Modul Manajemen Pembayaran SPAN memungkinkan perekaman data tagihan secara batch atau manual, pengujian formal dan substantif tagihan, berbagi informasi dengan modul lain SPAN, dan memberikan umpan balik kepada satker seperti nomor tagihan dan SP2D. Proses pembayaran di masa depan akan lebih terintegrasi dengan pendaftaran supplier dan komitmen secara elektronik serta penerbitan SP2D berdasarkan jatuh tempo tagihan.
2. Yang dapat dilakukan oleh modul
Manajemen Pembayaran
Modul Manajemen Pembayaran - SPAN
1.
Perekaman data Tagihan Single ataupun Batch,
untuk keseragaman proses maka proses dirancang dengan menggunakan
Batch.
Perekaman dapat dilakukan dengan dua cara:
- Upload dari data kirim
- Manual
2.
Pengujian Formal dan Subtansif.
Pengujian Formal meliputi:
- Pengujian kode aplikasi Satker
- Pengujian identitas PPK ataupun PPSPM (nama, id, NIP)
Pengujian Subtansif meliputi:
- Kebenaran perhitungan
- Ketersediaan dana
- Pengujian terhadap commitment
- Pengujian terhadap data penerima (suplier)
3. Yang dapat dilakukan oleh modul
Manajemen Pembayaran
Modul Manajemen Pembayaran - SPAN
3.
Memberikan Informasi terhadap modul lain dalam SPAN:
- Kepada modul penerimaan mengenai potongan SPM (pajak, PFK, dan
lainnya)
- Kepada modul manajemen kas mengenai perencanaan kas jangka pendek,
jatuh tempo tagihan
- Kepada modul akuntansi dan pelaporan mengenai transaksi dan jurnal pada
modul pembayaran sehingga dapat menghasilkan laporan yang diinginkan
4.
Memberikan feedback kepada satker:
- Nomor Tagihan sebagai respon atas Resume Tagihan
- Penolakan Resume Tagihan (tidak lolos uji, overdue, dan proses rejection)
- SPPT (Surat Persetujuan Pembayaran Tagihan) sebagai respon dari SPM
- SP2D sebagai perintah bayar kepada Bank dan bukti pembayaran kepada
satker.
5.
Memberikan perhitungan terhadap SPM yang diproses di KPPN (misalnya
pembagian PBB)
6. MANAJEMEN PEMBAYARAN
Current Vs Future
Jenis Data/Dokumen
Supplier
Current
Future
Terdapat registrasi data
supplier
Data supplier terdapat
dalam SPM
Komitmen/Kontrak
Tidak ada registrasi
supplier
Registrasi data supplier
dilakukan sebelum
penerbitan Kontrak/SPP
Tidak ada registrasi data
komitmen
Terdapat registrasi data
komitmen
Data komitmen terdapat
dalam SPM (sebagai
lampiran SPM)
Registrasi data komitmen
dilakukan setelah
komitmen terjadi, sebelum
penerbitan SPP
7. MANAJEMEN PEMBAYARAN
Current Vs Future
Jenis Data/Dokumen
SPP
Current
Future
SPP diterbitkan oleh PPK
untuk disampaikan ke
PPSPM dan ke KPPN dalam
bentuk Resume Tagihan
KPPN tidak memiliki data
SPP
SPM
SPP diterbitkan oleh PPK
untuk disampaikan ke
PPSPM
KPPN menerima dan
mencatat Resume Tagihan
SPM merupakan perintah
bayar dari PPSPM kepada
KPPN sebagai BUN
SPM tetap merupakan
perintah bayar dari PPSPM
kepada KPPN sebagai BUN
yang berupa approval atas
SPP
8. MANAJEMEN PEMBAYARAN
Current Vs Future
Jenis Data/Dokumen
SP2D
Current
Future
SP2D diterbitkan 1 (satu)
jam setelah SPM diterima
lengkap dan benar
SP2D diterbitkan pada saat
tanggal jatuh tempo
tagihan
SP2D dikirimkan secara
manual oleh petugas KPPN
ke Bank Operasional
SP2D dikirimkan secara
elektronik melalui sistem
interface ke Bank
Operasional
9. MANAJEMEN PEMBAYARAN
Current Vs Future
Jenis Verifikasi/Pengujian
Current
Future
kebenaran perhitungan tagihan
Ya
Ya
ketersediaan dana pada kegiatan/sub
kegiatan/MAK dalam DIPA
Ya
Ya, per jenis belanja
dasar penagihan
Ya
Ya, termasuk terhadap
data kontrak dan
supplier secara
elektronik
surat pernyataan tanggung jawab
(SPTB)
Ya
Tidak
faktur pajak beserta SSP-nya
Ya
Tidak
Pengujian Substantif
10. MANAJEMEN PEMBAYARAN
Current Vs Future
Jenis Verifikasi/Pengujian
Current
Future
Ya
Ya, dengan metode
digital signature
Ya
Tidak, karena dikirim
dalam bentuk data
(ADK)
Ya
Tidak, karena dikirim
dalam bentuk data
(ADK)
Pengujian Formal
tanda tangan pejabat penandatangan
SPM
cara penulisan/pengisian jumlah
uang dalam angka
dan huruf
kebenaran dalam penulisan,
termasuk tidak boleh
terdapat cacat dalam penulisan
12. Interaksi Satker dan KPPN
(SPAN)
MANAJEMEN KOMITMEN
APLIKASI SATKER
(SAKTI)
MANAJEMEN PEMBAYARAN
APLIKASI KPPN
(SPAN)
Data
Supplier
Data Supplier
Pendaftaran Supplier
No.Supplier
Data
Komitmen
Kontrak
CAN
Pemberian
Can
RESUME
TAGIHAN
PENCATATAN HUTANG
SPM
PENERBITAN
SPP
PENGUJIAN SPM
NOMOR
TAGIHAN
PENERBITAN
SPM
SPPT
Pencatatan
PENERBITAN
SP2D
SP2D
13. Mengapa menjadi lebih banyak?
1
Pengajuan data Suplier
a
Mendaftarkan suplier/rekanan/pihak ketiga yang akan dituju untuk pembayaran.
b
Validasi awal terhadap kebenaran penerima pembayaran. (Nama, Alamat, Bank,
Nomor Rekening, Nama pada Nomor Rekening, NPWP, dsb.)
2
Pengajuan data Komitmen
a
Mendaftarkan data kontrak yang telah dilakukan antara PPK dan pihak ketiga.
b
Mencadangkan dana DIPA yang berupa encumbrance.
Sehingga Available Fund atau Dana yang tersedia pada DIPA akan menjadi:
Dana DIPA yang tersedia = Dana pada DIPA – Encumbrance – Realisasi Belanja
Saat ini Dana DIPA yang tersedia memiliki rumus:
Dana DIPA yang tersedia = Dana pada DIPA – Realisasi Belanja
14. Mengapa menjadi lebih banyak?
3
Pengajuan data Resume Tagihan
a
Mendaftarkan pengakuan hutang pemerintah yang dinyatakan oleh PPK.
Terkait dengan penerapan accrual base accounting.
b
Bagi Bendahara Umum Negara digunakan sebagai perencanaan kas jangka pendek,
yaitu dengan disertakannya Payment Term pada data Resume Tagihan.
- Payment Term akan menentukan tanggal jatuh tempo tagihan.
- Perhitungan tanggal jatuh tempo dimulai dari :
tanggal diterimanya RT (valid RT) + Payment Term
4
Pengajuan data SPM
a
Persetujuan PPSPM terhadap SPP/Resume Tagihan dari PPK (yang didalamnya
terdapat pengujian oleh PPSPM).
b
Persetujuan PPSPM menunjukan bahwa tagihan dapat dibayarkan dengan
membebani DIPA satker terkait.
5
SP2D
a
Dilakukan setelah rekonsiliasi antara KPPN dan Bank yang menunjukan tagihan
mana yang dibayarkan oleh Bank.
15. Repotkah?
1
Penerapan Lesspaper di SPAN
a
Segala bentuk komunikasi pengiriman data dari dan ke KPPN oleh satker dapat
dilakukan secara elektronik.
b
Pengiriman dari Satker ke KPPN dapat dilakukan melalui Email dan Portal (masih
dalam tahap perancangan)
c
Hasil transaksi dari KPPN dikirimkan kepada Satker dalam bentuk Email dengan
attachment apabila ada.
- Penerimaan atau penolakan Resume Tagihan
- Penolakan SPM, dan SPPT (Surat Persetujuan Pembayaran Tagihan)
d
Kesulitan yang dihadapi oleh satker dapat dikonsultasikan kepada Costumer Service
KPPN (SPAN)
17. Mengapa SP2D tidak diterbitkan
seperti saat ini?
• Penerbitan SP2D akan mengikuti ketentuan Payment
Term yang ditentukan oleh PPK (Satker), yaitu pada
saat jatuh tempo.
• SP2D yang dikirimkan kepada satker adalah SP2D yang
telah dilakukan pembayarannya dari rekening BO
kepada Pihak yang dituju (di Bank Operasional) sebagai
bukti BUN telah membayar kepada pihak yang dituju.
• Pengujian SPM akan menghasilkan SPPT sebagai tanda
dan jaminan bahwa SPM telah melalui pengujian dan
akan dibayarkan pada saat jatuh tempo.
18. Titik Pencatatan Akuntansi
• Pada saat penerbitan CAN (Commitment
Application Number) oleh KPPN. Yaitu pengakuan
encumbrance.
• Di Satker pada saat BAST (Berita Acara Serah Terima) akan mencatatkan
asset.
• Pada saat penerbitan Nomor Tagihan (sebagai
respon atas Resume Tagihan). Yaitu pengakuan
hutang pemerintah.
• Pada saat SPPT (sebagai respon dari SPM) tidak melakukan pencatatan
akuntansi dikarenakan hanya berupa persetujuan saja.
• Pada saat SP2D, yaitu pada saat kas pemerintah
digunakan untuk membayar hutang pemerintah.
19. Aplikasi yang digunakan
1. Legasi – Modul Manajemen Pembayaran
Satker : Aplikasi SPM
KPPN : SPAN
ADK kirim dari instansi akan dilakukan
konversi kepada ADK yang dibutuhkan oleh
SPAN
Aplikasi GPP Satker
Aplikasi GPP KPPN
2. Full SPAN – Modul Manajemen Pembayaran
Satker : SAKTI (Sistem Aplikasi
Keuangan Tingkat Instansi)
KPPN : SPAN
Diharapkan tidak ada pengiriman hardcopy
(lesspaper)
Aplikasi GPP Satker
Aplikasi GPP KPPN
20. Penggunaan Aplikasi GPP
• Masih seperti sekarang ini, untuk controlling
daftar pegawai pada satker yang masuk pada
pembayaran gaji.
• Masih diperlukan rekonsiliasi antara aplikasi
GPP KPPN dan GPP Satker sebelum melakukan
perekaman tagihan melalui SPAN.
21. Yang Perlu disiapkan oleh Satker
1. Perubahan pandangan dari paperbase ke lesspaper.
2. PPK dan atau PPSPM harus memiliki alamat email
setidaknya satu alamat email per satker.
3. PPK harus mempertimbangkan hal-hal yang
diperlukan dalam mengisi data payment term pada
Resume Tagihan. Misalnya kapan seharusnya pihak
ketiga menerima pembayarannya.
4. PPK dan PPSPM dapat menjaga kerahasiaan user dan
password-nya (baik pada aplikasi ataupun email)