SlideShare a Scribd company logo
1 of 8
1. M.Riza Ramadhan
2. Rizky Ferdiansyah
3. Salsabila
4. Diajeng
5. Murni oktavia
Pada tahun 2004, negara Indonesia mengadakan pemilu
yang diikuti oleh 24 partai politik. Pemilu di Indonesia
dimulai pada tahun 1955 yang diikuti puluhan partai,
organisasi masa, dan perorangan. Indonesia sebagai
negara demokrasi mulai melaksanakan Pemilihan
Umum pada tahun 1955. Pemilu I tahun 1955 yang
didambakan rakyat dapat meperbaiki keadaan ternyata
hasilnya tidak memenuhi harapan rakyat. Krisis politik
yang berkepanjangan akhirnya Presiden Soekarno
mengeluarkan Dekrit pada tanggal 5 Juli 1959. Sejak
itulah kehidupan bangsa Indonesia di bawah kekuasaan
Demokrasi Terpimpin. Peristiwa-peristiwa politik dan
ekonomi Indonesia pasca Pengakuan Kedaulatan
tersebut akan kita pelajari Disini.
Dan berikut Peristiwa Politik dan Ekonomi Pasca
Pengakuan Kedaulatan Di Indonesia
RIS dibentuk oleh VAN DER PLAS dan
JENDERAL VAN MOOK yang bertujuan
untuk memecah belah persatuan dan kesatuan
bangsa Indonesia. Mereka membentuk RIS
dengan terdiri atas beberapa Negara bagian
(disebut sebagai Negara boneka) ketika
Republik Indonesia sedang berjuang
mempertahankan kemerdekaan melalui
perjuangan fisik maupun perjuangan
diplomasi (sebelum pengakuan kedaulatan
Republik Indonesia).
Seperti telah kalian pelajari bahwa dengan melalui perjuangan bersenjata dan diplomasi akhirnya
bangsa Indonesia memperoleh pengakuan kedaulatan dari Belanda. Penandatanganan
pengakuan kedaulatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 1949. Dengan
diakuinya kedaulatan Indonesia ini maka bentuk negara Indonesia adalah menjadi negara
serikat dengan nama Republik Indonesia Serikat (RIS). Sedangkan Undang – Undang Dasar
atau Konstitusi yang digunakan adalah Undang- Undang Dasar RIS. Tentunya kalian masih
ingat bahwa salah satu hasil Konferensi Meja Bundar adalah bahwa Indonesia menjadi
Negara Republik Indonesia Serikat (RIS). Selanjutnya setelah KMB kemudian dilaksanakan
pengakuan kedaulatan dari Belanda kepada RIS pada tanggal 27 Desember 1949. Berdasarkan
UUD RIS bentuk negara kita adalah federal, yang terdiri dari tujuh negara bagian dan
sembilan daerah otonom. Adapun tujuh negara bagian RIS tersebut adalah :
(1) Sumatera Timur,
(2) Sumatera Selatan,
(3) Pasundan,
(4) Jawa Timur,
(5) Madura,
(6) Negara Indonesia Timur, dan
(7) Republik Indonesia (RI).
Sedangkan kesembilan daerah otonom itu adalah :
(1) Riau,
(6) Banjar,
(2) Bangka,
(7) Kalimantan Tenggara,
(3) Belitung,
(8) Kalimantan Timur, dan
(4) Kalimantan Barat, (9) Jawa Tengah.
(5) Dayak Besar,


Semenjak Indonesia menggunakan sistem Kabinet Parlementer keadaan politik
tidak stabil. Partai-partai politik tidak bekerja untuk kepentingan rakyat akan
tetapi hanya untuk kepentingan golongannya saja. Wakil-wakil rakyat yang
duduk di Parlemen merupakan wakil-wakil partai yang saling bertentangan.
Keadaan yang demikian rakyat menginginkan segera dilaksanakan pemilihan
umum. Dengan pemilihan umum diharapkan dapat terbentuk Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR) sehingga dapat memperjuangkan aspirasi rakyat sehingga terbentuk
pemerintahan yang stabil. Pemilihan Umum merupakan program pemerintah dari
setiap kabinet, misalnya kabinet Alisastroamijoyo I bahkan telah menetapkan
tanggal pelaksanaan pemilu. Akan tetapi Kabinet Ali I tersebut sudah jatuh
sebelum melaksanakan Pemilihan Umum. Akhirnya pesta demokrasi rakyat
tersebut baru dapat dilaksanakan pada masa pemerintahan Kabinet Burhanuddin
Harahap. Pelaksanaan Pemilihan Umum sesuai dengan rencana yang telah
ditetapkan Panitia Pemilihan Umum Pusat dilaksanakan dalam dua gelombang,
yakni :

1. gelombang I, tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota- anggota
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan
2. gelombang II, tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota- anggota
Konstituante (Badan Pembuat Undang- Undang Dasar).




Pada Pemilu I tahun 1955 rakyat selain memilih anggota DPR juga memilih anggota badan Konstituante. Badan ini
bertugas menyusun Undang-Undang Dasar sebab ketika Indonesia kembali ke Negara Kesatuan Republik
Indonesia sejak tanggal 17 Agustus 1945 menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara (1950). Sejak itu pula di
negara kita diterapkan Demokrasi Liberal dengan sistem Kabinet Parlementer. Pertentangan antarpartai politik
seringkali terjadi. Situasi politik dalam negeri tidak stabil dan di daerah-daerah mengalami kegoncangan karena
berdirinya berbagai dewan, seperti Dewan Manguni di Sulawesi Utara, Dewan Gajah di Sumatera Utara, Dewan
Banteng di Sumatera Tengah, Dewan Garuda di Sumatera Selatan, Dewan Lambung Mangkurat di Kalimantan
Selatan yang kemudian menjadi gerakan yang ingin memisahkan diri.
Karena keadaan politik yang tidak stabil maka Presiden Soekarno pada tanggal 21 Februari 1957 mengemukakan
konsepnya yang terkenal dengan “Konsepsi Presiden” yang isinya antara lain sebagai berikut.
1. Sistem Demokrasi Liberal akan diganti dengan Demokrasi Terpimpin.
2. Akan dibentuk “Kabinet Gotong Royong”, yang menteri-menterinya terdiri atas orang-orang dari empat partai
besar ( PNI, Masyumi, NU, dan PKI).
3. Pembentukan Dewan Nasional yang terdiri atas golongan-golongan fungsional dalam masyarakat. Dewan ini
bertugas memberi nasihat kepada kabinet baik diminta maupun tidak.



Partai-partai Masyumi, NU, PSII, Katholik, dan PRI menolak konsepsi ini dan berpenadapat bahwa merubah
susunan ketatanegaraan secara radikal harus diserahkan kepada konstituante. Karena keadaan politik semakin
hangat maka Presiden Soekarno mengumumkan Keadaan Darurat Perang bagi seluruh wilayah Indonesia.
Gerakan-gerakan di daerah kemudian memuncak dengan pemberontakan PRRI dan Permesta. Setelah keadaan
aman maka Konstituante mulai bersidang untuk menyusun Undang-Undang Dasar. Sidang Konstituante ini
berlangsung sampai beberapa kali yang memakan waktu kurang lebih tiga tahun, yakni sejak sidang pertama di
Bandung tanggal 10 November 1956 sampai akhir tahun 1958. Akan tetapi sidang tersebut tidak membuahkan
hasil yakni untuk merumuskan Undang-Undang Dasar dan hanya merupakan perdebatan sengit.
UCHIHA-RISETSUNA.BLOGSPOT.COM

TERIMA
KASIH

More Related Content

What's hot

SEJARAH KEMBALINYA NKRI
SEJARAH KEMBALINYA NKRISEJARAH KEMBALINYA NKRI
SEJARAH KEMBALINYA NKRIDini Ni
 
Demokrasi Liberal
Demokrasi LiberalDemokrasi Liberal
Demokrasi LiberalIsaka Yoga
 
Demokrasi liberal
Demokrasi liberalDemokrasi liberal
Demokrasi liberalJeroan Ena
 
Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin
Demokrasi Liberal dan Demokrasi TerpimpinDemokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin
Demokrasi Liberal dan Demokrasi TerpimpinYeni Dyana
 
PPT SEJARAH NASIONAL INDONESIA VI
PPT SEJARAH NASIONAL INDONESIA VIPPT SEJARAH NASIONAL INDONESIA VI
PPT SEJARAH NASIONAL INDONESIA VIDewi_Sejarah
 
Sejarah sistem pemerintahan Indonesia pada masa demokrasi parlementer
Sejarah sistem pemerintahan Indonesia pada masa demokrasi parlementerSejarah sistem pemerintahan Indonesia pada masa demokrasi parlementer
Sejarah sistem pemerintahan Indonesia pada masa demokrasi parlementerFita Ardiana
 
Perkembangan Masyarakat Indonesia Menuju Negara Maju
Perkembangan Masyarakat Indonesia Menuju Negara Maju Perkembangan Masyarakat Indonesia Menuju Negara Maju
Perkembangan Masyarakat Indonesia Menuju Negara Maju Helena Nalle
 
Perkembangan Politik Pada Masa Demokrasi Liberal
Perkembangan Politik Pada Masa Demokrasi LiberalPerkembangan Politik Pada Masa Demokrasi Liberal
Perkembangan Politik Pada Masa Demokrasi LiberalHana Medina
 
Kehidupan masa awal kemerdekaan
Kehidupan masa awal kemerdekaanKehidupan masa awal kemerdekaan
Kehidupan masa awal kemerdekaanMuhammad Furqon
 

What's hot (20)

Ppt ti
Ppt tiPpt ti
Ppt ti
 
Bab 4 sni 6
Bab 4 sni 6Bab 4 sni 6
Bab 4 sni 6
 
SEJARAH KEMBALINYA NKRI
SEJARAH KEMBALINYA NKRISEJARAH KEMBALINYA NKRI
SEJARAH KEMBALINYA NKRI
 
Demokrasi Liberal
Demokrasi LiberalDemokrasi Liberal
Demokrasi Liberal
 
demokrasi parlementer
demokrasi parlementerdemokrasi parlementer
demokrasi parlementer
 
Bab 2 sni 6
Bab 2 sni 6Bab 2 sni 6
Bab 2 sni 6
 
Demokrasi liberal
Demokrasi liberalDemokrasi liberal
Demokrasi liberal
 
Demokrasi liberal
Demokrasi liberalDemokrasi liberal
Demokrasi liberal
 
Sistem Demokrasi Parlementer
Sistem Demokrasi ParlementerSistem Demokrasi Parlementer
Sistem Demokrasi Parlementer
 
Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin
Demokrasi Liberal dan Demokrasi TerpimpinDemokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin
Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin
 
PPT SEJARAH NASIONAL INDONESIA VI
PPT SEJARAH NASIONAL INDONESIA VIPPT SEJARAH NASIONAL INDONESIA VI
PPT SEJARAH NASIONAL INDONESIA VI
 
Bab III a
Bab III aBab III a
Bab III a
 
Bab 6 sni 6
Bab 6 sni 6Bab 6 sni 6
Bab 6 sni 6
 
Sejarah sistem pemerintahan Indonesia pada masa demokrasi parlementer
Sejarah sistem pemerintahan Indonesia pada masa demokrasi parlementerSejarah sistem pemerintahan Indonesia pada masa demokrasi parlementer
Sejarah sistem pemerintahan Indonesia pada masa demokrasi parlementer
 
Perkembangan Masyarakat Indonesia Menuju Negara Maju
Perkembangan Masyarakat Indonesia Menuju Negara Maju Perkembangan Masyarakat Indonesia Menuju Negara Maju
Perkembangan Masyarakat Indonesia Menuju Negara Maju
 
Perkembangan Politik Pada Masa Demokrasi Liberal
Perkembangan Politik Pada Masa Demokrasi LiberalPerkembangan Politik Pada Masa Demokrasi Liberal
Perkembangan Politik Pada Masa Demokrasi Liberal
 
Bab 2b sni 6
Bab 2b sni 6Bab 2b sni 6
Bab 2b sni 6
 
Kehidupan masa awal kemerdekaan
Kehidupan masa awal kemerdekaanKehidupan masa awal kemerdekaan
Kehidupan masa awal kemerdekaan
 
Demokrasi Liberal
Demokrasi LiberalDemokrasi Liberal
Demokrasi Liberal
 
Demokrasi Terpimpin
Demokrasi TerpimpinDemokrasi Terpimpin
Demokrasi Terpimpin
 

Viewers also liked

Ppt sni 4 Sejarah organisasi pergerakan nasional 1929 1942
Ppt sni 4 Sejarah organisasi pergerakan nasional 1929 1942Ppt sni 4 Sejarah organisasi pergerakan nasional 1929 1942
Ppt sni 4 Sejarah organisasi pergerakan nasional 1929 1942Dewi_Sejarah
 
PPT Perlawanan Rakyat Terhadap Penjajah
PPT Perlawanan Rakyat Terhadap PenjajahPPT Perlawanan Rakyat Terhadap Penjajah
PPT Perlawanan Rakyat Terhadap PenjajahDewi_Sejarah
 
Ppt Peristiwa Proklamasi NKRI
Ppt Peristiwa Proklamasi NKRIPpt Peristiwa Proklamasi NKRI
Ppt Peristiwa Proklamasi NKRIPutri Luthfiana
 
Sejarah Indonesia XI - Organisasi Pergerakan Nasional Indonesia
Sejarah Indonesia XI - Organisasi Pergerakan Nasional IndonesiaSejarah Indonesia XI - Organisasi Pergerakan Nasional Indonesia
Sejarah Indonesia XI - Organisasi Pergerakan Nasional IndonesiaTrie Nakita Sabrina
 
POWER POIN USAHA PERJUANGAN MEMEPERTAHANKAN KEMERDEKAAN INDONESIA
POWER POIN USAHA PERJUANGAN MEMEPERTAHANKAN KEMERDEKAAN INDONESIAPOWER POIN USAHA PERJUANGAN MEMEPERTAHANKAN KEMERDEKAAN INDONESIA
POWER POIN USAHA PERJUANGAN MEMEPERTAHANKAN KEMERDEKAAN INDONESIAFirdika Arini
 

Viewers also liked (8)

Proklamasi
ProklamasiProklamasi
Proklamasi
 
Ppt okta
Ppt oktaPpt okta
Ppt okta
 
Ppt sni 4 Sejarah organisasi pergerakan nasional 1929 1942
Ppt sni 4 Sejarah organisasi pergerakan nasional 1929 1942Ppt sni 4 Sejarah organisasi pergerakan nasional 1929 1942
Ppt sni 4 Sejarah organisasi pergerakan nasional 1929 1942
 
Rama PPT
Rama PPTRama PPT
Rama PPT
 
PPT Perlawanan Rakyat Terhadap Penjajah
PPT Perlawanan Rakyat Terhadap PenjajahPPT Perlawanan Rakyat Terhadap Penjajah
PPT Perlawanan Rakyat Terhadap Penjajah
 
Ppt Peristiwa Proklamasi NKRI
Ppt Peristiwa Proklamasi NKRIPpt Peristiwa Proklamasi NKRI
Ppt Peristiwa Proklamasi NKRI
 
Sejarah Indonesia XI - Organisasi Pergerakan Nasional Indonesia
Sejarah Indonesia XI - Organisasi Pergerakan Nasional IndonesiaSejarah Indonesia XI - Organisasi Pergerakan Nasional Indonesia
Sejarah Indonesia XI - Organisasi Pergerakan Nasional Indonesia
 
POWER POIN USAHA PERJUANGAN MEMEPERTAHANKAN KEMERDEKAAN INDONESIA
POWER POIN USAHA PERJUANGAN MEMEPERTAHANKAN KEMERDEKAAN INDONESIAPOWER POIN USAHA PERJUANGAN MEMEPERTAHANKAN KEMERDEKAAN INDONESIA
POWER POIN USAHA PERJUANGAN MEMEPERTAHANKAN KEMERDEKAAN INDONESIA
 

Similar to Peristiwa politik dan ekonomi pasca pengakuan kedaulatan di

Kehidupan politik indonesia awal kemerdekaan sampai terpimpin
Kehidupan politik indonesia awal kemerdekaan sampai terpimpinKehidupan politik indonesia awal kemerdekaan sampai terpimpin
Kehidupan politik indonesia awal kemerdekaan sampai terpimpinsugay32
 
Persatuan dan kesatuan bangsa indonesia dari masa ke masa (2)
Persatuan dan kesatuan bangsa indonesia dari masa ke masa (2)Persatuan dan kesatuan bangsa indonesia dari masa ke masa (2)
Persatuan dan kesatuan bangsa indonesia dari masa ke masa (2)AmirahNada1
 
Sejarah sistem pemerintahan indonesia print yg ini
Sejarah sistem pemerintahan indonesia print yg iniSejarah sistem pemerintahan indonesia print yg ini
Sejarah sistem pemerintahan indonesia print yg iniDona Dika
 
TUGAS 2 PANCASILA (KELOMPOK 1).pdf
TUGAS 2 PANCASILA (KELOMPOK 1).pdfTUGAS 2 PANCASILA (KELOMPOK 1).pdf
TUGAS 2 PANCASILA (KELOMPOK 1).pdfMeli1634
 
Pelaksanaan Sistem Pemerintahan di Indonesia
Pelaksanaan Sistem Pemerintahan di IndonesiaPelaksanaan Sistem Pemerintahan di Indonesia
Pelaksanaan Sistem Pemerintahan di IndonesiaAgung Nur Satria
 
LEMBAGA LEGISLATIF.pptx
LEMBAGA LEGISLATIF.pptxLEMBAGA LEGISLATIF.pptx
LEMBAGA LEGISLATIF.pptxhafizatululum1
 
MAKALAH SEJARAH : SISTEM DAN STRUKTUR POLITIK DAN EKONOMI MASA DEMOKRASI TERP...
MAKALAH SEJARAH : SISTEM DAN STRUKTUR POLITIK DAN EKONOMI MASA DEMOKRASI TERP...MAKALAH SEJARAH : SISTEM DAN STRUKTUR POLITIK DAN EKONOMI MASA DEMOKRASI TERP...
MAKALAH SEJARAH : SISTEM DAN STRUKTUR POLITIK DAN EKONOMI MASA DEMOKRASI TERP...inka -chan
 
pptx_20230218_044841_0000.pptx
pptx_20230218_044841_0000.pptxpptx_20230218_044841_0000.pptx
pptx_20230218_044841_0000.pptxAldozezearabLoss
 
Partai politik present
Partai politik presentPartai politik present
Partai politik presentEka Widyastuti
 
Sistem pemerintahan di Indonesia
Sistem pemerintahan di IndonesiaSistem pemerintahan di Indonesia
Sistem pemerintahan di Indonesiaistiim68
 
PPT 12A Kelompok 1.pdf
PPT 12A Kelompok 1.pdfPPT 12A Kelompok 1.pdf
PPT 12A Kelompok 1.pdfChaerulrh
 
PPT PERKEMBANGAN POLITIK PADA MASA DEMOKRASI LIBERAL
PPT PERKEMBANGAN POLITIK PADA MASA DEMOKRASI LIBERALPPT PERKEMBANGAN POLITIK PADA MASA DEMOKRASI LIBERAL
PPT PERKEMBANGAN POLITIK PADA MASA DEMOKRASI LIBERALJovialiGracemanHulu
 
sejarah wajib - kelompok 4 demokrasi liberal.pdf
sejarah wajib - kelompok 4 demokrasi liberal.pdfsejarah wajib - kelompok 4 demokrasi liberal.pdf
sejarah wajib - kelompok 4 demokrasi liberal.pdfAkbarGaniey
 

Similar to Peristiwa politik dan ekonomi pasca pengakuan kedaulatan di (20)

Kehidupan politik indonesia awal kemerdekaan sampai terpimpin
Kehidupan politik indonesia awal kemerdekaan sampai terpimpinKehidupan politik indonesia awal kemerdekaan sampai terpimpin
Kehidupan politik indonesia awal kemerdekaan sampai terpimpin
 
Bab 8 sni 6
Bab 8 sni 6Bab 8 sni 6
Bab 8 sni 6
 
Persatuan dan kesatuan bangsa indonesia dari masa ke masa (2)
Persatuan dan kesatuan bangsa indonesia dari masa ke masa (2)Persatuan dan kesatuan bangsa indonesia dari masa ke masa (2)
Persatuan dan kesatuan bangsa indonesia dari masa ke masa (2)
 
Sejarah sistem pemerintahan indonesia print yg ini
Sejarah sistem pemerintahan indonesia print yg iniSejarah sistem pemerintahan indonesia print yg ini
Sejarah sistem pemerintahan indonesia print yg ini
 
TUGAS 2 PANCASILA (KELOMPOK 1).pdf
TUGAS 2 PANCASILA (KELOMPOK 1).pdfTUGAS 2 PANCASILA (KELOMPOK 1).pdf
TUGAS 2 PANCASILA (KELOMPOK 1).pdf
 
Dekrit presiden
Dekrit presidenDekrit presiden
Dekrit presiden
 
Pelaksanaan Sistem Pemerintahan di Indonesia
Pelaksanaan Sistem Pemerintahan di IndonesiaPelaksanaan Sistem Pemerintahan di Indonesia
Pelaksanaan Sistem Pemerintahan di Indonesia
 
LEMBAGA LEGISLATIF.pptx
LEMBAGA LEGISLATIF.pptxLEMBAGA LEGISLATIF.pptx
LEMBAGA LEGISLATIF.pptx
 
MAKALAH SEJARAH : SISTEM DAN STRUKTUR POLITIK DAN EKONOMI MASA DEMOKRASI TERP...
MAKALAH SEJARAH : SISTEM DAN STRUKTUR POLITIK DAN EKONOMI MASA DEMOKRASI TERP...MAKALAH SEJARAH : SISTEM DAN STRUKTUR POLITIK DAN EKONOMI MASA DEMOKRASI TERP...
MAKALAH SEJARAH : SISTEM DAN STRUKTUR POLITIK DAN EKONOMI MASA DEMOKRASI TERP...
 
pptx_20230218_044841_0000.pptx
pptx_20230218_044841_0000.pptxpptx_20230218_044841_0000.pptx
pptx_20230218_044841_0000.pptx
 
Bab 8 b
Bab 8 bBab 8 b
Bab 8 b
 
Partai politik present
Partai politik presentPartai politik present
Partai politik present
 
Sistem pemerintahan di Indonesia
Sistem pemerintahan di IndonesiaSistem pemerintahan di Indonesia
Sistem pemerintahan di Indonesia
 
PPT 12A Kelompok 1.pdf
PPT 12A Kelompok 1.pdfPPT 12A Kelompok 1.pdf
PPT 12A Kelompok 1.pdf
 
Demokrasi liberal sampai reformasi
Demokrasi liberal sampai reformasiDemokrasi liberal sampai reformasi
Demokrasi liberal sampai reformasi
 
PPT PERKEMBANGAN POLITIK PADA MASA DEMOKRASI LIBERAL
PPT PERKEMBANGAN POLITIK PADA MASA DEMOKRASI LIBERALPPT PERKEMBANGAN POLITIK PADA MASA DEMOKRASI LIBERAL
PPT PERKEMBANGAN POLITIK PADA MASA DEMOKRASI LIBERAL
 
Kwn
KwnKwn
Kwn
 
sejarah wajib - kelompok 4 demokrasi liberal.pdf
sejarah wajib - kelompok 4 demokrasi liberal.pdfsejarah wajib - kelompok 4 demokrasi liberal.pdf
sejarah wajib - kelompok 4 demokrasi liberal.pdf
 
Kwn
KwnKwn
Kwn
 
Kwn
KwnKwn
Kwn
 

Peristiwa politik dan ekonomi pasca pengakuan kedaulatan di

  • 1.
  • 2. 1. M.Riza Ramadhan 2. Rizky Ferdiansyah 3. Salsabila 4. Diajeng 5. Murni oktavia
  • 3. Pada tahun 2004, negara Indonesia mengadakan pemilu yang diikuti oleh 24 partai politik. Pemilu di Indonesia dimulai pada tahun 1955 yang diikuti puluhan partai, organisasi masa, dan perorangan. Indonesia sebagai negara demokrasi mulai melaksanakan Pemilihan Umum pada tahun 1955. Pemilu I tahun 1955 yang didambakan rakyat dapat meperbaiki keadaan ternyata hasilnya tidak memenuhi harapan rakyat. Krisis politik yang berkepanjangan akhirnya Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit pada tanggal 5 Juli 1959. Sejak itulah kehidupan bangsa Indonesia di bawah kekuasaan Demokrasi Terpimpin. Peristiwa-peristiwa politik dan ekonomi Indonesia pasca Pengakuan Kedaulatan tersebut akan kita pelajari Disini. Dan berikut Peristiwa Politik dan Ekonomi Pasca Pengakuan Kedaulatan Di Indonesia
  • 4. RIS dibentuk oleh VAN DER PLAS dan JENDERAL VAN MOOK yang bertujuan untuk memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Mereka membentuk RIS dengan terdiri atas beberapa Negara bagian (disebut sebagai Negara boneka) ketika Republik Indonesia sedang berjuang mempertahankan kemerdekaan melalui perjuangan fisik maupun perjuangan diplomasi (sebelum pengakuan kedaulatan Republik Indonesia).
  • 5. Seperti telah kalian pelajari bahwa dengan melalui perjuangan bersenjata dan diplomasi akhirnya bangsa Indonesia memperoleh pengakuan kedaulatan dari Belanda. Penandatanganan pengakuan kedaulatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 1949. Dengan diakuinya kedaulatan Indonesia ini maka bentuk negara Indonesia adalah menjadi negara serikat dengan nama Republik Indonesia Serikat (RIS). Sedangkan Undang – Undang Dasar atau Konstitusi yang digunakan adalah Undang- Undang Dasar RIS. Tentunya kalian masih ingat bahwa salah satu hasil Konferensi Meja Bundar adalah bahwa Indonesia menjadi Negara Republik Indonesia Serikat (RIS). Selanjutnya setelah KMB kemudian dilaksanakan pengakuan kedaulatan dari Belanda kepada RIS pada tanggal 27 Desember 1949. Berdasarkan UUD RIS bentuk negara kita adalah federal, yang terdiri dari tujuh negara bagian dan sembilan daerah otonom. Adapun tujuh negara bagian RIS tersebut adalah : (1) Sumatera Timur, (2) Sumatera Selatan, (3) Pasundan, (4) Jawa Timur, (5) Madura, (6) Negara Indonesia Timur, dan (7) Republik Indonesia (RI). Sedangkan kesembilan daerah otonom itu adalah : (1) Riau, (6) Banjar, (2) Bangka, (7) Kalimantan Tenggara, (3) Belitung, (8) Kalimantan Timur, dan (4) Kalimantan Barat, (9) Jawa Tengah. (5) Dayak Besar,
  • 6.  Semenjak Indonesia menggunakan sistem Kabinet Parlementer keadaan politik tidak stabil. Partai-partai politik tidak bekerja untuk kepentingan rakyat akan tetapi hanya untuk kepentingan golongannya saja. Wakil-wakil rakyat yang duduk di Parlemen merupakan wakil-wakil partai yang saling bertentangan. Keadaan yang demikian rakyat menginginkan segera dilaksanakan pemilihan umum. Dengan pemilihan umum diharapkan dapat terbentuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sehingga dapat memperjuangkan aspirasi rakyat sehingga terbentuk pemerintahan yang stabil. Pemilihan Umum merupakan program pemerintah dari setiap kabinet, misalnya kabinet Alisastroamijoyo I bahkan telah menetapkan tanggal pelaksanaan pemilu. Akan tetapi Kabinet Ali I tersebut sudah jatuh sebelum melaksanakan Pemilihan Umum. Akhirnya pesta demokrasi rakyat tersebut baru dapat dilaksanakan pada masa pemerintahan Kabinet Burhanuddin Harahap. Pelaksanaan Pemilihan Umum sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan Panitia Pemilihan Umum Pusat dilaksanakan dalam dua gelombang, yakni : 1. gelombang I, tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota- anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan 2. gelombang II, tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota- anggota Konstituante (Badan Pembuat Undang- Undang Dasar).
  • 7.   Pada Pemilu I tahun 1955 rakyat selain memilih anggota DPR juga memilih anggota badan Konstituante. Badan ini bertugas menyusun Undang-Undang Dasar sebab ketika Indonesia kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia sejak tanggal 17 Agustus 1945 menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara (1950). Sejak itu pula di negara kita diterapkan Demokrasi Liberal dengan sistem Kabinet Parlementer. Pertentangan antarpartai politik seringkali terjadi. Situasi politik dalam negeri tidak stabil dan di daerah-daerah mengalami kegoncangan karena berdirinya berbagai dewan, seperti Dewan Manguni di Sulawesi Utara, Dewan Gajah di Sumatera Utara, Dewan Banteng di Sumatera Tengah, Dewan Garuda di Sumatera Selatan, Dewan Lambung Mangkurat di Kalimantan Selatan yang kemudian menjadi gerakan yang ingin memisahkan diri. Karena keadaan politik yang tidak stabil maka Presiden Soekarno pada tanggal 21 Februari 1957 mengemukakan konsepnya yang terkenal dengan “Konsepsi Presiden” yang isinya antara lain sebagai berikut. 1. Sistem Demokrasi Liberal akan diganti dengan Demokrasi Terpimpin. 2. Akan dibentuk “Kabinet Gotong Royong”, yang menteri-menterinya terdiri atas orang-orang dari empat partai besar ( PNI, Masyumi, NU, dan PKI). 3. Pembentukan Dewan Nasional yang terdiri atas golongan-golongan fungsional dalam masyarakat. Dewan ini bertugas memberi nasihat kepada kabinet baik diminta maupun tidak.  Partai-partai Masyumi, NU, PSII, Katholik, dan PRI menolak konsepsi ini dan berpenadapat bahwa merubah susunan ketatanegaraan secara radikal harus diserahkan kepada konstituante. Karena keadaan politik semakin hangat maka Presiden Soekarno mengumumkan Keadaan Darurat Perang bagi seluruh wilayah Indonesia. Gerakan-gerakan di daerah kemudian memuncak dengan pemberontakan PRRI dan Permesta. Setelah keadaan aman maka Konstituante mulai bersidang untuk menyusun Undang-Undang Dasar. Sidang Konstituante ini berlangsung sampai beberapa kali yang memakan waktu kurang lebih tiga tahun, yakni sejak sidang pertama di Bandung tanggal 10 November 1956 sampai akhir tahun 1958. Akan tetapi sidang tersebut tidak membuahkan hasil yakni untuk merumuskan Undang-Undang Dasar dan hanya merupakan perdebatan sengit.