Air sebagai Hak Asasi Manusia (Presentasi)

  • 587 views
Uploaded on

 

  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Be the first to comment
    Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
587
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
9
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
    No notes for slide

Transcript

  • 1. Air sebagai Hak Asasi ManusiaPemahaman, Isu dan Beberapa Pemikiran (Konteks Indonesia) Oswar Mungkasa Pendapat pribadi
  • 2. Perspektif Air adalah hak asasi manusia – Komponen mendasar bagi terjaminnya hak untuk hidup (right to life)  tanpa air manusia mati – Perlindungan kepada setiap orang atas akses untuk mendapatkan air. – Air harus diperlakukan sebagai benda sosial (martabat, kehidupan, kesehatan), tidak hanya sebagai benda ekonomi (volume, teknologi, nilai).
  • 3. Perspektif Water Right  hak memiliki air  kekuasaan untuk mengambil air dari alam  Mengambil atau megalihkan dan menggunakan sejumlah air dari sebuah sumber alamiah  Mengumpulkan sejumlah air dari sebuah sumber air kedalam suatu tempat seperti bendungan atau struktur lainnya  Menggunakan air di sumber alaminya  Alat yang dikeluarkan oleh negara sebagai institusi yang menguasai air kepada perseorangan atau badan usaha yang secara hukum disebut sebagai lisensi, izin, konsesi untuk memanfaatkan air. Disebut juga retribusi.  Hukum yang mengatur water right berasumsi bahwa air adalah komoditas yang membutuhkan perlindungan hukum bagi pihak yang menguasainya. Right to Water  air sebagai suatu hak – Air sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia yang bermartabat – Hak atas air  sesuatu yang mutlak dan negara wajib mengakuinya
  • 4. Konvensi Konvensi tentang Hak Anak (1990) (Convention on the Rights of the Child) artikel 24  “Negara wajib melakukan tindakan untuk memerangi penyakit dan kekurangan gizi pada anak melalui penyediaan …… air minum yang bersih ………”  merupakan dokumen hak asasi manusia yang secara eksplisit mengungkapkan hak atas air. Dublin Principles (1992)  “hak untuk mendapatkan akses terhadap air bersih dengan harga terjangkau
  • 5. Konvensi UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights (2002)  komentar umum Nomor 15 memberi penafsiran lebih tegas terhadap pasal 11 dan 12 Kovenan hak ekonomi, sosial dan budaya  Air tidak hanya sebagai komoditas ekonomi dan akses terhadap air (right to water) adalah hak asasi manusia  Kecukupan air sebagai prasyarat pemenuhan hak atas air memenuhi faktor ketersediaan (availability), kualitas (quality) dan akses (accessibility)  hak asasi manusia atas air terdiri dari dua komponen  Kebebasan  tidak adanya intervensi yang dapat menyebabkan tercerabutnya hak asasi  Pengakuan  hak atas sistem dan manajemen air sehingga setiap orang mempunyai kesempatan dan akses yang sama
  • 6. Kewajiban Negara Indonesia telah meratifikasi Perjanjian tentang Hak Asasi Manusia  kewajibannya adalah – Menghormati (Respect)  mengharuskan negara mencegah terganggunya langsung/tidak langsung pemenuhan hak atas air – Melindungi (Protect)  mengharuskan negara mencegah keterlibatan pihak ketiga (perusahaan) dalam pemenuhan hak atas air – Memenuhi (Fulfil)  mengharuskan negara mengambil langkah untuk mencapai pemenuhan hak atas air sepenuhnya. Pembangunan air berbasis hak  masyarakat tidak hanya sebagai penerima tetapi sebagai pusat dari pembangunan.
  • 7. Indikator Pemenuhan Ketersediaan (availability)  jumlah air yang mencukupi dan berkelanjutan untuk kebutuhan minimal untuk hidup keseharian baik sendiri maupun keluarga Kualitas (quality)  mutu air memenuhi kualifikasi sehat, aman dan layak Keterjangkauan (accessibility)  memenuhi kualifikasi mudah diakses secara fisik, terjangkau secara ekonomi, non diskriminasi, tersedia setiap saat.
  • 8. Kondisi Indonesia UU No. 11 Tahun 2005  meratifikasi kovenan internasional tentang hak ekonomi, sosial dan budaya  menghormati, melindungi dan memenuhi hak atas air UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air – pasal 5  negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kehidupannya yang sehat, bersih dan produktif  right to water – Pasal 6  sumberdaya air dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat  water right
  • 9. Issue Apakah pemerintah telah memenuhi kewajibannya  – menghormati  ya  ratifikasi – melindungi  ya/tdk  regulasi – memenuhi  belum sepenuhnya  ketersediaan, kualitas, keterjangkauan Langkah seperti apa yang dibutuhkan untuk memenuhi kewajiban pemerintah?
  • 10. Beberapa Pemikiran (1) Pembangunan Berbasis Masyarakat  memberi kewenangan masyarakat sebagai pengambil keputusan, dan sebagai pengelola – Pemerintah menyediakan dana awal (initial cost) – Masyarakat berkontribusi dana, tenaga dan material. – Keterbatasan  skala kecil, cenderung di perdesaan. Penyediaan akses air minum sistem perpipaan tidak mutlak  sepanjang memenuhi persyaratan kuantitas, kualitas, dan akses  sumur, embung, PAH, dan teknologi sederhana (daerah terpencil dan sulit air)  pemerintah daerah berkewajiban menjaga kualitas air
  • 11. Beberapa Pemikiran (2) Kebijakan pro poor  menghilangkan hambatan pemenuhan kebutuhan air minum khususnya bagi penduduk miskin – Kerjasama perusahaan penyedia air minum dan masyarakat  daerah perumahan ilegal  Contoh Medan (ESP/USAID) – Mengurangi kendala keterjangkauan secara finansial  keterjangkauan biaya pemasangan (biaya dicicil PDAM Jambi dll), fleksibilitas waktu pembayaran (harian, mingguan dll), pemberian subsidi tarif (subsidi pada pelanggan subsidi silang/tarif progresif, subsidi melalui penyedia  Public Service Obligation (PSO)) – Mengurangi kendala keterjangkauan secara fisik  semaksimal mungkin menggunakan sistem sambungan rumah di perkotaan.
  • 12. Beberapa Pemikiran (3) Sumber Pembiayaan Alternatif  sumber dana swasta masih kontroversial sehingga perlu dikembangkan sumber pembiayaan oleh masyarakat atau publik – Pembiayaan oleh masyarakat  dari sumber obligasi, penawaran saham langsung pada masyarakat, atau sepenuhnya didanai masyarakat (‘PDAM Desa’ Cibodas) – Kerjasama pembiayaan antar perusahaan/institusi publik  kerjasama antarPDAM, kerjasama antarpemerintah daerah.
  • 13. Beberapa Pemikiran (3) Standar Pelayanan Minimum (SPM)  menjadi acuan dasar penentuan kinerja pemerintah daerah  anggaran pemerintah daerah harus diprioritaskan untuk pemenuhan SPM  kerangka kerja yang jelas  penerapan sanksi yang jelas
  • 14. Terima Kasih