More Related Content
Similar to Presentasi taskap sampe purba
Similar to Presentasi taskap sampe purba (20)
More from Sampe Purba (20)
Presentasi taskap sampe purba
- 2. 2009©BPMIGAS–Allrightsreserved
Migas adalah sumber daya alam nasional yang merupakan
kekayaan kolektif pencerminan kedaulatan permanen suatu
bangsa
Pengelolaan migas adalah industri yang bersifat
jangka panjang, padat modal, sarat resiko, serta
berimplikasi luas dari hulu ke hilir
Perusahaan Nasional perlu didorong untuk lebih berperan
22
- 3. 2009©BPMIGAS–Allrightsreserved
PARADIGMA
NASIONAL
KONSEPSI
PEMBERDAYAAN
PRSH NASIONAL DI
BIDANG P’LOLAAN
MIGAS
PERSOALAN YANG
DITEMUKAN :
1. MELEMAHNYA
PERAN MIGAS DLM
PEMBANGUNAN
NASIONAL
2. KURANG
TERPADUNYA
MANAJEMEN
PENGELOLAAN
MIGAS
3. RENDAHNYA
KEPASTIAN HUKUM
DLM
MELAKSANAKAN
KEGIATAN BISNIS
MIGAS
4. RENDAHNYA
KOMPETENSI
PERUSAHAAN
NASIONAL
PEMBERDAYAA
N PRSH
NASIONAL DI
BIDANG LOLA
MIGAS
SAAT INI
BANG LINGSTRA
PELUANG & KENDALA
• KEBIJAKAN
• STRATEGI
• UPAYA
ALUR PIKIR
K’MANDIRIAN
DAN DAYA
SAING BGS
MENINGKAT
PEMBERDAYAAN
PRSH NASIONAL
BID P’LOLA’AN
MIGAS YG
DIHARAPKAN
PEMBERDAYAAN PERUSAHAAN NASIONAL DI BIDANG PENGELOLAAN MIGAS
GUNA MENINGKATKAN KEMANDIRIAN DAN DAYA SAING BANGSA DALAM
RANGKA PEMBANGUNAN NASIONAL
Pembangunan
NASIONAL
SUKSES
3
- 4. 2009©BPMIGAS–Allrightsreserved
FEED BACK
SUPRA
STRUKTUR
INFRA
STRUKTUR
SUB STRUKTUR
KEBIJAKAN K/L
DAN PEMDA
INFRA STRUKTUR
APARATUR
Kadin
BUMN// PRSHN
MASYARAKAT
.. MEDIA MASSA
PT, ToMas
REGULASI
SINKRONISASI
KOORDINASI
FASILITASI
SOSIALISASI
PELATIHAN
KERJASAMA
PENEGAKAN
HUKUM
BANGLISTRA.
PELUANG & KENDALA.
INSTRUMENTAL INPUT
PARADIGMA NASIONAL ( PANCASILA, UUD NRI ‘45,
WASANTARA, TANNAS )
PERATURAN PER-UU-AN.
S O M
P’MBERDAYAAN
PRSH NAS DI BID
PENGELOLAAN
MIGAS
SAAT INI
POLA PIKIR
KEMANDIRIA
N DAN DAYA
SAING
BANGSA
MENINGKAT
P’MBERDAYAAN
PRSH NAS DI BID
PE’LOLAAN MIGAS
YG DIHARAPKAN
ENVIRONMENTAL INPUT
PEMBERDAYAAN PERUSAHAAN NASIONAL DI BIDANG PENGELOLAAN MIGAS
GUNA MENINGKATKAN KEMANDIRIAN DAN DAYA SAING BANGSA DALAM
RANGKA PEMBANGUNAN NASIONAL
Pembangunan
NASIONAL
SUKSES
4
- 5. 2009©BPMIGAS–Allrightsreserved
Kontribusi pemikiran ttg pemberdayaan
prshn migas
;>Pemahaman utuh, komprehensif ttg
gagasan pemberdayaan prshn migas
MAKSUD & TUJUAN
RUANG LINGKUP
BAB I Pendahuluan
BAB II Landasan Pemikiran
BAB III Kondisi Saat Ini
BAB IV Perkembangan Ling Stra
BAB V Kondisi Yg Diharapkan
BAB VI Konsepsi
BAB VII Penutup
TATA URUT
PENGERTIAN
METODE Kualitatif yaitu deskriptif analitis
PENDEKATAN Komprehensif integral melalui pisau
analisa Tannas
METODE
PENDEKATAN
Fokus => pemberdayaan, R/L value chain
migas
55
- 6. 2009©BPMIGAS–Allrightsreserved
PARADIGMA NASIONAL
PANCASILA UUD NRI 1945 WASANTARA
TANNAS
PERATURAN PER UU-AN
UU No. 22 thn 2001=> tata kelola migas
UU No. 17 thn 2003 => Scope Keuangan Negara
UU No. 19 thn 2003 => BUMN, berlaku UU PT
UU No. 25 th 2004 => Sistem Perenc Pemb. Nasional
UU No. 25 th 2007 =>Penanaman modal -> equal treatment
UU No. 30 th 2007 => Energi : Penyediaan, pemanfaatan,
pengusahaan
UU No. 40 th 2007 => PT, sbg badan hukum - persekutuan modal
Perpres No. 32 Th 2011 => MP3EI, Perencanaan utk tingkatkan daya
saing 66
BAB - II
- 7. 2009©BPMIGAS–Allrightsreserved
LANDASAN TEORI
Teori Pertumbuhan Ekonomi – Rostow : Tahapan pertumbuhan –
perlu leading sector
Teori Pertumbuhan baru Endogenous growth theory : utk
sustainabilitas, proses internal – human capital - inovasi teknologi
TINJAUAN PUSTAKA
Silvana Tordo : Value creation – peran BUMN – misi sosial ekonomi
politik
Forfas : BUMN pelaksana kebijakan Pemerintah, dgn prinsip tata
kelola Perusahaan . Ada kebebasan komersial policy
Gde Pradnyana : Peran migas vertikal (anggaran), horizontal –
penggerak ekonomi/ multiplier effect
Taskforce report on strategic economic policy : objective prsh
(swasta vs negara)
Munir Fuadi : asas kontrak, mengikat dan menimbulkan hak dan
kewajiban bagi para pihak 77
- 8. 2009©BPMIGAS–Allrightsreserved
POKOK P’SOALAN
(-)Penggerak, lokomotif, dan
- Multiplier effect ekonomi,
- Mandiri dan berdaya saing
(-)Memantapkan, menguatkan
dan mengokohkan terwujud
Suksesnya Pembangunan
Nasional
KONDISI IMPLIKASI
Pemberdayaan Prshn Nas
di bidang pengelolaan
migas
Keterlibatan Prsh
Nasional dlm
kegiatan hulu
migas
Pengelolaan
jaringan transmisi
dan distribusi gas
Penyerapan
alokasi migas dan
produk turunan
olahannya
Peran prshn
penunjang dlm
mata rantai
pengelolaan
migas
Melemahnya peran
migas dalam
pembangunan nasional
Kurang terpadunya
manajemen
pengelolaan migas
Rendahnya kepastian
hukum dlm
melaksanakan kegiatan
bisnis migas
Rendahnya kompetensi
Perusahaan Nasional
BAB - III
POKOK PERSOALAN
88
- 14. 2009©BPMIGAS–Allrightsreserved
MIGAS DLM PERCATURAN
NEGARA ADI DAYA
REGULASI WTO
KRISIS EKONOMI BERBAGAI
NEGARA
DINAMIKA POLITIK DI DUNIA
komunitas ASEAN
AEC
Asean – china –india –
Japan – Australia - Korea
Daya Saing
• GEO, DEMO, SKA
• IPOLEKSOSBUDHANKAM
MENIMBULKAN
1414
BAB - IV
- 15. 2009©BPMIGAS–Allrightsreserved
15
*Peluang
1.Globalisasi -> penetrasi pasar
2.Konflik kawasan – kondusivitas
3.+/+ ekonomi => demand energi
4.AEC => alokasi efisiensi sumber daya
5.Bonus demografi – dependency ratio
6.Demokrasi yg sdng mencari bentuk –>
ekuilibrium, transparansi
7.Geografis yang luas => demand
infrastruktur
8.Kontribusi signifikan ke APBN =>
stimulan ekonomi
9.BUMN Migas => leverage kebijakan
Pemerintah
*Kendala
1.Globalisasi – equal treatment
2.Konflik – perlambatan pertumbuhan
ekonomi – pengurangan demand
3.Pricing preference – prioritas alokasi
4.Keunggulan daya saing asing –
marginalisasi pelaku bisnis domestik
5.Penduduk besar – beban berat utk
produktivitas, kreativitas, inovasi
6.Demokratisasi – partisipasi => birokrasi
perizinan, kepastian hukum
7.Infrastruktur tidak merata =>
kecenderungan membangun di daerah
maju
8.Tulang punggung APBN =>
konservatisme, miskin inovasi
9.KPI berbeda utk persero dan prshn
terbuka -> sinergitas yg tidak mudahj
- 17. 2009©BPMIGAS–Allrightsreserved
17
*
Meningkatnya jlh dan peran
Prsh Nasional dlm Kegiatan
usaha hulu
Optimalnya pengelolaan
jaringan transmisi dan
distribusi gas
Meningkatnya penyerapan
alokasi migas dan produk
turunan migas dalam negeri
Meningkatnya peran prshn
penunjang migas dlm mata
rantai pengelolaan migas
*Kontribusi thdp
Peningkatan
Kemandirian dan
Daya saing bangsa
• Kontribusi thdp
suksesnya
pembangunan
nasional
INDIKASI KEBERHASILAN
Bab V
17
- 23. 2009©BPMIGAS–Allrightsreserved
23
1. KESDM : Usul substansi uu migas dari komoditas vital
strategis ke instrumen HanKam
2. Kemenkeu : merubah parameter kontribusi migas di RAPBN
ke monetary value
3. UKP4 : Merubah paradigma KPI K/L ke kolektivitas
4. DPR : sinkronisasi UU Energi, Migas, Penanaman Modal,
Keuangan Negara
5. Prshn Negara utk meningkatkan kapasitas, kompetensi dan
komitmen -> permodalan, ketrampilan, manajerial
6. Media massa, Pemerhati : Kampanye pencerdasan strategis
ke masyarakat
7. KESDM, Kemenkeu, PT, ToMas : sosialisasi perubahan
paradigma strategis dari basis SDA - manufaktur ke
kreativitas
*
U
P
A
Y
A
Meningkatkan Peran Migas dalam Pembangunan
Nasional
23
- 24. 2009©BPMIGAS–Allrightsreserved
24
1. KESDM : mapping proyeksi pertumbuhan ekonomi,
kebutuhan, integrasikan dgn pengembangan infrastruktur
migas
2. Kemen BUMN : road map penyediaan energi, pengolahan,
distribusi dan industri pendukung
3. KePerindustr : sentra industri berbasis bahan baku migas
4. Bappenas : Kebijakan konektivitas infrastruktur, lintas K/L
5. Menko Perek.: Perpanjangan WK dgn industri pendukung
6. Kemen BUMN : pemaduan sinergi long term plan penghasil
dan pengguna hulu - hilir
7. Pemda : Tata ruang utk pengembangan industri lokal
terkait energi dan sda migas
8. SKKMIGAS, BPHMIGAS, PT Pertamina, PT PGN, PT PLN
koordinasi faktual dlm perencanaan dan pelaksanaan
proyek utama migas
*
U
P
A
Y
A
Meningkatkan Keterpaduan manajemen pengelolaan
migas
24
- 25. 2009©BPMIGAS–Allrightsreserved
25
1. KHukHam : inventarisasi produk hukum dan regulasi yg dpt
menghambat investasi migas
2. Kemendagri : asistensi ke Pemda terkait sinkronisasi perda
Pungutan dan Perizinan
3. KADIN dan Regulatory bodies campaign konsistensi
penerapan hukum bisnis vs hukum pidana/ publik
4. Lembaga politik formal utk tdk mempolitisir kebijakan
Pemerintah utk tujuan jk pendek dg sentimen nasionalisme
5. Media massa : sosialisasi pendidikan kepastian hukum
6. Wapres mengkoord kajian pencabutan kewenangan
perizinan dari bbrp instansi
7. Stakeholder migas utk sosialisasi ke auditor dan aparat
penegak hukum terkait prinsip dan penerapan hukum
kontrak yg berbeda dg hk publik keuangan negara.
*
U
P
A
Y
A
Meningkatkan Kepastian Hukum Dalam
Kegiatan Bisnis Migas
25
- 26. 2009©BPMIGAS–Allrightsreserved
26
1. Kemen BUMN, KeIndustri, KESDM merumuskan kebijakan insentif utk
stimulan prsh nasional berdaya saing mandiri
2. Pemerintah, regulatory migas, dan kemenaker rumuskan road map
transfer knowledge, technology dan enterpreneurship
3. Keperindustrian, BPPT, KESDM utk dorong transformasi bahan mentah
migas ke produk manufaktur
4. Perusahaan di lingkungan value chain migas utk investasi ristek dan
perlindungan hak paten
5. Kemenkeu, KemenBUMN, clustering BUMN utk direstrukturisasi,
privatisasi, provitisasi dgn titik berat keberlanjutan dan kemandirian
ekonomi
6. Kemen Industri kreatif, BPPT, KBUMN utk kreasi industri hilir
7. KBUMN, Kkeu, KESDM kaji bentuk BUMN khusus pemegang working
interest operatorship migas di daerah perbatasan
8. Kemenkeu : Kebijakan dan fasilitasi akses dana investasi dan
operasionalisasi migas
*
U
P
A
Y
A
Meningkatkan Kompetensi Perusahaan Nasional
26
- 30. 2009©BPMIGAS–Allrightsreserved
30
Utk kembalikan peran strategis migas dlm
pembangunan nasional perlu ada perubahan mindset,
perekonomian berbasis sumber daya alam –
manufaktur – sumber daya manusia yg unggul, inovatif
Pengelolaan migas terpadu, hanya ada kalau ada grand
design yang tidak terkait dengan periodisasi jabatan
nasional, dan KPI K/L sektoral
Utk kondusivitas bisnis yang sehat, diperlukan
comfortability, proteksi dan kepastian
Peningkatan kapasitas, kompetensi dan daya saing
perusahaan nasional memerlukan adanya kebijakan
afirmatif Pemerintah, dan utk pematangan exposure
manajerial
BAB VII
3030
- 31. 2009©BPMIGAS–Allrightsreserved
3131
Dlm road map kebijakan Pemerintah, SDA energi sbg
faktor dinamisator, akselerator, dan transformator
perekonomian
Perlu dibuka sekolah kejuruan dan kewirausahaan
migas
Perlu pengkajian pajak atas ekspor bahan mentah migas
Pewajiban pendirian industri pemasok kebutuhan
operasional domestik
Perizinan dan pungutan di daerah perlu persetujuan
terlebih dahulu dari sektor di tingkat pusat
Peningkatan status dokumen MP3EI sebagai UU
Peninjauan UU yang tidak ada pemihakan nyata kepada
Prshn Nasional
- 34. 2009©BPMIGAS–Allrightsreserved
34
Pemberdayaan berarti pembagian kekuasaan yang adil (equitable sharing of power)
sehingga meningkatkan kesadaran politis dan kekuasaan kelompok yang lemah serta
memperbesar pengaruh mereka terhadap proses dan hasil-hasil pembangunan.
Pemberdayaan adalah sebuah proses untuk membantu kelompok dan perorangan yang
tidak diuntungkan agar dapat bersaing lebih efektif dengan pihak berkepentingan
lainnya dengan membantu mereka untuk belajar dan melobi dengan menggunakan
media, terlibat dalam aksi politik, dan memahami cara bekerja dalam sistem .
Daya saing adalah seperangkat lembaga, kebijakan dan faktor-faktor yang
menentukan tingkat produktivitas suatu negara. Daya saing menunjuk kepada
kemampuan dan unjuk kerja suatu perusahaan, sub – sector atau negara untuk
menjual dan memasok barang dan jasa pada suatu pasar, dalam
perbandingannya dengan kemampuan dan unjuk kerja perusahaan, sub –
sector dan negara lainnya dalam pasar yang sama
Kemandirian adalah satu sikap yang mengutamakan kemampuan diri sendiri dalam
mengatasi pelbagai masalah demi mencapai suatu tujuan, tanpa menutup diri
terhadap pelbagai kemungkinan kerja sama yang saling menguntungkan. Konsep
kemandirian dalam pembangunan tidak hanya mencakup pengertian kecukupan diri
(self sufficiency) di bidang ekonomi, tetapi juga meliputi faktor manusia secara
pribadi, yang di dalamnya mengandung unsur penemuan diri (self discovery)
berdasarkan kepercayaan diri (self confidence).
Bambang Ismawan, Kemandirian – suatu refleksi – Jurnal Ekonomi Rakyat – Artikel – Th II – no. 3 Mei 2003.
http://www.investor.co.id/home/warisan-trisakti-bung-karno/48623
3434
