SlideShare a Scribd company logo
1 of 22
Oleh : Team Modul PM
Yang dapat dilakukan oleh modul
Manajemen Pembayaran
Modul Manajemen Pembayaran - SPAN
1.

Perekaman data Tagihan Single ataupun Batch,
untuk keseragaman proses maka proses dirancang dengan menggunakan
Batch.
Perekaman dapat dilakukan dengan dua cara:
- Upload dari data kirim
- Manual

2.

Pengujian Formal dan Subtansif.
Pengujian Formal meliputi:
- Pengujian kode aplikasi Satker
- Pengujian identitas PPK ataupun PPSPM (nama, id, NIP)
Pengujian Subtansif meliputi:
- Kebenaran perhitungan
- Ketersediaan dana
- Pengujian terhadap commitment
- Pengujian terhadap data penerima (suplier)
Yang dapat dilakukan oleh modul
Manajemen Pembayaran
Modul Manajemen Pembayaran - SPAN
3.

Memberikan Informasi terhadap modul lain dalam SPAN:
- Kepada modul penerimaan mengenai potongan SPM (pajak, PFK, dan
lainnya)
- Kepada modul manajemen kas mengenai perencanaan kas jangka pendek,
jatuh tempo tagihan
- Kepada modul akuntansi dan pelaporan mengenai transaksi dan jurnal pada
modul pembayaran sehingga dapat menghasilkan laporan yang diinginkan

4.

Memberikan feedback kepada satker:
- Nomor Tagihan sebagai respon atas Resume Tagihan
- Penolakan Resume Tagihan (tidak lolos uji, overdue, dan proses rejection)
- SPPT (Surat Persetujuan Pembayaran Tagihan) sebagai respon dari SPM
- SP2D sebagai perintah bayar kepada Bank dan bukti pembayaran kepada
satker.

5.

Memberikan perhitungan terhadap SPM yang diproses di KPPN (misalnya
pembagian PBB)
MANAJEMEN PEMBAYARAN
Saat ini dan Nanti
Dokumen Pembayaran Saat ini
MANAJEMEN PEMBAYARAN
Current Vs Future
Jenis Data/Dokumen
Supplier

Current

Future
Terdapat registrasi data
supplier

Data supplier terdapat
dalam SPM
Komitmen/Kontrak

Tidak ada registrasi
supplier

Registrasi data supplier
dilakukan sebelum
penerbitan Kontrak/SPP

Tidak ada registrasi data
komitmen

Terdapat registrasi data
komitmen

Data komitmen terdapat
dalam SPM (sebagai
lampiran SPM)

Registrasi data komitmen
dilakukan setelah
komitmen terjadi, sebelum
penerbitan SPP
MANAJEMEN PEMBAYARAN
Current Vs Future
Jenis Data/Dokumen
SPP

Current

Future
SPP diterbitkan oleh PPK
untuk disampaikan ke
PPSPM dan ke KPPN dalam
bentuk Resume Tagihan

KPPN tidak memiliki data
SPP
SPM

SPP diterbitkan oleh PPK
untuk disampaikan ke
PPSPM

KPPN menerima dan
mencatat Resume Tagihan

SPM merupakan perintah
bayar dari PPSPM kepada
KPPN sebagai BUN

SPM tetap merupakan
perintah bayar dari PPSPM
kepada KPPN sebagai BUN
yang berupa approval atas
SPP
MANAJEMEN PEMBAYARAN
Current Vs Future
Jenis Data/Dokumen
SP2D

Current

Future

SP2D diterbitkan 1 (satu)
jam setelah SPM diterima
lengkap dan benar

SP2D diterbitkan pada saat
tanggal jatuh tempo
tagihan

SP2D dikirimkan secara
manual oleh petugas KPPN
ke Bank Operasional

SP2D dikirimkan secara
elektronik melalui sistem
interface ke Bank
Operasional
MANAJEMEN PEMBAYARAN
Current Vs Future
Jenis Verifikasi/Pengujian

Current

Future

kebenaran perhitungan tagihan

Ya

Ya

ketersediaan dana pada kegiatan/sub
kegiatan/MAK dalam DIPA

Ya

Ya, per jenis belanja

dasar penagihan

Ya

Ya, termasuk terhadap
data kontrak dan
supplier secara
elektronik

surat pernyataan tanggung jawab
(SPTB)

Ya

Tidak

faktur pajak beserta SSP-nya

Ya

Tidak

Pengujian Substantif
MANAJEMEN PEMBAYARAN
Current Vs Future
Jenis Verifikasi/Pengujian

Current

Future

Ya

Ya, dengan metode
digital signature

Ya

Tidak, karena dikirim
dalam bentuk data
(ADK)

Ya

Tidak, karena dikirim
dalam bentuk data
(ADK)

Pengujian Formal
tanda tangan pejabat penandatangan
SPM
cara penulisan/pengisian jumlah
uang dalam angka
dan huruf

kebenaran dalam penulisan,
termasuk tidak boleh
terdapat cacat dalam penulisan
Interaksi Satker dan KPPN
(saat ini)
MANAJEMEN KOMITMEN
APLIKASI SATKER
(SAKTI)

MANAJEMEN PEMBAYARAN
APLIKASI KPPN
(SPAN)

Data Supplier

Kontrak

PENERBITAN
SPP
PENERBITAN
SPM

SPM

Pencatatan

Pengujian SPM

PENERBITAN
SP2D
SP2D
Interaksi Satker dan KPPN
(SPAN)
MANAJEMEN KOMITMEN
APLIKASI SATKER
(SAKTI)

MANAJEMEN PEMBAYARAN
APLIKASI KPPN
(SPAN)
Data
Supplier

Data Supplier

Pendaftaran Supplier

No.Supplier
Data
Komitmen

Kontrak
CAN

Pemberian
Can

RESUME
TAGIHAN

PENCATATAN HUTANG

SPM

PENERBITAN
SPP

PENGUJIAN SPM

NOMOR
TAGIHAN

PENERBITAN
SPM
SPPT
Pencatatan

PENERBITAN
SP2D
SP2D
Mengapa menjadi lebih banyak?
1

Pengajuan data Suplier

a

Mendaftarkan suplier/rekanan/pihak ketiga yang akan dituju untuk pembayaran.

b

Validasi awal terhadap kebenaran penerima pembayaran. (Nama, Alamat, Bank,
Nomor Rekening, Nama pada Nomor Rekening, NPWP, dsb.)

2

Pengajuan data Komitmen

a

Mendaftarkan data kontrak yang telah dilakukan antara PPK dan pihak ketiga.

b

Mencadangkan dana DIPA yang berupa encumbrance.
Sehingga Available Fund atau Dana yang tersedia pada DIPA akan menjadi:
Dana DIPA yang tersedia = Dana pada DIPA – Encumbrance – Realisasi Belanja

Saat ini Dana DIPA yang tersedia memiliki rumus:
Dana DIPA yang tersedia = Dana pada DIPA – Realisasi Belanja
Mengapa menjadi lebih banyak?
3

Pengajuan data Resume Tagihan

a

Mendaftarkan pengakuan hutang pemerintah yang dinyatakan oleh PPK.
Terkait dengan penerapan accrual base accounting.

b

Bagi Bendahara Umum Negara digunakan sebagai perencanaan kas jangka pendek,
yaitu dengan disertakannya Payment Term pada data Resume Tagihan.
- Payment Term akan menentukan tanggal jatuh tempo tagihan.
- Perhitungan tanggal jatuh tempo dimulai dari :
tanggal diterimanya RT (valid RT) + Payment Term

4

Pengajuan data SPM

a

Persetujuan PPSPM terhadap SPP/Resume Tagihan dari PPK (yang didalamnya
terdapat pengujian oleh PPSPM).

b

Persetujuan PPSPM menunjukan bahwa tagihan dapat dibayarkan dengan
membebani DIPA satker terkait.

5

SP2D

a

Dilakukan setelah rekonsiliasi antara KPPN dan Bank yang menunjukan tagihan
mana yang dibayarkan oleh Bank.
Repotkah?
1

Penerapan Lesspaper di SPAN

a

Segala bentuk komunikasi pengiriman data dari dan ke KPPN oleh satker dapat
dilakukan secara elektronik.

b

Pengiriman dari Satker ke KPPN dapat dilakukan melalui Email dan Portal (masih
dalam tahap perancangan)

c

Hasil transaksi dari KPPN dikirimkan kepada Satker dalam bentuk Email dengan
attachment apabila ada.
- Penerimaan atau penolakan Resume Tagihan
- Penolakan SPM, dan SPPT (Surat Persetujuan Pembayaran Tagihan)

d

Kesulitan yang dihadapi oleh satker dapat dikonsultasikan kepada Costumer Service
KPPN (SPAN)
iLustrasi tanggal
Mengapa SP2D tidak diterbitkan
seperti saat ini?
• Penerbitan SP2D akan mengikuti ketentuan Payment
Term yang ditentukan oleh PPK (Satker), yaitu pada
saat jatuh tempo.
• SP2D yang dikirimkan kepada satker adalah SP2D yang
telah dilakukan pembayarannya dari rekening BO
kepada Pihak yang dituju (di Bank Operasional) sebagai
bukti BUN telah membayar kepada pihak yang dituju.
• Pengujian SPM akan menghasilkan SPPT sebagai tanda
dan jaminan bahwa SPM telah melalui pengujian dan
akan dibayarkan pada saat jatuh tempo.
Titik Pencatatan Akuntansi
• Pada saat penerbitan CAN (Commitment
Application Number) oleh KPPN. Yaitu pengakuan
encumbrance.
• Di Satker pada saat BAST (Berita Acara Serah Terima) akan mencatatkan
asset.

• Pada saat penerbitan Nomor Tagihan (sebagai
respon atas Resume Tagihan). Yaitu pengakuan
hutang pemerintah.
• Pada saat SPPT (sebagai respon dari SPM) tidak melakukan pencatatan
akuntansi dikarenakan hanya berupa persetujuan saja.

• Pada saat SP2D, yaitu pada saat kas pemerintah
digunakan untuk membayar hutang pemerintah.
Aplikasi yang digunakan
1. Legasi – Modul Manajemen Pembayaran
Satker : Aplikasi SPM

KPPN : SPAN
ADK kirim dari instansi akan dilakukan
konversi kepada ADK yang dibutuhkan oleh
SPAN

Aplikasi GPP Satker

Aplikasi GPP KPPN

2. Full SPAN – Modul Manajemen Pembayaran
Satker : SAKTI (Sistem Aplikasi
Keuangan Tingkat Instansi)

KPPN : SPAN
Diharapkan tidak ada pengiriman hardcopy
(lesspaper)

Aplikasi GPP Satker

Aplikasi GPP KPPN
Penggunaan Aplikasi GPP
• Masih seperti sekarang ini, untuk controlling
daftar pegawai pada satker yang masuk pada
pembayaran gaji.
• Masih diperlukan rekonsiliasi antara aplikasi
GPP KPPN dan GPP Satker sebelum melakukan
perekaman tagihan melalui SPAN.
Yang Perlu disiapkan oleh Satker
1. Perubahan pandangan dari paperbase ke lesspaper.
2. PPK dan atau PPSPM harus memiliki alamat email
setidaknya satu alamat email per satker.
3. PPK harus mempertimbangkan hal-hal yang
diperlukan dalam mengisi data payment term pada
Resume Tagihan. Misalnya kapan seharusnya pihak
ketiga menerima pembayarannya.
4. PPK dan PPSPM dapat menjaga kerahasiaan user dan
password-nya (baik pada aplikasi ataupun email)
MANAJEMEN PEMBAYARAN MASA DEPAN

More Related Content

What's hot

Memahami Sistem Penerimaan Negara Melalui MPN G-2
Memahami Sistem Penerimaan Negara Melalui MPN G-2Memahami Sistem Penerimaan Negara Melalui MPN G-2
Memahami Sistem Penerimaan Negara Melalui MPN G-2Ahmad Abdul Haq
 
2018-04-11 (10) Ditjen Perbendaharaan - Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan
2018-04-11 (10) Ditjen Perbendaharaan - Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan2018-04-11 (10) Ditjen Perbendaharaan - Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan
2018-04-11 (10) Ditjen Perbendaharaan - Peningkatan Kualitas Laporan KeuanganAhmad Abdul Haq
 
Implementasi SPAN pada Instansi Vertikal Ditjen Perbendaharaan
Implementasi SPAN pada Instansi Vertikal Ditjen PerbendaharaanImplementasi SPAN pada Instansi Vertikal Ditjen Perbendaharaan
Implementasi SPAN pada Instansi Vertikal Ditjen PerbendaharaanAhmad Abdul Haq
 
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD)
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD)Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD)
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD)Miftah Fadlilah
 
Lampiran vi sapd_kota_surakarta_tahun_2014_belanja
Lampiran vi sapd_kota_surakarta_tahun_2014_belanjaLampiran vi sapd_kota_surakarta_tahun_2014_belanja
Lampiran vi sapd_kota_surakarta_tahun_2014_belanjaWawan Kurniadi
 
2018-04-11 (03) Ditjen Perbendaharaan - Penerimaan yang Disetor melalui RKUN
2018-04-11 (03) Ditjen Perbendaharaan - Penerimaan yang Disetor melalui RKUN2018-04-11 (03) Ditjen Perbendaharaan - Penerimaan yang Disetor melalui RKUN
2018-04-11 (03) Ditjen Perbendaharaan - Penerimaan yang Disetor melalui RKUNAhmad Abdul Haq
 
Sistem penerimaan negara elektronik (MPN G-2)
Sistem penerimaan negara elektronik (MPN G-2)Sistem penerimaan negara elektronik (MPN G-2)
Sistem penerimaan negara elektronik (MPN G-2)Ahmad Abdul Haq
 
Tax Audit Update by PT Multi Utama Consultindo (MUC)
Tax Audit Update by PT Multi Utama Consultindo (MUC)Tax Audit Update by PT Multi Utama Consultindo (MUC)
Tax Audit Update by PT Multi Utama Consultindo (MUC)MUC Consulting Group
 
02.kebijakan akuntansi-beban-&-belanja
02.kebijakan akuntansi-beban-&-belanja02.kebijakan akuntansi-beban-&-belanja
02.kebijakan akuntansi-beban-&-belanjaAli Mashduqi
 
Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Terkait Penerimaan Negara melalui SPAN
Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Terkait Penerimaan Negara melalui SPANPeningkatan Kualitas Laporan Keuangan Terkait Penerimaan Negara melalui SPAN
Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Terkait Penerimaan Negara melalui SPANAhmad Abdul Haq
 
Penatausahaan Rekening BUN oleh KPPN
Penatausahaan Rekening BUN oleh KPPNPenatausahaan Rekening BUN oleh KPPN
Penatausahaan Rekening BUN oleh KPPNAhmad Abdul Haq
 
12. seri-1-alur-keuangan.doc
12. seri-1-alur-keuangan.doc12. seri-1-alur-keuangan.doc
12. seri-1-alur-keuangan.docpadlah1984
 
Strategi Pencapaian IKPA yang Optimal 2020
Strategi Pencapaian IKPA yang Optimal 2020Strategi Pencapaian IKPA yang Optimal 2020
Strategi Pencapaian IKPA yang Optimal 2020bprast1
 
Kebijakan dan sistem akuntansi pendapatan
Kebijakan dan sistem akuntansi pendapatanKebijakan dan sistem akuntansi pendapatan
Kebijakan dan sistem akuntansi pendapatanNadia Amelia
 
Perkembangan MPN G-2 Tahun 2015
Perkembangan MPN G-2 Tahun 2015Perkembangan MPN G-2 Tahun 2015
Perkembangan MPN G-2 Tahun 2015Ahmad Abdul Haq
 
Akuntansi pelaporan dalam span
Akuntansi pelaporan dalam spanAkuntansi pelaporan dalam span
Akuntansi pelaporan dalam spanAhmad Abdul Haq
 
Tugas akuntansi perpajakan pak suryanih psak no 46 dian fatur rahman stiami c...
Tugas akuntansi perpajakan pak suryanih psak no 46 dian fatur rahman stiami c...Tugas akuntansi perpajakan pak suryanih psak no 46 dian fatur rahman stiami c...
Tugas akuntansi perpajakan pak suryanih psak no 46 dian fatur rahman stiami c...DIANFATURRAHMAN
 

What's hot (20)

Memahami Sistem Penerimaan Negara Melalui MPN G-2
Memahami Sistem Penerimaan Negara Melalui MPN G-2Memahami Sistem Penerimaan Negara Melalui MPN G-2
Memahami Sistem Penerimaan Negara Melalui MPN G-2
 
2018-04-11 (10) Ditjen Perbendaharaan - Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan
2018-04-11 (10) Ditjen Perbendaharaan - Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan2018-04-11 (10) Ditjen Perbendaharaan - Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan
2018-04-11 (10) Ditjen Perbendaharaan - Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan
 
Implementasi SPAN pada Instansi Vertikal Ditjen Perbendaharaan
Implementasi SPAN pada Instansi Vertikal Ditjen PerbendaharaanImplementasi SPAN pada Instansi Vertikal Ditjen Perbendaharaan
Implementasi SPAN pada Instansi Vertikal Ditjen Perbendaharaan
 
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD)
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD)Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD)
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD)
 
Lampiran vi sapd_kota_surakarta_tahun_2014_belanja
Lampiran vi sapd_kota_surakarta_tahun_2014_belanjaLampiran vi sapd_kota_surakarta_tahun_2014_belanja
Lampiran vi sapd_kota_surakarta_tahun_2014_belanja
 
sisdur akuntansi penerimaan kas
 sisdur akuntansi penerimaan kas sisdur akuntansi penerimaan kas
sisdur akuntansi penerimaan kas
 
2018-04-11 (03) Ditjen Perbendaharaan - Penerimaan yang Disetor melalui RKUN
2018-04-11 (03) Ditjen Perbendaharaan - Penerimaan yang Disetor melalui RKUN2018-04-11 (03) Ditjen Perbendaharaan - Penerimaan yang Disetor melalui RKUN
2018-04-11 (03) Ditjen Perbendaharaan - Penerimaan yang Disetor melalui RKUN
 
Sistem penerimaan negara elektronik (MPN G-2)
Sistem penerimaan negara elektronik (MPN G-2)Sistem penerimaan negara elektronik (MPN G-2)
Sistem penerimaan negara elektronik (MPN G-2)
 
ppt metlit desmita
ppt metlit desmitappt metlit desmita
ppt metlit desmita
 
Tax Audit Update by PT Multi Utama Consultindo (MUC)
Tax Audit Update by PT Multi Utama Consultindo (MUC)Tax Audit Update by PT Multi Utama Consultindo (MUC)
Tax Audit Update by PT Multi Utama Consultindo (MUC)
 
02.kebijakan akuntansi-beban-&-belanja
02.kebijakan akuntansi-beban-&-belanja02.kebijakan akuntansi-beban-&-belanja
02.kebijakan akuntansi-beban-&-belanja
 
Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Terkait Penerimaan Negara melalui SPAN
Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Terkait Penerimaan Negara melalui SPANPeningkatan Kualitas Laporan Keuangan Terkait Penerimaan Negara melalui SPAN
Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Terkait Penerimaan Negara melalui SPAN
 
Penatausahaan Rekening BUN oleh KPPN
Penatausahaan Rekening BUN oleh KPPNPenatausahaan Rekening BUN oleh KPPN
Penatausahaan Rekening BUN oleh KPPN
 
12. seri-1-alur-keuangan.doc
12. seri-1-alur-keuangan.doc12. seri-1-alur-keuangan.doc
12. seri-1-alur-keuangan.doc
 
Strategi Pencapaian IKPA yang Optimal 2020
Strategi Pencapaian IKPA yang Optimal 2020Strategi Pencapaian IKPA yang Optimal 2020
Strategi Pencapaian IKPA yang Optimal 2020
 
Kebijakan dan sistem akuntansi pendapatan
Kebijakan dan sistem akuntansi pendapatanKebijakan dan sistem akuntansi pendapatan
Kebijakan dan sistem akuntansi pendapatan
 
Perkembangan MPN G-2 Tahun 2015
Perkembangan MPN G-2 Tahun 2015Perkembangan MPN G-2 Tahun 2015
Perkembangan MPN G-2 Tahun 2015
 
Akuntansi pelaporan dalam span
Akuntansi pelaporan dalam spanAkuntansi pelaporan dalam span
Akuntansi pelaporan dalam span
 
Akuntansi pajak
Akuntansi pajakAkuntansi pajak
Akuntansi pajak
 
Tugas akuntansi perpajakan pak suryanih psak no 46 dian fatur rahman stiami c...
Tugas akuntansi perpajakan pak suryanih psak no 46 dian fatur rahman stiami c...Tugas akuntansi perpajakan pak suryanih psak no 46 dian fatur rahman stiami c...
Tugas akuntansi perpajakan pak suryanih psak no 46 dian fatur rahman stiami c...
 

Similar to MANAJEMEN PEMBAYARAN MASA DEPAN

Slide-PMK-190_Materi-II.pdf
Slide-PMK-190_Materi-II.pdfSlide-PMK-190_Materi-II.pdf
Slide-PMK-190_Materi-II.pdfNurulFajri53
 
slide_standar_pengujian_belanja_non_pegawai_revisi_24062022.pdf
slide_standar_pengujian_belanja_non_pegawai_revisi_24062022.pdfslide_standar_pengujian_belanja_non_pegawai_revisi_24062022.pdf
slide_standar_pengujian_belanja_non_pegawai_revisi_24062022.pdfyudhaprathama
 
Modul Penerimaan (CM) pada SPAN (PPT ke PDF)
Modul Penerimaan (CM) pada SPAN (PPT ke PDF)Modul Penerimaan (CM) pada SPAN (PPT ke PDF)
Modul Penerimaan (CM) pada SPAN (PPT ke PDF)Ahmad Abdul Haq
 
Perbendaharaan_22.pdf
Perbendaharaan_22.pdfPerbendaharaan_22.pdf
Perbendaharaan_22.pdfLamanPajak
 
LLAT 2016 Seksi VERA
LLAT 2016  Seksi VERALLAT 2016  Seksi VERA
LLAT 2016 Seksi VERAkppn137
 
5. Modul Bendahara.pptx
5. Modul Bendahara.pptx5. Modul Bendahara.pptx
5. Modul Bendahara.pptxSri Haryati
 
E spkb dan eterimaan @ 09.05.2014
E spkb dan eterimaan @ 09.05.2014E spkb dan eterimaan @ 09.05.2014
E spkb dan eterimaan @ 09.05.2014Iszwan Shah
 
Peran Seksi Bank dalam penyajian laporan realisasi APBN
Peran Seksi Bank dalam penyajian laporan realisasi APBNPeran Seksi Bank dalam penyajian laporan realisasi APBN
Peran Seksi Bank dalam penyajian laporan realisasi APBNAhmad Abdul Haq
 
Analisis Disbursement Float Pencairan Dana
Analisis Disbursement Float Pencairan DanaAnalisis Disbursement Float Pencairan Dana
Analisis Disbursement Float Pencairan DanaAlfiah Kusumaningrum
 
PMK 190_PMK.05_2012 Pembayaran APBN.pptx
PMK 190_PMK.05_2012 Pembayaran APBN.pptxPMK 190_PMK.05_2012 Pembayaran APBN.pptx
PMK 190_PMK.05_2012 Pembayaran APBN.pptxBobiSituang
 
2018-03-26 Tugas Fungsi Monev Kredit Program yang Dilimpahkan ke Vertikal DJPb
2018-03-26 Tugas Fungsi Monev Kredit Program yang Dilimpahkan ke Vertikal DJPb2018-03-26 Tugas Fungsi Monev Kredit Program yang Dilimpahkan ke Vertikal DJPb
2018-03-26 Tugas Fungsi Monev Kredit Program yang Dilimpahkan ke Vertikal DJPbAhmad Abdul Haq
 
Bendahara Penerimaan 032021.pptx
Bendahara Penerimaan 032021.pptxBendahara Penerimaan 032021.pptx
Bendahara Penerimaan 032021.pptxHeriAfriansah
 
Pemungutan, Pembayaran Penyetoran PNBP.pptx
Pemungutan, Pembayaran Penyetoran PNBP.pptxPemungutan, Pembayaran Penyetoran PNBP.pptx
Pemungutan, Pembayaran Penyetoran PNBP.pptxPury Coy
 

Similar to MANAJEMEN PEMBAYARAN MASA DEPAN (20)

Slide-PMK-190_Materi-II.pdf
Slide-PMK-190_Materi-II.pdfSlide-PMK-190_Materi-II.pdf
Slide-PMK-190_Materi-II.pdf
 
Span dan Sakti 2013
Span dan Sakti 2013Span dan Sakti 2013
Span dan Sakti 2013
 
Perdirjen78
Perdirjen78Perdirjen78
Perdirjen78
 
Proses bisnis mpn g 2 -firs
Proses bisnis mpn g 2 -firsProses bisnis mpn g 2 -firs
Proses bisnis mpn g 2 -firs
 
Penatausahaan APBD SIMDA 29.pptx
Penatausahaan APBD SIMDA 29.pptxPenatausahaan APBD SIMDA 29.pptx
Penatausahaan APBD SIMDA 29.pptx
 
slide_standar_pengujian_belanja_non_pegawai_revisi_24062022.pdf
slide_standar_pengujian_belanja_non_pegawai_revisi_24062022.pdfslide_standar_pengujian_belanja_non_pegawai_revisi_24062022.pdf
slide_standar_pengujian_belanja_non_pegawai_revisi_24062022.pdf
 
Modul Penerimaan (CM) pada SPAN (PPT ke PDF)
Modul Penerimaan (CM) pada SPAN (PPT ke PDF)Modul Penerimaan (CM) pada SPAN (PPT ke PDF)
Modul Penerimaan (CM) pada SPAN (PPT ke PDF)
 
Perbendaharaan_22.pdf
Perbendaharaan_22.pdfPerbendaharaan_22.pdf
Perbendaharaan_22.pdf
 
LLAT 2016 Seksi VERA
LLAT 2016  Seksi VERALLAT 2016  Seksi VERA
LLAT 2016 Seksi VERA
 
Span dan sakti alt
Span dan sakti altSpan dan sakti alt
Span dan sakti alt
 
1 gambaran umum
1 gambaran umum1 gambaran umum
1 gambaran umum
 
5. Modul Bendahara.pptx
5. Modul Bendahara.pptx5. Modul Bendahara.pptx
5. Modul Bendahara.pptx
 
E spkb dan eterimaan @ 09.05.2014
E spkb dan eterimaan @ 09.05.2014E spkb dan eterimaan @ 09.05.2014
E spkb dan eterimaan @ 09.05.2014
 
Peran Seksi Bank dalam penyajian laporan realisasi APBN
Peran Seksi Bank dalam penyajian laporan realisasi APBNPeran Seksi Bank dalam penyajian laporan realisasi APBN
Peran Seksi Bank dalam penyajian laporan realisasi APBN
 
Analisis Disbursement Float Pencairan Dana
Analisis Disbursement Float Pencairan DanaAnalisis Disbursement Float Pencairan Dana
Analisis Disbursement Float Pencairan Dana
 
PMK 190_PMK.05_2012 Pembayaran APBN.pptx
PMK 190_PMK.05_2012 Pembayaran APBN.pptxPMK 190_PMK.05_2012 Pembayaran APBN.pptx
PMK 190_PMK.05_2012 Pembayaran APBN.pptx
 
Retur.pptx
Retur.pptxRetur.pptx
Retur.pptx
 
2018-03-26 Tugas Fungsi Monev Kredit Program yang Dilimpahkan ke Vertikal DJPb
2018-03-26 Tugas Fungsi Monev Kredit Program yang Dilimpahkan ke Vertikal DJPb2018-03-26 Tugas Fungsi Monev Kredit Program yang Dilimpahkan ke Vertikal DJPb
2018-03-26 Tugas Fungsi Monev Kredit Program yang Dilimpahkan ke Vertikal DJPb
 
Bendahara Penerimaan 032021.pptx
Bendahara Penerimaan 032021.pptxBendahara Penerimaan 032021.pptx
Bendahara Penerimaan 032021.pptx
 
Pemungutan, Pembayaran Penyetoran PNBP.pptx
Pemungutan, Pembayaran Penyetoran PNBP.pptxPemungutan, Pembayaran Penyetoran PNBP.pptx
Pemungutan, Pembayaran Penyetoran PNBP.pptx
 

More from Sai Jawa Tengah

Modul penyusutan aset tetap
Modul penyusutan aset tetapModul penyusutan aset tetap
Modul penyusutan aset tetapSai Jawa Tengah
 
Proses Bisnis Akuntansi dan Pelaporan
Proses Bisnis Akuntansi dan PelaporanProses Bisnis Akuntansi dan Pelaporan
Proses Bisnis Akuntansi dan PelaporanSai Jawa Tengah
 
Modul manajemen akuntansi satker
Modul manajemen akuntansi satkerModul manajemen akuntansi satker
Modul manajemen akuntansi satkerSai Jawa Tengah
 
Modul manajemen dipa satker
Modul manajemen dipa satkerModul manajemen dipa satker
Modul manajemen dipa satkerSai Jawa Tengah
 

More from Sai Jawa Tengah (7)

Pmk 01 pmk.06_2013
Pmk 01 pmk.06_2013Pmk 01 pmk.06_2013
Pmk 01 pmk.06_2013
 
Modul penyusutan aset tetap
Modul penyusutan aset tetapModul penyusutan aset tetap
Modul penyusutan aset tetap
 
Proses Bisnis Akuntansi dan Pelaporan
Proses Bisnis Akuntansi dan PelaporanProses Bisnis Akuntansi dan Pelaporan
Proses Bisnis Akuntansi dan Pelaporan
 
Modul manajemen akuntansi satker
Modul manajemen akuntansi satkerModul manajemen akuntansi satker
Modul manajemen akuntansi satker
 
Sakti for satker
Sakti for satkerSakti for satker
Sakti for satker
 
Modul manajemen dipa satker
Modul manajemen dipa satkerModul manajemen dipa satker
Modul manajemen dipa satker
 
Manajemen dipa kl final
Manajemen dipa kl finalManajemen dipa kl final
Manajemen dipa kl final
 

Recently uploaded

mengidentifikasi risiko xxxxxxxxxxxx.ppt
mengidentifikasi risiko xxxxxxxxxxxx.pptmengidentifikasi risiko xxxxxxxxxxxx.ppt
mengidentifikasi risiko xxxxxxxxxxxx.pptharis916240
 
Konsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.ppt
Konsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.pptKonsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.ppt
Konsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.pptAchmadHasanHafidzi
 
power point tentang koperasi simpan pinjam di indonesia
power point tentang koperasi simpan pinjam di indonesiapower point tentang koperasi simpan pinjam di indonesia
power point tentang koperasi simpan pinjam di indonesiaMukhamadMuslim
 
manajemen_keuangan_&_investasi_06.15pptx
manajemen_keuangan_&_investasi_06.15pptxmanajemen_keuangan_&_investasi_06.15pptx
manajemen_keuangan_&_investasi_06.15pptxMyusuf852079
 
Pengenalan Quotex Trading untuk Pemula - dan panduan login ke quotex
Pengenalan Quotex Trading untuk Pemula - dan panduan login ke quotexPengenalan Quotex Trading untuk Pemula - dan panduan login ke quotex
Pengenalan Quotex Trading untuk Pemula - dan panduan login ke quotexquotex
 
Menganalisis Pasar Konsumen dan Pasar Bisnis
Menganalisis Pasar Konsumen dan Pasar BisnisMenganalisis Pasar Konsumen dan Pasar Bisnis
Menganalisis Pasar Konsumen dan Pasar BisnisGallynDityaManggala
 
SIKLUS Akuntansi Perusahaan Dagang (1).ppt
SIKLUS Akuntansi Perusahaan Dagang (1).pptSIKLUS Akuntansi Perusahaan Dagang (1).ppt
SIKLUS Akuntansi Perusahaan Dagang (1).pptDenzbaguseNugroho
 
V5_Petunjuk teknis Pengisian Usulan Alat Kesehatan melalui aplikasi.pptx
V5_Petunjuk teknis Pengisian Usulan Alat Kesehatan melalui aplikasi.pptxV5_Petunjuk teknis Pengisian Usulan Alat Kesehatan melalui aplikasi.pptx
V5_Petunjuk teknis Pengisian Usulan Alat Kesehatan melalui aplikasi.pptxBayuUtaminingtyas
 
MATERI PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN.pptx
MATERI PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN.pptxMATERI PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN.pptx
MATERI PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN.pptxDenzbaguseNugroho
 
BAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptx
BAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptxBAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptx
BAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptxTheresiaSimamora1
 
MENCIPTAKAN HUBUNGAN DAN NILAI PELANGGAN
MENCIPTAKAN HUBUNGAN DAN NILAI PELANGGANMENCIPTAKAN HUBUNGAN DAN NILAI PELANGGAN
MENCIPTAKAN HUBUNGAN DAN NILAI PELANGGANGallynDityaManggala
 
BAB 1 Pengantar_e-commerce dalam peekonomian indonesia
BAB 1 Pengantar_e-commerce dalam peekonomian indonesiaBAB 1 Pengantar_e-commerce dalam peekonomian indonesia
BAB 1 Pengantar_e-commerce dalam peekonomian indonesiaTriskaDP
 

Recently uploaded (13)

mengidentifikasi risiko xxxxxxxxxxxx.ppt
mengidentifikasi risiko xxxxxxxxxxxx.pptmengidentifikasi risiko xxxxxxxxxxxx.ppt
mengidentifikasi risiko xxxxxxxxxxxx.ppt
 
Konsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.ppt
Konsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.pptKonsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.ppt
Konsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.ppt
 
power point tentang koperasi simpan pinjam di indonesia
power point tentang koperasi simpan pinjam di indonesiapower point tentang koperasi simpan pinjam di indonesia
power point tentang koperasi simpan pinjam di indonesia
 
manajemen_keuangan_&_investasi_06.15pptx
manajemen_keuangan_&_investasi_06.15pptxmanajemen_keuangan_&_investasi_06.15pptx
manajemen_keuangan_&_investasi_06.15pptx
 
Pengenalan Quotex Trading untuk Pemula - dan panduan login ke quotex
Pengenalan Quotex Trading untuk Pemula - dan panduan login ke quotexPengenalan Quotex Trading untuk Pemula - dan panduan login ke quotex
Pengenalan Quotex Trading untuk Pemula - dan panduan login ke quotex
 
Menganalisis Pasar Konsumen dan Pasar Bisnis
Menganalisis Pasar Konsumen dan Pasar BisnisMenganalisis Pasar Konsumen dan Pasar Bisnis
Menganalisis Pasar Konsumen dan Pasar Bisnis
 
SIKLUS Akuntansi Perusahaan Dagang (1).ppt
SIKLUS Akuntansi Perusahaan Dagang (1).pptSIKLUS Akuntansi Perusahaan Dagang (1).ppt
SIKLUS Akuntansi Perusahaan Dagang (1).ppt
 
V5_Petunjuk teknis Pengisian Usulan Alat Kesehatan melalui aplikasi.pptx
V5_Petunjuk teknis Pengisian Usulan Alat Kesehatan melalui aplikasi.pptxV5_Petunjuk teknis Pengisian Usulan Alat Kesehatan melalui aplikasi.pptx
V5_Petunjuk teknis Pengisian Usulan Alat Kesehatan melalui aplikasi.pptx
 
MATERI PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN.pptx
MATERI PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN.pptxMATERI PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN.pptx
MATERI PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN.pptx
 
BAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptx
BAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptxBAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptx
BAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptx
 
ANALISIS SENSITIVITAS METODE GRAFIK.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS METODE GRAFIK.pptxANALISIS SENSITIVITAS METODE GRAFIK.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS METODE GRAFIK.pptx
 
MENCIPTAKAN HUBUNGAN DAN NILAI PELANGGAN
MENCIPTAKAN HUBUNGAN DAN NILAI PELANGGANMENCIPTAKAN HUBUNGAN DAN NILAI PELANGGAN
MENCIPTAKAN HUBUNGAN DAN NILAI PELANGGAN
 
BAB 1 Pengantar_e-commerce dalam peekonomian indonesia
BAB 1 Pengantar_e-commerce dalam peekonomian indonesiaBAB 1 Pengantar_e-commerce dalam peekonomian indonesia
BAB 1 Pengantar_e-commerce dalam peekonomian indonesia
 

MANAJEMEN PEMBAYARAN MASA DEPAN

  • 1. Oleh : Team Modul PM
  • 2. Yang dapat dilakukan oleh modul Manajemen Pembayaran Modul Manajemen Pembayaran - SPAN 1. Perekaman data Tagihan Single ataupun Batch, untuk keseragaman proses maka proses dirancang dengan menggunakan Batch. Perekaman dapat dilakukan dengan dua cara: - Upload dari data kirim - Manual 2. Pengujian Formal dan Subtansif. Pengujian Formal meliputi: - Pengujian kode aplikasi Satker - Pengujian identitas PPK ataupun PPSPM (nama, id, NIP) Pengujian Subtansif meliputi: - Kebenaran perhitungan - Ketersediaan dana - Pengujian terhadap commitment - Pengujian terhadap data penerima (suplier)
  • 3. Yang dapat dilakukan oleh modul Manajemen Pembayaran Modul Manajemen Pembayaran - SPAN 3. Memberikan Informasi terhadap modul lain dalam SPAN: - Kepada modul penerimaan mengenai potongan SPM (pajak, PFK, dan lainnya) - Kepada modul manajemen kas mengenai perencanaan kas jangka pendek, jatuh tempo tagihan - Kepada modul akuntansi dan pelaporan mengenai transaksi dan jurnal pada modul pembayaran sehingga dapat menghasilkan laporan yang diinginkan 4. Memberikan feedback kepada satker: - Nomor Tagihan sebagai respon atas Resume Tagihan - Penolakan Resume Tagihan (tidak lolos uji, overdue, dan proses rejection) - SPPT (Surat Persetujuan Pembayaran Tagihan) sebagai respon dari SPM - SP2D sebagai perintah bayar kepada Bank dan bukti pembayaran kepada satker. 5. Memberikan perhitungan terhadap SPM yang diproses di KPPN (misalnya pembagian PBB)
  • 6. MANAJEMEN PEMBAYARAN Current Vs Future Jenis Data/Dokumen Supplier Current Future Terdapat registrasi data supplier Data supplier terdapat dalam SPM Komitmen/Kontrak Tidak ada registrasi supplier Registrasi data supplier dilakukan sebelum penerbitan Kontrak/SPP Tidak ada registrasi data komitmen Terdapat registrasi data komitmen Data komitmen terdapat dalam SPM (sebagai lampiran SPM) Registrasi data komitmen dilakukan setelah komitmen terjadi, sebelum penerbitan SPP
  • 7. MANAJEMEN PEMBAYARAN Current Vs Future Jenis Data/Dokumen SPP Current Future SPP diterbitkan oleh PPK untuk disampaikan ke PPSPM dan ke KPPN dalam bentuk Resume Tagihan KPPN tidak memiliki data SPP SPM SPP diterbitkan oleh PPK untuk disampaikan ke PPSPM KPPN menerima dan mencatat Resume Tagihan SPM merupakan perintah bayar dari PPSPM kepada KPPN sebagai BUN SPM tetap merupakan perintah bayar dari PPSPM kepada KPPN sebagai BUN yang berupa approval atas SPP
  • 8. MANAJEMEN PEMBAYARAN Current Vs Future Jenis Data/Dokumen SP2D Current Future SP2D diterbitkan 1 (satu) jam setelah SPM diterima lengkap dan benar SP2D diterbitkan pada saat tanggal jatuh tempo tagihan SP2D dikirimkan secara manual oleh petugas KPPN ke Bank Operasional SP2D dikirimkan secara elektronik melalui sistem interface ke Bank Operasional
  • 9. MANAJEMEN PEMBAYARAN Current Vs Future Jenis Verifikasi/Pengujian Current Future kebenaran perhitungan tagihan Ya Ya ketersediaan dana pada kegiatan/sub kegiatan/MAK dalam DIPA Ya Ya, per jenis belanja dasar penagihan Ya Ya, termasuk terhadap data kontrak dan supplier secara elektronik surat pernyataan tanggung jawab (SPTB) Ya Tidak faktur pajak beserta SSP-nya Ya Tidak Pengujian Substantif
  • 10. MANAJEMEN PEMBAYARAN Current Vs Future Jenis Verifikasi/Pengujian Current Future Ya Ya, dengan metode digital signature Ya Tidak, karena dikirim dalam bentuk data (ADK) Ya Tidak, karena dikirim dalam bentuk data (ADK) Pengujian Formal tanda tangan pejabat penandatangan SPM cara penulisan/pengisian jumlah uang dalam angka dan huruf kebenaran dalam penulisan, termasuk tidak boleh terdapat cacat dalam penulisan
  • 11. Interaksi Satker dan KPPN (saat ini) MANAJEMEN KOMITMEN APLIKASI SATKER (SAKTI) MANAJEMEN PEMBAYARAN APLIKASI KPPN (SPAN) Data Supplier Kontrak PENERBITAN SPP PENERBITAN SPM SPM Pencatatan Pengujian SPM PENERBITAN SP2D SP2D
  • 12. Interaksi Satker dan KPPN (SPAN) MANAJEMEN KOMITMEN APLIKASI SATKER (SAKTI) MANAJEMEN PEMBAYARAN APLIKASI KPPN (SPAN) Data Supplier Data Supplier Pendaftaran Supplier No.Supplier Data Komitmen Kontrak CAN Pemberian Can RESUME TAGIHAN PENCATATAN HUTANG SPM PENERBITAN SPP PENGUJIAN SPM NOMOR TAGIHAN PENERBITAN SPM SPPT Pencatatan PENERBITAN SP2D SP2D
  • 13. Mengapa menjadi lebih banyak? 1 Pengajuan data Suplier a Mendaftarkan suplier/rekanan/pihak ketiga yang akan dituju untuk pembayaran. b Validasi awal terhadap kebenaran penerima pembayaran. (Nama, Alamat, Bank, Nomor Rekening, Nama pada Nomor Rekening, NPWP, dsb.) 2 Pengajuan data Komitmen a Mendaftarkan data kontrak yang telah dilakukan antara PPK dan pihak ketiga. b Mencadangkan dana DIPA yang berupa encumbrance. Sehingga Available Fund atau Dana yang tersedia pada DIPA akan menjadi: Dana DIPA yang tersedia = Dana pada DIPA – Encumbrance – Realisasi Belanja Saat ini Dana DIPA yang tersedia memiliki rumus: Dana DIPA yang tersedia = Dana pada DIPA – Realisasi Belanja
  • 14. Mengapa menjadi lebih banyak? 3 Pengajuan data Resume Tagihan a Mendaftarkan pengakuan hutang pemerintah yang dinyatakan oleh PPK. Terkait dengan penerapan accrual base accounting. b Bagi Bendahara Umum Negara digunakan sebagai perencanaan kas jangka pendek, yaitu dengan disertakannya Payment Term pada data Resume Tagihan. - Payment Term akan menentukan tanggal jatuh tempo tagihan. - Perhitungan tanggal jatuh tempo dimulai dari : tanggal diterimanya RT (valid RT) + Payment Term 4 Pengajuan data SPM a Persetujuan PPSPM terhadap SPP/Resume Tagihan dari PPK (yang didalamnya terdapat pengujian oleh PPSPM). b Persetujuan PPSPM menunjukan bahwa tagihan dapat dibayarkan dengan membebani DIPA satker terkait. 5 SP2D a Dilakukan setelah rekonsiliasi antara KPPN dan Bank yang menunjukan tagihan mana yang dibayarkan oleh Bank.
  • 15. Repotkah? 1 Penerapan Lesspaper di SPAN a Segala bentuk komunikasi pengiriman data dari dan ke KPPN oleh satker dapat dilakukan secara elektronik. b Pengiriman dari Satker ke KPPN dapat dilakukan melalui Email dan Portal (masih dalam tahap perancangan) c Hasil transaksi dari KPPN dikirimkan kepada Satker dalam bentuk Email dengan attachment apabila ada. - Penerimaan atau penolakan Resume Tagihan - Penolakan SPM, dan SPPT (Surat Persetujuan Pembayaran Tagihan) d Kesulitan yang dihadapi oleh satker dapat dikonsultasikan kepada Costumer Service KPPN (SPAN)
  • 17. Mengapa SP2D tidak diterbitkan seperti saat ini? • Penerbitan SP2D akan mengikuti ketentuan Payment Term yang ditentukan oleh PPK (Satker), yaitu pada saat jatuh tempo. • SP2D yang dikirimkan kepada satker adalah SP2D yang telah dilakukan pembayarannya dari rekening BO kepada Pihak yang dituju (di Bank Operasional) sebagai bukti BUN telah membayar kepada pihak yang dituju. • Pengujian SPM akan menghasilkan SPPT sebagai tanda dan jaminan bahwa SPM telah melalui pengujian dan akan dibayarkan pada saat jatuh tempo.
  • 18. Titik Pencatatan Akuntansi • Pada saat penerbitan CAN (Commitment Application Number) oleh KPPN. Yaitu pengakuan encumbrance. • Di Satker pada saat BAST (Berita Acara Serah Terima) akan mencatatkan asset. • Pada saat penerbitan Nomor Tagihan (sebagai respon atas Resume Tagihan). Yaitu pengakuan hutang pemerintah. • Pada saat SPPT (sebagai respon dari SPM) tidak melakukan pencatatan akuntansi dikarenakan hanya berupa persetujuan saja. • Pada saat SP2D, yaitu pada saat kas pemerintah digunakan untuk membayar hutang pemerintah.
  • 19. Aplikasi yang digunakan 1. Legasi – Modul Manajemen Pembayaran Satker : Aplikasi SPM KPPN : SPAN ADK kirim dari instansi akan dilakukan konversi kepada ADK yang dibutuhkan oleh SPAN Aplikasi GPP Satker Aplikasi GPP KPPN 2. Full SPAN – Modul Manajemen Pembayaran Satker : SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi) KPPN : SPAN Diharapkan tidak ada pengiriman hardcopy (lesspaper) Aplikasi GPP Satker Aplikasi GPP KPPN
  • 20. Penggunaan Aplikasi GPP • Masih seperti sekarang ini, untuk controlling daftar pegawai pada satker yang masuk pada pembayaran gaji. • Masih diperlukan rekonsiliasi antara aplikasi GPP KPPN dan GPP Satker sebelum melakukan perekaman tagihan melalui SPAN.
  • 21. Yang Perlu disiapkan oleh Satker 1. Perubahan pandangan dari paperbase ke lesspaper. 2. PPK dan atau PPSPM harus memiliki alamat email setidaknya satu alamat email per satker. 3. PPK harus mempertimbangkan hal-hal yang diperlukan dalam mengisi data payment term pada Resume Tagihan. Misalnya kapan seharusnya pihak ketiga menerima pembayarannya. 4. PPK dan PPSPM dapat menjaga kerahasiaan user dan password-nya (baik pada aplikasi ataupun email)