menyediakandan meningkatkan kualitas air baku instalasi pengolah yang ada, (ii) meningkatkankapasitas instalasi pengolahan air minum dan jaringan distribusi, (iii) memprioritaskandaerah padat dan daerah dengan kualitas air tanah jelek, (iv) membenahi koordinasidiantara institusi terkait untuk melindungi kualitas air baku, dan (v) merehabilitasijaringan perpipaan untuk mengurangi kebocoran.2.2.6 Pola Penyediaan Air Minum di DKI Jakarta DKI Jakarta dilalui oleh 13 sungai, beberapa kanal dan 11 danau dengan luassekitar 111 ha. Beberapa tahun terakhir, penggunaan air permukaan sebagai sumber airmenjadi semakin terbatas14. Air sungai menjadi semakin kotor sehingga hanyaberfungsi sebagai drainase dan pengendali banjir. Walaupun demikian, beberapa13 Angka rasio Gini ini dihitung menggunakan pendapatan yang dapat dibelanjakan (disposable income).14 Pemerintah DKI Jakarta mengklasifikasikan penggunaan sungai dalam kategori (i) sumber air minum; (ii)sumber air bersih; (iii) sesuai bagi tempat mancing; (iv) pengendali banjir. 21
    • bagian sungai masih menjadi sumber air bagi perusahaan air minum. Sumber airpermukaan lainnya yang berupa danau hanya dipergunakan sebagai pengendali banjir(Argo, 1999). Pola penyediaan air minum di DKI Jakarta sejak zaman penjajahan Belandatidak berubah banyak. Pada zaman Belanda, air minum perpipaan merupakan salahsatu unsur pelayanan publik yang pendistribusiannya berdasar pembedaanpengelompokan etnis. Permukiman yang mendapat akses air minum merupakanpermukiman elite. Saat ini, penyediaan air minum cenderung memisahkan penggunaberdasar permukiman legal vs permukiman liar, permukiman mewah vs permukimankumuh. Keputusan penyediaan air minum cenderung mengarah pada daerah elite,permukiman menengah ke atas dan daerah yang terencana baik.2.3 Perkembangan dan Rencana Pengembangan Penyediaan Air Minum DKI Jakarta2.3.1 Praprivatisasi Pengelolaan Air Minum DKI JakartaA. Perkembangan Awal Penyediaan air minum DKI Jakarta telah dimulai sejak tahun 1843, yangbersumber dari sumur dalam di beberapa lokasi. Kemudian, pada tahun 1918,Pemerintah Belanda meresmikan Water Leidingen Bedriff van Batavia (Local WaterSupply Enterprise of Batavia) untuk mengelola distribusi air perpipaan yangmenggunakan sumber air baku dari sungai. Salah satu maksud pendirian perusahaanini adalah memperkenalkan penyediaan air minum yang bersifat egaliter15. Pada tahun1922 Pemerintah Belanda membangun jaringan pipa dengan kapasitas 484 liter/detikbersumber dari mata air Ciomas-Ciburial, Bogor. Namun, dalam kenyataannyapenduduk asing mendapat jauh lebih banyak air minum jika dibandingkan denganpribumi. Pribumi memperoleh air minum dari sumber hidran dan membayar lebihmahal (Argo, 2000). Pada tahun 1953, Instalasi Pengolah Air Pejompongan I dibangun dengankapasitas 2.000 liter/detik, kemudian disusul tahun 1964 dengan Water TreatmentPlant (WTP) Pejompongan II dengan kapasitas 3.000 liter/detik. Cakupan pelayanan15 Pada masa itu, penduduk asing mendapatkan keistimewaan (privilege) untuk mendapatkan air minum. 22
    • meningkat menjadi 12,5 persen dari total penduduk. Namun, banyak penduduk miskinyang tidak menggunakan air minum perpipaan karena tidak mampu membayarsehingga mereka tetap menggunakan sumur dan kanal. Pada tahun 1968, PDAM Jakarta dipisahkan dari Departemen Pekerjaan Umumdan menjadi PAM Jaya berdasar Peraturan Pemerintah Daerah No. 3 Tahun 1977.Sementara pemerintah mulai mempertimbangkan untuk menambah kapasitaspenyediaan air minum bagi penduduk miskin. Pada tahun 1972, Rencana IndukPengembangan Air Minum dan Saluran Air Limbah diselesaikan sebagai acuan dalammeningkatkan sistem penyediaan air minum DKI Jakarta. Rencana Induk tidaklangsung dapat dilaksanakan. Pemerintah DKI Jakarta masih bergantung padapemerintah pusat. Pembangunan sebagian besar fasilitas dibiayai pemerintah pusat. Kemampuan pemerintah kota menyediakan air minum masih tertinggal olehkebutuhan penduduk akan air minum. Permintaan air minum dari rumah tangga,industri, perdagangan semakin meningkat. Akibatnya, sejak tahun 1970-an, volume airyang diambil dari sungai dan kanal bertambah dengan pesat. Pada saat bersamaan,sumur pompa mulai dipergunakan. Antara tahun 1968-1975, jumlah sumur dalambertambah sebanyak 1.200 yang sekitar 60 persen melayani kebutuhan industri(Tirtomiharjo, 1996). Cakupan pelayanan air minum tahun 1975 meningkat menjadi 25 persen daritotal penduduk. Kapasitas produksi meningkat menjadi 2.300 liter/detik. Selanjutnya,dengan semakin meningkatrnya kebutuhan air minum, dibangunlah WTP Pulogadungdengan kapasitas 4.000 liter/detik, WTP Buaran dengan kapasitas 5.000 liter/detik.Beberapa WTP dengan kapasitas kecil juga dibangun sehingga total kapasitas produksiair minum mencapai 18.000 liter/detik. Berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Air Minum DKI Jakarta, sampaitahun 2019, tercatat 83 persen penduduk Jakarta akan mendapat akses air minum. Halini berarti bahwa kapasitas produksi harus ditingkatkan menjadi 44.520 liter/detikdengan asumsi kebutuhan air 185 liter/kapita/hari dan tingkat kehilangan air 25 persen. 23
    • B. Sumber Air Minum Rumah Tangga Sumber air minum penduduk DKI Jakarta bergantung pada tiga sumber utamayaitu air perpipaan, air tanah dan penjaja air keliling. Pada kondisi tertentu, banyakpenduduk yang mempunyai lebih dari satu sumber air minum. Pada tahun 1993, porsiterbesar sebagai sumber utama air minum adalah air tanah (55,7 persen), sementaraporsi air perpipaan dan penjaja air keliling sebagai sumber air minum relatifberimbang masing-masing 22,6 persen dan 21,7 persen (Cestti, 1994).C. Produksi Air Perpipaan Pada tahun 1997, PAM Jaya memiliki Gambar 2.5 Produksi dan Air Terjual PAM Jaya 1993-1997 enam instalasi pengolah, tujuh instalasi 450 400 kecil dan satu instalasi transmisi mata air. 350 300 Kapasitas produksi keseluruhan instalasi 250 200 pengolahan mencapai 382 juta m3 tetapi 150 100 hanya 191 juta m3 (46 persen) didistri- 50 0 1993 1994 1995 1996 1997 busikan, sehingga terdapat 54 persen air Produksi (juta m3) Terjual (juta m3) terbuang (non revenue water). Diperkirakankebocoran pipa mencapai 40 persen dan Gambar 2.6 Penerimaan dan Biaya Operasionalkebocoran karena sambungan liar dan kesa- PAM Jaya 1993-1997lahan penagihan terdapat sekitar 10 persen. 300 250 Rata-rata penyaluran air minum hanya 200 150mencapai 9 jam per hari sehingga sebagian 100 50konsumen mengalami kesulitan mendapatkan 0 1993 1994 1995 1996 1997air pada jam tertentu (Shofiani, 2003). Penerimaan (Rp. M) Produksi air terus meningkat tetapi Biaya operasional (Rp. M) Sisa Penerimaan (Rp. M)ting-kat kebocoran tidak berubah, yaitu disekitar angka 50 persen. Hal ini yang menyebabkan penerimaan bersih PAM Jayarelatif konstan dari tahun 1993 sampai tahun 1997 pada besaran sekitar 30 miliarRupiah walaupun penerimaan kotor PAM Jaya terus meningkat (Azdan, 2001). 24
    • D. Cakupan Pelayanan Air Perpipaan Jumlah sambungan domestik tahun 1997 mencapai 426.735 sambungan.Penduduk yang terlayani mencapai 3,26 juta16 orang atau sekitar 33 persen dari totalpenduduk (Shofiani, 2003). Pada periode tahun 1993-1997 terjadi pertambahan sambungan sebanyak 101.000 sambungan, yang berarti terdapat Gambar 2.7 Jumlah Sambungan PAM Jaya 1993- 1997 pertambahan rata-rata sambungan sebanyak 450000 25.000 sambungan per tahun atau sekitar 7,8 persen per tahun (Azdan, 2001). 400000 Penduduk yang terlayani meningkat 350000 sebanyak 770.000 pada periode 1993-1997, yang berarti terdapat pertambahan rata-rata 300000 penduduk terlayani sebanyak 195.000 per 1993 1994 1995 1996 1997 tahun.E. Daerah Pelayanan Sistem penyediaan air minum DKI Jakarta mencakup daerah seluas 316 km2 (1995) yang berarti 48 persen dari luas DKI Jakarta. Daerah pelayanan dibagi dalam 6 zona teknis (Gambar 2.1). Sistem zona tidak menun- jukkan sistem distribusi mandiri, tetapi hanya digunakan sebagai unit operasi dan manajemen. PT. Palyja beroperasi pa- Gambar 2.8Sistem Jaringan Pipa Distribusi Air Minum DKI Jakarta da Zona 1, Zona 4 dan Zona 516 Berdasar perhitungan PAM Jaya yang mengasumsikan 1 sambungan melayani 7,6 penduduk. 25
    • (Wilayah Barat DKI Jakarta), sementara PT. Thames Jaya beroperasi pada Zona 2,Zona 3 dan Zona 6 (Wilayah Timur DKI Jakarta).F. Layanan Air Minum Nonperpipaan Penduduk daerah utara dan barat DKI Jakarta, umumnya membeli air dari kranumum yang dikelola oleh swasta atau penjaja air keliling. Penjaja air kelilingmemperoleh air dari kran umum yang dikelola swasta yang tersambung ke sambunganpipa milik PAM Jaya. Diperkirakan jumlah kran umum yang dikelola swasta tersebutmencapai 8.000 unit yang melayani sekitar 21,7 persen dari total penduduk pada tahun1993 (Crane, 1994).2.3.2 Privatisasi Pengelolaan Air Minum DKI Jakarta Pada tahun 1995, tingkat pertumbuhan penduduk mencapai 4 persen per tahunyang mengakibatkan tingginya kebutuhan akan ketersediaan air minum. Di pihak lain,PAM Jaya hanya dapat menyediakan akses air minum bagi sekitar 42 persen pendudukatau 340.000 sambungan rumah dan selebihnya menggunakan sumber sumur dalamdan penjaja keliling. Khusus pelayanan untuk daerah kumuh dan miskin, penyediaanair minum dilakukan melalui truk tangki, dan kran umum. Kran umum digunakanuntuk beragam keperluan seperti hidran bagi penjaja keliling dan MCK umum. Untuk mempercepat peningkatan akses, dibutuhkan investasi yang cukupbesar, sementara penerimaan yang ada tidak dapat memenuhi kebutuhan investasitersebut. Salah satu alternatifnya adalah melibatkan partisipasi swasta dalampenyediaan air minum (Tutuko, 2001). Setelah melalui proses negosiasi selama dua tahun, sejak 1 Februari 1998, PT.Palyja (Ondeo) dan PT. TPJ (Thames International, RWE) mendapatkan kontrakkonsesi penyediaan air minum di Jakarta. Jakarta dibagi dalam dua wilayah, yaitu PTPalyja bertanggungjawab untuk pengembangan dan pengelolaan air minum di bagianbarat, dan PT. TPJ di bagian timur (Anwar, 2003). Perjanjian itu berlaku sejak tanggal1 Februari 1998 dan berakhir pada tanggal 1 Februari 2023. 26
    • Perjanjian kerja sama17 menetapkan sasaran dari perjanjian tersebut yaitu (i)mendukung pembangunan sosial dan ekonomi di DKI Jakarta melalui pembangunaninfrastruktur air, (ii) mencapai perluasan yang substansial dalam jaringan distribusi airminum, (iii) menyertakan partisipasi sektor swasta dalam memproduksi danmendistribusikan air minum di wilayah DKI Jakarta dalam upaya mempercepat lajuperpindahan simpanan persediaan air, dan meneruskan perbaikan kualitas pelayananpelanggan, (iv) menyediakan sistem yang memungkinkan penduduk mengubah polapenggunaan air dari air tanah ke air perpipaan; (v) meningkatkan efisiensi dalamsistem penyediaan air; (vi) menjamin kuantitas, kualitas dan kontinuitas penyediaan airminum dari fasilitas produksi dan fasilitas distribusi, (vii) memenuhi target teknis danstandar pelayanan, (viii) meningkatkan pelayanan pelanggan, (ix) mengurangi angkakehilangan air, (x) memperbaiki kinerja operasional dan mempertinggi kemampuanpengelolaan perusahaan, dan (xi) meningkatkan rasio cakupan pelayanan denganmempercepat penyediaan sambungan baru (Pemda DKI Jakarta, 2000 dan Gigacher,2001) Berdasarkan perjanjian, pihak swasta berkewajiban menyusun program limatahun yang kemudian diajukan ke PT. PAM Jaya untuk mendapat persetujuan. Selainitu, PAM Jaya kemudian difungsikan sebagai pemantau untuk memastikan bahwaaktivitas penyediaan air minum oleh kedua mitra swasta tersebut memenuhi kebutuhanair masyarakat sesuai standar yang ditetapkan. Tabel 2.7 Target Teknis Tahun 1998-2002 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Kapasitas Produksi (juta 396 407 382 383 391 392 397 l/det) Jumlah Sambungan (ribu) 471 511 562 597 636 675 714 Cakupan pelayanan (%) 31-57 34-57 38-60 40-54 42-56 45-60 47-63 Kebocoran air (%) 52-58 52-58 46-51 45-49 43-48 41-45 39-43 Volume penjualan (ribu m3) 182 207 228 236 250 258 268 Sumber: Kantor Badan Regulator Jakarta dan Kontrak Kerjasama PAM Jaya dan PT. Palyja17 Perjanjian ini merupakan hasil renegosiasi antara Pemda DKI Jakarta dengan perusahaan swasta yangmendapat konsesi pada Februari 2000 27
    • Berdasarkan target teknis yang ditetapkan, dalam waktu lima tahun setelahprivatisasi, cakupan pelayanan akan meningkat menjadi 60 persen yang berupa675.000 sambungan. Tingkat kebocoran18 menurun menjadi sekitar 45 persen danvolume penjualan meningkat menjadi 258 juta m3. Pada akhir kerjasama (tahun 2023),ditargetkan tingkat kebocoran air menjadi hanya 20 persen, dan cakupan pelayananmencapai 100 persen. Untuk mendukung rencana teknis di atas, kedua perusahaan tersebut akanmenginvestasikan sebesar USD. 1,17 miliar selama lima tahun pertama. Investasisetiap tahun berkisar antara USD. 168 juta sampai USD. 323 juta. Hal ituselengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.8. Tabel 2.8 Rencana Investasi PT. Thames PAM Jaya dan PT. PAM Lyonnaise Jaya Tahun 1998-2002 (dalam USD 000) 1998 1999 2000 2001 2002 Total PT. Thames PAM Jaya 44.379 108.006 146.686 65.273 70.173 434.417 (19,7) (33,4) (58,6) (38,8) (34,3) (37,1) PT. PAM Lyonnaise 180.484 215.839 103.571 102.833 134.448 737.175 Jaya (80,3) (66,6) (41,4) (61,2) (65,7) (62,9) Total 224.863 323.845 250.257 168.106 204.621 1.171.582 Sumber: Tetuko, 2001. Keterangan : angka dalam kurung merupakan proporsi per tahun.2.3.3 Kinerja Pengelolaan Air Minum DKI Jakarta Setelah Privatisasi Indikator kinerja privatisasi air minum DKI Jakarta tidak tersedia, tetapibeberapa indikator yang secara umum sering dijadikan patokan diantaranya adalahproduksi air, jumlah sambungan, cakupan pelayanan, dan tingkat kebocoran. Secara umum setelah privatisasi (2004), terjadi peningkatan kinerja padakeempat indikator, tetapi hanya produksi air dan cakupan pelayanan yang melampauitarget. Sementara pencapaian jumlah sambungan masih berkisar 98 persen dari target.Kemudian, tingkat kebocoran masih melampaui target kebocoran, yaitu sekitar 112-120 persen dari target.18 Tingkat Kebocoran = [(Volume air terdistribusi – Volume air tertagih) / volume air terdistribusi] x 100 % 28
    • Tabel 2.9 Kinerja Privatisasi Pengelolaan Air Minum DKI Jakarta, Tahun 2004 No Kriteria Sebelum Setelah Target Pencapaian (1997) (2004) (2004) (%) 1 Produksi Air (juta m3) 382 430 397 108 2 Jumlah sambungan (ribu) 426 706 715 98,7 3 Cakupan pelayanan (%) 38-42 49-67 47-63 104-106 4 Tingkat Kebocoran (%) 53-57 47-48 39-43 112-120 Sumber: Diolah dari Argo (2004) dan BPS (2003) Usaha peningkatan cakupan pelayanan, mengabaikan banyaknya keluhanterhadap kualitas dan kuantitas pelayanan19, kedua operator telah mencapaiperkembangan yang nyata. Pelayanan telah bertambah menjadi 44 persen di bagianbarat, dan 62 persen di bagian timur, yang secara keseluruhan mencapai 52 persenuntuk seluruh Jakarta. Dari cakupan pelayanan tersebut, sebanyak 12,7 persenmerupakan penduduk miskin. Sementara sekitar 10,7 persen penduduk miskin belumterlayani oleh air perpipaan (Anwar, 2003). Tabel 2.10 Cakupan Layanan Air Minum di Jakarta Tahun 2002 Terlayani Air Tidak Perpipaan Terlayani Air Perpipaan Tidak Miskin 39,7 36,9 Miskin 12,7 10,7 Sumber: Alizar Anwar (2003) Dari keseluruhan jumlah pelanggan, kelompok nonniaga (rumah tangga)merupakan pelanggan terbanyak mencapai 79 persen, kelompok niaga dan industri(5,6 persen), kelompok sosial (0,9 persen), dan kelompok khusus relatif kecil sekali.19 Beberapa survei primer menunjukkan tingginya ketidakpuasan pelanggan terhadap kualitas air perpipaan,distribusi yang lebih mengutamakan lokasi yang mudah dijangkau seperti tepi jalan besar, tekanan air kecildan air mengalir hanya pada jam tertentu saja. Sementara studi dalam rangka Ex-Post Evaluation for ODALoan Projects (2001) menyatakan bahwa sekitar 40 persen responden tidak puas dengan layanan airperpipaan (Siregar dkk, 2004). 29
    • Terlepas dari usaha peningkatan cakupan pelayanan air minum, terlihat bahwapenggunaan sumber air minum nonperpipaan masih dominan pada tahun 2002 yangmencapai sekitar 54,3 persen dari total KK20. Sumber air nonperpipaan sebagian besarberasal dari penggunaan pompa yang dapat menyebabkan turunnya permukaan tanahdan terjadinya intrusi air laut. Sementara penggunaan sumur membahayakan kesehatanmasyarakat karena berdasarkan penelitian sekitar 80-90 persen sumur yang adatercemar oleh bakteri E. Coli (Argo, 1999). Tabel 2.11 Klasifikasi Rumah Tangga berdasar Sumber Air Minum Tahun 2003 Rumah Tangga Sumber Air Minum Jumlah (KK) Proporsi (%) Air kemasan 155.801 7,8 Air Perpipaan 916.815 45,7 Pompa 871.745 43,4 Sumur Terlindungi 43.699 2,3 Sumur Tak Terlindungi 6.867 0,3 Mata Air Terlindung 7.711 0,3 Lainnya 4.629 0,2 Total 2.006.997 100 Sumber: BPS DKI Jakarta, 2003. Peningkatan cakupan pelayanan air minum di DKI Jakarta sampai tahun 2002mencakup juga pembangunan fasilitas bagi penduduk miskin berupa kran umumsebanyak 49 unit21, yang berarti penambahan sekitar 3,1 persen, dan penambahansambungan rumah sekitar 40.000 sambungan atau sekitar 133 persen. Berdasarkan data BPS DKI Jakarta (2003), dari jumlah rumah tangga miskinyang ada, sekitar 32,5 persen menggunakan sumber air sendiri, 35 persenmenggunakan sumber bersama, 31,2 persen menggunakan sumber umum, dan sisanya1,25 persen tidak mempunyai sumber22.20 Data yang tersedia tidak memungkinkan mengetahui secara persisnya proporsi sumber air minum yangberasal dari penjaja keliling, dan truk tangki21 Berdasarkan perjanjian kerjasama maka penambahan kran umum sama sekali tidak diprogramkan denganpertimbangan untuk mendorong penduduk menggunakan sambungan rumah.22 Penjelasan mengenai klasifikasi sumber air minum selengkapnya pada Lampiran 1 30
    • Tabel 2.12 Peningkatan Layanan Air Minum bagi Penduduk Miskin di Jakarta (1998-2002) Tahun Perkembangan Fasilitas 1998 1999 2000 2001 2002 1998-2002 (%) Kran Umum 1.568 1.576 1.616 1.597 1.617 3,1 Sambungan 29.958 41.258 45.916 59.227 71.671 133 Rumah (unit) Sumber: Anwar (2003) Pada periode 1998-2002, peningkatan sambungan rumah ke penduduk miskinmenunjukkan jumlah yang signifikan. Namun, diterapkannya pelarangan penggunaansumur artesis dan sumber lainnya mengakibatkan beberapa komunitas permukimanmiskin yang belum terlayani air perpipaan terpaksa membeli dari penjaja kelilingdengan harga yang jauh lebih mahal dari air perpipaan. Selain itu, penduduk miskinjuga menggunakan sumber seperti sumur dangkal, sebagian penduduk menjual air ketetangganya, truk air, dan air kemasan isi ulang. Walaupun peningkatan cakupan akses air minum pada penduduk miskinmeningkat, proporsi penduduk miskin yang belum terlayani masih relatif besar, yaitusekitar 10 persen24. Sebagai usaha memberi akses air minum pada penduduk miskin,kran umum dibangun dahulu sebelum distribusi air perpipaan dibangun. Air dari krantersebut dihargai sama dengan air perpipaan untuk tarif sosial. Namun, dalamkenyataannya karena jumlah kran umum yang masih kurang, penduduk tetap sajamemperoleh air melalui penjaja keliling dengan tarif yang jauh lebih mahal, yaituberkisar antara 6-20 kali. Selain itu, subsidi silang diperkenalkan. Untuk kelompok sosial dan pendudukmiskin, konsumsi 20 m3 pertama dihargai murah. Tarif air yang diterapkan jauhdibawah biaya yang sebenarnya. Kendalanya adalah bahwa banyak penduduk miskinyang tidak terakses air minum karena biaya sambungan sangat berat. Akibatnya,24 Berdasarkan data BPS (2004), rumah tangga miskin yang menggunakan air bersih mencapai 90,89 persen.Sementara definisi rumah tangga pengguna air bersih adalah persentase rumah tangga yang menggunakanair minum yang berasal dari air mineral, air ledeng/PAM, pompa air, sumur atau mata air terlindung (jarakke sumber pencemaran lebih dari 10 meter). Kondisi ini menunjukkan belum terjaminnya sumber air minumyang terjangkau bagi penduduk miskin, karena sumber masih mencakup air mineral, dan juga penjual airkeliling dan sejenisnya. 31
    • sebagian besar pelanggan yang terlayani itu berasal dari kelompok tidak miskin,sementara penduduk miskin yang tidak terlayani membeli air dengan harga jauh lebihmahal, yaitu sampai 25 kali tarif air perpipaan. Subsidi yang diberikan akhirnyasebagian besar dinikmati oleh penduduk tidak miskin (Anwar, 2003). Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 138/2005 tanggal20 Januari 2005 tentang Penyesuaian Tarif Otomatis (PTO) Air Minum Semester ITahun 2005 di DKI Jakarta, maka struktur tarif dibagi dalam 7 golongan. GolonganKelompok I, Kelompok IV B, dan Kelompok Khusus memperoleh tarif flat masing-masing sebesar Rp.550,00/m3, Rp.9.750,00/m3 dan Rp.11.500,00/m3. Golonganlainnya berlaku tarif progresif untuk setiap penggunaan 0-10 m3, 11-20 m3 dan >20m3. Secara lengkap dapat kita lihat pada Tabel 2.13. Tabel 2.13 Sistem Tarif Air Minum DKI Jakarta, Tahun 2005 Blok Pemakaian dan Tarif Air (Rp./m3) Kelompok Pelanggan 0-10 11-20 >20 Kelompok I 550 550 550 Kelompok II 550 550 1.000 Kelompok III A 2.450 3.350 4.000 Kelompok III B 3.500 4.400 5.600 Kelompok IV A 5.100 6.200 7.500 Kelompok IV B 9.750 9.750 9.750 Kelompok V/Khusus 11.500 11.500 11.500 Sumber: PAM Jaya, 2005 Secara rata-rata penduduk miskin DKI Jakarta memperoleh air dari berbagaisumber dengan pengeluaran total rata-rata sebesar Rp.182.000,00 per rumah tanggaper bulan yang dapat diperinci sebagai berikut: untuk air kemasan (Rp.68.620,00 perrumah tangga per bulan), air perpipaan (Rp.86.419,00 per rumah tangga per bulan), airpenjaja keliling (Rp.21.766,00 per rumah tangga per bulan), dan air tetangga(Rp.5.266,00 per rumah tangga per bulan)25. Secara rata-rata pengeluaran air minum25 Data ini diperoleh dari survei primer 32
    • rumah tangga miskin relatif lebih besar dari pengeluaran untuk listrik dan sewa rumah(PPIAF, 2005)2.3.4 Sistem Distribusi Pelayanan Air Minum Nonperpipaan Daerah yang tak terlayani dengan sambungan rumah sistem perpipaan olehpenyedia air minum perpipaan disediakan sarana stasiun air, terminal air, serta truktangki air minum. Selain itu, daerah yang belum terlayani juga dilayani oleh penyediaair minum skala kecil yang berbentuk penjaja air yang sebagian besar sumbernyaberasal dari air minum perpipaan, pelanggan air minum perpipaan yang menjual air ketetangga, truk tangki air yang dikelola swasta, dan bahkan sumber air berupa sumurpompa dan sumur dalam. Tidak tersedia data yang pasti mengenai jumlah dan kapasitas penyedia airskala kecil. Akan tetapi, PAM Jaya menyediakan beberapa stasiun air baik untukkebutuhan domestik maupun komersil. Gambar 2.9 Distribusi Air Minum Nonperpipaan dari Sumber Air Minum Perpipaan Tahun 2005 Air Minum Perpipaan Daerah Terlayani (60%) Daerah Belum Terlayani Sambungan Rumah Hidran Umum Stasiun Air Stasiun Air (709 ribu) (2.280 unit) Domestik Komersil (7 unit) (3 unit)Keterangan: Truk Tangki Air Truk Tangki Air Air minum non perpipaan PAM Jaya Bantuan Pusat .. (31 unit) (60 unit) Terminal Air Terminal Air (56 unit) (203 unit) 33
    • Pada tahun 2005, terdapat 7 unit stasiun air untuk kebutuhan domestik dan 3unit stasiun air komersil untuk kebutuhan pabrik, industri, dan sejenisnya. Stasiun airdomestik melayani 31 unit tangki air milik PAM Jaya yang melayani 56 terminal airPAM Jaya. Selain itu, terdapat 60 unit tangki air bantuan pusat yang melayani 203 unitterminal air yang dikelola oleh kelompok swadaya masyarakat.2.3.5 Program Penanggulangan Dampak Pengurangan Subsidi Energi untuk Penyediaan Prasarana Air Bersih26 Sebagai kelanjutan dari kebijakan pemerintah untuk mengurangi subsidi bahanbakar minyak (BBM) secara bertahap, pemerintah menyiapkan program kompensasipada penduduk miskin melalui beberapa sektor. Pemberian subsidi ini dimaksudkanuntuk mengurangi dampak pengurangan subsidi untuk melindungi masyarakat miskinmelalui program yang langsung dapat diterima manfaatnya. Program tersebut diberinama Program Penanggulangan Dampak Pengurangan Subsidi Energi (PPD-PSE).Program ini terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan yaitu ketahanan pangan, layanan kesehatan,bantuan pendidikan, angkutan, penyediaan air bersih perkotaan (Subsidi Energi AirBersih atau SE-AB), penyediaan dana bergulir lembaga keuangan mikro, danpemberdayaan masyarakat pesisir. Program SE-AB dilaksanakan pada permukiman rawan air dan konsentrasipenduduk miskin perkotaan di seluruh Indonesia. Penanggungjawab program adalahDepartemen Permukiman dan Prasarana Wilayah27. Sasaran utama program adalahmasyarakat miskin perkotaan yang belum terlayani oleh PDAM dan menempati daerahyang rawan air bersih, yaitu daerah yang kondisi air tanah dangkalnya tidak laikminum dan/atau air permukaannya tercemar sehingga masyarakat terpaksa membeli airdengan harga mahal atau mengambil sendiri dari lokasi yang jauh. Tujuan program SE-AB adalah (i) mengurangi beban masyarakat miskinperkotaan akibat kenaikan harga energi, (ii) menyediakan prasarana air bersih yanglebih murah dan lebih mudah dibandingkan dengan kondisi sebelumnya, (iii)mewujudkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan prasarana air bersih; (iv)26 Keseluruhan sub bab ini dikutip dari dokumen PPD-PSE Tahun 2001 dan Pedoman Umum SE-AB Tahun200227 Sebelumnya adalah Departemen Pekerjaan Umum, yang kemudian pada tahun 2005 berganti kembalimenjadi Departemen Pekerjaan Umum 34
    • meningkatnya kemandirian kelembagaan dan organisasi masyarakat dalampengelolaan air bersih. Sementara indikator keberhasilan program adalah masyarakatsasaran membeli air bersih lebih murah dan lebih mudah dari sebelumnya. Pilihan jenis prasarana yang dibangun terdiri dari (i) hidran umum (HU), (ii)terminal air (TA), (iii) pembangunan sistem penyediaan air bersih sederhana (SIPAS)(iv) sambungan rumah (SR). Hidran Umum dapat dibangun jika lokasi berjarak kurangdari 3 km dari jaringan pipa PDAM terdekat. Terminal air dapat dibangun jika lokasiberjarak 3-10 km dari jaringan pipa PDAM terdekat. Sistem penyediaan air bersihsederhana (SIPAS), seperti sumur dalam atau saringan sederhana, akan dibangun jikalokasi berjarak lebih dari 10 km dari jaringan PDAM. Sambungan rumah (SR) akandibangun jika lokasi masih terjangkau jaringan PDAM. Harga air yang dibayar kePDAM sesuai dengan harga air yang berlaku (tarif HU, tarif sosial dan lainnya). Perubahan jumlah realisasi dana SE-AB tergantung pada ketersediaan danapemerintah pada tahun yang bersangkutan. Hal itu terlihat pada perubahan realisasidana yang berubah secara signifikan pada setiap tahun anggaran. Pada tahun pertamapelaksanaan program (2001), dana yang berhasil direalisasikan mencapai Rp.7,9miliar, tetapi kemudian menurun tajam pada tahun berikutnya. Kemudian, meningkatkembali pada tahun 2003, dan menurun kembali pada tahun 2004. Hal ituselengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.14. Tabel 2.14 Realisasi Dana Program Subsidi Energi Air Bersih (SE-AB) Tahun 2001 – 2004 (dalam ribuan rupiah) 2001 2002 2003 2004 Realisasi Dana SE-AB 7.905.887 4.357.888 5.622.000 2.735.770 (- 44,9%) (29,0%) (- 51,3%) Sumber: Sekretariat SE-AB, 2005 Keterangan: angka dalam kurung menunjukkan proporsi perubahan terhadap tahun sebelumnya. 35
    • BAB III PENYEDIAAN AIR MINUM, PERTUMBUHAN EKONOMI, DAN DISTRIBUSI PENDAPATAN: SUATU TINJAUAN PUSTAKA3.1 Karakteristik Air Minum Sistem penyediaan air minum adalah barang publik. Pada hampir semuasituasi, penyediaan air minum pada satu rumah tangga tidak menghalangi rumahtangga lain untuk mendapatkan layanan. Namun sampai saat ini, banyak kontroversi diseputar karakteristik dari air minum. Sebagian pihak menyatakan bahwa air minumadalah barang publik, sementara sebagian lainnya menyatakan air minum sebagaibenda ekonomi. Bahkan kemudian terdapat istilah baru yang dikenakan pada airminum yaitu air minum sebagai benda sosial. Tidak terdapat pengertian yang jelas dan diterima luas tentang benda sosial.Sebagian menyatakan bahwa benda disebut benda sosial jika pemanfaatannya tidakhanya berdampak pada individu tetapi juga bagi lingkungannya (Gleick, 2000).Ketersediaan air minum yang terjangkau merupakan benda sosial menurut definisi ini.Hal ini didasari bahwa pemanfaatan air minum bermanfaat bagi individu danmasyarakat luas. Peningkatan kualitas air minum bagi seseorang berarti peningkatanbuat seluruh komunitas yang mengkonsumsi air minum tersebut. Walaupun demikian,benda sosial dapat mempunyai karakteristik benda privat, yaitu jika air dikonsumsioleh seseorang yang menyebabkan kekurangan air bagi orang lain yang menjadipengguna sistem yang sama. Terlepas dari kontroversi tersebut, beberapa kombinasi karakteristik air minumyang membuat air minum merupakan benda ekonomi yang berbeda dari bendaekonomi lainnya adalah sebagai berikut (Savenije, 2001).• Air minum adalah kebutuhan dasar. Tidak ada kehidupan tanpa air, tanpa air tidak ada proses produksi, tanpa air tidak ada lingkungan. Tidak akan ada kegiatan manusia yang tidak tergantung pada air. Air merupakan sumber daya penting. Hal 36
    • ini membuat air menjadi khusus tetapi tidak unik. Sama halnya dengan udara, lahan, dan makanan.• Air minum terbatas. Jumlah air terbatas. Hanya sebagian kecil saja air yang dapat dikonsumsi.• Air minum adalah barang publik. Air minum tidak dapat dimiliki secara pribadi dan ketergantungan sosial terhadap air minum sangat tinggi. Hal ini merupakan konsekuensi dari sifat air minum yang penting dan tidak dapat disubstitusi. Pemerintah bertanggungjawab menyediakan air minum tetapi pemerintah tidak bertanggungjawab menyediakan air secara gratis sebagaimana sering disalah pahami.• Meskipun air mengalir tetapi sebenarnya dibatasi oleh lokasi dan sistem tertentu. Akibatnya, air minum sering menjadi sumber perseteruan politik antardaerah.• Terdapat biaya produksi dan biaya transaksi yang besar bahkan jika pengaliran air menggunakan sistem gravitasi.• Pasar air minum tidak homogen. Sebagian pengguna mempunyai kemampuan membayar yang tinggi dan mengkonsumsi dalam jumlah sedikit (pengguna domestik dan industri), lainnya mempunyai kemampuan membayar rendah dan menggunakan air dalam jumlah besar (petani), bahkan lainnya tidak mempunyai kemampuan membayar (lingkungan dan penduduk miskin). Semuanya tidak dapat digabung dalam satu pasar. Meskipun air minum yang dibutuhkan merupakan benda yang sama tetapi karakter permintaan berbeda. Pertukaran diantara kepentingan yang berbeda ini sebaiknya diselesaikan melalui jalur politis dan bukan pasar.• Terdapat ketergantungan ekonomi makro antara aktivitas pengguna air. Air digunakan oleh pertanian mempengaruhi industri. Akibatnya hubungannya menjadi rumit.• Selalu terdapat ancaman kegagalan pasar dalam penyediaan air minum. Untuk mencapai skala ekonomi, dibutuhkan investasi besar yang mengarah ke monopoli alamiah. 37
    • • Air minum mempunyai nilai tertentu yang seringkali tidak dapat dinilai dengan uang.3.2 Penyediaan Air Minum (Publik, Swasta, Penyedia Skala Kecil) dan Penanggulangan Kemiskinan3.2.1 Penyediaan Air Minum oleh Pemerintah dan Privatisasi Air dipertimbangkan sebagai benda ekonomi sekaligus benda sosial. Airsebagai benda sosial menunjukkan bahwa air mempunyai limpahan (spill over)manfaat dan biaya yang nyata. Air sebagai benda ekonomi menunjukkan bahwa airmempunyai nilai dan dialokasikan sesuai dengan keuntungan maksimal yang dapatdiperoleh. Memperlakukan air hanya sebagai benda ekonomi akan mengakibatkanhilangnya fungsi sosial dari air dan dapat berakibat penduduk miskin terabaikankebutuhannya akan air. Berdasarkan pada pandangan di atas, meningkatkan jangkauan pelayanan dankualitas air minum dan sanitasi ke seluruh masyarakat, merupakan hak dasar bagisemua, dan merupakan tantangan utama bagi seluruh negara (Nigam dan Rasheed,1998). Namun, dalam banyak kejadian, pengelolaan oleh pemerintah cenderungmenerapkan harga rendah sehingga tidak mampu mempertahankan kualitas layananjaringan yang ada, apalagi meningkatkan jangkauan pelayanan (Gray, 2000).Meskipun harga rendah yang dikatakan bermanfaat bagi penduduk miskin, dalamkenyataannya tidak membantu penduduk miskin karena mereka belum terlayanisehingga harus mencari sumber lain dengan harga yang jauh lebih mahal (Walker dkk,2000). Kondisi ini kemudian menyuburkan pandangan agar swasta dapat terlibatdalam penyediaan air minum. Namun, alasan utama privatisasi28 air minum tidak28 Definisi dan pengertian privatisasi akan sangat beragam tetapi secara umum tetap dapat dirangkumsebagai berikut. (i) Perubahan bentuk usaha dari “perusahaan negara” menjadi perusahaan berbentukperseroan terbatas, (ii) Pelepasan sebagian (besar/kecil) atau seluruh saham dari suatu perusahaanyang dimiliki negara kepada swasta, (iii) Pelepasan hak atau aset milik negara atau perusahaan yangsahamnya dimiliki negara pada swasta, baik pelepasan untuk selamanya (antara lain melalui jual beli,hibah atau tukar guling) maupun pelepasan untuk sementara waktu (termasuk dengan cara BuildOperate Transfer), (iv) Pemberian kesempatan pada swasta untuk menggeluti bidang usaha tertentuyang sebelumnya merupakan monopoli pemerintah, (v) Membuat usaha patungan atau kerjasama dalam 38
    • hanya menyangkut ketidakmampuan pemerintah menyediakan kebutuhan air minumbagi masyarakat; tetapi juga merupakan usaha perusahaan multinasional mengambilalih sebagian besar porsi pasar air minum (Gleick, 2002) serta memperkenalkanprinsip kompetisi (IWA dan UNEP, 2002). Gejala privatisasi kemudian mulai mewabah sejak tahun 1980-an. Berdasarkanpenelitian empiris, partisipasi swasta di semua sektor meningkatkan efisiensi,mendorong perubahan teknologi, dan memperkuat pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya,partisipasi swasta juga meningkatkan transparansi penggunaan sumber daya publik,mengurangi kesenjangan pendapatan, memperbaiki operasi pasar modal, danmenyumbang pada kesejahteraan sosial (Mergos, 2002). Pada studi yang membandingkan kinerja 50 perusahaan penyedia air minum dinegara berkembang Asia dan Pasifik ditemukan bahwa perusahaan swasta lebih efisien(Estache, 1999). Sementara di negara maju, dengan asumsi bahwa perusahaanpemerintah relatif lebih efisien, diharapkan keterlibatan swasta menjadi kurangsignifikan. Namun, kenyataan menunjukkan sebaliknya. Ahli ekonomi Trent Universitymeneliti 3 studi di AS sejak tahun 1970an. Studi pertama yang dilakukan terhadap 112penyedia air menunjukkan bahwa produktivitas perusahaan pemerintah hanya 60persen dari perusahaan swasta. Ketika sebuah perusahaan pemerintah menjadiperusahaan swasta, keluaran (output) per pegawai meningkat 25 persen. Sebaliknya,ketika perusahaan swasta menjadi perusahaan public, keluaran (output) per pegawaimenurun 40 persen. Studi kedua yang dilakukan terhadap 143 penyedia air minum,ditemukan bahwa biaya lebih besar 15 persen pada perusahaan pemerintah. Studi ketigamenunjukkan bahwa perusahaan pemerintah lebih mahal 20 persen (Brubaker, 2001). Hasil studi di Eropa menunjukkan hal sebaliknya. Perbandingan antaraperusahaan air minum milik pemerintah di Swedia dan swasta di Inggris untuk ukuranperusahaan yang sama menunjukkan bahwa biaya penyedia air minum swasta lebihbesar. Kontrak manajemen di Puerto Rico, Trinidad, dan Budapest menunjukkan bahwaketerlibatan swasta tidak membawa perubahan berarti (PSI, 2000). Di Perancis,bentuk lain dengan memanfaatkan aset pemerintah, (vi) Membuka dan meningkatkan adanya persaingansehat dalam dunia usaha (Soebagjo, 1996). 39
    • perbandingan antara perusahaan yang dikelola swasta dan pemerintah menunjukkanbahwa perusahaan swasta menerapkan tarif yang 13 persen lebih tinggi (Hall, 2001). Meskipun pengamatan secara internasional menunjukkan secara umum dampakprivatisasi menguntungkan (Kikeri dan Nellis, 2001; Megginson dan Netter, 2001;Shirley dan Walsh, 2001), dampaknya di negara berkembang tetap kontroversial(Parker, 2003). Di negara berkembang dampak privatisasi sedikit berseberangan dengan yangbanyak ditemui di negara maju. Hal ini disebabkan beberapa hal. (i) Di negara maju,privatisasi mempunyai tujuan yang jelas, sementara di negara berkembang tidak jelasdan penuh konflik. (ii) Pemerintah berkeinginan menjual perusahaan yang merugi,sementara swasta mencari perusahaan yang menguntungkan yang disebut Paradoksprivatisasi (Paradox of privatisation). (iii) Penilaian terhadap aset oleh pemerintahsering tidak realistis termasuk penilaian potensi keuntungan. (iv) Privatisasi tidakdisertai perubahan iklim bisnis dan manajemen (Jusmaliani, 2003). Cabrera (2003) berdasarkan pengamatannya terhadap privatisasi diAguascalientes, Mexico menemukan beberapa kesimpulan diantaranya (i) padabeberapa aspek, keterlibatan swasta menguntungkan khususnya dalam bentukpeningkatan efisiensi dan akses, (ii) pada aspek keberlanjutan kurang mendapatperhatian seperti meningkatnya kesenjangan pendapatan. Khususnya dalam kondisimonopoli, dan keterbatasan sumber air, besar kemungkinan penduduk miskin akanmengalami kesulitan. Jika dibandingkan dengan sektor lain, seperti listrik dan telekomunikasi,pembiayaan swasta dalam sektor air minum dan sanitasi relatif lebih sedikit yangberhasil (Haarmeyer, 1998). Hal ini mungkin disebabkan oleh sifat dari sektor airminum dan sanitasi yang berbeda, yaitu sebagai berikut. Pertama, air minum dansanitasi ditandai dengan tingkat monopoli alamiah yang tinggi. Meskipun kompetisidimungkinkan pada kegiatan terbatas seperti peningkatan kapasitas dan penyediaanlayanan plumbing, sulit untuk juga melakukan hal yang sama untuk distribusi yangmerupakan bisnis inti air minum dan sanitasi. Kedua, air merupakan kebutuhan dasarmanusia dan akses terhadap air harus diberikan pada semua orang. Ketiga, air minum 40
    • dan sanitasi lebih cocok dikelola oleh pemerintah daerah. Akibatnya, isu antardaerahharus lebih dahulu diselesaikan sebelum penanam modal masuk. Keempat, sebagianterbesar aset berada dibawah tanah yang mengakibatkan besarnya biaya untukmenilainya sehingga menambah biaya persiapan partisipasi swasta. Kelima,penyediaan yang kurang memadai dapat mengakibatkan terjadinya masalah kesehatandan lingkungan sehingga pemerintah mempunyai minat yang kuat dalammeningkatkan akses pelayanan tanpa memperhitungkan kemampuan membayar.Keenam, risiko nyata dari perbedaan kurs sebab konsumen membayar dalam matauang lokal sementara pinjaman dalam mata uang asing (Penelope, 1997). Debat tentang peran swasta dalam penyediaan air minum telah berlangsunglama, sementara bukti empiris sebagian mendukung dan selebihnya menentang. Pihakpendukung menyatakan bahwa privatisasi meningkatkan efisiensi (misalnya, tingkatkebocoran air menurun dan tagihan macet berkurang), dan mendorong pertambahaninvestasi. Pihak penentang menyatakan bahwa swasta hanya mementingkankeuntungan dengan mengabaikan kesejahteraan dan meningkatkan tarif tanpamempedulikan kualitas layanan. Perdebatan ini telah salah kaprah. Pada kenyataannya, pendekatan terbaikuntuk terlibat dalam diskusi ini adalah bersikap meragukan (agnostic) berdasar duaalasan. Pertama, sejarah penyediaan air minum bagi penduduk miskin di negaraberkembang oleh pemerintah hasilnya mengecewakan. Pada sebagian besar negaraberkembang, lebih dari setengah penduduk memperoleh air minum dari penyediaselain perusahaan air minum milik pemerintah (Snell, 1998). Jika kepedulian dalamdebat ini adalah meningkatkan akses penduduk terhadap air minum perpipaan, sejarahmenunjukkan bahwa menyandarkan diri pada sistem publik menciptakan hal yangtidak produktif. Kedua. sifat alami dari institusi penyedia air minum relatif sama, yaitumengabaikan kepemilikan. Struktur biaya mengharuskan bahwa penyediaan air minumbagi komunitas dilakukan melalui sistem pengolahan dan distribusi tunggal, yaitumonopoli. Artinya, pilihannya adalah antara monopoli publik yang teregulasi ataumonopoli swasta yang teregulasi, bukan antara institusi publik yang berniat mulia danpemodal yang mencari untung. Kuncinya terletak pada regulasi. Ketika regulasi 41
    • tersedia dan berjalan baik, penyedian air minum publik akan sama saja denganpenyedia air minum swasta. Pesannya adalah membenahi regulasi lebih penting daripada kepemilikan perusahaan (Olmstead, 2003).3.2.2 Privatisasi Air Minum dan Penanggulangan Kemiskinan Terdapat tiga cara mengukur keberhasilan partisipasi swasta di infrastrukturdalam membantu penduduk miskin, dengan melalui peningkatan layanan, yaitu berupa(i) penambahan sambungan, (ii) meningkatkan keandalan layanan, dan (iii)pengurangan tunggakan (Tynan, 2000). Dari bukti empiris terlihat bahwa pengelolaan swasta meningkatkan efisiensidan kualitas layanan bagi pelanggan yang ada (Tynan, 2000). Namun, pada banyakkasus peningkatan jangkauan pelayanan tidak terjadi. Privatisasi gagal menjangkaupenduduk miskin dan bahkan menjadi penghalang (Tynan, 2000). Sejauh ini,implementasi kemitraan publik dan swasta sering mengabaikan kebutuhan pendudukmiskin (Gleick dkk., 2002). Bahkan, timbul kecenderungan dominasi pasar oleh sedikitperusahaan multinasional (IWA dan UNEP, 2002). Pada kasus Argentina, Chisari dkk (1999) dan Navajas (2000) menunjukkanbahwa privatisasi infrastruktur memberatkan golongan menengah jika dibandingdengan yang lainnya dengan dihilangkannya subsidi dan kemungkinan menguntungkanpenduduk miskin dengan meningkatnya akses (Calderon, 2001). Penilaian ekonomi makro, pentingnya privatisasi infrastruktur bagi pendudukmiskin diperlukan sebab pada banyak kasus air, energi, telekomunikasi, dantransportasi reformasi mempunyai dampak pada pasar lainnya (seperti pasar tenagakerja dan pasar tabungan investasi) yang mempengaruhi penduduk miskin. Dampak iniberpotensi nyata terhadap penanggulangan kemiskinan sehingga dibutuhkan analisisekonomi. Ini memerlukan model multikomoditi dan multiagen. Model CGE menjadisemakin berguna untuk menanggapi kebutuhan ini (Estache, 2004) Dari kacamata ekonomi makro, Estache (2002) menjelaskan bahwa terdapattiga cara privatisasi mempunyai dampak pada kesejahteraan penduduk miskin. 42
    • (i) Pertumbuhan ekonomi. Investasi infrastruktur merupakan faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi, yang kemudian menjadi pendorong utama bagi pengurangan kemiskinan.(ii) Pengurangan pegawai. Langkah pertama privatisasi adalah peningkatan efisiensi dan keuntungan melalui pengurangan pegawai. Dalam jangka panjang langkah ini menghasilkan pertumbuhan ekonomi.(iii) Realokasi pengeluaran publik. Secara konvensional, infrastruktur menyerap dana pemerintah dalam jumlah besar untuk menutup subsidi dan membiayai pembangunan. Privatisasi mengurangi pengeluaran pemerintah pada kegiatan yang tadinya dibiayai pemerintah sehingga tersedia dana untuk membiayai kegiatan lain. Tabel 3.1 Rangkuman Kaitan Ekonomi Makro antara Peningkatan Partisipasi Swasta dalam Pembangunan Infrastruktur dan Kesejahteraan Penduduk Miskin Dampak Ekonomi Makro Potensi Kerugian Penduduk Faktor Positip MiskinPertumbuhan ekonomi Perubahan tarif akan Jangka menengah, privatisasi mempengaruhi konsumsi seharusnya menyumbang terutama ketika tidak tersedia pertumbuhan yang pada gilirannya jaring pengaman sosial cenderung mengurangi kemiskinanPengurangan pekerja • Tenaga kerja dikurangi Tergantung pada tingkat setelah privatisasi ketergantungan kerja penduduk miskin, besarnya kompensasi • Gaji berkurang pada masa pemutusan hubungan kerja, transisi kemampuan pasar tenaga kerja menyerap pengangguranRealokasi pengeluaran publik Pengurangan alokasi Penerimaan hasil privatisasi dan keseluruhan subsidi sebagai penetapan target yang lebih baik hasil penyesuaian fiskal mungkin meringankan sumber pembiayaan penduduk miskinSumber: Estache, Gomez-Lobo, Leipziger (2001) yang disarikan dari Foster (1999) Sementara menurut Estache (2002), dari perspektif ekonomi mikro privatisasimempengaruhi penduduk miskin dalam dua hal yaitu sebagai berikut.(i) Akses. Pengaruh terhadap akses melalui hal-hal berikut. 43
    • a. Peningkatan biaya sambungan. Biaya sambungan ditingkatkan sampai mencapai tingkatan yang sewajarnya setelah sebelumnya dipatok pada biaya yang minimum. Oleh karena itu, biaya sambungan kemungkinan tidak terjangkau oleh penduduk miskin kecuali disediakan pilihan membayar bertahap. b. Pengurangan insentif. Penduduk miskin biasanya berlokasi di daerah yang sulit dijangkau (padat, akses rendah, tak aman) sehingga biaya layanan lebih tinggi, sementara konsumsi air rendah dan sering tidak membayar. Hal ini mengurangi keinginan swasta melayani penduduk miskin.(ii) Keterjangkauan. Terdapat berbagai cara privatisasi dapat meningkatkan keterjangkauan. a. Peningkatan tarif. Sebelum privatisasi, tarif selalu lebih rendah dari biaya operasi sehingga perlu ditingkatkan agar dapat menutup biaya operasi. Ketika produksi telah efisien dan regulasi telah diterapkan dengan baik, terdapat kemungkinan tarif akan menurun setelah beberapa waktu. b. Pembayaran diformalkan. Perusahaan pemerintah cenderung membiarkan penunggakan dan sambungan liar. Perusahaan swasta berlaku sebaliknya. Akibatnya, banyak penduduk miskin kemudian mulai membayar sesuai dengan pemakaiannya. Hal ini bukan sesuatu yang buruk dengan mempertimbangkan bahwa sambungan liar cenderung tidak stabil, bahkan membayar lebih mahal pada ‘mafia air’. c. Peningkatan kualitas. Kondisi ini membutuhkan biaya besar yang kemudian dibebankan pada konsumen, sehingga kemungkinan membebani penduduk miskin. 44
    • Tabel 3.2 Rangkuman Kaitan Ekonomi Mikro antara Peningkatan Partisipasi Swasta dalam Pembangunan Infrastruktur dan Kesejahteraan Penduduk Miskin Dampak Privatisasi Kemungkinan Tambahan Faktor Pencegah dan Manfaat bagi Beban bagi Penduduk Miskin Penduduk MiskinBiaya bertambahnya Penagihan dan pencegahan sam- • Sambungan resmi mungkinformalitas bungan liar kemungkinan lebih merupakan aspirasi dari penduduk efektif dan menghasilkan pe- miskin ningkatan efektivitas penerimaan • Keamanan menjadi lebih baik • Sambungan liar menjadi lebih mahal • Reformasi mungkin menghadirkan teknologi baru yang menurunkan biayaBiaya penyesuaian tarif Tarif rata-rata dapat meningkat Peningkatan tarif rata-rata bergantungrata-rata disebabkan kebutuhan pemulih- pada tingkat harga sebelumnya dan an biaya dan pembiayaan inves- tersedianya cadangan yang disisihkan tasi dari keuntunganBiaya penyesuaian struktur Struktur tarif mungkin disesuai- Kompetisi memungkinkan penurunantariff kan yang dapat meningkatkan tarif rata-rata dan dikompensasikan tarif marjinal bagi penduduk untuk penyeimbangan tarif yang miskin menguntungkan penduduk miskinBiaya meningkatnya harga Privatisasi mungkin mengham- Ketersediaan layanan komunalbarang substitusi bat akses ke layanan alternatif, meningkat khususnya jika sambungan ke jaringan publik suatu kewajibanBiaya meningkatnya harga Biaya sambungan menjadi me- Biaya memperoleh peralatanbarang komplementer ningkat tajam komplementer tidak terpengaruh tetapi biaya tetap tinggiSumber: Estache, Gomez-Lobo, Leipziger (2001) yang disarikan dari Foster (1999) Terdapat beragam tipe dasar keterlibatan swasta dalam penyediaan air minum.Keterlibatan itu dapat diuraikan sebagai berikut.(i) Kontrak jasa (service contracts). Aspek individual dari penyediaan infrastruktur (pemasangan dan pembacaan meteran air, operasi stasiun pompa dan sebagainya) diserahkan kepada swasta untuk periode waktu tertentu (6 bulan sampai 2 tahun). Kategori ini kurang memberi manfaat bagi penduduk miskin. Kontrak jasa dipergunakan di banyak tempat seperti di Madras (India), dan Santiago (Chile). 45
    • (ii) Kontrak manajemen. Manajemen swasta mengoperasikan perusahaan dengan memperoleh jasa menajemen baik seluruh maupun sebagian operasi. Kontrak bersifat jangka pendek (3 sampai 5 tahun) dan tidak terkait langsung dengan penyediaan jasa sehingga lebih fokus pada peningkatan mutu layanan daripada peningkatan akses penduduk miskin. Kontrak manajemen dilaksanakan di Mexico City, Trinidad, dan Tobago. (iii) Kontrak sewa-beli (lease contracts). Perusahaan swasta melakukan lease terhadap aset perusahaan pemerintah dan bertanggungjawab terhadap operasi dan pemeliharaannya. Perusahaan swasta mendapat hak dari penerimaan dikurangi biaya sewa beli yang dibayarkan kepada pemerintah.. Konsep ‘enhanced lease’ diperkenalkan karena di negara berkembang dibutuhkan investasi pengembangan sistem distribusi, pengurangan kebocoran, dan peningkatan cakupan layanan. Perbaikan kecil menjadi tanggung jawab operator dan invetasi besar untuk fasilitas pengolahan menjadi tanggung jawab pemerintah. Kontrak sewa-beli banyak digunakan di Perancis, Spanyol, Ceko, Guinea, dan Senegal.(iv) Bangun-operasi-alih (build-operate-transfer/BOT). BOT dan beragam variasinya biasanya berjangka waktu lama tergantung masa amortisasi (25-30 tahun). Operator menanggung resiko desain, membangun dan mengoperasikan. Imbalannya adalah berupa jaminan aliran dana tunai. Pada akhir masa perjanjian, pihak swasta mengembalikan seluruh aset ke pemerintah Terdapat beragam bentuk BOT. Terkecuali secara khusus distribusi diarahkan ke daerah permukiman kumuh, BOT akan memberi manfaat bagi penduduk miskin. Pelaksanaan BOT terdapat di Australia, Malaysia, dan Cina. (v) Konsesi. Konsesi biasanya berjangka waktu 25 tahun yang berupa pengalihan seluruh tanggung jawab investasi modal dan pemeliharaan serta pengoperasian ke operator swasta. Aset tetap milik pemerintah dan operator membayar jasa penggunaannya. Tarif mungkin direndahkan dengan mengurangi jumlah modal 46
    • yang diamortisasi, yang dapat menguntungkan penduduk miskin jika mereka menjadi pelanggan. Konsesi dengan target cakupan yang jelas mengarah pada layanan bagi seluruh penduduk dapat menjadi alat yang tepat dalam memanfaatkan kemampuan swasta meningkatkan investasi, memberikan layanan yang baik, dan menetapkan tarif yang memadai. Melalui cara ini, pemerintah tetap mengatur tarif melalui sistem regulasi dan memantau kualitas layanan. Konsesi mempunyai sejarah panjang di Perancis, kemudian berkembang di Buenos Aires (Argentina), Macao, Manila (Pilipina), Malaysia, dan Jakarta. Tabel 3.3 Model Kemitraan Pemerintah Swasta yang Potensial Melayani Penduduk Miskin Potensial Kepemi- Operasi Resiko Pilihan Melayani likan dan Peme- Investasi Komer- Waktu Contoh Penduduk Aset liharaan Modal sial Miskin Manajemen Rumah Rumah Swasta Rumah Tidak Jakarta Rumah XX tangga Tangga dengan tangga terbatas Tangga public Manajemen XXX Komu- Komunitas Publik Publik Tidak Indone- Komunitas nitas dan ko- dan ko- terbatas sia munitas munitas Penyedia Swasta Swasta Swasta Swasta Beragam Jakarta independen XXX skala kecil Kontrak X Publik Publik dan Publik Publik 1-2 tahun Johan- Layanan swasta nesburg Gaza Kontrak XX Publik Swasta Publik Publik 3-5 tahun Mali manajemen Namibia Lease X Publik Swasta Publik Berbagi 8-15 tahun Mozam- bique Konsesi XXX Publik Swasta Swasta Swasta 25-30 Manila tahun Jakarta Bangun- X Swasta Swasta Swasta Swasta 20-30 Australia Operasi- dan tahun Malaysia transfer Publik Cina (BOT) Divestiture XX Swasta Swasta Swasta Swasta Tidak Inggris terbatas Wales Sumber: Diadaptasi dari World Bank (1997) dan Stottmann (2000)Keterangan: X kurang potensil XX potensi sedang XXX sangat potensil 47
    • (vi) Pengalihan (divestiture). Kategori ini merupakan bentuk paling ekstrim dari privatisasi, yang berupa pengalihan aset dan operasi ke swasta, dapat berupa keseluruhan atau sebagian aset. Pemerintah hanya bertanggung jawab terhadap regulasi. Tidak banyak contoh dari divestiture, hanya Inggris dan Wales melakukan dalam skala besar (Weitz, 2002; Stottmann, 2000). Dari beragam jenis model kemitraan pemerintah swasta yang ada, hanyabeberapa yang ditengarai berpotensi menguntungkan penduduk miskin, yaitumanajemen komunitas, penyedia independen skala kecil, dan konsesi.3.3 Penyedia Air Minum Skala Kecil: Salah Satu Alternatif3.3.1 Keterbatasan Penyediaan Air Minum Skala Besar Penyediaan air minum skala besar oleh perusahaan air minum telah berlangsungbeberapa dekade, tetapi hasilnya belum memuaskan. Struktur tarif dan bentukpengelolaan saat ini tidak memungkinkan perusahaan air minum menyediakan air bagiseluruh penduduk. Beragam alasan bagi penduduk untuk tidak terjangkau olehpelayanan air minum, yaitu sebagai berikut. Pertama, biaya sambungan terlalu tinggidan pembayaran sekaligus di depan menghalangi penduduk miskin untukberlangganan. Kedua, air yang tersedia tidak selamanya mencukupi kebutuhan; danprioritas utama yang tidak mendapat layanan adalah penduduk miskin. Ketiga, strukturtarif dan rendahnya konsumsi air penduduk miskin mengakibatkan perusahaan airminum tidak tertarik melayani penduduk miskin. Keempat, jika penduduk bertempattinggal di permukiman liar, mereka tidak akan mendapat layanan publik. Ketika perusahaan air minum berkeinginan melayani penduduk miskin, merekakadang-kadang tidak mempunyai pengetahuan yang memadai. Hal itu akanmenimbulkan beragam akibat, yaitu sebagai berikut. (i) Tingkat layanan sering tidaksesuai dengan kebutuhan, dan lebih mengutamakan standar teknis yang sering tidakterjangkau. (ii) Sistem pembayaran tepat waktu tidak sesuai dengan bentuk penerimaanpenduduk miskin yang tidak teratur. (iii) Tidak terjadi komunikasi yang baik antaraperusahaan air minum dan penduduk miskin (McIntosh, 2003 dan Gulyani dkk, 2005). 48
    • 3.3.2 Kategori Penyedia Air Minum Skala Kecil Berdasarkan tinjauan terhadap beberapa studi empiris, penyedia air minumskala kecil dapat dikelompokkan dalam beberapa kategori yaitu sebagai berikut.a. Penyedia yang mempunyai hubungan permanen dengan perusahaan air minum, yang mendistribusikan air melalui kios atau hidran. Beberapa contoh adalah kios air di Nairobi (Kenya), Lilongwe (Malawi), Batam (Indonesia); hidran umum dikelola oleh komunitas di Dakar (Senegal), Mopti (Mali), Dhaka (Bangladesh); dan hidran umum dikelola oleh asosiasi komunitas skala kecil di Segou (Mali).b. Masyarakat yang menjual air perpipaan ke komunitas yang belum terlayani air perpipaan. Beberapa contoh adalah sistem air minum dibangun masyarakat Buenos Aires (Argentina); sistem air minum dibangun oleh wirausaha di Guatemala City (Guatemala) dan pusat penjualan air minum hasil pemurnian air sungai menggunakan sinar matahari di Manila (Pilipina); truk tangki air, gerobak air yang diambil dari air perpipaan pada waktu dan tempat dimana perusahaan air minum tidak dapat melayani. Sebagai contoh di Dakar (Senegal), Port-au-Prince (Haiti), dan Jakarta (Indonesia).c. Sistem air minum skala komunitas di Dhulikel (Nepal) (Snell, 1998 dan McIntosch, 2003). Selain kategori di atas, penyedia air minum skala kecil dapat dikenali daripembedaan berdasarkan beberapa karakteristik diantaranya tingkat investasi, tingkatinisiatif, keterkaitan dengan perusahaan air minum, resiko keuangan dan tingkatlayanan. Hal itu selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 3.4. Berdasarkan biaya yang harus dikeluarkan per satuan volume, penyedia airminum dapat dikategorikan sebagai berikut.(i) Kelompok harga termahal. Yang termasuk dalam kategori ini adalah truk tangki air dan gerobak air. Kelompok ini dapat menjual air dengan harga tertinggi karena mereka dapat menjangkau pembeli di mana saja dengan cepat dan dapat memenuhi kebutuhan pembeli setiap saat. 49
    • (ii) Kelompok harga menengah. Yang temasuk dalam kategori ini adalah hidran umum dan kios air. Kedua fasilitas ini dapat melayani daerah dengan kualitas air jelek atau mahal.(iii) Kelompok harga murah. Sambungan rumah merupakan sumber air minum yang murah jika biaya investasi tidak terhitung dalam tariff. Biaya sambungan dapat dicicil.(iv) Kelompok paling murah atau hampir gratis. Yang termasuk kategori ini adalah air sungai, danau dan sejenisnya. Biasanya digunakan untuk mandi dan mencuci. Tabel 3.4 Tipe dan Karakteristik Penyedia Air Minum Skala Kecil Tipe Tingkat Tingkat Kaitan dengan Risiko Tingkat Layanan Investasi Inisiatif Perusahaan Air Keuangan MinumKongsi dengan Sangat Sangat Kuat Sangat RendahPerusahaan Air rendah rendah rendah (air di luar rumah)MinumPenjual kembali Sangat Rendah Kuat Sangat - rendah rendahPenjaja keliling Rendah Rendah Lemah sampai Rendah Rata-rata kuat (air diantar ke rumah)Truk Tangki Air Menengah Tinggi Lemah sampai Menengah Rata-rata sampai kuat (truk dapat (air diantar ke rumah) Tinggi digunakan untuk ke- giatan lain)Penyedia Air Menengah Tinggi Lemah sampai Tinggi Rata-rata sampai tinggiMinum Skala kuat (air minum didistribusiKomunitas ke rumah dengan selang atau sambungan rumah)Sumber: McIntosch, 20033.3.3 Peran Penyedia Air Minum Skala Kecil Penduduk miskin perkotaan sebagian besar tidak mempunyai akses ke airminum meskipun pembangunan air minum telah berlangsung lama. Hal ini mendorongtimbulnya usaha swasta skala kecil dan informal dalam penyediaan air minum di 50
    • perkotaan. Usaha ini mempunyai potensi menyediakan layanan pada daerahberpenduduk miskin dengan biaya investasi yang relatif rendah. Beberapa alasan maraknya penyedia air minum skala kecil khususnya kios air diantaranya adalah (i) memungkinkan pengguna membeli dalam jumlah dan waktu yangsesuai kemampuan mereka; (ii) memungkinkan biaya modal rendah per rumah tanggayang terlayani; (iii) memungkinkan tingkat pemulihan biaya (cost recovery) perusahaanair minum lebih baik karena penyedia air minum skala kecil membayar sesuai denganyang dipergunakannya. Dengan kata lain, kios air memberikan layanan fleksibel, sesuaikebutuhan bagi penduduk miskin dengan memungkinkan mereka membeli dalamjumlah kecil sesuai kemampuan. Penduduk miskin mendapat air dan perusahaanmendapat pengembalian biaya (Gulyani dkk, 2005). Karakteristik utama dari usaha ini adalah inisiatif individu, fleksibel, mudahmengadaptasi terhadap pasar dalam konteks pengaturan keuangan, dan pilihan teknis.Selain itu, dengan keterlibatan usaha ini maka beban sektor publik menjadi berkurang.Beberapa pihak memandang perlunya mendukung keberadaan usaha ini denganmempertimbangkan hasil peningkatan cakupan pelayanan yang dihasilkan (Snell, 1998) Solo (1999) mengemukakan bahwa karakteristik yang mengesankan daripenyedia air skala kecil adalah dalam bentuk efisiensi operasi, yaitu (i) terpenuhinyapemulihan biaya, (ii) tidak terdapat kebocoran air, (iii) tidak membutuhkan subsidipublik dan pinjaman. Selain itu, penyedia air skala kecil dapat berkembang sesuaidengan situasi yang ada. Pada banyak kasus, penyedia air skala kecil dapat berkembangdari penjaja keliling menjadi truk tanki air bahkan menjadi sambungan pipa bawahtanah ke rumah. Walaupun demikian, keraguan akan kemampuan penyedia air skalakecil untuk berkembang menjadi besar dan beroperasi secara efisien tetap ada.3.3.4 Beberapa Pengalaman Pengelolaan Berdasar studi “Small Scale Water Providers” yang didanai ADB, ditemukanbahwa pelayanan air minum skala komunitas mempunyai beberapa karakteristik, yaitu(i) strategi teknis dan manajemen harus fleksibel, (ii) patokan pelayanan mengikutiperusahaan air minum, (iii) pelayanannya kurang dihargai oleh pemerintah daerah dan 51
    • perusahaan air minum, (iv) tingkat pelayanan berkaitan erat dengan keabsahan. Hal itudapat diterangkan sebagai berikut.(i) Strategi teknis dan manajemen harus fleksibel Hambatan investasi dan biaya operasi ditangani dengan memilih jenis teknologi yang sesuai dengan kondisi masyarakat. Masyarakat yang dilayani sebagian besar merupakan pekerja harian sehingga penagihan dilakukan tidak sebulan sekali, tetapi lebih sering sesuai dengan kemampuan masyarakat. .(ii) Patokan pelayanan mengikuti perusahaan air minum Pelayanan skala kecil menganggap perusahaan air minum sebagai pesaing sehingga kualitas pelayanan diusahakan setingkat.(iii) Pelayanannya kurang dihargai oleh pemerintah daerah dan perusahaan air minum Kebutuhan investasi sulit terpenuhi karena dianggap usaha ilegal, tidak menguntungkan, dan asetnya tidak dapat dinilai. Akibatnya akses kredit terbatas dan berbunga tinggi sehingga resiko investasi menjadi tinggi.(iv) Tingkat pelayanan berkaitan erat dengan keabsahan. Kualitas pelayanan meningkat ketika pemerintah daerah memberi pengakuan. Berdasarkan pengalaman WaterAid29 di Malawi, keberadaan kios air sangatmembantu penduduk miskin dalam memenuhi kebutuhannya. Namun, hambatan utamadalam pengelolaan kios air adalah tarif yang ditetapkan relatif tinggi sehingga tidakterjangkau oleh penduduk miskin. Kasus free rider30 yang dilakukan oleh pemukamasyarakat banyak terjadi sehingga menambah beban penduduk. (e-WaterAid, 2005). PT. Adhya Tirta Batam yang merupakan penyedia air minum di kota Batamyang bekerja sama dengan Otorita Batam membangun kios air di dekat perumahan liar.Pembangunan kios air ini didasari pertimbangan untuk mengurangi tingkat pencurianair, dan menyediakan air minum bagi penduduk yang bermukim di permukiman liartanpa harus membangun jaringan distribusi. Secara umum keberadaan kios air29 Sebuah LSM besar berbasis di Inggris yang bergerak dalam penyediaan air minum bagi pendudukmiskin30 Free rider diterjemahkan sebagai seseorang/sekelompok orang yang dalam penggunaan/konsumsibarang/jasa tidak membayar jasa/barang yang telah dikonsumsinya/digunakan sehingga bebanpembayarannya menjadi tanggungan pengguna lainnya. 52
    • menguntungkan bagi masyarakat penghuni permukiman liar, walaupun tarifnya masihrelatif tinggi jika dibandingkan dengan tarif air perpipaan31. (Virgiyanti, 2004). Walaupun penyedia air minum skala kecil diasosiasikan dengan investasi yangkecil, pada beberapa kasus usaha tersebut kemudian berkembang pesat danmembutuhkan investasi besar dan melayani pelanggan dalam jumlah besar32.3.3.5 Masa Depan Pelayanan Air Minum Skala Kecil Pasar pelayanan air minum skala kecil sangat tergantung pada kondisipelayanan air minum skala besar. Semakin baik dan terjangkau pelayanan air minumskala besar maka semakin kecil pasar pelayanan air minum skala kecil. Walaupun padabeberapa pengalaman (Pilipina, Vietnam) pelayanan air minum skala kecil kemudianberkembang menjadi pelayanan berskala besar, secara keseluruhan sebagian besarpelayanan air minum skala kecil bersifat pelengkap (komplementer) terhadappelayanan skala besar. Penyediaan air minum yang hanya bergantung pada satu sumber, yaitu airperpipaan jarang terjadi khususnya di negara berkembang. Bahkan, di negara AmerikaLatin, yang termasuk paling maju dalam urusan penyediaan air minum, dengancakupan pelayanan air perpipaan mencapai 79 persen ternyata hanya 15 persen daripenduduk miskin yang terlayani (Idelovitch, 1997). Akibatnya tetap terjadiketidakmerataan pelayanan air minum. Kondisi ini memungkinkan untuk mendorong pelayanan air minum skala kecilsebagai alternatif pencapaian Millenium Development Goals pada tahun 2015.Memasukkan penyedia air minum skala kecil dalam strategi investasi air minum akandapat mempercepat peningkatan cakupan layanan, dengan memberi perhatian khusus31 Kondisi ini terjadi disebabkan pengelola kios air menggunakan tarif penjaja air keliling sebagaipembanding, sehingga walaupun tarifnya lebih murah dari penjaja keliling tetapi masih lebih mahaldari tarif air perpipaan. Harga air perpipaan Rp.3.000,00 per m3, dan harga air kios Rp. 25.000,00 perm3.32 Di Metro Manila, Pilipina, terdapat penyedia air minum skala kecil yang telah menginvestasikanUSD. 350.000 dalam lima tahun dan melayani 25.000 rumah tangga melalui sambungan pipa atauselang air. Sementara di Ho Chi Minh City, Vietnam, terdapat penyedia air minum skala kecil yangmelayani 400 rumah tangga melalui sambungan rumah dengan investasi USD. 80.000. 53
    • pada beberapa kendala tarif yang relatif mahal, dan kurangnya dana investasi (Conan,2002).3.4 Kaitan Pembangunan Air Minum terhadap Kemiskinan, Distribusi Pendapatan, dan Pertumbuhan Ekonomi.3.4.1 Pembangunan Air Minum dan Kemiskinan Abad ke-21 dimulai dengan sebuah kondisi pembangunan manusia yangmendasar yang belum tertanggulangi, yaitu akses kepada layanan air minum,khususnya bagi penduduk miskin di daerah kumuh perkotaan. Sementara akses ke airminum merupakan sumber daya atau modal dasar bagi keberlangsungan hidup. Akseske air minum merupakan salah satu komponen dalam klasifikasi kemiskinan(Howard, 2004). Kegagalan dalam penyediaan air membawa dampak ke semuakelompok. Akan tetapi, yang paling besar dampaknya adalah terhadap pendudukmiskin kota sehingga mereka semakin tidak mampu keluar dari siklus kemiskinan. Beberapa faktor ditengarai menjadi penyebab minimnya akses air minum,khususnya bagi penduduk miskin, yaitu sebagai berikut.a. Lahan yang ditempati merupakan miliknya yang sah. Pada daerah perkotaan, penyedia layanan air minum tidak melayani daerah permukiman liar, dengan pertimbangan akan memberi legitimasi dan alasan bagi penduduk untuk terus menempati lokasi tersebut. Walaupun kebijakan nasional menyatakan bahwa air minum diperuntukkan bagi semua orang, dalam praktiknya hal ini tidak akan terjadi pada penduduk di permukiman liar.b. Kemampuan penduduk miskin sangat terbatas untuk membayar biaya sambungan sekaligus di depan. Keterbatasan kemampuan untuk membayar biaya sambungan itu akan berakibat bahwa penduduk miskin tidak akan pernah memperoleh layanan air perpipaan. Harga satuan air perpipaan jauh lebih rendah dari air yang dijajakan keliling, tetapi biaya sambungan air perpipaan mahal (McIntosh, A. C, 2003). 54
    • c. Ketika tanggung jawab penyediaan air minum dialihkan ke swasta, kepentingan penduduk miskin bukan menjadi perhatian. Perusahaan penyedia layanan air minum swasta tidak tertarik melayani penduduk miskin sebab penduduk miskin berkonsumsi rendah, mereka tidak mampu membayar biaya pemasangan sekaligus di depan. Disamping itu, mereka sering berlokasi di kawasan permukiman liar.d. Bagi sebagian besar pengambil keputusan, penduduk miskin dianggap tidak mampu dan/atau tidak mau membayar. Penduduk miskin dianggap tidak mampu untuk membayar. Walaupun demikian, pada saat tertentu seperti menjelang pemilihan umum, penduduk miskin perkotaan memperoleh perhatian berupa janji perbaikan lingkungan dan penyediaan air gratis..e. Lokasi tempat tinggal jauh dari jaringan perpipaan. Ketika penduduk berlokasi di kawasan kumuh, atau berjarak jauh dari jaringan perpipaan, akses air minum menjadi berkurang. Gambar 3.1 Pengaruh Ketersediaan Air Minum terhadap Beragam Dimensi kemiskinan Dimensi Dampak Utama Kemiskinan - Penyakit terkait air dan sanitasi Kesehatan - Malnutrisi karena diare - Berkurangnya usia harapan hidup Kekura- ngan Air - Tingkat kehadiran berkurang Pendidikan karena sakit, atau antri air Minum dan Sanitasi - Tingginya proporsi pengeluaran untuk air Pendapatan/ Konsumsi - Berkurangnya potensi penda- patan karena sakit, berkurangnya kesempatan kerja yang memerlukan ketersediaan air. Sumber: Bosch dkk (2000) 55
    • Kekurangan air dan sanitasi berdampak pada kemiskinan melalui empatdimensi, yaitu (i) kesehatan, (ii) pendidikan, (iii) jender, dan (iv) pendapatan dankonsumsi (Bosch, Hommann, Sadoff dan Travers, 2000). Hal itu selengkapnya dapatdilihat pada Gambar 3.1. Ketika penduduk miskin tidak memperoleh akses air minum, penduduk miskinkhususnya di perkotaan menanggung konsekuensinya, diantaranya berupa (Johnstonedan Wood, 1999) (i) meningkatnya biaya bagi yang tidak memperoleh akses, (ii)berkurangnya konsumsi air, dan (iii) bertambahnya beban kesehatan dan timbulnyabiaya ekonomi karena hilangnya produktivitas. Satu persatu akan dijelaskan berikut ini. Tabel 3.5 Perbandingan Harga Air Minum Penjaja Keliling dan Perpipaan di Kota Besar Dunia Rasio harga air penjaja Kota keliling terhadap Sumber Data perpipaan Abidjan 5:1 World Bank, 1998 Bandung 62:1 ADB, 1993 Dhaka 12:1 – 25:1 World Bank, 1998 Ho Chi Minh, Vietnam 19:1 ADB, 1993 Istanbul 10:1 World Bank, 1998 Yakarta 14:1 – 20:1 Crane, 1994 Kampala 4:1 – 9:1 World Bank, 1998 Karachi 28:1 – 83:1 World Bank, 1998 Lagos 4:1 – 10:1 World Bank, 1998 Lima 17:1 World Bank, 1998 Manila 13:1 David dan Ionesco, 1998 Nairobi 7:1 – 11:1 World Bank, 1998 Onitsha, Nigeria 35 :1 – 300:1 Whittington dkk, 1991 Port-au-Prince, Haiti 7:1 – 100:1 World Bank, 1998 Surabaya 20:1 – 60:1 World Bank, 1998 Sumber: Diolah dari World Bank, 1998 dan Satterwaithe, 1998a. Meningkatnya biaya bagi yang tidak memperoleh akses. Ketika penduduk tidak memperoleh akses, mereka mencari alternatif lain yang lebih mahal. Masyarakat miskin membeli 5-30 liter air per kapita/hari melalui “perantara” seperti pemilik rumah, kios air, dan penjaja keliling dengan harga 56
    • yang jauh lebih mahal. Penduduk menghabiskan dana sekitar 10-40 persen dari pendapatan untuk air minum dan mungkin membayar 10-100 kali tarif rata-rata (Black, 1996). Sementara itu, RT pelanggan air perpipaan umumnya hanya mengeluarkan kurang dari 2 persen (Satterwaithe, 1998). Hal itu selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 3.5 dan Tabel 3.6. Sebagai perbandingan, di negara maju, pengeluaran air berkisar pada 0,5 sampai 2 persen dari pendapatan rata-rata (1,3 persen di Jerman dan Belanda, 1,2 persen di Perancis). Air minum dianggap mahal jika pengeluaran melampaui 3 persen dari pendapatan rata-rata penduduk (Water Academy, 2004). Tabel 3.6 Proporsi Pengeluaran Air Minum Rumah Tangga Miskin Perkotaan Lokasi Proporsi Sumber Pengeluaran/Pendapatan Onitsha, Nigeria 18 persen Whittington dkk, 1991 Manila, Filipina 8,2 persen David dan Inocencio, 1998 Addis Abeba, Ethiopia 9 persen Bahl dan Lihn, 1992 Port-au-Prince, Haiti 3,2 – 10,6 persen Fass, 1998 Khartoum, Sudan 16,5 – 55,6 persen Cairneross dan Kinner, 1992 Sumber: Satterwaithe, 1998b. Berkurangnya konsumsi air. Semakin besar biaya, waktu dan usaha yang dibutuhkan bagi konsumsi air, air yang dikonsumsi penduduk miskin kemungkinan semakin jauh dari kebutuhan minimal.c. Bertambahnya beban kesehatan dan timbulnya biaya ekonomi karena hilangnya produktivitas. Kekurangan akses ke air minum berkaitan ke penyakit baik yang langsung maupun yang tidak langsung33.33 Tersedianya akses air minum berpotensi mengurangi angka kematian akibat penyakit terkait air telah lamadiamati oleh WHO seperti kolera (potensi berkurang 80-100 persen), dan diare (40-50 persen) (WHO, 1992) Diaremencapai 30 persen dari penyakit menular yang diderita anak-anak, yang mengakibatkan 2,2 jutakematian setiap tahun. 57
    • Gambar 3.2 Jalur Utama Penularan Penyakit melalui Air konsumsi Ikan Air kontak Manusia Panen -------- kontak pengolahan langsung Tanah Air Air tanah permukaan dan dan pantai Limbah dibuang dibuang permukaan dan pantai siklus pendek siklus panjang Sumber: Bosch dkk (2000) Banyak penduduk miskin terjangkit penyakit disebabkan oleh kurang layaknya air yang dikonsumsi. Akibatnya, sebagian besar pendapatan habis untuk penanggulangan kesehatan sehingga tidak cukup tersedia dana untuk kegiatan produktif. Selain itu, penduduk yang menderita sakit diare atau yang merawat keluarga yang sakit tidak akan dapat bekerja, yang berarti hilangnya produktivitas34. (Surjadi, 2003) Karakteristik pasar air minum diantara komunitas miskin menunjukkan hal-halsebagai berikut. (i) Kinerja penyedia air minum yang rendah lebih menyengsarakanpenduduk miskin dibandingkan yang kaya. Penduduk miskin biasanya tergantung padagaji harian sehingga waktu yang terbuang untuk memperoleh air akan mengurangikesempatan memperoleh penghasilan. (ii) Penduduk miskin membayar lebih besaruntuk air minum. Meskipun terdapat persepsi bahwa penduduk miskin tidak mampumembayar, kenyataannya mereka membayar lebih besar daripada penduduk kaya,seperti membeli air dari penjaja keliling dengan harga yang lebih mahal. (iii) Penyediaalternatif merupakan jalan keluar bagi penduduk miskin untuk mendapatkan layanan.34 WHO memperkirakan 5,6 miliar hari kerja akan diperoleh per tahun kalau semua orang mempunyaiakses ke air minum (Hansen, 2004) 58
    • Tingginya kebutuhan air yang tidak terlayani oleh penyedia air perpipaanmemungkinkan penyedia skala kecil mengembangkan inovasi, seperti kios air, penjajakeliling, jaringan independent, dan lain-lain. (iv) Ketersediaan dana tunai merupakanisu dalam mendapatkan layanan air minum. Penduduk miskin cenderung membayartidak teratur dan dalam jumlah kecil sesuai dengan ketersediaan dana mereka. (v)Pemilikan lahan merupakan kendala mendapatkan layanan (Kariuki, 2000). Program pembangunan air minum dapat menanggulangi kemiskinan melalui 2cara, yaitu (i) mengurangi biaya layanan dasar, dan (ii) mengurangi beberapa resikopenyebab menurunnya kondisi kesehatan masyarakat yang dapat menurunkan tingkatkesejahteraan masyarakat (Cain, 1998). Namun, aspek pertama yang terkait langsungdengan kondisi ekonomi yang sering dikemukakan adalah berupa peningkatanpendapatan yang dapat digunakan untuk keperluan selain air minum. Kaitan inidijelaskan secara nyata melalui ilustrasi berupa peningkatan pendapatan pendudukmiskin setelah penduduk miskin tersebut beralih dari mengonsumsi air yang dibeli daripenjual keliling ke air perpipaan35. Ketika pemerintah maupun swasta berkeinginan memberikan layanan airminum pada penduduk miskin, faktor yang menjadi kepedulian penduduk miskin perlumendapat perhatian. Terdapat tiga hal yang menjadi kepedulian utama dari pendudukmiskin. Ketiga hal tersebut akan diuraikan berikut ini.(i) Harga air. Rumah tangga miskin lebih tertarik pada harga air yang rendah dan penerapan skema subsidi silang.(ii) Ekspansi sistem distribusi. Rumah tangga miskin akan lebih memberi perhatian pada besarnya biaya sambungan dan cara pembayaran biaya sambungan (sekali bayar vs dicicil).(iii) Tingkat layanan (kualitas air, lama layanan, sistem penagihan dan lainnya). Rumah tangga miskin cenderung membayar tagihan dalam jumlah kecil dengan frekuensi yang lebih sering.35 Sebagai ilustrasi, penduduk Manila membayar 900 pesos setiap bulan untuk air minum dari penjajakeliling, tetapi hanya membayar 100 pesos per bulan jika tersambung ke perpipaan. Selisih 800 pesosakan berarti banyak ketika penghasilan sebulan hanya sekitar 6.000 pesos dan biaya sewa rumah sekitar1.000 pesos(McIntosh,2000) 59
    • Selain itu, penyedia air minum harus memperhatikan beberapa hal, yaitu (i)desain penyediaan air minum harus tetap mempertahankan sasaran meningkatkan tarafkehidupan penduduk miskin, (ii) menghindari asumsi bahwa melayani pendudukmiskin berisiko tinggi dan tingkat pengembalian rendah, (iii) memberikan kebijakandan pengaturan yang jelas, (iv) mempersiapkan beragam pilihan akses air minum bagipenduduk miskin, dengan catatan bahwa penyedia air minum alternatif mungkin lebihsesuai dengan penduduk miskin, dan (v) memberikan subsidi ke penduduk miskinmelalui tarif yang sering tidak berhasil. Penduduk miskin sebagian memperoleh air daritempat umum bahkan penyedia skala kecil, sementara subsidi silang lebih mengarahpada sambungan rumah. Akibatnya, subsidi terhadap harga menguntungkan pendudukkaya daripada penduduk miskin36. Harga air yang murah tanpa didukung oleh akses airminum ke penduduk miskin hanya akan menguntungkan pedagang dan bukanpenduduk miskin (McIntosch, 2003), (vi) perlu ditingkatkan keterlibatan pendudukmiskin sehingga keinginan mereka dapat tersampaikan (Kariuki, 2000).3.4.2 Pembangunan Air Minum dan Pertumbuhan Ekonomi Keterkaitan antara kinerja perekonomian dan infrastruktur telah memicu debatberkepanjangan diantara ahli ekonomi infrastruktur dan ekonomi pembangunan. Buktiempiris belum dapat menunjukkan secara jelas keterkaitan antara infrastruktur danperekonomian. Bank Dunia dalam laporan tahunannya World Development ReportTahun 1994 menyatakan bahwa belum terdapat konsensus mengenai besaran pasti daripengaruh infrastruktur pada pertumbuhan ekonomi, tetapi, sebagian besar studimenyimpulkan bahwa peran investasi infrastruktur pada pertumbuhan ekonomi sangatmendasar, signifikan, dan bahkan lebih dari pada investasi modal lainnya. Terlepas dari perdebatan di atas, sebagian ahli ekonomi berpendapat bahwalayanan infrastruktur yang memadai adalah kebutuhan dasar untuk pertumbuhan danproduktivitas. Terkait dengan pembangunan air minum, analisis terbaru menunjukkan bahwapengelolaan air berada pada peringkat kedua terbesar dalam investasi infrastruktur36 Di manila, penduduk miskin mengkonsumsi hanya 6 m3 per bulan dibanding penduduk kaya sebanyak30 m3 per bulan, sementara penduduk miskin yang membeli air dari penjual keliling membayar hampir5 kali lebih besar dari yang dibayar penduduk kaya. 60
    • bagi kebangkitan ekonomi (Tan, 2000). Sementara itu, WHO (2004) melalui the SwissTropical Institute melakukan kajian manfaat ekonomi dari investasi air minum dansanitasi pada beberapa negara. Kesimpulannya adalah bahwa investasi air minum dansanitasi sebesar USD 1 akan memberikan pengembalian sebesar antara USD 3 sampaiUSD 34, yang bergantung pada lokasinya.3.4.3 Pembangunan Air Minum dan Kesenjangan Disamping dampak terhadap pertumbuhan pendapatan agregat, literatur terkinimenunjukkan dampak pembangunan infrastruktur terhadap kesenjangan pendapatan.Hipotesis ini dibuktikan secara empiris dalam studi Lopez (2003) bahwa dalam kondisitertentu, pembangunan infrastruktur dapat berdampak positip pada pendapatan dankesejahteraan penduduk miskin dan pendapatan rata-rata. (Calderon, 2001). Secara khusus terkait dengan air minum, dalam literatur empiris sebagaimanadikemukakan oleh Brenneman dan Kerf (2002), Galiani, Gertler dan Schargrodsky(2002), ditunjukkan bahwa peran akses air dan sanitasi dalam mengurangi tingkatkesenjangan, terlihat melalui dampaknya pada modal manusia khususnya pendudukmiskin (Calderon, 2004). Kajian Calderon (2004) menunjukkan bahwa pembangunan jaringan air minummempunyai dampak negatif dan signifikan pada kesenjangan pendapatan. Beberapakesimpulan studi adalah sebagai berikut. (i) Kuantitas infrastruktur mempunyai dampakpositip signifikan pada pertumbuhan ekonomi jangka panjang. (ii) Jumlah dan kualitasinfrastruktur mempunyai dampak negatif terhadap kesenjangan pendapatan. Tanpamelihat pada tehnik yang digunakan dalam mengukur kesenjangan, ditemukan bahwapengurangan kesenjangan tidak hanya dipengaruhi oleh kuantitas, tetapi dipengaruhijuga oleh kualitas infrastruktur. (iii) Infrastruktur meningkatkan pendapatan danmengurangi kesenjangan berakibat bahwa pembangunan infrastruktur menjadi kuncipengurangan kemiskinan sehingga pembangunan infrastruktur seharusnya menjadipendukung utama program pengurangan kemiskinan.3.5 Pertumbuhan Pro-Poor Pertumbuhan pro-poor telah dikenal luas dan didefinisikan oleh lembagainternasional sebagai pertumbuhan yang mengarah pada penurunan kemiskinan secara 61
    • nyata (OECD, 2001 dan PBB, 2000). Terdapat dua definisi pertumbuhan pro miskin.Pada konsep pertama, pertumbuhan pro-poor terjadi ketika pendapatan pendudukmiskin meningkat lebih cepat dari penduduk tidak miskin. Sementara itu, konsep keduamenyatakan bahwa pertumbuhan pro-poor terjadi ketika jumlah absolut pendudukmiskin berkurang (Vos, 2005). Dapat disimpulkan bahwa perbedaan mendasar hanyapada fokusnya, yaitu (i) konsep pertama pada kesenjangan (White dan Anderson, 2000;Kakwani dan Pernia, 2000) dan (ii) konsep kedua pada kemiskinan (Ravallion danChen, 2003). Secara harafiah, ini berarti bahwa pertumbuhan pro-poor terjadi ketikapenduduk miskin lebih banyak mendapat manfaat jika dibanding dengan lainnya.Selain itu, untuk dapat disebut pertumbuhan pro-poor, pertumbuhan harus disertaipengurangan kesenjangan. Terdapat cara lain mengartikan pertumbuhan pro-poor,yaitu pertumbuhan menurunkan angka kemiskinan (Ravallion dan Chen, 2003). Pertumbuhan disepakati baik untuk penduduk miskin dan dibutuhkan untukpenurunan kemiskinan berkelanjutan. Akan tetapi, apakah ini memadai?. Sulit dibantahbahwa penurunan kemiskinan berkelanjutan dapat dicapai melalui kebijakanredistribusi menyertai kemandekan ekonomi. Pertumbuhan yang dikaitkan denganperubahan redistribusi akan mempunyai dampak yang lebih besar terhadap penurunankemiskinan dari pertumbuhan tanpa perubahan distribusi (Bourgignon, 2001). Terdapatdua penjelasan tentang hal ini, yaitu (i) dampak positif langsung dari perubahandistribusi terhadap penurunan kemiskinan tanpa memperdulikan besaran pertumbuhanekonomi; (ii) dampak positip dan tidak langsung dari penurunan kesenjangan. Bahkanketika tidak terjadi perubahan distribusi, pertumbuhan ekonomi akan mempunyaidampak penurunan kemiskinan yang lebih besar kalau kesenjangan awal rendah.Perubahan distribusi dapat berdampak sekarang pada kemiskinan dan dampak kedepanberupa penurunan kemiskinan sebagai akibat pertumbuhan ekonomi di masa depan(Mosley, 2004) Jika pertumbuhan ekonomi baik untuk penduduk miskin, perubahankesenjangan juga secara empiris sesuai untuk menjelaskan perubahan kemiskinan.Ravallion (2004) menyimpulkan bahwa pertumbuhan akan menjadi alat yang tidak 62
    • berarti bagi kemiskinan kecuali jika pertumbuhan terjadi bersamaan dengan penurunankesenjangan. Gambar 3.3 Kebijakan, Pertumbuhan, Perubahan Distribusi dan Penurunan Kemiskinan Pertumbuhan Pendapatan Reformasi Perubahan Kebijakan Kemiskinan Perubahan Distribusi Pendapatan Sumber: Lopez, 2004 Pertumbuhan ekonomi yang bermanfaat bagi penduduk miskin harus menjadiprioritas dari kebijakan publik di negara berpendapatan rendah. Pertumbuhanekonomi dan kebijakan pro-growth adalah muatan utamanya, tetapi itu saja tidakmencukupi. Negara miskin harus mencari cara melaksanakan kebijakan yangmeningkatkan manfaat pertumbuhan bagi penduduk miskin. Perubahan distribusiyang progresif (bahkan sekedar mengurangi percepatan peningkatan kesenjangan)dapat mempunyai dampak penting pada tingkat pertumbuhan pendapatan pendudukmiskin (Mosley, 2004).3.6 Rangkuman Air minum sebagai kebutuhan dasar telah disadari bersama. Sebagaikonsekuensinya adalah penyediaan air minum tidak hanya memperhatikan segiekonomis, tetapi juga memperhatikan segi sosial. Pengabaian fungsi sosial akanberakibat bahwa penduduk miskin terabaikan kebutuhannya akan air minum. Ketika airminum tidak terjangkau, penduduk miskin yang paling banyak menderita. Akses ke airminum merupakan salah satu komponen dalam klasifikasi kemiskinan. Hal ini telah 63
    • disadari sejak lama, tetapi masih banyak penduduk khususnya yang miskin yang belumterjangkau. Ketiadaan akses terhadap air minum mempengaruhi kondisi kesehatan,pendidikan, dan pendapatan dan konsumsi. Konsekuensi kurangnya akses terhadap airminum diantaranya berupa biaya penyediaan air yang lebih mahal, waktu yang tersitalebih banyak untuk mendapatkan air, konsumsi air berkurang, bertambahnya bebankesehatan dan pada akhirnya bermuara pada timbulnya biaya ekonomi disebabkanhilangnya produktivitas. Kesadaran bahwa air merupakan kebutuhan dasar kemudian ditindaklanjuti olehpemerintah dengan menyediakan air minum dengan harga yang terjangkau khususnyabagi penduduk miskin. Di pihak lain, harga yang terjangkau sering lebih rendah daribiaya produksi sehingga menyulitkan penyedia air minum untuk berkembang.Kemudian, harga terjangkau tidak dengan sendirinya membantu penduduk miskinkarena dalam kenyataannya penduduk miskin masih banyak yang belum terlayani.Sebaliknya, kondisi ini malah mengurangi kemampuan pemerintah menyediakan airminum yang berkualitas dan menjangkau keseluruhan penduduk. Berdasarkan alasanketidakmampuan pemerintah menyediakan kebutuhan air minum bagi masyarakat,swasta mulai berperan dalam penyediaan air minum. Secara empiris kinerja swasta dalam penyediaan air minum masih kontroversial.Beberapa studi di Asia Pasifik, dan Amerika Serikat, menunjukkan bahwa kinerjaswasta lebih efisien. Sementara itu, di Swedia, Inggris, dan Perancis menunjukkan hasilyang berseberangan. Kondisi ini mengakibatkan sebagian pihak mendukungketerlibatan swasta dengan menyatakan keterlibatan swasta meningkatkan efisiensi danmendorong bertambahnya investasi dan pertumbuhan ekonomi. Di pihak lain, pihakpenentang menyatakan bahwa swasta mengedepankan keuntungan denganmengabaikan kepentingan penduduk miskin. . Keterlibatan swasta dalam penyediaan air minum dapat dilihat baik dari sudutpandang makro maupun mikro. Secara makro, peningkatan investasi air minum akanberdampak positip terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun secara mikro, pendudukmiskin cenderung terabaikan disebabkan akses yang sulit (biaya sambungan meningkat, 64
    • berlokasi di permukiman liar), dan tidak terjangkau (tarif yang meningkat, subsidi yangberkurang). Ketidakmampuan pemerintah, dan kemudian juga swasta, mendorong pendudukterutama yang miskin untuk memperoleh air minum dari sumber alternatif, yangdikenal dengan istilah penyedia air minum skala kecil (small scale water provider).Biaya layanan penyedia skala kecil relatif lebih mahal dari sistem perpipaan, tetapibentuk layanan yang diberikan oleh penyedia skala kecil bersifat fleksibel37 sehinggaterjangkau oleh penduduk miskin. Walaupun demikian, penyedia skala kecil masihdianggap bersifat sementara sampai sistem air perpipaan dapat melayani. Sebagaimana investasi air minum perpipaan maka investasi air minumnonperpipaan (penyedia skala kecil) akan berdampak positip pada pertumbuhanekonomi. Secara empiris belum diketahui dampak dari investasi air minumnonperpipaan terhadap distribusi pendapatan. Secara teoritis, dalam jangka menengahdampaknya tergantung pada harga air yang dikonsumsi dibandingkan dengankemungkinan timbulnya dampak terhadap kesehatan jika mengkonsumsi air yang tidaklayak. Sementara itu, dalam jangka pendek dampak dari harga akan lebih dominan. Keterkaitan isu akses terhadap air minum dengan pertumbuhan ekonomi dandistribusi pendapatan menjadi mengemuka ketika kondisi kemiskinan perkotaanmenjadi perhatian. Akses terhadap air minum merupakan salah satu penyumbangterhadap kemiskinan perkotaan. Bahkan, ditengarai pembangunan air minum yangmengabaikan penduduk miskin akan berdampak pada semakin meningkatnyakesenjangan pendapatan di perkotaan. Keterkaitan antara kinerja perekonomian dan infrastruktur telah memicu debatberkepanjangan diantara ahli ekonomi infrastruktur dan ekonomi pembangunan.Belum terdapat konsensus mengenai besaran pasti dari pengaruh infrastruktur padapertumbuhan ekonomi. Namun, sebagian besar studi menyimpulkan bahwa peraninvestasi infrastruktur pada pertumbuhan ekonomi sangat mendasar, signifikan danbahkan lebih dari pada investasi modal lainnya.37 Penduduk dapat membeli/membayar dalam jumlah dan pada waktu yang sesuai kemampuan mereka 65
    • Kaitan pertumbuhan dan kesenjangan lebih terlihat pada literatur teoritis.Sementara itu, berbeda dengan pandangan Kutznets, beberapa literatur empiris terkinisecara seragam menyatakan bahwa pertumbuhan tidak mempunyai dampak sistematispada kesenjangan. Teori sederhana dan bukti empiris menunjukkan bahwa pengurangankemiskinan dapat dicapai melalui percepatan pertumbuhan ekonomi dan/atauperubahan distribusi pendapatan. Pada saat pendapatan rata-rata meningkat, proporsipopulasi yang hidup dalam kemiskinan absolut akan berkurang, Meskipun buktimenunjukkan bahwa pertumbuhan dapat dikaitkan dengan meningkatnya kesenjanganpendapatan, penurunan kemiskinan didominasi oleh pengaruh langsung daripertumbuhan. Terdapat banyak bukti yang menunjukkan bahwa pertumbuhan .itu penting bagipenanggulangan kemiskinan. Berdasarkan riset terdahulu, Kraay (2004) menguraikandampak pertumbuhan pada kemiskinan melalui tiga sumber pertumbuhan pro-poor,yaitu (i) pertumbuhan tinggi, (ii) kemiskinan yang sensitif terhadap pertumbuhan, dan(iii) pertumbuhan berpola mengurangi kemiskinan. Ketiadaan akses terhadap air minum khususnya bagi penduduk miskinperkotaan akan berdampak semakin parahnya distribusi pendapatan di perkotaan.Selanjutnya, hal itu akan berdampak terhadap menurunnya pertumbuhan ekonomi. Dipihak lain, pertumbuhan ekonomi dianggap sebagai syarat utama dalam mengatasikemiskinan perkotaan. Penyediaan air minum secara teoritis dapat menjadi alat yangmembantu menjembatani proses pertumbuhan ekonomi dengan pengurangankesenjangan melalui dampak ketersediaan air minum terhadap tingkat pendapatanpenduduk miskin. Kondisi ini kemudian dikenal sebagai fenomena pertumbuhan pro-poor, yaitu pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan pengurangan kesenjanganpendapatan dan/atau kemiskinan. Pembangunan air minum seharusnya disadari bukan suatu beban, tetapi suatukesempatan untuk mengatasi kemiskinan khususnya di perkotaan. Pembangunan airminum seharusnya berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan sekaligus jugamengurangi kesenjangan pendapatan. 66
    • BAB IV PEMODELAN DAMPAK INVESTASI AIR MINUM4.1 Teori Keseimbangan Umum Teori keseimbangan umum merupakan teori yang menjelaskan tentangkeberadaan beragam pasar yang saling terkait satu sama lain dalam suatuperekonomian. Sebagai akibatnya, perubahan pada satu pasar akan berpengaruhterhadap pasar lainnya. Kondisi keseimbangan akan terbentuk ketika permintaan danpenawaran pada masing-masing pasar berada pada kondisi keseimbangan simultan.Secara matematis, tingkat harga keseimbangan merupakan solusi dari sistem persamaansimultan yang menggambarkan perilaku dari setiap pelaku ekonomi dan keseimbangandi setiap pasar (Hartono, 2002). Model keseimbangan umum dikembangkan pertama kali oleh Leon Walrasyang mengemukakan bahwa semua harga dan jumlah barang di semua pasar ditentukansecara simultan melalui proses interaksi satu dengan lainnya (Lewis, 1991). Untukmenjelaskan konsepnya, Walras menggunakan pendekatan matematis melalui konsepkelebihan permintaan sebagai berikut. Asumsi yang diperguna- kan dalam Hukum Walras adalah Kotak 4.1 Hukum Walras bahwa suatu perekonomian ter- Suatu sistem yang terdiri atas n pasar, memiliki fungsi D permintaan X (P ) , fungsi penawaran X (P ) dan S diri dari n pasar komoditi yang fungsi kelebihan permintaan untuk pasar ke-j yang dibedakan atas dua keseimbang- didefinisikan sebagai: Z j ( P) = X D − X S an yaitu keseimbangan parsial j j Dalam kondisi keseimbangan, untuk setiap pasar ke-i dan keseimbangan umum. Kese- D S secara simultan berlaku X (P) = X (P) dan imbangan parsial terjadi pada kondisi: n sebuah pasar komoditi, semen- ∑P j =1 j • Z j = 0 , untuk setiap Pj ≥ 0 . tara keseimbangan umum terjadi secara serentak pada semua 67
    • pasar. Jika terdapat n pasar parsial, keseimbangan umum akan tercapai ketika n-1 pasarparsial telah mencapai keseimbangan.4.2 Model Komputasi Keseimbangan Umum (CGE)384.2.1 Prinsip dan Kerangka Dasar Model komputasi keseimbangan umum (computable general equilibrium, CGE)merupakan suatu model kuantitatif yang berhubungan dengan keseimbanganperekonomian secara umum yang harga-harga dari semua barang dan jasa serta faktor-faktor produksi memiliki peranan yang sangat penting dalam menyeimbangkan antarapermintaan (demand) dan penawaran (supply). Model keseimbangan umum disusunoleh persamaan-persamaan yang memuat perilaku-perilaku dari para pelaku ekonomi(rumah tangga, perusahaan, pemerintah dan dunia internasional) dalam kerangka suatumodel. Permintaan dan penawaran akan barang dan jasa serta faktor-faktor produksioleh para pelaku ekonomi tersebut didasarkan kepada mekanisme pasar. Perilaku para pelaku ekonomi dalam suatu model komputasi keseimbanganumum (computable general equilibrium, CGE) dasar pada umumnya terdiri dari: rumahtangga, perusahaan, pemerintah dan dunia internasional. Perilaku para pelaku ekonomidalam model keseimbangan umum diasumsikan sangat rasional, yaitumemaksimumkan keuntungan untuk para pelaku ekonomi yang membutuhkan faktorproduksi atau memaksimumkan utilitas untuk pelaku ekonomi yang mengkonsumsibarang dan jasa serta faktor produksi. (Bappenas, 2004). Model CGE adalah sebuah model keseimbangan yang dibangun berdasarkanstruktur sosial ekonomi dari Social Accounting Matrix (SAM), dengan disagregasimultisektor. Struktur dasar SAM yang dipergunakan dalam model CGE disajikan padaTabel 4.138 Computable General Equilibrium (CGE) Model diterjemahkan menjadi Model KomputasiKeseimbangan Umum. Pada beberapa kajian kadang juga diterjemahkan menjadi Model KeseimbanganUmum Terapan 68
    • Tabel 4.1 Struktur Dasar SAM pada Model CGE PengeluaranPenerimaan Rumah Tabungan- Aktivitas Komoditi Faktor Perusahaan Pemerintah Sisa Dunia Total Tangga Investasi Pendapatan Output yang Output yangAktivitas dipasarkan dikonsumsi aktivitas (output kotor) Konsumsi KonsumsiKomoditi Input Antara Biaya transaksi privat pemerintah Investasi Ekspor Permintaan Pendapatan PendapatanFaktor Nilai Tambah faktor dari sisa faktor dunia Pendapatan Transfer keRumah Transfer antar Surplus untuk Transfer ke Pendapatan faktor untuk rumah tanggaTangga rumah tangga rumah tangga rumah tangga rumah tangga rumah tangga dari sisa dunia Pendapatan Transfer ke Transfer ke PendapatanPerusahaan faktor untuk perusahaan perusahaan dari perusahaan perusahaan sisa dunia Pendapatan Transfer ke Surplus ke Pajak produsen Pajak Transfer ke faktor untuk pemerintah, pemerintah, PendapatanPemerintah dan pajak nilai penjualan, tarif, pemerintah, pajak langsung pajak langsung pemerintah dari pemerintah tambah pajak ekspor sisa dunia pajak faktor rumah tangga perusahaanTabungan- Tabungan Tabungan Tabungan Tabungan TabunganInvestasi rumah tangga perusahaan pemerintah Asing Pendapatan Transfer Foreign Surplus untukSisa Dunia Impor faktor ke sisa sisa dunia pemerintah exchange dunia untuk sisa dunia outflow Pengeluaran Pengeluaran Pengeluaran Pengeluaran Pengeluaran ForeignTotal aktifitas Penawaran faktor rumah tangga perusahaan pemerintah Investasi exchange inflowSumber: Lofgren dkk (2001) 69
    • Gambar 4.1 Struktur Dasar Model CGE Tabungan Swasta Domestik Sumber: Lofgren dkk (2002). Pasar Faktor Tabungan Pemerintah Biaya Upah & Faktor Sewa Pajak Biaya InputAktivitas Antara Rumah Tabungan/ Pemerintah Tangga Investasi Transfer Konsumsi Konsumsi Swasta Pemerintah Penjualan Pasar Komoditi Permintaan Investasi Transfer dari Luar Negeri Ekspor Impor Tabungan dari Luar Negeri Bagian Lain Dunia 70
    • 4.2.2 Model Standar Komputasi Keseimbangan Umum39 Perilaku dalam mengambil keputusan untuk melakukan produksi dan konsumsidalam model standar komputasi keseimbangan umum diasumsikan memiliki strukturyang tidak linier serta memenuhi kondisi syarat perlu dan cukup berupa optimisasiturunan pertama dan turunan kedua. Disamping itu, rangkaian-rangkaianpersamaan dalam model dasar kesetimbangan umum juga memuat beberapa kendala(constraints) yang harus dapat dipenuhi oleh sistem model dasar kesetimbangan umumsecara keseluruhan dengan tidak perlu melihat kepada pertimbangan-pertimbangan darimasing-masing pelaku ekonomi.• Aktifitas, Produksi dan Pasar Faktor Produksi Masing-masing produsen yang direpresentasikan dengan suatu kegiatandiasumsikan untuk memaksimumkan keuntungan. Keuntungan merupakan selisihantara pendapatan (revenue) dengan seluruh biaya dari faktor-faktor produksi (factors of production) dan barang antara Gambar 4.2 Teknologi Produksi (intermediate inputs) yang diperlu- Output Komoditas kan dalam seluruh kegiatan produk- (koefisien hasil tetap) si. Kendala yang membatasi perilaku Tingkat Aktifitas memaksimumkan keuntungan dari (CES/Leontief) produsen didasarkan kepada keada- an teknologi yang dimiliki dan Nilai Tambah Antara (CES) (Leontief) dipergunakan dalam melakukan proses produksi. Faktor Komoditas Primer Komposit Pada bagian yang paling atas dipergunakan persamaan produk- Impor Domestik si berdasarkan constant elasticity Sumber: Lofgren, 2001 of substitution (CES) atau fungsi39 Sub Bab ini merupakan terjemahan bebas dari A Standard Computable General Equilibrium Model inGAMS oleh Hans Lofgren dkk, IFPRI, 2001. 71
    • Leontief40 yang menggabungkan antara seluruh nilai tambah serta barang-barang inputantara. Masing-masing kegiatan dapat memproduksi atau menghasilkan satu jeniskomoditi atau lebih berdasarkan koefisien-koefisien hasil produksi yang tetap (fixedyield coefficients). Pendapatan (revenue) dari kegiatan dihitung berdasarkan tingkatproses kegiatan dan hasil produksi dengan berpatokan kepada harga jual yangditawarkan oleh produsen. Sesuai dengan keinginan para produsen untuk memaksimumkan keuntungandilihat dari sisi penggunaan faktor-faktor produksi, masing-masing kegiatan atau prosesproduksi yang dilakukan oleh para produsen akan mempergunakan faktor-faktorproduksi sampai pada suatu titik yang pendapatan marjinal dari masing-masing hasilproduksi (marginal revenue of factors production) sama dengan biaya perolehanmasing-masing faktor produksi (factors price or rent) tersebut. Harga perolehan darimasing-masing faktor produksi tersebut akan berbeda-beda bergantung padasegmentasi dari pasar faktor-faktor produksi maupun pada mobilitas dari faktor-faktorproduksi tersebut.• Lembaga atau Para Pelaku Kegiatan Ekonomi Lembaga atau pelaku ekonomi yang akan diakomodasi ke dalam modeldiantaranya berupa rumah tangga, perusahaan, pemerintah dan bagian lain dunia (restof the world, ROW). Rumah tangga yang didisagregasi sesuai dengan yang tercantum di SAMmendapatkan pendapatan (income) dalam bentuk upah tenaga kerja dari perusahaan-perusahaan sebagai imbalan dari penggunaan faktor produksi (tenaga kerja) olehperusahaan-perusahaan. Disamping itu, rumah tangga juga mendapatkan pendapatanlain yang berasal dari transfer dari pelaku-pelaku ekonomi lainnya. Transfer dari bagianlain dunia (rest of the world, ROW) ke rumah tangga memiliki nilai yang tetap dengan40 Fungsi produksi CES sesuai untuk dipergunakan pada sektor-sektor yang secara empiris diketahuibahwa komposisi dari seluruh nilai tambah dan barang-barang input antara berubah-ubah. Sementaraitu, fungsi produksi Leontief sangat sesuai dipergunakan pada sektor-sektor yang secara empirisdiketahui bahwa komposisi dari seluruh nilai tambah dan barang-barang input antara relatif tidakberubah-ubah atau selalu tetap. 72
    • denominasi dalam nilai mata uang asing. Rumah tangga mempergunakanpendapatannya untuk membayar pajak langsung, keperluan tabungan, membiayaikegiatan konsumsi, serta melakukan transfer kepada para pelaku ekonomi lainnya.Dalam model yang paling sederhana, pajak langsung dan transfer kepada para pelakuekonomi lainnya di dalam negeri didefinisikan memiliki proporsi yang tetap daripendapatan yang diperoleh rumah tangga. Sementara itu, proporsi pengeluaran rumahtangga untuk keperluan simpanan didefinisikan fleksibel untuk sebagian rumah tangga.Proporsi pengeluaran rumah tangga untuk pembayaran pajak langsung dan simpanantersebut didasarkan kepada pilihan closure antara neraca pemerintah serta neracatabungan-investasi. Pendapatan rumah tangga setelah dikurangi pengeluaran pajaklangsung dan keperluan tabungan merupakan disposable income yang dapatdipergunakan untuk keperluan konsumsi. Konsumsi yang dilakukan rumah tangga meliputi komoditi-komoditi yangdijual di pasar yang diperoleh dengan harga pasar termasuk pajak komoditi yang harusdibayar serta biaya-biaya transaksi yang timbul dari perpindahan komoditi dalam rantaipasokan perdagangan komoditi tersebut serta home commodities yang diperoleh denganharga yang ditawarkan oleh produsen. Pengeluaran konsumsi rumah tanggadiperuntukkan untuk membeli bermacam-macam komoditi (marketed and homecommodities) berdasarkan suatu fungsi yang dikenal dengan linear expenditure system(LES). Pendapatan dari faktor produksi tidak selamanya dibayarkan langsung kepadarumah tangga melainkan bisa juga dibayarkan melalui satu atau beberapa perusahaan.Perusahaan dapat juga memperoleh transfer dari para pelaku ekonomi lainnya.Pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan dialokasikan untuk membayar pajaklangsung, keperluan tabungan dan transfer kepada para pelaku ekonomi lainnya.Perusahaan-perusahaan diasumsikan tidak melakukan kegiatan konsumsi. Pembayaranyang dilakukan oleh dan kepada perusahaan dimodelkan sama dengan pembayaranyang dilakukan oleh dan kepada rumah tangga. Pemerintah mengumpulkan pajak dan mendapatkan transfer dari para pelakuekonomi lainnya. Dalam model dasar, pajak yang diterapkan adalah digolongkan 73
    • kedalam ad valorem tax dengan tingkat pembayaran tetap. Pemerintah mempergunakanpendapatan yang berasal dari pajak tersebut disamping untuk membeli komoditikeperluan konsumsi juga untuk mendanai transfer yang diindeks dengan inflasi(consumer price index, CPI) kepada para pelaku ekonomi lainnya. Tabunganpemerintah diasumsikan fleksibel dan merupakan selisih dari pendapatan pemerintahatas pajak serta pengeluaran pemerintah untuk keperluan konsumsi dan transfer kepadapara pelaku ekonomi lainnya. Bagian lain dunia merupakan salah satu pelaku ekonomi yang masih tersisa.Seperti telah dikemukakan sebelumnya bahwa pembayaran transfer dari dan ke bagianlain dunia serta para pelaku ekonomi dalam negeri dan pembayaran faktor produksidilakukan dalam mata uang asing. Perdagangan komoditi antara para pelaku ekonomidalam negeri dengan bagian lain dunia akan diterangkan secara lebih terperinci dalambagian berikutnya. Tabungan luar negeri atau current account deficit merupakan selisihantara pengeluaran dan penerimaan dalam mata uang asing tersebut.• Pasar Komoditi Seluruh komoditi untuk keperluan konsumsi dalam negeri dan ekspor (kecualioutput produk yang dikonsumsi sendiri) diperdagangkan pada pasar-pasar komoditi.Produk yang dihasilkan di dalam negeri dapat diperdagangkan atau dikonsumsi sendiri.Tahapan pertama dalam rantai pasokan dari produk yang diperdagangkan adalahmelakukan agregasi produk yang dihasilkan dalam negeri dari produk yang dihasilkanoleh beberapa kegiatan produksi untuk suatu jenis komoditi tertentu. Hasil produksitersebut memiliki sifat substitusi tidak sempurna (imperfectly subsitution) yangdiakibatkan oleh adanya perbedaan waktu, kualitas dan lokasi dalam melaksanakankegiatan-kegiatan yang berbeda. Suatu fungsi constant elasticity of substitution (CES)dipergunakan sebagai fungsi untuk mengagregasi hasil-hasil produksi dari keseluruhankegiatan. Permintaan dari masing-masing hasil produksi dari masing-masing kegiatanditurunkan berdasarkan upaya meminimisasi biaya dalam menawarkan output agregatdalam jumlah tertentu dengan memperhatikan batasan pada fungsi CES. Harga darikomoditas tertentu berperan sebagai patokan penentuan harga pada pasar yang implisitdari masing-masing komoditi yang didisagregasi. 74
    • Gambar 4.3 Kemudian pada tahap berikutnya, Aliran Komoditas yang Dipasarkan hasil-hasil kegiatan produksi dalam Output Komoditas Output Komoditas negeri secara agregat dialokasikan dari aktifitas 1 dari aktifitas n CES masing-masing untuk keperluan ekspor dan penjualan di dalam negeri dengan Output agregat CET asumsi maksimisasi keuntungan yang Impor Penjualan Ekspor dilakukan oleh pemasok untuk setiap agregat Domestik agregat kegiatan produksi dengan batasan kepada CES tingkatan transformasi tidak sempurna Komoditi Komposit yang dinyatakan dengan suatu fungsi constant elasticity of transformation Penggunaan Rumah Antara + Investasi + Pemerintah + Tangga (CET). Jika dilihat dari sisi pasar Sumber: Lofgren, 2001 internasional, permintaan akan komoditi ekspor diasumsikan bersifat elastiksempurna pada tingkat harga internasional yang berlaku. Harga yang diterima oleh parapemasok dalam negeri dari kegiatan ekspor dinyatakan dalam nilai mata uangdomestik. Harga yang diterima oleh para pemasok tersebut telah mengakomodasiseluruh biaya transaksi dan pajak ekspor. Sementara itu, harga yang diterima oleh parapemasok dalam negeri yang memperdagangkan produknya di dalam negeri adalahharga yang dibayarkan oleh konsumen dalam negeri dikurangi dengan seluruh biayatransaksi pemasaran produk dalam negeri. Apabila produk yang dihasilkan di dalamnegeri tidak diekspor, produk-produk tersebut akan dipasarkan di pasar dalam negeriatau dipergunakan sendiri. Permintaan komoditi dalam negeri merupakan gabungan antara permintaankomoditi untuk keperluan konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, investasi,pengadaan barang antara serta input keperluan berbagai transaksi (kegiatanperdagangan dan transportasi). 75
    • • Sistem Persamaan Model CGE dari sebuah perekonomian nasional merupakan sistem persamaanyang mencerminkan perilaku semua pelaku ekonomi, yaitu perilaku konsumen danprodusen, serta kondisi kliring pasar (market-clearing condition) dari barang dan jasadalam perekonomian tersebut. Sistem persamaan ini biasanya dibagi dalam enam blokpersamaan. Blok-blok tersebut adalah sebagai berikut. Blok Produksi Persamaan-persamaan dalam blok ini mencerminkan struktur kegiatan produksi dan perilaku produsen. Blok Konsumsi Blok ini terdiri dari persamaan-persamaan yang mencerminkan perilaku rumah tangga dan institusi lainnya. Blok Ekspor-Impor Blok ini menggambarkan keputusan negara/daerah untuk mengekspor atau mengimpor barang dan jasa. Blok Investasi Persamaan-persamaan dalam blok ini menyimulasikan keputusan untuk melakukan investasi dalam perekonomian dan permintaan akan barang dan jasa yang dipergunakan dalam pembentukan modal baru. Blok Kliring Pasar Persamaan-persamaan dalam blok ini menentukan kondisi kliring pasar untuk tenaga kerja, barang dan jasa dalam perekonomian. Neraca pembayaran nasional juga termasuk dalam blok ini. Blok Antarwaktu (Intertemporal) Blok ini terdiri dari persamaan-persamaan dinamik yang menghubungkan kegiatan ekonomi tahun ini dengan kondisi ekonomi masa depan. Berikut ini akan dibicarakan blok tersebut secara satu per satu. 76
    • o Blok Produksi Blok ini mencerminkan struktur kegiatan produksi dan perilaku produsen.Secara spesifik, perilaku produsen dalam suatu model CGE merupakan pusat yangmenghubungkan antar pasar tenaga kerja, output, upah dan harga (Devarajan, 1988). Gambar 4.4 di bawah ini Gambar 4.4 Struktur Fungsi Sektor Produksi menunjukkan struktur dari fungsi sektor produksi. Output X Berdasarkan Gambar 4.4, terlihat bahwa output diproduksi CES dengan menggunakan kombinasi Antara Nilai Tambah dari intermediate input dan value Proporsi tetap CES added untuk semua sektor yang berasal dari faktor produksi. Di X1 Xn Tenaga modal kerja dalam gambar tersebut, diasum- X2 Sumber: Lofgren, 2001 sikan hanya menggunakan duafaktor produksi, yaitu tenaga kerja dan modal (termasuk tanah). Teknologi yang digunakan dalam proses produksi diasumsikan mengikutifungsi produksi Nested CES (Constant Elasticity of Substitution). Output (X) didefinisikan sebagai fungsi CES yang merupakan komposit dariinput antara (intermediate input/ IN) dan nilai tambah (value added/ VA). Disampingitu, input antara adalah fungsi dari barang dan jasa dalam perekonomian yang keduanyadigunakan secara proporsi tetap (fixed proportion). Sebaliknya, nilai tambah sendirimerupakan fungsi dari faktor produksi, yang faktor tersebut diekspresikan sebagaifungsi CES sehingga fungsi produksi yang dimaksud di atas dapat dinyatakan dalambentuk: [β ] −1 Xi = α i X i X IN i − ρ iX ( + 1 − β i VA X ) i − ρ iX ρ iX persamaan [3.1] Parameter α adalah parameter efisiensi yang juga merupakan indikator untukmenjelaskan teknologi, parameter β adalah parameter distribusi yang menunjukkan fak-tor share di dalam produk secara relatif, sedangkan paramater ρ adalah parameter subs- 77
    • titusi yang menunjukkan nilai (konstanta) dari elastisitas substitusi. Nilai terendah dariρ adalah –1 yang menunjukkan bahwa elastisitas substitusi tersebut infinite.Selanjutnya untuk nilai ρ yang terletak antara –1 dan 0 (nol) akan diperoleh elastisitassubstitusi yang bernilai lebih besar dari satu. Kemudian untuk kasus nilai ρ = 0, akandihasilkan nilai elastisitas sama dengan 1 yang pada akhirnya akan memberikan fungsiCobb-Douglas. Sebaliknya, untuk nilai 0 < ρ < ∞, akan diperoleh nilai elastisitassubstitusi yang lebih kecil daripada satu. Dengan uraian yang dipaparkan di atas, dapat dikemukakan proses optimisasidari perilaku produsen, yaitu dengan meminimumkan biaya produksi dengan kendalafungsi produksi CES sebagai berikut: Minimumkan TC = IN i .PINi + VAi PVAi [ ] −1 Dengan kendala X ( X i = α iX β i X IN i− ρ i + 1 − β i X VA i− ρ i ) X ρ iXFirst Order Condition (FOC): [ ] −1 ∂L = 0 ⇔ PVAi − λα iX β iX IN i− ρ i + (1 − β iX )VAi− ρi (1 − β )VA −1 X X − ρ iX −1 ρ iX X =0∂VAi i i …………. persamaan [3.2] [ ] −1 ∂L = 0 ⇔ PINi − λα iX β iX IN i− ρ i + (1 − β iX )VAi− ρ i −1 β iX IN i− ρ −1 X X X ρ iX i =0∂IN i ………….. persamaan [3.3] Dengan mengatur dan menata ulang kembali persamaan [3.2] dan [3.3] melaluiproses substitusi nilai λ, akan diperoleh bentuk sebagai berikut: 1 IN i ⎡ PVAi β i ⎤ ρ iX +1 X =⎢ ⎥ ( VAi ⎢ PIN i 1 − β iX ⎥ ⎣ ⎦ ) ……… persamaan [3.4] Persamaan [3.4] menunjukkan rasio input yang optimal. Dari persamaan ini,dapat diturunkan suatu proses yang menghasilkan input antara optimal yangdibutuhkan untuk memproduksi output domestik. 78
    • Disamping input antara, terdapat faktor produksi yang juga dibutuhkan untukmenghasilkan output domestik, yaitu nilai tambah. Nilai tambah didefinisikan sebagaifungsi Cobb-Douglas yang merupakan kombinasi dari faktor tenaga kerja, modal, dantanah (FACDEM). Fungsi produksi Cobb-Douglas merupakan kasus khusus dari fungsiCES ketika ρ = 0 sehingga dapat dinyatakan bahwa proses untuk mendapatkan nilaitambah yang optimal adalah dengan melakukan hal berikut. Maksimumkan: Π = PVAi .VAi − ∑ WAif FACDEM if f −1 ⎡ − V ⎤ i ρV Dengan kendala: VAi = α iV ⎢∑ β if FACDEM if ρ i ⎥ V ⎣ f ⎦ First Order Condition (FOC): ∂Π ∂VAi = 0 ⇔ PVAi . − WAif = 0 …persamaan [3.5] ∂FACDEM if ∂FACDEM if dengan −1 −1 ∂VAi ⎡ − ρ iV ⎤ i ρV = α i ⎢∑ β if FACDEM if ⎥ V V β if FACDEM if ρi −1 V − V ∂FACDEM if ⎣ f ⎦ …… persamaan [3.6]dengan melakukan substitusi [3.6] ke [3.5] diperoleh bentuk sebagai berikut: 1 FACDEM if ⎡ PVAi .β if V ⎤ ρ iV +1 = ⎢ ⎥ …. persamaan [3.7] ⎢WA .WFDIST .(α V )ρ i ⎥ V VAi ⎣ if if i ⎦ Persamaan [3.7] memperlihatkan tingkat yang optimal dari rasio antara faktorproduksi primer dan nilai tambah untuk memproduksi sejumlah barang. Dalam studi ini selain fungsi yang telah dijelaskan di atas, terdapat fungsi lainyang juga digunakan untuk menjelaskan perilaku dari produsen, yaitu fungsi CET(Constant Elasticity of Transformation). Fungsi CET yang dimaksud disini adalahfungsi yang hampir sama dengan fungsi CES, hanya saja perbedaan yang mendasar dari 79
    • kedua fungsi tersebut terletak pada nilai parameter ρ, pada saat parameter tersebutbernilai tak-negatif yang menggantikan parameter negatif ρ di dalam fungsi CES. Fungsi ini diperkenalkan untuk digunakan dalam menentukan bagaimana outputdidistribusikan diantara pasar luar negeri (XEX) dan pasar domestik (XD). Adapunfungsi CET dapat dinyatakan sebagai berikut. [ ( ) ] 1 X i = α iX β iX XEX iρi + 1 − β iX XDiρi X X ρ iXdengan α, β dan ρ merupakan parameter. Parameter α adalah parameter efisiensi, parameter β adalah parameter distribusiyang menunjukkan faktor share di dalam produk secara relatif, sedangkan paramater ρadalah parameter substitusi yang menunjukkan nilai (konstanta) dari elastisitastransformasi. Dengan demikian dapat dikemukakan proses optimisasi dari perilaku produsen,yaitu dengan memaksimumkan penerimaan dari penjualan dengan didasarkan kepadafungsi CET sebagai berikut. Maksimumkan: TR = PXEX i . XEX i + PXDi . XDi [β ( ) ] 1 ρ iX ρ iX ρ X Dengan kendala: Xi =α i X i X XEX i + 1 − β i XDi X iFirst Order Condition (FOC): ∂L [ ( ) ] 1 −1 = 0 ⇔ PXEX i − λα iX β iX XEX iρi + 1 − β iX XDiρi β iX XEX iρ −1 X X X ρ iX i =0∂XEX i …… persamaan [3.8] ∂L [ = 0 ⇔ PXDi − λα iX β iX XEX iρi + (1 − β iX )XDiρ i ] 1 −1 (1 − β iX ) XDiρ i −1 X X X ρ iX =0∂XDi ….. persamaan [3.9] Dengan mengatur dan menata kembali persamaan [3.8] dan [3.9] sertamelakukan proses substitusi di dalamnya diperoleh bentuk sebagai berikut. 80
    • 1 XEX i ⎡ PXEX i .(1 − β i ) ⎤ ρ i −1 X X =⎢ ⎥ ..... . persamaan [3.10] ⎢ PXDi .β i X XDi ⎣ ⎥ ⎦ Persamaan [3.10] di atas menunjukkan rasio penjualan yang optimal untukprodusen.o Blok Konsumsi Blok ini mencerminkan perilaku dari rumah tangga dan institusi lainnya,khususnya dalam mengkonsumsi barang domestik dan barang impor sehingga dalamblok ini, permintaan konsumen akan barang komposit (Q) yang memuat barang impor(M) dan barang domestik (D) dinyatakan sebagai suatu agregat CES dari barang impordan domestik. Dalam studi ini, menggunakan Gambar 4.5 Struktur Fungsi Konsumsi formula Armington yang memperlakukan suatu produk sejenis Komposit yang diproduksi di negara yang berbeda (Q) sebagai produk yang berbeda, Formula ini diambil untuk mengakomodasikan CES fenomena dalam suatu negara yang Barang Barang mempunyai dua jenis barang, yaitu Domestik Impor barang impor maupun domestik, sebagai Sumber: Thorbecke, 1985 dua jenis barang yang sama (cross hauling). Dengan demikian fungsi konsumsi dari barang komposit (Q) dengan asumsimengikuti fungsi CES dinyatakan dalam bentuk sebagai berikut. [β ] −1 Qi = α i X i X M i − ρ iX ( + 1− βi X )D i − ρ iX ρ iX Berdasarkan fungsi di atas, dapat dikemukakan proses optimisasi dari perilakukonsumen, yaitu memaksimumkan kepuasan dengan kendala anggaran sebagaiberikut. 81
    • [β ] −1 Maksimumkan: Qi = α i X i X M i − ρ iX ( + 1− βi D X ) i − ρ iX ρ iX Dengan kendala: B = M i .PM i + Di .PDi Dengan melakukan proses kondisi turunan pertama dan mengatur persamaanyang dihasilkan dalam kondisi turunan pertama melalui proses substitusi akandiperoleh bentuk sebagai berikut. 1 M i ⎡ PDi .β i ⎤ X ρ iX +1 =⎢ ⎥ ( Di ⎢ PM i . 1 − β iX ⎣ ) ⎥ ⎦ ……. Persamaan [3.11] Persamaan [3.11] menunjukkan rasio barang konsumsi yang optimal dari prosesmemaksimumkan kepuasan (utility) dari konsumen.4.3 Model CGE Air Minum DKI Jakarta4.3.1 Kebutuhan Data Data dasar yang dibutuhkan untuk menyusun Model Komputasi KeseimbanganUmum Air Minum DKI Jakarta berasal dari Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE)2000 DKI Jakarta yang disusun oleh BPS DKI Jakarta. Kebutuhan data diperolehlangsung dari SNSE 2000 DKI Jakarta termasuk koefisien input output, pendapatan danpengeluaran sektor, pajak impor dan pajak produksi, permintaan faktor per sektor,investasi, dan pangsa pemerintah dan rumah tangga.4.3.2 Penyesuaian SNSE dalam Model CGE Neraca yang terdapat dalam SNSE mengalami penyesuaian sesuai dengankebutuhan studi. Dari 103 klasifikasi yang terdapat dalam SNSE DKI Jakarta 2000,diagregasi menjadi 45 klasifikasi. Beberapa perubahan mendasar yang dilakukan adalahsebagai berikut.(i) Faktor produksi. Tenaga kerja diagregasi menjadi satu saja. Modal dipecah menjadi dua klasifikasi yaitu modal air minum berupa (a) investasi air minum yang dilakukan oleh perusahaan penyedia air minum, (b) modal bukan air minum perpipaan berupa 82
    • investasi air minum yang dilakukan selain oleh perusahaan air minum dan modal lainnya. Klasifikasi awal 9 faktor berubah menjadi 3 faktor.(ii) Institusi. Tidak dilakukan perubahan terhadap klasifikasi yang ada sehingga klasifikasi tetap 12 institusi.(iii) Sektor produksi. Dilakukan penambahan klasifikasi sektor produksi dari 26 menjadi 27, yaitu berupa pemecahan sektor air minum menjadi air minum perpipaan dan air minum nonperpipaan. Air minum perpipaan adalah air minum yang diproduksi oleh perusahaan air minum, sedangkan air minum nonperpipaan adalah air minum, baik yang bersumber dari air minum perpipaan maupun non perpipaan, dikelola oleh pihak selain perusahaan penyedia air minum perpipaan (kran umum, kios air, truk tanki air, penjaja keliling dan lainnya). Marjin perdagangan, komoditas ekspor dan komoditas impor dilebur kedalam sektor produksi. Klasifikasi berubah dari 79 sektor menjadi 27 sektor. Tabel 4.2 Penyesuaian Klasifikasi SNSE DKI Jakarta 2000 Ukuran 103x103 Neraca SNSE 103 x 103 CGE Faktor • Tenaga Kerja (8 klasifikasi) • Tenaga Kerja Produksi • Modal • Modal Air Minum • Modal Bukan Air Minum Institusi • Rumah tangga (10 golongan) • Rumah tangga (10 golongan) • Swasta/perusahaan • Swasta/perusahaan • Pemerintah • Pemerintah Sektor • Sektor produksi (26 sektor) • Sektor produksi (27 sektor) produksi • Marjin perdagangan dan pengangkutan • Komoditas domestik (26 sektor) • Komoditas impor (26 sektor) Neraca • Neraca Kapital • Neraca Kapital Lainnya • Pajak tak langsung minus subsidi • Pajak tak langsung minus subsidi • Neraca luar negeri • Neraca luar negeri Sumber: diolah dari BPS DKI Jakarta (2002) 83
    • (iv) Neraca lainnya. Tidak dilakukan perubahan klasifikasi sehingga klasifikasi tetap 3.4.3.3 Beberapa Prinsip Dasar Model CGE yang dibangun dalam studi ini merupakan hasil pengembangan darimodel yang dibangun oleh Azdan (2001) yang menjelaskan dampak kebijakan sumberdaya air terhadap distribusi pendapatan di DKI Jakarta. Beberapa perbedaan mendasaradalah sebagai berikut. (i) Model Azdan yang menggunakan data SNSE DKI Jakartatahun 1993, sementara studi ini menggunakan data SNSE DKI Jakarta tahun 2000. (ii)Model Azdan menambahkan air tanah sebagai salah satu faktor primer, sementaradalam studi ini modal dipecah menjadi modal air minum dan modal bukan air minum. DKI Jakarta dianggap mempunyai ekonomi terbuka. Aktifitas ekspor dan impormemegang peran utama dalam perekonomian dan dicakup dalam bagian lain dunia.Neraca bagian lain dunia mencakup perdagangan antarwilayah sebagaimana jugaperdagangan internasional. Harga impor dan ekspor diukur dalam mata uang domestik. Sebagaimana dalam model Azdan (2001), CGE didasarkan pada beberapaasumsi penting. Pertama, RT memaksimalkan utilitasnya sebagai fungsi dari sejumlahkonsumsi mereka pada tahun tertentu, mengikuti kendala anggaran pada tahunbersangkutan. Kedua, digunakan koefisien porsi tetap untuk menentukan jumlah modalbaru yang diinvestasikan pada setiap sektor produksi. Ketiga, dibatasi jumlah sumberkemajuan teknologi yang dapat terjadi dalam perekonomian wilayah. Aktivitas sisi penawaran diwakili oleh pasar faktor dan produksi industri.Penawaran yang terdiri dari produksi domestik dan impor harus sama denganpermintaan termasuk permintaan RT, pemerintah, permintaan antara, permintaaninvestasi, dan ekspor. Sisi permintaan diwakili oleh pasar produk dan penghasilpendapatan.4.3.4 Aktor dan perilakunya Perekonomian DKI Jakarta dalam model diwakili oleh empat sektor, yaitu (i)sektor produsen, (ii) sektor rumah tangga, (iii) sektor pemerintah, dan (iv) sektor bagianlain dunia. Pada sektor produsen, sektor air minum memiliki dua pelaku, yaitu penyedia 84
    • air minum perpipaan, dan penyedia air minum nonperpipaan. Pada sisi produksi,teknologi diwakili oleh fungsi produksi, sementara pada sisi permintaan, modelmenggambarkan perilaku rumah tangga, pemerintah, industri dan bagian lain dunia.A. Produsen/Industri Sektor produksi memerlukan input dan menyediakan output. Produsendiasumsikan memaksimalkan keuntungan. Output sektor produksi nonair minumdapat digunakan sebagai input antara, dikonsumsi domestik atau ekspor. Output darisektor air minum (perpipaan dan nonperpipaan) diproduksi dan digunakan olehdomestik. Faktor produksi primer adalah (i) tenaga kerja, dan (ii) modal yangdiklasifikasikan dalam modal air minum dan modal nonair minum. Teknologi produksiyang digunakan untuk mengombinasikan faktor primer adalah bersifat constant returnto scale. Terdapat substitusi antarfaktor dan kombinasi input primer ditentukan melaluiharga relatif. Input antara diperlukan dalam porsi tetap terhadap output kotor. Industrimenerima pembayaran dari rumah tangga, pemerintah, dan bagian lain dunia denganmenjual barang dan jasa di pasar produk. Total output sektor ditunjukkan melaluifungsi produksi nested. Fungsi produksi Constant Elasticity of Substitution (CES)digunakan untuk menggabungkan nilai tambah dan input antara (Azdan, 2001).B. Rumah tangga (RT) Kelompok rumah tangga diklasifikasikan dalam sepuluh tingkatan pendapatan.Setiap kelompok rumah tangga diasumsikan memaksimalkan utilitas. Setiap RTmempunyai modal dan tenaga kerja, dan memutuskan sejumlah tertentu daripendapatan digunakan untuk tabungan dan investasi, seperti juga sejumlah pendapatandihabiskan untuk barang nonair minum, air minum, dan jasa yang tersedia, sesuaiharga berlaku. RT menyediakan sejumlah tetap tenaga kerja dan menerima pembayaran atasjasa tenaga kerja. Tenaga kerja dibayar berdasarkan asumsi bahwa nilai produkmarjinal tenaga verja sama dengan tingkat upah nominal. Pengeluaran RT untuk barangdispesifikasikan sebagai fungsi dari pendapatan yang dapat dibelanjakan oleh RT danpendapatan modal yang didistribusikan. Pada kasus ini, pendapatan yang dapat 85
    • dibelanjakan didefinisikan sebagai proporsi tenaga kerja RT dan pendapatan modaldidistribusikan dikurangi dengan pajak netto dan harga. Untuk barang yang diperdagangkan dan diproduksi secara lokal, harga pasardomestik merupakan fungsi harga internasional ditambah biaya masuk dan hargaprodusen. Kepemilikan modal memberikan RT pengembalian modal. Proporsi tetapdiambil dari pendapatan yang dapat dibelanjakan untuk barang sektor produksi. Porsikonsumsi privat sektor tetap. Fungsi CES digunakan untuk menunjukkan kombinasi barang nonair minumimpor dan domestik maksimum yang tersedia yang RT, industri dan pemerintahmampu membeli, sesuai dengan teknologi yang tergambarkan dalam the producttransformation frontier dan kendala neraca perdagangan (De Melo dan Tarr, 1992).C. Pemerintah Daerah Pada model ini, sektor publik diwakili oleh pemerintah daerah. Pendapatandiambil melalui transfer dari pemerintah pusat, yang termasuk dalam neraca bagian laindunia, sebagaimana biaya masuk dan pajak langsung dan tidak langsung. Tingkat pajakdan biaya masuk dianggap tetap dan eksogen. Pengeluaran merupakan porsi tetap daripendapatan, dan dialokasikan pada basis porsi-tetap pembelian barang dan jasa dariberagam sektor produksi. Tabungan pemerintah lokal terdiri dari perbedaan antarapendapatan dan pengeluaran.D. Bagian Lain Dunia Neraca bagian lain dunia menggabungkan neraca internasional dan antarwilayahyang tidak secara khusus diidentifikasi dalam model ini. Pemerintah pusat dimasukkandalam neraca ini. Diasumsikan bahwa dalam sektor nonair minum terdapat pembedaan produk(product differentiation) sebagai contoh substitusi tidak sempurna bagi impor danekspor. Pada sisi impor, konsumen memilih antara barang impor dan ekspor yangditentukan oleh harga relatif. Harga relatif menentukan pangsa pasar dari barang impordan ekspor. Berdasar asumsi negara kecil, harga dunia tidak berubah sebagai akibataktivitas negara. Harga dunia impor dan ekspor bersifat eksogen terhadap model.Exchange rate merupakan variabel yang menyeimbangkan (clear) neraca (current 86
    • account). Bagi keseluruhan ekonomi, diasumsikan total investasi dan tabungan adalahsama.E. Kesetimbangan dan Solusi Akhir Pada pasar domestik, kesetimbangan pasar menentukan harga domestik.Persamaan kelebihan permintaan produk dan pasar faktor memberikan kendala sistemikdan menentukan kesetimbangan di pasar yang ada. Variabel yang menyeimbangkanadalah harga produk dan harga faktor, yang memberikan tanda pada produsen dan RTdalam menentukan perilaku penawaran dan permintaan. Hukum Walras dipenuhi ketikajumlah nominal kelebihan permintaan di seluruh pasar produk dan faktor adalah nol.Ketika hanya harga relatif yang ditentukan, normalisasi harga diperlukan. Pada gambar berikut, model menunjukkan keterkaitan antara pemerintah,aktivitas produktif, rumah tangga, faktor primer (sumber daya) dan perdagangan.Setiap komponen dibagi dalam beberapa subkomponen. Keterkaitan di antarasubkomponen diperlihatkan dengan panah. Aliran barang dan jasa ditunjukkan denganpanah terputus, sementara aliran dana dengan panah. Semua agen ekonomi (produsen,RT, dan pemerintah) bertindak bersama dan mengoptimalkan fungsi sasaran mereka.Sebagai hasilnya, seperangkat harga ketimbangan endogen ditentukan untukmenyeimbangkan semua pasar dalam ekonomi. Dalam model ini, RT memberikan jasa tenaga kerja dan modal ke produsen danhasilnya RT menerima gaji sebagai pembayaran tenaga kerja dan sewa modal. Tenagakerja, modal air minum dan modal lainnya adalah faktor primer untuk aktifitasproduktif. Industri membutuhkan faktor primer bersama dengan input antara untukmemproduksi barang dan jasa dalam perekonomian. Hasilnya, industri memberikanpendapatan pada tenaga kerja, dan pendapatan modal. Untuk memaksimalkankeuntungan, produsen harus mempertimbangkan teknologi, harga input, pajakpemerintah dan biaya produksi lainnya, tetapi mereka juga harus memutuskan tempatmemasarkan produknya (domestik atau ekspor). Pemerintah menerima hasil dari pajak langsung dan tidak langsung dan hasildari modal sendiri (pendapatan modal). Pengeluaran pemerintah termasuk konsumsibarang dan jasa dan tabungan pada neraca modal. 87
    • Gambar 4.6 Keterkaitan Antarsektor dalam Wilayah Bagian lain dunia termasuk pemerintahBagian lain dunia tDomestik Pasar domestikInstitusi: Pemerintah Neraca modalPemerintah lokalAktivitas Manufaktur Listrik danproduktif Air gas Air non- perpipaan perpipaan Pertanian Pemerintahan Jasa lainnyaFaktor Modal Air Minum Tenaga kerja Modal LainPrimer Menengah Atas MiskinRumah (RT VII-VIII) (RT III –IV)Tangga Sangat Pendapatan Tinggi Menengah Bawah (RT IX-X) Miskin (RT I-II) (RT V-VI) aliran dana aliran barang dan jasa Sumber: Diadopsi dari Azdan, 2001 88
    • 4.3.5 Variabel dan Skalar Variabel dan skalar diklasifikasikan berdasar kategori (i) blok harga, (ii) blokproduksi, (iii) blok faktor, (iv) blok pendapatan dan pengeluaran, (v) blok neracapembayaran. Variabel selengkapnya pada Lampiran.4.3.6 Persamaan Model Persamaan model CGE air minum DKI Jakarta terdiri dari enam blokpersamaan yaitu sebagai berikut.(i) Blok Persamaan Produksi. Persamaan-persamaan dalam blok ini mencerminkan struktur kegiatan produksi dan perilaku produsen(ii) Blok Persamaan Ekspor-Impor. Blok ini menggambarkan keputusan daerah untuk mengekspor atau mengimpor barang dan jasa.(iii) Blok Persamaan Kapital dan Investasi. Persamaan-persamaan dalam blok ini menyimulasikan keputusan untuk melakukan investasi dalam perekonomian dan permintaan akan barang dan jasa yang dipergunakan dalam pembentukan kapital (modal) baru.(iv) Blok Persamaan Pendapatan. Blok ini terdiri dari persamaan-persamaan yang mencerminkan aliran pendapatan aktifitas produksi ke rumah tangga, penerimaan pemerintah, dan tabungan.(v) Blok Persamaan Pengeluaran. Blok ini terdiri dari persamaan-persamaan yang menentukan permintaan barang komposit oleh berbagai pelaku.(vi) Blok Persamaan Kliring Pasar. Persamaan-persamaan dalam blok ini menentukan kondisi kliring pasar untuk tenaga kerja, barang dan jasa dalam perekonomian. Neraca pembayaran nasional juga termasuk dalam blok ini .A. Blok Persamaan Produksi Persamaan produksi terdiri dari 7 persamaan. Persamaan (1) dan (2)merupakan persamaan yang menentukan harga produsen dan harga input antara. 89
    • Persamaan (3) mengindikasikan bahwa output (X) diproduksi melalui kombinasi nilaitambah (VA) dan input antara (IN) dengan teknologi produksi CES untuk semua sektor(indeks I). Persamaan (4) menentukan rasio input optimal, yang dihasilkan dari kondisiorde pertama dari fungsi produksi (minimisasi biaya produksi). Gambar 4.7 Struktur Fungsi Sektor Produksi Output X CES Antara Nilai Tambah Proporsi tetap CES X1 Xn Tenaga Modal kerja non Air Modal Air Xair minum Xair minum Minum perpipaan nonperpipaan Persamaan (5) menentukan nilai tambah dalam sektor produksi. Persamaan (6)menggambarkan kondisi orde pertama dari fungsi nilai tambah. Total angkatan kerjaadalah jumlah tidak bekerja dan bekerja di sektor produksi dan ditandai padapersamaan (7). Jumlah pengangguran ditetapkan nol yang mengakibatkan bahwa totalangkatan kerja dalam model ini sama dengan tenaga kerja yang bekerja dalamperekonomian. Persamaan selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 4.3. 90
    • Tabel 4.3 Persamaan Produksi PERSAMAAN PRODUKSI(1) PX (I) * X(I) * (1 – ITX(I)) = PV(I) * VA(I) + PN(I) * IN(I)(2) PN(I) = SUM (J, PQ(J) * IOMI (J,I))(3) X(I) = ALPHAX(I) * (BETAX(I) * IN(I) ** (-RHOX(I)) + (1 – BETAX(I)) * VA(I) ** (- RHOX(I))) ** (-1 / RHOX(I))(4) IN(I) / VA(I) = (PV(I) / PN(I) * BETAX (I) / (1 - BETAX(I))) ** (1 / (1 + RHOX(I)))(5) VA (I) = ALPHAV(I) * (SUM (F, BETAV(I,F) * FACDEM(I,F) ** (- RHOV(I)))) ** ( -1 / RHOV(I))(6) FACDEM(I,F) /VA(I) = ((BETAV(I,F) * PV(I)) / ((ALPHAV(I) ** RHOV(I) * WA(F) * WFDIST(I,F))) ** (1 / (1 + RHOV(I)))(7) LABFOR = UNEMPL + SUM (FLAB, FD(FLAB)) KETERANGANPX (I) = harga output rata-rata SUM = jumlahPV (I) = harga nilai tambah I, J = Indeks seperangkat sektor produksi (27 sektor)PN (I) = harga input antara F = Indeks seperangkat faktor primerPQ (I) = harga permintaan domestik rata-rata FLAB = faktor produksi tenaga kerjaX (I) = output sektor domestik komposit IOMI (J,I) = koefisien tetap input barangITX (I) = tingkat pajak tidak langsung ALPHAX (I) = parameter pergeseran fungsi produksiVA (I) = nilai tambah sektor komposit BETAX (I) = parameter pangsa fungsi produksiIN (I) = input antara sektor komposit RHOX (I) = eksponen fungsi produksiWA (F) = harga input faktor rata-rata ALPHAV (I) = parameter pergeseran fungsi nilai tambahWFDIST (I,F) = harga input proporsional faktor sektor BETAV (I,F) = parameter pangsa fungsi nilai tambahFACDEM (I,F) = permintaan faktor sektor RHOV (I) = eksponen fungsi nilai tambahLABFOR = total angkatan kerja UNEMPL = total pengangguran FD (FLAB) = permintaan faktor tenaga kerjaB. Blok Persamaan Ekspor dan Impor Persamaan ekspor dan impor terdiri dari sepuluh persamaan yang menunjukkanhubungan antara perekonomian wilayah Jakarta dan bagian lain dunia melalui transaksiekspor-impor. Persamaan memperlihatkan perilaku produsen dalam menentukandistribusi output pada pasar luar negeri dan/atau pasar domestik dengan menggunakanfungsi CET. Selain juga menjelaskan perilaku rumah tangga dan institusi lain dalam 91
    • mengonsumsi barang domestik dan barang impor. Fungsi konsumsi mengikuti fungsiCES. Selengkapnya hal itu dapat dilihat pada Tabel 4.4. Persamaan (8) dan (9) menentukan harga ekspor dan impor domestik.Persamaan (10) dan (11) menentukan nilai output dan penjualan domestik. Persamaan(12) menggambarkan agregasi ekspor sebagai fungsi CET. Fungsi ini menggambarkancara produksi sektoral komposit ditransformasikan ke barang yang dijual di pasardomestik dan ekspor. Persamaan (13) menggambarkan penjualan domestik dari sektorbukan perdagangan. Persamaan (14) merupakan persamaan penawaran ekspor yangditentukan dari kondisi orde pertama fungsi CET. Ini merupakan fungsi rasio hargaekspor terhadap domestik dan elastisitas transformasi antara dua penggunaan. Persamaan (15) dan (16) adalah fungsi agregasi Armington sektor perdagangandan bukan perdagangan, diasumsikan bahwa tidak terdapat perfect sustainability antarabarang domestik dan impor dalam setiap sektor. Persamaan ini menyimbolkanpermintaan konsumen dari sebuah barang komposit, yang merupakan CES agregat daribarang domestik dan impor. Persamaan (17) adalah kondisi orde pertama bagiminimisasi biaya dalam pembelian sejumlah barang komposit yang tersedia. Tabel 4.4 Persamaan Ekspor dan Impor PERSAMAAN EKSPOR dan IMPOR(8) PM(IM) = PWM(IM) * EXR * (1 + TM(IM))(9) PE(IE) = PWE(IE) * EXR(10) PQ(I) * Q(I) = PD(I) * XD(I) + (PM(I) * XIM(I)) $IM(I)(11) PX(I) * X(I) = PD(I) * XD(I) + (PE(I) * XEX(I)) $IE(I)(12) X(IE) = ALPHAEX(IE) * (BETAEX(IE) * XEX(IE) ** RHOEX(IE) + (1 - BETAEX(IE)) * XD(IE) ** RHOEX(IE)) ** (1 / RHOEX(IE))(13) X(IEN) = XD(IEN); dimana IEN = barang produksi bukan ekspor(14) XEX(IE)/XD(IE) = (PE(IE) / PD(IE) * (1 - BETAEX(IE)) / BETAEX(IE)) ** (1 / (RHOEX(IE) – 1))(15) Q(IM) = ALPHAIM(IM) * (BETAIM(IM) * XIM(IM) ** (-RHOIM(IM)) + (1 – BETAIM(IM)) * XD(IM) ** (-RHOIM(IM))) ** ( - 1 /RHOIM(IM))(16) Q(IMN) = XD(IMN); dimana IMN = barang produksi bukan impor(17) (XIM(IM) / XD(IM)) = (PD(IM) / PM(IM) * BETAIM(IM) / (1-BETAIM(IM))) ** (1 / (1 + RHOIM(IM))) 92
    • KETERANGANPQ (I) = harga permintaan domestik rata-rata I = Indeks seperangkat sektor produksi (27 sektor)PX (I) = harga output rata-rata IE = sektor ekspor ke domestik dan luar negeriPD (I) = harga penawaran domestik IEN = sektor bukan eksporPN (I) = harga input antara IM = sektor impor dari domestik dan luar negeriPE (IE) = harga domestik barang ekspor IMN = sektor bukan imporPE (I) $IE(I) = harga domestik barang ekspor XD (IEN) = penjualan domestik barang noneksporPM (IM) = harga domestik barang impor XD (IMN) = penjualan domestik barang nonimporPM (I) $IM(I) = harga domestik barang impor XEX (IE) = output ekspor sektor ke domestikPD (IE) = harga penawaran domestik barang ekspor XEX (I) $IE (I) = output sektor ekspor ke domestikPWM (IM) = harga pasar impor (Rp.) Q (I) = penawaran barang kompositPWE (IE) = harga pasar ekspor (Rp.) Q (IM) = penawaran barang imporX (I) = output domestik komposit sektor Q (IMN) = penawaran barang bukan imporX (IE) = output domestik sektor ekspor TM (IM) = pajak impor EXR = nilai tukarX (IEN) = output domestik sektor nonekspor ALPHAEX (IE) = parameter perubahan fungsi eksporXIM (IM) = impor sektor ALPHAIM (IM) = parameter perubahan fungsi imporXIM (I) $IM = impor sektor BETAEX (IE) = parameter pangsa fungsi eksporXD (I) = penjualan domestik BETAIM (IM) = parameter pangsa fungsi imporXD (IM) = penjualan domestik barang impor RHOEX (IE) = ekspornen fungsi eksporXD (IE) = penjualan domestik barang ekspor RHOIM (IM) = eksponen fungsi imporC. Blok Persamaan Modal Persamaan modal terdiri dari 4 persamaan. Persamaan (18) menentukan hargabarang modal. Persamaan (19) menentukan investasi tetap sektor tujuan. Persamaan(20) merupakan persamaan investasi tetap netto dari persediaan. Persamaan (21)menentukan jumlah investasi per sektor tujuan. Tabel 4.5 Persamaan Modal PERSAMAAN MODAL(18) PK(I) = SUM (J, ICAP(J,I) * PQ(J))(19) ID(I) = SUM (J, ICAP(I,J) * DK (J)(20) FXDINV = INVEST – SUM (I, INV(I) * (X(I) + XIM (I)) * PQ(I))(21) PK(I) * DK(I) = ZZ(I) * FXDINV KETERANGANX (I) = output domestik komposit sektor SUM = total ICAP (I,J) = komposisi modalXIM (I) = impor sektor INVEST = total investasi DK (I) = investasi tetap per sektor tujuanPK (I) = harga modal baru INV (I) = parameter pangsa stok persediaanPQ (J) = harga permintaan domestik rata-rata ZZ (I) = pangsa investasi per sektorID (I) = permintaan akhir investasi produktif FXDINV = total investasi tetap 93
    • D. Blok Persamaan Pendapatan Persamaan pendapatan menunjukkan aliran pendapatan dari aktivitas produksi,penerimaan pemerintah, dan tabungan. Persamaan (22.a) dan (22.b) menunjukkanjumlah total subsidi yang dialokasikan baik dari pajak maupun pemerintah pusat.Persamaan (23) menentukan distribusi subsidi air minum menurut kelompok rumahtangga penerima. Persamaan (24), (25) dan (26) menentukan pendapatan faktor primer,pendapatan rumah tangga, dan pendapatan perusahaan berturutan. Persamaan (27)sampai (30) menentukan pendapatan pemerintah dari biaya masuk, pajak tidaklangsung produksi domestik, pajak pendapatan industri, dan pajak rumah tangga.Persamaan (31) merupakan jumlah penerimaan pemerintah. Persamaan (32), (33) dan(34) menentukan tabungan rumah tangga, tabungan perusahaan, dan total tabungan. Tabel 4.6 Persamaan Pendapatan PERSAMAAN PENDAPATAN(22.a) TOTSUBS1 = (ITX("WATPAM") – ITXO("WATPAM")) * PX("WATPAM") * X("WATPAM")(22.b) TOTSUBS2 = TRANSF(23) SUB (I, H) = TOTSUBS * CDO("WATPAM",GH) / (SUM(GJ,CDO("WATPAM",GJ)))(24) YF(F) = SUM (I, WA(F) * WFDIST(I,F) * FACDEM(I,F)) + FIROW(F)(25) YH(H) = SUM(FLAB, SEDW(H,FLAB) * YF(FLAB) + SHHCPAM(H) * YF(“CAPAM”) + SHHCNPAM(H) * YF(“CAPNAM”) + SUM(HH, THS(H,HH) * YH(HH) * (1- TH(HH)) * (1 – MPS(HH))) * (1 - TROWS(HH))) + CTH(H) * YCORP * (1 – CTAX) + TGOV(H) * GOVBUD + ROWHH(H)+ SUB("WATPAM",H)(26) YCORP = SCORCPAM * YF(“CAPAM”) + SCORCNAM * YF(“CAPNAM”) + CORTCOR + ROWCOR + CORBOR – CORAMOR – CORINTR(27) TARIFF = SUM (I, TM(I) * XIM(I) * PWM(I)) * EXR(28) INDTAX = SUM (I, ITX(I) * PX(I) * X(I))(29) CORTAX = YCORP * CTAX(30) HHTAX = SUM (H, TH(H) * YH(H))(31) GR = TARIFF + INDTAX + CORTAX + HHTAX +ROWTAX+ SGOVCPAM * YF(“CAPAM”) + SGOVCNAM * YF(“CAPNAM”) + ROWGOV + GOVGOV + GOVBOR(32) HSAV = SUM (H, MPS(H) * YH(H) * (1 – TH(H)))(33) CORSAV = CSAV * YCORP * (1 – CTAX)(34) SAVING = HSAV + CORSAV + GOVSAV – SAVROW + FORINV 94
    • KETERANGANPX (I) = harga output rata-rata SUM = jumlahPX (”WATPAM”) = harga output air minum perpipaan I, J = Indeks seperangkat sektor produksi (27 sektor)PWM (I) = harga pasar impor (Rp) F = Indeks seperangkat faktor primerX (I) = output sektor domestik komposit H,HH = rumah tanggaX (”WATPAM”) = output air minum perpipaan GH,GJ = rumah tangga penerima subsidiXIM (I) = impor sektor CAPAM = modal air minum perpipaanITX (I) = tingkat pajak tidak langsung CAPNAM = modal air minum nonperpipaanITX (”WATPAM” ) = tingkat pajak air minum perpipaan WATPAM = air minum perpipaanITXO (”WATPAM”) = tingkat pajak awal air minum FLAB = modal tenaga kerja perpipaanTOTSUBS1 = total subsidi dari peningkatan pajak air minum THS (H,HH) = pangsa transfer antar rumah tanggaTOTSUBS2 = total subsidi dari transfer dana pusat TH (H,HH) = patokan pajak pendapatan rumah tanggaTRANSF = transfer dana pusat MPS (HH) = patokan kecenderungan marjinal tabungan RTSUB (I,H) = subsidi air minum perpipaan per RT miskin TROWS (HH) = pangsa transfer RT ke bagian lain duniaCDO (I,GH) = permintaan akhir rumah tangga CTH (H) = pangsa transfer perusahaan ke rumah tanggaYF (F) = pendapatan faktor CTAX = patokan tingkat pajak pendapatan perusahaanYH (H) = pendapatan rumah tangga TGOV (H) = pangsa transfer pemerintah ke rumah tanggaYCORP = pendapatan perusahaan GOVBUD = total konsumsi pemerintahTARIFF = penerimaan biaya masuk ROWHH (H) = pendapatan RT dari bagian lain duniaINDTAX = pendapatan pajak tidak langsung komoditi SCORCPAM = pangsa modal air minum perpipaan yang dimiliki perusahaanCORTAX = pajak pendapatan perusahaan SCORCNAM = pangsa modal air minum nonperpipaan yang dimiliki perusahaanHHTAX = pajak pendapatan rumah tangga CORTCOR = transfer perusahan ke perusahaanGR = pendapatan pemerintah lokal ROWCOR = pendapatan perusahaan dari bagian lain duniaSAVROW = tabungan luar negeri ROWGOV = pendapatan pemerintah dari bagian lain duniaGOVSAV = tabungan pemerintah lokal GOVGOV = transfer pemerintah ke pemerintahCSAV = patokan tingkat tabungan perusahaan GOVBOR = pinjaman luar negeri pemerintahHSAV = tabungan rumah tangga CORBOR = pinjaman luar negeri perusahaan dari bagian lain duniaCORSAV = tabungan perusahaan CORAMOR = pembayaran amortisasi hutang luar negeri perusahaanSAVING = total tabungan CORINTR = pembayaran bunga hutang luar negeri perusahaanWA (F) = harga input faktor rata-rata CORTAX = pajak pendapatan perusahaanWFDIST (I,F) = harga input proporsional faktor sektor TM (I) = tingkat pajak imporFACDEM (I,F) = permintaan faktor sektor EXR = nilai tukarFIROW (F) = pendapatan faktor dari bagian lain dunia HHTAX = pajak pendapatan rumah tanggaSEDW (H,FLAB) = pangsa kepemilikan tenaga kerja dari RT ROWTAX = pendapatan pajak dari bagian lain duniaSHHCNPAM (H) = pangsa modal air minum non perpipaan SGOVCNAM = pangsa modal air minum nonperpipaan yang yang dimiliki rumah tangga dimiliki pemerintah FORINV = investasi asing dari bagian lain dunia 95
    • E. Blok Persamaan Pengeluaran Persamaan pengeluaran menunjukkan permintaan barang-barang komposit dariberbagai aktor. Persamaan pengeluaran terdiri dari tujuh persamaan. Persamaan (35)menunjukkan total barang antara yang digunakan untuk kebutuhan produksi.Persamaan (36) dan (37) menentukan perilaku konsumsi dari sektor pemerintah danswasta. Persamaan (38) dan (39) menentukan PDB riil dan Nilai tambah domestikkotor. Persamaan (40) dan (41) masing-masing menunjukkan transfer perusahaan keperusahaan dan bagian lain dunia. Tabel 4.7 Persamaan Pengeluaran PERSAMAAN PENGELUARAN(35) TOTINT(I) = SUM (J, IOMI(I,J) * IN(J))(36) PQ(I) * CD(I,H) = CHS(I,H) * YH(H) * (1 – TH(H)) * (1 – MPS(H)) * (1 - TROWS(H))(37) PQ(I) * CGOV(I) = CGS(I) * GOVBUD(38) RGDP = SUM (I, PQ(I) * (SUM (H, CD(I,H)) + INV(I) * (X(I) + XIM(I)) + ID(I) + CGOV(I))) + SUM (IE, PE(IE) * XEX(IE)) – SUM(IM, (PM(IM) – TM(IM) * PWM(IM) * EXR) * XIM(IM))(39) GDVA = SUM(I, PV(I) * VA(I)) + INDTAX + TARIFF(40) CORTCOR = CCOR * YCORP * (1 - CTAX)(41) CORROW = CTR * YCORP * (1 – CTAX) KETERANGANSUM = total X (I) = output sektor domestik kompositI,J = Indeks seperangkat sektor produktif (27 sektor) XIM (I) = impor sektorIE = sektor ekspor ke domestik dan laur negeri ID (I) = permintaan akhir investasi produktifIM = sektor impor dari domestik dan luar negeri PE (IE) = harga domestik barang eksporH = rumah tangga XEX (IE) = ekspor sektorTOTINT (I) = total penggunaan antara PM (IM) = harga domestik barang imporIOMI (I,J) = koefisien tetap dari input TM (IM) = pajak imporIN (J) = input antara sektor komposit PWM (IM) = harga pasar impor (Rp.)PQ (I) = harga permintaan domestik rata-rata EXR = nilai tukarCD (I,H) = permintaan akhir konsumsi rumah tangga XIM (IM) = impor sektorCHS (I,H) = parameter pangsa konsumsi rumah tangga GDVA = nilai tambah domestik kotorYH (H) = pendapatan rumah tangga PV (I) = harga nilai tambahTH (H) = patokan pajak pendapatan rumah tangga VA (I) = nilai tambah sektor kompositMPS (H) = patokan kecenderungan marjinal tabungan INDTAX = pendapatan pajak tidak langsung komoditiRTTROWS (H) = pangsa transfer RT ke bagian lain dunia TARIFF = penerimaan biaya masukCGOV (I) = permintaan akhir konsumsi pemerintah CORTCOR = transfer perusahaan ke perusahaanCGS (I) = parameter pangsa konsumsi pemerintah CCOR = patokan tingkat pendapatan perusahaanGOVBUD = total komsumsi pemerintah YCORP = pendapatan perusahaanRGDP = produk domestik regional bruto CTAX = patokan tingkat pajak pendapatan perusahaanINV (I) = parameter pangsa stok persediaan CORROW = transfer perusahaan ke bagian lain dunia CTR = pangsa pembayaran perusahaan ke bagian 96 lain dunia
    • F. Blok Persamaan Kliring Pasar Persamaan kliring pasar menunjukkan kendala sistem yang harus dipenuhi olehmodel. Persamaan kliring pasar terdiri dari enam persamaan. Persamaan (42)merupakan pasar barang dalam kondisi seimbang yang berarti bahwa penawaran sektordari komoditas komposit sama dengan permintaan. Persamaan (43) merupakan pasarfaktor dalam kondisi seimbang. Penawaran faktor primer diasumsikan tetap secara eksogen. Kliring pasarmemerlukan permintaan total faktor sama dengan total penawaran. Persamaan (44)merupakan current account balance (neraca keseimbangan). Karena nilai exchangerate (nilai tukar) tetap, current account akan ditentukan secara endogen. Persamaan (45) menggambarkan penerimaan pemerintah. Tabungan nettopeme-rintah didefinisikan sebagai penerimaan pemerintah dikurangi konsumsipemerintah dikurangi pembayaran hutang eksternal pemerintah (baik amortisasi danpembayaran bunga). Persamaan (46) dan (47) merupakan indeks harga yang merupakannumeraire bagi model. Tabel 4.8 Persamaan Kliring Pasar PERSAMAAN KLIRING PASAR(42) Q(I) = TOTINT(I) + SUM(H, CD(I,H)) + CGOV(I) + ID(I) + INV(I) * X(I) + INV(I) * XIM(I)(43) FD(F) = SUM(I, FACDEM(I,F))(44) CURRACW = SUM(F, FIROW(F)) + SUM (H, ROWHH(H)) + ROWGOV + ROWCOR + SUM (IE, PE(IE) * XEX(IE) + FORINV + ROWTAX + SUM(I,TM(I) * PWM(I) * XIM(I) + ROWTRW + GOVBOR + CORBOR – SUM (FLAB, SFROW(FLAB) * YF(FLAB) – SROWCPAM * YF(“CAPAM”) – SROWCNAM * YF(“CAPNAM” – SUM (I, PWM(I) * XIM(I) * EXR) – SUM (H, HHTRW(H)) – GOVROW – CORROW – SAVROW – GOVINTR – CORINTR – GOVAMOR – CORAMOR – ROWTRW(45) GR = GOVBUD + GOVSAV + GOVROW + GOVGOV + GOVINTR + GOVAMOR(46) PINDEX = SUM (I, WTQ(I) * PQ(I))(47) PINDOM = SUM (I, WTD(I) * PQ(I)) 97
    • KETERANGANX (I) = output sektor domestik komposit SUM = totalXIM (I) = impor sektor I,J = sektorXEX (IE) = ekspor sektor H = rumah tanggaQ (I) = penawaran barang komposit IE = sektor eksporPQ (I) = harga permintaan domestik rata-rata F = faktorPE (IE) = harga domestik barang ekspor FLAB = faktor tenaga kerjaPWM (I) = harga pasar impor CAPAM = modal air minum perpipaanCD (I,H) = permintaan akhir konsumsi rumah tangga CAPNAM = modal air minum nonperpipaanID (I) = permintaan akhir investasi produktif YF (F) = pendapatan faktorINV (I) = parameter pangsa stok persediaan SROWCPAM = pangsa modal air minum perpipaan dimiliki oleh bagian lain duniaTOTINT (I) = total pengguna antara SROWCNAM = pangsa modal air minum nonperpipaan dimiliki oleh bagian lain duniaCGOV (I) = permintaan akhir konsumsi pemerintah GOVROW = transfer pemerintah netto ke bagian lain duniaFD (F) = permintaan faktor CORROW = transfer perusahaan ke bagian lain duniaFACDEM (I,F) = permintaan faktor sektor SAVROW = tabungan luar negeriCURRACW = neraca pembayaran GOVINTR = pembayaran bunga hutang luar negeri pemerintahFIROW (F) = pendapatan faktor dari bagian lain dunia CORINTR = pembayaran bunga hutang luar negeri perusahaanROWHH (H) = pendapatan RT dari bagian lain dunia GOVAMOR = pembayaran amortisasi hutang luar negeri pemerintahROWGOV = pendapatan pemerintah dari bagian lain CORAMOR = pembayaran amortisasi hutang luar dunia negeri perusahaanROWCOR = pendapatan perusahaan dari bagian lain ROWTRW = transfer dari bagian lain dunia ke bagian dunia lain duniaFORINV = investasi asing dari bagian lain dunia GR = pendapatan pemerintah lokalROWTAX = pendapatan pajak dari bagian lain dunia GOVBUD = total konsumsi pemerntahHHTRW (H) = transfer RT ke bagian lain dunia GOVSAV = tabungan pemerintah lokalTM (I) = pajak impor GOVGOV = transfer pemerintah ke pemerintahROWTRW = transfer dai bagian lain dunia ke bagian PINDEX = indeks harga komposit lain duniaGOVBOR = pinjaman luar negeri pemerintah PINDOM = indeks harga domestikCORBOR = pinjaman luar negeri perusahaan dari WTQ (I) = indeks harga komposit tertimbang bagian lain duniaSFROW (FLAB) = pangsa pendapatan tenaga kerja ke WTD (I) = indeks harga domestik tertimbang bagian lain dunia4.4 Perubahan Kesejahteraan Dalam analisis kesetimbangan umum, evaluasi dampak kebijakan padakesejahteraan dan distribusinya memerlukan kriteria kesejahteraan. Kriteria yangdigunakan dalam studi ini adalah pendapatan yang dapat dibelanjakan (disposable 98
    • income) per kapita. Distribusi pendapatan dihitung menggunakan rasio Gini. Evaluasidilakukan dengan membandingkan keseimbangan patokan (benchmark) dankeseimbangan umum simulasi (counterfactual). Akan tetapi, mempertimbangkanperubahan nilai rasio Gini yang relatif kecil, perubahan distribusi pendapatan dikenalijuga melalui perubahan rasio pendapatan RT terkecil (RT I) terhadap pendapatan RTterbesar (RT X) atau rasio pendapatan RT miskin (RT I-IV) terhadap pendapatan RTpendapatan tinggi (RT IX-X). 99
    • BAB V SKENARIO KEBIJAKAN DAN HASIL SIMULASI5.1 Validasi Model CGE Model CGE Air Minum DKI Jakarta telah memenuhi syarat uji konsistensi yang umumdigunakan (Mahi, 1997 dan 2003), yaitu (i) mampu mereplikasi data SAM yang menjamintidak adanya kesalahan spesifikasi pada model, (ii) memenuhi syarat Walras yaitu tabungansama dengan investasi, dan (iii) memperlihatkan kestabilan suatu model. Selain itu, juga telahmemenuhi keseimbangan fiskal berupa keseimbangan tabungan pemerintah dengan selisihpenerimaan pemerintah dan pengeluaran pemerintah.5.2 Skenario Simulasi Secara umum, pertumbuhan perekonomian DKI Jakarta menunjukkanperbaikan pada beberapa tahun terakhir. Walaupun demikian, pertumbuhan ekonomiyang terjadi ditengarai belum berupa pertumbuhan yang bersifat pro-poor karena masihtingginya tingkat kesenjangan pendapatan dan tingginya proporsi penduduk miskin. Beberapa studi empiris memperlihatkan bahwa pertumbuhan pendudukperkotaan yang tinggi, sebagaimana juga terjadi di DKI Jakarta, mengakibatkanketidakmampuan pemerintah menyediakan prasarana dan sarana pelayanan publik yangmemadai, diantaranya, dalam bentuk pelayanan kebutuhan air minum. Penduduk masihbelum sepenuhnya dapat terlayani kebutuhan air minumnya, khususnya rumah tanggamiskin, sehingga sebagian kebutuhan dipenuhi oleh air minum nonperpipaan danbahkan dari sumber air yang kurang layak, seperti sumur dan sungai yang tercemar. Pemenuhan kebutuhan air minum penduduk melalui air minum perpipaankhususnya penduduk miskin perkotaan, ditengarai dapat mengurangi bebanpengeluaran air minum, beban pengeluaran bagi biaya pengobatan akibat penggunaanair minum yang tidak layak, dan mengurangi jumlah hari nonproduktif. Kondisi iniakan mendorong peningkatan produktivitas dan tabungan penduduk miskin yangmengarah pada meningkatnya pendapatan per kapita dan membaiknya kesenjangan 100
    • pendapatan, yang akhirnya berdampak pada peningkatan kondisi perekonomian secarakeseluruhan. Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian terdahulu (Bab I) bahwa investasi,termasuk investasi air minum, baik secara teoritis maupun secara empiris, terbuktimendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, pemenuhan kebutuhan airminum penduduk perkotaan, khususnya penduduk miskin, dapat meningkatkankesejahteraan penduduk yang berdampak pada perbaikan distribusi pendapatan.Kombinasi dari investasi air minum dan pemenuhan kebutuhan air minum pendudukmiskin perkotaan akan menghasilkan pertumbuhan pro-poor sehingga pembangunanair minum di DKI Jakarta akan dapat menjadi salah satu pintu masuk bagipenanggulangan kemiskinan di DKI Jakarta. Untuk itu, dalam studi ini akan dilakukanbeberapa simulasi secara bertahap untuk mengetahui skenario-skenario pembangunanair minum yang dapat mengarah pada pertumbuhan pro-poor. Langkah pertama adalahmengetahui dampak investasi air minum, baik air minum perpipaan maupunnonperpipaan, terhadap pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan (Simulasi Idan II). Jika investasi tersebut menghasilkan pertumbuhan ekonomi pro-poor, simulasitidak akan dilanjutkan dengan pertimbangan bahwa pembangunan air minum di DKIJakarta telah sesuai dengan yang diharapkan. Selanjutnya, jika hasil simulasi menunjukkan bahwa hanya pertumbuhan eko-nomi yang meningkat sementara distribusi pendapatan cenderung memburuk,ditengarai subsidi harga yang diterapkan selama ini menjadi kurang efektif, karenapenduduk miskin yang seharusnya mendapat subsidi kemungkinan tidak terlayanisehingga rumah tangga miskin menggunakan air minum nonperpipaan dengan hargayang jauh lebih mahal. Sementara itu, sebagian rumah tangga bukan miskin ditengaraitidak menggunakan sumber air minum perpipaan seperti sumur dalam. Akibatnya,pendapatan rumah tangga miskin cenderung berkurang dan distribusi pendapatanmemburuk. Dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem tarif progresif yang dimaksudkanagar terjadi subsidi silang terhadap rumah tangga miskin ternyata tidak menunjukkanhasil yang diharapkan. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian subsidi harga kurang 101
    • berhasil dalam membantu rumah tangga miskin. Studi yang dilakukan oleh Rietvelddkk (2000) di PDAM Salatiga juga menunjukkan hal yang sama, yaitu bahwakontribusi sistem tarif progresif terhadap perbaikan kesenjangan pendapatan tidaksignifikan. Hal ini juga berkesesuaian dengan teorema kedua kesejahteraan (the secondtheorem of welfare) yang mengatakan bahwa pemberian subsidi langsung lebih efisiendari pemberian subsidi harga. Untuk itu, dibutuhkan alternatif lain yang memungkinkanterjadinya pertumbuhan pro-poor, yaitu dengan memberikan subsidi langsung airminum bagi rumah tangga miskin. Pada skenario berikutnya subsidi akan diberikan dari dua sumber yang berbeda,yaitu dari sumber (i) peningkatan pajak air minum perpipaan (simulasi III) dan (ii)transfer dana pusat atau sumber dana yang berasal dari luar DKI Jakarta (simulasi IV). Simulasi III dilakukan secara bertahap, yaitu pertama kali dilakukanpeningkatan pajak air minum perpipaan. Kemudian, hasil pajak air minum perpipaantersebut dialokasikan kepada rumah tangga miskin perkotaan. Peningkatan pajak padaawalnya yang tanpa penyediaan subisidi air minum akan menyebabkan menurunnyapertumbuhan ekonomi, tetapi di pihak lain menyebabkan membaiknya distribusipendapatan. Subsidi air minum yang kemudian disediakan, dari hasil peningkatanpajak, bagi rumah tangga miskin akan menyebabkan membaiknya pertumbuhanekonomi walaupun belum menjamin akan kembali pada posisi sebelum pengenaanpajak. Pada kondisi penyediaan dana pusat, diasumsikan dana tersebut merupakansuntikan dana dari luar perekonomian sehingga dampaknya terhadap perekonomianakan berbeda dengan peningkatan pajak air minum perpipaan, terutama tidak akanterjadi penurunan pertumbuhan ekonomi. Pada simulasi sebelumnya telah dilakukan simulasi peningkatan investasi airminum perpipaan (simulasi I), peningkatan investasi air minum nonperpipaan (simulasiII), penyediaan subsidi bagi rumah tangga miskin dari sumber pajak air minumperpipaan (simulasi III), dan penyediaan subsidi bagi rumah tangga miskin dari sumbertransfer pemerintah pusat (simulasi IV). Keempat simulasi tersebut memberi gambaran 102
    • dampak dari investasi dan subsidi masing-masing terhadap pertumbuhan ekonomi dandistribusi pendapatan. Jika hasil simulasi awal menunjukkan belum terjadinya pertumbuhan pro-poor,yaitu pertumbuhan ekonomi yang disertai perbaikan distribusi pendapatan, skenarioselanjutnya adalah berupa penggabungan antara investasi yang menghasilkanpertumbuhan ekonomi dan subsidi yang memperbaiki distribusi pendapatan. Skenariopenggabungan ini terdiri dari simulasi V yang berupa peningkatan investasi air minumperpipaan sekaligus penyediaan subsidi langsung bagi rumah tangga miskin dari hasilpeningkatan pajak air minum perpipaan dan simulasi VI yang berupa peningkataninvestasi air minum perpipaan dan penyediaan subsidi langsung bagi rumah tanggamiskin dari dana pusat. Dengan mempertimbangkan kenyataan adanya kemungkinan keterbatasan danasubsidi sehingga harus diterapkan prioritas penerima subsidi, penerima subsididibedakan antara kelompok penerima subsidi pertama adalah kelompok rumah tangga(RT) termiskin, yaitu kelompok RT sangat miskin I (RT I) dan kelompok penerimasubsidi kedua adalah seluruh kelompok RT miskin yang merupakan empat kelompokRT dengan penghasilan terendah, yaitu RT sangat miskin I (RT I), RT sangat miskin II(RT II), RT miskin I (RT III), dan RT miskin II (RT IV). Keseluruhan skenario di atas dilaksanakan secara bertahap melalui beberapasimulasi seperti berikut.A. Simulasi Investasi (i) Simulasi I berupa peningkatan investasi air minum perpipaan masing-masing sebesar 10 persen, 25 persen, dan 50 persen. (ii) Simulasi II berupa peningkatan investasi air minum nonperpipaan masing- masing sebesar 10 persen, 25 persen, dan 50 persen.B. Simulasi Subsidi (iii) Simulasi III berupa peningkatan pajak air minum sebesar 10 persen, 25 persen, dan 50 persen, dan hasilnya dialokasikan untuk subsidi bagi kelompok rumah tangga miskin. 103
    • (iv) Simulasi IV berupa penyediaan dana dari pemerintah pusat masing-masing sebesar nilai peningkatan pajak 10 persen, 25 persen, dan 50 persen.C. Simulasi Gabungan (investasi dan subsidi) (v) Simulasi V berupa peningkatan investasi air minum perpipaan masing-masing sebesar 10 persen, 25 persen, dan 50 persen, dan penyediaan subsidi langsung bagi rumah tangga miskin dari hasil peningkatan pajak air minum perpipaan masing-masing sebesar 10 persen, 25 persen, dan 50 persen. (vi) Simulasi VI berupa peningkatan investasi air minum perpipaan masing- masing sebesar 10 persen, 25 persen, dan 50 persen, dan penyediaan subsidi langsung bagi rumah tangga miskin dari dana pusat yang nilainya setara dengan hasil peningkatan pajak air minum perpipaan masing-masing sebesar 10 persen, 25 persen, dan 50 persen. Keseluruhan skenario dan simulasi tersebut digambarkan selengkapnya padaGambar 5.1 dan Tabel 5.1. 104
    • Gambar 5.1 Bagan Alir Skenario Simulasi Peningkatan Pajak Air Investasi Minum Peningkatan Air Minum Distribusi investasi pendapatan air minum membaik ? Subsidi Bagi RT Miskin tidak Pertum- Pertum- Peru- Pangsa Pertumbuh- buhan tidak buhan bahan Penda- an Penda- Pro-poor? Ekonomi Rasio dapatan patan /Ka- Dana Gini RT pita RT pusat Miskin Miskin tidak + - + + Pro-poor + - + - Pro-poor + - - + Subsidi Pertumbuh- + + - - dst an ekonomi bagi RT miskin meningkat ? Pajak air minum Peningkatan Dana perpipaan Investasi Pusat Air MinumSimulasi I, II Simulasi III Simulasi IV Subsidi Bagi RT MiskinSimulasi V Simulasi VI 105
    • Tabel 5.1 Skenario Simulasi I dan II Simulasi Skenario 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3Investasi air minum perpipaan 10 % 25 % 50 %Investasi air minum nonperpipaan 10 % 25 % 50 %Peningkatan pajakDana pemerintah pusatPenerima subsidi RT IPenerima subsidi RT I – RT IV Tabel 5.2 Skenario Simulasi III Simulasi Skenario 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6Investasi air minum perpipaanInvestasi air minum nonperpipaanPeningkatan pajak 10% 25% 50% 10% 25% 50%Dana pemerintah pusatPenerima subsidi RT IPenerima subsidi RT I – RT IV Tabel 5.3 Skenario Simulasi IV Simulasi Skenario 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6Investasi air minum perpipaanInvestasi air minum nonperpipaanPeningkatan pajakDana pemerintah pusat* 10% 25% 50% 10% 25% 50%Penerima subsidi RT IPenerima subsidi RT I – RT IV Keterangan : * Dana pemerintah pusat setara dengan nilai peningkatan pajak masing-masing 10%, 25%, 50%. Tabel 5.4 Skenario Simulasi V Simulasi Skenario 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6Investasi air minum perpipaan 10% 10% 10% 10% 10% 10%Investasi air minum nonperpipaanPeningkatan pajak 10% 25% 50% 10% 25% 50%Dana pemerintah pusatPenerima subsidi RT IPenerima subsidi RT I – RT IV Lanjutan Tabel 5.4 Simulasi Skenario 5.7 5.8 5.9 5.10 5.11 5.12Investasi air minum perpipaan 25% 25% 25% 25% 25% 25%Investasi air minum nonperpipaanPeningkatan pajak 10% 25% 50% 10% 25% 50%Dana pemerintah pusatPenerima subsidi RT IPenerima subsidi RT I – RT IV 106
    • Lanjutan Tabel 5.4 Simulasi Skenario 5.13 5.14 5.15 5.16 5.17 5.18Investasi air minum perpipaan 50% 50% 50% 50% 50% 50%Investasi air minum nonperpipaanPeningkatan pajak 10% 25% 50% 10% 25% 50%Dana pemerintah pusatPenerima subsidi RT IPenerima subsidi RT I – RT IV Tabel 5.5 Skenario Simulasi VI Simulasi Skenario 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6Investasi air minum perpipaan 10% 10% 10% 10% 10% 10%Investasi air minum nonperpipaanPeningkatan pajakDana pemerintah pusat* 10% 25% 50% 10% 25% 50%Penerima subsidi RT IPenerima subsidi RT I – RT IVKeterangan : * Dana pemerintah pusat setara dengan nilai peningkatan pajak masing-masing 10%, 25%, 50%. Lanjutan Tabel 5.5 Simulasi Skenario 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11 6.12Investasi air minum perpipaan 25% 25% 25% 25% 25% 25%Investasi air minum nonperpipaanPeningkatan pajakDana pemerintah pusat* 10% 25% 50% 10% 25% 50%Penerima subsidi RT IPenerima subsidi RT I – RT IVKeterangan : * Dana pemerintah pusat setara dengan nilai peningkatan pajak masing-masing 10%, 25%, 50%. Lanjutan Tabel 5.5 Simulasi Skenario 6.13 6.14 6.15 6.16 6.17 6.18Investasi air minum perpipaan 50% 50% 50% 50% 50% 50%Investasi air minum nonperpipaanPeningkatan pajakDana pemerintah pusat* 10% 25% 50% 10% 25% 50%Penerima subsidi RT IPenerima subsidi RT I – RT IVKeterangan : * Dana pemerintah pusat setara dengan nilai peningkatan pajak masing-masing 10%, 25%, 50%. 107
    • Gambar 5.2 Bagan Alir Simulasi SKENARIO INVESTASI SKENARIO SUBSIDI SIMULASI I dan II SIMULASI III dan IV Peningkatan Dana investasi pusat/pajak 10% - 25% - 50% 10% - 25% - 50%Investasi AM Investasi AM Subsidi Subsidiperpipaan nonperpipaan RT I RT I - IV SKENARIO GABUNGAN (INVESTASI dan SUBSIDI) SIMULASI V dan VI Investasi Subsidi Subsidi Subsidiair minum dari pajak ke RT I ke RT I – RT IV perpipaan air minum/ dana pusat 10% 10% 25% 25% 50% 50% 108
    • 5.3 Hasil Simulasi Hasil dari simulasi ini akan dibagi menjadi tiga pokok bahasan, yaitu (i) dampakterhadap pertumbuhan ekonomi, (ii) dampak terhadap pendapatan per kapita dan distribusipendapatan, dan (iii) perbandingan dampak pertumbuhan ekonomi dan distribusipendapatan.5.3.1 Simulasi I: Peningkatan Investasi Air Minum Perpipaan Peningkatan investasi air minum perpipaan sebesar masing-masing 10 persen, 25persen, dan 50 persen mengakibatkan pertumbuhan ekonomi yang ditunjukkan olehpeningkatan PDRB masing-masing sebesar 0,05 persen, 0,11 persen, dan 0,2 persen. Pendapatan rumah tangga per kapita juga meningkat pada semua kategori, tetapiterlihat bahwa kelompok pendapatan tinggi relatif lebih besar proporsi pertumbuhannyajika dibanding dengan kelompok pendapatan rendah. Pertumbuhan pendapatan kelompokmenengah relatif seimbang dengan kelompok pendapatan rendah. Hal ini berakibatmeningkatnya pangsa pendapatan kelompok RT pendapatan tinggi. Di pihak lain, pangsapendapatan kelompok RT miskin dan menengah berkurang sehingga rasio Gini semakinbesar, walaupun nilai pertambahan rasio Gini tersebut sangat rendah, yaitu masing-masingsebesar 0,0006 persen (investasi 10%), 0,001 persen (investasi 25%) dan 0,002 persen(investasi 50%). Jika membandingkan indikator perubahan rasio pendapatan kelompok RTberpendapatan terendah terhadap pendapatan kelompok RT berpendapatan tertinggi darimasing-masing skenario terhadap kondisi awal, yaitu -0,003 persen (investasi 10%), -0,006 persen (investasi 25%), dan -0,011 persen (investasi 50%), terlihat bahwa semakinbesar investasi semakin besar kesenjangan. Selengkapnya, hal itu dapat dilihat pada Tabel5.6, Gambar 5.3, Gambar 5.4, dan Gambar 5.5. Secara umum, semakin besar investasi air minum perpipaan, semakin meningkatpertumbuhan ekonomi. Di pihak lain, perubahan rasio Gini kecil sekali tetapi perubahanrasio pendapatan RT berpendapatan terendah terhadap RT berpendapatan tertinggi cukupsignifikan. Akibatnya, investasi air minum perpipaan berdampak positip terhadappertumbuhan ekonomi tetapi berakibat pada meningkatnya kesenjangan pendapatan. 109
    • Tabel. 5.6 Perubahan PDRB dan Pendapatan Rumah Tangga berdasar Peningkatan Investasi Air Minum Perpipaan Simulasi Kondisi Skenario Peningkatan Investasi 1.1 – 1.2 - 1.3 Awal 10% 25% 50%Pertumbuhan Ekonomi• PDRB (Rp. M) 194.225 194.440 194.620 194.316• Perubahan (Rp. M) 215,3 395,3 91,4• Pertumbuhan (%) 0,047 0,110 0,203Pendapatan per Kelompok RTMiskin• Total pendapatan (Rp. M) 13.169 13.175 13.184 13.196• Perubahan (Rp. M) 6,3 14,9 27,4• Pangsa (%) 11,2583 11,2582 11,2580 11,2578• Pendapatan/kapita (Rp.) 3.285.949 3.287.531 3.289.677 3.292.795• Pertumbuhan (%) 0.0482 0.1135 0.2083Menengah• Total pendapatan (Rp. M) 34.089 34.105 34.127 34.160• Perubahan (Rp. M) 16,4 38,6 70,9• Pangsa (%) 29,1431 29,1427 29,1423 29,1417• Pendapatan/kapita (Rp.) 11.091.592 11.096.928 11.104.162 11.096.928• Pertumbuhan (%) 0,0481 0,1133 0,2081Tinggi• Total pendapatan (Rp. M) 69.712 69.748 69.795 69.863• Perubahan (Rp. M) 34,8 82,0 150,5• Pangsa (%) 59,5987 59,5991 59,5997 59,6005• Pendapatan/kapita (Rp.) 53.466.585 53.493.272 53.529.442 53.582.001• Pertumbuhan (%) 0,0499 0,1176 0,2159Distribusi Pendapatan• Rasio Gini 0,597198 0,597202 0,597206 0,597213• Pertumbuhan (%)* 0,0006 0,001 0,002• Rasio Pendapatan RT 0,035257 0,035256 0,035255 0,035253 terendah/RT tertinggi• Pertumbuhan (%)** - 0,003 - 0,006 - 0,011Sumber: Hasil Simulasi * Perubahan positip menunjukkan kesenjangan memburuk dibanding kondisi awal** Perubahan negatip menunjukkan kesenjangan memburuk dibanding kondisi awal Gambar 5.5 Gambar 5.3 Gambar 5.4 Pangsa Pendapatan per Kelompok RT Miskin berdasar Pertumbuhan Ekonomi dan Rasio Gini Peningkatan Pendapatan per Kapita berdasar Skenario Peningkatan Investasi Air Minum Perpipaan Skenario Investasi Air Minum Perpipaan Skenario Peningkatan Investasi Air Minum 11.2585 0.25 0.597216 Perpipaan Pangsa Pendapatan Klp RT (%) 11.2583 0.25 0.2 E k o n o m i (% )P e r tu m b u h a n 0.2 R a s io G in i 11.2581 0.15 0.15 0.597206 11.2579 0.1 0.1 0.05 0.05 11.2577 0 0 0.597196 Invest asi 10% invest asi 25% invest asi 50% 11.2575 Investasi 10% Investasi 25% Investasi 50% RT Miskin S k e na r i o I nv e st a si ( %) Skenario Investasi (%) PDRB Rasio Gini RT Miskin RT Menengah RT Tinggi Aw al Investasi 10% investasi 25% investasi 50% 110
    • 5.3.2 Simulasi II: Peningkatan Investasi Air Minum Nonperpipaan Peningkatan investasi air minum nonperpipaan masing-masing sebesar 10 persen,25 persen, dan 50 persen menghasilkan pertumbuhan ekonomi dalam proporsi relatifsangat kecil yang ditunjukkan oleh peningkatan PDRB masing-masing sebesar 0,0003persen, 0,0005 persen, dan 0,0008 persen. Tabel. 5.7 Perubahan PDRB dan Pendapatan Rumah Tangga berdasar Peningkatan Investasi Air Minum Nonperpipaan Simulasi Kondisi Skenario Peningkatan Investasi 2.1 – 2.2 – 2.3 Awal 10% 25% 50% Pertumbuhan Ekonomi • PDRB (Rp. M) 194.224,6 194.225,2 194.225,7 194.226,1 • Perubahan (Rp. M) 0,6 1,1 1,5 • Pertumbuhan (%) 0,0003 0,0005 0,0008 Pendapatan per Kelompok RT Miskin • Total pendapatan (Rp. M) 13.168,8 13.168,9 13.168,9 13.168,9 • Perubahan (Rp. M) 10,9 11,0 11,0 • Pangsa (%) 11,2583 11,2583 11,2583 11,2583 • Pendapatan/kapita (Rp.) 3.285.949 3.285.959 3.285.967 3.285.975 • Pertumbuhan (%) 0.0003 0.0006 0.0008 Menengah • Total pendapatan (Rp. M) 34.088,7 34.088,8 34.088,9 34.089 • Perubahan (Rp. M) 29,4 27,8 28,4 • Pangsa (%) 29,1431 29,1431 29,1430 29,1430 • Pendapatan/kapita (Rp.) 11.091.592 11.091.630 11.091.652 11.091.680 • Pertumbuhan (%) 0,0003 0,0005 0,0008 Tinggi • Total pendapatan (Rp. M) 69.712,7 69.712,9 69.713,1 69.713,3 • Perubahan (Rp. M) 59,8 61,2 60,6 • Pangsa (%) 59,5987 59,5987 59,5987 59,5987 • Pendapatan/kapita (Rp.) 53.466.585 53.466.766 53.466.896 53.467.027 • Pertumbuhan (%) 0,0003 0,0006 0,0008 Distribusi Pendapatan • Rasio Gini 0,597198 0,597198 0,597198 0,597198 • Pertumbuhan (%)* 0 0 0 • Rasio Pendapatan RT 0,03526 0,03526 0,03526 0,03526 terendah/RT tertinggi • Pertumbuhan (%)** 0 0 0 Sumber: Hasil Simulasi * Perubahan positip menunjukkan kesenjangan memburuk dibanding kondisi awal ** Perubahan negatip menunjukkan kesenjangan memburuk dibanding kondisi awal 111
    • Pendapatan rumah tangga per kapita juga meningkat pada semua kategori. Akantetapi, terlihat bahwa pertambahannya sangat kecil dan relatif sama untuk seluruhkelompok RT. Akibatnya, pangsa pendapatan setiap kelompok RT relatif tetap, yangditunjukkan oleh perubahan rasio Gini dan perubahan rasio pendapatan RT berpendapatanterendah terhadap RT berpendapatan tertinggi yang mendekati nol. Dengan demikian,pertambahan investasi air minum nonperpipaan tidak mengakibatkan perubahan distribusipendapatan. Selengkapnya, hal itu dapat dilihat pada Tabel 5.7. Semakin besar investasi air minum nonperpipaan, semakin meningkatpertumbuhan ekonomi walaupun dalam proporsi yang kecil sekali. Di pihak lain, investasiair minum nonperpipaan tidak berpengaruh terhadap perubahan kesenjangan pendapatan.Akibatnya, investasi air minum nonperpipaan tidak mempunyai dampak yang signifikanterhadap pertumbuhan ekonomi maupun distribusi pendapatan.5.3.3 Simulasi III : Penyediaan Subsidi dari Peningkatan Pajak Air Minum Secara ringkas, simulasi peningkatan Gambar 5.6 Pertumbuhan Ekonomi dan Rasio Gini pajak air minum perpipaan dilakukan dalam dua Skenario Peningkatan Pajak Air Minum 0 tahap, yaitu (i) peningkatan pajak masing- -0.0005 Pajak 10% Pajak 25% Pajak 50% 0.59719840 -0.001 masing sebesar 10 persen, 25 persen dan 50 E k o n o m i (% ) P e rtu m b u h a n R a s io G in i -0.0015 -0.002 0.59719820 persen, (ii) perolehan dana dari pajak kemudian -0.0025 -0.003 0.59719800 dialokasikan dalam bentuk subsidi pada -0.0035 kelompok rumah tangga miskin. -0.004 0.59719780 Pajak Pada tahap awal, peningkatan pajak air PDRB Rasio Gini minum perpipaan masing-masing sebesar 10 Gambar 5.7 persen, 25 persen, dan 50 persen berdampak Perubahan Pendapatan RT berdasar Skenario Peningkatan Pajak Air MInum Perpipaan pada menurunnya pertumbuhan ekonomi 0 masing-masing sebesar -0,0006 persen, -0,0017 P e n in g k a t a n P e n d a p a t a n ( % ) -0.0005 Pajak 10% Pajak 25% Pajak 50% -0.001 persen dan -0,0036 persen. Di pihak lain, rasio -0.0015 -0.002 Gini walaupun menunjukkan terjadinya -0.0025 -0.003 perbaikan distribusi pendapatan, perubahannya -0.0035 -0.004 juga terjadi dalam proporsi yang sangat kecil -0.0045 RT Miskin RT Menengah RT Tinggi 112
    • antara –0,00001 persen (pajak 10%) sampai –0,00008 persen (pajak 50%). Peningkatanpajak air minum perpipaan tidak berakibat signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi danrasio Gini. Secara umum, peningkatan pajak air minum perpipaan mempengaruhi beberapaindikator ekonomi yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan.Hal itu dimulai dengan peningkatan penerimaan pemerintah sebesar 0,0009 persen (pajak10%) sampai 0,004 persen (pajak 50%). Peningkatan penerimaan pemerintah itumempengaruhi peningkatan tabungan pemerintah, yaitu sebesar 0,015 persen (pajak 10%)sampai 0,074 persen (pajak 50%). Selanjutnya, konsumsi pemerintah meningkat walaupunkecil sekali sehingga pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi juga kecil. Peningkatan pajak mempengaruhi output yang berkurang sebesar –0,0006 persen(pajak 10%) sampai –0,0037 persen (pajak 50%). Selanjutnya, hal itu mempengaruhipenerimaan faktor, baik tenaga kerja maupun modal, sehingga pendapatan rumah tanggajuga menurun. Akibatnya, konsumsi rumah tangga menurun yang berkisar –0,0006 persen(pajak 10 %) sampai –0,0039 persen (pajak 50%). Penurunan konsumsi rumah tanggamempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Sebagaimana diketahui bahwa peningkatan pajak mempengaruhi pertumbuhanekonomi dari dua jalur, yaitu (a) jalur konsumsi rumah tangga dan (b) jalur konsumsipemerintah termasuk transfer ke rumah tangga. Hasil simulasi menunjukkan bahwapeningkatan pajak hanya mendorong konsumsi pemerintah yang sangat kecil. Sementaraitu, pengaruhnya terhadap konsumsi rumah tangga, walaupun relatif kecil masih lebihbesar dari pengaruh konsumsi pemerintah. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi menjadinegatip tetapi sangat kecil sehingga tidak signifikan. Akibat dari peningkatan pajak air minum perpipaan adalah bahwa seluruhkelompok rumah tangga mengalami penurunan pendapatan. Kelompok rumah tanggaberpendapatan tinggi mengalami penurunan lebih besar daripada rumah tangga miskin.Hal ini merupakan akibat dari besarnya konsumsi air minum rumah tangga berpendapatantinggi relatif terhadap penduduk miskin. Walaupun kemudian secara keseluruhanperbedaan tersebut tidak berpengaruh terhadap rasio Gini yang relatif konstan.Selengkapnya, hal itu dapat dilihat pada Tabel 5.8. 113
    • Tabel. 5.8 Pengaruh Peningkatan Pajak Air Minum Perpipaan terhadap Indikator Ekonomi Simulasi Kondisi Skenario Peningkatan Pajak 3.1 – 3.2 – 3.3 (Pra Subsidi) Awal 10% 25% 50%Pertumbuhan Ekonomi• PDRB (Rp. M) 194.225 194.224 194.221 194.218• Perubahan (Rp. M) - 1,1 - 3,3 - 7,0• Pertumbuhan (%) - 0,0006 - 0,0017 - 0,0036Total Investasi• Jumlah (Rp. M) 59.127,3 59.126,9 59.126,3 59.125,1• Perubahan (Rp. M) - 0,349 - 1,0 - 2,2• Pertumbuhan (%) - 0,0006 - 0,002 - 0,04Penerimaan Pemerintah• Jumlah (Rp. M) 13.991,4 13.991,5 13.991,7 13.992,0• Perubahan (Rp. M) 0,125 0,304 0,6• Pertumbuhan (%) 0,0009 0,002 0,004TabunganTotal Tabungan• Jumlah (Rp. M) 59.127,3 59.127,0 59.126,4 59.125,5• Perubahan (Rp. M) - 0,277 - 0,840 - 1,800• Pertumbuhan (%) - 0,0005 - 0,001 - 0,003Tabungan RT• Jumlah (Rp. M) 5.538,5 5.538,5 5.538,4• Perubahan (Rp. M) - 0,035 - 0,1 - 0,2• Pertumbuhan (%) - 0,0006 - 0,002 - 0,004Tabungan Pemerintah• Jumlah (Rp. M) 767,1 767,2 767,4 767,7• Perubahan (Rp. M) 0,118 0,287 0,57• Pertumbuhan (%) 0,0154 0,037 0,074Output• Total • Jumlah (Rp. M) 405.807,3 405.804,9 405.800 405.792 • Perubahan (Rp. M) - 2,4 - 7,1 - 15 • Pertumbuhan (%) - 0,0006 - 0,0018 - 0,0037• Air Minum Perpipaan • Jumlah (Rp. M) 472,73 472,73 472,72 472,71 • Perubahan (Rp. M) - 0,004 - 0,01 - 0,02 • Pertumbuhan (%) - 0,0008 - 0,0023 - 0,0048• Air Minum Non Perpipaan • Jumlah (Rp. M) 100,48 100,48 100,48 100,48 • Perubahan (Rp. M) - 0,001 - 0,002 - 0,004 • Pertumbuhan (%) - 0,0006 - 0,0018 - 0,0038 114
    • Simulasi Kondisi Skenario Peningkatan Pajak 3.1 – 3.2 – 3.3 (Pra Subsidi) Awal 10% 25% 50%Konsumsi Rumah Tangga• Total • Jumlah (Rp. M) 99.492,9 99.492,3 99.491,1 99.489,1 • Perubahan (Rp. M) - 0,627 - 1,800 - 3,9 • Pertumbuhan (%) - 0,00063 - 0,002 - 0,0039• Air Minum Perpipaan • Jumlah (Rp. M) 86,104 86,03 86,08 86,1 • Perubahan (Rp. M) - 0,0005 - 0,001 - 0,0030 • Pertumbuhan (%) - 0,00062 - 0,002 - 0,0038• Air Minum Non Perpipaan • Jumlah (Rp. M) 36,116 36,115 36,115 36,114 • Perubahan (Rp. M) - 0,0002 - 0,0007 - 0,001 • Pertumbuhan (%) - 0,00063 - 0,002 - 0,0039Pendapatan Faktor• Modal Air Minum perpipaan • Jumlah (Rp. M) 175,6 175,5 175,3 175,2 • Perubahan (Rp. M) - 0,086 - 0,215 - 0,432 • Pertumbuhan (%) - 0,049 - 0,123 - 0,246• Modal Lainnya • Jumlah (Rp. M) 128.735 128.734,1 128.732,7 128.730,6 • Perubahan (Rp. M) - 0,666 -1,9 - 4,1 • Pertumbuhan (%) - 0,0005 - 0,002 - 0,003Pendapatan Rumah TanggaMiskin• Total pendapatan (Rp. M) 13.168,8 13.168,7 13.168,6 13.168,3• Perubahan (Rp. M) - 0,1 - 0,2 - 0,5• Pangsa (%) 11,2583 11,2583 11,2583 11,2584• Pendapatan/kapita (Rp.) 3.285.949 3.285.929 3.285.891 3.285.826• Pertumbuhan (%) - 0.0006 - 0.00176 - 0.00372Menengah• Total pendapatan (Rp. M) 34.088,7 34.088,5 34.088,1 34.087,4• Perubahan (Rp. M) - 0,2 - 0,6 - 1,3• Pangsa (%) 29,1431 29,1431 29,1431 29,1430• Pendapatan/kapita (Rp.) 11.091.592 11.091.527 11.091.398 11.091.179• Pertumbuhan (%) - 0,00059 - 0,00175 - 0,00373Tinggi• Total pendapatan (Rp. M) 69.712,7 69.712,2 69.711,4 69.709,9• Perubahan (Rp. M) - 0,4 - 1,3 - 2,8• Pangsa (%) 59,5987 59,5987 59,5986 59,5986• Pendapatan/kapita (Rp.) 53.466.585 53.466.244 53.465.577 53.464.465• Pertumbuhan (%) - 0,00064 - 0,00188 - 0,00396Distribusi Pendapatan• Rasio Gini 0,597198 0,597198 0,597198 0,597198• Pertumbuhan (%)* - 0,00001 - 0,00004 - 0,00008Sumber: Hasil Simulasi * Perubahan positip menunjukkan kesenjangan memburuk dibanding kondisi awal 115
    • Sebagai catatan, pengaruh peningkatan pajak air minum perpipaan terhadapindikator ekonomi terlihat relatif kecil karena sumbangan sektor air minum terhadapPDRB DKI Jakarta sendiri relatif kecil, yaitu hanya berkisar pada angka 2 persen. Selainitu, cakupan layanan air minum perpipaan masih berada pada kisaran 50 persen dari totalpenduduk DKI Jakarta. Skenario berikutnya adalah bahwa hasil pajak air minum didistribusikan kembalike penduduk miskin. Pemberian subsidi tidak diwujudkan dalam bentuk tunai, tetapidalam model didistribusikan melalui penambahan konsumsi air minum untuk masing-masing kelompok yang mendapat subsidi sesuai dengan pangsa konsumsinya. Penduduk yang mendapat subsidi terdiri dari empat kelompok rumah tangga (RT)terbawah, yaitu (i) RT sangat miskin I (VEPOIHH), (ii) RT sangat miskin II (VEPOIIHH),(iii) RT miskin I (POORIHH), dan (iv) RT miskin II (POORIIHH). Dalam simulasi,penerima subsidi dibedakan berdasarkan jumlah kelompok penerima, yaitu sebagaiberikut. Skenario I kelompok penerima terdiri dari hanya satu kelompok RT, yaitu RTsangat miskin I (VEPOIHH). Skenario II kelompok penerima terdiri dari seluruhkelompok RT yang dikategorikan miskin, yaitu empat kelompok RT terbawah. Penyediaan subsidi bagi rumah tangga miskin dari hasil peningkatan pajak airminum perpipaan yang masing-masing sebesar 10 persen, 25 persen, dan 50 persenberdampak pada menurunnya pertumbuhan ekonomi dengan pertumbuhan yang sangatkecil, yaitu minimum –0,0001 persen (pajak 10%-subsidi bagi RT I) sampai –0,0008persen (pajak 50%-subsidi bagi RT I-IV). Namun, tingkat pertumbuhan ini lebih baik darikondisi awal ketika peningkatan pajak air minum perpipaan tidak disertai penyediaansubsidi. Pendapatan per kapita RT miskin meningkat antara 0,001–0,004 persen sementarapendapatan per kapita RT menengah dan RT pendapatan tinggi menurun antara -0,0001 persen sampai –0,001 persen sehingga pangsa pendapatan kelompok rumah tanggamiskin meningkat walaupun dalam proporsi yang sangat kecil. Akibatnya, rasio Ginimengecil yang menunjukkan terjadinya perbaikan distribusi pendapatan walaupunproporsi perubahannya juga sangat kecil, yaitu antara –0,0003 persen (pajak 10%-subsidiRT I) sampai –0,002 persen (pajak 50%-subsidi RT I). Rasio Gini menjadi sedikit lebih 116
    • Tabel. 5.9 Pertumbuhan Ekonomi dan Distribusi Pendapatan Skenario Penyediaan Subsidi dari Peningkatan Pajak Air Minum Perpipaan Peningkatan Pajak 10% Peningkatan Pajak Peningkatan Pajak Simulasi Kondisi 25% 50 % 3.1 3.2 3.3 3.4 Awal Penerima Subsidi 3.5 3.6 RT I RT I-IV RT I RT I-IV RT I RT I – IV Pertumbuhan Ekonomi • PDRB (Rp. M) 194.225 194.224 194.224 194.224 194.224 194.224 194.223 • Perubahan (Rp. M) - 0,1 - 0,3 - 0,3 - 0,8 - 0,7 - 1,5 • Pertumbuhan (%) - 0.0001 - 0,0002 - 0 ,0002 - 0,0004 - 0,0004 - 0,0008 Pendapatan per Kelompok RT Miskin • Total pendapatan (Rp. M) 13.168,8 13.169 13.169 13.169,2 13.169,1 13.169,5 13.169,4 • Perubahan (Rp. M) 0,132 0,122 0,329 0,302 0,659 0,603 • Pangsa (%) 11,2583 11,2584 11,2584 11,2586 11,2586 11,2588 11,2588 • Pendapatan/kapita (Rp.) 3.285.949 3.285.982 3.285.979 3.286.031 3.286.024 3.286.113 3.286.099 • Pertumbuhan (%) 0.001 0,001 0.003 0,002 0.005 0,004 Menengah • Total pendapatan (Rp. M) 34.088,7 34.088.6 34.088,6 34.088.6 34.088,5 34.088.5 34.088,3 • Perubahan (Rp. M) - 0,044 - 0,071 - 0,102 - 0,170 - 0,200 - 0,354 • Pangsa (%) 29,1431 29,1430 29.1430 29,1430 29,1430 29,1429 29,1429 • Pendapatan/kapita (Rp.) 11.091.592 11.091.578 11.091.569 11.091.559 11.091.537 11.091.527 11.091.477 • Pertumbuhan (%) - 0.0001 - 0,0002 - 0.0003 - 0,0005 - 0.0006 - 0,001 Tinggi • Total pendapatan (Rp. M) 69.712,7 69.712,6 69.712,5 69.712,4 69.712,3 69.712,2 69.711,9 • Perubahan (Rp. M) - 0,08 - 0,15 - 0,22 -0,38 - 0,45 - 0,77 • Pangsa (%) 59,5987 59,5986 59,5986 59,5985 59,5985 59,5983 59,5983 • Pendapatan/kapita (Rp.) 53.466.585 53.466.520 53.486.467 53.466.413 53.466.290 53.466.308 53.465.991 • Pertumbuhan (%) - 0.0001 - 0,0002 - 0,0003 - 0,0006 - 0.0007 - 0,001 Distribusi Pendapatan • Rasio Gini 0,597198 0,597196 0,597197 0,597194 0,597195 0,597189 0,597192 • Pertumbuhan (%)* - 0,0003 - 0,0002 - 0,0008 - 0,0006 - 0,0016 - 0,001 • Rasio Pendapatan RT 0,1889 0,18890 0,18890 0,18891 0,18891 0,18891 0,18891 miskin/RT tinggi • Pertumbuhan (%)** 0,001 0,001 0,003 0,003 0,006 0,006 Sumber: Hasil Simulasi * Perubahan positip menunjukkan kesenjangan memburuk dibanding kondisi awal ** Perubahan negatip menunjukkan kesenjangan memburuk dibanding kondisi awal Gambar 5.8 Gambar 5.9 Gambar 5.10 Pertumbuhan Ekonomi Perubahan Pendapatan RT berdasar Penyediaan Subsidi Rasio Gini Skenario Subsidi dari dari Peningkatan Pajak Air Minum Peningkatan Pajak Air Minum Perpipaan Skenario Subsidi dari Peningkatan Pajak Air Minum Perpipaan (Skenario RT I dan RT I-IV) 0 0.005 Pajak 10% Pajak 25% Pajak 50%P e rt u m b u h a n e k o n o m i 0.597198 P e r u b a h a n P e n d a p a ta n R T ( % ) 0.004 0.597196 R a s io G in i RT Miskin (RT I) 0.003 (% ) -0.0005 0.597194 RT Miskin (RTI-IV) 0.002 RT Menengah (RT I) 0.597192 RT Menengah (RT I-IV) 0.59719 0.001 RT Tinggi (RT I) -0.001 0.597188 0 RT Tinggi (RT I-IV) Pajak aw al Pajak 10% Pajak 25% Pajak 50% -0.001 Pajak 10% Pajak 25% Pajak 50% pertumbuhan ekonomi RT I RT I-IV RT I RT I-IV 117
    • baik daripada kondisi awal sebelum hasil pajak dialokasikan untuk subsidi. Selengkapnya,hal itu dapat dilihat pada Tabel 5.9, Gambar 5.8, dan Gambar 5.9. Walaupun dampaknya tidak signifikan tetapi penyediaan subsidi dari hasilpeningkatan pajak air minum perpipaan bagi kelompok RT miskin mengakibatkan lajupertumbuhan yang lebih baik daripada ketika peningkatan pajak diterapkan tanpa alokasisubsidi. Hal ini menunjukkan bahwa manfaat dari subsidi lebih kecil daripada biayapeningkatan pajak yang harus ditanggung. Secara umum, pemberian subsidi baik pada RT termiskin maupun seluruh RTmiskin hanya berdampak signifikan terhadap pertumbuhan rasio pendapatan RT miskinterhadap RT berpendapatan tinggi jika investasi air minum perpipaan sebesar 50 persen.Hal ini menegaskan bahwa subsidi yang didistribusikan hanya bermanfaat bagi kelompokpendapatan rendah jika pajak yang diterapkan mencapai 50 persen. Pemberian subsidi pada lebih banyak kelompok RT miskin (RT I-IV) daripadahanya RT termiskin (RT I) tidak berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomimaupun distribusi pendapatan.5.3.4 Simulasi IV : Subsidi dari Dana Pemerintah Pusat Berbeda dengan simulasi sebelumnya yang sumber dana berasal dari pajak, padasimulasi ini sumber dana berasal dari pemerintah pusat. Simulasi dilakukan denganmenyediakan dana subsidi yang setara dengan hasil pajak air minum perpipaan sebesarmasing-masing Rp.0,149 miliar, Rp.0,37 miliar, dan Rp.0,74 miliar. Sebagaimana simulasi sebelumnya, pada simulasi ini dilakukan pembedaanterhadap penerima subsidi, yaitu kelompok RT miskin I dan kelompok RT miskin Isampai RT miskin IV. Penyediaan subsidi bagi penduduk miskin dari dana pemerintah pusat hanyamengakibatkan peningkatan laju pertumbuhan ekonomi yang sangat kecil, yaitu sebesarminimum 0,0009 persen dan maksimum 0,0042 persen (subsidi bagi RT I) dan minimum0,0007 persen sampai 0,0035 persen (subsidi bagi RT I-IV). Penyediaan subsidi mengakibatkan laju pertumbuhan pendapatan kelompok RTmiskin meningkat sebesar 0,002 sampai 0,01 persen. Sementara itu, laju pertumbuhanpendapatan kelompok RT menengah dan RT pendapatan tinggi hanya berkisar 0,0007persen sampai 0,004 persen. Akibatnya, berbeda dengan pangsa pendapatan kelompok RT 118
    • Tabel. 5.10 Perubahan PDRB dan Pendapatan Rumah Tangga berdasar Penyediaan Subsidi dari Pemerintah Pusat Simulasi Subsidi Rp. 0,149 M Subsidi Rp. 0,37 M Subsidi Rp. 0,74 M 4.1 4.2 Kondisi 4.3 4.4 Awal Penerima Subsidi 4.5 4.6 RT I RT I-IV RT I RT I-IV RT I RT I – IV Pertumbuhan Ekonomi • PDRB (Rp. M) 194.225 194.226,5 194.226 194.228,8 194.228 194.232,7 194.231,4 • Perubahan (Rp. M) 1,5 1,0 3,8 3,0 7,7 6,4 • Pertumbuhan (%) 0.0009 0,0007 0 ,0022 0,0018 0,0042 0,0035 Pendapatan per Kelompok RT Miskin • Total pendapatan (Rp. M) 13.168,8 13.169,1 13.169,1 13.169,4 13.169,4 13.170,1 13.170,4 • Perubahan (Rp. M) 0,273 0,238 0,647 0,592 1,272 1,183 • Pangsa (%) 11,2583 11,2584 11,2584 11,2585 11,2585 11,2588 11,2588 • Pendapatan/kapita (Rp.) 3.285.949 3.286.017 3.286.008 3.286.110 3.286.096 3.286.266 3.286.244 • Pertumbuhan (%) 0.002 0.002 0.005 0.004 0.01 0.009 Menengah • Total pendapatan (Rp. M) 34.088,7 34.089.0 34.088.9 34.089.4 34.089.3 34.090.1 34.089.8 • Perubahan (Rp. M) 0,320 0,232 0,720 0,577 1,380 1,150 • Pangsa (%) 29,1431 29,1430 29,1430 29,1429 29,1429 29,1428 29,1428 • Pendapatan/kapita (Rp.) 11.091.592 11.091.696 11.091.668 11.091.827 11.091.780 11.092.041 11.092.098 • Pertumbuhan (%) 0.001 0.0007 0.002 0.002 0.004 0.003 Tinggi • Total pendapatan (Rp. M) 69.712,7 69.713,4 69.713,2 69.714,2 69.713,9 69.715,7 69.715,2 • Perubahan (Rp. M) 0,696 0,506 1,566 1,256 2,996 2,486 • Pangsa (%) 59,5987 59,5986 59,5986 59,5985 59,5985 59,5984 59,5983 • Pendapatan/kapita (Rp.) 53.466.585 53.467.119 53.466.973 53.467.736 53.467.548 53.468.883 53.468.492 • Pertumbuhan (%) 0.001 0.0007 0.002 0.002 0.004 0.004 Distribusi Pendapatan • Rasio Gini 0,597198 0,597196 0,597197 0,597194 0,597195 0,597190 0,597192 • Pertumbuhan (%)* - 0,0003 - 0,0002 - 0,0007 - 0,0005 - 0,002 - 0,001 • Rasio Pendapatan RT 0,1889 0,18890 0,18890 0,18891 0,18891 0,18891 0,18891 miskin/RT tinggi • Pertumbuhan (%)** 0,001 0,001 0,003 0,003 0,005 0,005 Sumber: Hasil Simulasi * Perubahan positip menunjukkan kesenjangan memburuk dibanding kondisi awal ** Perubahan negatip menunjukkan kesenjangan memburuk dibanding kondisi awal Gambar 5.11 Gambar 5.12 Gambar 5.13 Pertumbuhan Ekonomi Rasio Gini Pertumbuhan Pendapatan RT/Kapita berdasar Skenario Subsidi dari Pemerintah Pusat Skenario Subsidi dari Pemerintah Pusat Skenario Subsidi dariPemerintah Pusat 0.014 0.006 0.5972P e rt u m b u h a n e k o n o m i 0.012 0.597195 0.01 R a s io G in i RT Miskin (RT I) (% ) 0.004 0.008 RT Miskin (RT I-IV) 0.59719 0.006 RT Menengah (RT I) 0.004 RT Menengah (RT I-IV) 0.002 0.597185 RT Tinggi (RT I) Rp. 0,149 M Rp.0,37 M Rp.0,74 M aw al Rp. 0,149 M Rp.0,37 M Rp.0,74 M 0.002 RT Tinggi (RT I-IV) Subsidi Subsidi 0 Rp. 0,149 M Rp.0,37 M Rp.0,74 M Subsidi RT I Subsidi RT I-IV RT I RT I-IV 119
    • menengah dan RT pendapatan tinggi yang berkurang, pangsa pendapatan kelompok RTmiskin menjadi bertambah sehingga kesenjangan pendapatan relatif membaik pada seluruhskenario. Hal ini terlihat dari meningkatnya rasio pangsa pendapatan RT berpendapatanterendah terhadap RT berpendapatan tertinggi. Walaupun terlihat distribusi pendapatan menjadi lebih baik jika subsidi diberikanpada RT I daripada jika diberikan pada RT I-IV, tetapi perubahannya tidak signifikan.Selengkapnya, hal itu dapat dilihat pada Tabel 5.10, Gambar 5.11, Gambar 5.12 danGambar 5.13. Secara umum, pemberian subsidi baik pada RT termiskin maupun seluruh RTmiskin hanya berdampak signifikan terhadap pertumbuhan rasio pendapatan RT miskinterhadap RT berpendapatan tinggi jika subsidi pusat sebesar Rp.0,74 miliar. Kondisi rasio Gini yang membaik dan pangsa pendapatan kelompok RT miskinyang meningkat dengan semakin besarnya subsidi menegaskan peran subsidi yangsignifikan dalam mengurangi kesenjangan pendapatan.5.3.5 Simulasi V : Peningkatan Investasi Air Minum Perpipaan dan Penyediaan Subsidi dari Pajak Air Minum Perpipaan Simulasi V merupakan simulasi gabungan antara investasi air minum perpipaandan subsidi. Simulasi dilakukan dengan memadankan kombinasi investasi air minumperpipaan sebesar 10 persen, 25 persen, dan 50 persen dengan subsidi dari peningkatanpajak air minum perpipaan sebesar 10 persen, 25 persen, dan 50 persen. Sebagaimanasimulasi sebelumnya, pada simulasi ini dilakukan pembedaan penerima subsidi, yaitukelompok penerima pertama (RT I) dan kelompok penerima kedua (RT I–IV).A. Peningkatan Investasi Air Minum Perpipaan (10 persen) dan Subsidi dari Peningkatan Pajak Air Minum Perpipaan Peningkatan investasi air minum perpipaan sebesar 10 persen disertai subsidi daripeningkatan pajak air minum perpipaan menghasilkan laju pertumbuhan ekonomi yangmeningkat sebesar minimum 0,0468 persen (pajak 50%, subsidi bagi RT I) dan maksimum0,0470 persen (pajak 10%, subsidi bagi RT I) dan 0,0463 persen (pajak 50%, subsidi bagiRT I-IV) sampai 0,0469 persen (pajak 10%, subsidi bagi RT I-IV). Peningkatan subsididari pajak air minum perpipaan, baik untuk RT I maupun RT I-IV, tidak mengakibatkanperubahan yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. 120
    • Tabel 5.11 Pertumbuhan Ekonomi dan Distribusi Pendapatan Skenario Peningkatan Investasi Air Minum Perpipaan 10 Persen dan Penyediaan Subsidi dari Peningkatan Pajak Air Minum Perpipaan Skenario Peningkatan Pajak Peningkatan Pajak 25% Peningkatan Pajak 50% 5.1 10% 5.2 Kondisi Investasi Investasi 5.3 Awal Investasi Investasi Investasi Investasi AM AM 5.4 AM Perpi- AM Perpi- AM Perpi- AM Perpi- perpi- Perpi- 5.5 paan dan paan dan paan dan paan dan paan dan paan dan 5.6 Subsidi Subsidi Subsidi Subsidi Subsidi Subsidi RT I-IV RT I-IV RT I RT I-IV RT I RT IPertumbuhan Ekonomi• PDRB (Rp. M) 194.225 194.315,9 194.315,7 194.315,7 194.315,3 194.315,4 194.314,6• Perubahan (Rp. M) 90,9 90,7 90,7 90,3 90,4 89,6• Pertumbuhan (%) 0.0470 0,0469 0 ,0469 0,0467 0,0468 0,0463Pendapatan per Kelompok RTMiskin• Total pendapatan (Rp. M) 13.168,8 13.175,3 13.175,3 13.175,5 13.1750,5 13.175,8 13.175,8• Perubahan (Rp. M) 6,478 6,466 6,679 6,651 7,010 6,955• Pangsa (%) 11,2583 11,2583 11,2583 11,2584 11,2584 11,2587 11,2587• Pendapatan/kapita (Rp.) 3.285.949 3.287.565 3.287.562 3.287.615 3.287.608 3.287.698 3.287.684• Pertumbuhan (%) 0,049 0,049 0,051 0,050 0,053 0,053Menengah• Total pendapatan (Rp. M) 34.088,7 34.105,0 34.105,0 34.105,0 34.104,9 34.104,9 34.104,7• Perubahan (Rp. M) 16,367 16,338 16,312 16,234 16,220 16,064• Pangsa (%) 29,1431 29,1427 29,1427 29,1426 29,1426 29,1426 29,1426• Pendapatan/kapita (Rp.) 11.091.592 11.096.918 11.096.908 11.096.900 11.096.874 11.096.870 11.096.819• Pertumbuhan (%) 0,048 0,048 0,048 0,048 0,048 0,047Tinggi• Total pendapatan (Rp. M) 69.712,7 69.747,4 69.747,3 69.747,3 69.747,1 69.747,1 69.746,7• Perubahan (Rp. M) 34,726 34,656 34,596 34,436 34,386 34,066• Pangsa (%) 59,5987 59,5990 59,5990 59,5989 59,5987 59,5987 59,5987• Pendapatan/kapita (Rp.) 53.466.585 53.493.218 53.493.165 53.493.118 53.492.996 53.492.957 53.4927128• Pertumbuhan (%) 0,050 0,050 0,050 0,049 0,049 0,049Distribusi Pendapatan• Rasio Gini 0,597198 0,597200 0,597200 0,597197 0,597198 0,597192 0,597195• Pertumbuhan (%)* 0,0002 0,0003 - 0,0002 - 0,00001 - 0,001 - 0,0006• Rasio Pendapatan RT 0,1889 0,18890 0,18890 0,18890 0,18890 0,18891 0,18891 miskin/RT tinggi• Pertumbuhan (%)** - 0,001 - 0,001 0,001 0,001 0,004 0,004Sumber: Hasil Simulasi * Perubahan positip menunjukkan kesenjangan memburuk dibanding kondisi awal ** Perubahan negatip menunjukkan kesenjangan memburuk dibanding kondisi awal Gamb ar 5.14 Gamb ar 5.15 Gambar 5.16 Pert umb uhan Eko no mi R asio Gini Pertumbuhan Pendapatan RT/Kapita berdasar Skenario Invest asi ( 10 %) d an Sub sid i d ari Skenario Invest asi ( 10 %) d an Sub sid i d ari Skenario Investasi (10%) dan Subsidi dari Pening kat an Pajak A ir M inum Perp ip aan Pening kat an Pajak A ir M inum Perp ip aan Peningkatan Pajak Air Minum 0.047 0.597201 0.053 0.052 RT Miskin (RT I) 0.0468 0.597199 0.051 RT Miskin (RT I-IV) 0.597197 0.05 0.0466 0.049 RT Menengah (RT I) 0.597195 0.048 0.0464 0.047 0.597193 RT Menengah (RT I- 0.046 IV) 0.0462 Pajak 10% Pajak 25% Pajak 50% 0.597191 0.045 RT Tinggi (RT I) P aj ak awal Paj ak 10% Pajak 25% Pajak 50% 0.044 Pajak 10% Pajak 25% Pajak 50% RT Tinggi (RT I-IV) Investasi dan Subsidi RT I Investasi dan Subsi di RTI-IV RT I RT I-IV 121
    • Walaupun pada awalnya pertumbuhan pendapatan per kapita rumah tangga miskinlebih kecil daripada rumah tangga pendapatan tinggi, tetapi dengan semakin meningkatnyapajak air minum, pertumbuhan pendapatan per kapita rumah tangga miskin cenderungmeningkat lebih besar daripada rumah tangga menengah dan rumah tangga pendapatantinggi. Akibatnya, pangsa pendapatan rumah tangga miskin semakin meningkat sehinggarasio Gini semakin membaik. Walaupun demikian, peningkatan pangsa pendapatan rumahtangga miskin tidak mengakibatkan perubahan yang berarti terhadap rasio Gini maupunrasio pendapatan rumah tangga miskin terhadap rumah tangga pendapatan tinggi. Secara umum, peningkatan investasi air minum perpipaan sebesar 10 persen yangdisertai penyediaan subsidi dari peningkatan pajak air minum perpipaan sebesar 10 persen,25 persen, dan 50 persen, baik bagi RT I maupun RT I-IV, hanya berdampak signifikanterhadap pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, peningkatan subsidi dari pajak air minumperpipaan tidak berdampak signifikan terhadap perubahan pertumbuhan ekonomi dandistribusi pendapatan.B. Peningkatan Investasi Air Minum Perpipaan (25 persen) dan Subsidi dari Peningkatan Pajak Air Minum Perpipaan Peningkatan investasi air minum perpipaan sebesar 25 persen disertai subsidi daripeningkatan pajak air minum perpipaan mengakibatkan laju pertumbuhan ekonomi yangmeningkat sebesar minimum 0,1107 persen (pajak 50%, subsidi bagi RT I) dan maksimum0,1111 persen (pajak 10%, subsidi bagi RT I) dan 0,1103 persen (pajak 50%, subsidi bagiRT I-IV) sampai 0,1110 persen (pajak 10%, subsidi bagi RT I-IV). Peningkatan subsididari pajak air minum perpipaan, baik untuk RT I maupun RT I-IV, tidak mengakibatkanperubahan yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Selengkapnya, hal itu dapatdilihat pada Tabel 5.12. Pertumbuhan pendapatan per kapita rumah tangga miskin meningkat dengansemakin meningkatnya pajak air minum, sementara pertumbuhan pendapatan per kapitarumah tangga pendapatan tinggi cenderung menurun. Sementara itu, pendapatan per kapitarumah tangga menengah cenderung tetap. Akibatnya, pangsa pendapatan rumah tanggamiskin semakin meningkat sehingga rasio Gini semakin membaik. Walaupun demikian,peningkatan pangsa pendapatan rumah tangga miskin tidak mengakibatkan perubahanyang berarti terhadap rasio Gini maupun rasio pendapatan rumah tangga miskin terhadap 122
    • Tabel 5.12 Pertumbuhan Ekonomi dan Distribusi Pendapatan Skenario Peningkatan Investasi Air Minum Perpipaan 25 Persen dan Penyediaan Subsidi dari Peningkatan Pajak Air Minum Perpipaan Skenario Peningkatan Pajak Peningkatan Pajak Peningkatan Pajak 25% 5.7 10% 50 % 5.8 Kondisi 5.9 Awal Investasi Investasi Investasi Investasi Investasi Investasi 5.10 AM perpi- AM Perpi- AM Perpi- AM Perpi- AM Perpi- AM Perpi- 5.11 paan dan paan dan paan dan paan dan paan dan paan dan 5.12 Subsidi Subsidi Subsidi Subsidi Subsidi Subsidi RT I RT I-IV RT I RT I-IV RT I RT I-IVPertumbuhan Ekonomi• PDRB (Rp. M) 194.225 194.440,3 194.440,2 194.440,0 194.439,6 194.439,7 194.438,8• Perubahan (Rp. M) 215,3 215,2 215,0 214,6 214,7 213,8• Pertumbuhan (%) 0.1111 0,1110 0 ,1109 0,1107 0,1107 0,1103Pendapatan per Kelompok RTMiskin• Total pendapatan (Rp. M) 13.168,8 13.183,9 13.183,9 13.184,1 13.184,1 13.184,5 13.184,4• Perubahan (Rp. M) 15,117 15,103 15,304 15,276 15,635 15,577• Pangsa (%) 11,2583 11,2581 11,2581 11,2583 11,2583 11,2586 11,2586• Pendapatan/kapita (Rp.) 3.285.949 3.289.721 3.289.717 3.289.767 3.289.760 3.289.850 3.289.836• Pertumbuhan (%) 0,115 0,115 0,116 0,116 0,119 0,118Menengah• Total pendapatan (Rp. M) 34.088,7 34.127,4 34.127,3 34.127,3 34.127,2 34.127,2 34.127,0• Perubahan (Rp. M) 38,700 38,660 38,616 38,538 38,510 38,364• Pangsa (%) 29,1431 29,1423 29,1423 29,1422 29,1422 29,1421 29,1421• Pendapatan/kapita (Rp.) 11.091.592 11.104.184 11.104.171 11.104.157 11.104.132 11.104.122 11.104.075• Pertumbuhan (%) 0,113 0,113 0,113 0,113 0,113 0,112Tinggi• Total pendapatan (Rp. M) 69.712,7 69.794,8 69.794,7 69.794,6 69.794,4 69.794,4 69.794,0• Perubahan (Rp. M) 82,096 82,026 81,916 81,746 81,686 81,366• Pangsa (%) 59,5987 59,5996 59,5996 59,5995 59,5995 59,5993 59,5993• Pendapatan/kapita (Rp.) 53.466.585 53.529.549 53.529.495 53.529.411 53.529.280 53.529.234 53.528.989• Pertumbuhan (%) 0,118 0,118 0,117 0,117 0,117 0,117Distribusi Pendapatan• Rasio Gini 0,597198 0,597204 0,597204 0,597201 0,597203 0,597197 0,597199• Pertumbuhan (%)* 0,001 0,0011 0,0005 0,0007 0,0003 0,0002• Rasio Pendapatan RT 0,1889 0,18890 0,18889 0,18890 0,18889 0,18890 0,18890 miskin/RT tinggi• Pertumbuhan (%)** - 0,003 - 0,003 - 0,001 - 0,001 0,002 0,002Sumber: Hasil Simulasi * Perubahan positip menunjukkan kesenjangan memburuk dibanding kondisi awal ** Perubahan negatip menunjukkan kesenjangan memburuk dibanding kondisi awal Gamb ar 5.17 Gambar 5.18 Gambar 5.19 Pert umb uhan Eko no mi Rasio Gini Pertum buhan Pendapatan RT/Kapita berdasar Skenario Invest asi ( 2 5%) d an Sub sid i d ari Skenario Investasi (25%) dan Subsidi dari Skenario Investasi (25%) dan Subsidi dari Pening kat an Pajak A ir M inum Perp ip aan Peningkatan Pajak Air Minum Perpipaan Peningkatan Pajak Air Minum 0.1112 0.597204 0.119 RT Miskin (RT I) 0.111 0.597202 RT Miskin (RT I-IV) R asio G in i 0.1108 0.117 0.1106 0.5972 RT Menengah (RT I) 0.115 0.1104 0.597198 RT Menengah (RT I- 0.1102 0.113 IV) Paj ak 10% Pajak 25% Pajak 50% 0.597196 RT Tinggi (RT I) P aj ak aw al Pajak 10% Pajak 25% Pajak 50% 0.111 Pajak 10% Pajak 25% Pajak 50% RT Tinggi (RT I-IV) Investasi dan Subsidi RT I Investasi dan Subsi di RTI-IV RT I RT I-IV 123
    • rumah tangga pendapatan tinggi. Selengkapnya, hal itu dapat dilihat pada Tabel 5.12,Gambar 5.17, Gambar 5.18, dan Gambar 5.19. Secara umum, peningkatan investasi air minum perpipaan sebesar 25 persen yangdisertai penyediaan subsidi dari pajak air minum perpipaan sebesar 10 persen, 25 persendan 50 persen, baik bagi RT I maupun RT I-IV, hanya berdampak signifikan terhadappertumbuhan ekonomi. Sementara itu, peningkatan subsidi tidak memberi dampak yangberarti terhadap perubahan pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan. Jika dibandingkan dengan simulasi sebelumnya ketika investasi air minumperpipaan yang sebesar 10 persen, ternyata hasilnya tidak berbeda kecuali bahwa lajupertumbuhan ekonomi relatif lebih besar sementara tidak terjadi perubahan distribusipendapatan yang signifikan. Hal itu menunjukkan bahwa subsidi yang disediakanwalaupun tidak mengakibatkan membaiknya distribusi pendapatan tetapi tetap dapatmempertahankan distribusi pendapatan awal.C. Peningkatan Investasi Air Minum Perpipaan (50 persen) dan Subsidi dari Peningkatan Pajak Air Minum Perpipaan Peningkatan investasi air minum perpipaan sebesar 50 persen disertai subsidi daripeningkatan pajak air minum perpipaan menghasilkan laju pertumbuhan ekonomi yangmeningkat sebesar minimum 0,2036 persen (pajak 50%, subsidi bagi RT I) dan maksimum0,2041 persen (pajak 10%, subsidi bagi RT I), dan 0,2032 persen (pajak 50%, subsidi bagiRT I-IV) sampai 0,2040 persen (pajak 10%, subsidi bagi RT I-IV). Peningkatan subsididari pajak air minum perpipaan, baik untuk RT I maupun RT I-IV, tidak mengakibatkanperubahan yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Selengkapnya, hal itu dapatdilihat pada Tabel 5.13. Ketika subsidi dari peningkatan pajak air minum perpipaan sebesar 10 persen dan25 persen, pangsa pendapatan RT miskin lebih rendah dari kondisi awal sehingga rasiopendapatan RT miskin terhadap RT pendapatan tinggi menjadi lebih rendah. Akibatnya,distribusi pendapatan menjadi semakin buruk secara signifikan. Walaupun pertumbuhanpendapatan per kapita RT miskin meningkat dengan semakin meningkatnya pajak airminum, sementara pertumbuhan pendapatan per kapita RT menengah dan RT pendapatantinggi cenderung menurun, tetapi peningkatan subsidi sampai sebesar 50 persen hanya 124
    • Tabel 5.13 Pertumbuhan Ekonomi dan Distribusi Pendapatan Skenario Peningkatan Investasi Air Minum Perpipaan 50 Persen dan Penyediaan Subsidi dari Peningkatan Pajak Air Minum Perpipaan Skenario Peningkatan Pajak Peningkatan Pajak Peningkatan Pajak 25% 5.13 10% 50 % 5.14 Kondisi 5.15 Awal Investasi Investasi Investasi Investasi Investasi Investasi 5.16 AM perpi- AM Perpi- AM Perpi- AM Perpi- AM Perpi- AM Perpi- 5.17 paan dan paan dan paan dan paan dan paan dan paan dan 5.18 Subsidi Subsidi Subsidi Subsidi Subsidi Subsidi RT I RT I-IV RT I RT I-IV RT I RT I-IVPertumbuhan Ekonomi• PDRB (Rp. M) 194.225 194.621,1 194.620,9 194.620,7 194.620,3 194.620,1 194.619,3• Perubahan (Rp. M) 396,1 395,9 395,7 395,3 395,1 394,3• Pertumbuhan (%) 0.2041 0,2040 0 ,2039 0,2037 0,2036 0,2032Pendapatan per Kelompok RTMiskin• Total pendapatan (Rp. M) 13.168,8 13.196,5 13.196,5 13.196,7 13.196,6 13.197,0 13.196,9• Perubahan (Rp. M) 27,661 27,647 27,847 27,819 28,162 28,104• Pangsa (%) 11,2583 11,2579 11,2579 11,2581 11,2581 11,2583 11,2583• Pendapatan/kapita (Rp.) 3.285.949 3.292.851 3.292.847 3.292.897 3.292.890 3.292.976 3.292.961• Pertumbuhan (%) 0,210 0,210 0,211 0,211 0,214 0,213Menengah• Total pendapatan (Rp. M) 34.088,7 34.159,8 34.159,8 34.159,7 34.159,6 34.159,6 34.159,4• Perubahan (Rp. M) 71,132 71,091 71,034 70,967 70,891 70,745• Pangsa (%) 29,1431 29,1417 29,1417 29,1416 29,1416 29,1415 29,1415• Pendapatan/kapita (Rp.) 11.091.592 11.114.737 11.114.724 11.114.705 11.114.683 11.114.658 11.114.611• Pertumbuhan (%) 0,209 0,209 0,208 0,208 0,208 0,208Tinggi• Total pendapatan (Rp. M) 69.712,7 69.863,6 69.863,5 69.863,415 69.863,2 69.863,1 69.862,7• Perubahan (Rp. M) 150,896 150,826 150,706 150,546 150,396 150,056• Pangsa (%) 59,5987 59,6005 59,6005 59,6003 59,6003 59,6001 59,6001• Pendapatan/kapita (Rp.) 53.466.585 53.582.316 53.582.262 53.582.170 53.582047 53.581932 53.581.671• Pertumbuhan (%) 0,216 0,216 0,216 0,216 0,216 0,215Distribusi Pendapatan• Rasio Gini 0,597198 0,597211 0,597211 0,597209 0,597209 0,597203 0,597206• Pertumbuhan (%)* 0,002 0,0022 0,0016 0,0018 0,0008 0,0013• Rasio Pendapatan RT 0,1889 0,18889 0,18889 0,18889 0,18889 0,18890 0,18890 miskin/RT tinggi• Pertumbuhan (%)** - 0,006 - 0,006 - 0,005 - 0,005 - 0,002 - 0,002Sumber: Hasil Simulasi * Perubahan positip menunjukkan kesenjangan memburuk dibanding kondisi awal ** Perubahan negatip menunjukkan kesenjangan memburuk dibanding kondisi awal Gamb ar 5.2 0 Gambar 5.21 Gambar 5.22 Pert umb uhan Eko no mi Rasio Gini Pertumbuhan Pendapatan RT/Kapita berdasar Skenario Invest asi ( 50 %) d an Sub sid i d ari Skenario Investasi (50%) dan Subsidi dari Skenario Investasi (50%) dan Subsidi dari Pening kat an Pajak A ir M inum Perp ip aan Peningkatan Pajak Air Minum Perpipaan Peningkatan Pajak Air Minum 0.217 0.2041 0.597211 RT Miskin (RT I) 0.597209 0.2039 0.215 0.597207 RT Miskin (RT I-IV) 0.2037 0.213 0.597205 0.2035 RT Menengah (RT I) 0.597203 0.211 0.2033 0.597201 RT Menengah (RT I- 0.2031 0.209 IV) 0.597199 Pajak 10% Pajak 25% Pajak 50% RT Tinggi (RT I) P aj ak 0.597197 0.207 awal Pajak 10% Pajak 25% Pajak 50% Pajak 10% Pajak 25% Pajak 50% RT Tinggi (RT I-IV) Investasi dan Subsidi RT I Investasi dan Subsidi RTI-IV RT I RT I-IV 125
    • dapat mengembalikan pangsa pendapatan RT miskin seperti kondisi awal. Selengkapnya,hal itu dapat dilihat pada Tabel 5.13, Gambar 5.20, Gambar 5.21, dan Gambar 5.22 Secara umum, peningkatan investasi air minum perpipaan sebesar 50 persen yangdisertai penyediaan subsidi, baik bagi RT I maupun RT I-IV, berdampak signifikanterhadap pertumbuhan ekonomi maupun distribusi pendapatan. Akan tetapi, dampaknyaterhadap distribusi pendapatan hanya signifikan jika subsidi dari pajak air minumperpipaan sebesar 10 persen dan 25 persen. Jika dibandingkan dengan simulasi sebelumnya ketika investasi air minumperpipaan yang sebesar 10 persen dan 25 persen, ternyata hasilnya berbeda. Peningkataninvestasi air minum perpipaan sebesar 50 persen yang disertai subsidi dari peningkatanpajak air minum perpipaan sebesar 10 persen dan 25 persen mengakibatkan semakinmemburuknya distribusi pendapatan. Hal itu menunjukkan bahwa subsidi yang disediakantidak dapat mengimbangi pengaruh investasi air minum perpipaan.5.3.6 Simulasi VI : Peningkatan Investasi Air Minum Perpipaan dan Penyediaan Subsidi dari Dana Pemerintah Pusat Simulasi VI merupakan simulasi gabungan antara investasi air minum perpipaandan subsidi. Subsidi dilakukan dengan memadankan kombinasi investasi air minumperpipaan sebesar 10 persen, 25 persen, 50 persen dengan subsidi dari dana pemerintahpusat yang setara dengan pajak air minum perpipaan 10 persen, 25 persen dan 50 persen,yaitu sebesar Rp.0,149 miliar, Rp.0,37 miliar, dan Rp.0,74 miliar. Sebagaimana simulasisebelumnya, pada simulasi ini dilakukan pembedaan penerima subsidi, yaitu kelompokpenerima tipe pertama (RT I) dan kelompok penerima tipe kedua (RT I-IV).A. Peningkatan Investasi Air Minum Perpipaan (10 persen) dan Subsidi dari Pemerintah Pusat Peningkatan investasi air minum perpipaan sebesar 10 persen disertai subsidi daripemerintah pusat menghasilkan laju pertumbuhan ekonomi yang meningkat sebesarminimum 0,0493 persen dan maksimum 0,0522 persen (subsidi bagi RT I) dan minimum0,0477 persen sampai maksimum 0,0504 persen (subsidi bagi RT I-IV). Peningkatansubsidi dari pemerintah pusat, baik untuk RT I maupun RT I-IV, tidak mengakibatkanperubahan yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. 126
    • Tabel 5.14 Pertumbuhan Ekonomi dan Distribusi Pendapatan Skenario Peningkatan Investasi Air Minum Perpipaan 10 Persen dan Penyediaan Subsidi dari Pemerintah Pusat Skenario Dana Pusat Dana Pusat Dana Pusat 6.1 Rp. 0,149 M Rp. 0,370 M Rp. 0,74 M 6.2 Kondisi 6.3 Awal Investasi Investasi Investasi Investasi Investasi Investasi 6.4 AM perpi- AM Perpi- AM Perpi- AM Perpi- AM Perpi- AM Perpi- 6.5 paan dan paan dan paan dan paan dan paan dan paan dan 6.6 Subsidi Subsidi Subsidi Subsidi Subsidi Subsidi RT I RT I-IV RT I RT I-IV RT I RT I-IVPertumbuhan Ekonomi• PDRB (Rp. M) 194.225 194.320,4 194.317,3 194.322,4 194.319,2 194.326,0 194.322,4• Perubahan (Rp. M) 95,4 92,3 97,4 94,2 101,0 97,4• Pertumbuhan (%) 0.0493 0,0477 0,0504 0,0487 0,0522 0,0504Pendapatan per Kelompok RTMiskin• Total pendapatan (Rp. M) 13.168,8 13.175,6 13.175,4 13.176,0 13.175,8 13.176,6 13.176,3• Perubahan (Rp. M) 6,790 6,577 7,141 6,924 7,743 7,502• Pangsa (%) 11,2583 11,2583 11,2583 11,2585 11,2585 11,2587 11,2587• Pendapatan/kapita (Rp.) 3.285.949 3.287.643 3.287.590 3.287.731 3.287.676 3.287.881 3.287.821• Pertumbuhan (%) 0,052 0,050 0,054 0,053 0,059 0,057Menengah• Total pendapatan (Rp. M) 34.088,7 34.105,8 34.105,3 34.106,2 34.105,6 34.106,8 34.106,2• Perubahan (Rp. M) 17,169 16,622 17,508 16,942 18,110 17,484• Pangsa (%) 29,1431 29,1427 29,1427 29,1426 29,1426 29,1425 29,1425• Pendapatan/kapita (Rp.) 11.091.592 11.097.179 11.097.001 11.097.209 11.097.105 11.097.485 11.097.281• Pertumbuhan (%) 0,050 0,049 0,051 0,050 0,053 0,051Tinggi• Total pendapatan (Rp. M) 69.712,7 69.749,1 69.748,0 69.749,9 69.748,7 69.751,2 69.749,8• Perubahan (Rp. M) 36,456 58,475 37,186 35,976 38,496 37,146• Pangsa (%) 59,5987 59,5991 59,5990 59,5990 59,5989 59,5988 59,5988• Pendapatan/kapita (Rp.) 53.466.585 53.494.545 53.493.640 53.495.105 53.494177 53.496.110 53.495.074• Pertumbuhan (%) 0,052 0,051 0,053 0,052 0,055 0,053Distribusi Pendapatan• Rasio Gini 0,597198 0,597200 0,597200 0,597197 0,597198 0,597193 0,597194• Pertumbuhan (%)* 0,0003 0,0003 - 0,0002 - 0,0001 - 0,0009 - 0,0006• Rasio Pendapatan RT 0,1889 0,1889 0,1889 0,1889 0,1889 0,18891 0,18891 miskin/RT tinggi• Pertumbuhan (%)** - 0,001 - 0,001 0,001 0,001 0,005 0,005Sumber: Hasil Simulasi * Perubahan positip menunjukkan kesenjangan memburuk dibanding kondisi awal ** Perubahan negatip menunjukkan kesenjangan memburuk dibanding kondisi awal Gamb ar 5.2 3 Gamb ar 5.2 4 Gambar 5.25 Pert umb uhan Eko no mi R asio Gini Pertumbuhan Pendapatan RT/Kapita berdasar Skenario Invest asi ( 10 %) d an Sub sid i d ari Skenario Invest asi ( 10 %) d an Sub sid i d ari Skenario Investasi (10%) dan Subsidi dari Dana D ana Pemerint ah Pusat D ana Pemerint ah Pusat Pemerintah Pusat 0.0525 0.597201 0.06 RT Miskin (RT I) 0.0515 0.597199 0.0505 RT Miskin (RT I-IV) 0.597197 0.055 0.0495 RT Menengah (RT I) 0.597195 0.0485 0.05 0.597193 RT Menengah (RT I- 0.0475 IV) 0,149 M 0,37 M 0,74 M 0.597191 RT Tinggi (RT I) P aj ak awal 0,149 M 0,37 M 0,74 M 0.045 0,149 M 0,37 M 0,74 M RT Tinggi (RT I-IV) Investasi dan Subsidi RT I Investasi dan Subsidi RTI-IV RT I RT I-IV 127
    • Walaupun pada awalnya pertumbuhan pendapatan per kapita rumah tangga miskinrelatif sama dengan rumah tangga pendapatan tinggi, tetapi dengan semakin meningkatnyapajak air minum, pertumbuhan pendapatan per kapita rumah tangga miskin cenderungmeningkat lebih besar daripada rumah tangga menengah dan rumah tangga pendapatantinggi. Akibatnya, pangsa pendapatan rumah tangga miskin semakin meningkat sehinggarasio Gini semakin membaik. Walaupun demikian, peningkatan pangsa pendapatan rumahtangga miskin tidak mengakibatkan perubahan yang berarti terhadap rasio Gini dan rasiopendapatan rumah tangga miskin terhadap rumah tangga pendapatan tinggi. Secara umum, peningkatan investasi air minum perpipaan sebesar 10 persen yangdisertai penyediaan subsidi dari pemerintah pusat sebesar Rp.0,149 miliar, Rp.0,37 miliardan Rp.0,74 miliar, baik bagi RT I maupun RT I-IV, hanya berdampak signifikan terhadappertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, ketika subsidi sebesar Rp.0,74 miliar terjadiperubahan signifikan pada rasio pendapatan rumah tangga miskin terhadap rumah tanggapendapatan tinggi sehingga distribusi pendapatan semakin baik.B. Peningkatan Investasi Air Minum Perpipaan (25 persen) dan Subsidi dari Pemerintah Pusat Peningkatan investasi air minum perpipaan sebesar 25 persen disertai subsidi daripemerintah pusat menghasilkan laju pertumbuhan ekonomi yang meningkat sebesarminimum 0,1134 persen dan maksimum 0,1163 persen (subsidi bagi RT I) dan minimum0,1118 persen sampai maksimum 0,1144 persen (subsidi bagi RT I-IV). Peningkatansubsidi dari pemerintah pusat, baik untuk RT I maupun RT I-IV, tidak mengakibatkanperubahan yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Selengkapnya, hal itu dapatdilihat pada Tabel 5.15. Pada saat subsidi mencapai Rp.0,37 miliar, pertumbuhan pendapatan per kapita RTmiskin cenderung meningkat lebih besar daripada RT menengah, tetapi masih lebihrendah daripada RT pendapatan tinggi. Akan tetapi, setelah subsidi mencapai Rp.0,74miliar, pertumbuhan pendapatan per kapita RT miskin telah melebihi pertumbuhanpendapatan per kapita RT menengah dan RT pendapatan tinggi. Akibatnya, pangsapendapatan RT miskin semakin meningkat, dari kondisi yang lebih buruk menjadi lebihbaik dari kondisi awal. Penambahan subsidi tersebut ternyata hanya mengakibatkanperubahan rasio Gini dan rasio pendapatan rumah tangga miskin terhadap rumah tangga 128
    • Tabel 5.15 Pertumbuhan Ekonomi dan Distribusi Pendapatan Skenario Peningkatan Investasi Air Minum Perpipaan 25 Persen dan Penyediaan Subsidi dari Pemerintah Pusat Skenario Dana Pusat Dana Pusat Dana Pusat 6.7 Rp. 0,149 M Rp. 0,370 M Rp. 0,74 M 6.8 Kondisi 6.9 Awal Investasi Investasi Investasi Investasi Investasi Investasi 6.10 AM perpi- AM Perpi- AM Perpi- AM Perpi- AM Perpi- AM Perpi- 6.11 paan dan paan dan paan dan paan dan paan dan paan dan 6.12 Subsidi Subsidi Subsidi Subsidi Subsidi Subsidi RT I RT I-IV RT I RT I-IV RT I RT I-IVPertumbuhan Ekonomi• PDRB (Rp. M) 194.225 194.444,9 194.441,7 194.447,0 194.443,6 194.450,5 194.446,8• Perubahan (Rp. M) 219,9 216,7 222,0 218,6 225,5 221,8• Pertumbuhan (%) 0.1134 0,1118 0,1145 0,1128 0,1163 0,1144Pendapatan per Kelompok RTMiskin• Total pendapatan (Rp. M) 13.168,8 13.184,3 13.184,0 13.184,6 13.184,4 13.185,2 13.185,0• Perubahan (Rp. M) 15,428 15,213 15,786 15,560 16,383 16,136• Pangsa (%) 11,2583 11,2581 11,2581 11,2583 11,2583 11,2585 11,2586• Pendapatan/kapita (Rp.) 3.285.949 3.289.798 3.289.745 3.289.888 3.289.831 3.290.037 3.289.975• Pertumbuhan (%) 0,117 0,116 0,120 0,118 0,124 0,122Menengah• Total pendapatan (Rp. M) 34.088,7 34.128,2 34.127,6 34.128,5 34.128,0 34.129,1 34.128,5• Perubahan (Rp. M) 39,505 38,943 39,854 39,273 40,448 39,811• Pangsa (%) 29,1431 29,1423 29,1423 29,1422 29,1422 29,1421 29,1421• Pendapatan/kapita (Rp.) 11.091.592 11.104.446 11.104.263 11.104.560 11.104.371 11.104.753 11.104.546• Pertumbuhan (%) 0,116 0,114 0,117 0,115 0,119 0,117Tinggi• Total pendapatan (Rp. M) 69.712,7 69.796,5 69.795,3 69.797,3 69.796,0 69.798,6 69.797,2• Perubahan (Rp. M) 83,836 82,646 84,596 83,336 85,886 84,496• Pangsa (%) 59,5987 59,5996 59,5996 59,5995 59,5995 59,5994 59,5994• Pendapatan/kapita (Rp.) 53.466.585 53.530.883 53.529.971 53.531.466 53.530500 53.532.456 53.531.390• Pertumbuhan (%) 0,120 0,119 0,121 0,120 0,123 0,121Distribusi Pendapatan• Rasio Gini 0,597198 0,597204 0,597205 0,597201 0,597202 0,597197 0,597199• Pertumbuhan (%)* 0,001 0,001 0,0006 0,0007 - 0,0002 0,0001• Rasio Pendapatan RT 0,1889 0,1889 0,1889 0,1889 0,1889 0,1889 0,1889 miskin/RT tinggi• Pertumbuhan (%)** - 0,003 - 0,003 - 0,001 - 0,001 0,001 0,001Sumber: Hasil Simulasi * Perubahan positip menunjukkan kesenjangan memburuk dibanding kondisi awal ** Perubahan negatip menunjukkan kesenjangan memburuk dibanding kondisi awal Gamb ar 5.2 6 Gamb ar 5.2 7 Gambar 5.28 Pert umb uhan Eko no mi R asio Gini Pertumbuhan Pendapatan RT per Kapita berdasar Skenario Invest asi ( 2 5%) d an Sub sid i d ari Skenario Invest asi ( 2 5%) d an Sub sid i d ari Skenario Investasi (25%) dan Subsidi dari Dana D ana Pemerint ah Pusat D ana Pemerint ah Pusat Pemerintah Pusat 0.597206 0.11575 RT Miskin (RT I) 0.597204 0.123 0.11475 RT Miskin (RT I-IV) 0.597202 0.11375 RT Menengah (RT I) 0.5972 0.118 0.11275 0.597198 RT Menengah (RT I- 0.11175 IV) 0,149 M 0,37 M 0,74 M 0.597196 RT Tinggi (RT I) P aj ak awal 0,149 M 0,37 M 0,74 M 0.113 0,149 M 0,37 M 0,74 M RT Tinggi (RT I-IV) Investasi dan Subsidi RT I Investasi dan Subsidi RTI-IV RT I RT I-IV 129
    • pendapatan tinggi yang sangat kecil. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 5.15,Gambar 5.26, Gambar 5.27, dan Gambar 5.28. Secara umum, peningkatan investasi air minum perpipaan sebesar 25 persen yangdisertai penyediaan subsidi dari pemerintah pusat sebesar Rp.0,149 miliar, Rp.0,37 miliardan Rp.0,74 miliar, baik bagi RT I maupun RT I-IV, hanya berdampak signifikan terhadappertumbuhan ekonomi. Sementara itu, peningkatan subsidi tidak memberi dampak yangberarti terhadap perubahan pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan. Jika dibandingkan dengan simulasi sebelumnya ketika investasi air minumperpipaan yang sebesar 10 persen, ternyata hasilnya sedikit berbeda. Selain bahwa lajupertumbuhan ekonomi relatif lebih besar, pada simulasi ini tidak terjadi perubahandistribusi pendapatan yang signifikan. Hal itu menunjukkan bahwa subsidi yangdisediakan walaupun tidak mengakibatkan membaiknya distribusi pendapatan tetapi tetapdapat mempertahankan distribusi pendapatan awal.C. Peningkatan Investasi Air Minum Perpipaan (50 persen) dan Subsidi dari Pemerintah Pusat Peningkatan investasi air minum perpipaan sebesar 50 persen disertai subsidi daripemerintah pusat menghasilkan laju pertumbuhan ekonomi yang meningkat sebesarminimum 0,2065 persen dan maksimum 0,2094 persen (subsidi bagi RT I) dan minimum0,2048 persen sampai maksimum 0,2075 persen (subsidi bagi RT I-IV). Peningkatansubsidi dari pemerntah pusat, baik untuk RT I maupun RT I-IV, tidak mengakibatkanperubahan yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Semakin besar subsidi dari pusat, pertumbuhan pendapatan per kapita rumahtangga miskin semakin meningkat. Pertumbuhan pendapatan per kapita rumah tanggamiskin relatif lebih tinggi daripada pendapatan per kapita rumah tangga menengah tetapimasih lebih rendah daripada pendapatan per kapita rumah tangga pendapatan tinggi.Pertumbuhan pendapatan per kapita rumah tangga pendapatan tinggi cenderung tetap.Akibatnya, pangsa pendapatan rumah tangga miskin semakin meningkat dari kondisi lebihrendah dari kondisi awal menjadi kembali pada pangsa semula. Di pihak lain, pangsapendapatan rumah tangga pendapatan tinggi menjadi lebih kecil. Peningkatan pangsarumah tangga miskin tersebut ternyata tidak mengakibatkan perubahan rasio Gini yang 130
    • Tabel 5.16 Pertumbuhan Ekonomi dan Distribusi Pendapatan Skenario Peningkatan Investasi Air Minum Perpipaan 50 Persen dan Penyediaan Subsidi dari Pemerintah Pusat Skenario Dana Pusat Dana Pusat Dana Pusat 6.13 Rp. 0,149 M Rp. 0,370 M Rp. 0,74 M 6.14 Kondisi 6.15 Awal Investasi Investasi Investasi Investasi Investasi Investasi 6.16 AM perpi- AM Perpi- AM Perpi- AM Perpi- AM Perpi- AM Perpi- 6.17 paan dan paan dan paan dan paan dan paan dan paan dan 6.18 Subsidi Subsidi Subsidi Subsidi Subsidi Subsidi RT I RT I-IV RT I RT I-IV RT I RT I-IVPertumbuhan Ekonomi• PDRB (Rp. M) 194.225 194.625,7 194.622,5 194.627,8 194.624,4 194.631,3 194.627,6• Perubahan (Rp. M) 400,7 397,5 402,8 399,4 406,3 402,6• Pertumbuhan (%) 0.2065 0,2048 0,2076 0,2058 0,2094 0,2075Pendapatan per Kelompok RTMiskin• Total pendapatan (Rp. M) 13.168,8 13.196,8 13.196,6 13.197,2 13.196,9 13.197,8 13.197,5• Perubahan (Rp. M) 27,978 27,759 28,336 28,105 28,933 28,685• Pangsa (%) 11,2583 11,2579 11,2579 11,2580 11,2581 11,2583 11,2583• Pendapatan/kapita (Rp.) 3.285.949 3.292.930 3.292.875 3.293.019 3.292.962 3.293.168 3.293.106• Pertumbuhan (%) 0,212 0,211 0,215 0,213 0,220 0,218Menengah• Total pendapatan (Rp. M) 34.088,7 34.160,6 34.160,0 34.161,0 34.160,4 34.161,6 34.160,9• Perubahan (Rp. M) 71,946 71,376 72,305 71,706 72,890 72,249• Pangsa (%) 29,1431 29,1416 29,1416 29,1416 29,1416 29,1414 29,1415• Pendapatan/kapita (Rp.) 11.091.592 11.115.002 11.114.816 11.115.119 11.114.924 11.115.309 11.115.100• Pertumbuhan (%) 0,211 0,209 0,212 0,210 0,214 0,212Tinggi• Total pendapatan (Rp. M) 69.712,7 69.865,3 69.864,1 69.866,1 69.864,8 69.867,4 69.866,0• Perubahan (Rp. M) 152,676 151,446 153,436 152,146 154,726 153,326• Pangsa (%) 59,5987 59,6005 59,6005 59,6004 59,6004 59,6002 59,6002• Pendapatan/kapita (Rp.) 53.466.585 53.583.681 53.582.737 53.584.264 53.583.274 53.585.253 53.584.179• Pertumbuhan (%) 0,219 0,217 0,220 0,218 0,222 0,220Distribusi Pendapatan• Rasio Gini 0,597198 0,597211 0,597211 0,597208 0,597209 0,597204 0,597205• Pertumbuhan (%)* 0,002 0,002 0,0017 0,0018 0,0009 0,0012• Rasio Pendapatan RT 0,1889 0,18889 0,18889 0,18889 0,18889 0,1889 0,1889 miskin/RT tinggi• Pertumbuhan (%)** - 0,007 - 0,006 - 0,005 - 0,005 - 0,002 - 0,002Sumber: Hasil Simulasi * Perubahan positip menunjukkan kesenjangan memburuk dibanding kondisi awal ** Perubahan negatip menunjukkan kesenjangan memburuk dibanding kondisi awal Gamb ar 5.2 9 Gamb ar 5.3 0 Gambar 5.31 Pert umb uhan Eko no mi R asio Gini Pertumbuhan Pendapatan RT/Kapita berdasar Skenario Invest asi ( 50 %) d an Sub sid i d ari Skenario Invest asi ( 50 %) d an Sub sid i d ari Skenario Investasi (50%) dan Subsidi dari Dana D ana Pemerint ah Pusat D ana Pemerint ah Pusat Pemerintah Pusat 0.223 0.597211 RT Miskin (RT I) 0.2085 0.597206 RT Miskin (RT I-IV) 0.218 0.2065 RT Menengah (RT I) 0.597201 0.213 RT Menengah (RT I- 0.2045 IV) 0,149 M 0,37 M 0,74 M 0.597196 RT Tinggi (RT I) P aj ak awal 0,149 M 0,37 M 0,74 M 0.208 0,149 M 0,37 M 0,74 M RT Tinggi (RT I-IV) Investasi dan Subsidi RT I Investasi dan Subsidi RTI-IV RT I RT I-IV 131
    • signifikan, tetapi rasio pendapatan rumah tangga miskin terhadap rumah tanggapendapatan tinggi menjadi lebih kecil. Kondisi ini dipengaruhi oleh relatif besarnyainvestasi air minum perpipaan daripada subsidi yang diberikan. Hasil selengkapnya dapatdilihat pada Tabel 5.16, Gambar 5.29, Gambar 5.30, dan Gambar 5.31. Secara umum, peningkatan investasi air minum perpipaan sebesar 50 persen yangdisertai penyediaan subsidi, baik bagi RT I maupun RT I-IV, berdampak signifikan ter-hadap pertumbuhan ekonomi maupun distribusi pendapatan. Akan tetapi, dampaknya ter-hadap distribusi pendapatan hanya signifikan jika subsidi dari pemerintah pusat sebesarRp.0,149 miliar dan Rp.0,37 miliar sehingga distribusi pendapatan menjadi lebih buruk. Jika dibandingkan dengan simulasi sebelumnya ketika investasi air minumperpipaan yang sebesar 10 persen dan 25 persen, ternyata hasilnya berbeda. Peningkataninvestasi air minum perpipaan sebesar 50 persen yang disertai subsidi dari pemerintahpusat sebesar Rp.0,149 miliar dan Rp.0,37 miliar mengakibatkan semakin memburuknyadistribusi pendapatan. Hal itu menunjukkan bahwa subsidi yang disediakan tidak dapatmengimbangi pengaruh investasi air minum perpipaan.5.4 Rangkuman Pada subbab ini akan dibahas rangkuman dari keseluruhan pembahasan dari bab iniberdasarkan beberapa fokus utama, yaitu pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan,dan kelompok penerima manfaat.5.4.1 Pertumbuhan EkonomiA. Investasi Air Minum Investasi air minum perpipaan berdampak pada pertumbuhan ekonomi yangberkisar antara 0,047 persen (investasi 10 persen) sampai 0,203 persen (investasi 50persen). Pertumbuhan ekonomi yang diakibatkan oleh investasi air minum nonperpipaanrelatif kecil sekali, berkisar antara 0,0003 persen (investasi 10 persen) sampai 0,0008persen (investasi 50 persen). Hasil selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 5.17. Hasil simulasi ini menegaskan bahwa investasi air minum perpipaan mendorongpertumbuhan ekonomi. Di pihak lain, dampak investasi air minum nonperpipaan relatiftidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. 132
    • Tabel 5.17 Rekapitulasi Pertumbuhan Ekonomi Simulasi Peningkatan Investasi Air Minum Simulasi Pertumbuhan Kesimpulan Ekonomi (%) Peningkatan 10 persen 0,047 Peningkatan investasi Investasi Air mengakibatkan Minum 25 persen 0,110 membaiknya Perpipaan pertumbuhan ekonomi 50 persen 0,203 Peningkatan 10 persen 0,0003 Peningkatan investasi Investasi Air tidak mengakibatkan per- Minum Non 25 persen 0,0005 tumbuhan ekonomi yang Perpipaan signifikan 50 persen 0,0008 Peningkatan investasi air minum perpipaan berdampak pada meningkatnya pertumbuhan Kesimpulan ekonomi. Di pihak lain, peningkatan investasi air minum nonperpipaan tidak berdampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi. Sumber: Tabel 5.6 dan Tabel 5.7. Keterangan: pertumbuhan ekonomi dianggap signifikan jika proporsi > ⏐0,01%⏐ Perbedaan dampak terhadap Gambar 5.34 Gambar 5.34 Gambar 5.32 pertumbuhan ekonomi antara investasi Dampak Investasi Air Minum Dampak Investasi Air Minum terhadap Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pertumbuhan Ekonomi air minum perpipaan dan nonperpipaan 0.25 0.25 dipengaruhi oleh bentuk investasi P ertu m b u h an E ko n o m ii (% )) P ertu m b u h an E ko n o m (% 0.2 0.2 diantara keduanya. Pertama, investasi air 0.15 0.15 minum perpipaan dilakukan dalam 0.1 0.1 jumlah besar dan masif sementara air 0.05 0.05 minum nonperpipaan dalam bentuk 00 investasi yang relatif kecil dan tersebar. 10% 10% 25% 25% 50% 50% peningkatan investasi peningkatan investasi Kedua, sebagian terbesar sumber air minum nonperpipaan adalah dari air perpipaan non perpipaan perpipaan non perpipaan minum perpipaan yang berupa penjualankembali air minum perpipaan. Hanya sedikit yang merupakan investasi murni air minumnonperpipaan. 133
    • Secara teoritis, pengaruh investasi terhadap pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskanmelalui persamaan berikut. Penjelasan ini dimulai dengan pemahaman bahwa terdapatempat faktor pertumbuhan, yaitu (i) sumber daya manusia, (ii) sumber daya alam, (iii)pembentukan modal, dan (iv) teknologi. Hubungan ini kemudian diformulasikan dalambentuk fungsi produksi agregat (aggregate production function/APF): Q = A F (K, L, R)denganQ = output; K = jasa produktif modal; L = input tenaga kerja; R = input sumber dayaalam; A = tingkat teknologi dalam ekonomi; F = fungsi produksi. Sementara itu, untuk mengetahui besarnya tingkat pertumbuhan dilakukanpenghitungan proporsi perubahan besar output pada periode berjalan terhadap periodesebelumnya. Perhitungan output menggunakan pendekatan pengeluaran44 yang dijabarkanpada persamaan berikut. Y = C + I + G (perekonomian tertutup) Y = C + I + G + Nx (perekonomian terbuka)dengan Y = output, C = konsumsi; I = investasi; G = pengeluaran pemerintah; Nx = ekspor bersih (selisih ekspor dengan impor). Berdasarkan persamaan di atas, output dipengaruhi oleh konsumsi rumah tangga(C), investasi yang dilakukan (I), investasi pemerintah dalam bentuk pengeluaranpemerintah (G), serta ekspor netto (Nx). Jika input modal, tenaga kerja atau sumber dayameningkat, output pun akan meningkat. Keterkaitan antara kinerja perekonomian dan infrastruktur telah memicu debatberkepanjangan diantara ahli ekonomi infrastruktur dan ekonomi pembangunan. Buktiempiris belum dapat menunjukkan secara jelas keterkaitan antara infrastruktur danperekonomian. Bank Dunia dalam laporan tahunannya World Development Report Tahun1994 menyatakan bahwa belum terdapat konsensus mengenai besaran pasti dari pengaruhinfrastruktur pada pertumbuhan ekonomi. Namun, sebagian besar studi menyimpulkanperan investasi infrastruktur pada pertumbuhan ekonomi sangat mendasar, signifikan danbahkan lebih daripada investasi modal lainnya. 134
    • Terlepas dari perdebatan di atas, sebagian ahli ekonomi berpendapat bahwalayanan infrastruktur yang memadai merupakan kebutuhan dasar untuk pertumbuhan danproduktivitas. Hal ini dipertegas oleh sejumlah studi yang menyatakan bahwaketersediaan akses ke layanan infrastruktur memegang peran kunci dalam membantumengurangi kesenjangan pendapatan. Selain itu, Barro (1995) menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi jangka panjangtergantung pada langkah pemerintah, seperti penyediaan infrastruktur, pemanfaatan pajak,pengelolaan penegakan hukum, perlindungan hak intelektual, regulasi perdaganganinternasional, dan pengaturan pasar keuangan. Sementara itu, studi lain dari Bank Dunia di 63 negara berkembang menunjukkanbahwa penambahan 1 persen stok infrastruktur berkorelasi dengan pertumbuhan 1 persenPDB. Hasil studi ini banyak dikritik karena sebagian ahli menganggap infrastruktur bukanpenyebab pertumbuhan, melainkan hanya sebatas fasilitasi saja. Sebenarnya, dampakekonomi yang langsung dari investasi infrastruktur adalah berupa tersedianya kesempatankerja, meningkatnya daya beli tenaga kerja, dan meningkatnya kebutuhan bahan dan alat(Pusat Studi Transportasi dan Logistik, Universitas Gajah Mada, 2003) Literatur empiris terakhir, sebagian besar menggunakan data panel antarnegara,telah menegaskan kontribusi output yang signifikan dari infrastruktur. Hasil sejenisdilaporkan diantaranya oleh Canning (1999) yang menggunakan data panel dari sejumlahnegara, serta oleh Demetriades dan Mamuneas (2000) yang menggunakan data OECD(Calderon, 2001) Stephen Yeaple dan Stephen S. Golub (2002) melalui hasil pengamatan di 19negara termasuk Indonesia dengan menggunakan data dalam kurun waktu 1979-1997menyimpulkan bahwa penambahan kapasitas pelayanan infrastruktur sebesar 1 persenakan meningkatkan nilai produktifitas faktor total (TFP) sebesar 0,12. Di pihak lain,Estache dkk (2002) berdasar hasil penelitian empiris di Bolivia, Kolumbia, Mexico danVenezuela menunjukkan bahwa penambahan stok infrastruktur sebesar 10 persenmenghasilkan peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 1,5 persen. Beberapa kajian lainnya menyangkut pengaruh investasi infrastruktur terhadappertumbuhan ekonomi diantaranya adalah sebagai berikut. (i) Mainardi (2002) denganmenggunakan ekonometrika dan model neural network menyimpulkan bahwa kondisi 135
    • pelayanan infrastruktur dasar yang buruk menyumbang terhadap rendahnya pertumbuhanekonomi. (ii) Birhl (1986) dalam kajiannya menyimpulkan bahwa kondisi infrastrukturmempunyai korelasi positip yang kuat dengan pendapatan per kapita. (iii) Barro (1991)melalui kajian cross section di 90 negara periode 1965-1985 menunjukkan bahwa terdapathubungan negatif lemah antara investasi sektor publik dan pertumbuhan ekonomi. (iv)Evans dan Karras (1994) yang melakukan studi yang sejenis dengan Barro di negaraberkembang pada periode 1963-1983 menyimpulkan bahwa investasi sektor publik tidakberpengaruh positip terhadap pertumbuhan ekonomi. Di Indonesia, kajian yang secara khusus tentang pengaruh investasi infrastrukturterhadap perekonomian dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomiandan Bappenas. Kajian Menko Perekonomian secara umum menunjukkan bahwa investasiinfrastruktur berdampak positip pada pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional.Investasi yang diberikan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkanpemerataan, mengurangi inflasi, tetapi berdampak negatip terhadap lingkungan (MenkoEkuin, 2003). Kajian Bappenas secara umum menunjukkan bahwa penambahan kapasitaspelayanan infrastruktur memberikan dampak positif terhadap perkembangan sektorlainnya dan perekonomian nasional. Dampak terhadap pertumbuhan ekonomi semakinbesar dengan semakin besarnya penambahan kapasitas infrastruktur (Bappenas, 2004). Investasi air minum akan meningkatkan faktor produksi berupa modal, yangkemudian meningkatkan output domestik. Peningkatan output domestik akanmempengaruhi konsumsi rumah tangga melalui penurunan harga dan peningkatanpenerimaan faktor. Penurunan harga akan mendorong peningkatan konsumsi rumahtangga sehingga berdampak pada meningkatnya PDRB. Di sisi lain, peningkatanpenerimaan faktor akan meningkatkan pendapatan rumah tangga, yang kemudianmendorong peningkatan konsumsi rumah tangga. Besaran pengaruh pendapatan rumahtangga terhadap konsumsi rumah tangga sangat tergantung pada marginal propensity toconsume (mpc)4145. Semakin besar mpc, semakin besar konsumsi rumah tangga, yang ber-41 Fungsi konsumsi adalah C = a + mpc x Y. Dengan catatan bahwa C = konsumsi, a = konsumsiautonomous (besar konsumsi ketika pendapatan nol, dan nilainya selalu positip), mpc = marginalpropensity to consume, dan Y = pendapatan yang dapat dibelanjakan. Berdasarkan fungsi konsumsi, mpcmerupakan ukuran kecenderungan melakukan konsumsi. Ketika pendapatan meningkat, konsumsi akanmeningkat yang besarnya tidak sebesar peningkatan pendapatan, tetapi tergantung pada besarnya mpcSelain itu, dikenal marginal propensity to save (mps) yang merupakan ukuran kecenderungan menabung.Secara matematis, mpc + mps = 1. 136
    • arti semakin besar pertumbuhan ekonomi. Alur pengaruh investasi air minum terhadappertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan dapat dilihat pada Gambar 5.33. Gambar 5.33 Keterkaitan Investasi Air Minum dengan Pertumbuhan Ekonomi dan Distribusi Pendapatan (Simulasi I dan II) Harga Konsumsi produsen Rumah tangga PDRB Output Penerimaan Pendapatan domestik faktor Rumah tangga Faktor Distribusi Produksi : Pendapatan Modal Investasi Air MinumKeterangan: Alur pengaruh investasi air minum perpipaan Alur pengaruh investasi air minum nonperpipaanB. Subsidi Subsidi air minum yang dialokasikan berasal dari dua sumber berbeda, yaitu (i)peningkatan pajak air minum perpipaan dan (ii) dana pemerintah pusat. Secara umum,subsidi dari sumber peningkatan pajak air minum perpipaan memberi dampak padamenurunnya pertumbuhan ekonomi, sementara subsidi dari dana pemerintah pusatmengakibatkan meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Penyediaan subsidi dari peningkatan pajak air minum perpipaan menyebabkanpertumbuhan ekonomi negatip yang berkisar minimal –0,0001 persen (pajak 10 persen danRT I) sampai maksimal –0,0008 persen (pajak 50 persen dan RT I-IV). Sementara itu,subsidi dari pemerintah pusat mendorong pertumbuhan ekonomi walaupun dalam proporsi 137
    • yang relatif kecil sebesar minimal 0,0023 persen (pajak 10 persen dan RT I-IV) sampaimaksimal 0,0056 persen (pajak 50 persen dan RT I). Tabel 5.18 Rekapitulasi Pertumbuhan Ekonomi Simulasi Subsidi Simulasi Skenario Penerima RT I RT I – RT IV Kesimpulan Subsidi dari Subsidi (10%) - 0,0001 % - 0,0002 % Pembedaan kelompok Pajak Air penerima tidak Subsidi (25%) - 0,0002 % - 0,0004 % Minum berdampak pada laju Perpipaan Subsidi (50%) - 0,0004 % - 0,0008 % pertumbuhan ekonomi Dampak subsidi dari peningkatan pajak air minum perpipaan terhadap Kesimpulan pertumbuhan ekonomi tidak signifikan. Subsidi (Rp.0.149 M) 0,0009 % Pembedaan kelompok 0,0007 % Subsidi dari penerima tidak Pemerintah Subsidi (Rp.0.37 M) 0,0022 % 0,0018 % berdampak pada laju Pusat Subsidi (Rp.0.74 M) 0,0042 % 0,0035 % pertumbuhan ekonomi Walaupun penyediaan subsidi dari pemerintah pusat terlihat Kesimpulan menghasilkan laju pertumbuhan ekonomi tetapi besarnya tidak signifikan sehingga praktis penyediaan subsidi tidak berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Sumber: Tabel 5.9 dan Tabel 5.10 Keterangan: pertumbuhan ekonomi dianggap signifikan jika proporsi > ⏐0,01%⏐ Gam bar 5.34 Dam pak Subsidi Pada tahap awal ketika pajak air terhadap Pertum buhan Ekonom i minum perpipaan ditingkatkan, pertum- 0.006 buhan ekonomi dan distribusi pendapatan 0.005 Pajak 10% dipengaruhi melalui dua saluran, yaitu (a) Ekonomi (%) Pertumbuhan 0.004 0.003 Pusat Rp. 0,149 M 0.002 Pajak 25% jalur konsumsi rumah tangga dan (b) jalur 0.001 Pusat Rp. 0,37 M 0 Pajak 50% konsumsi pemerintah. Pada dasarnya, pe- -0.001 RT I RT I-IV Pusat Rp. 0,74 M Penerima ningkatan pajak dapat mengakibatkan per- tumbuhan ekonomi meningkat/menurun dan distribusi pendapatan membaik/memburuk,bergantung pada besaran pengaruh dari jalur konsumsi rumah tangga atau jalur kon-sumsi pemerintah. 138
    • Gambar 5.35 Keterkaitan Peningkatan Pajak Air Minum Perpipaan dengan Distribusi Pendapatan dan Pertumbuhan Ekonomi Harga Konsumsi produsen RT PDRB Tarif Output Penerimaan Pendapatan Pajak domestik faktor RT Penerimaan Distribusi Pajak Transfer Pendapatan RT Penerimaan Anggaran Konsumsi pemerintah Pemerintah Pemerintah Peningkatan pajak akan meningkatkan penerimaan pemerintah, yang kemudianmenjadi tabungan pemerintah. Tabungan pemerintah akan dialokasikan untuk anggaranpemerintah berupa konsumsi pemerintah dan transfer rumah tangga (subsidi). Transfer kerumah tangga akan meningkatkan pendapatan rumah tangga yang berdampak padamembaiknya pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan. Sementara itu, meningkatnya konsumsi pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi. Di pihak lain, pada saat suatu komoditas dikenai pajak (pajak komoditi), harga komoditas tersebut meningkat (Po P1) sehingga penawaran menjadi berkurang (Qo Q1). Selanjutnya, hal ini akan berpengaruh pada menurunnya output (Yo Y1). Jika air minum perpipaan dikenai pajak, harga air minum perpipaan menjadi lebih tinggi sehingga penawaran berkurang. Selanjutnya, berdampak pada berkurangnya output yang dihasilkan dari air minum perpipaan. 139
    • Selanjutnya, penerimaan faktor menurun sehingga pendapatan rumah tangga jugamenurun yang berakibat pada konsumsi rumah tangga yang juga menurun. Penurunankonsumsi rumah tangga mengakibatkan pertumbuhan ekonomi menurun. Dampak dari peningkatan pajak air minum terhadap perekonomian khususnyapertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan dapat dilihat pada gambar 5.35. Sementara itu, pada tahap berikutnya, jika hasil pajak air minum perpipaandialokasikan seluruhnya sebagai subsidi bagi rumah tangga miskin, peningkatan pajaktersebut akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi melalui jalur konsumsi rumah tangga.Di pihak lain, distribusi pendapatan dipengaruhi langsung oleh peningkatan pendapatanrumah tangga. Pada dasarnya, peningkatan pajak dapat mengakibatkan pertumbuhanekonomi meningkat/menurun dan distribusi pendapatan membaik/memburuk yangbergantung pada besaran pengaruh dari jalur konsumsi rumah tangga. Berbeda pada kondisi awal, jika hasil pajak dialokasikan untuk RT miskin,konsumsi pemerintah dianggap tetap. Akibatnya, peningkatan pajak akan meningkatkantransfer ke rumah tangga yang berdampak meningkatkan pendapatan rumah tangga danmemperbaiki distribusi pendapatan. Selanjutnya, peningkatan pendapatan rumah tanggamendorong meningkatnya konsumsi rumah tangga yang berujung pada meningkatnyapertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, sebagaimana pada kondisi awal, peningkatan tarif pajakmengakibatkan meningkatnya harga produsen. Akibatnya, output menurun, kemudianpenerimaan faktor menurun sehingga pendapatan rumah tangga menurun. Akibatnya,konsumsi rumah tangga menurun. Penurunan konsumsi rumah tangga mengakibatkanpertumbuhan ekonomi menurun. Pada proses transfer atau subsidi, dana yang diterima oleh rumah tanggameningkatkan pendapatan yang dapat dibelanjakan (disposable income). Selanjutnya,meningkatnya pendapatan ini kemudian akan meningkatkan konsumsi sehinggapermintaan agregat juga meningkat. Pada akhirnya, hal itu akan meningkatkan output.Jika subsidi berasal dari peningkatan pajak, terdapat kemungkinan bahwa peningkatanoutput sebagai akibat pemberian subsidi tidak dapat menutupi pengurangan output daripeningkatan pajak komoditas. Hal ini yang terjadi jika subsidi yang berasal dari hasilpeningkatan pajak air minum perpipaan terlihat memberikan pertumbuhan ekonomi 140
    • negatip. Ini berakibat bahwa biaya pemberian subsidi lebih besar daripada manfaat yangdiperoleh dari penerapan pajak tersebut. Akan tetapi, kondisinya akan berbeda jikasubsidi berasal dari pemerintah pusat yang merupakan suntikan dana dari luarperekonomian. dimana tidak terdapat proses penurunan output sehingga subsidi yangdiberikan mendorong meningkatnya output yang kemudian mengakibatkan terjadinyapertumbuhan ekonomi. Gambar 5.36 Keterkaitan Peningkatan Pajak Air Minum Perpipaan yang Dialokasikan untuk Subsidi terhadap Distribusi Pendapatan dan Pertumbuhan Ekonomi (Simulasi III) Harga Konsumsi produsen RT PDRB Tarif Output Penerimaan Pendapatan Pajak domestik faktor RT Distribusi Transfer Pendapatan RT Gambar 5. 37 Keterkaitan Peningkatan Transfer Dana Pusat yang Dialokasikan untuk Subsidi terhadap Pertumbuhan Ekonomi serta Distribusi Pendapatan (Simulasi IV) Konsumsi RT PDRB Transfer Pendapatan Dana Pusat RT Subsidi Distribusi Untuk Pendapatan RT miskin 141
    • Penyediaan subsidi, baik dari peningkatan pajak air minum perpipaan maupunpemerintah pusat, bagi RT termiskin maupun seluruh kelompok RT miskin tidakmempunyai dampak yang berbeda terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil selengkapnyadapat dilihat pada Tabel 5.18 dan Tabel 5.19.C. Investasi Air Minum Perpipaan dan Subsidi Pada skenario investasi air minum perpipaan dan subsidi, dilakukan dua simulasi,yaitu (i) investasi air minum perpipaan disertai subsidi dari pajak air minum perpipaandan (ii) investasi air minum perpipaan disertai subsidi dari pemerintah pusat. Gambar 5. 38 Keterkaitan Peningkatan Investasi Air Minum Perpipaan dan Subsidi terhadap Pertumbuhan Ekonomi serta Distribusi Pendapatan (Simulasi V– VI) Harga Konsumsi produsen RT PDRBTarif Output Penerima PendapatanPajak domestik -an faktor RT Faktor Distribusi Produksi : Subsidi Pendapatan Modal Untuk RT miskin Investasi Air Minum Penerimaan Transfer pajak Dana PusatKeterangan: Alur pengaruh investasi air minum perpipaan Alur pengaruh subsidi dari peningkatan pajak air minum perpipaan Alur pengaruh subsidi dari pemerintah pusat Berdasarkan hasil simulasi gabungan terlihat bahwa (i) semakin besar peningkataninvestasi air minum perpipaan, dengan mengabaikan sumber subsidi, semakin besar lajupertumbuhan ekonomi, (b) investasi air minum perpipaan yang disertai subsidi pemerintah 142
    • pusat menghasilkan laju pertumbuhan ekonomi relatif lebih besar daripada investasi airminum perpipaan yang disertai subsidi dari pajak air minum perpipaan, terutama jikainvestasi air minum perpipaan sebesar 50 persen, (c) peningkatan subsidi, baik daripeningkatan pajak air minum perpipaan maupun pemerintah pusat, tidak berdampakterhadap perubahan laju pertumbuhan ekonomi, (d) pembedaan kelompok penerimasubsidi tidak mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi. Hasil selengkapnya dapat dilihatpada Tabel 5.19. Keterkaitan antara peningkatan investasi air minum perpaipaan yang disertaisubsidi, baik dari sumber peningkatan pajak air minum perpipaan maupun pemerntahpusat, terhadap pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan dapat dilihat padaGambar 5.38. 143
    • Tabel 5.19 Rekapitulasi Pertumbuhan Ekonomi Simulasi Investasi Air Minum Perpipaan dan Subsidi dari Peningkatan Pajak Air Minum Simulasi Skenario Penerima RT I RT I – RT IV KesimpulanPeningkatan Investasi air minum 0,047 %investasi air perpipaanminum perpipaan Investasi dan subsidi10 persen dan 0,047 % 0,047 % (10%) Pembedaan kelompoksubsidi dari penerima tidak Investasi dan subsidipeningkatan 0,047 % 0,047 % berdampak pada laju (25%)pajak air minum pertumbuhanperpipaan Investasi dan subsidi 0,047 % 0,046 % ekonomi. (50%)Peningkatan Investasi air minum 0,11%investasi air perpipaanminum perpipaan Investasi dan subsidi25 persen dan 0,111 % 0,111 % (10%) Pembedaan kelompoksubsidi dari penerima tidak Investasi dan subsidipeningkatan 0,111 % 0,111 % berdampak pada laju (25%)pajak air minum pertumbuhanperpipaan Investasi dan subsidi 0,111 % 0,110 % ekonomi. (50%)Peningkatan Investasi Air Minum 0,203 %investasi air Perpipaanminum perpipaan Investasi dan subsidi50 persen dan 0,204 % 0,204 % (10%) Pembedaan kelompoksubsidi dari penerima tidak Investasi dan subsidipeningkatan 0,204 % 0,204 % berdampak pada laju (25%)pajak air minum pertumbuhanperpipaan Investasi dan subsidi 0,204 % 0,203 % ekonomi. (50%) Peningkatan investasi air minum perpipaan mendorong meningkatnyaKesimpulan pertumbuhan ekonomi, tetapi peningkatan subsidi tidak berdampak pada laju pertumbuhan ekonomi.Sumber: Tabel 5.11, Tabel 5.12 dan Tabel 5.13Keterangan: pertumbuhan ekonomi dianggap signifikan jika proporsi > ⏐0,01%⏐ Gambar 5.39 Gambar 5.40 Gambar 5.41 Dampak Investasi 10% dan Subsidi dari Pajak Air Minum Dampak Investasi 25% dan Subsidi dari Pajak Air Minum Dampak Investasi 50% dan Subsidi dari Pajak Air Minum terhadap Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pertumbuhan EkonomiP e r tu m b u h a n E k o n o m i 0.1114 P e r tu m b u h a n E k o n o m i 0.0469 0.204 P e r tu m b u h a n E k o n o m i (% ) 0.111 (% ) 0.2036 (% ) 0.1106 0.0465 RT I RT I RT I 0.2032 RT I-IV 0.1102 RT I-IV RT I-IV 0.0461 0.2028 0.1098 Investasi Investasi- Investasi- Investasi- Investasi Investasi- Investasi- Investasi- Investasi Investasi- Investasi- Investasi- subsidi subsidi Subsidi subsidi subsidi Subsidi subsidi subsidi Subsidi 10% 25% 50% 10% 25% 50% 10% 25% 50% Skenario Skenario Skenario 144
    • Tabel 5.20 Rekapitulasi Pertumbuhan Ekonomi Simulasi Investasi Air Minum Perpipaan dan Subsidi dari Pemerintah Pusat Simulasi Skenario Penerima RT I RT I – RT IV KesimpulanPeningkatan Investasi air minum perpipaan 0,047 %investasi air Investasi dan subsidiminum 0,049 % 0,048 % (Rp.0,149 miliar) Pembedaan kelompokperpipaan 10 penerima tidak Investasi dan subsidipersen dan 0,050 % 0,049 % berdampak pada lajusubsidi dari (Rp.0,37 miliar) pertumbuhanpemerintah Investasi dan subsidi ekonomi. 0,052 % 0,050 %pusat (Rp.0,74 miliar)Peningkatan Investasi air minum perpipaan 0,11%investasi air Investasi dan subsidiminum 0,113 % 0,112 % (Rp.0,149 miliar) Pembedaan kelompokperpipaan 25 penerima tidak Investasi dan subsidipersen dan 0,114 % 0,113 % berdampak pada lajusubsidi dari (Rp.0,37 miliar) pertumbuhanpemerintah Investasi dan subsidi (Rp.0,74 ekonomi. miliar) 0,116 % 0,114 %pusatPeningkatan Investasi air minum perpipaan 0,203 %investasi air Investasi dan subsidiminum 0,207 % 0,205 % (Rp.0,149 miliar) Pembedaan kelompokperpipaan 50 penerima tidakpersen dan Investasi dan subsidi 0,208 % 0,206 % berdampak pada lajusubsidi dari (Rp.0,37 miliar) pertumbuhanpemerintah Investasi dan subsidi ekonomi. 0,209 % 0,208 %pusat (Rp.0,74 miliar) Peningkatan investasi air minum perpipaan mendorong meningkatnya pertumbuhanKesimpulan ekonomi, tetapi peningkatan subsidi tidak berdampak pada laju pertumbuhan ekonomi.Sumber: Tabel 5.14, Tabel 5.15 dan Tabel 5.16Keterangan: pertumbuhan ekonomi dianggap signifikan jika proporsi > ⏐0,01%⏐ Gambar 5.42 Gambar 5.43 Gambar 5.44 Dampak Investasi 10% dan Subsidi dari Pusat terhadap Dampak Investasi 25% dan Subsidi dari Pusat terhadap Dampak Investasi 50% dan Subsidi dari Pusat terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan Ekonomi 0.0525 0.1168 P e r tu m b u h a n E k o n o m iP e r tu m b u h a n E k o n o m i 0.2098 0.0515 0.1158 0.2088 P e r tu m b u h a n E k o n o m i (% ) 0.1148 0.0505 0.2078 0.1138 (% ) (% ) 0.0495 0.2068 0.1128 0.2058 0.0485 RT I RT I RT I 0.1118 0.2048 0.0475 RT I-IV RT I-IV RT I-IV 0.1108 0.2038 0.0465 0.1098 0.2028 Investasi Investasi- Investasi- Investasi- Investasi Investasi- Investasi- Investasi- Investasi Investasi- Investasi- Investasi- subsidi subsidi Subsidi subsidi subsidi Subsidi subsidi subsidi Subsidi 10% 25% 50% 10% 25% 50% 10% 25% 50% Skenario Skenario Skenario 145
    • 5.4.2 Distribusi PendapatanA. Investasi Air Minum Investasi air minum perpipaan berdampak pada penurunan pangsa pendapatankelompok RT miskin dari kondisi awal, tetapi tidak berdampak terhadap perubahan rasioGini. Akan tetapi, jika investasi air minum perpipaan sebesar 25 persen dan 50 persen,rasio pendapatan RT miskin terhadap RT pendapatan tinggi mengalami penurunansignifikan masing-masing sebesar -0,01 persen. Tabel 5.21 Rekapitulasi Distribusi Pendapatan Simulasi Peningkatan Investasi Air Minum Perubahan Simulasi Rasio Perubahan Kesimpulan Pendapatan Rasio Gini RT Miskin/RT (%) Tinggi (%) 10 persen - 0,003 0,001 Peningkatan Peningkatan investasi hanya Investasi Air 25 persen berdampak pada menurunnya - 0,01 0,001 Minum rasio pendapatan RT miskin/ Perpipaan 50 persen RT tinggi pada saat investasi - 0,01 0,002 25 persen dan 50 persen. 10 persen 0 0 Peningkatan Peningkatan investasi tidak Investasi Air 25 persen mempengaruhi rasio 0 0 Minum Non pendapatan RT miskin/RT Perpipaan 50 persen 0 0 tinggi dan rasio Gini. Peningkatan investasi air minum perpipaan mengakibatkan memburuknya distribusi pendapatan pada saat peningkatan Kesimpulan investasi 25 persen dan 50 persen. Berbeda dengan peningkatan investasi air minum nonperpipaan yang tidak mengakibatkan perubahan distribusi pendapatan. Sumber: Tabel 5.6 dan Tabel 5.7 Keterangan: perubahan distribusi pendapatan dianggap signifikan jika proporsi ≥ ⏐0,01%⏐ Gambar 5.45 Dampak Investasi Air Minum terhadap Distribusi Walaupun rasio Gini relatif tetap, tetapi Pendapatan 0.597215 11.2602 dengan terjadinya penurunan pada rasio penda- patan RT miskin terhadap RT pendapatan tinggi Pangsa Pendapatan RT Miskin (%) Rasio Gini 0.597205 11.2581 yang cukup signifikan, menunjukkan membu- ruknya distribusi pendapatan. 0.597195 11.256 Sebagian terbesar RT miskin di DKI awal 10% 25% 50% Investasi Jakarta yang tidak memperoleh air minum perpipaan non perpipaan perpipaan non perpipaan 146
    • perpipaan berlokasi di daerah Jakarta Utara, yang merupakan daerah sulit air disebabkanair tanah dalam yang tidak layak minum: adanya intrusi air laut. Selain itu, RT miskin jugaberlokasi di daerah permukiman liar dan kumuh. Kondisi ini membawa konsekuensipelayanan air minum perpipaan bagi penduduk miskin jauh lebih sulit. Hal pertama yangmenjadi kendala adalah terdapatnya larangan bagi penyedia air minum perpipaan untukmelayani daerah permukiman liar. Kedua, biaya sambungan yang harus dibayar di depandengan jumlah yang cukup besar. Ketiga, tidak tersedianya insentif bagi perusahaanswasta yang mendapat konsesi untuk melayani penduduk miskin. Biaya investasi yangbesar sementara jumlah pemakaian air penduduk miskin yang relatif sedikit akanmemperlambat waktu pengembalian investasi. Keempat, perjanjian kontrak denganperusahaan swasta penerima konsesi tidak secara eksplisit mempersyaratkan peningkatanlayanan bagi penduduk miskin. Kriteria kinerja hanya berupa peningkatan cakupanpelayanan. Pelayanan air minum bagi penduduk miskin menjadi hanya sebatas penyediaanhidran umum dalam jumlah terbatas. Hidran umum yang terbatas menyulitkan pendudukuntuk mendapatkan air karena harus antri, dan lokasi yang jauh dari rumah. Kondisi iniyang mendorong maraknya praktek penjualan air ke rumah-rumah oleh penyedia air skalakecil dengan harga yang 15 sampai 20 kali lebih mahal. Pada kenyataannya, hal ini tidakbanyak membantu menurunkan biaya yang harus ditanggung oleh penduduk miskin. Peningkatan investasi air minum pada akhirnya hanya akan meningkatkan cakupanpelayanan, yang berarti meningkatkan produksi air minum perpipaan, sehinggamendorong pertumbuhan ekonomi. Ketika kemudian penduduk miskin tidak terjangkauoleh investasi ini, sebagian besar pendapatan penduduk miskin tetap terpakai untukkebutuhan air minum. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi tidak berdampak padapeningkatan pangsa pendapatan RT miskin, bahkan sebaliknya. Ketika dilakukan peningkatan investasi air minum nonperpipaan, perubahan rasioGini dan pangsa pendapatan RT miskin tersebut mendekati nol. Hasil selengkapnya dapatdilihat pada Tabel 5.21 dan Gambar 5.43. Perubahan pangsa pendapatan RT miskin dan rasio Gini yang kecil sekali(mendekati nol) menyebabkan hipotesa kedua tidak terpenuhi, yaitu bahwa investasi airminum nonperpipaan mengakibatkan kesenjangan pendapatan. Kecilnya perubahan 147
    • kesenjangan disebabkan oleh keragaman sumber air minum nonperpipaan. Berdasarkandata empiris, sumber air minum nonperpipaan terdiri dari (a) hidran umum, harga samadengan air minum perpipaan tetapi dengan tingkat akses rendah (antri, jauh, dan tidak 24jam), (b) rumah tangga yang berlangganan air perpipaan yang kemudian menyalurkan ketetangga dengan harga yang relatif sedikit lebih mahal dari harga air minum perpipaan, (c)penjaja keliling dengan harga 15-20 kali harga air minum perpipaan, (d) truk tangkidengan harga yang relatif lebih mahal dari penjaja keliling. Jika sumber air minum nonperpipaan adalah (a) dan (b), pendapatan yang dapatdibelanjakan (disposable income) meningkat sehingga rasio Gini membaik. Hal ituberbeda jika sumber adalah (c) dan (d). Hal yang terjadi adalah sebaliknya. Data pangsamasing-masing sumber air minum nonperpipaan ini tidak tersedia sehingga berdasarkanpada hasil simulasi tersebut, diperkirakan sumber air minum nonperpipaan berbentuk (a)dan (b) dalam jumlah yang relatif berimbang dengan (c) dan (d) sehingga penambahaninvestasi air minum nonperpipaan tidak secara signifikan mendorong peningkatankesenjangan. Dengan mengacu pada literatur, masih terdapat ketidaksepakatan tentang pengaruhpertumbuhan ekonomi terhadap kesenjangan. Literatur empiris terkini seperti olehDeininger dan Squire (1996), Chen dan Ravallion (1997), Easterly (1999) dan Dollar danKraay (2002) seluruhnya menyatakan pertumbuhan tidak mempunyai dampak padakesenjangan. (World Bank Poverty Net). Hal ini berbeda dengan yang dikemukakan olehKutnetz melalui teorinya bahwa pertumbuhan akan berujung pada pengurangankesenjangan. Sementara itu, dalam literatur empiris yang terkait khusus dengan investasi airminum sebagaimana dikemukakan oleh Brenneman dan Kerf (2002), Galiani, Gertler danSchargrodsky (2002), ditunjukkan bahwa akses air minum dan sanitasi berperan dalammengurangi tingkat kesenjangan, melalui dampaknya pada modal manusia khususnyapenduduk miskin (Calderon, 2004). Di pihak lain, studi Calderon (2004) menunjukkanbahwa pembangunan jaringan air minum mempunyai dampak negatif dan signifikan padakesenjangan pendapatan. 148
    • B. Subsidi Secara umum, penyediaan subsidi baik dari peningkatan pajak air minumperpipaan maupun pemerintah pusat hanya berdampak signifikan pada rasio pendapatanRT miskin terhadap RT pendapatan tinggi pada saat subsidi dari peningkatan pajak airminum perpipaan maupun pemerintah pusat masing-masing sebesar 50 persen, yangmenunjukkan membaiknya distribusi pendapatan. Hasil selengkapnya dapat dilihat padaTabel 5.22. Tabel 5.22 Rekapitulasi Dampak Subsidi terhadap Distribusi Pendapatan Perubahan RasioSkenario Simulasi Pendapatan RT Perubahan Rasio Kesimpulan Miskin/RT Tinggi Gini* (%) (%) RT I RT I-IV RT I RT I-IV Subsidi Pembedaan kelompok Subsidi dari 0,001 0,001 0 0 (10%) penerima tidak berdampak Peningkatan Subsidi signifikan pada perubahan Pajak Air 0,003 0,003 - 0,001 - 0,001 (25%) rasio Gini dan rasio Minum Subsidi pendapatan RT miskin/RT Perpipaan 0,01 0,01 - 0,002 - 0,001 (50%) tinggi. Peningkatan subsidi dari pajak air minum perpipaanKesimpulan hanya berdampak signifikan terhadap membaiknya distribusi pendapatan pada saat peningkatan subsidi sebesar 50 persen Subsidi Pembedaan kelompok 0,001 0,001 0 0 (10%) penerima tidak berdampak Subsidi dari Subsidi 0,003 0,003 - 0,001 - 0,001 signifikan pada perubahan pemerintah (25%) rasio Gini dan rasio pusat Subsidi pendapatan RT miskin/RT 0,01 0,01 - 0,002 - 0,001 tinggi. (50%) Peningkatan subsidi dari pajak air minum perpipaanKesimpulan hanya berdampak signifikan terhadap membaiknya distribusi pendapatan pada saat peningkatan subsidi sebesar 50 persenSumber: Tabel 5.9 dan Tabel 5.10 .Keterangan: perubahan distribusi pendapatan dianggap signifikan jika proporsi ≥ ⏐0,01%⏐ 149
    • Gambar 5.46 Gambar 5.47 Dampak Subsidi dari Pajak Air Minum Perpipaan Dampak Subsidi dari Pemerintah Pusat terhadap Distribusi Pendapatan terhadap Distribusi Pendapatan 0.5972 11.2602 0.5972 11.2602 Pangsa Pendapatan Pangsa Pendapatan RT Miskin (%) RT Miskin (%) 0.597195 0.597195 Rasio Gini Rasio Gini 11.2581 11.2581 0.59719 0.59719 0.597185 11.256 0.597185 11.256 awal 10% 25% 50% awal 10% 25% 50% Investasi Investasi RT I RT I-IV RT I dan RT I-IV RT I RT I-IV RT I dan RT I-IVC. Investasi Air Minum Perpipaan dan Subsidi Pada skenario investasi air minum perpipaan dan subsidi, dilakukan dua simulasi,yaitu (a) investasi air minum perpipaan disertai subsidi dari pajak air minum perpipaandan (b) investasi air minum perpipaan disertai subsidi dari pemerintah pusat. Berdasarkan hasil simulasi gabungan terlihat bahwa (a) peningkatan investasi airminum perpipaan sebesar 50 persen yang disertai subsidi dari peningkatan air minumperpipaan sebesar 10 persen dan 25 persen berdampak pada memburuknya distribusipendapatan, (b) peningkatan investasi air minum perpipaan sebesar 10 persen yangdisertai subsidi dari pemerintah pusat sebesar Rp.0,74 miliar berdampak pada mem-baiknya distribusi pendapatan, (c) peningkatan investasi air minum perpipaan sebesar 50persen yang disertai subsidi dari pemerintah pusat sebesar Rp.0,149 miliar dan Rp.0,37miliar berdampak pada memburuknya distribusi pendapatan, (d) pembedaan kelompokpenerima subsidi, baik dari peningkatan pajak air minum perpipaan maupun pemerintahpusat, tidak berdampak pada distribusi pendapatan Hasil selengkapnya dapat dilihat padaTabel 5.23 dan Tabel 5.24. Dari simulasi penyediaan subsidi, terlihat bahwa pada kondisi tertentu subsidimemberi dampak signifikan pada perbaikan distribusi pendapatan Walaupun demikian,penyediaan subsidi oleh ekonom neoklasik dianggap bukan merupakan pilihan terbaik,dalam arti intervensi pemerintah seharusnya seminimal mungkin. Hal ini pun masih 150
    • merupakan perdebatan karena tidak ditemukan secara eksplisit buku teks ekonomineoklasik yang secara eksplisit menolak subsidi. Bahkan, the Second FundamentalTheorem of Welfare Economics mengatakan, dalam keadaan tertentu, gabungan antaramekanisme pasar dan transfer kekayaan (subsidi) secara lump sum bisa menghasilkanalokasi yang optimal secara Pareto (Perdana, 2005). 151
    • Tabel 5.23 Rekapitulasi Distribusi PendapatanSimulasi Investasi Air Minum Perpipaan dan Subsidi dari Peningkatan Pajak Air Minum Perubahan Rasio Pendapatan RT Perubahan Rasio Miskin/RT Tinggi Gini (%) Kesimpulan Skenario Simulasi (%) RT I RT I RT I-IV RT I-IVPeningkatan Investasi air minum - 0,003 0,001investasi Air perpipaanminum perpipaan Investasi dan subsidi - 0,001 - 0,001 0 010 persen dan (10%)subsidi dari Investasi dan subsidipeningkatan 0,001 0,001 0 0 (25%) Pemberianpajak air minum Investasi dan subsidi 0,004 0,004 - 0,001 - 0,001 subsidi padaperpipaan (50%) kelompok RT I Investasi air minum dan kelompokPeningkatan - 0,006 0,001 perpipaan RT I-IVinvestasi air Investasi dan subsidi memberiminum perpipaan - 0,003 - 0,003 0,001 0,001 (10%) dampak yang25 persen dan relatif samasubsidi dari Investasi dan subsidi - 0,001 - 0,001 0,001 0,001 padapeningkatan (25%) perubahanpajak air minum Investasi dan subsidi 0,002 0,002 0 0 rasioperpipaan (50%) pendapatan RT Investasi air minum miskin/RTPeningkatan - 0,011 0,002 perpipaan tinggi daninvestasi air Investasi dan subsidi rasio Gini.minum perpipaan - 0,006 - 0,006 0,002 0,00250 persen dan (10%)subsidi dari Investasi dan subsidipeningkatan -0,005 - 0,005 0,002 0,002 (25%)pajak air minum Investasi dan subsidiperpipaan - 0,002 - 0,002 0,001 0,001 (50%) Peningkatan investasi air minum perpipaan cenderung mengakibatkan memburuknya distribusi pendapatan dengan dampak signifikan pada saat investasi air minum perpipaan sebesar 50 persen dan subsidi dari peningkatan pajak air minum perpipaan sebesar 10 persen dan 25 persen. Peningkatan subsidi memberi dampak signifikan padaKesimpulan perbaikan distribusi pendapatan pada saat peningkatan investasi air minum perpipaan sebesar 50 persen, yang merubah distribusi pendapatan yang buruk menjadi kembali seperti kondisi awal. Gambar 5.48 Gambar 5.49 Gambar 5.50 Dampak Investasi Air Minum Perpipaan (10%) dan Dampak Investasi Air Minum Perpipaan (25%) dan Dampak Investasi Air Minum Perpipaan (50%) dan Subsidi dari Pajak Air Minum Perpipaan terhadap Subsidi dari Pajak Air Minum Perpipaan Subsidi dari Pajak Air Minum Perpipaan Distribusi Pendapatan terhadap Distribusi Pendapatan terhadap Distribusi Pendapatan 0.597215 11.2602 0.597215 11.2602 0.597215 11.2602 0.59721 0.59721 0.59721 P endapatan RT P endapatan RT P endapatan RT 0.597205 0.597205 0.597205 M iskin (% ) M iskin (% ) M iskin (% ) Rasio Gini Rasio Gini Rasio Gini P angsa Pangsa P angsa 0.5972 11.2581 0.5972 11.2581 0.5972 11.2581 0.597195 0.597195 0.597195 0.59719 0.59719 0.59719 0.597185 11.256 0.597185 11.256 0.597185 11.256 0% 10% 25% 50% 0% 10% 25% 50% 0% 10% 25% 50% Investasi Investasi Investasi RT I RT I-IV RT I dan RT I-IV RT I RT I-IV RT I dan RT I-IV RT I RT I-IV RT I dan RT I-IV 152
    • Tabel 5.24 Rekapitulasi Distribusi Pendapatan Simulasi Investasi Air Minum Perpipaan dan Subsidi dari Pemerintah Pusat Perubahan Rasio Perubahan Rasio KesimpulanSkenario Simulasi Pendapatan RT Gini (%) Miskin/RT Tinggi (%) RT I RT I-IV RT I RT I-IV Investasi air minum - 0,003 0,001Peningkatan perpipaaninvestasi Air Investasi dan subsidi - 0,001 - 0,001 0 0minum perpipaan (Rp.0,149 M)10 persen dan Pemberian Investasi dan subsidisubsidi dari 0,001 0,001 0 0 subsidi pada (Rp.0,37 M)pemerintah pusat kelompok RT I Investasi dan subsidi dan kelompok 0,005 0,005 - 0,001 - 0,001 (Rp.0,74 M) RT I-IV Investasi air minum memberi - 0,006 0,001Peningkatan perpipaan dampak yanginvestasi air Investasi dan subsidi relatif sama - 0,003 - 0,003 0,001 0,001 padaminum perpipaan (Rp.0,149 M)25 persen dan perubahan Investasi dan subsidisubsidi dari - 0,001 - 0,001 0,001 0,001 rasio (Rp.0,37 M)pemerintah pusat pendapatan RT Investasi dan subsidi miskin/RT 0,001 0,001 0 0 (Rp.0,74 M) tinggi dan Investasi air minum rasio Gini. - 0,011 0,002 perpipaanPeningkataninvestasi air Investasi dan subsidi - 0,007 - 0,006 0,002 0,002minum perpipaan (Rp.0,149 M)50 persen dan Investasi dan subsidi - 0,005 - 0,005 0,002 0,002subsidi dari (Rp.0,37 M)pemerintah pusat Investasi dan subsidi (Rp.0,74 M) - 0,002 - 0,002 0,001 0,001 Peningkatan investasi air minum perpipaan cenderung mengakibatkan memburuknya distribusi pendapatan dengan dampak signifikan pada saat investasi air minum perpipaan sebesar 50 persen dan subsidi dari pemerintah pusat sebesar Rp.0,149 miliar dan Rp.0,37 miliar. Peningkatan subsidi memberi dampak signifikan pada perbaikanKesimpulan distribusi pendapatan pada saat peningkatan investasi air minum perpipaan sebesar 10 persen. Selain itu, pada saat peningkatan investasi sebesar 50 persen, yang merubah distribusi pendapatan yang buruk menjadi kembali seperti kondisi awal. Gambar 5.51 Gambar 5.52 Gambar 5.53 Dampak Investasi Air Minum Perpipaan (10%) dan Dampak Investasi Air Minum Perpipaan (25%) dan Dampak Investasi Air Minum Perpipaan (50%) dan Subsidi dari Pemerintah Pusat terhadap Subsidi dari Pemerintah Pusat terhadap Subsidi dari Pemerintah Pusat terhadap Distribusi Pendapatan Distribusi Pendapatan Distribusi Pendapatan 0.597215 11.2602 0.597215 11.2602 0.597215 11.2602 0.59721 0.59721 0.59721 Pendapatan RT Pendapatan RT Pendapatan RT 0.597205 0.597205 0.597205 Miskin (%) Miskin (%) Miskin (%) Rasio Gini Rasio Gini Rasio Gini Pangsa Pangsa Pangsa 0.5972 11.2581 0.5972 11.2581 0.5972 11.2581 0.597195 0.597195 0.597195 0.59719 0.59719 0.59719 0.597185 11.256 0.597185 11.256 0.597185 11.256 0% 10% 25% 50% 0% 10% 25% 50% 0% 10% 25% 50% Investasi Investasi Investasi RT I RT I-IV RT I dan RT I-IV RT I RT I-IV RT I dan RT I-IV RT I RT I-IV RT I dan RT I-IV 153
    • Pada kondisi DKI Jakarta, dengan proporsi pelanggan air minum perpipaan yangjauh lebih dominan adalah RT menengah dan RT pendapatan tinggi, sementara RT miskinrelatif sangat bergantung pada air minum nonperpipaan, kebijakan pemberian subsidisilang melalui pengaturan tarif air minum menjadi kurang efektif. Subsidi terhadap hargaair minum dinikmati bukan oleh RT miskin.5.4.3 Kelompok Penerima Manfaat Secara umum, peningkatan investasi, baik air minum perpipaan maupun air minumnonperpipaan, yang disertai penyediaan subsidi, baik dari peningkatan pajak air minumperpipaan maupun pemerintah pusat, bagi kelompok RT termiskin maupun seluruhkelompok RT miskin, tidak memperlihatkan perbedaan yang signifikan pada perubahanlaju pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan.5.4.4 Pertumbuhan Pro-poor Sebagaimana telah dijelaskan terdahulu bahwa kriteria pertumbuhan pro-poordalam studi ini adalah (i) pertumbuhan ekonomi positip, (ii) peningkatan rasio pendapatanRT miskin terhadap RT pendapatan tinggi, dan (iii) membaiknya rasio Gini. Gambar 5.54 Pertumbuhan Pro-poor Simulasi Investasi Air Minum Perpipaan dan Subsidi Peningkatan Subsidi dari Subsidi Subsidi Investasi Air Peningkatan ke RT I ke RT I-IV Minum Pajak Air Minum Perpipaan Perpipaan/ Dana Pusat 10% 10% 25% 25% 50% Rp.0.74 M Keterangan: simulasi dengan pertumbuhan pro-poor 154
    • Secara umum, pertumbuhan pro-poor terjadi jika investasi air minum perpipaandan subsidi dialokasikan secara bersamaan. Semakin besar investasi air minum perpipaan,semakin besar subsidi yang dibutuhkan agar terjadi pertumbuhan pro-poor. Pertumbuhanpro-poor terjadi hanya jika investasi air minum meningkat 10 persen disertai subsidipemerintah pusat sebesar Rp.0,74 miliar. 155
    • Tabel 5.25 Rekapitulasi Pertumbuhan Pro-poor Simulasi Pertumbuhan Pangsa Penda- Rasio Gini Ekonomi patan/KapitaSimulasi Investasi 10 persen + + 0Investasi Air Minum 25 persen + + -Perpipaan 50 persen + + - 10 persen 0 0 0Investasi Air Minum 25 persen 0 0 0Nonperpipaan 50 persen 0 0 0Simulasi Subsidi 10 persen 0 - 0Subsidi dari Pajak Air 25 persen 0 - 0Minum Perpipaan 50 persen 0 - + Rp. 0,149 M 0 - 0Subsidi dari Pemerintah Rp. 0,37 M 0 - 0Pusat Rp. 0,74 M 0 - +Simulasi Investasi Air Minum Perpipaan dan Subsidi Subsidi dari Pajak 10% + + 0 Subsidi dari Pajak 25% + - 0 Subsidi dari Pajak 50% + - 0Investasi Air MinumPerpipaan 10% Subsidi dari Pusat Rp. 0,149 M + + 0 Subsidi dari Pusat Rp. 0,37 M + - 0 Subsidi dari Pusat Rp. 0,74 M + - + Subsidi dari Pajak 10% + + 0 Subsidi dari Pajak 25% + + 0 Subsidi dari Pajak 50% + -/+ 0Investasi Air MinumPerpipaan 25% Subsidi dari Pusat Rp. 0,149 M + + - Subsidi dari Pusat Rp. 0,37 M + + 0 Subsidi dari Pusat Rp. 0,74 M + -/+ 0 Subsidi dari Pusat 10% + + - Subsidi dari Pusat 25% + + - Subsidi dari Pusat 50% + + 0Investasi Air MinumPerpipaan 50% Subsidi dari Pusat Rp. 0,149 M + + - Subsidi dari Pusat Rp. 0,37 M + + - Subsidi dari Pusat Rp. 0,74 M + + 0Keterangan: + : meningkat, - : menurun, 0 : tidak signifikan, -/+ : menurun untuk RT I/meningkat untuk RT I-IV pertumbuhan pro-poorSumber : Diolah dari Hasil Simulasi 156
    • BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI6.1 Kesimpulan Penyusunan model CGE Air Minum DKI Jakarta dimaksudkan untuk memberigambaran implikasi dari kebijakan yang terkait dengan pembangunan air minum diDKI Jakarta. Pada studi ini fokus perhatian diberikan pada pengaruh investasi airminum dan subsidi terhadap pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan. Pemahaman tentang pengaruh investasi air minum di DKI Jakarta menjadipenting ketika sumber dana terbatas sementara akses air minum masih jauh dari targetpelayanan. Di samping itu, penduduk miskin masih menjadi pihak yang palingmenderita ketika akses air minum rendah. Pemilihan langkah yang tepat akan dapatmengoptimalkan pertumbuhan ekonomi di satu sisi dan pemenuhan kebutuhan airminum penduduk miskin di sisi lainnya. Investasi air minum seyogyanya mendorongpertumbuhan pro-poor, yaitu pertumbuhan yang berdampak pada penurunankesenjangan pendapatan. Ketersediaan air minum yang memadai dan layak secara langsung berdampakpada pengurangan pengeluaran rumah tangga yang signifikan, khususnya pendudukmiskin perkotaan, untuk konsumsi air minum dan pengeluaran biaya pengobatan akibatsakit karena mengkonsumsi air minum yang tidak layak. Akibatnya, pendapatan yangdapat dibelanjakan (disposable income) meningkat. Kemudian, kondisi ini mengarahpada meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Selain itu, penyediaan air minum yangmemadai bagi penduduk miskin dapat meningkatkan produktivitas yang disebabkanoleh berkurangnya hari sakit. Pemenuhan kebutuhan air minum bagi penduduk miskindapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan juga sekaligus pengurangankesenjangan pendapatan. Kondisi ini yang disebut sebagai pertumbuhan pro-poor. Berangkat dari hal tersebut di atas, dalam studi ini dilakukan beberapa simulasiuntuk mendapatkan gambaran pembangunan air minum di DKI Jakarta dikaitkan 157
    • dengan pertumbuhan pro-poor. Adapun simulasi kebijakan yang dilakukan adalah (i)me-ningkatkan investasi air minum perpipaan, (ii) meningkatkan investasi air minumnon-perpipaan sebagai alternatif terbatasnya ketersediaan air minum perpipaan, (iii)mening-katkan sumber pendanaan air minum melalui peningkatan pajak air minum,yang kemudian hasilnya dialokasikan untuk subsidi ke rumah tangga miskin, (iv)menyediakan sumber dana dari pemerintah pusat untuk subsidi ke rumah tanggamiskin, (v) meningkatkan investasi air minum perpipaan disertai penyediaan subsididari hasil peningkatan pajak air minum perpipaan, dan (vi) meningkatkan investasi airminum perpipaan disertai penyediaan subsidi dari dana pemerintah pusat. Keseluruhansimulasi tersebut diukur dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi dan distribusipendapatan. Dengan menggunakan model komputasi keseimbangan umum yang dibangundengan memanfaatkan data Sistem Neraca Sosial Ekonomi DKI Jakarta tahun 2000,didapatkan hasil simulasi sebagai berikut.A. Pertumbuhan ekonomi (i). Investasi air minum perpipaan berdampak pada peningkatan laju pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi sebagai akibat peningkatan investasi air minum perpipaan berkisar pada angka 0,05 persen (investasi 10 persen) sampai 0,20 persen (investasi 50 persen). Sementara itu, laju pertumbuhan ekonomi akibat peningkatan investasi air minum nonperpipaan sangat kecil berkisar pada angka 0,0003 persen (investasi 10 persen) sampai 0,0008 persen (investasi 50 persen) sehingga laju pertumbuhan ekonomi tersebut dapat diabaikan. (ii). Penyediaan subsidi bagi RT miskin dari hasil peningkatan pajak air minum perpipaan tidak berdampak signifikan pada laju pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi sebagai akibat penyediaan subsidi tersebut dalam besaran yang sangat kecil, yaitu -0,0001 persen (pajak 10 persen) sampai -0,0008 persen (pajak 50 persen). (iii). Penyediaan subsidi bagi RT miskin dari dana pemerintah pusat tidak berdampak signifikan pada laju pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan 158
    • ekonomi sebagai akibat penyediaan subsidi tersebut dalam besaran yang relatif kecil, yaitu 0,001 persen (dana pusat Rp.0,149 miliar) sampai 0,004 persen (dana pusat Rp.0,74 miliar). (iv). Ketika investasi air minum perpipaan dan subsidi bagi rumah tangga miskin dilaksanakan bersamaan, semakin besar nilai investasi akan berdampak pada peningkatan laju pertumbuhan ekonomi. Kondisi ini berlaku tanpa mempe- dulikan sumber subsidi. Sementara itu, peningkatan penyediaan subsidi tidak berdampak signifikan terhadap laju pertumbuhan ekonomi.B. Distribusi Pendapatan (i) Investasi air minum perpipaan berdampak signifikan pada memburuknya distribusi pendapatan jika investasi air minum perpipaan sebesar 25 persen dan 50 persen. Di pihak lain, investasi air minum nonperpipaan tidak berdampak signifikan terhadap perubahan distribusi pendapatan. (ii) Penyediaan subsidi bagi RT miskin dari peningkatan pajak air minum perpipaan berdampak signifikan pada membaiknya distribusi pendapatan jika subsidi dari peningkatan pajak air minum sebesar 50 persen. Sementara itu, distribusi pendapatan menjadi semakin baik jika subsidi dari pemerintah pusat sebesar Rp.0,74 miliar. (iii) Investasi air minum perpipaan disertai subsidi berdampak signifikan terhadap semakin buruknya distribusi pendapatan jika (a) investasi air minum perpipaan sebesar 50 persen disertai subsidi dari peningkatan pajak air minum perpipaan sebesar 10 persen dan 25 persen, dan (b) investasi air minum perpipaan sebesar 50 persen disertai subsidi dari pemerintah pusat sebesar Rp.0,149 miliar dan Rp.0,37 miliar. (iv) Investasi air minum perpipaan disertai subsidi berdampak signifikan terhadap semakin baiknya distribusi pendapatan jika investasi air minum perpipaan sebesar 10 persen disertai subsidi sebesar Rp.0,74 miliar.C. Penerima manfaat Pembedaan kelompok penerima subsidi, yaitu kelompok rumah tangga termiskin (RT I) maupun seluruh kelompok rumah tangga miskin (RT I-IV), 159
    • ternyata tidak berdampak signifikan pada perbedaan laju pertumbuhan ekonomi maupun perubahan distribusi pendapatan untuk seluruh simulasi.D. Pertumbuhan pro-poor Pertumbuhan pro-poor terjadi jika investasi air minum perpipaan dan subsidi dialokasikan secara bersamaan, yaitu investasi air minum perpipaan sebesar 10 persen disertai subsidi dari pemerintah pusat sebesar Rp.0,74 miliar. Semakin besar nilai peningkatan investasi, semakin besar subsidi yang perlu diberikan agar terjadi pertumbuhan pro-poor. Semakin besar porsi subsidi relatif terhadap investasi air minum, semakin besar kemungkinan terjadinya pertumbuhan pro-poor. Jika kita menyimak kembali hipotesis awal, studi ini secara umummembuktikan hal-hal sebagai berikut. (i) Hipotesis pertama tidak terbukti sepenuhnya.Investasi air minum perpipaan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan distribusipendapatan memburuk hanya terjadi jika investasi air minum perpipaan minimum 25persen. (ii) Hipotesis kedua tidak terbukti. Investasi air minum nonperpipaan hanyamenghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tidak signifikan sementara distribusipendapatan relatif tetap. (iii) hipotesis ketiga tidak terbukti sepenuhnya. Penyediaansubsidi tidak berdampak signifikan pada peningkatan laju pertumbuhan ekonomi, tetapimengurangi kesenjangan pada kondisi tertentu, yaitu jika (a) subsidi dari peningkatanpajak air minum perpipaan sebesar 50 persen dan (b) subsidi dari pemerintah pusatsebesar Rp.0,74 miliar. Peningkatan investasi air minum di DKI Jakarta ternyata berdampak hanya padapertumbuhan ekonomi, tetapi tidak berpengaruh pada pengurangan kesenjangan. Halini membuktikan bahwa pembangunan air minum di DKI Jakarta pada saat ini belumbersifat pro-poor.6.2 Rekomendasi Investasi air minum perpipaan yang tidak mendorong pertumbuhan pro-poordapat diartikan bahwa pembangunan air minum di DKI Jakarta belum sepenuhnyamemberi perhatian terhadap penyediaan air minum bagi penduduk miskin. Untuk itu,diperlukan beberapa langkah nyata yang dapat mendorong peningkatan layanan bagipenduduk miskin sebagai berikut. 160
    • a. Pemerintah daerah sebaiknya menjadikan ketersediaan air minum bagi penduduk miskin sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan di DKI Jakarta. Untuk itu, dalam setiap kontrak atau pemberian konsesi penyediaan air minum di DKI Jakarta kepada pihak lain perlu dengan jelas mencantumkan klausul peningkatan akses air minum bagi penduduk miskin sebagai salah satu indikator kinerja.b. Menjadikan peningkatan akses air minum bagi penduduk miskin sebagai salah satu target dalam strategi penanganan kemiskinan di DKI Jakarta.c. Memperkenalkan program penyediaan air minum yang pro-poor di DKI Jakarta. Diantaranya dengan memperkenalkan program pembangunan air minum yang berbasis masyarakat. Pembangunan fasilitas air minum yang berasal dari sumber subsidi sebaiknya dikelola berbasis masyarakat.d. Penerapan tarif yang menerapkan prinsip subsidi silang bagi pelanggan air minum perpipaan di DKI Jakarta menjadi kurang tepat ketika masih relatif banyaknya penduduk miskin yang belum terlayani. Di pihak lain, porsi pelanggan rumah tangga menengah dan rumah tangga pendapatan tinggi yang dominan menjadikan tarif dasar yang murah menjadi salah sasaran. Penerapan pajak air minum perpipaan pada pelanggan air minum perpipaan dan kemudian menyalurkan kembali dalam bentuk subsidi dapat menjadi salah satu cara membantu meningkatkan jangkauan pelayanan bagi penduduk miskin yang belum terlayani air minum perpipaan. Hal ini juga sesuai dengan prinsip ekonomi bahwa pemberian subsidi langsung lebih baik dari pemberian subsidi tarif. Walaupun demikian, berdasar pengalaman empiris, kebijakan subsidi bahkan jika bukan dalam bentuk tunai, pada kenyataannya sulit dilaksanakan tanpa terjadinya kebocoran. Sebagai ilustrasi, ketika dikembangkan penyediaan air minum bagi warga miskin di kawasan kumuh maka tidak dapat dihindari bahwa penduduk yang bukan miskin juga dapat menikmati fasilitas tersebut. 161
    • e. Terdapatnya kendala regulasi42 bagi penyedia air minum perpipaan untuk melayani penduduk miskin terutama yang bertempat tinggal di daerah permukiman kumuh dan liar dapat disikapi oleh pemerintah daerah dengan menyediakan/memperbanyak sumber air minum seperti hidran umum, dan kios air. Khususnya penyediaan hidran umum pada lebih banyak tempat akan dapat mengurangi biaya yang harus dikeluarkan oleh penduduk miskin, baik melalui makin banyaknya kesempatan mendapatkan air minum sehingga mengurangi biaya kesempatan maupun kemungkinan menjadi lebih murahnya harga air minum nonperpipaan. Sebagaimana diketahui bahwa sebagian besar sumber air minum nonperpipaan di DKI Jakarta berasal dari air minum perpipaan.f. Investasi air minum nonperpipaan walaupun tidak berdampak pada perbaikan distribusi pendapatan, yang ditengarai disebabkan oleh harga air yang relatif masih jauh lebih mahal dari air minum perpipaan, tetapi dengan bentuk layanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, seperti jumlah dan waktu pembayaran yang fleksibel, mengurangi waktu antri di kran umum, penyedia air minum nonperpipaan tetap dapat menjadi alternatif. Selain itu, beberapa kendala lain yang harus diantisipasi dalam mengembangkan air minum nonperpipaan diantaranya, yaitu (i) aspek legal. Air minum nonperpipaan belum mempunyai dasar hukum yang pasti. Kondisi ini menjadikan investasi air minum perpipaan bersifat sementara sehingga air minum nonperpipaan menjadi sekadar pelengkap dari sistem air minum perpipaan. Kondisi ini berbeda dengan beberapa kota besar dunia seperti New Delhi, dan Ho Chi Minh, (ii) peraturan pemerintah khususnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2005 tidak secara jelas mengatur tentang penyediaan air minum nonperpipaan, (iii) tidak tersedianya sumber dana yang memadai, dan (iv) harga air minum nonperpipaan yang relatif mahal. Kondisi di atas menjadi faktor kendala berkembangnya sistem air minum nonperpipaan sebagai alternatif penyedia air minum. Sementara berdasar prediksi,42 Pelayanan air minum dan fasilitas lainnya seperti listrik, dan telepon pada lokasi permukiman liarcenderung dihindari oleh pemerintah daerah. Hal ini untuk mencegah timbulnya pandangan bahwapenyediaan fasilitas tesebut akan meresmikan status permukiman liar tersebut. 162
    • sistem air minum perpipaan baru akan menjangkau seluruh penduduk di DKI Jakarta pada tahun 2022. Sebelum waktu tersebut, kebutuhan air minum dapat dipenuhi oleh sistem air minum nonperpipaan dengan berbagai bentuknya. Terkait dengan itu, pemerintah daerah perlu membuat regulasi untuk memberi kepastian hukum beroperasinya sistem penyedia air minum nonperpipaan. Regulasi tersebut sebaiknya mengatur semua pihak baik penyedia, pemerintah, dan masyarakat sebagai konsumen. Di dalam regulasi tersebut, bentuk kerjasama antara pemerintah, penyedia air minum perpipaan dengan penyedia air minum nonperpipaan perlu diatur secara jelas. Tersedianya regulasi yang jelas menjadikan penyedia air minum nonperpipaan dapat mempunyai akses ke sumber pendanaan. Hal lain yang perlu ditangani menyangkut relatif lebih mahalnya tarif air mi-num nonperpipaan dibanding air minum perpipaan. Untuk itu, dibutuhkan langkah yang nyata dari pemerintah daerah, yaitu (i) penyediaan sumber air minum dengan harga beli murah bagi penyedia skala kecil. Mempertimbangkan sebagian terbesar sumber air penyedia air minum skala kecil di DKI Jakarta berasal dari air minum per-pipaan, yaitu bersumber dari kran umum, sehingga sebaiknya sistem tarif yang dite-rapkan di kran umum adalah tarif flat43. Akibatnya, harga jual dari penyedia air skala kecil akan lebih murah, tetapi dengan marjin keuntungan yang relatif sama, (ii) pe-nyediaan kran umum yang lebih banyak sehingga dapat menekan biaya pembelian air dari penyedia air minum non perpipaan.i. Menghadapi kendala banyaknya penduduk yang bermukim di permukiman liar, direkomendasikan agar penyediaan air minum dilakukan melalui pembangunan kran umum atau kios air yang dikelola oleh komunitas lokal. Kran umum atau kios air ini mendapat air dari penyedia air minum perpipaan. Hal ini dapat membantu mengurangi tingginya harga air yang diperoleh masyarakat melalui penjual air keliling. Semakin banyak kran umum atau kios air yang tersedia maka semakin rendah harga dasar dari penjual air keliling.j. Salah satu kendala penduduk miskin perkotaan dalam mendapatkan akses air minum adalah biaya pemasangan yang tidak terjangkau karena harus dibayar43 DKI Jakarta menggunakan sistim tarif progresif sehingga tarif flat ditetapkan berdasar tarif padablok terendah. 163
    • sekaligus. Sebagai jalan keluarnya, biaya pemasangan air minum dapat dibayar dalam jangka waktu panjang sampai dua tahun sehingga memungkinkan penduduk miskin untuk menjadi pelanggan air minum. Cara lain adalah berupa penyediaan subsidi dari pemerintah lokal kepada penduduk melalui penerapan abonemen pada pelanggan setiap bulan dan hasilnya dialokasikan untuk subsidi biaya pemasangan bagi penduduk miskin.k. Subsidi langsung lebih baik dari subsidi tarif, sehingga jika subsidi menjadi salah satu pilihan sumber dana penyediaan air minum bagi penduduk miskin, beberapa sumber dana yang dapat digunakan, yaitu sumber dana dari pemerintah pusat dan perusahaan swasta. Penyediaan dana oleh pemerintah pusat dapat berupa dana alokasi khusus (DAK). Selain itu, keberadaan perusahaan besar juga dapat dimanfaatkan untuk membantu memberi subsidi bagi penduduk miskin, baik dalam bentuk subsidi langsung, subsidi pemasangan sambungan, bahkan pembangunan jaringan. Dana perusahaan besar biasanya secara khusus disediakan dan diberi label corporate social responsibility (CSR).6.3 Beberapa Catatan6.3.1 Kelebihan dan Kekurangan Model CGE Model komputasi keseimbangan umum (computable general equilibrium,CGE) merupakan evolusi dari model input-output (input-output model) dan modelpemrograman linier (linear-programming model)44. Namun, berbeda dengan modelinput-output dan model pemrograman linier, model keseimbangan umum dapatmenampung hubungan yang tidak linier sehingga bisa mengatasi kekurangan model-model sebelumnya. Oleh karena itu, model ekuilibrium umum dapat secara lebihrealistis dipergunakan untuk melakukan analisa suatu perekonomian dan dapatdipergunakan sebagai suatu alat eksperimen ketika variabel-variabel kebijakan secaraeksogenus dapat dikuantifikasi (Bappenas, 2004). Model CGE lebih unggul dari model ekonomi parsial. Model ekonomi parsialhanya mampu menganalisis sebuah kasus dalam konteks pasar parsial, sementara dalam44 Model input-output (input-output model) dan model pemrograman linier (linear-programming model)sangat populer dan banyak dipergunakan antara kurun waktu tahun 1950 sampai dengan tahun 1970-an. 164
    • dunia nyata gangguan yang dialami sebuah pasar berpeluang mempengaruhikeseimbangan pasar parsial lain dalam perekonomian. Interaksi antarpasar parsial iniyang lebih baik dijelaskan melalui model CGE. Selain itu, model ekonomi parsialberlandaskan ilmu ekonomi mikro, sementara model ekonomi makro terfokus padaanalisis ekonomi agregat. Model CGE dapat berperan menjembatani keduanya.Selanjutnya, formulasi model CGE berpeluang disesuaikan dengan ketersediaan datapendukung (Hulu, 1997). Selain itu, kemampuan model CGE mengaitkan antara modelmikro, yaitu investasi di bidang infrastruktur, dengan model makro menjadi salah satudaya tarik utama (Bappenas, 2004). Terlepas dari semakin maraknya penerapan model CGE, masih disadari jugabahwa secara umum terdapat beberapa kekurangan dari model CGE, yaitu sebagaiberikut.(i) Simulasi CGE bersifat statis-komparatif. Persamaannya dan variabel yang digunakan merujuk pada suatu kondisi tertentu. Oleh karena itu, semua hasil simulasi harus diinterpretasikan sebagai ‘kondisi yang diperkirakan akan terjadi setelah suatu kebijakan diterapkan dibandingkan dengan kondisi tanpa kebijakan’.(ii) Terdapat kesulitan dalam menginterpretasikan hasil ketika disagregasi dilakukan terlalu rinci sehingga beberapa parameter harus diduga.(iii) Penerapan model tidak bermanfaat jika menyangkut fenomena ekonomi mikro yang tidak berhubungan dengan aspek ekonomi makro(iv) Model itu tidak dapat digunakan sebagai metode untuk peramalan (Soetjipto, 2004). Selain itu, berbagai pihak juga menyampaikan kritikan terhadap model CGE.Devarajan (1994) mengemukakan bahwa kelemahan CGE diantaranya adalah hal-halberikut. (i) Pendekatan CGE dianggap terlalu matematis sehingga menjadi rumit. (ii)Dalam model CGE terdapat banyak asumsi, bahkan termasuk asumsi yang tidakrealistis. (iii) Model CGE membutuhkan data yang sangat banyak. (iv) Sebagian besarparameter diperoleh dengan tidak melalui metode ekonometrik, sementara belumterdapat kesepakatan diantara para ahli mengenai besaran numerik dari masing-masing 165
    • parameter. (v) Model CGE tidak memberikan teori baru, tetapi hanya menjelaskankondisi yang ada. (vi) Model CGE adalah “kotak hitam” yang hanya dapat dimengertioleh yang mendalaminya (Nikensari, 2001). Selain hal tersebut di atas, Iqbal (2001) juga menambahkan kritik terhadapmodel CGE sebagai berikut. (i) Kualitas data. Data yang dipergunakan sangattergantung pada ketersediaan SAM yang hanya tersedia pada tahun tertentu saja.Kondisi ini mengakibatkan anomali yang terjadi di luar tahun tersebut tidak akan dapatterekam dalam model. Selain itu, proses memasukkan data kedalam matriks seringmelalui proses ’perubahan’ agar konsistensi secara mikro terjadi yang langsung dapatmempengaruhi nilai parameter dalam model. (ii) Pemilihan parameter. Beberapaparameter ditentukan berdasar literatur empiris, lainnya secara arbitrasi, dan sisanyaditetapkan nilainya yang memungkinkan model untuk mereplikasi data. Pendekatan initelah dikritik oleh Jorgesen (1984), Lau (1984), Jorgensen dkk. (1992), Dievert danLawrence (1994) dan Mckitrick (1998). Bergman (1990) menanggapi kritik ini dengan menyatakan bahwa metodeCGE seharusnya dipandang sebagai pelengkap pendekatan analitis. Terdapat dua halyang mendasari pernyataan Bergman, yaitu sebagai berikut. (i) Pendekatan analitismengalami kesulitan ketika masalah yang dihadapinya sangat kompleks. (ii)Pendekatan analitis mengalami kesulitan ketika besaran pengaruh eksogen menjadiperhatian utama, seperti penerapan kebijakan berdampak luas (Soetjipto, 2004).6.3.2 Kelemahan Model CGE Air Minum DKI Jakarta Disadari bahwa sebuah model dibangun dengan berusaha untuk mendekatikondisi sebenarnya. Namun, pada beberapa kondisi keinginan tersebut sulit terpenuhikarena kondisi itu akan menjadikan sebuah model itu sangat rumit. Untuk itu,digunakan beberapa asumsi atau pembatasan tertentu untuk menyederhanakan model.Model yang dibangun untuk studi ini juga menggunakan pembatasan untukmemudahkan penyusunan model. Terdapat beberapa catatan penting mengenai model CGE pada penelitian iniyang perlu disampaikan sehubungan dengan hasil simulasi di atas. Pertama, data yangdigunakan adalah data tahun 2000, sementara studi dilaksanakan pada tahun 2005 166
    • sehingga terjadi kesenjangan data selama 5 tahun. Hal ini menjadi salah satu kelemahandalam penggunaan model CGE karena kontinuitas ketersediaan data yang relatifterbatas. Keterbatasan data disebabkan oleh keterbatasan data SNSE yang dikeluarkantidak setiap tahun. Kedua, proses kalibrasi untuk beberapa nilai koefisien dan variabelhanya menggunakan satu tahun data sehingga kurang menggambarkan kondisisebenarnya. Ketiga, salah satu faktor yang kemungkinan dapat menjadi sumberkesalahan dari model ini adalah proses penyesuaian data SNSE DKI Jakarta Tahun2000. Struktur data SNSE standar perlu disesuaikan agar data air minum dapat menjadikategori sendiri dari sebelumnya yang menyatu dengan data gas dan listrik. Proses inimemerlukan kecermatan khusus, terutama terkait dengan definisi kerja/operasional45yang jelas sehingga proses pendetailan data berlangsung secara benar. Keempat,penghitungan distribusi pendapatan tidak dapat dilakukan dalam model secara langsungtetapi harus dilakukan di luar model. Hal ini cukup menyulitkan jika jumlah simulasicukup banyak. Akibat lainnya, penghitungan distribusi pendapatan terpaksa hanyadibatasi menggunakan Rasio Gini yang relatif lebih sederhana. Kelima, model inibersifat komparatif statik sehingga hanya dapat menggambarkan kondisi pada saattertentu saja. Keenam, penyediaan subsidi mengabaikan terjadinya kebocoran dalamproses penyediaannya. Proses penyediaan air minum tidak akan dapat dibatasi hanyapada kelompok tertentu saja sebagaimana dilakukan pada simulasi dalam model ini.Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya kebocoran, yaitu (i) kesulitanmengenali secara tepat rumah tangga penerima, (ii) kebutuhan air minum adalahkebutuhan dasar manusia sementara keterbatasan akses juga dialami oleh kelompokselain rumah tangga miskin. Akibatnya, kelompok penerima manfaat juga akanmencakup kelompok selain rumah tangga miskin. Ketujuh. tidak terekamnyakeberadaan rumah tangga miskin yang berlokasi di perumahan liar dikarenakan dataSNSE yang tersedia tidak mengakomodasinya. Terlepas dari beberapa kendala yang ada, model ini terbukti cukup mampumen-jelaskan kondisi air minum DKI Jakarta. Model ini juga dapat digunakan untukberbagai simulasi lain dengan beberapa penyesuaian minor. Model ini akan semakin45 Misal pengelompokan air minum nonperpipaan yang sebenarnya berasal dari sumber air minumperpipaan. 167
    • bermanfaat jika bersifat dinamis sehingga perubahan kebijakan dapat dianalisis lebihtajam.6.4 Studi Lanjutan Penyusunan model CGE yang terfokus pada aspek mikro, seperti distribusipendapatan, sebaiknya menggunakan CGE micro simulation sehingga dampak terhadapdistribusi pendapatan dapat dihitung langsung di dalam model dengan menggunakanberbagai metode mulai dari rasio Gini, FGT, dan lainnya. Selain itu, model tersebutsebaiknya bersifat dinamis sehingga dapat dipergunakan untuk melakukan prediksikondisi beberapa tahun ke depan. Dibutuhkan data SNSE yang lebih detail menyangkut data air minum sehinggamodel CGE air minum dapat menggambarkan lebih banyak persoalan yang terkaitdengan penyediaan air minum. Misalnya, secara khusus model CGE dapatmenggambarkan pengaruh dari keberadaan swasta dalam penyediaan air minum di DKIJakarta, dan pengaruh penyedia air minum skala kecil yang sampai saat ini masihmerupakan penyedia air minum yang cukup signifikan di DKI Jakarta. 168
    • DAFTAR PUSTAKAAhmad, Aftab. Growth-cum-equity to Combat Poverty. The Social Policy and Development Centre (SPDC), 2004.Alesina, Alberto dan Dani Rodrik. Distributive Policies and Economic Growth. Quarterly Journal of Economics 109 (2), 1994.Alfarol, Raquel. Reaching the Urban Poor with Water and Sanitation Infrastructures: Key Factors Not to Forget or Left Aside. Water and Sanitation Program, the World Bank, Nopember 1997.Anggraeni, Dewi. Analisis Dampak Kebijakan Tarif Angkutan Jalan Raya terhadap Perekonomian dan Distribusi Pendapatan di DKI Jakarta: Sebuah Model Computable General Equilibrium. Program Studi Ilmu Ekonomi Pasca Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2005.Annez, Patricia dan Alfred Friendly. Cities in the Developing World: Agenda for Action Following Habitat II. World Bank, 1996Anwar, Alizar. Regulating Service for the Poor, Jakarta Indonesia. Jakarta Water Supply Regulatory Board. Makalah pada World Water Forum 3, Osaka, 19 Maret 2003.Argo, Teti. Thirsty Downstream: The Provision of Clean Water in Jakarta, Indonesia. Disertasi tidak dipublikasikan. School of Community and Regional Planning, University of British Columbia, Vancouver, Canada, 1999._________ dan Aprodicio A. Laquian. Privatization of Water Utilities and Its Effects on the Urban Poor in Jakarta Raya and Metro Manila. Makalah disampaikan pada Forum on Urban Infrastructures and Public Service Delivery for Urban Poor, Regional Focus: Asia. New Delhi, 24-25 June 2004.Azdan, M. Donny. Water Policy Reform in Jakarta, Indonesia: A CGE Analysis. Unpublished Dissertation. The Ohio State University 2001.Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Kebijakan Nasional Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat. 2003.____________________________________. Kebijakan Nasional Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Lembaga. 2004.Badan Pusat Statistik. Sistem Neraca Sosial Ekonomi Indonesia 2000. Jakarta, 2003._________________. Data dan Informasi Kemiskinan Tahun 2004. Buku 1: Propinsi. Jakarta, 2004._________________. Data dan Informasi Kemiskinan Tahun 2004. Buku 2: Kabupaten. Jakarta, 2004. 169
    • Badan Pusat Statistik Propinsi DKI Jakarta. Evaluasi Keadaan Rumah Tangga Miskin di DKI Jakarta 2003. Jakarta, 2004.___________________________________. Evaluasi Program Pengentasan Kemiskinan Terpadu DKI Jakarta 2000. Jakarta, 2001.___________________________________. Indikator Kesejahteraan Rakyat Propinsi DKI Jakarta 2003. Jakarta, 2004.___________________________________. Statistik Kesejahteraan Rakyat Propinsi DKI Jakarta 2004. Jakarta, 2005.___________________________________. Sistem Neraca Sosial Ekonomi DKI Jakarta Tahun 2000. Jakarta, 2002___________________________________. Produk Domestik Regional Bruto. Jakarta, berbagai tahun keluaran.___________________________________. Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk DKI Jakarta 2002. Jakarta, 2003.Baharoglu, Deniz dan Christine Kessides. Urban Poverty. 2000Balisacan, Arsenio M; Ernesto M. Pernia; Abuzar Asra. Revisiting Growth and Poverty Reduction in Indonesia: What Do Subnational Data Show?. Bulletin of Indonesian Economic Studies, Vol. 39 No. 3, December 2003.Bappenas, BPS, UNPF. Proyeksi Penduduk Indonesia 2000-2005. Jakarta, 2005.Barro, Robert J. dan Xavier Sala-I-Martin. Economic Growth. McGraw-Hill, Inc. New York, 1995.Basani, Marcello; Jonathan Isham, Barry Reilly. Water Demand and the Welfare Effects of Connection: Empirical Evidence from Cambodia. Department of Economics Middlebury College, Vermont, December 2004.Basri, M. Chatib. Kemiskinan dan BBM. Kompas 13 Desember 2004.Bigsten, Anne dan Jorgen Levin. Growth, Income Distribution dan Poverty: A Review. Working paper in Economics No. 32. Department of Economics, Goteborg University, 2000.___________ dkk. Growth and Poverty in Ethiopia: Evidence from Household Panel Surveys. Working Papers in Economics no 65, Department of Economics, Goteborg University, January 2002.Biro Pusat Statistik. Laporan Penyusunan Model Sistem Neraca Sosial Ekonomi: Model Disagregat Statis. Jakarta, 1986Black, Maggie. Thirsty Cities: Water, Sanitation and the Urban Poor. Laporan Water Aid Day 1996 dan Habitat II 1996.Boland, John J. dan Dale Whittington. The Political Economy of Increasing Block Tariffs in Developing Countries. Tanpa penerbit dan tahun. 170
    • Bourguignon, Francois. The Poverty-Growth-Inequality Triangle. World Bank, Washington DC, 2004 (mimeo).Briscoe, John. Managing Water as an Economic Good: Rules for Reformers. Makalah pada The International Committee on Irrigation and Drainage Conference on Water as an Economic Good. Oxford, 1997Brodjonegoro, Bambang. Poverty Eradication in Indonesia Through Better Access to Basic Infrastrutures. Department of Economics, University of Indonesia, 2003.Brooke, Anthony dkk. GAMS A User’s Guide. GAMS Development Corporation, 1998.Bruno, Michael; Martin Ravallion; dan Lyn Squire. Equity and Growth in Developing Countries: Old and New Perspectives on the Policy Issues dalam Income Distribution and High Quality Growth oleh Vito Tanzi dan Ke-young Chu ed.. MIT Press, Massachusetts, Cambridge, 1998.Cabrera, Luis Fernando Gallardo. The Involvement of the Private Sector in Water Servicing: Effects on the Urban Poor in the Case of Aguascalientes, Mexico. Greener Management International, 2003.Cain, Allan; Mary Daly dan Paul Robson. Basic Service Provision for the urban poor: the Experience of Development Workshop in Angola. International Institute for Environment and Development, 1998Cairncross, S. dkk. Water Supply and the Urban Poor. 1990.Calaguas, Belinda dan Virginia Roaf. Access to Water and Sanitation by the Urban Poor. Water Aid, September 2001.Calderon, Cesar dan Luis Serven. The effects of Infrastructure Development on Growth and Income Distribution. Central Bank of Chile, 2001._____________________________. The Effects of Infrastructure Development on Growth and Income Distribution. 2004.Catley-carison, Margareth. Why We Must Invest in Urban Water and Sanitation. World Water Commission.Cestti, R; R. Batia dan Caroline Van der Berg. Water Demand Management and Pollution Control in the Jabotabek Region, Indonesia. Makalah tidak dipublikasikan. World Bank, 1994.Chisari, O; Estache A.; Romero C. Winners and Losers from Privatization and Regulation of Utilities: Lessons from A General Equilibrium Model of Argentina. The World Bank Economic Review, 13, 1999.Coady, David P. dan Rebecca Lee Harris. A Regional General Equilibrium Analysis of the Welfare Impact of Cash Transfers: An Analysis of Progresa in Mexico. International Food Policy Research Institute, Washington, DC. USA, 2001.Committee for Poverty Alleviation Reduction Strategy Paper. A Process Framework of Strategic Formulation for Long Terms Poverty Alleviation. Jakarta, Maret 2003. 171
    • Conan, Herve. Scope and Scale of Small Scale Independent Private Water Providers in 8 Asian Cities. Preliminary Findings. Asian Development Bank, 2002.Coolidge, Jacqueline G.; Richard C. Porter, Z. John Zhang. Urban Environmental Services in Developing Countries. Working Paper No. 9,. University of Michigan, December 1993.Cord, Louise; J. Humberto Lopez; dan John Page. When I Use Word…Pro-Poor Growth and Poverty Reduction. The World Bank, Washington DC., 2003.Crane, R. Water Markets, Market Reform and the Urban Poor: Result from Jakarta, Indonesia. Department of Urban and Regional Planning, University of California at Irvine, 1994.Damuri, Yose Rizal dan Ari A. Perdana. The Impact of Fiscal Policy on Income Distribution and Poverty: A Computable General Equilibrium Approach for Indonesia. Center for Strategic and International Studies, Jakarta, 2003.Danielson, Anders. Growth Without Poverty Reduction? Examining Micro-Makro Links in Tanzania. Department of Economics, University of lund, Sweden, 2004.Dasgupta, Ani. Urban Poverty in East Asia. Focus on Indonesia, the Philippines, and Vietnam. East Asia Urban Sector, World Bank, June 2002.Debreu, G. Theory of Value. Wiley, 1959.Decaluwe, Bernard, Jean-Christophe Dumont dan Luc Savard. Measuring Poverty and Inequality in a Computable General Equilibrium Model. Universite Laval, Quebec Canada, 1999.Dervis, K. J. DeMelo dan S. Robinson. General Equilibrium Models for Development Policy. Cambridge University Press, London, 1982.Dinwiddy, C. L. dan F. J. Teal. The Two-Sector General Equilibrium Model. A New Approach. Philip Allan/St. Martin’s Press, New York, 1988.Dollar, David dan Aart Kraay (2002). Growth is Good for the Poor. Journal of Economic Growth 7, 2002.Dwidjowijoto, Riant Nugroho. Air untuk Penduduk Miskin Jakarta. Percik. Media Informasi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan. Edisi April 2006.Easterly, William. Inequality Does Cause Underdevelopment. Working Paper No. 1. Center for Global Development, Washington DC, January 2002.Estache, Antonio. Andres Gomez-Lobo, Danny Leipziger. Utilities Privatization and the Poor: Lessons and Evidence from Latin America. World Development Vol. 29, 2001._______________; Vivien Foster; Quentin Wodon. Making Infrastructure Reform Work for the Poor: Policy Options based on Latin American Experience. LAC Regional Studies Program, WBI Studies in Development, Finance, Private Sector and Infrastructure Department, 2002. 172
    • _______________. Emerging Infrastructure Policy Issues in Developing Countries: A Survey of the Recent Economic Literature. The World Bank, 2004.Forbes, Kristen. A Reassessment of the Relationship between Inequality and Growth. American Economic Review 90, 2000.Foster V. Literature Review for Regional Studies Project on Privatization and Infrastructure Services of the Urban Poor. Mimeo, World Bank, Washington DC., 1999.Giggacher, Manfred. Water Supply Concession as a Tool for City Sustainability. Trials, Experiences and Lessons Learnt. Jakarta, 2001.Girianna, Montty. Private Involvement in Water Supply Industry: Clean and Potable Water Provision in the Capital City. Makalah internal tidak diterbitkan. Direktorat Permukiman dan Perumahan Bappenas, Juni 2004.Gleick, P. H.; G. Wolff dan E. L. Chalecki. The Risks and Benefits of Globalization and Privatization of Fresh Water. The Pacific Institute, Oakland, CA, 2002.Gulyani, Sumila; Debabbrata Talukdar dan R. Mukami Kariuki. Water for the Urban Poor: Water Markets, Household Demand and Service Preferneces in Kenya. The World Bank, 2005.Hadad, Ismid. Pembangunan Berkelanjutan dan Perubahan Pola Produksi yang Ramah Lingkungan. Makalah dalam Seminar dan Lokakarya Pembangunan Hukum Nasional, Bali Juli 2003.Hansen, Stein dan Ramesh Bhatia. Water and Poverty in A Macro-Economic Context. Januari 2004.Hartono, Djoni. Analisis Dampak Kebijakan Harga Energi terhadap Perekonomian dan Distribusi Pendapatan di DKI Jakarta: Aplikasi Model Komputasi Keseimbangan Umum (Computable General Equilibrium Model). Tesis tidak dipublikasikan. Program Ilmu Ekonomi, Program Pasca Sarjana, Fakultas Ekonomi, 2002.____________. Dampak Kebijakan Harga, Subsidi dan Efisiensi Konsumsi Bahan Bakar Minyak, Gas dan Listrik terhadap Perekonomian di Indonesia. Disertasi tidak Dipublikasikan. Program Ilmu Ekonomi, Program Pasca Sarjana, Fakultas Ekonomi, 2006.Hewings, Geoffrey J.D. Strategic Economic Analysis for Regional Investment Planning: A Review, Evaluation and Strategy for Regional and Interregional Modelling in Indonesia. Report No. 70. Natural Resources Management Project, Bappenas-Ministry of Forestry-USAID, Jakarta, 1996.Howard, Guy dan Amaka Obika dalam Water and Poverty: The Themes. A Collection of Thematic papers. ADB, 2004.Hoesoe, Nobuhiro. Computable General Equilibrium Modeling with GAMS. National Graduate Institute for Policy Studies, 2004. 173
    • Hughes, G. A. The Distributional Impact of Commodity Taxes and Subsidies. Bulletin of Indonesian Economic Studies. Vol. 17, November 1981.Hulu, Edison. Aplikasi Model Komputasi Keseimbangan Umum untuk Analisis Dampak Kebijakan Ekonomi Makro Terhadap Inflasi dan Distribusi Pendapatan di Indonesia. Disertasi Tidak Dipublikasikan. Universitas Indonesia, 1997.Iqbal, Zafar dan Rizwana Siddiqui. Critical Review of Literatura on Computabe General Equilibrium Models. Pakistan Institute of Development Economics, Islamabad, Pakistan 2001.JICA. Study of the Revise of Jakarta Water Supply Development Project, 1997.Jusmaliani; M. Thoha; Umi Karomah Yaumidin. Teori Privatisasi dan Kajian Empirik dalam Jusmaliani ed. Optimalisasi Program Privatisasi. Pusat Penelitian Ekonomi. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jakarta, 2003.Kariuki, Mukami. The Significance of Poverty in Urban Water Sector Reform dalam New Design for Water and Sanitation Transactions. WSP-PPIAF, 2000.Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan. Pertanyaan Penting tentang Millennium Development Goals. Percik Media Informasi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan. Februari 2004.Kikeri, S dan Nellis, J. Privatisation in Competitive Sectors: The Record so Far. Mimeo. Private Sector Advisory Services. World Bank, Washington D.C. 2001.Kraay, Aart. When is Growth Pro-Poor? Cross-Country Evidence. World Bank Policy Research Working Paper 3225, 2004.Kuznets, Simon. Economic Growth and Income Inequality. American Economic Review 45 (1), 1955.Laifungbam, D. Roy. The Human Right to Water: Necessity for Action and Discourse, 12 Desember 2003.Lalor, P dan Garcia, H. Reshaping Power Markets-Lessons from Chile and Argentina. Public Policy for the Private Sector, Note No. 85. World Bank, Washington DC, 1996.Lewis, Jeffrey D. A Computable General Equilibrium (CGE) Model of Indonesia. Development Discussion Paper No. 378. Harvard Institute for International Development, Harvard University, 1991.Lofgren, Hans dkk. A Standard Computable General Equilibrium (CGE) Model in GAMS. Discussion Paper No. 75. Trade and Macro Economics Division (TMD), IFPRI, Washington D.C., 2001.Lopez, J. Humberto. Pro-growth, Pro-poor: Is There a Trade-off?. World Bank, Washington D. C., 2003._________________. Pro-poor Growth: A Review of What We Know (and of what we don’t). The World Bank, Washington DC., 2004. 174
    • Mahi, B. Raksaka. The Welfare Análisis of Indonesian Income Tax: A CGE Approach. Makalah pada Seminar Sehari “Macroeconomic Modelling in Developing Countries” oleh LPEM-FEUI, Erasmus Universiteit Rotterdam dan JICA, Depok, September 11, 1997.______________. Pengantar Model CGE. Bahan Workshop Model CGE diselenggarakan oleh Bank Mandiri. Bandung, 18 Januari 2003.Manaf, Dewi Ratna Sari. Pengaruh Subsidi Harga Pupuk terhadap Pendapatan Petani: Analisis Sistem Neraca Sosial Ekonomi. Tesis tidak dipublikasikan. Program Pasca Sarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor, 2000.Mankiw, N. Gregory. Macroeconomics. New York, Worth Publishers, Inc, 1992.McIntosh, Arthur C.. Asian Water Supplies. Reaching the Urban Poor. Asian Development Bank and International Water Association, 2003.Meggison, W. L. dan Netter, J. M. From State to Market: A Survey of Empirical Studies on Privatisation. Journal of Economic Literature 39, 2001.Mergos, George. Private Participation in the Water Sector: Recent Trends and Issues. Makalah disampaikan pada 5th International Conference “Water Resources Management in the Era of Transition”. European Water Resources Association (EWRA) dan Technical University of Athens, September 2002.Mosley, Paul. Severe Poverty and Growth: A Macro-Micro Analysis. Chronic Poverty Research Center Working Paper 51. The University of Sheffield Department of Economics, United Kingdom, 2004.Mungkasa, Oswar. Dampak Privatisasi di Indonesia. Studi Kasus: Dampak Privatisasi PT. Telekomunikasi Indonesia. Makalah tidak dipublikasikan. Jakarta, 2002.______________. Sekali Lagi tentang Privatisasi. Percik. Media Informasi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan. Edisi Oktober dan Desember 2004.Oxfam. Growth with Equity is Good for the Poor. June 2000.Olmstead, Sheila M. Water Supply and Poor Communities: What’s Price Got to Do with It?. Environment, Heldreft Publications, 2003.PAM Jaya. Laporan Keuangan PAM Jaya Diaudit Tahun 1992 – 1995_________. Proyeksi dan Realisasi Keuangan PAM Jaya Nopember 1995-Desember 1997.Panennungi, Maddaremmeng A. Model CGE dengan Skala Ekonomis yang Meningkat dan Persaingan Tidak Sempurna: Aplikasi pada Studi Kawasan Perdagangan Bebas Asean-Cina. Disertasi tidak dipublikasikan. Program Studi Ilmu Ekonomi Pasca Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004.Parker, David dan Colin Kirkpatrick. Privatisation in Developing Countries: A Review of the Evidence and the Policy Lessons. July 2003. 175
    • Pemerintah DKI Jakarta. Perjanjian Kerjasama Penyediaan dan Peningkatan Pelayanan Air Bersih di Wilayah Barat Jakarta antara PAM Jaya dengan PT. PAM Lyonnaise Jaya. Kontrak. Februari 2000._________________. Perjanjian Kerjasama Penyediaan dan Peningkatan Pelayanan Air Bersih di Wilayah Barat Jakarta antara PAM Jaya dengan PT. PAM Lyonnaise Jaya. Lampiran. Februari 2000.Perdana, Ary A. Masih tentang Subsidi. Kompas, 29 Januari 2005.Pernia, Ernesto M. dan Stella LF. Alabastro. Aspects of Urban Water and Sanitation in the Context of Rapid Urbanization in Developing Asia. Economic and Development Resource Center, 1997.Perry, C. J., M. Rock, dan D. Seckler. Water as an Economic Good: A Solution, or a Problem?. International Irrigation Management Institute, Research Report 14, 1997.PPIAF. Small-Scale Water Providers in Indonesia. Jakarta, 2005.Pusat Studi Transportasi dan Logistik, Universitas Gajah Mada. Kajian Dampak Pembangunan Infrastruktur terhadap Ekonomi Makro. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, 2003.Pyatt, Graham. A SAM Approach to Modelling. Journal of Policy Modeling 10, 1988.Ramamurti, R. Why are Developing Countries Privatizing. Journal of International Business Studies No. 23, 1992.Ravallion, Martin. Pro-Poor Growth: A Primer. World Bank, 2003.______________. Growth, Inequality and Poverty: Looking Beyond Averages. Development Research Group, World Bank, 2001.Ray, Kalyan. Basic Service for the Urban Poor. World Habitat Day 2001.Remi, Sutyastie S. dan Prijono Tjiptoherijanto. Kemiskinan dan Ketidakmerataan di Indonesia. Penerbit Rineka Cipta, 2002.Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Dayaq Air.________________. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.________________. Indonesia. Progress Report on the Millenium Development Goals. 2004.Rietveld, Piet; Jan Rouwendal; dan Bert Zwart. Block Rate Pricing of Water in Indonesia: An Analysis of Welfare Effects. Bulletin of Indonesian Economic Studies Vol. 36 No. 3 December 2000.Robinson, Sherman dan Karen Thierfelder. A Note on Taxes, Prices, Wages, and Welfare in General Equilibrium Models. International Food Policy Research Institute, Washington DC., 1999. 176
    • ________________, dan Moataz El-Said. GAMS Code for Estimating A Social Accounting Matrix (SAM) Using Cross Entropy (CE) Methods. International Food Policy Research Institute, Washington, USA, 2000.Rosen, Harvey S. Public Finance. Seventh Edition. McGraw-Hill International Edition, 2005.Round, Jeffrey. Social Accounting Matrices and SAM-Based Multiplier Analysis dalam The Impact Economic Policies on Poverty and Income Distribution. Evaluation Techniques and Tools oleh Francois Bourguignon dan Luiz A. Pereira da Silva ed. The World Bank dan Oxford University Press, Washington, 2003.Rutherford, Thomas dan Sergey Paltsev. From an Input-Output Table to a General Equilibrium Model: Assessing the Excess Burden of Indirect Taxes in Russia. University of Colorado, USA, 1999.Satterwaithe, David; Nick Johnstone and Libby Wood. Helping Poorer Urban Households and Neighbourhoods Secure Access to Adequate Water and Sanitation. Institute for Environment and Development, Nopember 1998.Sadoulet, Elisabeth dan Alain de Janvry. Quantitative Development Policy Analysis. The Johns Hopkins University Press, Baltimore, 1995.Sekretariat Subsidi Energi Air Bersih. Pedoman Umum. Program Penanggulangan Dampak Pengurangan Subsidi Energi untuk Penyediaan Prasarana Air Bersih Tahun Anggaran 2002. Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah, 2002.Shirley, M. M. dan Walsh, P. Public versus Private Ownership: The Current State of the Debate. Mimeo. World Bank, Washington D.C., 2001.Shofiani, Nur Endah. Reconstruction of Indonesia’s Drinking Water Utilities. Assessment and Stakeholder’s Perspectives of Private Sector Participation in the Capital Province of Jakarta. Unpublished Master Thesis. Department of Land and Water Resources Engineering. Royal Institute of Technology, Stockholm, 2003.Shoven, John B. dan John Whalley. Applying General Equilibrium. Cambridge University Press. Tanpa Tahun.Sibarani, Mauritz H. M. Kontribusi Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (26 Propinsi di Indonesia Tahun 1983-1997). Tesis. Program Pasca Sarjana, Program Studi Ilmu Ekonomi, Universitas Indonesia, 2002.Siregar, P. Raja dkk. Politik Air. Penguasaan Asing Melalui Utang. WALHI dan KAU, 2004.Snell, Suzanne. Water and Sanitation Services for the Urban Poor. Small-Scale Providers: Typology and Profiles. UNDP-World Bank Water and Sanitation Program, 1998.Soebagjo, Felix O. Privatisasi BUMN dan Kekayaan Negara Lainnya: Pandangan dari Sudut Hukum. Makalah pada Seminar Privatisasi BUMN dan Kekayaan Negara Lainnya tanggal 14-15 Mei 1996 di Jakarta. 177
    • Soetjipto, Widyono. Dampak Liberalisasi Sektor Pangan pada Distribusi Pendapatan dan Kemiskinan di Indonesia. Aplikasi Model Simulasi Mikro dan Makro CGE. Disertasi tidak dipublikasikan. Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Depok, 2004.Solo, Tova Maria. Small-scale Entrepreneurs in the Urban Water and Sanitation Market. Environment and Urbanization, Vol. 11, No. 1, April 1999.Stiglitz, Joseph E. Economics of the Public Sector. Third Edition. New York, W. W. Norton and Company, 2000.Stottmann, Walter. The Role of the Private Sector in the Provision of Water and Wastewater Services in Urban Areas dalam Juha I. Uitto dan Asit K. Biswas. Water for Urban Areas. Challenges and Perspectives. United Nations University Press, New York, 2000.Sugiyarto, Guntur, Adam Blake dan M. Thea Sinclair. Optimal Allocation of Commodity Taxation in the Second Best Situation. University of Nottingham Bussiness School, Jubilee Campus, UK. Tanpa Tahun.Sukirno, Sadono. Pengantar Teori Makro Ekonomi. Edisi Kedua. PT. Raja Grafika Utama, Jakarta, 1994.Suratman, Eddy. Analisis Dampak Kebijakan Pengembangan Kawasan Perbatasan terhadap Kinerja Perekonomian Kalimantan Barat: Suatu Studi dengan Pendekatan Sistem Neraca Sosial Ekonomi. Disertasi tidak dipublikasikan. Program Studi Ilmu Ekonomi, Pasca Sarjana Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, Depok, 2004.Surjadi, Charles. Drinking Water Concessions. Water, Engineering and Development Centre, Lougborough University, 2003.Tan, N. Rebuilding Malaysia Inc. In-dept Report. Meryll Lynch, New York, 2000.Thorbecke, E. The Social Accounting Matrix and Consistency Type Planning Models dalam G. Pyatt dan J. I. Round ed. Social Accounting Matrices: A Basis for Planning. World Bank, Washington, 1985.___________. Social Acoounting Matrices and Social Accounting Analysis dalam Methods of Interregional and Regional Analysis oleh Walter Isard dkk. Ashgate, USA, 1998.Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Republik Indonesia. Kemiskinan di Indonesia: Perkembangan Data dan Informasi Mutakhir 2002-2004. Jakarta, 2005.Tim Koordinasi Pengelolaan dan Pengendalian Program Penanggulangan Dampak Pengurangan Subsidi Energi. Program Penanggulangan Dampak Pengurangan Subsidi Energi (PPD-PSE). Jakarta, 2001.Timmer, C. Peter. The Road to Pro-Poor Growth: the Indonesian Experience in Regional Perspective. Bulletin of Indonesian Economic Studies, Vol. 40, No. 2, 2004.Tutuko, Kris. Jakarta Water Supply. Jakarta, 2002. 178
    • Tynan, Nicola. Private Participation in Infrastructure and the Poor: Water and Sanitation. Makalah disampaikan pada Infrastructure for Development: Private Solutions and the Poor. 31 Mei – 2 Juni 2000, Inggris.Vos, Rob dan Maritza Cabezas. Illusions and Disillusions with Pro-poor Growth. SIDA, 2005.UN Habitat. Waking Up to Realities of Water and Sanitation Problems of Urban Poor.Virgiyanti, Tri Dewi. BATAM: Air Mengalir Lewat Kios. Percik, Media Informasi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan, Edisi Oktober 2004.WaterAid. E-WaterAid Volume 33, 22 Juni 2005.Water Academy. Water for All. An Overview of the Studies Conducted on the Right to Drinking Water and Water Solidarity. January 2004Water and Sanitation Program. New Designs for Water and Sanitation Transactions. Making Private Sector Participation Work for the Poor. Public-Private Infrastructure Advisory Facility, 2000.Water Utility Partnership Africa. Better Water and Sanitation for the Urban Poor. Good Practice from Sub Sahara Africa. European Communities and Water Utilities Partnership, Kenya, 2003.Weitz, Almud dan Richard Franceys ed. Beyond Boundaries. Extending Services to the Urban Poor. Asian Development Bank, 2002.Winpenny, James. Financing Water for All. Report of the World Panel on Financing Water Infrastructure. World Water Council dan Global Water Partnership, Maret 2003.World Bank. Agricultural Growth for the Poor. An Agenda for Development. Washington, 2005.__________. Growth and Poverty. World Bank Poverty Net.__________. World Development Report 1994: Infrastructure for Development. Oxford University Press, 1994.__________. Toolkits for Private Participation in Water and Sanitation. Washington DC., 1997.__________. Urban Poverty in EastAsia. A Review of Indonesia, the Philippines and Vietnam. Urban Sector Development Unit. East Asia Infrastructure Department, September 2003__________. Indonesia. Enabling Water Utilities to Serve the Urban Poor. Jakarta, Januari 2006.World Health Organization. Evaluation of the Costs and Benefits of Water and Sanitation Improvements at the Global Level. 2004. 179
    • Wuryanto, L.E.. Fiscal Decentralization and Economic Performance in Indonesia: An Inter-regional Computable General Equilibrium Approach. Unpublished Ph.D. Dissertation, Cornell University, 1996. 180
    • LAMPIRAN 1 KONSEP dan DEFINISI1. Klasifikasi Neraca SNSE a. Faktor Produksi Faktor produksi dibedakan atas tenaga kerja, dan bukan tenaga kerja (modal air minum, dan modal lainnya). b. Institusi Institusi dibedakan dalam 3 klasifikasi yaitu pemerintah, swasta dan rumah tangga. • Pemerintah pemerintah daerah DKI Jakarta • Swasta swasta yang menjalankan operasinya di DKI Jakarta • Rumah Tangga (RT) Rumah tangga dibedakan menjadi dua yaitu rumah tangga biasa dan rumah tangga khusus. Pada studi ini hanya konsep rumah tangga biasa yang dipergunakan, dan selanjutnya disebut rumah tangga. Rumah tangga adalah seorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik/sensus, dan biasanya makan bersama dari satu dapur. Makan dari satu dapur dimaksudkan sebagai mengurus kebutuhan sehari-hari bersama menjadi satu Rumah tangga dalam kerangka SNSE DKI Jakarta 2000 ukuran 38x38 dibedakan dalam 3 golongan rumah tangga, sementara pada SNSE ukuran 103x103 maka terdapat 10 golongan rumah tangga. Tiga golongan RT dirinci berdasarkan (i) 40 persen RT dengan pengeluaran konsumsi terendah, (ii) 40 persen RT dengan pengeluaran konsumsi menengah, dan (iii) 20 persen golongan RT dengan pengeluaran konsumsi tertinggi. Sepuluh golongan RT dirinci berdasarkan pengelompokan 10 persen RT dengan pengeluaran konsumsi terendah sebagai golongan RT I, 10 persen RT berikutnya sebagai golongan RT II, dan seterusnya. (Statistik Kesejahteraan Rakyat Propinsi DKI Jakarta 2004, BPS Propinsi DKI Jakarta). c. Sektor Produksi Merupakan penggabungan klasifikasi lapangan usaha pada Tabel I-O DKI Jakarta Tahun 2000 menjadi 27 kegiatan/sektor produksi pada SNSE DKI Jakarta ukuran 45x45. 181
    • 2. Kategori Sumber Air a. Air minum adalah sumber air yang berasal dari air yang telah diproses menjadi jernih sebelum dialirkan kepada konsumen melalui instalasi berupa saluran air (Statistik Kesejahteraan Rakyat Propinsi DKI Jakarta 2004, BPS Propinsi DKI Jakarta). Air minum sering disebut juga air ledeng (Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk DKI Jakarta 2002, BPS Propinsi DKI Jakarta) b. Air ledeng lainnya adalah sumber air yang berasal dari perusahaan air minum tetapi cara mendapatkannya tidak dari saluran yang langsung ke rumah tangga tersebut. Misal air dari penjaja keliling, diperoleh dari tetangga (rumah tangga lain) yang tidak dalam satu bangunan fisik (Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk DKI Jakarta 2002, BPS Propinsi DKI Jakarta) c. Sumur/perigi adalah jenis sumber air yang berasal dari dalam tanah yang digali, cara pengambilan airnya dengan menggunakan gayung atau ember baik dengan atau tanpa katrol. Dikategorikan sebagai terlindung bila lingkar mulut sumur dilindungi oleh tembok paling sedikit 0,8 meter di atas tanah dan sedalam 3 meter dibawah tanah dan disekitar mulut sumur terdapat lantai semen sejauh 1 meter dari lingkar luar sumur (Statistik Kesejahteraan Rakyat Propinsi DKI Jakarta 2004, BPS Propinsi DKI Jakarta). d. Pompa adalah jenis sumber air yang cara pengambilan airnya dengan menggunakan pompa tangan/pompa listrik (Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk DKI Jakarta 2002, BPS Propinsi DKI Jakarta). Bila rummah tangga menggunakan sumur tetapi menggunakan pompa untuk menaikkan airnya maka (i) jika permukaan sumur terbuka, dikategorikan sumber air sumur terlindung; (ii) jika permukaan sumur tertutup, dikategorikan sebagai sumber air pompa (Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk DKI Jakarta 2002, BPS Propinsi DKI Jakarta) e. Mata air adalah ari yang berasal dari bumi yang timbul dengan sendirinya di permukaan tanah. Dikategorikan sebagai terlindung bila mata air tersebut terlindung dari air bekas pakai, bekas mandi, mencuci atau lainnya (Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk DKI Jakarta 2002, BPS Propinsi DKI Jakarta) f. Air sungai adalah air yang diperoleh dari sungai (Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk DKI Jakarta 2002, BPS Propinsi DKI Jakarta) g. Air hujan adalah air yang diperoleh dengan cara menampung air hujan (Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk DKI Jakarta 2002, BPS Propinsi DKI Jakarta) h. Lainnya adalah sumber selain yang disebut di atas seperti waduk/danau (Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk DKI Jakarta 2002, BPS Propinsi DKI Jakarta)3. Perusahaan Air Minum adalah perusahaan/usaha yang melakukan kegiatan pengadaan, penjernihan, penyediaan dan penyaluran air minum secara langsung 182
    • melalui pipa penyalur atau mobil tangki kepada pelanggan ke rumah tangga, industri dan konsumen lainnya dengan tujuan komersil. Perusahaan yang dicakup adalah Perusahaan Air Minum (PAM), Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan Badan Pengelola Air Minum (BPAM) maupun perusahaan/usaha swasta lainnya (Statistik Air Bersih 1998-2002, Badan Pusat Statistik)4. Kategori Fasilitas Air Bersih/Air Minum a. Fasilitas air minum adalah instalasi air minum yang dikelola oleh PAM/PDAM atau non PAM/PDAM, termasuk sumur pompa. Instalasi yang dikelola oleh non PAM/PDAM dapat menggunkan cara yang sama atau berbeda dengan PAM/PDAM. b. Sendiri, bila fasilitas air minum hanya digunakan oleh rumah tangga responden saja c. Bersama, bila fasilitas air minum digunakan oleh rumah tangga bersama dengan beberapa rumah tangga tertentu (paling banyak 5 rumah tangga) d. Umum, bila fasialitas air minum digunakan oleh rumah tangga mana saja (tidak melihat asal tempat tinggal), baik membayar maupun tidak membayar e. Tidak ada, bila rumah tangga tidak mempunyai fasilitas air minum tertentu. Misalnya mengambil air langsung dari sungai atau air hujan (Evaluasi Keadaan Rumah Tangga Miskin 2003, BPS Propinsi DKI Jakarta)5. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah nilai barang dan jasa yang diproduksi di daerah tertentu dalam satu tahun. Pengertian bruto adalah mengacu pada pemanfaatan faktor produksi yang juga mencakup milik daerah lain dalam proses produksi (Sadono Sukirno, Pengantar Teori Makroekonomi, Edisi Kedua, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 1994)6. Pendapatan rumah tangga adalah pendapatan yang diterima oleh rumah tangga bersangkutan, baik yang berasal dari pendapatan kepala rumah tangga maupun pendapatan anggota rumah tangga. Pendapatan rumah tangga berasal dari balas jasa faktor produksi tenaga kerja (upah, gaji, keuntungan, bonus dan lainnya), balas jasa kapital (bunga, dividen, bagi hasil dan lainnya), dan pendapatan yang berasal dari pemberian pihak lain (transfer) (SNSE DKI Jakarta 2000, BPS Propinsi DKI Jakarta)7. Pengeluaran konsumsi rumah tangga adalah pengeluaran rumah tangga untuk barang dan jasa, tidak termasuk pengeluaran transfer karena sudah tercakup dalam neraca transfer rumah tangga (SNSE DKI Jakarta 2000, BPS Propinsi DKI Jakarta)8. Tabungan rumah tangga adalah pendapatan rumah tangga yang tidak dikonsumsi habis. Dalam SNSE, tabungan rumah tangga masih merupakan konsep Bruto karena masih mengandung unsur penyusutan barang modal yang digunakan untuk usaha rumah tangga (SNSE DKI Jakarta 2000, BPS Propinsi DKI Jakarta)9. Pengeluaran konsumsi pemerintah adalah pengeluaran pemerintah untuk barang dan jasa (upah dan gaji, pembelian ATK dan lainnya), tidak termasuk pengeluaran 183
    • transfer karena sudah tercakup dalam neraca transfer pemerintah (SNSE DKI Jakarta 2000, BPS Propinsi DKI Jakarta)10. Pendapatan disposebel (Disposable Income) adalah pendapatan yang telah dikurangi pajak (Sadono Sukirno, Pengantar Teori Makroekonomi, Edisi Kedua, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 1994). 184
    • LAMPIRAN 2 FUNGSI PENTING dalam MODEL CGEA.1 Fungsi Produksi Cobb-Douglas Fungsi produksi Cobb_Douglas yang dipergunakan dan diperkirakan berdasarkanpenelitian yang dilakukan oleh Cobb dan Douglas (1928) dinyatakan dengan persamaansebagai berikut: Q = Aδt Lα K β …………………………………..(1)dimana: Q : Output K : Kapital L : Tenaga kerja A : Konstanta keadaan teknologi β : Parameter dengan nilai 0 ≤ β ≤ 1 α : Parameter dengan nilai 0 ≤ α ≤ 1 ρ : Parameter dengan nilai ρ ≥ −1 δ : Tingkat perubahan output dari waktu ke waktu dengan input yang tetapA.2 Fungsi Produksi Elastisitas Substitusi Konstan (Constant Elasticity of Substitution, CES) Fungsi ini mengukur proporsi perubahan suatu faktor produksi yang disebabkan olehperubahan marjinal dari faktor produksi lainnya. Elastisitas substitusi diperkenalkan untukpertama kalinya secara terpisah oleh Arrow, Chenery, Minhas dan Solow (1961). Fungsiproduksi CES dapat dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut: ( ) 1 Q = γ αK − ρ + [1 − α ]L− ρ E (U ) ………………………….. (2) − ρdimana: Q : Output K : Kapital L : Tenaga kerja γ : Parameter dengan nilai γ > 0 α : Parameter dengan nilai 0 ≤ α ≤ 1 ρ : Parameter dengan nilai ρ ≥ −1 E (U ) : ( Tingkat kesalahan dengan nilai E U K , L = 0) Berdasarkan persamaan (1) dapat diturunkan produk marjinal dari modal (marginalproduct of capital, MPK) dan produk marjinal dari tenaga kerja (marginal product of labor,MPL) yang masing-masing dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut: 185
    • (1+ ρ ) { MPK = f K = γ αK − ρ + (1 − α )L− ρ } − ρ αK − ρ −1 …………………. (3) (1+ ρ ) { MPL = f L = γ αK − ρ + (1 − α )L− ρ } − ρ (1 − α )L− ρ −1 …………………. (4) CES mengukur persentase perubahan suatu faktor produksi yang disebabkan olehperubahan marjinal dari faktor produksi lainnya dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut: ⎛L⎞ d ln⎜ ⎟ σ =− ⎝K⎠ (2.5) ⎛ f ⎞ d ln⎜ L ⎟ ⎜f ⎟ ⎝ K⎠A.3 Fungsi Produksi Elastisitas Transformasi Konstan (Constant Elasticity of Transformation, CET) Fungsi CET hampir sama dengan fungsi CES, dengan perbedaan mendasar terletakpada nilai parameter ρ yang bernilai positip, berbeda dengan nilai parameter ρ yang negatippada fungsi CES.A.4 Fungsi Produksi Leontief Fungsi Produksi Leontief mempergunakan asumsi bahwa output yang akan dihasilkantergantung kepada komposisi input produksi dengan perbandingan yang selalu sama.Berdasarkan Fungsi Produksi Leontief tersebut apabila diinginkan peningkatan output produksimaka diperlukan peningkatan seluruh input dengan perbandingan yang tetap dan proporsional.A.5 Asumsi Armington Ketika model menjadi terbuka, dibutuhkan perubahan terkait dengan substitusi diantarabarang domestik, ekspor dan impor. Masalah ini disebabkan perdagangan dua arah dalamstatistik perdagangan yang kemudian dituangkan dalam bentuk data ekspor dan data impor.Sebagai ilustrasi, ekspor beras 100 ton dan impor beras 20 ton pada saat yang bersamaan.Seharusnya kita tidak perlu melakukan impor. Masalah ini diselesaikan dengan melakukansubstitusi barang domestik, impor dan ekspor. Barang ekspor dianggap berbeda dengan barangimpor. Formula Armington yang memperlakukan suatu produk sejenis yang diproduksi dinegara yang berbeda sebagai produk yang berbeda, perbedaan dari produk tersebut menurutteori di dalam model Hecksher-Ohlin diasumsikan bahwa produk sejenis yang diproduksi dinegara berbeda adalah homogen untuk semua negara. Formula ini diambil untukmengakomodasikan fenomena dalam suatu negara yang mempunyai dua jenis barang, yaitubarang impor maupun domestik adalah jenis barang yang sama (cross hauling)46.46 Shoven and Whalley (1984) 186
    • LAMPIRAN 3 SISTEM NERACA SOSIAL EKONOMI1 Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE)1.1 Pengertian SNSE SNSE merangkum berbagai variabel sosial dan ekonomi secara kompak dan terpaduuntuk memperlihatkan gambaran umum mengenai perekonomian satu negara47 dan keterkaitanantara variabel sosial dan ekonomi pada waktu tertentu (BPS, 1990). Kerangka SNSE sebagai suatu sistem analisis dapat dipahami dengan mempelajarihubungan timbal balik antara struktur produksi, distribusi pendapatan dari kegiatan produksiserta konsumsi, tabungan dan investasi.1.2 Prinsip dan Dasar Pemikiran SNSE dibentuk atas dua prinsip dasar, yaitu (i) sebagai sistem kerangka data yangbersifat modular yang dapat menghubungkan variabel-variabel ataupun subsistem-subsistemyang terdapat di dalamnya secara terpadu, (ii) sebagai suatu sistem klasifikasi data yangkonsisten dan komprehensif, sehingga dapat digunakan sebagai alat analisis ekonomi-sosialterutama yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan danketenagakerjaan (BPS DKI Jakarta, 2002). Penyusunan kerangka SNSE dimulai dengan dasar bahwa masyarakat mempunyaikebutuhan dasar yang umumnya dipenuhi dengan pembelian berbagai komoditas. Permintaanefektif terhadap paket kebutuhan tersebut dipenuhi oleh sektor produksi yang menghasilkanberbagai output komoditas. Namun, untuk menghasilkan output tersebut sektor produksimemerlukan faktor-faktor produksi antara lain tenaga kerja yang dipenuhi oleh sektor rumahtangga dan modal dari sektor perbankan. Permintaan turunannya (derived demand) terhadapfaktor produksi tenaga kerja memberikan balas jasa berupa upah dan gaji, sedangkan terhadapfaktor produksi kapital berupa keuntungan, deviden, bunga dan lainnya. Dalam SNSE, distribusi pendapatan yang diterima oleh masing masing faktor produksidirinci menurut sektor ekonomi yang bersangkutan dan disebut sebagai distribusi pendapatanfaktorial. Nilai tambah (value added) dihasilkan dari penjumlahan total upah dan gaji ditambahdengan pendapatan kapital, dimana total nilai tambah menunjukkan pendapatan domestrikbruto (PDB). Pendapatan faktorial diterima oleh pelaku ekonomi seperti rumah tangga, perusahaandan pemerintah. Kontribusi pada pendapatan rumah tangga ditunjukkan dengan pendapatanfaktorial yang diterima oleh rumah tangga. Pendapatan itu dibelanjakan sesuai dengankebutuhan mereka dan sisanya ditabung dalam sistem perbankan sebagai pembentukan modalatau investasi. Bagi rumah tangga, hal ini disebut sebagai pola pengeluaran rumah tangga.Demikian juga pendapatan faktorial yang diterima oleh pemerintah, setelah dibelanjakan,sisanya ditabung atau digunakan untuk melakukan investasi lain seperti infrastruktur, sistemirigasi dan sebagainya (BPS, 1993). Lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 4.1.47 Lingkup SNSE tidak hanya suatu negara tetapi juga dapat mencakup sistem perekonomian yang lebihkecil seperti propinsi, kabupaten, kota. Bahkan dapat juga mencakup sistem perekonomian yang lebihbesar dari negara misalnya benua atau region seperti Asia Tenggara. 187
    • Gambar C.1 Sistem Modular SNSE Kebutuhan Dasar Pengeluaran Rumah Tangga Permintaan Distribusi Pendapatan Investasi Akhir Investasi Rumah Tangga Konsumsi Pemerintah Ekspor, Impor, dan Neraca Pembayaran Pemerintah PDB dan Kegiatan Produksi Distribusi PendapatanSumber: BPS DKI Jakarta, 2002 Dalam kerangka SNSE terdapat 3 tahap pemetaan yang dilakukan untuk membedakanproses, yaitu (i) struktur produksi, (ii) distribusi nilai tambah yang dihasilkan oleh sektorproduksi (distribusi pendapatan faktorial), dan (iii) pendapatan, konsumsi, tabungan daninvestasi (distribusi pendapatan dan pengeluaran rumah tangga).1.3 Kerangka Dasar SNSE SNSE merupakan sebuah matriks yang merangkum neraca sosial dan ekonomi secaramenyeluruh. Kumpulan-kumpulan neraca (account) tersebut dikelompokkan menjadi duakelompok, yakni kelompok neraca-neraca endogen dan kelompok neraca-neraca eksogen.Secara garis besar kelompok neraca-neraca endogen dibagi dalam tiga blok, yaitu (i) blokneraca-neraca faktor produksi (blok faktor produksi), (ii) blok neraca-neraca institusi (blokinstitusi), dan (iii) blok neraca-neraca aktivitas produksi (blok kegiatan produksi). Setiap neraca dalam SNSE disusun dalam bentuk baris dan kolom. Vektor barismenunjukkan perincian penerimaan, sedangkan vektor kolom menunjukkan perincianpengeluaran. Untuk kegiatan yang sama, jumlah baris sama dengan jumlah kolom, dengankata lain jumlah penerimaan sama dengan pengeluaran. Untuk setiap baris, kolom 5merupakan penjumlahan dari kolom 1,2,3 dan 4. Demikian pula untuk setiap kolom, baris 5merupakan penjumlahan dari baris 1,2,3 dan 4. Karena jumlah penerimaan sama denganpengeluaran, maka baris 5 merupakan transpose dari kolom 5. Hasil selengkapnya dapatdilihat pada Tabel 4.1 Di dalam tabel SNSE di atas terdapat beberapa matriks. Pertama. Matriks T yangmerupakan matriks transaksi antar blok dalam neraca endogen. Kedua. Matriks X yang 188
    • menunjukkan pendapatan neraca endogen dari neraca eksogen. Ketiga. Matriks L yangmenunjukkan pengeluaran neraca endogen untuk neraca eksogen, disebut juga leakages.Keempat. Matriks Y yang merupakan pendapatan total dari neraca endogen. Kelima. Matriks Y’yang merupakan pengeluaran total dari neraca endogen. Matriks T sebagai matriks transaksi antar blok di dalam neraca endogen dapat ditulissebagai berikut. ⎡0 0 T1.3 ⎤ ⎢T T = ⎢ 2.1 T2.2 0 ⎥⎥ ⎢ 0 T3.2 T3.3 ⎥ ⎣ ⎦ Sebagai salah satu submatriks dari SNSE, matriks T juga menggambarkan transaksipenerimaan dan pengeluaran, dengan lingkup yang lebih sempit, yakni di dalam neracaendogen. Tabel C.1 Kerangka Dasar SNSE Pengeluaran Neraca Endogen Neraca Faktor Institusi Kegiatan Total Eksogen Produksi Produksi 1 2 3 4 5 T13 X1 Y1 N Distribusi Pendapatan Jumlah e Faktor 1 0 0 Nilai Eksogen Pendapatan r Produksi Tambah Faktor Faktor a Produksi Produksi c a T21 T22 X2 Y2P Pendapatan Transfer Pendapatan JumlahE E Institusi 2 Institusi dari Antar 0 Institusi PendapatanN n Faktor Institusi Dari InstitusiE d Produksi EksogenR o T32 T33 X3 Y3I g Kegiatan 3 0 Permintaan Transaksi Ekspor JumlahM e Produksi Akhir Antar Dan OutputA n Domestik Kegiatan Investasi KegiatanA (I-O) ProduksiN L1 L2 L3 R Neraca 4 Pengeluaran Tabungan Impor dan Transfer Jumlah Eksogen Eksogen pajak Antar Pendapatan Faktor Tak langsung Eksogen Eksogen Produksi Y1’ Y2’ Y3’ Jumlah 5 Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Pengeluaran Pengeluaran Pengeluaran Pengeluaran Faktor Institusi Kegiatan Eksogen Produksi ProduksiSumber: diolah dari Thorbecke, 1988 189
    • Tabel C.2 Ringkasan Kerangka Dasar Sistem Neraca Sosial Ekonomi Neraca Penerimaan Pengeluaran Faktor Produksi Y1 = T1.3 + X 1 Y1 = T2.1 + L1 Institusi Y2 = T2.1 + T2.2 + X 2 Y2 = T2.2 + T3.2 + L2 Sektor Produksi Y3 = T3.2 + T3.3 + X 3 Y3 = T1.3 + T3.3 + L3 Sumber: Manaf, 2000 Apabila dibaca per baris, matriks T menunjukkan penerimaan salah satu blok dari blokyang lain. Pada baris satu, T1.3 menunjukkan penerimaan faktor produksi dari kegiatanproduksi. Pada baris dua, T2.1 menunjukkan penerimaan institusi dari faktor produksi dan T2.2menunjukkan penerimaan institusi dari institusi itu sendiri. Pada baris tiga, T3.2 menunjukkanpenerimaan kegiatan produksi dari institusi dan T3.3 menunjukkan penerimaan kegiatanproduksi dari kegiatan produksi itu sendiri. Sebaliknya jika dibaca per kolom, matriks T menunjukkan pengeluaran salah satu blokuntuk blok yang lain. Pada kolom satu, T2.1 menunjukkan pengeluaran faktor produksi untukinstitusi. Pada kolom dua, T2.2 menunjukkan pengeluaran institusi untuk institusi itu sendiridan T3.2 menunjukkan pengeluaran institusi untuk kegiatan produksi. Pada kolom tiga, T1.3menunjukkan pengeluaran kegiatan produksi untuk faktor produksi dan T3.3 menunjukkanpengeluaran kegiatan produksi untuk kegiatan produksi itu sendiri. Gambar C.2 Penyederhanaan Pola Transaksi Antar Blok dalam SNSE Aktifitas Produksi T33 Pola Pengeluaran Nilai Tambah Konsumsi T32 T13 Institusi T21 Faktor Produksi (termasuk distri- (distribusi busi pendapatan Distribusi Pendapatan pendapatan dari rumah tangga) faktor produksi) T22 T22 Sumber: Thorbecke (1988) 190
    • Ditinjau dari sama tidaknya blok yang bertransaksi, maka di dalam matriks transaksi Tdiatas terdapat transaksi yang terjadi antar blok yang berbeda seperti T1.3 , T2.1 , T3.2 dan yangterjadi di dalam blok yang sama seperti T2.2 dan T3.3 . Hubungan tersebut dapat dilihat padaGambar 4.2. Tanda panah dalam Gambar 4.2 menunjukkan aliran uang. Penjelasan lebih rinci dari tiap matriks sebagai berikut.(i) Pada baris satu, T1.3 menunjukkan alokasi nilai tambah yang dihasilkan oleh berbagai sektor produksi ke faktor produksi, sebagai balas jasa dari penggunaan faktor produksi tersebut. Misalnya upah dan gaji sebagai balas jasa bagi penggunaan faktor produksi tenaga kerja.(ii) Pada baris dua, T2.1 menunjukkan alokasi pendapatan faktor produksi ke berbagai institusi, yang umumnya terdiri dari rumah tangga, pemerintah dan perusahaan. Matriks ini merekam distribusi pendapatan dari faktor produksi ke berbagai institusi. T2.2 menunjukkan transfer pembayaran antar institusi. Misalnya pemberian subsidi dari pemerintah ke rumah tangga.(iii) Pada baris ketiga, T3.2 menunjukkan permintaan terhadap barang dan jasa oleh institusi. Artinya jumlah uang yang dibayarkan institusi ke sektor produksi untuk membeli barang dan jasa yang dikonsumsi. T3.3 menunjukkan permintaan barang dan jasa antarindustri atau transaksi antarsektor produksi.2 Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) DKI Jakarta Tahun 2000482.1 Konsep dan Definisi Secara garis besar konsep dan definisi dari klasifikasi kerangka SNSE DKI JakartaTahun 2000 sebagai berikut:a. Neraca Faktor Produksi Neraca faktor produksi dibedakan atas tenaga kerja dan bukan tenaga kerja (ataumodal). Tenaga kerja dibedakan menurut jenis dan status pekerjaan dari tenaga kerja, yangterdiri dari tenaga kerja pertanian, tenaga kerja produksi, operator alat angkutan, manual (buruhkasar), tenaga kerja tata-usaha, penjualan dan jasa-jasa, tenaga kepemimpinan, ketatalaksanaan,militer, profesional dan teknisi, ekivalen tenaga kerja49. Faktor produksi tenaga kerja menerima upah dan gaji (termasuk imputasi upah dangaji) sebagai balas jasa bagi penyertaan faktor produksi tenaga kerja dalam kegiatan ekonomi.Sementara faktor produksi modal menerima keuntungan, dividen, bunga, sewa rumah sebagaibalas jasa bagi penyertaan faktor produksi modal dalam kegiatan ekonomi.48 Dikutip dengan beberapa penyesuaian dari Sistem Neraca Sosial Ekonomi DKI Jakarta 2000. BPSDKI Jakarta, 2002.49 Ekivalen Tenaga Kerja (ETK) adalah sepadan dengan satu tenaga kerja yang bekerja selama 40 jamseminggu. Ukuran ETK dimaksudkan untuk mengakomodasi tenaga kerja yang bekerja di beberapasektor atau untuk tenaga kerja yang bekerja kurang atau lebih dari jam kerja normal (40 jam seminggu).Ukuran ini berbeda dengan yang digunakan dalam tabel I-O yang menggunakan ukuran orang (BPSDKI Jakarta, 2002) 191
    • b. Neraca Institusi Neraca institusi dibedakan dalam tiga klasifikasi yaitu pemerintah (DKI Jakarta),swasta, dan rumah tangga. Pada SNSE DKI Jakarta 2000, rumah tangga dikelompokkan dalamtiga golongan pada SNSE ukuran 38x38, dan 10 golongan pada SNSE ukuran 103x103. Masing-masing klasifikasi neraca institusi didefinisikan sebagai (i) pemerintah adalahpemerintah DKI Jakarta, (ii) swasta adalah swasta yang menjalankan operasi bisnis di DKIJakarta, dan (iii) rumah tangga adalah sekelompok orang yang tinggal dalam satu atap danmakan dari satu dapur, yang bertempat tinggal di DKI Jakarta (BPS DKI Jakarta, 2002). Pada SNSE ukuran 38x38, tiga golongan rumah tangga adalah (i) 40 persen rumahtangga dengan pengeluaran konsumsi paling rendah; (ii) 40 persen golongan rumah tanggadengan pengeluaran konsumsi menengah; (iii) 20 persen golongan rumah tangga denganpengeluaran konsumsi tertinggi. Pada SNSE ukuran 103x103, rumah tangga diklasifikasikan dalam 10 golonganberdasar pengelompokan 10 persen rumah tangga dengan tingkat konsumsi terendah sebagaigolongan I; 10 persen rumah tangga berikutnya sebagai golongan II, dan seterusnya hingga 10persen rumah tangga terakhir dengan tingkat konsumsi tertinggi sebagai golongan X.c. Neraca Sektor Produksi Klasifikasi sektor produksi dalam kerangka SNSE DKI Jakarta 2000 merupakanpenggabungan klasifikasi lapangan usaha pada tabel I-O DKI Jakarta 2000. Pada SNSE ukuran38x38, lapangan usaha digabungkan menjadi hanya 9 sektor produksi, sementara pada SNSEukuran 103x103 digabungkan menjadi 26 sektor produksi.d. Neraca Lainnya Neraca lain meliputi marjin perdagangan dan pengangkutan, neraca kapital, pajak tidaklangsung dan neraca luar negeri (luar DKI Jakarta).2.2 Klasifikasi Terdapat 3 klasifikasi SNSE DKI Jakarta 2000, yaitu (i) klasifikasi agregat ukuran12x12, (ii) klasifikasi agregat ukuran 38x38, dan (iii) klasifikasi agregat ukuran 103x103. Padamasing-masing klasifikasi SNSE DKI Jakarta 2000 tersebut terdapat empat neraca utama, yaitu(a) faktor produksi, (b) institusi, (c) sektor produksi, (d) neraca lainnya. Perbedaan masing-masing klasifikasi ditentukan oleh perbedaan rinciannya. Selengkapnya pada Lampiran 4. 192
    • Lampiran 4. Sistem Neraca Sosial Ekonomi DKI Jakarta, 2000 (45x45; dalam Rp juta) LABOR CAPAM CAPNAM VEPOIHH VEPOIIHH POORIHH POORIIHH MIDIHH MIDIIHH MIDIIIHH HIGHIHH HIGHIIHH VEHIGHH COMPANY GOVERN AGRI PLANT LIVESTOCLABOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 81500.43 18973.74 14089.16CAPAM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00CAPNAM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 158717.64 24750.28 15966.03VEPOIHH 1103375.70 0.00 703292.66 533.30 1070.60 868.25 1305.26 3672.63 4732.04 4566.80 6455.42 10018.16 23720.80 17355.82 26777.56 0.00 0.00 0.00VEPOIIHH 2177006.66 0.00 481041.23 935.88 1878.77 1523.68 2290.57 6445.04 8304.17 8014.20 11328.51 17580.70 41627.22 38926.63 41236.28 0.00 0.00 0.00POORIHH 2596843.46 0.00 707810.81 841.83 1689.97 1370.56 2060.38 5797.35 7469.65 7208.82 10190.06 15813.95 37443.94 2826.52 49588.07 0.00 0.00 0.00POORIIHH 3633268.02 0.00 1117052.71 820.38 1646.91 1335.64 2007.89 5649.65 7279.34 7025.15 9930.44 15411.05 36489.96 32604.15 89803.99 0.00 0.00 0.00MIDIHH 4064596.81 0.00 1324344.80 1853.70 3721.30 3017.96 4536.95 12765.72 16448.10 15873.76 22438.43 34822.18 82451.23 4958.81 71704.34 0.00 0.00 0.00MIDIIHH 5143752.46 0.00 1854663.07 1264.99 2539.47 2059.50 3096.08 8711.52 11224.43 10832.49 15312.32 23763.18 56265.97 62064.42 141504.51 0.00 0.00 0.00MIDIIIHH 6679774.06 0.00 2508930.62 1351.21 2712.56 2199.88 3307.11 9305.31 11989.50 11570.84 16356.02 25382.90 60101.10 29752.84 163838.97 0.00 0.00 0.00HIGHIHH 7653883.89 0.00 3224056.68 3833.99 7696.73 6242.02 9383.73 26403.24 34019.47 32831.55 46409.21 72022.42 170533.18 163144.74 107050.72 0.00 0.00 0.00HIGHIIHH 9716699.87 0.00 4567797.79 2546.81 5112.72 4146.40 6233.34 17538.92 22598.16 21809.06 30828.31 47842.44 113280.33 415548.00 453234.93 0.00 0.00 0.00VEHIGHH 31077055.30 0.00 21436827.23 2550.57 5120.26 4152.52 6242.55 17564.81 22631.52 21841.26 30873.82 47913.06 113447.55 1164005.48 336633.55 0.00 0.00 0.00COMPANY 0.00 168116.54 83118640.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 220284.77 0.00 0.00 0.00 0.00GOVERN 0.00 7499.97 614047.80 3495.96 5028.23 8067.98 11618.48 8211.78 34627.35 14301.20 38569.60 71545.66 131656.32 657877.40 1575869.17 0.00 0.00 0.00AGRI 0.00 0.00 0.00 8837.39 15430.29 19653.53 21782.34 26829.13 36757.61 42768.53 52967.23 66160.91 108813.04 0.00 0.00 3525.54 132.25 366.15PLANT 0.00 0.00 0.00 703.77 1188.73 1557.08 1514.25 1965.02 2705.65 3485.19 3546.22 4234.58 6563.35 0.00 0.00 3.28 1116.00 16.60LIVESTOC 0.00 0.00 0.00 963.18 1626.89 2131.02 2072.40 2689.33 3702.95 4769.82 4853.35 5795.43 8982.58 0.00 0.00 554.86 256.74 156.11FISHERY 0.00 0.00 0.00 841.68 1895.13 2675.23 3038.88 4049.07 5548.98 6946.89 8558.33 11456.01 21872.96 0.00 0.00 8.03 0.00 12.78MINE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.22FOODTOB 0.00 0.00 0.00 112556.59 159682.55 208937.87 228764.40 272869.25 354835.33 459007.27 509186.30 639136.85 1127327.61 0.00 0.00 0.00 0.00 8709.24TEXLEATH 0.00 0.00 0.00 42169.48 59481.95 85453.64 106058.09 106470.34 165009.72 218295.92 255408.34 377227.96 820429.79 0.00 0.00 724.14 26.71 6.06CHEBSRUB 0.00 0.00 0.00 20513.93 26938.42 34870.30 40065.78 47437.78 62645.41 81502.62 90975.19 111939.72 230729.04 0.00 0.00 10847.83 2006.53 1338.86MACHINEQ 0.00 0.00 0.00 310.76 2907.14 6465.87 6916.98 4450.93 16300.02 47175.82 69039.49 132876.21 976778.01 0.00 0.00 174.90 38.76 1230.60BBMBBG 0.00 0.00 0.00 3207.06 605.77 1347.31 1441.31 927.45 3396.48 9830.17 14385.97 27687.82 203534.19 0.00 0.00 258.73 14.08 1.04PAPWOMET 0.00 0.00 0.00 5590.58 10751.04 14961.42 21509.93 26087.61 45667.71 55348.26 76003.21 116340.32 290961.17 0.00 0.00 1120.00 1112.44 188.52LIGAS 0.00 0.00 0.00 17099.85 22295.19 29616.25 33822.37 45499.13 60685.15 82239.28 99650.74 140013.45 479244.53 0.00 0.00 2.50 299.25 153.57WATPAM 0.00 0.00 0.00 2002.45 3271.91 3573.74 4585.03 4902.73 6913.92 9572.46 9933.09 12209.38 29139.51 0.00 0.00 0.00 0.34 33.86WATNPAM 0.00 0.00 0.00 705.72 776.41 949.69 1352.34 1581.38 2268.60 3399.21 4199.71 5870.27 15012.67 0.00 0.00 0.00 0.14 0.00COSTRUC 0.00 0.00 0.00 18.77 37.54 61.35 560.49 459.92 966.44 598.04 1195.06 3545.97 26718.50 0.00 0.00 1607.79 499.65 483.11TRADE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 963195.64 158757.53 157407.26HOTEL 0.00 0.00 0.00 11711.57 26769.30 15601.83 14459.23 15288.97 34944.28 37161.45 91910.66 157052.02 970197.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00REST 0.00 0.00 0.00 591155.79 621836.82 801287.01 886860.17 1003138.68 1302374.76 1748906.02 1815220.24 2403846.44 4208878.44 0.00 0.00 2058.94 0.00 280.26TRANS 0.00 0.00 0.00 83697.09 120508.55 157451.74 189411.35 241887.03 350279.69 411816.90 452964.29 574411.38 1031177.94 0.00 0.00 35145.21 5824.48 5759.75AIRSEA 0.00 0.00 0.00 27722.25 39914.98 52151.35 62737.05 80118.11 116020.05 136402.48 150031.36 190257.21 340836.73 0.00 0.00 35398.96 5834.59 5786.22TRANSSEV 0.00 0.00 0.00 20066.24 28891.72 37748.79 45411.05 57992.01 83978.97 98732.41 108597.43 137714.16 246116.64 0.00 0.00 11068.87 1812.65 1798.00COMSEV 0.00 0.00 0.00 2740.66 3709.15 6946.09 13601.44 40187.68 60885.21 108389.35 187927.70 327047.61 885735.08 0.00 0.00 330.37 54.02 28.62BANKOSEV 0.00 0.00 0.00 1973.78 95023.33 22839.44 43705.09 7613.15 174538.40 41731.31 24249.28 355280.10 15358791.57 0.00 0.00 550.54 13.09 461.73RENTSEV 0.00 0.00 0.00 209664.60 276870.03 364560.57 420620.50 549779.85 747306.49 962713.24 1123372.15 1592886.47 4231680.71 0.00 0.00 399.83 56.35 281.10GOVSEV 0.00 0.00 0.00 20007.92 29154.39 37829.18 45548.08 61095.21 82412.00 113340.71 152381.92 256469.94 844173.79 0.00 9361349.90 211.42 116.36 28.24SOSSEV 0.00 0.00 0.00 38803.03 70837.13 100493.37 131592.87 168371.93 379858.51 410801.75 528610.71 748238.37 1728483.06 0.00 0.00 87.30 0.00 293.45HHSEV 0.00 0.00 0.00 71716.08 81649.83 87148.46 99812.67 150560.02 212938.22 264311.61 427633.89 824455.82 4828618.12 0.00 0.00 1183.66 426.16 54.14CAPACC 0.00 0.00 0.00 69482.80 106971.38 198064.66 333792.15 393248.25 459527.65 577829.91 843096.31 1354517.88 1202048.14 9108855.68 767117.91 0.00 0.00 0.00INTXSUB 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31.72 7.03 3.33ROW 12051972.18 0.00 7076243.62 529721.29 995096.56 1120539.72 2149454.64 2227295.56 2384289.68 3434585.17 4213607.25 4466778.69 13197245.24 175483738.08 805654.00 12700.52 2264.66 6181.99TOTAL 85898228.41 175616.51 128734749.65 1914012.93 2842339.65 3449900.90 4962573.22 5664861.49 7338081.61 9527536.92 11558197.56 15425566.67 54287107.42 187401943.34 13991363.90 1321408.65 224393.83 221116.00 193
    • Lanjutan Lampiran 4 Sistem Neraca Sosial Ekonomi DKI Jakarta, 2000 (45x45; dalam Rp juta) FISHERY MINE FOODTOB TEXLEATH CHEBSRUB MACHINEQ BBMBBG PAPWOMET LIGAS WATPAM WATNPAM COSTRUC TRADE HOTEL REST TRANS AIRSEA TRANSSEVLABOR 128427.32 112333.95 1666730.94 3900118.31 2397508.82 4549128.23 13634.88 2835232.37 1631068.72 127325.74 311.87 8866544.65 16196910.60 1073075.74 4457519.31 3111265.23 1025741.74 598166.77CAPAM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 175616.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00CAPNAM 155436.54 1248092.55 3178448.49 6955554.15 4019017.24 9123076.72 66228.46 4205321.07 2957599.28 0.00 99213.12 11289174.53 17912479.11 1332444.63 3806259.71 1621119.37 1437696.81 1505947.91VEPOIHH 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00VEPOIIHH 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00POORIHH 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00POORIIHH 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00MIDIHH 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00MIDIIHH 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00MIDIIIHH 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00HIGHIHH 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00HIGHIIHH 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00VEHIGHH 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00COMPANY 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00GOVERN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00AGRI 0.31 0.00 538543.61 7658.56 12044.50 0.00 0.00 608.60 0.44 0.02 0.00 0.00 0.00 1167.55 259256.10 0.00 0.00 0.00PLANT 132.54 36.59 0.00 0.00 10148.72 118.57 0.00 23288.46 0.01 0.01 0.00 111988.54 0.00 1167.36 14123.24 0.36 0.00 0.00LIVESTOC 7.04 0.00 98727.27 1998.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.23 0.06 0.00 0.00 0.03 0.00 58109.41 0.15 0.00 0.00FISHERY 7033.91 0.00 105299.75 0.00 74.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 276775.58 0.00 0.00 0.00MINE 0.00 35.12 12.78 0.00 181.16 153.93 26.11 3179.96 5766.30 0.00 0.00 7056.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00FOODTOB 7364.83 0.00 2172376.70 4302.54 16797.67 0.00 0.00 966.05 3.85 0.31 0.00 0.00 4243.41 105622.35 4060213.84 0.00 52617.38 0.00TEXLEATH 2214.43 15276.22 16187.94 6276535.32 16450.97 5667.32 240.37 35074.92 15633.33 744.34 0.00 8834.96 109089.48 27792.66 98548.00 9274.60 25194.36 11397.15CHEBSRUB 954.82 19942.99 236045.42 443692.36 2685009.03 623938.45 504.12 494472.27 26403.34 43283.70 0.00 960033.41 422136.38 17346.87 74066.28 28966.87 49707.24 3032.75MACHINEQ 2129.79 62335.36 15011.78 64069.00 50812.21 6926031.68 343.61 183254.94 500214.17 6129.71 0.00 808581.15 162943.81 9061.13 38461.24 525801.34 77296.31 12874.49BBMBBG 4978.41 11572.53 33388.10 91934.35 35627.93 63240.79 1038.11 98249.33 310858.93 2080.58 0.00 262637.61 132339.40 9438.22 95516.33 256095.93 126067.53 17277.87PAPWOMET 745.25 8666.42 206165.64 199039.24 107927.57 1452624.61 252.48 2224226.76 66748.74 8283.57 10.19 4720963.13 412458.14 34246.07 175813.28 19749.86 30632.43 11729.72LIGAS 752.32 2113.01 391415.80 277953.38 178444.29 346518.67 432.51 518033.25 897533.75 17883.00 0.00 155968.80 818276.28 264681.88 410952.26 39521.36 30114.59 39587.35WATPAM 68.52 784.74 31115.56 39213.05 39658.43 42905.58 6.53 49360.41 48.43 6381.37 926.11 14296.83 15775.46 28108.31 24018.65 3907.51 22644.69 7427.81WATNPAM 0.24 0.00 9161.19 7795.55 7455.78 18140.48 1.88 9812.85 2.71 0.00 0.00 47.18 923.60 4643.49 2219.32 0.00 0.00 0.00COSTRUC 5766.61 53849.65 6221.00 4024.00 0.00 0.00 0.00 0.00 259987.62 14025.53 12.99 71168.39 385464.02 71949.85 130397.46 33981.47 67794.73 90010.38TRADE 277225.53 18123.91 2558813.75 5864794.54 3820776.09 12753019.26 1839449.59 7894616.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00HOTEL 0.00 1177.88 1094.65 1241.33 895.37 747.99 0.10 739.14 2901.90 873.37 0.00 10350.00 47658.47 23664.41 55531.23 5822.61 5308.47 35144.60REST 6398.36 5789.85 2043.10 18200.66 4317.53 18885.70 0.26 30481.70 20353.25 3838.14 0.00 116284.51 702568.12 14812.98 216262.56 106523.68 18718.22 14807.18TRANS 10105.05 36017.08 99725.82 227436.73 150206.79 476387.87 66967.78 342145.25 35788.36 3737.07 1.15 82125.02 657199.48 5166.22 21910.21 68318.78 4963.89 3315.11AIRSEA 10289.70 5910.28 96327.58 229588.65 143350.50 475330.46 67603.71 292706.87 51578.78 57.39 0.00 1659.97 124589.09 485.54 9.62 24552.88 56241.26 3638.08TRANSSEV 3165.28 4248.97 34273.38 82478.39 54064.25 153997.14 21004.57 99724.90 1178.70 44.43 0.00 4313.65 87878.10 4374.29 30213.97 225598.68 185467.15 103750.10COMSEV 299.35 3712.65 71846.67 98890.13 168664.06 143050.19 957.22 245148.04 65196.48 1850.94 0.00 116540.42 650296.18 63730.56 231958.57 43889.27 56577.23 123425.35BANKOSEV 2435.52 240553.95 285060.56 1316817.56 269837.23 1625824.57 829.83 335295.14 90507.71 8412.95 1.03 912278.39 1749525.71 273839.03 285411.16 193311.26 293988.62 18815.32RENTSEV 181.82 113230.42 179253.44 1210557.17 472096.27 977160.02 44.59 351733.29 550309.07 3502.88 4.31 1274577.71 1283642.39 122249.59 326828.60 66177.19 122975.30 183795.54GOVSEV 925.00 0.00 7617.16 0.00 0.00 48549.29 0.00 0.00 80895.28 2527.39 0.93 26790.27 7859.49 47587.44 98991.37 47507.36 12152.29 19943.76SOSSEV 597.02 6898.69 37652.41 105547.44 85355.97 73689.04 7.99 60019.63 23260.22 590.20 0.00 86200.43 52419.10 105950.89 91380.96 12142.39 15948.67 20578.61HHSEV 1293.11 25773.92 65190.70 53826.67 54403.96 100355.05 192.06 60539.18 5524.86 2802.54 0.00 97657.34 113192.91 16036.54 10198.36 289267.05 7513.34 23914.05CAPACC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00INTXSUB 181.29 4246.29 24130.02 32059.19 -2600.54 57876.26 3.07 24962.26 -2108635.13 1478.22 0.00 118782.90 149979.02 71441.96 370026.65 28156.25 11394.67 7936.74ROW 39309.39 395968.63 7380895.59 6380233.13 4402449.83 11851377.26 3438.05 6240392.27 2325178.56 41263.72 1.31 9011044.49 2199918.28 290301.37 4408203.50 1701743.85 1257120.73 125898.08TOTAL 668419.30 2396691.65 19548776.80 33895559.96 19200975.71 51907795.13 2083207.88 26659585.06 7815907.89 472733.69 100483.01 39135900.35 44399766.06 4020386.94 20129176.77 8462695.30 4993877.65 2982414.72 194
    • Lanjutan Lampiran 4 Sistem Neraca Sosial Ekonomi DKI Jakarta, 2000 (45x45; dalam Rp juta) COMSEV BANKOSEV RENTSEV GOVSEV SOSSEV HHSEV CAPACC INTXSUB ROW TOTALLABOR 2042336.59 11497395.09 6812199.88 5833639.47 3255546.52 3391181.47 0.00 0.00 260320.87 85898228.41CAPAM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 175616.51CAPNAM 3178628.27 15683659.06 11951690.34 955420.85 1245449.95 5114992.58 0.00 0.00 19492364.96 128734749.65VEPOIHH 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6267.93 1914012.93VEPOIIHH 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4200.11 2842339.65POORIHH 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2945.53 3449900.90POORIIHH 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2247.94 4962573.22MIDIHH 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1327.40 5664861.49MIDIIHH 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1027.20 7338081.61MIDIIIHH 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 964.00 9527536.92HIGHIHH 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 685.99 11558197.56HIGHIIHH 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 349.59 15425566.67VEHIGHH 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 247.94 54287107.42COMPANY 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 103894901.40 187401943.34GOVERN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -677796.72 11486743.72 13991363.90AGRI 0.00 0.00 0.10 11512.77 21691.59 0.00 0.00 0.00 64900.56 1321408.65PLANT 0.00 1.16 0.96 37.47 4793.73 8.09 17.50 0.00 29930.80 224393.83LIVESTOC 0.00 0.00 0.00 1934.67 3839.72 0.00 1753.42 0.00 16190.78 221116.00FISHERY 0.00 0.00 0.00 4100.39 58.19 0.00 0.24 0.00 208173.18 668419.30MINE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2380280.00 2396691.65FOODTOB 0.80 0.44 0.69 63346.58 208563.14 1494.94 29604.41 0.00 8740243.61 19548776.80TEXLEATH 10092.28 9797.96 54832.80 92103.89 122480.57 347717.26 350004.44 0.00 23997612.25 33895559.96CHEBSRUB 10873.00 16110.73 425585.68 483567.39 581810.64 272072.39 106415.12 0.00 10413193.05 19200975.71MACHINEQ 62172.67 25701.51 479773.72 214767.61 72543.76 198088.46 21841950.41 0.00 18302779.78 51907795.13BBMBBG 27584.24 18605.62 125229.41 52153.09 24615.08 16039.23 1.88 0.00 0.00 2083207.88PAPWOMET 117221.71 325818.83 396861.07 574821.08 322362.83 73943.78 1552300.25 0.00 12950330.20 26659585.06LIGAS 159470.10 351496.89 866211.71 393493.69 217408.04 427021.33 2.37 0.00 0.00 7815907.89WATPAM 8878.89 2642.60 22040.87 6936.34 13246.54 6579.45 -377.41 0.00 0.00 472733.69WATNPAM 298.33 141.64 960.98 729.70 312.62 179.26 1540.07 0.00 0.00 100483.01COSTRUC 510413.12 376623.47 1471866.40 1016219.18 120899.34 60776.79 34347695.72 0.00 0.00 39135900.35TRADE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 883.68 0.00 8092703.13 44399766.06HOTEL 27171.33 46019.48 124239.76 48532.96 20011.90 4942.00 4643.49 0.00 2176577.78 4020386.94REST 34341.24 90432.09 166061.74 451023.84 36339.38 1349.97 2219.32 0.00 2661279.82 20129176.77TRANS 17068.52 96752.52 83224.05 69884.75 12145.96 9530.57 0.00 0.00 2222235.87 8462695.30AIRSEA 21749.10 1154.16 33661.76 34275.01 2198.41 67.62 6.00 0.00 2073633.89 4993877.65TRANSSEV 33949.96 6391.68 62946.14 146697.95 7932.70 2614.67 0.00 0.00 746176.73 2982414.72COMSEV 476388.17 1028217.01 763352.83 274957.55 122803.88 105105.56 298.33 0.00 2344149.15 8838888.77BANKOSEV 171614.32 5875120.29 3710216.64 244801.12 99114.09 48808.08 141.64 0.00 5521562.92 39700895.45RENTSEV 530210.01 2508612.44 2059004.44 263662.94 512068.34 312873.94 960.98 0.00 9444609.07 33350513.65GOVSEV 76491.34 51702.04 352890.68 610842.94 206706.13 11061.95 729.70 0.00 665892.87 13381783.74SOSSEV 53914.69 60551.96 506452.32 26457.42 385584.27 39184.83 25418.36 0.00 2574920.63 8757195.62HHSEV 12419.74 62528.63 383849.69 68924.13 42195.62 22187.31 43860.82 0.00 2522578.45 11136734.71CAPACC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55903343.01 71317895.73INTXSUB 23738.68 132209.74 101608.48 9.74 82767.61 36905.74 0.00 0.00 153502.09 -677796.72ROW 1231861.67 1433208.41 2395750.51 1436929.22 1011705.07 632007.44 13007824.99 0.00 95287239.01 404648633.21TOTAL 8838888.77 39700895.45 33350513.65 13381783.74 8757195.62 11136734.71 71317895.73 -677796.72 404648633.21 195
    • LAMPIRAN 5 PENYESUAIAN SISTEM NERACA SOSIAL EKONOMI Tabel E.1 Penyesuaian Neraca Faktor Produksi Berdasar Ukuran SNSE 103x103 38x38 12x12 CGE Pertanian* [1], [2] Produksi, Operator alat angkutan, Tenaga Buruh kasar* [3], [4] Tenaga Tenaga Tenaga Kerja Kerja Tata usaha, Penjualan, Jasa-Jasa* Kerja [1] Kerja [1] [1] [5], [6] Kepemimpinan, Ketatalaksanaan, Militer, Profesional, Teknisi* [7], [8] Modal Air Minum perpipaan** [2] Bukan Modal [9] Modal Tenaga Modal Modal Bukan Air Kerja [2] [2] Minum perpipaan** [3] Sumber: Diolah dari SNSE DKI Jakarta 2000.Keterangan: *Keempat bagian ini masing-masing dipilah menjadi (i) penerima upah dan gaji; (ii)bukan penerima upah dan gaji**Modal air minum perpipaan dimaksudkan sebagai investasi yang ditanamkan pada sektor airminum perpipaan. Modal bukan air minum perpipaan adalah investasi air minum yang ditanamkanselain dari investasi air minum perpipaan , dan investasi lainnya. 196
    • Tabel E.2 Penyesuaian Neraca Institusi Berdasar Ukuran SNSE 103x103 38x38 12x12 CGE Golongan I Golongan I [10] Gol. Bawah [3] [4] Golongan II Golongan II [11] Gol. Menengah [4] [5] Golongan III Golongan III [12] Gol. Atas [5] [6] Golongan IV Golongan IV [13] [7] Golongan V Golongan V [14] Rumah Rumah [8] tangga [3] Golongan VI Tangga Golongan VI [15] [9] Golongan VII Golongan VII [16] [10] Golongan VIII Golongan VIII [17] [11] Golongan IX Golongan IX [18] [12] Golongan X Golongan X [19] [13] Perusahaan Perusahaan Perusahaan Perusahaan [20] Perusahaan [6] [14] [4] Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah [21] Pemerintah [7] [5] [15]Sumber: Diolah dari SNSE DKI Jakarta 2000. 197
    • Tabel E.3 Penyesuaian Neraca Sektor Produksi Berdasar Ukuran SNSE 103x103 38x38 12x12 CGEPertanian tanaman pangan [22] Pertanian [8] Sektor Pro- Pertanian tanaman pangan [16] duksi [6]Tanaman hias [23] Tanaman hias [17]Peternakan [24] Peternakan [18]Perikanan [25] Perikanan [19]Barang Tambang dan galian [26] Pertambangan [9] Barang Tambang dan galian [20]Industri Makanan., Minuman dan Industri Makanan, Minuman dan Industri [10]Tembakau [27] Tembakau [21]Industri tekstil, barang dari kulit dan alas Industri tekstil, barang dari kulit dankaki [28] alas kaki [22]Industri pupuk, kimia dan barang dari Industri pupuk, kimia dan barang darikaret [29] karet [23]Industri Alat angkutan, mesin dan Industri Alat angkutan, mesin danperalatannya [30] peralatannya [24] Industri bahan bakar, minyak dan gasIndustri bahan bakar, minyak dan gas [31] [25]Industri Kayu. Kertas, semen, logam dan Industri Kayu. Kertas, semen, logamlainnya [32] dan lainnya [26]Listrik dan gas [33] Listrik, Gas dan Air Listrik dan gas [27] Minum [11]Air minum [34] Air minum perpipaan [28] Air minum nonperpipaan*** [29]Bangunan [35] Bangunan [12] Bangunan [30] Perdag., Rest. & Perdagagangan Besar dan Hotel [13] eceran [31]Perdagagangan Besar dan eceran [36]Hotel [37] Hotel [32]Restoran [38] Restoran [33]Angk. Jln raya [39] Angkutan dan Angk. Jln raya [34] Komunikasi [14]Angk. rel, laut, udara, ASDP [40] Angk. rel, laut, udara, ASDP [35]Jasa penunjang angk. [41] Jasa penunj. angk. [36]Jasa komunikasi dan jasa penunjang Jasa komunikasi dan jasa penunjangkomunikasi [42] komunikasi [37]Bank & lemb. Keu non bank [43] Bank & lemb. Keu. [15] Bank & lemb. Keu non bank [38]Sewa bang. & jasa perus. [44] Sewa bang. & jasa perus. [39]Pemerintahan Umum [45] Jasa-jasa [16] Pemerintahan Umum [40]Jasa sosial kemasy & hiburan [46] Jasa sos kemasy & hiburan [41]Jasa perseorangan & RT [47] Jasa perseorangan & RT [42]Sumber: diolah dari SNSE DKI Jakarta 2000.***Sektor air minum nonperpipaan kran umum, penjaja air keliling, air tanah dalam, air sumur, airkemasan. 198
    • Tabel E.4 Penyesuaian Neraca Komoditi Domestik Berdasar Ukuran SNSE 103x103 38x38 12x12 CGEPertanian tanaman pangan [49] Pertanian [18] Sektor Produksi [8]Tanaman hias [50]Peternakan [51]Perikanan [52] PertambanganBarang Tambang & Galian [53] [19]Ind. Makanan, Minuman dan Industri [20]Tembakau [54]Industri Tekstil, Brg dari kulit danalas kaki [55]Ind. Pupuk, kimia dan brg dari karet[56]Ind. Alat angkutan, mesin danperalatannya [57]Ind. Bahan bakar, minyak dan gas[58]Ind. Kayu. Kertas, semen, logam danlainnya [59]Listrik dan gas [60] Listrik, Gas dan Air Minum [21]Air minum [61]Bangunan [62] Bangunan [22]Perdag. Besar dan eceran [63] Perdagn, Rest. & Hotel [23]Hotel [64]Restoran [65]Angk. Jln raya [66] Angkutan dan Komunikasi [24]Angk. Rel, laut, udara, ASDP [67]Jasa penunjang angk. [68]Jasa komunikasi dan jasapenunjang komunikasi [69]Bank dan lembaga keuangan non Bank & Lembagabank [70] Keuangan [25]Sewa bang. & jasa perus. [71]Pemerintahan Umum [72] Jasa-jasa [26]Jasa sosial kemasy dan hiburan[73]Jasa perseorangan & RT [74]Sumber: diolah dari SNSE DKI Jakarta 2000 199
    • Tabel E.5 Penyesuaian Neraca Komoditi Luar Negeri Berdasar Ukuran SNSE 103x103 38x38 12x12 CGEPertanian tanaman pangan [75] Pertanian [27] Sektor produksi [9]Tanaman hias [76]Peternakan [77]Perikanan [78]Barang tambang & galian [79] Pertambangan [28]Ind. Makanan, Minuman dan Industri [29]Tembakau [80]Industri Tekstil, Brg dari kulit dan alaskaki [81]Ind. Pupuk, kimia dan brg dari karet[82]Ind. Alat angkutan, mesin danperalatannya [83]Ind. Bahan bakar, minyak dan gas [84]Ind. Kayu. Kertas, semen, logam danlainnya [85]Listrik dan gas [86] Listrik, Gas dan Air Minum [30]Air minum [87]Bangunan [88] Bangunan [31]Perdag. Besar dan eceran [89] Perdagn, Rest. & Hotel [32]Hotel [90]Restoran [91]Angk. Jln raya [92] Angkutan dan Komunikasi [33]Angk. Rel, laut, udara, ASDP [93]Jasa penunjang angk. [94]Jasa komunikasi dan jasa penunjangkomunikasi [95]Bank dan lembaga keuangan non Bank & Lembagabank [96] Keuangan [34]Sewa bang. & jasa perus. [97]Pemerintahan Umum [98] Jasa-jasa [35]Jasa sosial kemasy dan hiburan [99]Jasa perseorangan & RT [100]Sumber: diolah dari SNSE DKI Jakarta 2000. 200
    • Tabel E.6 Penyesuaian Neraca Lainnya Berdasar Ukuran SNSE 103x103 38x38 12x12 CGEMarjin perdagangan dan Marjin perdagangan dan Marjin perdaganganpengangkutan [48] pengangkutan [17] dan pengangkutan [7]Neraca Kapital [101] Neraca Kapital [36] Neraca Kapital [10] Neraca Kapital [43] Pajak tidak langsung [102] Pajak tidak langsung Pajak tidak Pajak tidak langsung [37] [11] langsung [44] Bagian Lain dunia [103] Bagian Lain dunia [38] Bagian Lain Bagian Lain dunia [12] dunia [45]Sumber: diolah dari SNSE DKI Jakarta 2000. Tabel E.7 Klasifikasi dalam Model CGE Neraca Rincian Tenaga Kerja 1 Faktor Modal Air Minum 2 Produksi Modal Bukan Air Minum 3 Rumah Tangga Golongan I 4 Rumah Tangga Golongan II 5 Rumah Rumah Tangga Golongan III 6 Tangga Rumah Tangga Golongan IV 7 Rumah Tangga Golongan V 8 Rumah Tangga Golongan VI 9 Rumah Tangga Golongan VII 10 Rumah Tangga Rumah Tangga Golongan VIII 11 Rumah Tangga Golongan IX 12 Rumah Tangga Golongan X 13 Perusahaan 14 Institusi Pemerintah DKI Jakarta 15 Pertanian Tanaman Pangan 16 Tanaman Hias 17 Peternakan 18 Perikanan 19 Barang Tambang dan Galian 20 Industri Makanan Minuman dan Tembakau 21 Ind. Tekstil Brg dari Kulit dan Alas Kaki 22 Ind. Pupuk Kimia dan Brg dari Karet 23 Ind. Alat Angkutan Mesin dan Peralatannya 24 Bahan Bakar Minyak dan Bahan Bakar Gas 25 Ind. Kayu Kertas Semen Logam dan Lainnya 26 Listrik dan Gas 27 Air Minum Perpipaan 28 Air Minum Nonperpipaan 29 Bangunan 30 Perdagangan Besar dan Eceran 31 201
    • Neraca Rincian Hotel 32 Restauran 33 Angkutan Jalan Raya 34 Angkutan Rel Laut Udara dan ASDP 35 Jasa Penunjang Angkutan 36 Jasa Komunikasi dan Penunjang Komunikasi 37 Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank 38 Sewa Bangunan dan Jasa Perusahaan 39 Pemerintahan Umum 40 Jasa Sosial dan Kemasy. Dan Hiburan 41 Jasa Perseorangan dan Rumah Tangga 42 Neraca Kapital 43 Neraca 44 Pajak tak langsung Lainnya Neraca Luar Negeri 45Sumber: diolah dari SNSE DKI Jakarta 2000. 202
    • LAMPIRAN 6 DEKLARASI INDEKS1 Variabel dan Skalar Variabel dan skalar diklasifikasikan berdasarkan kategori (i) blok harga, (ii)blok produksi, (iii) blok faktor, (iv) blok pendapatan dan pengeluaran, dan (v) blokneraca pembayaran. Variabel selengkapnya pada Tabel F.1 Tabel F.1 Definisi Model Skalar dan Variabel BLOK HARGA I, J Indeks seperangkat sektor produktif (27 sektor) EXR Nilai tukar PX (I) Harga output rata-rata PN (I) Harga input antara PV (I) Harga nilai tambah PQ (I) Harga permintaan domestik rata-rata PD (I) Harga penawaran domestic PD (IE) Harga penawaran domestic barang ekspor PK (I) Harga modal baru PE (I) Harga domestik barang ekspor PM (I) Harga domestik barang impor PWE (I) Harga pasar ekspor (Rp) PWM (I) Harga pasar impor (Rp) PINDEX Indeks harga komposit PINDOM Indeks harga domestic BLOK PRODUKSI TM (I) Tingkat Pajak Impor ITX (I) Tingkat pajak tidak langsung ALPHAX (I) Parameter perubahan/pergeseran fungsi produksi ALPHAV(I) Parameter perubahan/pergeseran fungsi nilai tambah IOMI (I,J) Koefisien tetap input bahan X (I) Output sektor domestik komposit XEX (I)