Bunga Rampai Administrasi Publik         PERKEMBANGAN OTONOMI DAERAH :        Analisis Atas Tujuan Otonomi Daerah         ...
Bunga Rampai Administrasi Publiksecara bertanggung jawab dalam arti bahwa penyelenggaraan otonomidaerah harus benar-benar ...
Bunga Rampai Administrasi Publik     Di Indonesia desentralisasi diimplementasikan untuk berbagai tujuan.Latar belakang se...
Bunga Rampai Administrasi Publik       Kemampuan daerah dalam mencapai tujuan dan mengelola urusan-urusan yang menjadi uru...
Bunga Rampai Administrasi Publik     Empowering welfare memiliki arti bahwa kesejahteraan harusdikaitkan   dengan      pro...
Bunga Rampai Administrasi Publik       Dengan pendekatan ini dapat dikatakan pula bahwa peningkatankesejahteraan adalah up...
Bunga Rampai Administrasi Publik       Bab XIV UUD 1945 lebih menekankan ide kesejahteraan sosial darikedudukan manusia da...
Bunga Rampai Administrasi Publikotonomi. Sementara itu pelayanan kepada dan pemberdayaan masyarakatadalah instrumental/int...
Bunga Rampai Administrasi Publikpendidikan, kesehatan dan penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum.Untuk jenis pelay...
Bunga Rampai Administrasi Publik       Untuk   menjamin      pelaksanaannya,     Pemerintah     Pusat    telahmengeluarkan...
Bunga Rampai Administrasi Publikberkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara yangpenyelenggaraannya     diwajibka...
Bunga Rampai Administrasi Publikyang terdesentralisasi diyakini akan meningkatkan daya saingnya sehinggatidak    berlebiha...
Bunga Rampai Administrasi Publikindikator daya saing yakni perekonomian daerah, kelembagaan publik,infrastruktur, dan sumb...
Bunga Rampai Administrasi Publikprinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususansuatu daerah dalam sis...
Bunga Rampai Administrasi PublikPusat Kajian Kinerja Otonomi Daerah-Lembaga Administrasi Negara,    Strategi Penerapan Sta...
Bunga Rampai Administrasi Publik86   | Lembaga Administrasi Negara, 2010
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Perkembangan otonomi daerah

9,260

Published on

1 Comment
1 Like
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total Views
9,260
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
158
Comments
1
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Perkembangan otonomi daerah

  1. 1. Bunga Rampai Administrasi Publik PERKEMBANGAN OTONOMI DAERAH : Analisis Atas Tujuan Otonomi Daerah Samiaji Peneliti Muda pada Pusat Kajian Kinerja Otonomi Daerah-LAN Email : mas_samiaji@yahoo.comPendahuluan Pemerintahan yang sentralistik di masa lalu terbukti menghasilkankesenjangan pembangunan yang sangat mencolok antara pusat dan daerah.Dengan adanya otonomi daerah terbuka peluang untuk mempersempit“gap” tersebut dengan mendekatkan pelayanan pada masyarakat. Gairahpembangunan yang meningkat dan pelayanan yang semakin baik di daerahmemberikan kesempatan bagi masyarakat untuk meningkatkankemampuan berusaha. Meningkatnya kesempatan berusaha yang mampudijaga secara berkelanjutan pada akhirnya akan meningkatkan standarhidup masyarakat. Dengan kesejahteraan yang membaik inilah yangmenjadi final outcome dari otonomi daerah. Oleh karena itu tidak berlebihan jika otonomi daerah dijadikaninstrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkanpelayanan umum, dan meningkatkan daya saing daerah. Melalui prinsipotonomi seluas-luasnya, daerah diberikan kewenangan mengurus danmengatur semua urusan pemerintahan yang telah ditentukan. Daerahmemiliki local discretion (keleluasaan bertindak) yang lebih untuk membuatkebijakan daerah guna memberikan pelayanan, meningkatkan peran serta,prakarsa, dan memberdayakan masyarakat. Prinsip tersebut dilaksanakan Lembaga Administrasi Negara, 2010 | 71
  2. 2. Bunga Rampai Administrasi Publiksecara bertanggung jawab dalam arti bahwa penyelenggaraan otonomidaerah harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberianotonomi. Akan tetapi disain otonomi daerah tentu saja tidak dengan sendirinyaakan menghasilkan tujuan ideal yang diharapkan dari pelaksanaan otonomidaerah. Otonomi daerah juga meningkatkan berbagai resiko yang mengarahpada bad practices yang memungkinkan hasil yang dicapai tidak sejalandengan apa yang dicita-citakan. Oleh karena itu penilaian atas pelaksanaanotonomi daerah perlu dilakukan untuk menilai keselarasan antara hasilyang dicapai dengan tujuan yang dicita-citakan. Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 disebutkan bahwaotonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomuntuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dankepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan daerah otonom, selanjutnya disebut daerah adalahkesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yangberwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentinganmasyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasimasyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Olehkarena itu desentralisasi diyakini dapat meningkatkan kemampuan daerahuntuk mengatasi permasalahan mereka. Secara empiris maupun teoritis proses desentralisasi dapat terjadiuntuk berbagai macam tujuan. Berbagai macam tujuan desentralisasi dapatdikategorikan sebagai berikut (Leemans,1970)1) Sebagai instrumen dari nation building ,2) Demokrasi,3) Kebebasan (freedom) ,4) Efisiensi administrasi,5) Pembangunan sosial ekonomi 72 | Lembaga Administrasi Negara, 2010
  3. 3. Bunga Rampai Administrasi Publik Di Indonesia desentralisasi diimplementasikan untuk berbagai tujuan.Latar belakang sejarah maupun kondisi yang dialami bangsa Indonesia yangmendorong terlaksananya proses desentralisasi mempengaruhi tujuan yangdiharapkan dapat dicapai melalui desentralisasi di Indonesia. Undang-Undang No 32 Tahun 2004 pasal 2 ayat 3 menyebutkanbahwa ” Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yangmenjadi urusan Pemerintah dengan tujuan untuk meningkatkankesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah”. Mengingat kondisi geografis Indonesia yang sedemikian luas dandipisahkan dalam gugusan pulau-pulau besar dan kecil tentunyamenyulitkan rentang kendali dan pengurusan hanya oleh Pemerintah Pusat,sedemikian sehingga desentralisasi kepada Pemerintahan Daerah adalahjawaban yang terbaik. Pemberian otonomi luas tersebut lebih jauh dalam penjelasan UU No.32 Tahun 2004 adalah : ”... diarahkan untuk mempercepat terwujudnyakesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan,dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, daerahdiharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikanprinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususanserta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara KesatuanRepublik Indonesia…” Untuk mencapai tujuan tersebut, disain otonomi daerah menghendakiadanya pembagian kewenangan antara pusat dan daerah.Implementasinya sesuai dengan Undang-Undang No.32 Tahun 2004, yangselanjutnya dijabarkan pada PP 38 tahun 2007 memberikan masing-masing31 urusan wajib yang menjadi kewenangan propinsi dan kewenangankabupaten/kota. Lembaga Administrasi Negara, 2010 | 73
  4. 4. Bunga Rampai Administrasi Publik Kemampuan daerah dalam mencapai tujuan dan mengelola urusan-urusan yang menjadi urusan daerah akan memperlihatkan performa(kinerja) pembangunan daerah. Dalam menjalankan urusan-urusantersebut, Pemerintah daerah tidak menjadi satu-satunya pelaku.Keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah tersebut tidak hanyaditentukan oleh pemerintah daerah saja, melainkan perlu adanya sinergiantara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Hal ini sejalan denganparadigma Good Governance yang mengedepankan keterpaduan antaraPemerintah (state), swasta (private) , dan masyarakat (society) sebagaisuatu sistem. Sehingga kinerja daerah tersebut merupakan hasil sinergiantara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat sebagai suatusistem dalam menjalankan fungsinya.Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Indonesia kebijakan desentralisasi didesain untuk terciptanyaempowering welfare (PKKOD,2005). Hal ini sebagaimana ditegaskan dalampenjelasan UU No 32 tahun 2004 yang menyebutkan bahwa" ..penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi padapeningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikankepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat". Suatu pemerintahan yang terdesentralisir dianggap lebih mampumendorong proses pemberdayaan dan perbaikan kesejahteraan. Pembuatkeputusan di tingkat lokal dituntut untuk lebih bertanggung jawab kepadapara masyarakat pemilihnya. Oleh karena itu kebijakan desentralisasimenjadi sarana utama untuk menjadikan negara lebih tanggap dalammemenuhi kebutuhan kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, desentralisasiakan membuka akses partisipasi masyarakat yang lebih besar dalamperumusan kebijakan pemerintahan. 74 | Lembaga Administrasi Negara, 2010
  5. 5. Bunga Rampai Administrasi Publik Empowering welfare memiliki arti bahwa kesejahteraan harusdikaitkan dengan proses pemberdayaan masyarakat melaluipengembangan kapasitas dan potensi seluruh anggota masyarakat.Dengan pandangan ini, setiap orang dianggap membutuhkan orang lainuntuk berkembang. Konsekuensi dari pandangan ini adalah, pertama,perlunya pengakuan umum adanya pluralisme dan kekhasan kebutuhansetiap orang menurut kondisi khas yang berasal dari latar belakang kultural,geografis, ekonomis, demografis, gender dsb. Kedua, penekanan adanyasolidaritas sosial. Empowering welfare menekankan adanya solidaritasantar berbagai kategori sosial. Kemampuan individu atau sekelompokmasyarakat dalam mengembangkan potensinya tidak mungkin dilakukantanpa dukungan aktif dari individu dan kelompok masyarakat lainnya.Solidaritas ini diperlukan untuk memperkuat posisi civil society berhadapandengan pengaruh kekuatan pasar dan politik atau pemerintahan. Ketiga,berkaitan dengan ide yang kedua, guna memperkuat civil societydibutuhkan peran negara yang berorientasi kepada pemberdayaan. Model empowering welfare tentu saja menghendaki adanya humancapability (kemampuan manusia). Pendekatan dari sisi income sajaseringkali tidak mencukupi, hal ini karena masalah kesejahteraan bukansaja dalam domain ekonomi tetapi juga menyentuh kehidupan sosial yanglain. Kemampuan suatu masyarakat untuk mengembangkan dirinya dalammencapai kondisi sejahtera menjadi suatu penting untuk ditingkatkan.Dengan pandangan tersebut, maka pendekatan peningkatan kesejahteraandapat dinilai kemampuan mengeliminir sebab-sebab yang memungkinkanmenurunnya kemampuan manusia untuk mencapai taraf kesejahteraantertentu. Untuk itu penilaian kesejahteraan masyarakat saat ini mulaiberkembang dilakukan dengan menilai penyebab dari permasalahankemiskinan tersebut. Lembaga Administrasi Negara, 2010 | 75
  6. 6. Bunga Rampai Administrasi Publik Dengan pendekatan ini dapat dikatakan pula bahwa peningkatankesejahteraan adalah upaya untuk mengeliminir penyebab kondisi tidaksejahtera melalui peningkatan kemampuan manusia. Untuk ituterpenuhinya kebutuhan dasar manusia (basic needs) menjadi prasyaratuntuk mencapai kondisi sejahtera. Kebutuhan dasar manusia yang terkaitdengan kemampuan manusia dapat dikategorikan sebagai kebutuhanmateriil maupun non materiil. Kemampuan produktivitas manusia sangatterkait dengan kemampuannya mendapatkan apa yang menjadi kebutuhandasarnya. Usaha untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat merupakansalah satu dasar dari pembentukan negara dan penyelenggaraanpemerintahan. Secara formal, bagi Republik Indonesia, Pembukaan UUD1945 menegaskan misi kesejahteraan sosial sebagai salah satu raisondetre penyelenggaraan pemerintahan : "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa.......". Pokok pikiran tersebut kemudian tertuang dalam Bab XIV tentang"Kesejahteraan Sosial" terutama pasal 33 : ”(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan. (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat". Pasal 34 ”Fakir miskin dan anak anak terlantar diperlihara oleh negara” 76 | Lembaga Administrasi Negara, 2010
  7. 7. Bunga Rampai Administrasi Publik Bab XIV UUD 1945 lebih menekankan ide kesejahteraan sosial darikedudukan manusia dalam sistem produksi dan mekanisme pasar. Hal inisebagaimana ditegaskan oleh penjelasan pasal 33 UUD 1945 yangmenyatakan bahwa "perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi,kemakmuran bagi semua orang. Sebab itu cabang-cabang produksi yangpenting bagi Negara dan yang menguasai hidup orang banyak harusdikuasai oleh Negara. Kalau tidak, tampuk produksi jatuh ke tangan orang-orang yang berkuasa dan rakyat yang banyak ditindasnya". Dari penjelasantersebut terlihat bahwa Negara memiliki tugas utama untuk menjamin agarmekanisme pasar tidak menimbulkan ekses negatif berupa ketidakadilandan penindasan sekelompok orang yang menguasai alat alat produksi. Berdasarkan uraian di atas, pembangunan daerah dari sisikesejahteraan masyarakat akan terlihat dari tingkat kemiskinan yangrendah, terpenuhinya kebutuhan dasar manusia untuk meningkatkankualitas hidupnya. Kebutuhan tersebut antara lain dalam hal air bersih,sanitasi,listrik, perumahan, dan kondisi lingkungan yang baik.Peningkatan Pelayanan Publik Pelayanan umum diartikan sebagai suatu proses kegiatan penyediaanpelayanan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yangpelaksanaannya dapat dilakukan oleh pemerintah sendiri dan/atau pihakswasta serta masyarakat (PKKOD,2005). Sesuai dengan amanat Undang Undang Dasar 1945, pemerintahdaerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusanpemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberianotonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnyakesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaandan peran serta masyarakat". Dari penegasan tersebut dapat dipahamibahwa kesejahteraan masyarakat merupakan ultimate goal dari pemberian Lembaga Administrasi Negara, 2010 | 77
  8. 8. Bunga Rampai Administrasi Publikotonomi. Sementara itu pelayanan kepada dan pemberdayaan masyarakatadalah instrumental/intermediate goal yang menjadi sarana dan kondisiutama bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Penerapan kualitas dalam sektor publik dalam konteks sistempemerintahan secara konseptual dapat dipahami dari dua level: Makro danmikro. Pada level makro, penerapan kualitas dipahami sebagai upayaperbaikan hubungan antara masyarakat dan negara. Hal ini berkaitandengan perbaikan kualitas hidup dan pemenuhan hak-hak penggunalayanan sebagai warga negara berhadapan dengan negara. Dalam konteksini maka kualitas sering diartikan sebagai pemberian pilihan, aksespartisipasi dalam penentuan kebijakan layanan, dan transparansi kepadapengguna layanan. Pada level mikro, penerapan kualitas berkaitan denganperbaikan hubungan antara birokrasi penyedia layanan dengan penggunalayanan. Ini berkaitan dengan usaha memuaskan harapan dan kebutuhanpengguna layanan melalui perbaikan dalam proses penyedia layanan(PKKOD,2005). Dalam konteks otonomi daerah, pelayanan yang wajib diberikanpemerintah daerah sebagaimana termaktub didalam pasal 22 UU No 32Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dapat dikelompokkan ke dalampelayanan yang bersifat langsung dan tidak langsung terkait dengankesejahteraan masyarakat. Pelayanan yang bersifat langsung tersebut dapatdibedakan lagi menjadi jenis pelayanan administratif dan pelayanan sosial.Pelayanan minimal yang harus disediakan oleh pemerintah adalah jenispelayanan yang menjamin proses reproduksi sistem sosial dan ekonomisuatu masyarakat. Pelayanan minimal dalam hal ini terkait langsung dengansarana masyarakat sebagai suatu social entity untuk mempertahankan(means of survival) dan mengembangkan daya hidupnya. Dari serangkaiankewajiban pemerintah daerah menurut pasal 22 UU No 32 tahun 2004,yang dimaksud pelayanan minimal adalah pelayanan keamanan, 78 | Lembaga Administrasi Negara, 2010
  9. 9. Bunga Rampai Administrasi Publikpendidikan, kesehatan dan penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum.Untuk jenis pelayanan terakhir ini secara minimal diartikan sebagai fasilitasyang mendukung kemampuan interaksional dan komunikasional paraanggota-anggota masyarakat untuk mengembangkan diri melalui berbagaikegiatan transaksi sosial dalam rangka memperkuat solidaritas kultural danekonomi (PKKOD,2005). Otonomi daerah memberikan peluang untuk terpenuhinya pelayananminimal di daerah. Kewenangan yang dimiliki daerah untukmenyelenggarakan pelayanan umum sesuai dengan kebutuhan dan aspirasidaerah akan mendekatkan pelayanan tersebut pada masyarakat. Dengandemikian diharapkan aspirasi masyarakat lebih terakomodir sehingga padaakhirnya akan meningkatkan kualitas pelayanan umum. Terpenuhinya pelayanan menurut standar dan kualitas tertentumerupakan hak bagi setiap warga negara. Penyediaan layanan inimerupakan kewajiban bagi pemerintah baik Pusat maupun Daerah.Penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dalam pelaksanaanyaterkait dengan sistem pemerintahan yang berlaku. Dengan sistempemerintahan yang terdesentralisasi, sebagian besar fungsi pelayanantelah diserahkan kepada daerah. (PKKOD, 2008) Fungsi pelayanan yang telah diserahkan kepada daerah wajib untukdilaksanakan oleh daerah. Meski telah didesentralisasikan kepada daerah,tidak berarti bahwa Pemerintah Pusat tidak memiliki tanggung jawabterhadap terselenggaranya pelayanan tersebut. Kegagalan PemerintahDaerah dalam memberikan pelayanan yang baik bagi warganya berarti jugakegagalan Pemerintah Pusat dalam menjalankan amanat untuk menjaminhak-hak warganya. Pemerintah Pusat wajib melakukan pembinaan danpengawasan berupa pemberian pedoman, standar, arahan, bimbingan,pelatihan, supervisi, pengendalian, koordinasi, serta monitoring danevaluasi dalam pelaksanaan pelayanan tersebut. Lembaga Administrasi Negara, 2010 | 79
  10. 10. Bunga Rampai Administrasi Publik Untuk menjamin pelaksanaannya, Pemerintah Pusat telahmengeluarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk berbagai bidangpelayanan. Terminologi standar minimal telah mendapat perhatian seriusdalam reformasi pelayanan publik. Standar Pelayanan Minimal merupakanstandar minimal pelayanan publik yang wajib disediakan oleh pemerintahdaerah kepada masyarakat. Standar minimal ini tidak berartimemberlakukan keseragaman. Landasan yang dapat menjelaskan perlunyadisepakati suatu ukuran minimal adalah adanya hak-hak yang secaramerata semestinya dirasakan oleh masyarakat. Sebagaimana diamanatkandalam PP No. 25 Tahun 2000, Standar minimal ini ditetapkan olehPemerintah provinsi dengan mengacu kepada arahan dari pusat danstandar nasional. SPM disusun untuk menjamin pelayanan minimal yangberhak diperoleh mayarakat Indonesia dari pemerintah daerah. Untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah, telah puladisusun model perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat danDaerah. Meskipun demikian dalam pelaksanaannya, dari berbagai kajianyang telah dilakukan oleh berbagai lembaga penelitian, dapat ditunjukkanbahwa penyelenggaraan pelayanan tersebut tidak kunjung terwujud secaraoptimal (PKKOD, 2008). Selain itu, penerapan Standar Pelayanan Minimal di daerah jugamasih belum seragam/sama, karena pemerintah daerahmenginterpretasikannya secara berbeda sesuai dengan kondisi masing-masing. Hal ini karena terdapat berbagai kendala dalam pelaksanaan SPM.Kegagalan dalam mengatasi kendala-kendala tersebut mengakibatkanketidak akuratan pengukuran, sehingga pelaksanaan SPM tidak akanmencerminkan kondisi yang sesungguhnya. Standar Pelayanan Minimal diterapkan pada urusan wajib daerah.Dalam UU 32 Tahun 2004 telah ditentukan berbagai hal yang menjadiurusan wajib daerah. Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang 80 | Lembaga Administrasi Negara, 2010
  11. 11. Bunga Rampai Administrasi Publikberkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara yangpenyelenggaraannya diwajibkan oleh peraturan perundang-undangankepada daerah untuk perlindungan hak konstitusional, kepentingannasional, kesejahteraan masyarakat, serta ketentraman dan ketertibanumum dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan RepublikIndonesia serta pemenuhan komitmen nasional yang berhubungan denganperjanjian dan konvensi internasional. Untuk menilai peningkatan pelayanan publik, antara lain dapat dilihatdari pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM). Hal ini karena SPMdisusun sebagai alat pemerintah dan pemerintah daerah untuk menjaminakses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata dalamrangka penyelenggaraan urusan wajib. SPM bersifat dinamis dan bisadisesuaikan dengan perubahan kebutuhan nasional dan kemampuandaerah. Mengingat penerapan SPM disesuaikan dengan perkembangankebutuhan, prioritas, dan kemampuan keuangan daerah serta kemampuankelembagaan dan personil daerah dalam bidang terkait, maka penerapanSPM di daerah dapat berbeda-beda. Dapat dijumpai standar lokal yangberbeda antar satu daerah dengan daerah lain. Sehingga pencapaian SPMlokal sebagai salah satu kriteria penilaian kinerja diharapkan mampumengakomodir perbedaan karakteristik daerah.Peningkatan Daya Saing Daerah Dalam abad ke 21 ini Indonesia berada dalam persaingan global,dimana tidak ada lagi batas antar negara. Globalisasi yang memperpendekbatas ruang dan waktu mau tidak mau akan berpengaruh terhadap daerahsebagai sub sistem dalam negara tersebut. Kecenderungan perubahanyang terjadi mengharuskan daerah melakukan penyesuaian. Otonomidaerah memberikan peluang yang lebih besar bagi daerah untuk lebihresposif terhadap tantangan dan hambatan yang timbul saat ini. Organisasi Lembaga Administrasi Negara, 2010 | 81
  12. 12. Bunga Rampai Administrasi Publikyang terdesentralisasi diyakini akan meningkatkan daya saingnya sehinggatidak berlebihan jika otonomi daerah dikatakan bertujuan untukmeningkatkan daya saing daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 telah memberikan batasantentang daya saing. Dalam penjelasan pasal 2 ayat 3 Undang-Undang No32 Tahun 2004 disebutkan bahwa daya saing daerah merupakan kombinasiantara faktor kondisi ekonomi daerah, kualitas kelembagaan publik daerah,sumber daya manusia, dan teknologi yang secara keseluruhan membangunkemampuan daerah untuk bersaing dengan daerah lain. Namun penjelasanterbatas ini belum memuaskan untuk menjelaskan bagaimana sebenarnyadaerah bersaing dengan daerah lain. Porter (1998), salah seorang penggagas Global CompetitivenessReport, menyampaikan gagasan mengenai berbagai sumber daya saingdaerah. Disebutkan bahwa daya saing dan standar hidup (kesejahteraan)suatu daerah ditentukan oleh produktivitas yang dicapai denganmemberdayakan sumber daya manusia, modal (capital), dan sumber dayaalam. Dari terminologi daya saing tersebut perlu ditegaskan siapa yangbersaing dan apa yang dipersaingkan. Porter lebih lanjut menjelaskanbahwa daerah bersaing dalam menawarkan lingkungan bisnis yang palingproduktif bagi kegiatan usaha. Sektor publik dan sektor swasta memainkanperan yang berbeda namun saling terkait dalam usaha menciptakanperekonomian yang produktif. Pendeknya, dalam konteks daerah,persaingan diperlukan untuk menarik atau menjaga agar para pelaku usahatetap melakukan kegiatan ekonomi di daerah tersebut. Dari berbagai studi yang mengukur daya saing disimpulkan bahwapendekatan yang dilakukan dalam mengukur daya saing terutamaditekankan pada faktor-faktor yang membentuk daya saing dan output darikemampuan ekonomi suatu daerah. Berdasarkan penjelasan UU 32 Tahun2004 mengenai daya saing daerah tersebut, terdapat kelompok besar 82 | Lembaga Administrasi Negara, 2010
  13. 13. Bunga Rampai Administrasi Publikindikator daya saing yakni perekonomian daerah, kelembagaan publik,infrastruktur, dan sumberdaya manusia. Dapat dikatakan bahwa faktor-faktor pembentuk daya saing adalah indikator input dari daya saing suatudaerah dan sebagai outputnya adalah produktivitas. Kualitas kelembagaanpublik, infrastruktur yang memadai dan sumber daya manusia yang terdapatdi daerah berpengaruh terhadap pilihan-pilihan untuk melakukan aktivitasekonomi di daerah karena dapat berdampak pada efisiensi produksi. Pilihan-pilihan untuk melakukan aktivitas ekonomi dapat terpengaruholeh kualitas kelembagaan publik daerah. Ketidakprofesionalan aparaturpublik daerah ditambah rantai birokrasi yang panjang pada akhirnyaberujung pada inefisiensi dan berakibat pada biaya ekonomi yang semakintinggi. Dengan kebijakan otonomi daerah diharapkan mampu meningkatkankualitas kelembagaan publik daerah. Pendelegasian kewenangan diyakinidapat membuat birokrat daerah semakin efisien dan efektif dalammenjalankan tugasnya. Infrastruktur, sumber daya manusia, dan kualitaskelembagaan mungkin menentukan atau mempengaruhi hasil, tetapi bukanmenjadi bagian dari hasil tersebut. Ketiga aspek tersebut adalah faktorpenjelas mengapa hasil yang diperoleh mencapai tingkat tertentu. Adapunhasilnya adalah meningkatnya perekonomian daerah. Dan sebagai hasilakhir atau outcomes dari daya saing daerah adalah meningkatnya standarhidup atau kesejahteraan masyarakat.Catatan Penutup : Sebagai sebuah kebijakan, otonomi daerah tentunya memiliki tujuanakhir yang ingin dicapai. Sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 32 Tahun2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa tujuan dari pemberian otonomidaerah adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakatmelalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran sertamasyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan Lembaga Administrasi Negara, 2010 | 83
  14. 14. Bunga Rampai Administrasi Publikprinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususansuatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui prinsip otonomi seluas-luasnya, daerah diberikan kewenanganmengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan yang telah ditentukan.Dengan local discretion, daerah lebih memiliki keleluasaan untuk membuatkebijakan guna memberikan pelayanan, meningkatkan peran serta,prakarsa, dan memberdayakan masyarakat. Prinsip tersebut dilaksanakansecara bertanggung jawab dalam arti bahwa penyelenggaraan otonomidaerah harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberianotonomi. Kebijakan otonomi daerah juga meningkatkan berbagai resikoyang mengarah pada bad practices yang memungkinkan hasil yang dicapaitidak sejalan dengan apa yang dicita-citakan. Oleh karena itu penilaian ataspelaksanaan otonomi daerah perlu dilakukan untuk menilai keselarasanantara hasil yang dicapai dengan tujuan yang dicita-citakan.Daftar PustakaLeemans, Changing Patterns of Local Government., IULIA: The Hangnes, 1970.Porter, M.E., The Global Competitiveness Report 2004-2005, Oxford University Press, 1998.Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Jo Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan DaerahPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.Pusat Kajian Kinerja Otonomi Daerah-Lembaga Administrasi Negara, Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Daerah, Jakarta, 2005. 84 | Lembaga Administrasi Negara, 2010
  15. 15. Bunga Rampai Administrasi PublikPusat Kajian Kinerja Otonomi Daerah-Lembaga Administrasi Negara, Strategi Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Daerah, Jakarta, 2008. Lembaga Administrasi Negara, 2010 | 85
  16. 16. Bunga Rampai Administrasi Publik86 | Lembaga Administrasi Negara, 2010

×