Pemberdayaan perusahaan nasional di bidang pengelolaan migas   e book
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Pemberdayaan perusahaan nasional di bidang pengelolaan migas e book

on

  • 1,676 views

Karya tulis ini membahas kebijakan, strategi dan upaya dalam rangka pemberdayaan perusahaan nasional di bidang migas. Diperlukan affirmative action dan konsistensi semua pemangku kepentingan untuk ...

Karya tulis ini membahas kebijakan, strategi dan upaya dalam rangka pemberdayaan perusahaan nasional di bidang migas. Diperlukan affirmative action dan konsistensi semua pemangku kepentingan untuk tercapainya objective tersebut.

Statistics

Views

Total Views
1,676
Views on SlideShare
1,438
Embed Views
238

Actions

Likes
1
Downloads
80
Comments
0

2 Embeds 238

http://maspurba.wordpress.com 205
https://maspurba.wordpress.com 33

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

Pemberdayaan perusahaan nasional di bidang pengelolaan migas   e book Pemberdayaan perusahaan nasional di bidang pengelolaan migas e book Document Transcript

  • DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR ............................................................................. i PERNYATAAN KEASLIAN ................................................................... iii DAFTAR ISI ............................................................................................ iv TABEL .................................................................................................... DAFTAR GAMBAR.................................................................................. BAB I PENDAHULUAN 1. 1 2. Maksud dan Tujuan........................................................... 6 3. Ruang Lingkup dan Sistematika................................. 6 4. Metode dan Pendekatan ........................................... 8 5. BAB II Umum.................................................................................. Pengertian ................................................................. 8 LANDASAN PEMIKIRAN 6. 9 7. Paradigma Nasional.................................................. 9 8. Peraturan Perundang-undangan ............................... 13 9. Landasan Teori................................................................... 15 10. BAB III Umum ................................................................................. Tinjauan Pustaka................................ 17 KONDISI PEMBERDAYAAN PERUSAHAAN NASIONAL DI BIDANG PENGELOLAAN MIGAS SAAT INI ................. 11. 12. Umum................................................................................... Pemberdayaan Perusahaan Nasional di Bidang Pengelolaan Migas Saat ini ..................................... 13. 20 20 Implikasi pemberdayaan perusahaan nasional di bidang migas terhadap kemandirian dan daya saing bangsa dan implikasi peningkatan kemandirian dan daya saing bangsa terhadap pembangunan nasional 14. 28 Pokok-pokok persoalan yang ditemukan .................. 31 v
  • BAB IV PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS 15. 38 16. Perkembangan Lingkungan Global ............................ 38 17. Perkembangan Lingkungan Regional .................... 40 18. Perkembangan Lingkungan Nasional .................... 41 19. BAB V Umum.................................................................... Peluang dan Kendala .......................................... 48 KONDISI PEMBERDAYAAN PERUSAHAAN NASIONAL DI BIDANG PENGELOLAAN MIGAS YANG DIHARAPKAN .................................................................... 20. Umum.......................................................................... 52 21. Pemberdayaan Perusahaan Nasional di Bidang 52 Pengelolaan Migas yang Diharapkan........................ 22. Kontribusi Pemberdayaan Perusahaan Nasional di Bidang Pengelolaan Migas terhadap peningkatan kemandirian dan daya saing bangsa dan kontribusi peningkatan kemandirian dan daya saing bangsa terhadap Pembangunan Nasional .......................... 23. BAB VI 60 Indikasi Keberhasilan ................................................ 64 KONSEPSI PEMBERDAYAAN PERUSAHAAN NASIONAL DI BIDANG PENGELOLAAN MIGAS ............ 24. 69 25. Kebijakan........................................................................... 71 26. Strategi.............................................................................. 72 27. BAB VII Umum.................................................................................. Upaya................................................................................... 81 PENUTUP 28. Kesimpulan......................................................................... 87 29. Saran ............................................................................... 89 DAFTAR PUSTAKA : DAFTAR LAMPIRAN : 1. ALUR PIKIR 2. POLA PIKIR 3. PENGERTIAN v
  • DAFTAR TABEL TABEL 1 Harga Gas Kontrak Jangka Panjang di dunia periode 2002 – 2005 TABEL 2 Indikator Ekonomi Beberapa Negara di Kawasan TABEL 3 BUMN berpartisipasi dalam pengadaan barang dan jasa di kegiatan hulu migas vii
  • DAFTAR GAMBAR Gambar 1 : Positioning PT Pertamina EP dalam Produksi migas di Indonesia Gambar 2 : Sumber Gas, Jaringan Pipa dan Fasilitas PGN Gambar 3 : Rencana jaringan gas PT. Pertamina Gambar 4 : Neraca Gas Indonesia Gambar 5 : Neraca Energi Indonesia Gambar 6 : Kendala fakta penunjang kegiatan usaha hulu migas Gambar 7 : Pentahapan Pembangunan RPJPN Gambar 8 : Harga Gas Ekspor vs Harga Gas Domestik Gambar 9 : Kualitas hidup dan pemakaian energi Gambar 10 : Wilayah Kerja Migas Indonesia Gambar 11 : Prospek Pengembangan Gas Bumi Indonesia Gambar 12 : Kebutuhan energi per sektor di Indonesia Gambar 13 : Produktivitas menuju keunggulan kompetitif Gambar 14 : Cadangan minyak dan Gas Bumi Indonesia Gambar 15 : Profil Produksi Minyak dan Gas Indonesia Gambar 16 : Sasaran bauran energi primer nasional 2025 Gambar 17 : Trans Asean Gas Pipelines viii
  • BAB I PENDAHULUAN 1. Umum a. Fenomena Umum Minyak dan Gas Bumi (migas) sebagai energi fosil adalah sumber daya alam nasional suatu bangsa. Dalam resolusi Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) dinyatakan bahwa penduduk dan bangsa memiliki kedaulatan permanen atas kekayaan dan sumber daya alamnya, karena itu pengusahaannya harus sesuai dengan kepentingan pembangunan nasional penduduk dari negara yang bersangkutan1. Dengan demikian, pengelolaan migas harus merupakan refleksi dari deklarasi kedaulatan bangsa yang harus dijaga keberlangsungan dan sustainabilitasnya, serta tidak boleh dieksploitasi sekadar untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi generasi saat ini. Kecenderungan global2 menunjukkan bahwa perusahaan nasional semakin lebih berperan dalam pengelolaan3 migas. Studi James Baker menunjukkan bahwa dalam tahun 2005, dari 1.148 milyar barel cadangan terbukti minyak, 77% diantaranya dikuasai oleh Perusahaan Nasional, sedangkan yang 23% sisanya oleh International Oil Companies4. Penguasaan minyak sebagai sumber energi memiliki nilai strategis, tidak saja untuk kebutuhan energi, tetapi terkait dengan geopolitik dan keamanan nasional. Pemerintah 1 Resolusi Majelis Umum PBB nomor 1803 tahun 1962 tentang Permanent sovereignity over natural resources 2 The changes roles of National Oil Companies in international Energy Market, Baker Institute of Policy Studies, April 2007. 3 Pengelolaan yang dimaksudkan di sini dibatasi pada kegiatan hulu, yakni kegiatan eksplorasi dan eksploitasi, atau lazim dikenal sebagai kegiatan hulu (ref. UU 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, pasal 1 ayat 7. 4 International Oil Companies (IOC) dan National Oil Companies (NOC), adalah dua istilah yang lazim di dunia migas. IOC menunjuk kepada perusahaan multi nasional yang beroperasi lintas negara, seperti ExxonMobil, BP, Chevron, Shell. Sementara itu NOC adalah Perusahaan Negara atau diberi mandat oleh negara, atau Hybrid, atau swasta nasional. 1
  • 2 Amerika Serikat, dalam policy paper pada tahun 1940 an menyatakan bahwa penguasaan sumber daya minyak di belahan dunia lainnya, seperti Timur Tengah merupakan critical points untuk keunggulan militer dan Keamanan Nasional5. Perusahaan-perusahaan pengelola migas di dunia, strukturnya berbeda beda, ada yang merupakan satu grup perusahaan dari hulu hingga hilir. Bentuk seperti itu disebut perusahaan terintegrasi, termasuk pengelola peralatan dan jasa penunjangnya. Bentuk lain adalah perusahaan yang independen, yakni berdiri sendiri sesuai dengan bidangnya masing-masing. Beberapa perusahaan migas besar di dunia seperti Chevron Corporation dan Exxon Mobile adalah perusahaan terintegrasi. Demikian juga Pertamina, merupakan Perusahaan terintegrasi Dalam hal ini Pertamina (Persero) merupakan induk perusahaan (holding)., dari anak-anak perusahaannya. Kegiatan eksplorasi dan eksploitasi, misalnya, dikelola oleh PT. Pertamina EP, sedangkan core business lainnya seperti unit usaha kilang, transportasi, perkapalan, niaga dan jasa pendukung dikelola oleh anak-anak perusahaan lainnya. Selain melaksanakan kegiatan terintegrasi, Pertamina juga menjalankan sebagian dari tugas Pemerintah, yaitu menjadi pelaksana dari Public Service Operation (PSO) untuk penyaluran BBM bersubsidi minyak tanah, premium dan solar, serta pelaksana konversi minyak tanah ke LPG. Pertimbangan Perusahaan untuk menjadi perusahaan terintegrasi adalah untuk memanfaatkan economics of scale yang saling menunjang antar unit usaha, dan juga dengan mempertimbangkan size atau besar kapitalisasi pasar perusahaan . Perusahaan independen pada umumnya adalah perusahaan skala menengah kecil baik dari ukuran permodalan, karyawan maupun produk yang dihasilkan. Pengelolaan migas sebagai alat untuk mensejahterakan masyarakat dan bangsa yang merupakan tujuan pembangunan 5 Michael Klare, Blood and Oil, Penguin Group, London 2004, hal. 29 -30
  • 3 nasional, harus mempertimbangkan rangkaian lanjut dari pengguna produk migas tersebut. Perusahaan Gas Negara adalah perusahaan yang menyalurkan gas pipa Pertamina dan perusahaan gas lainnya di Indonesia. Konsumen terbesar lainnya yang harus dipertimbangkan adalah Perusahaan Listrik Negara (PLN), yang merupakan konsumen pengguna gas untuk pembangkit tenaga listriknya. Karena itu, agar pengelolaan migas menghasilkan daya saing, maka kebijakan yang diambil harus memperhitungkan dampaknya kepada pengguna produknya. b. Gambaran Beberapa Kasus Pengelolaan bisnis minyak dan gas bumi, untuk meningkatkan kemandirian dan daya saing bangsa, harus diletakkan dalam konteks yang komprehensif, integral dan holistik, baik dalam penetapan kebijakan, pengambilan keputusan dan implementasinya. Beberapa kasus digambarkan secara singkat. Lapangan Berau, Muturi dan Wiriagar di Papua yang dikenal dengan lapangan Tangguh, ditemukan tahun 1994 oleh Kontraktor yang bekerja di bawah Pertamina. Namun, karena tidak ada pembeli, lapangan tersebut tidak dikembangkan. Pemerintah pernah menawarkan kepada PLN untuk menggunakan gas tersebut. Namun karena tidak ada infrastruktur, dan masih tersedia sumber daya bahan bakar berbasis minyak, PLN tidak menerima tawaran Pemerintah. Kemudian Pemerintah menawarkan gas tersebut kepada Pemerintah Cina untuk memasok gas ke kawasan industri Guan dong. Namun, gas Indonesia kalah bersaing dengan tawaran dari Australia. Dengan itikad baik, untuk mempererat hubungan perdagangan dan luar negeri, Pemerintah Cina bersedia menerima gas Tangguh untuk dipasok ke Fujian dengan menggunakan terms and condition seperti yang di Guan dong. Kontrak dengan pembeli Fujian disepakati dengan volume total sebesar 3,2 MT, dengan harga USD 15 – 25 mmbtu, serta dapat dilakukan price review secara berkala.
  • 4 Tabel berikut menunjukkan bahwa harga gas Indonesia adalah berada pada kisaran yang sama dengan gas dari bagian dunia lain pada periode yang relatif sama 6. Tabel 1 : Harga Gas Kontrak Jangka Panjang di dunia periode 2002 – 2005. ( sumber : BPMIGAS, 2008) Belakangan, kesepakatan bisnis tersebut digugat beberapa kalangan di dalam negeri, termasuk oleh PLN serta dipolitisir berbagai kalangan. Pada hal faktanya, harga gas lapangan Tangguh adalah relatif sama dengan harga gas lainnya di dunia yang dinegosiasikan pada sekitar perionde tersebut7. Hal ini, selain memberikan ketidak pastian dalam berbisnis, juga adalah karena tidak sinkronnya pada level pengambil kebijakan antara pengembang lapangan gas dengan pengguna di sektor hilir. Berdasarkan pasal 28 ayat 10 PP 35 tahun 2004, atas wilayah kerja yang habis jangka waktu Kontraknya, Pertamina dapat meminta kepada Pemerintah untuk mengusahakannya. Lapangan minyak blok Cepu, diperkirakan mengandung minyak dan gas sangat besar. Pertamina meminta pengelolaan sepenuhnya lapangan tersebut setelah kontrak berakhir. Namun pada akhirnya Pemerintah 6 memberikan pengelolaannya kepada ExxonMobil, Penjelasan BPMIGAS di DPR pada 23 Januari 2008 Sebagai rule of thumb, dengan memperhatikan kandungan kalorinya, perbandingan harga minyak per barel versus gas per mmbtu adalah 1 : 6 – 7. Dengan variasi antara lain kualitas gas, jarak dan infrastruktur serta kondisi keseimbangan supply demand pada waktu negosiasi. 7
  • 5 walaupun Pertamina diikutkan hanya sebagai pemegang 8 participating interest . Kasus lain yang menarik untuk dibahas adalah mengenai masa depan pengelolaan Blok Mahakam. Blok ini adalah salah satu lapangan gas utama yang produksi gasnya diolah di kilang LNG Badak di Bontang. Operator Wilayah Kerja ini adalah Total EP. Kontrak Wilayah Kerja (WK) di mulai pada tahun 1967 dan telah diperpanjang beberapa kali. Kontrak tersebut akan berakhir pada tahun 2017. Cadangan gas terbukti (P1) adalah 4.8 TCF yang diperkirakan akan habis terkuras pada akhir kontrak, namun cadangan probable (P2), masih ada sekitar 6,5 TCF. Cadangan probable ini memerlukan usaha dan investasi besar untuk membuktikannya.9 Pertamina telah menunjukkan minatnya dan meminta kepada Pemerintah agar pasca 2017, menjadi pengelola utama lapangan tersebut. Total Indonesie sebagai pengelola (operator) saat ini, juga menyatakan masih berminat untuk melanjutkan pengelolaannya 10. Hingga saat ini Pemerintah masih belum memutuskannya. Pada hal keputusan lebih awal tersebut diperlukan untuk adanya transitional smoothness dan untuk menjaga integritas operasional. Akibat tidak tegasnya Pemerintah dalam memberi pemihakan kepada Perusahaan Nasional, maka kesempatan untuk mandiri dan berdaya saing bagi perusahaan nasional jadi tidak meningkat yang pada gilirannya tidak menyukseskan pembangunan nasional. 8 .Beberapa kalangan menyampaikan bahwa di lapangan Banyu Urip Cepu mengandung cadangan minyak mentah dengan kandungan 1,478 milyar barel dan gas mencapai 8,14 milyar kaki kubik, sedangkan hak pengelolaan Kontraktor sebelumnya telah berakhir. Dengan berbagai pertimbangan, Pemerintah akhirnya menunjuk group ExxonMobil menjadi operator, dengan mengakui past cost sebelumnya, serta 45% participating Interest ada pada Pertamina. Bacaan lanjutan http://id.wikipedia.org/wiki/Blok_Cepu., juga Tragedi dan Ironi Blok Cepu – Nasionalisme yang tergadai – Marwan Batubara, dkk. 9 Deputi Operasi BPMIGAS – Gde Pradnyana - dikutip – detikfinance Selasa, 06/11/2012 09:54 WIB 10 Dalam Kontrak Production Sharing (PSC) tidak ada kewajiban Pemerintah untuk memperpanjang Kontrak kepada existing Operator. Namun, dalam kasus Mahakam, dari awal pemerintah gamang oleh beberapa kepentingan. Pertama, komitmen pasokan gas untuk ekspor jangka panjang ke Jepang hingga 2020. Kedua, komitmen pasokan di dalam negeri terkait kebutuhan gas yang semakin meningkat, antara lain untuk pabrik pupuk Kaltim, PLN, PGN, serta pasokan terminal regasifikasi LNG di Jawa yang sudah beroperasi. Ref. Eddy Purwanto http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2013/03/04//Polemik.Blok.Mahakam
  • 6 c. Rumusan Masalah Mengacu pada fenomena umum dan identifikasi terhadap beberapa kasus sebagaimana dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam taskap ini adalah sebagai berikut : “Bagaimana mewujudkan pemberdayaan perusahaan migas nasional dalam rangka meningkatkan kemandirian dan daya saing bangsa guna mensukseskan pembangunan nasional”. 2. Maksud dan Tujuan a. Maksud Maksud dari penulisan Kertas Karya Perorangan (Taskap) ini adalah untuk memberikan kontribusi pemikiran tentang pemberdayaan perusahaan nasional di bidang pengelolaan migas. Pembahasan tersebut meliputi Identifikasi permasalahan, kondisi saat ini, pengaruh lingkungan strategis, dan kondisi yang diharapkan, peluang dan kendala, serta konsepsi agar kemandirian dan daya saing bangsa meningkat guna suksesnya pembangunan nasional b. Tujuan Tujuan utama penulisan taskap ini adalah untuk memberikan pemahaman secara utuh dan komprehensif mengenai gagasan pemberdayaan perusahaan nasional di bidang pengelolaan migas guna meningkatkan kemandirian dan daya saing bangsa dalam rangka pembangunan Nasional bagi semua fihak yang berkepentingan. Dengan demikian penentu kebijakan, insitusi atau kementerian yang terkait dapat merumuskan kebijakan, strategi serta upaya pengelolaan berkesinambungan. migas secara optimal dan
  • 7 3. Ruang Lingkup dan Sistematika a. Ruang Lingkup Fokus pembahasan penulisan taskap ini adalah pada aspek pemberdayaan perusahaan nasional dalam pengelolaan migas. Ruang lingkup pembahasannya meliputi sisi hulu untuk penyediaan migas, sisi hilir untuk pengolahan, distribusi dan niaga, serta jasa penunjang. Kaitan dan kontribusi masingmasing segmen bisnis tersebut diharapkan akan memberi gambaran bahwa untuk meningkatkan kemandirian dan daya saing perusahaan nasional membutuhkan integrasi dalam kebijakan, pelaksanaan dan pemahaman migas sebagai sebuah industri strategis bagi pembangunan nasional. b. Sistematika Sistematika penulisan adalah sebagai berikut : Bab I Pendahuluan. Berisi penjelasan tentang latar belakang permasalahan, maksud dan tujuan, ruang lingkup, metode dan pendekatan yang digunakan untuk memecahkan masalah, sistematika/ tata –urut dan pengertian atau definisi operasional. Bab II. Landasan Pemikiran. Berisi instrumental input dengan paradigma nasional sebagai bahasan inti, peraturan perundangundangan, landasan teori dan tinjauan pustaka. Bab III. Kondisi saat ini. Berisi mengenai bagaimana realitas pengelolaan migas saat ini yang diperankan oleh perusahaan nasional, implikasinya terhadap peningkatan kemandirian dan daya saing bangsa, implikasi peningkatan kemandirian dan daya saing bangsa terhadap suksesnya pembangunan nasional. Pada bab ini akan dirumuskan pokok-pokok persoalan yang ditemukan. Bab IV. Perkembangan Lingkungan Strategis. Menjelaskan mengenai perkembangan lingkungan strategis, regional di Asean dan Nasional beserta peluang untuk pemecahan masalah, dan kendala yang perlu diantisipasi yang menghambat pemecahan masalah.
  • 8 Bab V. Kondisi yang diharapkan. Berisi mengenai bagaimana seyogianya pengelolaan perusahaan nasional, migas yang implikasinya kemandirian dan daya saing bangsa, diperankan terhadap oleh peningkatan implikasi peningkatan kemandirian dan daya saing bangsa terhadap suksesnya pembangunan nasional. Pada bab ini akan dirumuskan berbagai indikasi keberhasilan yang dapat menunjukkan tanda-tanda bahwa kondisi yang diharapkan akan terwujud. Bab VI. Konsepsi. Berisi mengenai konsepsi rumusan untuk memecahkan persoalan. Bagaimana Kebijakan, Strategi dan Upaya itu digunakan, serta oleh siapa berbuat apa dengan cara atau metode yang bagaimana. Bab VII. Penutup. Bab ini menyimpulkan hasil pembahasan dan menyampaikan saran terkait pemberdayaan perusahaan nasional di bidang pengelolaan migas guna meningkatkan kemandirian dan daya saing bangsa dalam rangka pembangunan nasional. Alur pikir dan pola pikir ditempatkan sebagai lampiran, demikian juga dengan daftar istilah yang bersifat teknis. 4. Metode dan Pendekatan Metode yang digunakan dalam penulisan taskap ini adalah metode deskriptif-analitis melalui studi kepustakaan dengan dukungan data sekunder, pengalaman penulis di lapangan dan pandangan praktisi lainnya. Penulisan kertas karya ini dilakukan dengan pendekatan komprehensif integral dengan menggunakan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional sebagai pisau analisis. 5. Pengertian – pengertian (lihat lampiran).
  • BAB II LANDASAN PEMIKIRAN 6. Umum Minyak dan gas bumi adalah sumber daya alam tidak terbarukan (non renewable resources). Sebagai pencerminan penguasaan kolektif bangsa, maka pengelolaan migas harus dapat bertransformasi secara berkelanjutan (sustainable). Selain itu pengelolaan sumber daya migas harus tetap dalam konteks pengejawantahan kedaulatan negara, kemandirian bangsa dan daya saing operasional di tengah pertarungan global. Daya saing bangsa akan dapat terus ditingkatkan apabila pembangunan ekonomi direncanakan dan dilaksanakan secara bertahap, terarah dan berkesinambungan. Pengalaman empiris bangsa-bangsa yang maju menunjukkan bahwa keberhasilan tersebut diperoleh dengan transformasi perekonomian berbasis sumber daya alam (resourcedriven economy), ke ekonomi yang berbasis investasi (investment – driven economy) dan akhirnya menjadi perekonomian dengan pengandalan pengetahuan (knowledge base economy)11. Dengan memperhatikan hal-hal di atas, dan selaras dengan cita-cita Indonesia merdeka yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan makmur maka dalam pemberdayaan perusahaan nasional di bidang migas harus berpedoman kepada Pencasila sebagai landasan idiil, UUD 1945 sebagai landasan konstitusional, wawasan nusantara sebagai landasan visional, ketahanan nasional sebagai landasan konseptual, dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang sebagai landasan operasional 7. Paradigma Nasional Paradigma adalah lingkungannya yang cara pandang akan orang terhadap mempengaruhinya 11 dalam diri dan berpikir H. Sampurno, Knowledge-based economy : Sumber Keunggulan Daya Saing Bangsa, Pustaka Belajar, Jakarta, 2007, hal. 100 9
  • 10 (kognitif), bersikap (afektif), dan bertingkah laku (konatif). Dengan kata lain, paradigma merupakan sistem nilai, kerangka dan pola berfikir yang dijadikan landasan, cara dan arah untuk mencapai tujuan. Paradigma nasional yang dianut oleh Bangsa Indonesia untuk menjalankan sistem kehidupannya adalah PANCASILA (sebagai Landasan Idiil dalam menjalankan kehidupan nasional); UUD 1945 (sebagai landasan konstitusional bangsa dan negara Indonesia); WAWASAN NUSANTARA (sebagai landasan visional bangsa Indonesia); dan KETAHANAN NASIONAL (sebagai landasan konsepsional bangsa). a. Pancasila sebagai Landasan Idiil Pancasila merupakan weltanschaung (yakni landasan filosofis yang menjadi dasar negara) dan ideologi dari negara kebangsaan Indonesia. Sebagai weltanschaung atau landasan filosofis, selanjutnya Pancasila dipergunakan dalam menyusun visi, misi dan tujuan negara. Sebagai weltaschaung untuk menjelma menjadi realita harus diperjuangkan. Dalam sila ketiga Persatuan Indonesia, sebagaimana dimuat dalam butir-butir pengamalan Pancasila12, bangsa Indonesia harus mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan Dalam pengelolaan sumber daya alam migas, Pancasila harus dapat diaktualisasikan dengan mengembalikan migas sebagai kekayaan nasional yang keseluruhannya diabdikan untuk kejayaan bangsa Indonesia selama-lamanya. Kepentingan pribadi, golongan, sektor maupun institusi harus mengalah dan menundukkan diri kepada kepentingan bangsa dan negara yang bersifat jangka panjang. Dengan demikian, sumber kekayaan alam berupa migas ini betul-betul menjadi kekayaan negara yang mampu mensejahterakan 12 TAP MPR nomor II/ MPR/ 1978 Tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila
  • 11 seluruh rakyatnya secara berkeadailan, sesuai dengan sila ke lima dari Pancasila. b. UUD NRI 1945 sebagai Landasan Konstitusional UUD atau konstitusi (constituio – latin) bagi suatu negara adalah merupakan norma hukum tertinggi, yang merupakan rujukan dalam penyelenggaraan berbangsa dan bernegara, serta acuan dalam perumusan peraturan perundang-undangan sebagai instrumen dalam bernegara. UUD NRI Tahun 1945 merupakan penjabaran dari sila-sila yang terkandung di dalam Pancasila sebagai filsafat negara. Konstitusi juga memberikan koridor pembatas kepada penyelenggara negara dalam melaksanakan kewenangannya. Dalam pasal 33 UUD NRI 1945, dinyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara, serta bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesarbesar kemakmuran rakyat. Pasal 33 ini harus merupakan jiwa dan arah dalam pengelolaan kegiatan migas13. c. Wawasan Nusantara sebagai Landasan Visional Konsepsi Wawasan Nusantara menganut filosofi dasar geopolitik Indonesia yang mengandung rasa kebangsaan, paham kebangsaan dan semangat kebangsaan. Wawasan nusantara adalah cara 13 Dalam UU 5 tahun 1960 tentang Undang-undang Pokok Agraria pada pasal 2 ayat 2 , terdapat elaborasi dan penjelasan makna pasal 33 UUD 1945 sebagai berikut : hak menguasai dari Negara memberi wewenang untuk (a)., mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa, (b). Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa, (c) menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatanperbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa. Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi pada putusan nomor 36/PUU-X/2012 menjelaskan makna kedaulatan, dimana rakyat secara kolektif memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (beleid), pengurusan (bestuurdaad), pengaturan (regelendaad), pengelolaan (beheersdaad), dan pengawasan (toezichthoudensdaad).
  • 12 pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya sesuai ideologi nasional yaitu Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, sebagai aspirasi suatu bangsa yang merdeka, berdaulat dan bermartabat di tengah-tengah lingkungannya yang menjiwai tindak kebijaksanaan dalam mencapai tujuan nasional dan menjamin kepentingan nasional. Pengelolaan migas harus dapat mendorong kemandirian dan daya saing bangsa, serta berdimensi jangka panjang. Pemihakan kebijakan kepada Perusahaan Nasional utamanya perusahaan nasional dalam pengelolaan migas, termasuk transformasi dari resource based ke knowledge based economy. Kemandirian dan daya saing tersebut akan mendorong suksesnya pembangunan nasional. Disamping itu, pemanfaatan sumber kekayaan alam khususnya migas bagi kesejahteraan seluruh anak bangsa secara adil dan merata akan mempererat persatuan dan kesatuan bangsa sebagaimana nilai - nilai yang terkandung pada Wawasan Nusantara. d. Ketahanan Nasional sebagai Landasan Konsepsional Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional, dalam menggapai dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan baik yang datang dari luar dan dari dalam untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mencapai tujuan nasional. Konsepsi ketahanan nasional Indonesia merupakan pedoman untuk meningkatkan keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dengan pendekatan kesejahteraan dan keamanan. Karena itu tata laku dalam mengimplementasikan pengelolaan sumber daya alam migas harus dilaksanakan secara komprehensif integral, yakni secara utuh, menyeluruh dan terpadu dalam seluruh aspek
  • 13 kehidupan. Pengelolaan sumber daya alam khususnya migas, harus mendorong kemandirian dan daya saing bangsa dalam pembangunan nasional. Jika hal ini dapat diwujudkan, maka segala ancaman dan gangguan yang datang, akan dapat ditangkal secara baik. Bahkan ancaman (threat) yang masukpun dapat ditransformasikan menjadi kesempatan (opportunity). 8. Peraturan Perundang-Undangan Peraturan Perundang-undangan yang digunakan sebagai landasan operasional, yakni sebagai berikut : a. Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Dalam Undang-undang ini dinyatakan bahwa minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam strategis tidak terbarukan yang dikuasai oleh negara serta merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional sehingga pengelolaannya harus dapat secara maksimal memberikan kemakmuran dan kesejahteraan. Undang-undang ini juga menata peran pengelolaan migas, dengan pengaturan antara lain, mengenai kuasa pertambangan, penyelenggaraan dan pelaksanaan kontrak kerja sama. Penguasaan oleh Negara diselenggarakan oleh Pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan. Sebagai pemegang Kuasa Pertambangan, Pemerintah menentukan terms and conditions/ persyaratan Kontrak Kerja Sama, wilayah kerja kontrak kerja sama, serta Kontraktor yang akan melaksanakan kegiatan usaha hulu. Selanjutnya Pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan membentuk BPMIGAS. Kegiatan usaha hulu dilaksanakan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan BPMIGAS 14. 14 Mahkamah Konstitusi pada 13 November 2012 mengeluarkan amar putusan Nomor 36/PUUX/2012 yang menyatakan bahwa frasa-frasa terkait dengan BPMIGAS bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Putusan ini berimplikasi pada dialihkannya tugas BPMIGAS kepada Pemerintah cq. Kementerian terkait Selanjutnya dengan PerPres nomor 95
  • 14 b. Undang undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Undang-undang ini menyatakan bahwa keuangan mnegara meliputi antara lain bahwa kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah (pasal 2 f) c. Undang-undang 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Undang-undang ini antara lain menyatakan BUMN terdiri dari 2 (dua) macam, yaitu Perusahaan Perseroan (“Persero”) dan Perusahaan Umum (“Perum”). Persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. Sedangkan, Perum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham. Terhadap BUMN yang berbentuk Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas sebagaimana terdapat dalam Undang – undang Perseroan Terbatas. d. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang – undang ini merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan di tingkat Pusat dan Daerah e. Undang-undang Nomor 17 tahn 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 – 2025. Undang-undang ini merupakan pedoman dalam arah dan prioritas tahun 2012, pelaksanaan tugas, fungsi dan organisasi BPMIGAS dialihkan ke MESDM. Dengan maksud untuk memberikan kepastian hukum, pada tanggal 14 Januari 2013 dengan PerPres nomor 9 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Migas dibentuk Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKKMIGAS) sampai dengan diterbitkannya undang-undang baru di bidang minyak dan gas bumi. Dengan pembentukan tersebut, maka seluruh tugas dan tanggungjawab beralih kepada SKKMIGAS
  • 15 pembangunan jangka panjang secara menyeluruh sehubungan dengan tidak dibuatnya lagi Garis-garis Besar Haluan Negara sebagai pedoman penyusunan rencana pembangunan nasional f. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Undang-undang ini antara lain menyatakan Pemerintah memberikan perlakuan yang sama kepada semua penanam modal yang berasal dari negara manapun yang melakukan kegiatan penanaman modal di Indonesia (pasal6). Penanam modal diberi hak untuk melakukan transfer dan repatriasi dalam valuta asing danHak Guna Usaha selama 95 tahun g. Undang-undang Nomor 30 tahun 2007 tentang Energi. Undangundang ini menyatakan bahwa peranan energi sangat penting artinya bagi peningkatan kegiatan ekonomi dan ketahanan nasional, sehingga pengelolaan energi yang meliputi penyediaan, pemanfaatan, dan pengusahaannya harus dilaksanakan secara berkeadilan, berkelanjutan, rasional, optimal, dan terpadu. h. Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Undang-undang ini menyatakan bahwa perseroan terbatas merupakan badan hukum yang merupakan persekutuan modal. Dengan demikian Persero yang dalam pengaturannya merujuk pada UUPT, juga merupakan badan hukum. i. Peraturan Presiden nomor 32 tahun 2011 tentang Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Dokumen ini merupakan pelengkap dari dokumen perencanaan guna meningkatkan daya saing perekonomian nasional yang lebih solid 9. Landasan Teori a. Teori pertumbuhan ekonomi. W.W Rostow mengungkapkan teori pertumbuhan ekonomi dalam lima tahap 15, yaitu masyarakat 15 http://www.sylabus.web44.net/pembangunan file - TEORI PERTUMBUHAN DAN PEMBANGUNAN EKONOMI . Pemerintah Indonesia pada masa orde baru, mengikuti mazhab ini
  • 16 tradisional, pra syarat untuk tinggal landas (take off), tinggal landas (take off), menuju kedewasaan (the drive to maturity) dan masa konsumsi tinggi (the age of high mass-consumption). Masing-masing tahapan memerlukan prasyarat dan kondisi untuk dapat menuju tahapan berikutnya. Rostow menyatakan bahwa Pemerintah perlu membangun infrastruktur untuk merangsang pertumbuhan. Hal tersebut karena pembangunan infrastruktur bersifat jangka panjang, lintas departemen, sehingga tidak menarik bagi sektor swasta untuk berinvestasi di bidang itu tanpa mendapat insentif dari Pemerintah. Harus ada leading sector yang akan menggerakkan perekonomian. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah faktor sumber daya manusia, sumber daya alam, ilmu pengetahuan dan teknologi, budaya dan sumber daya modal. b. Teori pertumbuhan baru (endogenous growth theory). Teori ini dikembangkan oleh Frankel (1962). Sebagaimana dikutip oleh Sampurno16 adalah teori ekonomi yang menyatakan bahwa untuk sustainabilitas perekonomian mempunyai karakteristik mengendalikan proses maka knowledge peningkatan pertumbuhan. hasil dan teknologi (returns) Pertumbuhan yang ekonomi dihasilkan dari sistem itu sendiri sebagai hasil langsung dari proses internal. Penguatan Human capital (sumber daya manusia) suatu bangsa akan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan inovasi teknologi dan cara berproduksi yang lebih efisien dan efektif17. 10. Tinjauan Pustaka Silvana Tordo, dari Bank Dunia18 menunjukkan bahwa hampir 90 % cadangan minyak dunia, dan 75% produksi minyak dan gas, beserta infrastrukturnya dikuasai oleh perusahaan nasional. Selain dengan Rencana Pembangunan Lima Tahunan (REPELITA), dengan doktrin ekonomi trilogi pertumbuhan, yaitu stabilitas, pertumbuhan dan pemerataan. 16 H. Sampurno, Knowledge-based economy : Sumber Keunggulan Daya Saing Bangsa, Pustaka Belajar, Jakarta, 2007, hal. 100 17 IBID, Hal. 63 18 National Oil Companies and Value Creation, Volume I by Silvana Tordo with Brandon Tracy and Noora Arfaa. World Bank Working Paper Series #218, tahun 2011 hal. 16
  • 17 itu, diperkirakan 60% cadangan migas yang belum discovery, berada di lapangan-lapangan migas yang dikendalikan National Oil Companies. Perusahaan nasional, terutama perusahaan negara juga biasa dibebani misi sosial ekonomi dan politis oleh Pemerintahnya. Buku tersebut mengulas, bahwa penciptaan nilai (value creation) tidak boleh semata-mata diukur dari efisiensi, tetapi harus juga dari kebijakan yang ada dalam pengendalian Pemerintah, yang meliputi partisipasi di industri, kebijakan model pembuatan Kontrak dan Lisensi pengusahaan migas, perpajakan dan kebijakan umum terhadap komersialiasi sumber daya migas yang ada (depletion policy). Studi Forfas (2010)19, menunjukkan bahwa di negara-negara maju (OECD) pun peran BUMN sebagai pelaksana kebijakan Pemerintah untuk tanggung jawab publik tetap dikedepankan. Implikasi infrastruktur dan kebijakan terhadap perusahaan negara, meliputi beberapa hal yaitu, pengembangan kebijakan nasional mengenai peran dari perusahaan milik negara, mengevaluasi misi dan tujuannya, mengimplementasikan kerangka tata kelola perusahaan yang lebih tegas, termasuk kebebasan komersial dalam mengambil kebijakan. Gde Pradnyana20 menggambarkan bahwa dalam pengelolaan migas memiliki multi peran, secara vertikal maupun secara horizontal. Secara vertikal, migas harus dapat menyeimbangkan peran sebagai sumber pendapatan negara dari hasil ekspor migas dan sekaligus sumber energi untuk kebutuhan domestik di dalam negeri. Secara horizontal menyeimbangkan kepentingan daerah dalam rangka tanggung jawab sosial perusahaan untuk menyejahterakan masyarakat di sekitar daerah operasinya dan kepentingan nasional untuk menumbuhkan multiplier effect. 19 Forfas study, The role of State Owned Enterprises : Providing Infrastructure and Supporting Economic Recovery, Dublin 2010, hal. 20. 20 Gde Pradnyana, Optimalisasi Pemanfaatan sumber daya migas guna peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam rangka pembangunan SDM, TASKAP, Lemhannas RI , tahun 2010, hal. 57
  • 18 Task Force Report on Strategic Energy Policy21 Amerika Serikat mengatakan bahwa ukuran pertimbangan keuntungan ekonomi semata adalah merupakan motivasi utama dari perusahaan swasta baik asing maupun nasional, sedangkan Perusahaan yang dikendalikan oleh Negara dapat didesain untuk mengemban kebijakan dan misi Negara. Penciptaan nilai (value creation) merupakan ukuran keberhasilan yang tidak langsung dapat dikaitkan dengan perusahaan, namun memberikan efek berganda terhadap roda perekonomian. Munir Fuadi (2005)22 , menyatakan bahwa dalam suatu kontrak bisnis, asas yang mengatur adalah asas kontrak sebagai hukum mengatur, asas kebebasan berkontrak, asas pacta sunt servanda, asas konsensual, asas obligatoir. Inti dari asas-asas tersebut adalah bahwa suatu kontrak akan mengikat bagi kedua belah pihak, serta menimbulkan hak dan kewajiban. Apabila kewajiban kontraktual tidak dilaksanakan, maka pihak yang dirugikan dapat menuntut wanprestasi dengan ganti rugi atau pemenuhan perjanjian. Sebagai asas universal, Pemerintah melindungi warga negaranya termasuk hak-hak kebendaan dan kontraktualnya dari kesewenang-wenangan pihak lain maupun Pemerintah negara lain. Studi-studi tersebut di atas, belum ada yang membahas secara spesifik mengenai peran perusahaan nasional di bidang migas dalam kaitannya dengan kemandirian dan daya saing bangsa, yang merupakan fokus bahasan dalam TASKAP ini. 21 Strategic Energy Policy, Challenges for the 21st Century, Council on Foreign Relations, Inc., 2001, hal. 4 22 Munir Fuadi, Pengantar Hukum Bisnis, PT Citra Aditya Bakti, Bandung 2005, hal. 11 -12
  • BAB III KONDISI PEMBERDAYAAN PERUSAHAAN NASIONAL DI BIDANG PENGELOLAAN MIGAS SAAT INI 11. Umum Dalam pengelolaan migas sebagai bagian dari mata rantai energi, Pemerintah harus mempertimbangkan secara komprehensif, terpadu dan holistik manajemen penyediaan, pemanfaatan, berkeadilan, berkelanjutan, pengelolaan dan yang meliputi pengusahaannya secara rasional, optimal, dan terpadu. Kemandirian dan daya saing perusahaan nasional tidak saja ditentukan oleh kekuatan operasional atau permodalan suatu perusahaan, tetapi banyak tergantung juga pada fasilitasi, kemudahan dan kebijakan afirmatif yang harus dilakukan oleh Pemerintah. Pemerintah dalam rangka mengemban mandat dari rakyat untuk melaksanakan pembangunan nasional harus bermuara pada terwujudnya tujuan pembangunan nasional, yakni tercapainya masyarakat yang sejahtera, aman dan berkeadilan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. 12. Kondisi Pemberdayaan Perusahaan Nasional di Bidang Pengelolaan Migas Saat ini Kondisi perusahaan nasional di bidang pengelolaan migas saat ini, dapat ditinjau dari berbagai hal, baik mulai dari sisi hulu, hilir, pengguna hingga industri penunjang. Dari sisi hulu terkait dengan operatorship, upaya eksplorasi dan penguasaan cadangan migas. Di sisi hilir terkait dengan industri pengolahan bahan bakar minyak, pengelolaan dan penguasaan jalur transmisi dan distribusi migas, dan pengaturan tarif akses penggunaan jalur pipa. Adapun di sisi industri penunjang adalah partisipasi industri penunjang usaha hulu migas dalam mata rantai pengelolaan migas. Kondisi dan fakta objektif tersebut berpengaruh terhadap kemandirian dan daya saing bangsa, dalam hal nilai ekonomi yang diperoleh dari lingkup pengelolaan kegiatan migas belum merupakan kontribusi optimal dari pelaku ekonomi dalam negeri. Kemandirian 19
  • 20 dan daya saing bangsa yang masih rendah pada gilirannya berpengaruh pada tidak optimalnya pencapaian tujuan pembangunan nasional. a. Keterlibatan perusahaan nasional dalam kegiatan hulu migas Perusahaan migas di sektor hulu dari sisi kepemilikan dan operatorship memiliki tiga kategori besar. Pertama adalah perusahaan yang didirikan dan berbadan hukum Indonesia serta secara nyata dikendalikan oleh bangsa Indonesia. Kedua adalah perusahaan yang diketahui dimiliki oleh orang Indonesia, tetapi tidak didirikan berdasarkan hukum Indonesia, serta yang ketiga adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, tetapi pengendalian operasional dan lalu lintas keuangannya dikendalikan sepenuhnya oleh perusahaan induknya di luar negeri23. Pada akhir tahun 2012 tercatat di sektor hulu migas sebanyak 308 blok, atau wilayah kerja di seluruh Indonesia, dari jumlah tersebut, wilayah kerja yang sudah berproduksi baru ada 75 blok. Dari jumlah tersebut, perusahaan yang didirikan dan berbadan hukum Indonesia hanya PT. Pertamina EP. Perbatasan Indonesia, merupakan garda terdepan integritas wilayah kedaulatan Indonesia. Sampai saat ini belum ada perusahaan nasional Indonesia yang memegang operatorship di wilayah perbatasan. Sementara, dari sisi Produksi minyak dan Gas di Indonesia, posisi PT. Pertamina EP juga belum signifikan. 23 Perusahaan yang sepenuhnya didirikan berbadan hukum Indonesia dan dikendalikan oleh bangsa Indonesia adalah PT. Pertamina EP, yang merupakan anak perusahaan PT. Pertamina (Persero). Perusahaan yang diketahui dimiliki oleh orang Indonesia, tetapi tidak berbadan hukum Indonesia contohnya adalah interest holder dari Medco group., sedangkan perusahaan yang menggunakan badan hukum Indonesia, tetapi seluruh manajemen dan lalu lintas keuangannya dikendalikan oleh perusahaan induk adalah PT. CPI, yang dikuasai oleh Chevron Inc. dan Texaco Inc.. Hal ini ditandai antara lain bahwa struktur organisasi pengendali operasi dan beneficiary account dari hasil usahanya adalah atas nama perusahaan induknya di luar negeri.
  • 21 Gambar 1 : Positioning PT Pertamina EP dalam Produksi migas di Indonesia . (sumber : Pertamina , 2013). Posisi Produksi migas Pertamina, belum signifikan dibandingkan dengan Produksi migas keseluruhan di Indonesia. Namun demikian, yang menggembirakan adalah bahwa produksi minyak Pertamina cenderung meningkat dari tahun ke tahun dalam 10 tahun terakhir. Dalam tahun 2003, produksi minyaknya adalah sekitar 72.000 barel per hari, sedangkan pada tahun 2010 sudah meningkat menjadi rata-rata 130.000 barel per hari. Dengan perbandingan relatif terhadap produksi minyak Indonesia, itu adalah peningkatan besar dari sekitar 7% ke 15%. Sedangkan produksi gas rata-rata 970 mmcfd, atau sekitar 11% dari total produksi Indonesia. Hal yang sama juga terjadi pada gas. Hal ini antara lain adalah karena Pertamina dapat jadi lebih fokus ke kegiatan intinya untuk eksplorasi dan eksploitasi migas, dengan adanya Undang-undang migas24. b. Pengelolaan jaringan transmisi dan distribusi gas Manajemen gas pipa diatur oleh badan pengatur hilir, yaitu BPHMIGAS, sesuai Undang-undang no. 22 tahun 2001 dan PP 67 tahun 2002. Pengaturan itu meliputi konsep unbundling, open access, 24 hak khusus, tarif, ring fencing, sistem informasi http://finance.detik.com/read/2012/11/18/123917/2093563/1034/bp-migas-membuatpertamina-lebih-efisien-dan-produksi-naik
  • 22 pengusahaan, harga gas bumi rumah tangga dan pelanggan kecil, jaringan pipa transmisi dan distribusi. Jaringan pipa gas saat ini belum terkoneksi. Konsentrasi terbesar dari lapangan gas masih di pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Gas yang ada di Pulau Kalimantan baru hanya terkoneksi utamanya untuk kilang LNG di Bontang dalam rangka ekspor gas dalam bentuk LNG. Jaringan pipa gas memiliki karakteristik yang khusus, yaitu : - Sifatnya yang dedicative dan terbatas sebagai open access. Jaringan pipa gas pada umumnya didesain untuk mentransmisi dan mendistribusikan gas dari suatu lapangan tertentu, ke jaringan distribusi untuk disambungkan dengan sumber gas dari lapangan lain - Investasi yang berdimensi jangka panjang Mengingat investasi yang berdimensi jangka panjang, diperlukan adanya kepastian pasokan dan penggunaannya untuk dapat justifiable secara ekonomis - Cenderung monopolistis sehingga posisi tawar lebih tinggi pada pemilik jaringan gas. Keterbatasan kapasitas muat dan angkut, dapat menjadi alasan bagi pemilik jaringan pipa gas untuk menolak masuknya gas new entrance, atau menerimanya tetapi dengan toll fee yang mahal. Jaringan pipa transmisi dan distribusi gas sebagian besar dimiliki oleh PT. Perusahaan Gas Negara (PGN) dan afiliasinya., sedangkan sebagian lagi dioperasikan oleh anak perusahaan Pertamina (PT. Pertagas). PT. PGN bersama dengan PT. PLN adalah merupakan warisan dari perusahaan yang telah ada sejak zaman kolonial. Pada zaman kemerdekaan dengan Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 1965 dialihkan menjadi perusahaan Negara. PT PGN dan PT PLN adalah perusahaan strategis yang menguasai hajat hidup orang banyak untuk kepentingan umum.
  • 23 Gambar 2 : Sumber Gas, Jaringan Pipa dan Fasilitas PGN Sumber - Laporan Tahunan PGN, 2012 Dengan sifat monopolistis yang dipunyainya, serta peran strategis untuk mendistribusikan gas dari lapangan-lapangan gas., Pemerintah telah melepaskan kendali manajemen strategisnya ke perusahaan publik. Di sinilah salah satu salah kelola kebijakan Pemerintah, yang melepas BUMN strategis dan menguntungkan ke swasta, sementara sektor pelayanan publik yang merugi masih dipegang oleh Pemerintah.25 Mengingat sifatnya yang monopolistik dan dedicative, posisi kepemilikan pipa transmisi dan distribusi tersebut sangat menentukan harga keekonomian gas. PT. PGN berfungsi selain transporter adalah trader, yang membeli gas dari perusahaan gas pengguna akhir hulu, memilikinya dan menjualnya kepada seperti PT. Perusahaan Listrik Negara, Industri Pupuk, Petrokimia dan industri umum. 26 25 Berdasarkan data BPS, Statistik Gas Indonesia., volume gas yang digunakan domestik tahun 2011 ada sebesar 562.326,09 MMSCF, dgn komposisi pengguna 84,62% untuk sektor industri, 1,28% komersial, rumah tangga 0,16%, SPBG 0,18% dan Pembangkit Listrik 13,77%. PT. PGN dan Entitas anak perusahaannya mengoperasikan pipa transmisi sepanjang 2.047 km, dan pipa distribusi sepanjang 3.865 km. Jalur pipa transmisi gas bumi PGN terdiri dari jaringan pipa bertekanan tinggi yang mengirimkan gas bumi dari sumber gas bumi ke stasiun penerima pembeli. PGN menerima Toll Fee untuk pengiriman gas sesuai dengan Perjanjian Transportasi Gas (GTA) yang berlaku selama 10-20 tahun. Pipa distribusi gas menyuplai gas bumi ke pembangkit listrik, industri, usaha komersial termasuk restoran, hotel dan rumah sakit, serta rumah tangga di wilayah-wilayah yang paling padat penduduknya di Indonesia. PGN mendapatkan keuntungan dari penjualan gas kepada konsumen, Sumber : Laporan tahunan PT. PGN tahun 2012 26 Komposisi Pemegang Saham per 31 Desember 2012 adalah, Pemerintah RI 56,94% dan publik 43,06%. Dari saham publik tersebut, 84,14% dimiliki asing. Pemerintah Indonesia juga memiliki
  • 24 Gambar 3 : Rencana jaringan gas PT. Pertamina Sumber - PT. Pertamina (Persero), 2013 c. Penyerapan alokasi migas dan produk turunan pengolahan migas di dalam negeri. Sebagian terbesar hasil migas Indonesia masih diekspor dalam bentuk bahan mentah. Minyak mentah bagian Kontraktor KKS maupun bagian Pemerintah yang tidak dapat diolah di dalam kilang domestik masih diekspor dalam bentuk bahan mentah, yang tidak memberikan nilai tambah. Demikian juga halnya, dengan gas, baik berupa gas pipa maupun gas dalam bentuk LNG semuanya diekspor dalam bentuk bahan mentah. Grafik di bawah ini menunjukkan komposisi penggunaan migas untuk domestik maupun untuk ekspor. satu lembar saham seri A Dwi warna, yang tidak dapat dipindah tangankan, memiliki hak-hak istimewa antara lain dalam hal Perubahan modal, Penunjukan manajemen, anggaran dasar dan likuidasi Perusahaan. Sumber : laporan tahunan PT. PGN 2012
  • 25 12.000 BBTUD 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 Contracted Export Existing Supply Contracted Domestic Project Supply 2024 2022 2020 2018 2016 2014 2012 2010 0 Potential Domestic Potential Supply Gambar 4 : Neraca Gas Indonesia Sumber : BPMIGAS, 2012 Gambar 5 : Peta Neraca Energi Indonesia, sumber : lampiran PerPres 5 tahun 2006 tentang Blue Print Pengelolaan Energi Indonesia d. Peran perusahaan penunjang migas dalam mata rantai pengelolaan migas. Industri penunjang kegiatan hulu migas, sebagian masih mengandalkan dukungan perusahaan asing. Nilai pengadaan barang dan jasa yang menggunakan komponen dalam negeri (local
  • 26 content)., menunjukkan trend kenaikan dari tahun ke tahun. Namun jumlah tersebut belum signifikan apabila dibandingkan dengan total rencana anggaran Kontraktor hulu migas. Dalam tahun 2012 27 misalnya., total komitmen pengadaan barang dan jasa ada sebesar $16.61 milyard. Dari jumlah tersebut, pengadaan yang melalui BUMN adalah $ 2.518 juta. Penyebab hal ini terutama adalah karena belum ada atau minimnya fasilitas dan peralatan kerja serta sumber daya manusia, dan permodalan. Gambar 6 :Inventarisasi kendala fakta penunjang kegiatan usaha hulu migas. Sumber : BPMIGAS - 2012 Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pengelolaan migas, baik dari sisi hulu dalam hal eksplorasi migas dan pengoperasian blok migas, pengolahan dan distribusi di sisi hilir, penyediaan kepada konsumen akhir serta dukungan penunjang belum mencerminkan adanya keterpaduan industri dalam kebijakan yang memungkinkan optimalnya pengelolaan migas yang mendukung kemandirian, kedaulatan dan daya saing bangsa. 27 Laporan tahunan SKKMIGAS tahun 2012., hal. 93 – 94.
  • 27 13. Implikasi Pemberdayaan Perusahaan Nasional di Bidang Pengelolaan Migas terhadap Kemandirian dan Daya Saing Bangsa dan Implikasi Kemandirian dan Daya Saing Bangsa terhadap Suksesnya Pembangunan Nasional Globalisasi di bidang ekonomi telah mengakibatkan kebebasan pergerakan lintas yurisdiksi negara terhadap arus barang, arus jasa, arus investasi., modal dan tenaga kerja. Akses yang terbuka tersebut telah mempersempit dan mengurangi efektivitas negara-negara untuk memberikan kemudahan, fasilitasi dan proteksi terhadap perusahaan dalam negeri. Restriksi pengenaan tarif, kuota, bea, standardisasi mutu dan akreditasi serta saling pengakuan (mutual recognition arrangement) akan jasa profesional lintas negara, dan ditambah kemajuan teknologi informasi akan meningkatkan produktivitas perekonomian. Tetapi di sisi lain, hal tersebut akan dapat membuat terseleksi dan tersingkirnya pelaku ekonomi yang tidak efisien. Peran kelembagaan28 dalam meningkatkan daya saing merupakan sesuatu yang mutlak. Daya saing adalah seperangkat lembaga, kebijakan dan faktor-faktor yang menentukan tingkat produktivitas suatu negara. Tingkat produktivitas tersebut, selanjutnya menentukan tingkat kemakmuran yang dapat diperoleh dari perekonomian. Tingkat produktivitas tersebut juga menentukan tingkat pengembalian investasi (rate of return), yang merupakan faktor mendasar dalam mendorong pertumbuhan. Dengan demikian, pertumbuhan yang berkelanjutan akan diperoleh dari perekonomian yang lebih kompetitif29. Perekonomian yang bertumbuh secara berkesinambungan, dengan daya saing yang lebih baik pada gilirannya akan mendorong kemandirian para pelaku usaha dalam menghadapi pasar bebas. 28 Ada 12 pilar daya saing, salah satu di antaranya adalah kelembagaan. Ref. Global Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2012-2013, hal. 5 29 ibid
  • 28 a. Implikasi Pemberdayaan Perusahaan Nasional di Bidang Pengelolaan Migas terhadap Kemandirian dan Daya Saing Bangsa Pemberdayaan perusahaan nasional mengandung makna adanya suatu kebijakan yang memungkinkan perusahaan nasional lebih memiliki kemampuan dalam menguasai pasar, berproduksi secara lebih efisien dan memberi dukungan kepada kemandirian dan daya saing bangsa. Salah satu indikator kebesaran ekonomi suatu negara adalah besarnya tingkat produk domestik bruto (gross domestic product). Pengukuran dengan parameter tersebut dalam suatu pasar bebas dapat menyesatkan. Gross domestic bruto mengukur produksi yang dihasilkan di suatu negara, tanpa mengaitkan dan membedakan siapa subjek yang menghasilkan tersebut apakah perusahaan nasional atau perusahaan asing. Di bidang pengelolaan migas, di sektor hulu perusahaan nasional hal ini diwakili oleh Pertamina EP sebagai anak usaha dari PT Pertamina (Persero). Dalam tahun 201230 kontribusi PT Pertamina EP terhadap produksi minyak nasional hanya 14,81%. Di sisi pengolahan, seluruh kilang minyak adalah dikelola oleh PT Pertamina. Namun demikian, margin kilang minyak relatif kecil, sehingga tidak banyak perusahaan yang berinvestasi di bidang tersebut. Dalam jaringan distribusi, sebagian besar jaringan distribusi gas adalah dioperasikan oleh PT. Perusahaan Gas Negara, dan PT Pertamina Gas. Jaringan distribusi gas tersebut bersifat open access31, yang dapat digunakan oleh pemilik gas yang lain. Pemberdayaan perusahaan nasional di bidang pengelolaan migas berbeda-beda untuk bidang hulu, pengolahan maupun hilir/ jaringan pipa. Sehatnya perusahaan nasional tersebut dapat dilihat 30 Produksi minyak PT Pertamina EP tahun 2012 tercatat 46.595.000 BBL., sedangkan produksi nasional 314.700.000 BBL. Sementara itu utk gas porsi produksi PT Pertamina EP terhadap nasional adalah 12,02 % (358.970.000 MSCF/ 2.987.672.000 MSCF). Ref. Laporan Konsolidasi KKKS SKKMIGAS 31 Regulasi terkait pengaturan, pemanfaatan, tarif gas pipa melalui open access, merupakan kewenangan BPHMIGAS.
  • 29 dari kemampuan perusahaan dimaksud untuk melakukan operasi, ekspansi dan penetrasi pasar secara efisien. Perusahaan nasional yang sehat akan dapat mengurangi ketergantungannya baik dari sisi permodalan, keahlian dan kemampuan keuangan kepada perusahaan asing maupun kepada fasilitasi dari Pemerintah. Kemandirian bangsa akan terwujud dalam hal perusahaan nasional memiliki kemampuan yang memadai untuk menghasilkan sendiri (self generate) berdasarkan pilihan kebijakan independennya strategi yang diperlukan untuk pertumbuhan berkelanjutan bidang usahanya. Daya saing bangsa, secara internasional diakui dan diukur berdasarkan indeks daya saing. Indeks tersebut akan meningkat dalam hal perusahaan nasional di bidang pengelolaan dapat menjadi penggerak, lokomotif dan soko guru perekonomian yang memberikan efek pengganda (multiplier effect). Bergeraknya sektor perekonomian yang lain sebagai bagian dari mata rantai pengelolaan migas akan meningkatkan daya saing bangsa. b. Implikasi Kemandirian dan Daya Saing Bangsa terhadap Suksesnya Pembangunan Nasional Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Tujuan bernegara adalah berhasilnya Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Nasional (RPJPMN) memerinci tahapan yang akan dicapai sebagai berikut32 : 32 PerPres 5 tahun 2010 butir 3.1 gambar 3.10
  • 30 Gambar 7 : Pentahapan Pembangunan RPJPN Sumber : Dokumen MP3EI Dari pentahapan di atas, jelaslah bahwa pemberdayaan perusahaan nasional di bidang pengelolaan migas, akan memberikan implikasi dan korelasi positif terhadap kemandirian dan daya saing bangsa. Selanjutnya kemandirian dan daya saing bangsa tersebut akan berimplikasi untuk menguatkan, memantapkan dan mengokohkan terwujud suksesnya tujuan pembangunan nasional. 14. Pokok-pokok Persoalan yang Ditemukan Pengelolaan migas meliputi suatu mata rantai yang harus dipandang secara menyeluruh, terintegrasi dan holistik mulai dari sisi hulu, hilir , industri pendukung hingga pengguna akhir. Yang sering menjadi persoalan adalah perbedaan prioritas yang merupakan tanggung jawab sektor-sektor, dan sering bertolak belakang. Misalnya, antara meningkatkan produksi migas dari lapangan migas yang telah ada, dengan usaha untuk mencari cadangan migas baru. Juga kebijakan untuk mengalokasikan gas untuk kebutuhan domestik yang harganya lebih murah, atau mengekspor gas dengan harga yang lebih mahal untuk menopang APBN.
  • 31 Gambar berikut menunjukkan perbedaan harga rata-rata gas untuk domestik versus harga gas untuk tujuan ekspor Gambar 8 : Harga Gas Ekspor vs Harga Gas Domestik Sumber - SKKMIGAS, 2013 Pokok-pokok persoalan yang ditemukan yang menyebabkan perusahaan nasional di bidang migas belum terberdayakan dalam rangka peningkatan kemandirian dan daya saing bangsa adalah sebagai berikut : a. Melemahnya peran migas dalam pembangunan nasional Melemah dan termarginalisasinya peran strategis migas dapat dilihat dari degradasi muatan materi pada undang-undang yang mengaturnya. Sebagai penjabaran dari UUD NRI 1945 pasal 33, dalam Undang-undang no. 44 tahun 1960 tentang Pertambangan minyak dan gas bumi dinyatakan bahwa minyak dan gas bumi merupakan kekayaan nasional yang mempunyai arti yang khusus untuk pertahanan nasional33 . Dalam Undang-undang no. 8 tahun 1971 tentang Pertamina, frase “kekayaan nasional” tersebut menghilang dan diganti menjadi “bahan galian strategis”, baik untuk perekonomian negara maupun untuk kepentingan pertahanan dan keamanan Nasional34. Undang-undang nomor 22 tahun 2001 33 Butir menimbang c. “bahwa minyak dan gas bumi mempunyai arti yang khusus untuk pertahanan nasional”. Ayat 2: Segala bahan galian minyak dan gas bumi yang ada di dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh Negara. 34 Butir menimbang poin a pada Undang-undang nomor 8 tahun 1971.
  • 32 mendegradasi peran migas lebih rendah lagi menjadi sumber daya alam strategis serta hanya sekedar perekonomian nasional tanpa “komoditas vital” dalam dikaitkan dengan kepentingan pertahanan dan keamanan nasional. Konsekuensi lanjutan dari hal tersebut adalah peran migas hanya dipandang sebagai instrumen untuk memenuhi tujuan jangka pendek dalam rangka memenuhi target APBN. Pemerintah lebih mengutamakan perusahaan manapun yang dianggap dapat beroperasi lebih efisien. Pemerintah juga ragu untuk mempercayakan operatorship wilayah kerja produktif kepada perusahaan negara, atau perusahaan nasional yang belum terbukti kinerjanya dibanding dengan perusahaan asing. Hal yang sama juga berlaku dalam memperlakukan industri hilir dan industri penunjang. Perubahan cara pandang tersebut terkonfirmasi pada undangundang penanaman modal yang sama sekali tidak memberikan proteksi atau afirmasi positif kepada industri dalam negeri dalam berhadapan dengan perusahaan asing35. Tidak ada lagi pemihakan kepada perusahaan negara atau perusahaan Nasional sebagai bagian dari instrumen Negara untuk kemandirian dan kedaulatan ekonomi apabila efisiensi keuangan dan operasionalnya lebih rendah dari perusahaan asing. b. Kurang terpadunya manajemen pengelolaan migas Pada dasarnya setiap penggalan dalam mata rantai kegiatan pengelolaan migas memiliki tanggung jawab kinerja masing-masing. Namun apabila tidak ada suatu manajemen strategi yang memiliki benang merah yang terpadu, maka kemandirian perusahaan migas nasional tidak akan tercapai. Beberapa contoh dapat diberikan di sini. Gas yang diproduksikan oleh BP di Papua, tidak ada yang dapat diserap di bumi Papua. Seluruh gas tersebut telah terikat dengan kontrak jangka panjang untuk dijual sebagai LNG/ liquid natural gas ke pembeli di luar negeri. Sementara itu, apabila ada 35 Ref. Pasal 6 dan pasal 8 UU 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal
  • 33 pengembangan lapangan baru (dikenal dengan Tangguh 3), juga akan ditujukan untuk ekspor atau dikirim ke pulau Jawa, untuk diregasifikasi memenuhi kebutuhan kelistrikan di pulau Jawa. Tidak ada dalam desain pemerintah untuk membangun industri pengguna seperti petrokimia, pabrik semen atau pabrik pupuk di Papua, yang akan dapat merangsang tumbuhnya perekonomian lokal dari nilai tambah hasil olahan gas. Swastanisasi PT. Perusahaan Gas Negara, dengan mencatatkannya di bursa pasar modal. PT PGN adalah suatu perusahaan yang memiliki sifat monopolistis secara alami sebagai pemilik jaringan gas dan diperkenankan untuk bertindak sebagai transporter dan trader dapat dipandang merugikan kepada konsumen industri. Pemerintah memberikan fasilitasi kepada PT PGN dengan margin harga yang jauh berbeda antara harga di hulu dengan di hilir, akan mengurangi daya saing industri hilir, sementara keuntungan PT.PGN tidak seluruhnya kembali ke Negara. Pemerintah juga tidak memberikan dukungan yang kuat dan rasional terhadap pemberdayaan industri pendukung. Tidak ada kebijakan nyata untuk mendorong tumbuhnya industri pendukung seperti industri baja, perpipaan, galangan kapal, yang dikaitkan dengan industri migas. Yang dilakukan Pemerintah adalah yang sifatnya artifisial dan menimbulkan rente ekonomi. Misalnya, adanya asas cabotage Indonesia. Di yang sini mewajibkan ada dua semua problem, kapal yaitu berbendera yang pertama mendefinisikan kapal terlalu luas, sehingga termasuk fasilitas terapung tempat memproduksi dan menyimpan migas (FPSO) di laut, yang tidak memungkinkan diproduksi di Indonesia. Yang kedua adalah penggunaan bendera tersebut lebih kepada tujuan penegakan yurisdiksi hukum di atas kapal, dan bukan menyangkut kegiatan membangun kapal di galangan Indonesia36. 36 Pasal no 341 UU 17/2008 tentang Pelayaran berisikan tentang penerapan asas cabotage, yaitu suatu keharusan untuk menggunakan kapal berbendera Indonesia oleh pers angkutan laut nasional. Selama ini mayoritas angkutan laut dilayani oleh kapal kapal asing dan berbendera asing. Penerapan asas ini dimulai pada tanggal 7 Mei 2011.
  • 34 Definisi mengenai tingkat komponen dalam negeri (TKDN/ local content) yang dikeluarkan Kementerian Perindustrian, sifatnya adalah artifisial dan tidak mendasar. Barang yang sepenuhnya diproduksi di luar negeri, tetapi dimiliki oleh orang Indonesia, diakui sebagai komponen lokal37. c. Rendahnya kepastian hukum dalam melaksanakan kegiatan bisnis migas Kontrak Kerja Sama migas adalah kontrak perdata, bersifat jangka panjang yang dibuat oleh Pemerintah serta disetujui oleh pihak Kontraktor migas. Seluruh ketentuan dan syarat-syarat baik untuk pengakuan pendapatan maupun untuk pembebanan biaya telah diatur dalam kontrak kerja sama tersebut. Namun belakangan ini, kontrak kerja sama ini mendapatkan penentangan dari banyak pihak38 Di berbagai kalangan juga terjadi perdebatan, apakah kekayaan badan usaha milik negara (BUMN) adalah kekayaan korporasi atau kekayaan publik. Apabila tunduk kepada hukum publik,maka mekanisme operasional, dan pertanggungjawabannya akan melalui hukum publik. Undang-undang keuangan Negara tidak 37 Peraturan Menteri Perindustrian nomor 16/M-Ind/Per 2/2011 tanggal 21 Pebruari 2011, pasal 2 ayat 6 misalnya., menyatakan bahwa alat kerja yang diproduksi di dalam negeri, tetapi dimiliki oleh orang di luar negeri, diakui sebagai TKDN 75%. Anehnya, sebaliknya, alat kerja yang diproduksi di luar negeri, tetapi dimiliki oleh orang di dalam negeri, juga diakui sebagai TKDN 75%. Di sini terdapat kerancuan antara tempat memproduksi atau pemiliki faktor produksi, tetapi duaduanya diberi pengakuan yang sama sebagai TKDN. Tampaknya kebijakan tersebut lebih dimaksudkan untuk mendorong perusahaan asing bermitra dengan perusahaan domestik. 38 http://m.energitoday.com/2013/05/18/tak-ada-kepastian-hukum-investasi-sektormigas-akan-terganggu/ Hal ini dimulai dengan masuknya pengaturan cost recovery, atau pengembalian biaya operasi ke undang-undang APBN. Kemudian ada Peraturan Pemerintah nomor 79 tahun 2010 yang memformilkan ketentuan kontraktual keperdataan ke hukum publik. Selanjutnya Bank Indonesia dengan Peraturan Bank Indonesia nomor 13 tahun 2011 mengatur lalu lintas pembukuan hasil ekspor migas. Bahkan Mahkamah Konstitusi menganggap tidak memiliki kekuatan hukum mengikat pasal-pasal dalam UU 22 tahun 2001 terkait BPMIGAS, sekalipun keberadaan BPMIGAS adalah mewakili Pemerintah dalam melaksanakan mandat yang diberikan Undang-undang untuk manajemen Kontrak Kerja Sama migas. Saat ini sedang bergulir satu kasus di pengadilan untuk pertama kalinya, sejak sistem kontrak kerja sama ada tahun 1960 an, di mana perlakuan pengakuan penghasilan dan biaya berdasarkan kontrak kerja sama perdata, diuji dan diperiksa berdasarkan hukum publik menyangkut keuangan negara. Sekalipun semua institusi yang berwenang termasuk Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menyatakan bahwa Production Sharing Contract adalah kontrak perdata, namun sampai saat ini aparat penegak hukum melihatnya dalam konteks hukum publik.
  • 35 mengenal dan mengakui adanya kerugian negara. Orang atau pihak yang menimbulkan kerugian negara akan dapat dituntut berdasarkan undang-undang tindak pidana korupsi. Di sisi lain, bisnis adalah menyangkut kalkulasi, estimasi dan keberanian dalam memanfaatkan peluang yang ada sepanjang telah melalui pertimbangan yang matang dalam pengambilan keputusan, dengan kemungkinan akhir akan rugi atau beruntung. Kecepatan dan keberanian dalam mengambil peluang merupakan salah satu kunci sukses. Seseorang dalam bisnis tidak boleh dipersalahkan atas hasil dari suatu kebijakan yang diambilnya, sepanjang telah dilaksanakan dengan kehati-hatian (fiduciary duties) dan dengan pertimbangan yang matang (business judgment rules). Ambigu dalam memandang BUMN maupun Kontrak Kerja Sama migas dalam yurisdiksi hukum publik atau hukum perdata, telah memperlemah fleksibilitas dalam bersaing dengan perusahaan swasta maupun asing. Pimpinan BUMN dan manajemen Kontraktor Kontrak Kerja Sama dalam pengambilan keputusan menjadi kurang decisive serta cenderung birokratis, konservatif. Kewenangan Pemda dalam mengatur dan menerbitkan berbagai aturan dan perizinan, maupun mencabut dan membatalkan perizinan dan aturan yang telah diberikan oleh pejabat sebelumnya menambah ketidak pastian dalam berbisnis39. d. Rendahnya kompetensi Perusahaan Nasional Kompetensi suatu perusahaan dalam kegiatan terkait pengelolaan migas diukur dari kemampuan sumber daya manusia, kemampuan permodalan dan kemampuan teknologi, sarana dan prasarana. Eksposur atau pengalaman di lapangan dalam menangani berbagai masalah akan memperkaya dan mematangkan 39 Dalam Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan, bahwa Peraturan Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah kabupaten adalah aturan hukum yang mengikat. Perizinan yang diperdakan dengan segala kewajiban pungutan dan retribusi, harus dipenuhi terlebih dahulu, sekalipun bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi. Kementerian Keuangan di tahun 2012 mencatat dari 14.000 perda, terdapat 4000 perda bermasalah, namun baru dapat dicabut 1800 , sementara jumlah perizinan tersebut empat kali lebih banyak. Perizinan di Indonesia, lebih banyak , lebih lama dan lebih mahal. Ref. www. Hukumonline.com/pemerintah belum cabut ribuan perda bermasalah
  • 36 perusahaan. Di sektor hulu migas, misalnya. PT Pertamina EP hanya berusaha di daratan (on shore)., sedangkan potensi migas yang ada saat ini sudah mengarah ke laut dalam. Operator wilayah kerja di laut dalam saat ini adalah perusahaan-perusahaan asing. Kontrak-kontrak pengadaan untuk proyek besar seperti EPCI (Engineering, Procurement, Construction dan Installation) hingga maintenance ditangani perusahaan-perusahaan asing. Perusahaanperusahaan tersebut sebagian adalah perusahaan yang terafiliasi dengan perusahaan migas yang beroperasi di Indonesia. Kemampuan permodalan perusahaan dituntut untuk tinggi, mengingat industri migas terutama di sektor hulu merupakan industri yang sarat resiko, berdimensi jangka panjang dan membutuhkan modal besar. Perusahaan-perusahaan nasional tidak memiliki akses pasar yang cukup untuk menarik mitra financial banking untuk mendanai aktivitasnya. Hal yang sama juga terjadi di industri penunjang 40. Sebagian terbesar jasa penunjang industri migas ditangani oleh perusahaan engineering41 yang merupakan jaringan perusahaan internasional. Perusahaan-perusahaan besar memiliki jaringan atau pusat-pusat riset dan pengembangan. Rotasi dan penugasan di berbagai level dan kompleksitas lapangan, serta dukungan sarana dan prasarana memperkaya dan memperkuat kemampuan sumber daya manusia pada perusahaan-perusahaan tersebut. 40 Perusahaan Jasa Penunjang Migas diatur dalam PerMen ESDM nomor 27 tahun 2008 Haliburton, inc dan Schlumberger yang beroperasi di lebih 70 negara, adalah pemain utama dalam industri jasa penunjang di Indonesia. http://en.wikipedia.org/wiki/Halliburton; http://en.wikipedia.org/wiki/Schlumberger 41
  • BAB IV PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS 15. Umum Perkembangan Lingkungan Strategis adalah perkembangan situasi internal dan eksternal, baik yang statis (Trigatra) maupun dinamis (Pancagatra) yang memberikan pengaruh pada pencapaian tujuan nasional42. Karena itu faktor lingkungan strategis perlu dicermati dan dianalisis baik terhadap potensi kontribusi untuk mendapatkan dan mengoptimalkan peluang dan mengatasi kendala yang ada. Pengelolaan perekonomian nasional melalui pemberdayaan perusahaan nasional di bidang pengelolaan migas, tidak terlepas dari konstelasi dan perkembangan situasi di lingkungan global, regional, maupun lingkungan domestik. 16. Perkembangan Lingkungan Global a. Peran strategis migas dalam percaturan kekuasaaan negara adi daya Jejak peran strategis migas dalam dunia modern dapat ditelusuri dalam sejarah modern konflik dan perang dunia. Winston Churchil (yang kelak menjadi Perdana Menteri Inggeris pada masa perang dunia kedua), pada tahun 1912 telah menyatakan pentingnya minyak dikuasai oleh Negara untuk tujuan strategis baik pada masa damai maupun masa perang. Kemenangan suatu negara secara signifikan ditentukan oleh kemampuan logistik dalam memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak kendaraan dan alat-alat perang43. 42 Dikutip dari Lembaga Ketahanan Nasional RI, Naskah Lembaga Perkembangan Lingkungan Strategis, tahun 2013, hal. 3 43 Invasi Jerman ke Rusia pada tahun 1941 adalah untuk menguasai ladang minyak di laut Kaspia, Azerbaijan. Kekalahan pasukan tank Jerman di bawah jenderal Rommel di gurun El Alamein Mesir adalah ketika tidak ada cukup pasokan bahan bakar untuk menggerakkan mesin perangnya. Amerika memperkuat ketahanan energinya pada masa perang dunia kedua dengan membangun jalur pipa dari Texas ke pantai atlantik, yang mengalirkan minyak sejumlah 6,3 milyar barel. Invasi Jepang ke Hindia Belanda, adalah untuk mengamankan pasokan minyak dari Indonesia, dengan menyerang Tarakan, Riau dsb. Kekalahan Jepang dari sekutu, bermula dari berhasilnya Inggeris dan Amerika Serikat memotong jalur pasokan minyak dari Indonesia. Pada operasi di Irak dan Afganistan, dimana AS menempatkan 190.000 pasukannya, memerlukan 10 juta galon minyak per hari, setara dengan kebutuhan 20 juta orang penduduk kota dalam satu hari. Ref. Michael Klare, 37
  • 38 Kehadiran militer Amerika Serikat di Timur Tengah44, maupun bantuan serta kebijakan strategis dan taktis, tidak terlepas dari kepentingan strategis Amerika Serikat untuk mendapatkan dan mengamankan akses ke sumber minyak yang ada di negara-negara teluk dan timur tengah. Perang dan kekerasan sipil yang terjadi dewasa ini di Suriah, juga tidak terlepas dari kepentingan strategis negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Rusia45 b. Peran regulasi perdagangan dunia melalui World Trade Organization (WTO) WTO saat ini beranggota 159 Negara, termasuk Indonesia46. Tujuannya adalah untuk memperlancar arus perdagangan barang dan jasa serta liberalisasi perdagangan dunia. WTO berfungsi untuk mengadministrasikan perjanjian perdagangan, negosiasi perdagangan, menangani perselisihan perdagangan, memonitor kebijakan negara-negara di bidang perdagangan, memberikan bantuan teknis dan pelatihan bagi negara-negara berkembang, serta bekerja sama dengan berbagai organisasi internasional. Demikian juga dengan adanya standardisasi47 produk maupun jasa untuk dapat memasuki satu pasar tertentu dapat merupakan penghalang atau penambahan unit cost atas barang maupun jasa yang akan Blood and Oil, Penguin Group, London 2004, http://www.greenpeace.org/international/en/news/Blogs/makingwaves/oil-wars 44 American security alliance in the middle east, http://www.cato.org/sites/cato.org/files/serials/files/cato-handbookpolicymakers/2009/9/hb111-52.pdf 45 Kepentingan Geo Politik dan geo energi Amerika Serikat dan Rusia, terasa dalam pertikaian yang terjadi di Suriah dewasa ini. Pada bulan Juli tahun 2012, bersamaan dengan perang sipil di Suriah, Pemerintah Suriah, Iran dan Irak menandatangai MoU untuk kerangka kerja pembangunan jalur pipa gas dari Iran melewati Irak 46 http://www.wto.org/english/news.e/htm 47 Badan Standardisasi Internasional (International Standardization Organization), didirikan tahun 1947 berkantor pusat di Geneva sebenarnya adalah organisasi sukarela mengenai standardisasi barang maupun jasa. Namun demikian, dengan perkembangan konsensus global, badan ini menjadi sedemikian powerful, dan dijadikan rujukan termasuk oleh WTO dalam hal terdapat dispute yang terkait dengan persyaratan dan penghalangan/ barrier memasuki pasar tertentu. Sampai dengan saat ini telah tercatat lebih dari 19.500 standar internasional. ISO beranggota 163 negara, dan memiliki 3.368 technical bodies. Ref. http://www.iso.org/iso/home/about.htm
  • 39 diekspor. Hubungan antara ISO dengan WTO adalah “critical for international trade”. c. Krisis ekonomi dan keuangan di berbagai belahan dunia Krisis keuangan di berbagai negara anggota masyarakat Eropah, seperti Spanyol, Italia dan Yunani terjadi karena pinjaman yang diberikan perbankan lebih banyak disalurkan kepada sektor konsumtif seperti property yang tidak dapat dikembalikan pada saat jatuh tempo. Krisis karena mismanagement di perbankan tersebut adalah dampak dari krisis serupa yang terjadi sebelumnya di Amerika Serikat.48 Berbagai program bail out, penghematan, disiplin anggaran dan lainlain telah diupayakan oleh Pemerintah dan lembaga keuangan internasional seperti IMF. Proteksionisme untuk pemulihan Ekonomi Eropah serta program penyelamatan secara finansialnya, akan memberikan pengaruh kepada pemberdayaan perusahaan nasional dalam menembus pasar Eropah. d. Dinamika politik dan keamanan di berbagai belahan dunia Terjadinya pergantian pemerintahan berdasarkan gelombang tuntutan demokratisasi di negara-negara Afrika Bagian Utara dan Timur Tengah, yang dikenal dengan Arab Spring49, telah membawa perspektif baru. Dari sisi politik, menurut Barzegar dari Harvard Kennedy School50, adanya demokratisasi, reformasi politik, penghapusan rezim otoriter, pengembangan pasar ekonomi, bangkitnya kelas menengah, dan hak asasi telah menjadi perhatian dari negaranegara di kawasan. 17. Perkembangan Lingkungan Regional Organisasi kerja sama yang menonjol dan patut diperhitungkan di lingkungan regional Indonesia antara lain adalah51 ASEAN, ASEAN 48 49 http://www.neurope.eu/article/reasons-behind-eurozone-financial-crisis ://www.powerandpolicy.com/2012/10/30/the-arab-spring-and-the-balance-of-power-in-the-middle-east 50 :ibid 51 http://en.wikipedia.org/wiki/ASEAN_Free_Trade_Area
  • 40 – Australia – New Zealand Free Trade Area, ASEAN – China Free Trade Area, ASEAN – India Free Trade Area, ASEAN – Japan Comprehensive Economic Partnership, ASEAN – Korea Free Trade Area, Comprehensive Economic Partnership for East Asia, ASEAN Regional Forum dan APEC. Intensitas integrasi dan luas lingkup ekonomi dengan para mitra ASEAN dilakukan secara bergradasi dan bertahap. Selain dengan ASEAN, beberapa negara di kawasan juga bekerja sama, misalnya three lateral cooperation antara Cina, Korea Selatan dan Jepang52. Tabel 2 : Indikator ekonomi beberapa Negara di kawasan Sumber : The world fact book – CIA publication, 2012 Negara-negara ASEAN53, akan membentuk kawasan integrasi ekonomi regional di tahun 2015. Karakteristik utamanya adalah 52 http://en.wikipedia.org/wiki/China%E2%80%93Japan%E2%80%93South_Korea_trilateralsummit ASEAN didirikan tanggal 8 Agustus 1967, saat ini beranggota 10 Negara di Asia Tenggara. Tujuan pendiriannya dikenal dengan tiga pilar yaitu Politik dan Keamanan, Perekonomian dan Sosial Kebudayaan. Prinsip fundamental ASEAN ada enam yaitu, (1). Saling menghormati kemerdekaan, kedaulatan, persamaan, integritas teritorial, dan identitas nasional masing-masing, (2). Hak dari masing-masing Negara untuk mempertahankan eksistensi nasionalnya terbebas dari campur tangan eksternal, subversi dan permusuhan, (3). Tidak campur tangan dalam urusan domestik masing-masing, (4). Penyelesaian perbedaan dan sengketa dengan cara damai, (5). Menolak ancaman dan penggunaan kekerasan ,(6). Mengefektifkan kerja sama regional. Ref. http://en.wikipedia.org/wiki/ASEAN_Summit 53
  • 41 untuk membentuk (a). basis pasar dan produksi tunggal, (b) kawasan ekonomi yang sangat kompetitif, (c). Kawasan pengembangan ekonomi dengan kesempatan perlakuan yang sama, (d). Kawasan yang mengintegrasikan sepenuhnya dengan ekonomi global. Singkatnya, ASEAN akan bertransformasi menjadi kawasan dengan arus barang, jasa, investasi, pekerja terlatih dan modal yang bebas54. 18. Perkembangan Lingkungan Nasional Dalam lingkup nasional, pemberdayaan perusahaan nasional di bidang pengelolaan migas dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dipandang dari sisi perusahaan yang ada, kebijakan pemerintah yang terkait serta sisi permintaan masyarakat akan pemenuhan kebutuhan energi secara nasional. Sedangkan dari sisi masyarakat pengguna atau pemanfaat dipengaruhi oleh adanya tuntutan dan harapan untuk memperoleh energi yang tersedia (available), pada harga yang terjangkau (accessible), dan berkualitas. Dalam konteks tersebut, maka apakah output yang tersedia di pasar merupakan produk dari perusahaan nasional atau perusahaan bukan nasional tidak lagi merupakan pertimbangan utama. Dari perspektif lingkungan nasional, perkembangan aspekaspek statis (trigatra) dan dinamis (pancagatra) juga merupakan determinan dalam kebijakan pemberdayaan perusahaan nasional di bidang migas untuk menjadi perusahaan yang memiliki daya saing dan kemandirian di tengah-tengah percaturan dan tuntutan lokal dan global yang dinamis a. Aspek Geografi Indonesia adalah negara yang terletak di antara jalur lalu lintas ekonomi dan perdagangan yang menghubungkan kawasan timur tengah ke Asia Timur dan Pasifik. Kedua kawasan tersebut memiliki karakteristik yang relatif berbeda. Di kawasan Asia Timur dan Pasifik 54 http://www.asean.org/communities/asean-economic-community
  • 42 terdapat negara-negara industri maju seperti Jepang, Cina, Korea Selatan dan Taiwan. Negara-negara ini memerlukan pemasaran barang dan jasanya hingga ke kawasan di Timur Tengah. Di sisi lain, Negara-negara industri maju tersebut memerlukan pasokan energi dari kawasan Timur Tengah baik berupa minyak mentah maupun LNG yang melewati Selat Malaka yang merupakan kawasan perbatasan Indonesia55. Indonesia juga merupakan persilangan dari negara-negara maju di kawasan Pasifik Selatan seperti Australia dan New Zealand yang memiliki hubungan dagang dan ekonomi dengan negaranegara di kawasan Utara seperti Cina, Jepang, Korea Selatan dan India yang dapat melewati wilayah Indonesia. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki rentang wilayah yang memanjang di sepanjang garis khatulistiwa, dengan letak antara 940 -1410 BT dan 60LU – 110LS56. Sumber daya migas tersebar di seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Ketersediaan jaringan distribusi, jalur transportasi dan persebaran penduduk merupakan faktor yang juga menentukan dalam pemberdayaan perusahaan nasional di bidang migas. 55 Dalam tahun 2011, lebih dari 60.000 kapal melewati selat malaka, membawa hampir seperempat komoditas yang diperdagangkan dunia. 15,2 juta barel per hari minyak mentah dan produk minyak melewati kawasan tersebut. Merupakan jalur pasokan 77% energi kebutuhan Republik Rakyat China. Kedalaman selat yang hanya 25 meter (82 ft) membuat rute alternatif laut dalam melalui selat lombok, salah satu jalur ALKI Indonesia menjadi semakin penting,. Upaya lain yang dilakukan Pemerintah Cina adalah dengan mendukung terbukanya jaringan pipa gas di daerah semenanjung Asia Tenggara Ref. http://www.academia.edu/1931497/ The_Strait_of_Malacca_as_one_of_the_most_important_geopolitical_regions_for_the_Peoples_R epublic_of_China., diunduh 7 Juni 2013 jam 11.00 56 Dalam perdebatan pembentukan Negara Indonesia di BPUPKI, wilayah Indonesia disepakati berdasarkan voting, namun tidak jadi dimasukkan dalam dokumen negara seperti Undang-undang Dasar. Indonesia sebagai negara kepulauan adalah berdasarkan deklarasi Djuanda tanggal 13 Desember 1957. Deklarasi tersebut mendapatkan pengakuan masyarakat Internasional melalui Konvensi PBB tentang Hukum Laut, UNCLOS 1982, yang disahkan dengan UU no. 17 tahun 1985. Salah satu konsekuensi dari Negara Kepulauan adalah harus dibukanya sebagian jalur menjadi jalur lintas internasional, yang dikenal dengan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI). UU no. 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara menegaskan secara normatif yang menjadi batas yurisdiksi negara, namun tidak mencantumkan titik-titik koordinat batas wilayah Indonesia. Hal ini dilatar belakangi karena masih ada beberapa titik perbatasan yang masih dalam perundingan dengan negara tetangga . Bacaan lanjut : http://indomaritimeinstitute.org/?p=546 diunduh 6 Juni 2013 jam 20.00
  • 43 b. Aspek Demografi Penduduk Indonesia pada tahun 2013 ada sekitar 245 juta jiwa.57. Jumlah penduduk tersebut tidak tersebar secara merata. Pulau Jawa yang hanya meliputi 7% dari seluruh luas Indonesia, dihuni antara 55 – 60% penduduk. Komposisi usia produktif (15 – 64 tahun) adalah sekitar 68%, atau dependency ratio sekitar 45%. Tingkat pendidikan rata-rata Indonesia adalah 7.2 atau kelas satu SMP58. Adapun pendapatan per kapita penduduk adalah sekitar $ 3700 per tahun, dengan tingkat persebaran (Gini ratio 59), 0,41. Gini rasio tersebut merupakan resultan dari kemampuan individu, kesempatan kerja yang tersedia dan kebijakan Pemerintah. Berdasarkan human development index 2012 60, Indonesia berada pada urutan nomor 121 dari 186. Apabila pemakaian listrik digunakan sebagai proxy indikator peningkatan kesejahteraan61, maka rasio elektrifikasi rumah tangga Indonesia, meningkat dari tahun ke tahun, hanya penyebarannya tidak merata. Dalam tahun 2012 misalnya, meningkat menjadi 57 Simulasi dan proyeksi parameter kependudukan dapat diunduh di http://www.datastatistikindonesia.com/proyeksi/index.php. data diunduh pada 6 Juni 2013 jam 23.00 58 Saat ini sekitar 50% tenaga kerja di Indonesia berpendidikan SD, dan hanya 8% berijazah diploma atau sarjana. Ref. Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011 – 2025, section Tantangan Indonesia, hal. 19 dst. 59 Gini ratio adalah indikator yang mengukur tingkat pemerataan atau ketimpangan distribusi pendapatan, yang bergerak dari indeks nol (0) yang merupakan pemerataan sempurna hingga 1, yang merupakan ketimpangan sempurna (yaitu seluruh penghasilan nasional hanya dimiliki oleh satu orang. Kurva yang menggambarkan distribusi pendapatan tersebut, dikenal dengan kurva Lorentz. 60 Human Development Index, diterbitkan oleh UNDP. Untuk tahun 2012 diterbitkan tanggal 14 Maret 2013. Index tersebut mengukur kualitas kehidupan masyarakat berdasarkan parameter harapan hidup, tingkat melek huruf, tingkat pendidikan, kualitas kehidupan dan standar hidup. Index tersebut diperkenalkan sejak tahun 1990 oleh Amartya Sen, seorang ekonom India. Dengan indeks ini, suatu negara akan dikelompokkan sebagai negara maju (developed), berkembang (developing) dan terbelakang (under develop). 61 Index quality of life yang dikaitkan dengan energy consumption, antara lain terdapat pada kajian Global Energy Issues. http://www.geni.org/globalenergy/issues/global/qualityoflife/QualityOfLifeVsEnergyConsumption. Leslie White, mengembangkan the theory of cultural development C = E x T dengan postulat bahwa Culture/ Civilization (C) adalah jumlah penggunaan energi per kapita per tahun (E) dikalikan dengan Efisiensi alat/ teknologi yang dipakai untuk mengeksploitasi energi (T). Untuk yang tertarik mendalaminya dapat membaca pada jurnal : Advance of Energy Studies, 2010 “can we break the additon to fossil energy”. Penulis belum menemukan indeks penelitian serupa yang dilakukan dan dipublikasikan di Indonesia.
  • 44 73,37% dari tahun sebelumnya 72,9%. Namun, tingkat penyebarannya tidak merata, dimana yang tertinggi adalah di Jakarta 99,9%, dan terendah di Papua sebesar 35,89% 62. Bank dunia mencatat, pemakaian energi per kapita meningkat dari tahun ke tahun di Indonesia63. Grafik berikut menunjukkan ada korelasi yang positif antara tingkat pemakaian energi dengan pendapatan per kapita sebagai proxy dari quality of life64. Gambar 9 : Kualitas hidup dan pemakaian energi Sumber : energy.wesrch.com/page-summary-pdf c. Aspek Sumber Kekayaan Alam Indonesia memiliki sumber daya alam yang merupakan kekayaan alam nasional yang beragam, melimpah dan tersebar di seluruh wilayah, baik yang berupa kekayaan alam yang terbarukan maupun tidak terbarukan. Sumber daya alam Indonesia berupa berbagai jenis flora, fauna, kehutanan, kelautan dan perikanan, mineral, pertambangan dan energi. Kekayaan sumber daya alam Indonesia, terbentuk karena beberapa faktor, yakni 65 : 62 Publikasi Statistik PLN, 2012 http://data.worldbank.org/indicator/EG.USE.PCAP.KG.OE., Pemakaian kilogram of oil equivalent per capita Indonesia, berturut turut adalah 2008 (796), 2009 (836), 2010 (867). Pemakaian ratarata per kapita di USA adalah 7000 Koec, sedangkan di Bangladesh adalah sekitar 190koec. 64 http://energy.wesrch.com/page-summary-pdf-TR1AU1PJUEQJH-catee-quality-of-life-is-stronglycorrelated-with-energy-consumption-4 65 Ref. http://id.wikipedia.org/wiki/Sumber_daya_alam., diunduh tanggal 7 Juni 2013 jam 08.00 WIB 63
  • 45 1) Faktor astronomi, sebagai daerah tropis yang memiliki curah hujan yang tinggi sehingga banyak jenis tumbuhan. 2) Faktor geologi, yang terletak pada titik pergerakan lempeng tektonik, yang banyak terbentuk pegunungan kaya akan mineral 3) Daerah perairan kaya berbagai jenis tanaman dan hewan laut, serta mengandung juga berbagai jenis sumber mineral. Dalam sistem pemerintahan Indonesia dewasa ini yang berdasarkan desentralisasi dan otonomi pada daerah kabupaten/ kota., sumber kekayaan alam menjadi salah satu modal pembangunan di daerah 66. Hal ini selain merupakan modal kekayaan, pada tingkat tertentu apabila dieksploitasi secara berlebihan dan dengan persaingan antar daerah yang ketat dapat menimbulkan ekses yang tidak diharapkan. d. Aspek Ideologi Pancasila sebagai ideologi negara, merupakan falsafah dan pandangan bangsa Indonesia. Ideologi Pancasila tersebut merupakan tolok ukur, dan penuntun dalam menakar kepantasan dalam kebijakan, sikap dan tindakan dalam praktek pergaulan kemasyarakatan dan kenegaraan. Kemajuan pendidikan, interaksi dengan masyarakat luas serta globalisasi membawa pengaruh terhadap sikap dan persepsi bangsa Indonesia dalam menyikapi tantangan yang dihadapi. Pengelolaan migas yang sarat dengan dimensi perhitungan bisnis, hendaknya tetap dilekatkan pada harmonisasi dengan kerangka ideologi Pancasila. Pilihan kebijakan yang ada hendaknya mengutamakan kepentingan dan keselamatan bangsa untuk jangka panjang, dengan memperkokoh kemampuan pelaku ekonomi nasional melalui peningkatan daya saingnya di tengah arus globalisasi. e. Aspek Politik Arsitektur perpolitikan dewasa ini di Indonesia menunjukkan pola yang unik. Sistem pemerintahan adalah kabinet presidensial, 66 UU 32 tahun 2004 pasal 17, sebenarnya lebih menekankan pada bagi hasil pemanfaatan sumber daya alam. Namun karena penafsiran yang tidak seragam mengenai kewenangan Pusat dan kewenangan daerah, terlihat dominasi yang lebih besar pada Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dalam manajemen sumber daya alam, melalui mekanisme perizinan.
  • 46 namun pendulum bendul politik sangat heavy parliament. DPR memiliki hak legislasi, hak anggaran, hak pengawasan. Di sisi lain, Presiden tidak memiliki hak veto untuk menolak pengesahan undang-undang atau untuk membubarkan DPR67. Demokrasi politik Indonesia tidak memiliki keseimbangan atau balancing power antara lembaga eksekutif dengan lembaga legislatif yang merupakan ciri-ciri tidak sehatnya sistem perpolitikan68. Politik negara di bidang migas terlihat aktif secara signifikan. Pemerintah juga melakukan perubahan mendasar dalam arsitektur pengelolaan migas, dengan membentuk BPMIGAS di sisi hulu, dan BPHMIGAS di sisi hilir. Sebelumnya fungsi tersebut menyatu di Pertamina. Kegiatan migas juga menarik secara politis, terbukti dari adanya hak angket DPR menyangkut kebijakan harga BBM, dan beberapa kali pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi terkait dengan minyak maupun listrik. f. Aspek Ekonomi Dengan adanya globalisasi, kemajuan informasi komunikasi dan teknologi, serta standardisasi produk dan jasa serta peraturanperaturan perdagangan internasional, maka aspek ekonomi suatu negara tidak lagi menjadi sesuatu yang otonom dalam yurisdiksi pengaturan negara yang bersangkutan. Integrasi pasar menuntut adanya efisiensi. Konsumen barang, jasa diperhadapkan dengan berbagai pilihan dengan pertimbangan utama harga, mutu dan ketersediaannya. 67 Undang-undang nomor 22 tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan MPR., DPR., DPD., dan DPRD., pada pasal 26 ayat 1, menyatakan bahwa undang-undang dibahas bersama dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Tetapi dalam pasal 102 ayat 2 Peraturan Tata tertib DPR dinyatakan bahwa dalam hal suatu RUU telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden, namun tidak ditandatangani oleh Presiden, dalam jangka 30 hari RUU tersebut berlaku sah dan wajib diundangkan sebagai undang-undang. Di sisi lain, Peraturan Tata tertib DPR tersebut sesungguhnya tidak termasuk dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia berdasarkan UU no. 12 tahun 2011. 68 Contoh yang nyata dalam praktek adalah seperti kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga bbm untuk menekan beban subsidi di APBN misalnya. Hal ini akan sangat tergantung pada DPR yang mengambil penafsiran bahwa segala sesuatu yang menyangkut penggunaan dan alokasi APBN merupakan domain DPR.
  • 47 Pemberdayaan perusahaan nasional di bidang migas tidak selamanya mendapat dukungan dari masyarakat domestik, apabila perlindungan Pemerintah dianggap memberatkan. Masyarakat akan dapat menuntut dibukanya keran impor dan pasar dalam negeri terhadap produk asing, apabila hal tersebut dipandang lebih efisien. g. Aspek Sosial Budaya Jati diri sosial budaya asli Indonesia adalah semangat kekeluargaan, keharmonisan dan kebersamaan yang kental. Namun dengan adanya globalisasi, kemajuan ekonomi dan tuntutan persaingan untuk memenuhi kebutuhan dan peningkatan taraf hidup, serta demokratisasi, aspek sosial budaya telah tergeser ke pragmatisme dan kepentingan individu, kelompok, partai dan sebagainya. Pandangan politik, keagamaan dan tata nilai yang bergeser serta beragam telah membuat tidak mudah untuk menyederhanakan perumusan pola dan peri laku sosial budaya di Indonesia. Kemungkinan adanya benturan sosial maupun psikologis dengan adanya keseimbangan baru yang dibawa kemajuan ekonomi di daerah juga perlu mendapat perhatian. Pengelolaan sumber daya alam migas dengan atribut pengutamaan perusahaan nasional harus tetap diletakkan dalam kerangka yang dapat mengantisipasi dan mengakomodasi perubahan perspektif sosial budaya yang mulai bergeser dari pandangan tradisional agraris ke modernitas industrialis kapitalis. h. Aspek Pertahanan Keamanan Pengelolaan sumber daya alam migas erat kaitannya dengan aspek pertahanan keamanan. Sumber daya alam migas di daerah perbatasan negara, selain mempertimbangkan faktor ekonomi hendaknya juga dikaitkan dengan konektivitas dan kohesivitasnya dengan pengembangan kawasan sebagai bagian terdepan beranda Republik Indonesia. Konflik dan klaim berbagai negara di kawasan Laut Cina Selatan misalnya, erat kaitannya dengan perebutan
  • 48 sumber daya alam. Indonesia sendiri memiliki masa depan eksploitasi gas di kawasan kepulauan Natuna, Laut Cina Selatan. Industri penunjang migas hendaknya tetap dikaitkan dengan kesadaran ruang sebagai negara kepulauan, dengan memperkokoh industri yang mendukung aspek pertahanan keamanan, seperti galangan kapal, transportasi laut dan sebagainya. Adanya jalur bebas Internasional (Alur Laut Kepulauan Indonesia), serta posisi Indonesia sebagai salah satu choke point69 penting, harus tetap memperhatikan integritas dan keamanan negara termasuk terhadap infiltrasi informasi dan data kekayaan alam Indonesia . Fungsi migas maupun energi secara umum dalam memperkuat pertahanan dan keamanan sangat signifikan. Ketahanan energi, menyangkut ketersediaan, keterjangkauan dan sustainabilitasnya merupakan salah satu faktor yang menjaga stabilitas perekonomian dan perpolitikan di Indonesia. 19. Peluang dan Kendala Perkembangan lingkungan global, regional dan nasional menunjukkan adanya peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan. Di samping itu terdapat juga kendala-kendala yang harus diantisipasi dan diatasi agar tujuan pembangunan nasional dengan peningkatan kemandirian dan daya saing bangsa tersebut dalam pengelolaan perusahaan nasional di bidang migas dapat diwujudkan. a. Peluang 1) Globalisasi dan standardisasi yang dipromosikan oleh WTO memberikan perlindungan kepada konsumen dari kemungkinan kecurangan negara-negara dalam menghalangi kesempatan memasuki pasar di luar negeri. Kepastian dan perlindungan hukum serta asas perlakuan yang adil bagi para pelaku bisnis dapat dimanfaatkan untuk menerobos pasar di luar negeri. 69 Choke point dalam strategi militer adalah satu wilayah geografis sempit dimana mobilisasi pasukan harus melewatinya. Dari sisi pandangan pertahanan maritim, terdapat tujuh check point di dunia, seperti terusan suez, gibraltar, dan panama. Selat Malaka di perbatasan Indonesia adalah salah satu di antaranya. Ref. http://en.wikipedia.org/wiki/Choke_point
  • 49 2) Konflik, sengketa dan krisis ekonomi, finansial dan perbankan di berbagai negara akan mengalihkan perhatian negaranegara dimaksud untuk memulihkan kondusivitas bisnis. Hal ini relatif akan mengurangi persaingan dari negara-negara lain yang relatif lebih stabil seperti Indonesia. 3) Pertumbuhan ekonomi dunia, dan kebutuhan energi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi tersebut memberi peluang untuk penguatan industri domestik memasuki pasaran negara lain. Permintaan energi termasuk migas akan merangsang tumbuh dan berkembangnya industri migas dalam negeri 4) Pasar ASEAN yang terbuka dan terintegrasi akan mendorong alokasi dan efisiensi sumber daya. Imbas pertumbuhan di kawasan sekitar diharapkan mampu merangsang pertumbuhan ekonomi domestik 5) Jumlah penduduk yang besar, yang secara demografis memiliki dependency ratio yang baik merupakan bonus demografi. Jumlah penduduk tersebut selain merupakan sumber tenaga kerja untuk menggerakkan ekonomi, juga merupakan konsumen dan pasar produk industri barang dan jasa 6) Demokrasi yang sedang mencari bentuk dalam menuju satu titik ekuilibrium baru memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk berpartisipasi. Partisipasi masyarakat di era keterbukaan akan mendorong efisiensi dan moralitas pasar. 7) Posisi geografis Indonesia yang membentang luas, dan memanjang, menyebar, serta memiliki merupakan sumber peluang daya untuk alam yang pengembangan infrastruktur, dan pusat-pusat sentra pertumbuhan ekonomi di daerah. 8) Sebagai industri yang memberikan kontribusi langsung ke APBN sekitar 30 % - 40%, penguatan industri migas akan
  • 50 memberikan kontribusi nyata terhadap perkembangan perekonomian Indonesia. 9) Adanya BUMN Pertamina yang sepenuhnya dikuasai oleh Negara, dan PT PGN yang pemegang saham mayoritasnya saat ini adalah Pemerintah, serta permintaan BUMN dan industri strategis lainnya akan migas dan produk turunan migas, memungkinkan Pemerintah memiliki leverage yang cukup kuat untuk mengarahkan dunia usaha ke kerja sama yang sinergis, dan penciptaan nilai tambah dari hasil migas. b. Kendala 1) Globalisasi memiliki aturan dan mekanisme yang baku atas pengaduan pihak-pihak yang tidak mendapatkan perlakuan yang wajar dalam berbisnis. Fleksibilitas kebijakan pemihakan untuk melindungi dan membesarkan industri dalam negeri memiliki keterbatasan 2) Konflik, sengketa dan krisis ekonomi di berbagai belahan dunia lain, akan memperlambat pertumbuhan ekonominya. Pelambatan tersebut akan mengurangi daya serap terhadap permintaan produk-produk dalam negeri. 3) Permintaan energi di kawasan lain, pada harga yang lebih profitable akan dapat mengalihkan prioritas pasokan energi ke negara lain. Kebutuhan energi sebagai bahan baku (feedstock) di dalam negeri, akan terdorong ke harga yang lebih tinggi untuk dapat bersaing ketersediaannya. 4) Keunggulan daya saing masing-masing negara di ASEAN yang ditopang oleh struktur permodalan dan riset yang kuat, akan merupakan faktor yang dapat meminggirkan perusahaan nasional dalam berpartisipasi mengisi pembangunan nasional. 5) Jumlah penduduk besar, dengan ketrampilan rendah akan mengurangi produktivitas, kreativitas dan inovasi dalam berbisnis. Kemampuan daya beli yang rendah juga tidak akan mendorong berkembangnya bisnis domestik
  • 51 6) Era demokratisasi dan otonomi daerah akan dapat memperpanjang mata rantai pengambilan keputusan, serta kepastian dalam aturan dan ketaatan pada kesepakatan kontrak. Sentimen kedaerahan akan merupakan faktor penghalang terhadap jaringan bisnis nasional di kancah daerah 7) Posisi geografis sebagai negara kepulauan yang terbuka membuat rawan untuk diinfiltrasi baik oleh penyelundupan, perdagangan tidak sah dan barang-barang murah dari luar negeri. Ketidak merataan jaringan infrastruktur dan penduduk mengakibatkan terpusatnya sentra-sentra pertumbuhan bisnis di daerah tertentu seperti pulau Jawa. 8) Sebagai industri yang merupakan kontributor penting ke APBN, ada keengganan untuk melakukan inovasi dengan mengikutkan partisipasi perusahaan nasional yang belum memiliki track record yang teruji dalam kegiatan pengelolaan migas. 9) Pemerintah yang menekankan pengukuran Key Performance Indicators (KPI) yang berbeda-beda kepada BUMN, dan juga perusahaan strategis yang sudah tercatat di bursa, membuat prioritas masing-masing badan usaha berbeda-beda, serta tidak mudah untuk disinergikan.
  • BAB V KONDISI PEMBERDAYAAN PERUSAHAAN NASIONAL DI BIDANG PENGELOLAAN MIGAS YANG DIHARAPKAN 20. Umum Pemberdayaan perusahaan nasional di bidang pengelolaan migas yang diharapkan, adalah tumbuh berkembangnya perusahaan migas mulai dari sektor hulu, hilir, konsumen akhir hingga industri pendukungnya. Pertumbuhan tersebut harus dengan komposisi yang sehat. Komposisi keseimbangan yang yang sehat dimaksudkan mencerminkan adalah keuntungan adanya komersial di masing-masing segmen yang seimbang dengan resiko bisnis yang dijalani. Manajemen pengelolaan migas hendaknya tetap diletakkan dalam kerangka mendukung kemandirian, kedaulatan dan daya saing bangsa. Peningkatan kemandirian dan daya saing bangsa akan mendukung dan berkontribusi terhadap suskesnya pembangunan nasional. Suksesnya pembangunan nasional akan bermuara pada terwujudnya tujuan nasional yakni masyarakat yang adil, makmur, aman sejahtera dan bermartabat.Indikator keberhasilannya adalah berubah dan bertransformasinya pokokpokok permasalahan menjadi peluang, yang dapat didemonstrasikan dengan indikator-indikator keberhasilan pada masing-masing pokok persoalan yang telah berhasil diatasi. 21. Kondisi Pemberdayaan Perusahaan Nasional di Bidang Pengelolaan Migas yang Diharapkan Dalam dokumen MP3EI sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dicantumkan ekspektasi dari pengelolaan migas ke depan yang meliputi penambahan cadangan migas, peningkatan produksi migas, pembangunan dan peningkatan infrastruktur gas, peningkatan produk olahan migas, penyederhanaan regulasi, dan peningkatan kualitas SDM. Dalam kaitannya dengan harapan perbaikan atas kondisi pemberdayaan 52
  • 53 perusahaan nasional di bidang pengelolaan migas, adalah sebagai berikut : a. Meningkatnya jumlah dan peran Perusahaan nasional dalam kegiatan hulu migas Pertambahan perusahaan nasional di bidang pengelolaan migas, tidak saja menyangkut jumlah secara kuantitatif tetapi termasuk secara kualitatif. Pertambahan tersebut antara lain dalam bentuk pertambahan perusahaan nasional yang menjadi operator/ pelaksana nyata kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas, penambahan kepemilikan dan model kerja sama seperti joint operatorship atau joint venture, dan penghadiran perusahaan migas nasional di daerah perbatasan. Pentingnya perusahaan nasional untuk terlibat aktif dalam operatorship perusahaan migas, dan tidak sekedar pada tingkat kepemilikan perusahaan didasari beberapa strategis. Kegiatan usaha migas, di satu sisi pertimbangan diperhadapkan dengan resiko investasi dan teknologi yang tinggi. Namun di sisi lain, penguasaan akan teknologi dan data geologis adalah sangat penting. Undang-undang migas menyatakan dengan jelas, bahwa data yang diperoleh selama kegiatan eksplorasi dan eksploitasi adalah milik Pemerintah, tetapi dapat dipergunakan selama kegiatan operasi. Gambar 11 : Wilayah Kerja Migas Indonesia Sumber : Laporan Tahunan SKKMIGAS - 2013
  • 54 Dengan kemajuan teknologi yang ada saat ini, untuk setiap data, dimungkinkan untuk digandakan dan dicopy. Dalam hal, operatorship suatu wilayah kerja migas adalah sepenuhnya perusahaan asing, kemungkinan pengalihan informasi dan data ini sangat terbuka. Operator suatu wilayah kerja yang tidak berhasil menemukan migas secara komersial, akan mengembalikan wilayah kerja migas ke Pemerintah. Namun demikian, informasi yang diperoleh tersebut merupakan informasi yang sangat berharga. Di wilayah perbatasan seyogianya harus ada kehadiran perusahaan nasional, terutama perusahaan migas Pemerintah. Mengingat resiko investasi, operasional dan finansial yang lebih besar di daerah perbatasan, Pemerintah perlu memberikan kemudahan seperti dalam bentuk insentif fiscal terms, kemudahan perizinan, infrastruktur dan kemitraan dengan perusahaan asing. Perusahaan asing terutama yang memiliki daerah konsesi migas, di wilayah kerja migas yang resiko geologis, operasional, finansialnya rendah, sebagai subsidi silang dengan wilayah kerja perbatasan yang lebih remote. Data migas di wilayah perbatasan memiliki kerawanan yang lebih tinggi. Perusahaan asing yang meninggalkan Indonesia karena tidak berhasil dalam eksplorasi migas, dapat menggunakan informasi yang diperolehnya, dalam hal perusahaan tersebut mendapatkan konsesi wilayah kerja migas, dari perbatasan negara di sisi luar70. 70 Terdapat sejumlah wilayah kerja migas di perbatasan yang rawan dipersengketakan. Salah satunya adalah wilayah kerja Ambalat, di lepas pantai Timur Kalimantan, dekat Sipadan – Ligitan yang telah menjadi milik Malaysia. Kontraktor di sekitar wilayah kerja tersebut sebelumnya adalah Shell group., namun mengembalikannya ke Pemerintah Indonesia, karena tidak ada kelanjutan kegiatan eksplorasi. Ada (unconfirmed) informasi bahwa Malaysia bekerja sama dengan Shell untuk menggarap wilayah kerja di perbatasan dari sisi Malaysia., Wilayah kerja tersebut sejak tahun 2004 tetap ditawarkan Pemerintah Indonesia yang saat ini di bawah operator perusahaan asing. Namun hingga saat ini, hampir tidak ada kegiatan fisik eksplorasi di kawasan tersebut. Salah satu alasannya adalah ada keraguan perusahaan asing untuk melakukan eksplorasi di sana. http://groups.yahoo.com/group/berita-lingkungan/message/7131. Kondisi yang hampir mirip ditemui di perbatasan Natuna (blok Natuna D-Alpha), yang sampai saat ini belum ada kegiatan fisik, sekalipun pihak operator migas mengklaim ada potensi migas yang sangat prospektif di sana.
  • 55 Dari perspektif ketahanan nasional, hal ini adalah sangat serius, terutama untuk menjaga integritas wilayah dan keamanan data sumber daya alam Indonesia. Dalam konteks ini, maka sangat relevan, apabila di wilayah perbatasan negara, kegiatan eksplorasi migas melibatkan porsi operatorship Perusahaan nasional Indonesia, terutama Perusahaan negara yang khusus dibentuk untuk tujuan tersebut. b. Optimalnya Pengelolaan jaringan transmisi dan distribusi gas Jaringan pipa transmisi gas pada dasarnya adalah bagian dari monetisasi lapangan-lapangan gas, yang dibangun atas dasar perhitungan keekonomian yang dikaitkan dengan pengembangan lapangan gas di sisi hulu. PT. PGN dan PT PT. Pertamina (Pertagas)71 yang memiliki, mengelola dan mengoperasikan jaringan pipa tersebut di sisi hilir, seyogianya harus sepenuhnya milik Pemerintah. Hal ini dimaksudkan agar orientasi pengelolaan pipa tersebut tidak semata-mata berdasarkan perhitungan keuntungan perusahaan, sebagaimana berlaku di perusahaan yang dimiliki publik. Perusahaan yang memiliki captive market permanen serta bersifat monopolistis atau oligopolistis yang menguasai cabang penting strategis tidak tepat untuk diswastanisasi. Tarif (toll fee) penggunaan pipa transmisi ditentukan oleh pemilik jaringan pipa, setelah melalui pembahasan dengan pengembang lapangan dan pembeli gas dan dengan pengesahan BPHMIGAS/ hilir. Operator lapangan migas di sisi hulu memiliki posisi tawar yang lebih lemah dalam menentukan tarif penggunaan pipa. Koneksi jaringan pipa di seluruh Indonesia, yang menghubungkan pusat pengembangan gas dengan pengguna 71 PT. PGN (tbk), adalah perusahaan umum publik yang sahamnya diperjual belikan di pasar modal. Saat ini PT Pertagas masih sepenuhnya milik PT Pertamina (Persero), namun tidak ada larangan untuk menjadikan anak perusahaan PT. Pertamina sebagai perusahaan publik. Beberapa statement manajemen Pertamina di surat kabar beberapa waktu yang lalu telah menyiratkan hal itu untuk melihat reaksi masyarakat (to test the water). Ref. http://www.aktual.co/energi/160441pertaminas-dorong-anak-perusahaan-go-public
  • 56 harus dibangun. Jaringan pipa yang tersedia akan mendatangkan manfaat dalam pengembangan ekonomi Indonesia. Lapangan gas akan dapat dimonetisasi dengan lebih ekonomis, pusat-pusat pertumbuhan ekonomi akan berkembang secara regional di sekitar jalur pipa. Perkembangan ekonomi regional akan memberi peluang untuk bertumbuhnya perusahaan-perusahaan nasional. Selanjutnya Indonesia secara ekonomi akan dapat terkoneksi, yang memudahkan Pemerintah mengelola keseimbangan energi migas. Gambar 11 : Prospek Pengembangan Gas Bumi Indonesia Sumber : Kementerian ESDM, 2013 Dari aspek ketahanan nasional adalah penting untuk membangun dan memberdayakan daerah penghasil migas sebagai kawasan/ sentra bisnis yang menggunakan migas. Saat ini, Pemerintah memberikan konsesi untuk mengalirkan gas dari Pulau Kalimantan ke Pulau Jawa, yang disebut jalur pipa Kalimantan Jawa ( Kalija) sebagai bagian dari sistem jaringan transmisi dan distribusi gas nasional. Mengalirkan gas dari sentra produksi gas Kalimantan Timur ke Pulau Jawa, tidak mendukung pada pemerataan industrialisasi di Kalimantan. Seyogianya, sentra-sentra produksi lah yang dibangun di Pulau Kalimantan dengan merelokasi industri yang di Pulau Jawa atau menutup perizinan industri baru di Pulau Jawa.
  • 57 Pembangunan sentra-sentra produksi baru di luar pulau Jawa selain akan mendistribusikan pemerataan pembangunan, juga akan memberi kesempatan berkembangnya industri-industri baru kecil, menengah pendukungnya. c. Meningkatnya Penyerapan Alokasi migas dan produk turunan migas di dalam negeri Production Sharing Contract telah mewajibkan alokasi DMO (domestic market obligation) sebesar 30 % dari bagian entitlement Kontraktor untuk dijual di dalam negeri. Namun hal tersebut belum dapat dipenuhi karena kendala infrastruktur. Terdapat minyak mentah tertentu yang diproduksi di Indonesia, namun tidak memenuhi spesifikasi untuk diolah di kilang domestik. Sedangkan untuk gas yang dikembangkan, tidak serta merta dapat dialokasikan ke dalam negeri karena beberapa hal, seperti tidak ada komitmen pembeli yang bersifat binding pada saat lapangan gas akan dikembangkan. Selain itu, faktor lainnya adalah ketiadaan infrastruktur gas yang menghubungkan lapangan gas dengan sentra pengguna. Dalam dokumen MP3EI dicantumkan termasuk dalam rencana pengembangan migas ke depan adalah mendorong industri pengolahan yang menggunakan minyak dan gas sebagai bahan baku. Dengan demikian diharapkan akan ada nilai tambah dengan perubahan struktur pengelolaan dari ekspor bahan mentah menjadi manufaktur. Perubahan struktur tersebut akan dapat mentransformasi perekonomian dari yang berbasis sumber daya alam migas, menjadi perekonomian berbasis industrialisasi. Pembangunan kilang pengolahan minyak mentah dalam negeri, untuk menutup gap antara produksi dan kebutuhan konsumsi dalam negeri adalah juga cara untuk meningkatkan alokasi pemanfaatan minyak di dalam negeri. Mengingat investasi kilang minyak yang mahal, dan pengembalian investasi yang lama, maka Pemerintah harus dapat mengaitkan pemberian konsesi wilayah
  • 58 kerja perpanjangan yang prospektif dengan kewajiban membangun atau bekerja sama untuk membangun kilang minyak baru. Peningkatan perkiraan kebutuhan energi untuk dalam negeri, di masa depan sebagaimana dalam gambar di bawah ini, memberikan justifikasi yang kuat akan perlunya alokasi migas yang lebih besar untuk digunakan dalam negeri. Gambar 12 : Kebutuhan energi per sektor di Indonesia Sumber : Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Dari aspek ketahanan nasional, kemandirian dan ketahanan energi adalah hal yang sangat esensial. Ketergantungan yang tinggi kepada impor bahan baku dan bahan bakar minyak, dapat mendatangkan kerawanan. Kerawanan tersebut terkait dengan keamanan jalur pasokan, ketersediaan pasokan dan fluktuasi harga. Karena itu untuk masa yang akan datang, Pemerintah harus mendorong kokohnya kebutuhan energi di dalam negeri. d. Meningkatnya peran perusahaan penunjang migas dalam mata rantai pengelolaan migas. Dalam Peraturan Menteri ESDM no. 27 tahun 2008 dinyatakan bahwa dalam rangka menciptakan kegiatan usaha minyak dan gas bumi yang mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisien dan mendorong perkembangan potensi dan peranan nasional, perlu
  • 59 adanya dukungan bagi pelaku dan kegiatan usaha penunjang dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi. Usaha penunjang migas terdiri dari usaha jasa penunjang dan usaha industri penunjang. Mata rantai pengelolaan penunjang usaha migas adalah mulai dari kegiatan survey, seismik, pemboran, pembangunan EPCI, fasilitas, pengangkutan, perkapalan, perawatan/ maintenance, pengolahan, hingga distribusinya. Tabel 3 : BUMN yang berpartisipasi dalam pengadaan barang dan jasa di industri hulu migas Sumber : SKKMIGAS, 2013 Dalam jasa pemborongan EPCI, diharapkan tersedia barang pendukung, fasilitas, peralatan kerja serta sumber daya manusia yang handal. Untuk menunjang jasa sewa perkapala, diharapkan ada ketersediaan kapal yang dimiliki oleh perusahaan dalam negeri atau dibuat di dalam negeri untuk menunjang kegiatan laut dalam, pipe-lay barge, dan kapal survey. Jack up rig, drilling ship dan sebagainya juga diharapkan akan tersedia. Dalam dokumen MP3EI terkait dengan pengembangan untuk industri pendukung, fasilitasi, insentif dan kemudahan peraturan, perizinan dan prosedur-prosedur diharapkan akan disederhanakan untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya industri pendukung kegiatan usaha migas.
  • 60 Dari perspektif ketahanan nasional, semakin banyak perusahaan nasional yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa di industri hulu migas, hal ini akan memberikan kesempatan bagi perusahaan nasional untuk berinteraksi dengan perusahaan besar berskala internasional. Semakin banyaknya pelaku bisnis nasional yang terlibat dalam mata rantai industri migas, selain akan menambah nilai produk domestik, juga akan merupakan penyebaran dan penguatan ekonomi nasional. Hal ini pada gilirannya akan memperkuat tujuan pembangunan nasional 22. Kontribusi Pemberdayaan Perusahaan Nasional di Bidang Pengelolaan Migas terhadap Peningkatan Kemandirian dan Daya Saing Bangsa dan Kontribusi Peningkatan Kemandirian dan Daya Saing Bangsa terhadap Suksesnya Pembangunan Nasional Globalisasi perdagangan, perekonomian dan politik telah melonggarkan dan merelatifkan batas-batas para pelaku bisnis. Untuk tuntutan efisiensi dan produktivitas ekonomi, terkadang faktor pelaku pasar apakah aktor domestik maupun asing sering tidak menjadi pertimbangan utama. Pada jangka pendek hal tersebut dapat dipandang baik untuk tujuan pragmatisme. Namun demikian, untuk sustainabilitas, penyehatan struktur ekonomi dan menjaga kemandirian suatu bangsa, dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya, mendorong peran yang lebih besar kepada porsi perusahaan nasional tetap merupakan sebuah kebijakan strategis berdimensi jangka panjang. Keunggulan komparatif dan kompetitif 72 72 Teori keunggulan komparatif dikemukakan oleh David Ricardo pada abad ke 19 yang memandang bahwa keunggulan suatu bangsa untuk menghasilkan produk barang dan jasa tertentu dibandingkan dengan bangsa lain yang memiliki keunggulan pada produk lainnya, dan ada kebutuhan untuk saling mempertukarkannya mendorong terjadinya perdagangan internasional. Sedangkan teori keunggulan kompetitif dari Michael Porter tahun 1990, menyatakan bahwa keunggulan kompetitif diperoleh karena ketepatan dalam menetapkan suatu strategi, dikaitkan dengan barang dan jasa dari kompetitor , daya tawar dari pembeli, atau penjual, produk substitusi dan kebijakan Pemerintah. Faktor endowment, seperti keunggulan komparatif sumber daya alam, tetap perlu namun bukan yang terutama, tetapi harus dioptimalkan untuk mendapatkan posisi keunggulan kompetiti en.wikipedia.org/wiki/Competitive_advantage
  • 61 perlu dioptimalkan untuk mendorong semakin berperannya perusahaan nasional dalam bidang pengelolaan migas. a. Kontribusi Pemberdayaan Perusahaan Nasional di Bidang Pengelolaan Migas terhadap Peningkatan Kemandirian dan Daya Saing Bangsa Daya saing bangsa adalah ukuran keunggulan relatif komponen penggerak ekonomi suatu bangsa dibandingkan dengan bangsa lain di bidang dan pangsa pasar persaingan yang sama. Daya saing tersebut merupakan resultan positif yang saling mendukung antara berbagai komponen bangsa yang meliputi penataan kelembagaan, harmonisasi kebijakan dan peraturan serta keunggulan sumber daya manusia, infrastruktur dan teknologi. Kemandirian suatu bangsa dalam menata arsitektur ekonominya untuk meningkatkan daya saing adalah sesuatu yang esensial. Kemandirian tersebut ditandai dengan adanya kemampuan dan kebebasan untuk menata perekonomian tanpa harus didikte atau tergantung kepada kepentingan – kepentingan asing. Kemandirian bukan berarti tidak adanya unsur asing dalam faktor produksi domestik. Kerja sama yang saling menguntungkan tetap diperlukan dan merupakan sebuah keniscayaan. Suatu bangsa akan mandiri dalam mengambil kebijakan apabila ketergantungan kepada sumber daya asing seperti teknologi, permodalan, infrastruktur, pasar , sumber daya manusia, dan enterpreneurship/ kewirausahaan adalah minimal dan dibawah pengendalian pengambil keputusan domestik bangsa sendiri. Kontribusi Perusahaan Nasional di bidang pengelolaan migas akan memberikan penguatan kepada struktur perekonomian. Pendapatan Nasional yang meningkat sebagai multiplier effect kegiatan ekonomi yang digerakkan perusahaan nasional. Di bidang kegiatan usaha hulu, PT. Pertamina EP, dan perusahaan nasional lainnya akan lebih berperan dalam memberikan kontribusinya baik dari sisi kontribusi penerimaan negara ke APBN , penyediaan lapangan kerja, tranformasi teknologi dan pematangan enterpreneurship. Di bidang hilir, industri pengolahan, distribusi dan
  • 62 penyaluran minyak maupun gas pipa yang kuat dan sinergis akan memperkokoh dan memperbesar kontribusi ke struktur perekonomian. Industri penunjang merupakan suatu bagian penting dalam mata rantai ekonomi tersebut. Industri penunjang harus mendapatkan insentif, pembinaan, kesempatan dan perlindungan dalam memberi kesempatan untuk secara nyata bertumbuh, berkembang dan berkontribusi dalam mata rantai pengelolaan kegiatan migas. Pengertian dan pemahaman terhadap local content diharapkan akan benar-benar sesuai dengan substansi yang dikandung dalam pengertiannya. Dari perspektif ketahanan nasional, kemampuan perusahaan domestik untuk menyediakan barang dan jasa yang diperlukan untuk mendukung kegiatan pengelolaan migas akan memberikan landasan yang kokoh, termasuk ketergantungan Penghematan untuk impor, tidak dengan penggunaan devisa terlalu segala untuk rawan terhadap ketidakpastiannya. impor, penyediaan lapangan kerja, serta tumbuhnya perusahaan-perusahaan kecil dan menengah akan lebih dimungkinkan apabila penerapan aturan local content tersebut dikaitkan dengan pendirian secara nyata perusahaan di dalam negeri. Gambar 13 : Peningkatan Produktivitas menuju keunggulan kompetitif Sumber : MP3EI.
  • 63 b. Kontribusi Peningkatan Kemandirian dan Daya Saing Bangsa terhadap Suksesnya Pembangunan Nasional Kemandirian bangsa akan memberikan ruang yang cukup bagi Pemerintah dalam mengambil pilihan-pilihan kebijakan ekonomi tanpa harus terpengaruh dengan tekanan tekanan pihak asing dalam menata ekonomi. Sebagaimana telah ditetapkan dalam tahapan pembangunan jangka menengah kedua pada RPJM (2010 -2014), fokus pembangunan adalah untuk memantapkan kembali NKRI, meningkatkan kualitas SDM, membangun kemampuan iptek, dan memperkuat daya saing perekonomian. Selanjutnya, dengan tercapainya sasaran pada RPJM 2, akan memberi pijakan yang kokoh kepada RPJM 3 (2015 -2019). RPJM 3 difokuskan pada pemantapan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis sumber daya alam yang tersedia, sumber daya manusia yang berkualitas serta kemampuan iptek. Minyak dan gas bumi sebagai komoditas strategis, selain berfungsi komersial juga mengemban misi pemberdayaan ekonomi, dan fungsi sosial. Logika pengelolaan migas adalah kombinasi antara upaya perusahaan untuk mengejar keuntungan yang sebesar-besarnya, dengan fungsi Pemerintah untuk mengatur alokasi, keterjangkauan dan ketersediaan migas bagi konsumen, dan juga pemenuhan dan penghormatan kepada komitmen jangka panjang kepada pembeli gas di luar negeri. Daya saing yang tinggi dari suatu bangsa akan menghasilkan output barang dan jasa yang memiliki nilai tambah lebih tinggi atas penggunaan resources yang sama. Dengan demikian keunggulan kompetitif akan dapat dioptimalkan untuk mendukung pembangunan nasional. Peningkatan memberikan kemandirian kontribusinya nasional di berbagai bidang. terhadap dan daya suksesnya saing bangsa pembangunan Kontribusi optimal dari kemandirian dan daya saing tersebut akan tergambar pada kokohnya daya tahan
  • 64 parameter-parameter ekonomi terhadap pengaruh-pengaruh eksternal maupun internal. Pembangunan nasional, sifatnya adalah bertahap, berlanjut berkesinambungan serta menyeluruh dan meliputi seluruh aspek kehidupan baik material dan moril, jasmaniah dan spiritual serta dengan tetap menjaga keseimbangan dengan daya dukung alam. Peningkatan kemandirian dan daya saing bangsa ditandai dengan lebih unggulnya produk dan jasa Indonesia terhadap pesaing sejenis dari negara lain, dan berkurangnya ketergantungan kepada faktor eksternal dalam mengambil kebijakan pembangunan nasional. 23. Indikasi Keberhasilan Indikasi keberhasilan persoalan-persoalan yang diperlukan telah untuk menilai diidentifikasi apakah dalam rangka pemberdayaan perusahaan nasional di bidang pengelolaan migas, telah dapat diatasi, sehingga kondisi yang diharapkan dapat terwujud. Melalui evaluasi dan penilaian terhadap indikasi keberhasilan, akan dapat dilakukan perbaikan secara terus menerus, baik dalam merumuskan suatu kebijakan maupun implementasinya. Dalam pengelolaan migas, indikasi keberhasilan meliputi berbagai parameter. Termasuk di dalamnya adalah partisipasi dan pemberdayaan perusahaan nasional pada berbagai segmen dan value chain kegiatan migas. Penguatan peran pada aktor pelaku bisnis nasional pada berbagai kegiatan inti, transformasi alih teknologi, enterpreneurship dan pemberdayaan sumber daya manusia termasuk di dalamnya. Efisiensi pengelolaan kegiatan migas, yang ditandai dengan peningkatan keunggulan kompetitif, kemandirian dan daya saing bangsa. Indikasi keberhasilan yang ditampilkan dapat saja belum secara sempurna menggambarkan keseluruhan harapan untuk mengatasi persoalan sesuai kondisi yang diharapkan. Namun demikian, hal tersebut tidak mengurangi makna akan pentingnya indikasi keberhasilan ditampilkan. Indikasi sebagai yardstick/milestone capaian-capaian, tersebut berfungsi dan juga berfungsi
  • 65 untuk menjadi alat bantu instrumen evaluasi dalam memperbaik, memfokuskan dan meningkatkan kualitas perumusan suatu kebijakan. a. Terwujudnya penguatan peran migas dalam pembangunan nasional 1) Diterbitkannya peraturan perundang-undangan yang mengembalikan dan mengakui peran migas tidak saja sebagai komoditas vital strategis, tetapi adalah bagian integral dari alat pertahanan dan keamanan nasional. 2) Dipulihkannya penyeimbang peran sisi migas dari penerimaan hanya dalam sekedar postur faktor APBN ke pemenuhan indikator ekonomi yang lebih berdimensi jangka panjang 3) Meningkatnya cadangan migas baru, yang ditandai dengan peningkatan rasio penggantian pemakaian (reserve replacement ratio) baik untuk minyak maupun gas alam 4) Berubahnya komposisi kontribusi migas dalam APBN dari penerimaan negara sebagai hasil penjualan crude oil (minyak mentah), dan gas alam (baik melalui pipa atau LNG), menjadi penerimaan berdasarkan hasil olahan (manufacturing) yang menggunakan migas sebagai bahan baku 5) Dapat berperannya migas sebagai salah satu lokomotif utama yang menggerakkan perekonomian dalam berbagai lapisan mata rantai (value chain) bisnis, yang tampak dari kontribusi sektor migas dan industri hasil migas ke dunia bisnis. 6) Berkembangnya industri pengolahan dan hilir yang berbasis migas. Perkembangan industri pengolahan dan hilir tersebut menyebar di seluruh Indonesia utamanya di sentra-sentra produksi migas 7) Bertambahnya secara kuantitatif Perusahaan-perusahaan nasional yang dapat menjadi operator di wilayah kerja pertambangan migas, dan juga di daerah perbatasan.
  • 66 b. Lebih terpadunya manajemen pengelolaan migas 1) Diterbitkannya oleh Pemerintah, perencanaan yang matang, terarah dan terpadu mengenai road map pengembangan kegiatan migas, mulai dari sisi penyediaan energi, pengolahan, distribusi dan industri pendukung 2) Berkembangnya sentra industri di daerah-daerah di mana tersedia sumber daya migas sebagai bahan baku 3) Dalam kerja sama pengelolaan migas di sektor hulu dengan mitra asing, dikaitkannya perpanjangan wilayah kerja migas prospektif dengan kewajiban untuk membangun industri pendukung seperti kilang pengolahan, galangan kapal, dan pusat-pusat riset. 4) Terdapatnya perencanaan konkrit untuk konektivitas infrastruktur gas, dengan PT. PLN, pabrik pupuk, industri dan rumah tangga 5) Dikaitkannya kebijakan koridor pengembangan ekonomi dengan potensi migas yang ada di kawasan tertentu. 6) Adanya koordinasi strategis antara pengembangan kegiatan hulu, pengolahan, alokasi, distribusi migas, penggunaan di sisi hilir seperti PLN, Industri, pabrik pupuk, dan industri pendukung 7) Dilakukannya peninjauan dan kajian terhadap privatisasi sektorsektor dan bidang-bidang yang strategis dan menguasai hajat hidup orang banyak di sektor migas. c. Meningkatnya kepastian hukum dalam kegiatan bisnis migas 1) Hilangnya peraturan yang bersifat ambivalen yang mendorong bisnis kegiatan migas sebagai domain hukum publik 2) Hilangnya kriminalisasi terhadap suatu kebijakan berdasarkan kewenangan yang sah73 73 Prof Tb. Nitibaskoro dan DR. Maqdir Ismail dalam ceramah budaya hukum di Lemhannas pd tgl 2 Juli 2013 menyatakan ada fenomena dewasa ini, yang lebih dulu menetapkan tersangka, baru melakukan penyidikan, mencari barang bukti dan saksi-saksi. Kemudian, oleh lembaga penegak hukum, akan sering mengadili para pejabat pembuat komitmen, yang melaksanakan kewenangannya berdasarkan ketentuan, tetapi diselewengkan oleh pejabat di bawahnya, yang tidak ada terkait dengan yang bersangkutan.
  • 67 3) Berkurangnya perselisihan akibat penafsiran Kontrak pelaksanaan kegiatan bisnis migas, yang dipertentangkan dengan ketentuan hukum publik 4) Berkurangnya peran kelembagaan di pusat maupun daerah yang menerbitkan peraturan dan perizinan yang tumpang tindih dan menambah birokrasi serta ketidak pastian hukum 5) Berkurangnya pungutan-pungutan dan pembebanan ke perusahaan-perusahaan di luar kewajiban perpajakan, retribusi maupun corporate social responsibility yang diharuskan 6) Berkurangnya intervensi pejabat publik terhadap kebijakan perusahaan yang sifatnya managerial 7) Berkurangnya tumpang tindih dan benturan antar aturan institusi yang berwenang, yang pada akhirnya akan merugikan operasionalisasi perusahaan-perusahaan d. Meningkatnya kompetensi Perusahaan Nasional 1) Tumbuh dan berkembangnya perusahaan nasional yang berkiprah dalam mata rantai kegiatan pengelolaan migas, baik di hulu, industri hilir, industri konsumen pengguna, dan industri pendukung 2).Meningkatnya berbagai perusahaan nasional sebagai operator yang mengelola kegiatan usaha hulu migas. Pengelolaan kegiatan usaha hulu tersebut, baik yang ada di darat/ on shore, di laut/ offshore, untuk lapangan minyak maupun untuk lapangan gas 3).Tumbuh dan berkembangnya kemampuan SDM nasional pada jajaran manajerial dan posisi kunci di perusahaan-perusahaan migas, dan di perusahaan-perusahaan nasional yang terkait dengan migas 4) Meningkatnya kemampuan teknologi, permodalan, sumber daya, pemasaran dan daya saing perusahaan-perusahaan nasional. Kemampuan teknologi tersebut meliputi teknologi tepat guna, yang efisien dan efektif, baik sebgai hasil pengembangan sendiri maupun adaptasi dari teknologi asing.
  • 68 5) Dapat bekerja samanya secara sinergis dalam semangat kemitraan yang sejajar dan saling menguntungkan, antara perusahaan nasional lokal dengan perusahaan asing yang telah memiliki jaringan dan reputasi internasional. 6) Meningkatnya perusahaan-perusahaan nasional yang dapat mengerjakan pekerjaan-pekerjaan utama (main project) di perusahaan – perusahaan migas, dan di perusahaan- perusahaan yang terkait dengan industri migas. 7). Meningkatnya produksi minyak dan gas bumi, serta cadangancadangan migas, pada perusahaan-perusahaan nasional. Peningkatan cadangan migas tersebut termasuk di daerah yang remote, jauh di pedalaman, dan di laut dalam
  • BAB VI KONSEPSI PEMBERDAYAAN PERUSAHAAN NASIONAL DI BIDANG PENGELOLAAN MIGAS 24. Umum Pemberdayaan memerlukan komitmen, kesungguhan, dan pemihakan atau afirmasi Pemerintah untuk memungkinkan tumbuh berkembangnya perusahaan nasional, sehingga memberi dasar yang kokoh terhadap sektor riel pelaku usaha di Indonesia. Konsepsi pemberdayaan harus bersifat menyeluruh, terintegrasi, konsisten dan berkesinambungan, baik dalam bidang penyiapan peraturan, regulasi dan kebijakan, penyediaan infrastruktur, dan dukungan sumber daya manusia dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini sejalan dengan teori pertumbuhan yang dikemukakan pada bab sebelumnya, di mana campur tangan Pemerintah adalah keniscayaan untuk membangun infrastruktur serta mendinamisasi dan merestrukturisasi perekonomian. Dukungan terkait regulasi dan peraturan meliputi antara lain penyediaan iklim berusaha yang positif termasuk penyempurnaan peraturan perundang-undangan dan penyederhanaan perizinan. Selain itu sinergitas antar unit pemerintah dan para pemangku kepentingan juga perlu ditingkatkan. Infrastruktur diperlukan sebagai roda lalu lintas konsumennya. penghubung Investasi antara infrastruktur dunia usaha diharapkan dengan adalah dari Pemerintah. Bimbingan, pelatihan, penerapan teknologi baru, serta pola pembinaan dan pemagangan dengan mitra usaha besar diperlukan untuk memperkuat dan melengkapi kompetensi bisnis dan ketrampilan perusahaan – perusahaan nasional. Pemberian insentif dan penyediaan informasi yang relevan adalah juga perlu. Pemberdayaan perusahaan nasional juga memerlukan tekad yang kuat dan pemberdayaan tidak harus instan dalam berdimensi dan melihat hasilnya. berpandangan Visi jangka panjang. Desakan kebutuhan dan prioritas jangka pendek yang 69
  • 70 menunjukkan hasil konkrit tidak boleh menjadi alasan untuk merubah suatu kebijakan. Sebagai contoh, apabila ada kebijakan untuk mengambil alih operatorship suatu pengelolaan lapangan migas oleh perusahaan nasional, di mana ada kemungkinan unjuk kinerja perusahaan nasional tersebut tidak sebaik perusahaan asing yang telah berpengalaman, maka resiko tersebut tidak boleh mengurangi tekad untuk mewujudkannya. Kondisi perusahaan nasional saat ini telah dipotret pada pembahasan sebelumnya. Hal-hal yang mengemuka adalah belum banyak berperannya perusahaan nasional sebagai operator dalam kegiatan usaha hulu migas, belum sinergisnya manajemen jaringan pipa gas nasional, alokasi migas untuk kebutuhan domestik yang belum signifikan serta belum signifikannya perusahaan penunjang kegiatan migas dalam mata rantai pengelolaan migas. Gambaran realitas tersebut merupakan derivasi dan turunan dari pokok-pokok persoalan yang ditemukan dalam permasalahan dalam pengelolaan migas. Salah satu tantangan industri migas nasional adalah menjadikan migas menjadi lokomotif pembangunan nasional yang menggerakkan perekonomian, meningkatkan keahlian, peran dan institusi serta pelaku bisnis dalam negeri. Migas sebagai komponen utama saat ini dalam energi di Indonesia dituntut menjadi pilar pembangunan perekonomian bangsa. Pemberdayaan perusahaan nasional di bidang pengelolaan migas adalah bagian dari upaya untuk mewujudkan ketahanan energi nasional74. Ketahanan energi merupakan kemampuan untuk merespon dinamika perubahan konstelasi energi global (dari sisi eksternal), serta kemampuan untuk menjamin ketersediaan energi dengan harga yang wajar (dari sisi internal). Adapun kemandirian energi meliputi ketersediaan (availability), yakni kemampuan untuk menyediakan jaminan pasokan, kemampuan untuk mendapatkan 74 Prof. Dadan Umar Daihani, dalam ceramah di Lemhannas menyatakan bahwa ketahanan energi merupakan gabungan dari kedaulatan energi dan kemandirian energi.
  • 71 akses terhadap energi (accessibility), dan kemampuan untuk membeli pada harga keekonomian yang wajar (affordability). Pemberdayaan perusahaan nasional untuk meningkatkan daya saing dan kemandirian bangsa untuk menopang perekonomian nasional akan dapat diwujudkan apabila migas sebagai milik nasional bangsa ditempatkan dalam peran strategisnya yang tidak terbatas hanya sekedar komoditas semata. Kepastian hukum dalam berbisnis dan berusaha yang disokong dengan kebijakan regulasi serta direktif yang jelas dan konsisten dari pimpinan nasional, termasuk dengan memberikan peluang dan kesempatan untuk tumbuh berkembangnya perusahaan nasional dengan pemihakan, pembinaan dan affirmative action Pemerintah sesuai kewenangan masing-masing instansi merupakan akselerasi untuk memperkokoh aristektur pilar pembangunan nasional. 25. Kebijakan Dalam rangka menjawab permasalahan yang dihadapi, serta untuk mewujudkan kondisi yang diharapkan, mengatasi kendala yang ada, memanfaatkan peluang yang tersedia, maka perlu ada rumusan untuk mengarahkan langkah-langkah yang merupakan keputusan strategis untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Desentralisasi dan otonomi daerah serta terikatnya Indonesia dengan berbagai ketentuan yang bersifat global terhadap pengelolaan bisnis, seperti non discriminatory treatment, pembukaan pasar domestik dan pengurangan hambatan yang bersifat tarif maupun non tarif merupakan faktor yang diperhatikan dalam mengambil kebijakan. Kebijakan tersebu dirumuskan sebagai berikut : “Terwujudnya pemberdayaan perusahaan nasional di bidang pengelolaan migas” Melalui perumusan kebijakan tersebut diharapkan akan dapat diperoleh arah dan pedoman dalam mewujudkan bangsa yang mandiri dan berdaya saing melalui pengelolaan migas.
  • 72 26. Strategi Berdasarkan kebijakan yang telah dirumuskan, maka untuk mencapai sasaran perlu dielaborasi dan dijabarkan dalam bentuk strategi yang akan menjadi koridor dalam pelaksanaan upaya untuk mencapainya, dengan menetapkan tujuan, sarana dan metode yang digunakan untuk mencapai sasaran yang ditentukan. a. Strategi 1. Meningkatkan pembangunan nasional Untuk meningkatkan peran peran migas dalam strategis migas dalam pembangunan nasional, maka harus ada perubahan paradigma dari penempatan migas hanya sekedar pemenuhan kebutuhan energi, menjadi bagian dari kelangsungan bangsa dan negara. Peran strategis migas sebagai sumber daya kekayaan alam, dalam pembangunan nasional merupakan suatu keunggulan kompetitif yang dapat dikemas dalam berbagai kebijakan pemerintah. Peraturan perundang-undangan hendaknya tidak lagi hanya menempatkan migas sebagai komoditas strategis belaka, tetapi harus dikaitkan dengan strategi pembangunan bangsa secara menyeluruh termasuk dengan aspek pertahanan dan keamanan untuk keberlangsungan bangsa ini. Migas juga tidak boleh lagi hanya dipandang sebagai komoditas fiskal untuk mengisi sumber penerimaan migas di APBN. Untuk kontinuitas dan sustainabilitas pembangunan, selain operational excellence dengan menjaga optimasi produksi migas dan kualitas lingkungan, untuk setiap migas yang dieksploitasi, harus dilakukan penggantian dengan mengeksplorasi dan menemukan cadangan migas baru, untuk penyiapan bekal bagi generasi yang akan datang75. 75 Sebagai rule of thumb dalam industri hulu migas, adalah untuk setiap barel yang diproduksi, harus ditemukan cadangan baru minimal satu barel. Konsep ini dikenal dengan reserve replacement ratio, yang minimal 100%. Saat ini di Indonesia reserve replacement ratio adalah 52% untuk minyak, dan 127% untuk gas. Sumber : Laporan tahunan SKKMIGAS tahun 2012
  • 73 Gambar 14 : Cadangan minyak dan Gas Bumi Indonesia Sumber – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Untuk adanya upaya nyata dalam kaitannya dengan peningkatan cadangan migas baru, maka perlu ada disisihkan sebagian dana hasil migas sebagai petroleum fund untuk membiayai eksplorasi migas baru (depletion policy). Selain itu, sebagai konsekuensi dari adanya campaign eksplorasi, meningkatnya biaya operasi migas harus dapat diterima sebagai investasi untuk masa depan. Migas akan semakin berperan dalam pembangunan nasional, apabila diintegrasikan dan disinergikan dengan strategi pertahanan dan keamanan. Sistem logistik, pelabuhan khusus migas, lapangan terbang khusus, kapal pengangkut dan lain-lain yang digunakan di industri migas dapat didesain sehingga memenuhi spesifikasi kebutuhan dukungan pertahanan negara, jika sesewaktu diperlukan. Hal ini memberikan manfaat ganda. Di satu sisi akan dapat mengatasi keterbatasan anggaran Negara untuk penyediaan dana anggaran militer, dan di sisi lain dapat menumbuhkan industri pendukung kebutuhan tersebut. Dalam hal sebagai konsekuensi penyesuaian spesifikasi sarana dan prasarana migas yang compatible untuk kebutuhan
  • 74 pertahanan, mengakibatkan pertambahan biaya operasi migas, hal tersebut hendaknya memperoleh kesamaan pandang terutama di kalangan supra struktur dan infrastruktur politik. b. Strategi 2. Meningkatkan keterpaduan manajemen pengelolaan migas Meningkatkan keterpaduan manajemen pengelolaan migas dimaksudkan untuk memadukan rangkaian pengelolaan migas, mulai dari sisi supply dalam penyediaan sumber migas, mendekatkan ke konsumen dengan infrastruktur penyalurannya serta manajemen komersialisasinya dari sisi pengguna/ konsumen/ demand. Penyiapan infrastruktur gas, industri pendukung, konsumen akhir serta penggunaan pemanfaatan sumber daya alam gas sebagai penguat posisi tawar dalam geo strategis, dan geo ekonomis di lingkungan regional dan global adalah juga bentuk penguatan peran strategis migas. Berdasarkan data bahwa kecenderungan migas ke depan adalah semakin berkurangnya kemampuan produksi minyak dan meningkatnya produksi gas. Hal itu berarti diperlukan manajemen pengelolaan migas yang tepat yang menyangkut ketersediaan energi (availability), dan ada akses terhadap sumber energi tersebut (accessibility), pada harga keekonomian yang terjangkau dan fair (affordability). Selain itu, migas harus menjadi lokomotif pendorong kemajuan ekonomi (locomotive driven factor), yang memberikan nilai tambah (added value) dalam seluruh mata rantai industri. Pemberdayaan industri migas untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi sejalan dengan teori pertumbuhan baru (endogenous growth theory), sebagaimana telah disampaikan pada bab sebelumnya, yang menyatakan habwa untuk sustainabilitas perekonomian maka knowledge dan teknologi mempunyai karakteristik peningkatan hasil (returns) yang mengendalikan proses pertumbuhan. Pertumbuhan ekonomi dihasilkan dari sistem itu sendiri sebagai
  • 75 hasil langsung dari proses internal. Implementasinya dalam kaitannya dengan modal sumber daya alam migas yang ada, adalah dengan meningkatkan kemampuan mengolah dan menciptakan nilai (value creation)nya untuk peningkatan nilai tambah dari suatu proses. Profil migas ke depan yang menunjukkan dominasi gas atas minyak hendaknya diikuti dengan penyesuaian di industri dan konsumen hilir. Mobil atau kendaraan umum misalnya, hendaknya di desain yang menggunakan bahan bakar gas. Pembangunan jaringan gas kota (city gas), baik untuk keperluan rumah tangga, maupun bahan bakar gas. Demikian juga industri yang menggunakan gas seperti pabrik pupuk, petrochemical, konversi bahan bakan minyak ke gas oleh PT.PLN perlu diantisipasi dan dikembangkan PROFIL PRODUKSI MIGAS INDONESIA  Perkembangan industri migas telah mengalami perubahan dari dominasi minyak bumi ke gas bumi DOMINASI GAS DOMINASI MINYAK 2000 PEAK 1995 PEAK 1977 Plateau stage 1683 1631 1624 1612 1624 1589 1587 1575 1574 1539 1519 1506 1535 1557 1586 1537 1445 1407 1373 1336 1338 1305 1303 1288 1302 1302 1264 1327 1501 1499 1468 1462 1316 1267 1229 1214 1500 1500 1408 1375 1373 1366 1341 1364 1498 1496 1460 1415 1397 1404 1387 1362 1522 1500 1491 1500 1252 1240 MBOEPD 1147 1096 1082 1062 1056 1006 1000 966 569 977 1000 1010 1010 949 945 902 744 601 773 900 861 847 742 500 954 904 889 853 797 830 Decline 3-5% 585 488 466 512 550 544 401 266 153 52 57 57 51 53 59 74 91 99 109 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 0 TAHUN *) Outlook per 29 Januari 2013 Minyak Gas Gambar 15 : Profil Produksi Minyak dan Gas Indonesia Sumber : Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 2013 Kecenderungan penurunan produksi migas, sebagai sumber energi yang menggerakkan ekonomi telah diantisipasi Pemerintah dengan kebijakan bauran energi (energy diversification) berdasarkan Peraturan Presiden no. 5 tahun 2006, sebagaimana ditunjukkan dalam gambar berikut :
  • 76 Gambar 16 : Sasaran bauran energi primer nasional 2025 Sumber : Perpres 5 tahun 2006 Arah kebijakan bauran energi tersebut harus diikuti dengan penyiapan peraturan, infrastruktur, paradigma pola konsumsi energi, sehingga pengelolaan migas khususnya dan energi pada umumnya dapat terpadu, sinergis dan saling mendukung. Rencana pengurangan kontribusi migas dalam bauran energi nasional dari sekitar 75% saat ini menjadi sekitar 50% pada tahun 2025., menyiratkan dua hal. Yang pertama adalah diperlukannya investasi besar-besaran pada industri energi primer di luar minyak dan gas bumi. Yang kedua, untuk tetap berperan strategisnya minyak dan gas bumi, maka pengurangan porsi tersebut harus diikuti dengan transformasi dari penggunaan migas sebagai bahan mentah, ke pemanfaatan migas sebagai hasil industri pengolahan/ manufaktur. Denah berikut menampilkan jaringan peta distribusi gas di Indonesia dan kawasan Asia yang merupakan potensi ke masa yang akan datang untuk dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan posisi tawar dan daya saing bangsa. Peningkatan posisi tawar tersebut, misalnya dengan mempersyaratkan negara-negara pengimpor gas Indonesia, untuk juga
  • 77 menyediakan pembiayaan dan sumber daya yang diperlukan, atau berinvestasi di industri manufaktur terkait gas di Indonesia, bekerja sama dengan perusahaan nasional Indonesia. Gambar 17 : Trans Asean Gas Pipelines Sumber : Kementerian ESDM – Blue Print. Pengelolaan Energi Nasional 2006 – 2025 Pelibatan perusahaan nasional dalam mata rantai (value chain) ini harus terstruktur, terpola dan terkoordinasi. Pemberian insentif, pemeliharaan dukungan kondusivitas, pemihakan dan proteksi yang diperlukan, oleh Pemerintah harus dikemas dan dijustifikasi sedemikian rupa sehingga tidak mendatangkan perlawanan atau pembalasan dari pelaku bisnis mitra perusahaan Indonesia di luar negeri. Pengertian atas local content (kandungan lokal) juga hendaknya substantive dan genuine, pada kandungan material, proses dan jasa yang dihasilkan secara nyata dan lokal, serta bukan merujuk pada kepemilikan atas perusahaan76. Definisi yang memperluas pengertian kandungan lokal tersebut, sifatnya 76 Dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16/M.Ind./Per/2/2011 tanggal 21 Pebruari 2011 pada pasal 2 ayat 6 d menyatakan bahwa alat kerja yang diproduksi di luar negeri dan dimiliki oleh penyedia barang/ jasa dalam negeri, dinilai 75% (tujuh puluh lima persen) komponen dalam negeri.
  • 78 menjadi artifisial dan mengaburkan esensi penguatan kandungan lokal. c. Strategi 3. Meningkatkan kepastian hukum dalam berbisnis Meningkatkan kepastian hukum dalam berbisnis adalah dengan membuat aturan yang lebih jelas sebagai pedoman dalam aturan main. Kemudian adanya konsistensi terhadap aturan yang telah ditetapkan baik dalam kaitannya dengan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan serta penyelesaian masalah (dispute resolution). Mengingat bisnis migas baik di sisi hulu, maupun hilir adalah sarat dengan logika-logika bisnis, kebiasaan yang umum di industri, serta standar operasi prosedur yang menekankan keselamatan kerja, maka dalam hal terdapat biaya-biaya yang lebih mahal dalam mengelola industri migas, dibanding industri lainnya, para aparat yang berwenang harus mendengarkan dan mempertimbangkan dengan serius pandangan ahli dan praktisi dalam hal terjadi sebuah interpretasi atau dispute atas pelaksanaan suatu kegiatan tertentu. Dispute atau perselisihan bisnis harus diselesaikan berdasarkan pilihan hukum (choice of law), substansi (contract base), tata cara (choice of procedure) dan forum penyelesaian sengketa (choice of forum) yang telah ditentukan dan disepakati dalam suatu perjanjian atau kontrak. Penyelesaian kasus perdata dan kontrak dengan menggunakan hukum pidana/ publik selain berpotensi menjadi kriminalisasi perbuatan perdata, juga menunjukkan ketidak pastian hukum, yang berimplikasi pada kondusivitas bisnis. Hal ini sangat krusial, terutama mengingat bisnis migas adalah bisnis yang sarat resiko, dan berdimensi jangka panjang, dimana aturan-aturan hukum publik dapat berbeda dengan kesepakatan yang telah ada dalam Kontrak/ perjanjian.
  • 79 Kepastian hukum tidak saja hanya menyangkut substansi dan interpretasi terhadap peraturan dan perjanjian, tetapi juga meliputi adanya kepastian dalam aturan perizinan. Jumlah persyaratan suatu perizinan, instansi yang berhak mengeluarkan dan membatalkan suatu izin, jangka waktu yang diperlukan, tata ruang, standardisasi, serta kompensasi kepada pebisnis atau masyarakat terdampak sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari suatu kebijakan Pemerintah turut berkontribusi terhadap meningkatnya kepastian hukum dalam berusaha. Dalam laporan konsultan internasional, PwC 77 tahun 2012 mencatat masih tingginya ketidak pastian dalam peraturan maupun implementasinya yang terkait dengan fiscal terms, perpajakan, cost recovery, bea cukai dalam bisnis migas di Indonesia. Industri migas, sebagai industri berjangka panjang, padat modal dan lintas negara, adalah industri yang sensitif terhadap peraturan perundang-undangan. Hilang atau berkurangnya kerancuan dalam mencampur hukum bisnis keperdataan dengan hukum publik dan administrasi, akan meningkatkan kepastian hukum dalam berbisnis. Kepastian hukum akan meningkat manakala Pemerintah tidak tunduk kepada tekanan opini publik yang sering menyalahkan suatu keputusan bisnis yang telah diambil, tanpa mempertimbangkan konteks pengambilan keputusan bisnis tersebut. d. Strategi 4. Meningkatkan kompetensi Perusahaan Nasional Meningkatkan kompetensi perusahaan nasional di bidang migas meliputi kompetensi permodalan, keahlian, managerial dan operatorship. Kompetensi permodalan akan diperoleh apabila perusahaan nasional memiliki basis dukungan finansial yang kuat. Basis dukungan tersebut akan dapat diperoleh dari perbankan atau pasar modal, maupun lembaga pembiayaan 77 PriceWaterHouseCooper, Oil and Gas in Indonesia, Investment and Taxation Guide, May 2012
  • 80 asing lainnya, apabila perusahaan nasional menunjukkan prospek yang baik dari sisi penguasaan cadangan migas, jalur distribusi, kestabilan pasar dan reputasi bisnis. Pengalaman operatorship atau kerja sama (joint venture) selain memperkokoh reputasi dan operational excellence juga akan memberikan eksposur dan pengalaman managerial dan technical competence kepada sumber daya manusia yang bekerja di perusahaan. Peningkatan peran perusahaan nasional dalam value chain industri pengelolaan migas akan tercermin dari semakin besarnya porsi pekerjaan konstruksi (EPCI) yang dapat ditangani perusahaan nasional. Demikian juga dengan industri penunjang, baik untuk value chain di industri hulu migas maupun di industri hilir. Hal lainnya yang tidak kurang pentingnya adalah tersedianya pasar untuk perusahaan-perusahaan nasional kecil dan menengah yang menghasilkan bahan-bahan kebutuhan industri migas. Untuk itu, diperlukan komitmen dan pembinaan Pemerintah untuk keberlangsungan industri nasional. Tidak kalah pentingnya adalah mutu yang harus dapat diandalkan, pada harga yang terjangkau serta ketersediaanya pada sesewaktu diperlukan. Untuk mengatasi kelangkaan gas ke pulau Jawa, sehubungan dengan terbatasnya pasokan gas melalui pipa, telah dibangun dan dioperasikan fasilitas penerimaan LNG secara terapung, yaitu FSRU yang dioperasikan PT. Nusantara Regas78. FSRU adalah terminal terapung pertama di Indonesia, namun hampir seluruh pekerjaan utama dalam membangun FSRU tersebut adalah galangan dan perusahaan asing. 78 PT Nusantara Regas adalah Perusahaan Joint Venture antara Pertamina (60%) dan PGN (40%), yang mengoperasikan Floating Storage Receiving Terminal/ Unit di teluk Jakarta. FSRU tsb menampung dan mendelikuifaksi LNG, untuk disalurkan sebagai feeding gas. Konsumen utamanya saat ini adalah PT. PLN. Pengapalan pertama LNG ke PT. Nusantara Regas dilaksanakan tanggal 25 April 2012 dari Bontang dengan kapal tanker LNG Aquarius http://www.nusantararegas.com/; www.bpmigas.go.id/ALF)
  • 81 Diharapkan untuk masa yang akan datang, alih teknologi, managerial dan operation excellence harus dimiliki oleh perusahaan nasional dalam rangka peningkatan daya saingnya. 27. Upaya a. Strategi 1 : Meningkatkan pembangunan nasional 1) Untuk meningkatkan peran peran migas dalam strategis migas dalam pembangunan nasional, Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral agar mengusulkan rancangan undang-undang yang mengembalikan peran migas dari sekedar komoditas vital strategis menjadi termasuk sebagai instrumen pertahanan dan keamanan. Diperlukan kampanye dan sosialisasi penyadaran kolektif kepada masyarakat untuk mendapatkan kesepahaman bahwa migas bukan sekedar komoditas vital strategis semata. 2) Kementerian Keuangan dalam penyusunan RAPBN untuk tidak menggunakan jumlah minyak dan gas sebagai indikator atau parameter dalam memenuhi target tahunan anggaran. Melalui workshop dan focus group discussion diharapkan ada kesamaan pandang dalam hal ini. Diperlukan perubahan paradigma, bahwa dari sisi anggaran yang diperlukan adalah pemenuhan dalam monetary value, bukan unit value. 3) Lembaga Kepresidenan melalui Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan (UKP4) merubah paradigma pengukuran kinerja masing-masing Kementerian dan Lembaga agar tidak ego sektoral. Kinerja ekonomi nasional adalah yang merupakan tujuan, bukan kinerja
  • 82 kementerian yang terkadang bertolak belakang 79. Berkaitan dengan hal tersebut perlu penyepakatan melalui focus group discussion dengan seluruh Kementerian dan Lembaga yang terkait. 4) DPR-RI agar melakukan kajian dan sinkronisasi terhadap berbagai produk undang-undang, seperti Undang-Undang Energi, Undang-undang Migas, Undang-undang Penanaman Modal dan Undang-undang Keuangan Negara, dalam kaitannya untuk penempatan migas sebagai bagian dari Energi untuk keberlangsungan bangsa. Inventarisasi untuk kajian akademisnya agar dilakukan secara profesional dan independen serta bebas dari kepentingan jangka pendek. 5) Perusahaan Negara di bidang pengelolaan migas meningkatkan kapasitas, kompetensi dan komitmennya dalam kegiatan migas, melalui penguatan permodalan, ketrampilan dan manajerial para profesionalnya. 6) Media massa dan para intelektual pemerhati media, agar mengambil tanggung jawab dengan memberikan pencerdasan kepada masyarakat. Pencerdasan dimaksud adalah memberikan campaign dan pencerahan bahwa minyak dan gas adalah bukan sekedar komoditas untuk menopang APBN, tetapi sebagai modal kekayaan sumber daya alam yang berdimensi jangka panjang dan strategis. 7) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Kementerian Keuangan agar mengadakan sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat, dengan menggandeng Perguruan Tinggi dan Tokoh Masyarakat, akan pentingnya industri migas, termasuk untuk transformasinya dari industri berbasis sumber daya alam, ke industri yang berbasis manufaktur dan kreativitas. 79 Contoh klasik untuk hal ini adalah seperti alokasi gas. Kementerian Perdagangan akan lebih menginginkan surplus neraca perdagangan dengan mengekspor gas yang lebih mahal untuk mendapatkan devisa. Di sisi lain, Kementerian Perindustrian lebih menyukai alokasi gas ke domestik, dengan harga yang lebih murah untuk mendorong tumbuhnya industri hilir.
  • 83 b. Strategi 2 : Meningkatkan keterpaduan manajemen pengelolaan migas 1) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral agar melakukan kajian dan pemetaan terhadap proyeksi kemampuan menghasilkan energi, pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan masyarakat untuk dipadukan dengan rencana pengembangan infrastruktur migas dan pemanfaatan migas. 2) Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara agar menyiapkan perencanaan yang matang, terarah dan terpadu mengenai road map pengembangan kegiatan migas, mulai dari sisi penyediaan energi, pengolahan, distribusi dan industri pendukung. 3) Kementerian Perindustrian agar mengembangkan sentrasentra industri di daerah-daerah dengan memanfaatkan sumber daya migas sebagai bahan baku. 4) Bappenas agar merancang kebijakan yang mengaitkan konektivitas infrastruktur gas, dengan industri hulu, jaringan pipa, PLN, industri pupuk dan rumah tangga. Kebijakan ini bersifat jangka panjang, lintas Kementerian, dengan pelaku ekonomi yang bervariasi. 5) Menko Perekonomian agar melakukan asesmen yang mendalam dan komprehensif untuk industri migas. Perpanjangan wilayah kerja migas yang prospektif agar diwajibkan dengan mengembangan industri pendukung seperti kilang pengolahan, industri pendukung seperti kilang pengolahan migas, galangan kapal dan pusat-pusat riset. 6) Kementerian BUMN agar melakukan pemetaan terhadap berbagai BUMN, dengan memadukan roadmap long term plannya secara sinergis dari aspek hulu hingga hilir. 7) Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten, Kota agar menyiapkan tata ruang yang
  • 84 memungkinkan tumbuh dan berkembangnya industri lokal terkait dengan energi dan sumber daya migas. 8) SKKMIGAS, BPHMIGAS, PT. PERTAMINA, PT PGN, PT PLN agar meningkatkan koordinasi faktual baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan proyek-proyek utama terkait dengan pemanfaatan migas mulai dari hulu hingga hilir. c. Strategi 3: Meningkatkan kepastian hukum dalam kegiatan bisnis migas 1) Kementerian Hukum dan HAM agar melakukan inventarisasi produk-produk hukum dan regulasi yang secara potensial dapat menghambat investasi migas. 2) Kementerian Dalam Negeri agar melakukan pembinaan, bimbingan, asistensi dan sosialiasi kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Kota dalam penerbitan Perda. Perizinan dan pungutan-pungutan, untuk tidak bertentangan dengan hierarki ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi 3) Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) bersama regulatory bodies SKKMIGAS, Modal) BKPM investasi (Badan sektor migas Koordinasi seperti Penanaman agar melakukan sosialisasi dan pemahaman kepada para pemangku kepentingan di Pemerintahan agar ada kesamaan pandang untuk konsisten dalam penerapan hukum hukum bisnis yang secara substantif berbeda dengan hukum pidana. 4) Lembaga-lembaga politik formal, seperti partai politik dan DPR agar tetap dapat menjaga kondusivitas bisnis migas, dengan tidak mempolitisir kebijakan Pemerintah untuk tujuan jangka pendek dan sentimen nasionalisme yang tidak berdasar.
  • 85 5) Media massa agar memberikan pendidikan hukum yang kondusif kepada masyarakat dengan mengedepankan sosialisasi pentingnya ketertiban, konsistensi dan kepastian hukum. 6) Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM, dan Kementerian Dalam Negeri, serta kementerian dan lembaga lain terkait lainnya di bawah koordinasi Wakil Presiden untuk melakukan kajian kemungkinan untuk pencabutan kewenangan pemberian perizinan yang berlapis lintas sektor. 7) SKKMIGAS, PT. Pertamina, PT PGN dan PT PLN, Perguruan Tinggi bersama dengan KADIN dan asosiasi perusahaan terkait lainnya untuk memberikan sosialisasi yang difasilitasi oleh Kementerian BUMN dan Kementerian ESDM kepada Aparat Auditor dan aparat Penegak Hukum, untuk mendapatkan kesamaan persepsi dan pemahaman mengenai prinsip-prinsip hukum kontrak dan hukum bisnis yang berbeda hakekatnya dengan hukum publik Keuangan Negara. d. Strategi 4 : Meningkatkan kompetensi Perusahaan Nasional 1) Pemerintah melalui Kementerian BUMN, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral merumuskan kebijakan insentif yang memungkinkan perusahaan nasional memiliki daya saing dan kemandirian yang lebih tangguh. 2) Pemerintah dan Instansi pembina usaha terkait migas seperti Kementerian Tenaga Kerja, SKKMIGAS, KADIN agar merumuskan dan membuat road map transfer knowledge, mewajibkan technology perusahaan dan enterpreneurship asing untuk pembinaan kepada perusahaan nasional. yang melakukan
  • 86 3) Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian, BPPT dan Kementerian ESDM agar mendorong transformasi bahan mentah migas menjadi produk manufaktur yang berbasis bahan baku domestik. 4) Program riset perlindungan dan hak pengembangan paten agar teknologi tetap didorong serta dan dilindungi. Perusahaan-perusahaan di lingkungan value chain migas seperti Perusahaan Migas Nasional, PT. PLN (Persero), PT. PGN (Tbk), PT Pertamina (Persero) agar mengambil inisiatif untuk program tersebut, serta mendapatkan insentif keuangan yang diperlukan. 5) Pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN agar melakukan pemetaan dan clustering untuk memilah dan memilih BUMN yang dapat diprivatisasi, dikaitkan diprofitisasi dengan dan direstrukturisasi, yang keberlanjutan dan penguatan, kemandirian ekonomi. 6) Kementerian Ekonomi Kreatif bekerja sama dengan Kementerian BUMN dan BPPT agar merancang tumbuhnya kreasi dan inovasi bagi industri hilir untuk mendapatkan nilai tambah dari transformasi industri berbasis bahan baku menjadi manufaktur. 7) Pemerintah melalui Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM dengan kebijakan afirmatif agar mengkaji pembentukan BUMN khusus yang berfungsi sebagai mitra pemegang working interest operatorship pengelola lapangan migas di wilayah perbatasan Negara. 8) Pemerintah melalui Kementeria Keuangan agar membuat kebijakan dan fasilitasi yang memudahkan perusahaan nasional untuk mengakses kebutuahan pendanaan dalam rangka investasi maupun operasionalisasi kegiatan migas.
  • BAB VII PENUTUP 28. Kesimpulan Berdasarkan uraian terdahulu maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut : a. Untuk mengembalikan peran strategis migas dalam pembangunan nasional, perlu ada penajaman mindset pada pemahaman bahwa migas adalah kekayaan nasional kolektif bangsa. Pengembangan migas tidak boleh terlepas dari desain besar pembangunan nasional yang berkelanjutan. Hasil yang diperoleh dari kegiatan migas harus dapat diinvestasikan kembali untuk bukan saja mencari dan menemukan cadangan migas baru, tetapi untuk dapat menjadi instrumen transformasi struktur perekonomian. Struktur perekonomian yang dikehendaki adalah pergeseran dan peningkatan dari struktur ekonomi berbasis sumber daya alam, menjadi perekonomian yang berbasis industri manufaktur, dan selanjutnya meningkat ke perekonomian yang berbasis sumber daya manusia yang unggul, inovatif yang ditunjang oleh keunggulan teknologi. b. Pengelolaan migas yang terpadu hanya dimungkinkan apabila ada grand design yang jelas, dan konsisten diimplementasikan oleh Pemerintah secara berkelanjutan tanpa harus terpengaruh dengan periodisasi kepemerintahan maupun tuntutan pemenuhan sasaran unjuk kerja (KPI) Kementerian/ Lembaga yang bersifat jangka pendek/ tahunan. Pengelolaan usaha migas meliputi keterpaduan antara tahapan, sasaran dan jangka waktu yang diperlukan untuk konektivitas kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas, pengolahan bahan baku di kilang, alokasi migas untuk berbagai kalangan pengguna, distribusi dan penyaluran melalui pipa atau pengapalan serta pengembangan industri pengguna bahan baku migas di daerah penghasil migas, dan pengaturan manajemen pipa transmisi dan distribusi gas. 87
  • 88 Pembangunan kawasan dan daerah yang akan memanfaatkan bahan baku migas hanya dapat dimungkinkan apabila di daerah yang bersangkutan tersedia infrastruktur dan dibangunnya sentra-sentra industri. c. Untuk dapat berjalannya bisnis pengelolaan migas secara sehat diperlukan adanya kepastian bisnis. Kepastian tersebut memberikan comfortability dan proteksi bagi para pelaku bisnis dalam menanamkan modalnya, dan melaksanakan bisnisnya. Kepastian bisnis juga menyangkut ketaatan dan konsistensi serta penghormatan kepada ketentuan-ketentuan hukum kontrak yang mengikat para pihak dalam konteks perdata. Adanya jaminan untuk tidak dikriminalisasi suatu keputusan bisnis yang merupakan perbuatan perdata, akan menambah keyakinan para pelaku bisnis. Perizinan yang sederhana dan tidak tumpang tindih, kepastian dalam prosedur dan jangka waktu pengurusan perizinan, serta tidak adanya pungutan-pungutan tambahan dalam pengurusan perizinan maupun pelaksanaan operasional, akan memberikan iklim yang kondusif dalam pelaksanaan bisnis. Perusahaan Nasional akan dapat bertumbuh dengan baik dan berdaya saing mana kala mendapatkan kesempatan, pembinaan dan kepastian dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya. d. Peningkatan kapasitas, kompetensi dan daya saing perusahaan nasional yang meliputi kompetensi manajerial, kompetensi teknikal operasional, kompetensi finansial permodalan dan kompetensi teknologi pada berbagai lapisan merupakan sesuatu keniscayaan. Kebijakan afirmatif Pemerintah untuk memberikan pembinaan, kesempatan, serta pewajiban kepada Perusahaan asing untuk memberikan alih teknologi dan exposure manajerial diperlukan. Pola kompensasi, insentif dan disinsentif yang adil dan rasional secara ekonomi bagi perusahaan besar dan perusahaan nasional merupakan suatu mekanisme yang adil dan workable.
  • 89 29. Saran Berkaitan dengan pemberdayaan perusahaan nasional di bidang pengelolaan migas beberapa saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut : a. Dalam roadmap kebijakan Pemerintah mengenai pembangunan ekonomi, disarankan agar sumber daya alam energi diperhitungkan sebagai faktor dinamisator, akselerator dan transformator perekonomian, yang bersifat jangka panjang, bertahap dan terukur. b. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bekerja sama dengan Kementerian Perindustrian disarankan untuk lebih banyak membuka sekolah - sekolah kejuruan, diklat-diklat keterampilan dan kewirausahaan dibidang pengelolaan migas. Untuk mempercepat transfer of knowhow, maka para peserta didik perlu ditempatkan dan dimagangkan di perusahaan-perusahaan di bidang pengelolaan migas c. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta Kementerian Keuangan disarankan agar mengkaji kemungkinan pengenaan pajak atas ekspor bahan mentah minyak maupun gas. Hal ini akan mendorong Perusahaan minyak dan gas bumi untuk secara nyata dan berdasarkan perhitungan ekonomi yang realistis mengalokasikan minyak mentah dan gas yang diproduksi untuk digunakan dan/atau diolah di dalam negeri d. Untuk mendapatkan nilai tambah dari kegiatan pengelolaan migas, maka kepada Pemerintah cq Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kementerian Perindustrian dan Kementerian BUMN Sama disarankan agar dalam Kontrak Kerja migas, diwajibkan untuk mendirikan industri yang memasok sebagian kebutuhan operasionalnya dari dalam negeri. Pendirian industri tersebut melalui kerja sama dengan perusahaan nasional. e. Perizinan Pemerintah dan pungutan Daerah yang hanya akan boleh diberlakukan diberlakukan oleh setelah
  • 90 mendapatkan persetujuan dari instansi sektoral di tingkat Pusat. Kepada Kementerian Hukum dan HAM untuk mengkoordinasikan teknis pengaturan dan pelaksanaannya. f. Pemerintah disarankan untuk meningkatkan status hukum dari dokumen masterplan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi (MP3EI) menjadi acuan yang setingkat Undangundang, agar memiliki kekuatan hukum mengikat yang lebih pasti. Menteri Perekonomian agar memberdayakan MP3EI sebagai acuan yang mengikat dalam perencanaan pembangunan. g. Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Perekonomian agar melakukan inventarisasi dan peninjauan terhadap berbagai produk perundang-undangan dengan memperhatikan pendapat dari para pemangku kepentingan. Peninjauan tersebut dimaksudkan untuk mengevaluasi dan mengusulkan pencabutan atau revisi terhadap perundang-undangan memberikan perlindungan perusahaan nasional, Modal. dan seperti pemihakan yang nyata undang-undang tidak kepada Penanaman
  • DAFTAR PUSTAKA American security alliance in the middle east, http://www.greenpeace.org/international/en/news/Blogs/ Asean Free Trade Area, http://en.wikipedia.org/wiki/ASEANFree Trade Area Asean Economic Community, http://www.asean.org/communities/asean- economic-community Badan Pusat Statistik, Publikasi Statistik PLN, 2012 Baker Institute of Policy Studies, April 2007, The changes roles of National Oil Companies in international Energy Market Bambang Ismawan,Kemandirian – suatu refleksi – Jurnal Ekonomi Rakyat – Artikel – Th II – no. 3 Mei 2003. BPMIGAS membuat Pertamina lebih efisien dan produksi naik, http://finance.detik.com/read/2012/11/18/123917/2093563/1034/ Choke Point, . http://en.wikipedia.org/wiki/Choke_point Competitiveness, http://en.wikipedia.org/wiki/Competitiveness Council on Foreign Relations, Inc., 2001 Strategic Energy Policy, Challenges for the 21st Century Forfas study, 2010, The role of State Owned Enterprises : Providing Infrastructure and Supporting Economic Recovery, Dublin Fuadi Munir, 2005, Pengantar Hukum Bisnis, Bandung, PT Citra Aditya Bakti Gde Pradnyana, 2010, Optimalisasi Pemanfaatan sumber daya migas guna peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam rangka pembangunan SDM, TASKAP, Jakarta, Lemhannas RI Geopolitical for the People Republic of China http://www.academia.edu/1931497/ Global Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2012-2013 Global energy Isues, Qualtity of live vs Energy Consumption, http://www.geni.org/globalenergy/issues/global/qualityoflife Haliburton ,http://en.wikipedia.org/wiki/Halliburton; 91
  • 92 Handbook policy maker, http://www.cato.org/sites/cato.org/files/serials/files/ /2009/9/hb111-52.pdf International Standard Organization, http://www.iso.org/iso/home/about.htm Laporan tahunan PT. PGN 2012, http.:// www.pgn.co.id Laporan tahunan SKKMIGAS tahun 2012, http.://www.skkmigas.go.id Lemhannas RI,2013, Modul Konsepsi Ketahanan Nasional, Jakarta ------------------, 2013, Naskah Lembaga Perkembangan Lingkungan Strategis, Michael Klare, 2004, Blood and Oil, London, Penguin Group Nusantara Regas, http://www.nusantararegas.com/; www.bpmigas.go.id/ALF) Onny S. Priyono, A.M.W Pranarka, Pemberdayaan – Konsep, Kebijakan dan Implementasi, CSIS Jakarta 1996 Pertamina dorong anak perusahaan go public, http. // www.aktual.co/energy. Power and Policy, The Arab spring and the balance of power in the middle east ://www.powerandpolicy.com/2012/10/30/ PriceWaterHouseCooper, 2012, Oil and Gas in Indonesia, Investment and Taxation Guide Proyeksi Kependudukan, Indonesia, http://www.datastatistikindonesia.com/proyeksi/index.php Purwanto Eddy, Polemik.Blok.Mahakam, http://bisniskeuangan.kompas.com/ read/2013/03/04/ Sampurno H,2007, Knowledge-based economy : Sumber Keunggulan Daya Saing Bangsa, Pustaka Belajar, Jakarta Schlumberger ,http://en.wikipedia.org/wiki/Schlumberger Silvana Tordo et.al, 2011, Oil Companies and Value Creation, Volume I, by. World Bank Working Paper Series #218 TAP MPR nomor II/ MPR/ 1978 Tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, dari internet, tanpa penerbit, tanpa tahun
  • 93 Teori pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, http://www.sylabus.web44.net/ Warisan Trisakti Bung Karno, http://www.investor.co.id/home/warisan-trisaktibung-karno/48623 World Bank, Energy Consumption Indocator, http://data.worldbank.org/indicator/ World Trade Organization, WTO, http://www.wto.org/english/news.e/htm Peraturan Perundang-undangan Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Undang undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Undang-undang 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-undang Nomor 17 tahn 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 – 2025. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal Undang-undang Nomor 30 tahun 2007 tentang Energi Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Peraturan Presiden nomor 32 tahun 2011 tentang Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).
  • DAFTAR LAMPIRAN 94
  • 2009 © BPMIGAS – All rights reserved PEMBERDAYAA N PRSH NASIONAL DI BIDANG LOLA MIGAS SAAT INI PERSOALAN YANG DITEMUKAN : 4. RENDAHNYA KOMPETENSI PERUSAHAAN NASIONAL 3. RENDAHNYA KEPASTIAN HUKUM DLM MELAKSANAKAN KEGIATAN BISNIS MIGAS 2. KURANG TERPADUNYA MANAJEMEN PENGELOLAAN MIGAS 1. MELEMAHNYA PERAN MIGAS DLM PEMBANGUNAN NASIONAL ALUR PIKIR KEBIJAKAN STRATEGI UPAYA PELUANG & KENDALA BANG LINGSTRA • • • KONSEPSI PEMBERDAYAAN PRSH NASIONAL DI BIDANG P’LOLAAN MIGAS PARADIGMA NASIONAL PEMBERDAYAAN PRSH NASIONAL BID P’LOLA’AN MIGAS YG DIHARAPKAN K’MANDIRIAN DAN DAYA SAING BGS MENINGKAT Pembangunan NASIONAL SUKSES PEMBERDAYAAN PERUSAHAAN NASIONAL DI BIDANG PENGELOLAAN MIGAS GUNA MENINGKATKAN KEMANDIRIAN DAN DAYA SAING BANGSA DALAM RANGKA PEMBANGUNAN NASIONAL 1
  • 2009 © BPMIGAS – All rights reserved P’MBERDAYAAN PRSH NAS DI BID PENGELOLAAN MIGAS SAAT INI POLA PIKIR KOORDINASI SINKRONISASI REGULASI M PELATIHAN Kadin PT, ToMas .. MEDIA MASSA MASYARAKAT FEED BACK ENVIRONMENTAL INPUT HUKUM PENEGAKAN KERJASAMA SOSIALISASI APARATUR BUMN// PRSHN FASILITASI INFRA STRUKTUR KEBIJAKAN K/L DAN PEMDA O BANGLISTRA. PELUANG & KENDALA. SUB STRUKTUR INFRA STRUKTUR SUPRA STRUKTUR S PARADIGMA NASIONAL ( PANCASILA, UUD NRI ‘45, WASANTARA, TANNAS ) PERATURAN PER-UU-AN. INSTRUMENTAL INPUT P’MBERDAYAAN PRSH NAS DI BID PE’LOLAAN MIGAS YG DIHARAPKAN KEMANDIRIA N DAN DAYA SAING BANGSA MENINGKAT Pembangunan NASIONAL SUKSES PEMBERDAYAAN PERUSAHAAN NASIONAL DI BIDANG PENGELOLAAN MIGAS GUNA MENINGKATKAN KEMANDIRIAN DAN DAYA SAING BANGSA DALAM RANGKA PEMBANGUNAN NASIONAL 2