Ayo olah sampah

KELOLASAMPAH KITA Foto : Bambang Ryadi Soetrisno Diterbitkan Oleh Biological Science Club UNAS Jakarta 2009

PENGANTARHampir di setiap kota besar saat ini menghadapi masalah persampahan. Masalahlingkungan saat ini tidak lepas dari masalah banyak hal, antara lain berkaitan denganpertambahan penduduk yang terus meningkat; Permintaan akan ruang dan sumberdaya alam yang semakin tinggi; serta interaksi antara kebutuhan pembangunan dandaya dukung lingkungan yang semakin lama semakn tidak seimbang. Dari kajian yangdilakukan oleh KLH tahun 2004 menunjukkan bahwa masalah sampah adalah isuutama yang dihadapi oleh hampir semua pemerintah daerah kabupaten/kota.Masalah sampah adalah cermin dari kegiatan yang tidak efisien. Perilaku yang borosdan kurang cermat akan menghasilkan banyak sampah. Banyak kegiatan yangseharusnya tidak perlu menghasilkan sampah.Saat ini kita telah memiliki undang-undang tentang pengolahan sampah yaitu UU no18 tahun 2008. Buku ini merupakan penjabaran dan visualisasi tentang undang-undangtersebut. Usaha ini dimaksudkan agar kita dapat lebih mudah menerapkan semangatdan maksud yang dikandung dalam undang-undang tersebut. Mudah-mudahan denganadanya buku ini kita akan lebih mudah memahami isinya.Kami berharap buku ini dapat memberi manfaat dan membantu semua orang yangberkepentingan dengan pengolahan sampah. Kita semua memiliki kepentingan yangbesar dengan sampah. Foto : Rahma Astari Foto : Bambang Ryadi Soetrisno Diterbitkan Oleh Biological Science Club UNAS Jakarta 2009DisclaimerBuku ini adalah tulisan lepas yang diharapkan dapat membantupelaksanaan undang-undang yang berlaku. Pelaksanaan peraturanperundang-undangan sangat bergantung pada kondisi dan situasi,sosial ekonomi budaya, dan lingkungan masyarakat setempat.

Daftar Isi 1SAMPAH: Masalah Kita Bersama Hal 1 2 Apa itu SAMPAH Hal 8 3SAMPAH Tanggung Jawab Siapa? Hal 12Ucapan Terimakasih:Terimakasih sebesar-besarnya ditujukan kepada Wargakampung Doea Pamulang Banten, Warga Kwarasan, Warga 4Yang BOLEH KITA PERLU Ikut dalam Mengurus SAMPAH Hal 26 5Yang TIDAKSukunan dan Gondolayu Yogyakarta yang telah memberikansemangat dan inspirasi sehingga buku ini dapat ditulis.Editor: Bambang Ryadi SoetrisnoGrafis: LINGKAR 21 dan Hal 30

TUJUAN DAN FUNGSI BUKUBuku ini ditulis sebagai tulisan lepas darimateri yang terkandung dalam undangundang no 18 tahun 2008 tentangPengelolaan Sampah. Isi yang terkandungdi dalam buku ini sepenuhnya adalahinterpretasi penulis. Dengan terbitnyabuku ini diharapkan diskusi lebih jauhtentang penegelolaan sampah diIndonesia akan lebih hidup.SASARAN PEMBACABuku ini ditujukan untuk semua kalanganbaik pemerintah maupun khalayak umum.Dalam buku ini sengaja disajika dalambentuk foto dengan maksud agar mudahdan enak untuk dibahas secara beramai-ramai oleh berbagai kalangan.SISTEMATIKA BUKUBuku ini dimulai dengan sekilasmembahas masalah sampah dankehidupan kita yang dibahas dalambagian satu. Kemudian dilanjutkandengan pembahasn tentang Apa Itu Foto : Rahma AstariSampah? Pembahasan ini disesuaikandengan batasan tentang sampah sepertiyang dituangkan dalam buku undang-undang no 18 tahun 2008 tentangpengelolaan sampah. Semuanga dibahasdalam bagian dua. Pembahasanselanjutnya berkisar tentang masalahyang berkaitan dengan sampah di sekitarkita, sengketa, dan penyelesaiannya.Semuanya dibahas dalam bagian tiga,empat, dan lima.

1 SAMPAHMasalah Kita Bersama : Pertambahan jumlah penduduk Indonesia yang besar dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi serta perobahan pola konsumsi masyarakat mengakibatkan bertambahnya volume sampah yang dihasilkan masyarakat. Di samping itu, pola konsumsi masyarakat memberikan kontribusi dalam menimbulkan jenis sampah yang semakin beragam, antara lain, sampah kemasan yang berbahaya dan sulit diurai oleh proses alam. Foto : Bambang Ryadi Soetrisno Kelola Sampah Kita 1

Foto : Bambang Ryadi Soetrisno Pengelolaan sampah selama ini banyak yang belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan, sehingga akibatnya juga banyak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan.2 Kelola Sampah Kita

Foto: Hublu Demokrat.co.id Sampah telah menjadi permasalahan nasional sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaatsecara ekonomi, sehat bagimasyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat Kelola Sampah Kita 3

Sebagian besar masyarakat memandang sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna, bukan sebagai sumber daya yang perlu dimanfaatkan. Masyarakat dalam mengelola sampah masih bertumpu pada pendekatan akhir (end-of-pipe), yaitu sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke tempat pemrosesan akhir sampah. Padahal, timbunan sampah dengan volume yang besar di lokasi tempat pemrosesan akhir sampah berpotensi melepas gas metan (CH4) yang dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca dan memberikan kontribusi terhadap pemanasan global. Agar timbunan sampah dapat terurai melalui proses alam diperlukan jangka waktu yang lama dan diperlukan penanganan dengan biaya yang besar.4 Kelola Sampah Kita

Paradigma pengelolaan sampah yang bertumpu pada pendekatan Pengelolaan sampah dilakukan dengan pendekatan yangakhir sudah saatnya ditinggalkan dan diganti dengan paradigma komprehensif dari hulu, sejak sebelum dihasilkan suatubaru pengelolaan sampah. Paradigma baru memandang sampah produk yang berpotensi menjadi sampah, sampai kesebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat hilir, yaitu pada fase produk sudah digunakan sehinggadimanfaatkan, misalnya, untuk energi, kompos, pupuk ataupun menjadi sampah, yang kemudian dikembalikan ke media 5untuk bahan baku industri. lingkungan secara aman. Kelola Sampah Kita

Foto : Bambang Ryadi Soetrisno Pengelolaan sampah dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dari hulu, sejak sebelum dihasilkan suatu produk yang berpotensi menjadi sampah, sampai ke hilir, yaitu pada fase produk sudah digunakan sehingga menjadi sampah, yang kemudian dikembalikan ke media lingkungan secara aman. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali, dan pendauran ulang, sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.6 Kelola Sampah Kita Foto: dari berbagai sumber

Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945memberikan hak kepada setiap oranguntuk mendapatkan lingkungan hidupyang baik dan sehat. Amanat Undang-Undang Dasar tersebut memberikankonsekuensi bahwa pemerintah wajibmemberikan pelayanan publik dalampengelolaan sampah. Hal itu membawakonsekuensi hukum bahwa pemerintahmerupakan pihak yang berwenang danbertanggung jawab di bidang pengelolaansampah meskipun secara operasionalpengelolaannya dapat bermitra denganbadan usaha. Selain itu organisasipersampahan, dan kelompok masyarakatyang bergerak di bidang persampahandapat juga diikut sertakan dalam kegiatanpengelolaan sampah.Menurut UU no 18 th 2008, pemerintahmenjamin bahwa rakyat akanmendapatkan pelayanan pengelolaansampah yang baik dan berwawasanlingkungan; ketegasan mengenai laranganmemasukkan dan/atau mengimpor sampah Foto : Bambang Ryadi Soetrisnoke dalam wilayah Negara KesatuanRepublik Indonesia; ketertiban dalampenyelenggaraan pengelolaan sampah;kejelasan tugas, wewenang, dan tanggungjawab Pemerintah dan pemerintahandaerah dalam pengelolaan sampah; dankejelasan antara pengertian sampah yangdiatur dalam undang-undang ini danpengertian limbah sebagaimana diatur 7dalam Undang-Undang tentangPengelolaan Lingkungan Hidup. Kelola Sampah Kita

2 Apa itu SAMPAH Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah bisa dikelompokkan menjadi sampah rumah tangga; sampah sejenis sampah rumah tangga; dan sampah spesifik. Sampah sejenis sampah rumah tangga berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, atau fasilitas lainnya. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, termasuk volumenya memerlukan pengelolaan secara khusus. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas sosial, fasilitas umum, termasuk fasilitas lainnya untuk umum. Foto : Bambang Ryadi Soetrisno8 Kelola Sampah Kita

Sampah rumah tangga berasaldari kegiatan sehari-hari dalamrumah tangga, tentu tidaktermasuk tinja dan sampahspesifik.Sampah spesifik dalam rumahtangga biasanya berupa bateraibekas atau sampah bekasbongkaran bangunan. Sampahyang dihasilkan dari limbahindustri rumah tangga yangmenggunakan bahan bakutertentu bisa digolongkansebagai sampah spesifikSampah spesifik bisa berupasampah yang mengandungbahan berbahaya danberacun; sampah yangmengandung limbah bahanberbahaya dan beracun;sampah yang timbul akibatbencana; puing bongkaranbangunan; sampah yangsecara teknologi belum dapatdiolah; dan/atau sampahyang timbul secara tidakperiodik.Sampah yang bukan berasal Foto : Bambang Ryadi Soetrisnodari rumah tanggadigolongkan sebagai sampahspesifik. Pengolahan sampahspesifik adalah tanggungjawab Pemerintah. Kelola Sampah Kita 9

Kawasan komersial adalahkawasan seperti pusatperdagangan, pasar, pertokoan,hotel, perkantoran, restoran, dantempat hiburan. Foto : Bambang Ryadi SoetrisnoKawasan komersial biasanyamenghasilkan sampah sejenissampah rumah tangga atausampah spesifik. 10 Kelola Sampah Kita

Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, termasuk volumenya memerlukan pengelolaan secara khusus. Sampah sejenis sampah rumah tangga bisa berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas sosial, fasilitas umum, termasuk fasilitas lainnya untuk umum.Kawasan industri merupakan kawasan tempat Foto : Bambang Ryadi Soetrisno Foto : Bambang Ryadi Soetrisno pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri. Kawasan khusus merupakan wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional atau berskala nasional, misalnya, kawasancagar budaya, taman nasional, pengembangan industri strategis, atau kawasan untuk pengembangan teknologi tinggi. Fasilitas sosial dan fasilitas umum antara lain adalah rumah ibadah, panti asuhan, dan panti sosial. Fasilitas umum berupa, antara lain, terminal KLH Foto : angkutan umum, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan udara, tempat pemberhentian kendaraan umum, taman, jalan, dan trotoar. Ttermasuk sebagai fasilitas lain di antaranya KLH Foto : adalah rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, klinik, pusat kesehatan masyarakat, kawasan pendidikan, kawasan pariwisata, kawasan berikat, dan pusat kegiatan olah raga. Kelola Sampah Kita 11

3SAMPAH Tanggung Jawab Siapa? Walaupun sudah dijelaskan bahwa Sampah merupakan tanggung jawab kita semua, tetapi untuk pengelolaan sampah kita perlu membagi beban tanggung jawab. Pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab pengelolaan sampah dalam rangka untuk mewujudkan hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Foto : Rahma Astari12 Kelola Sampah Kita

Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, berkelanjutan, manfaat, keadilan, kesadaran, kebersamaan, keselamatan, keamanan, dan nilai ekonomi. Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkankesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampahsebagai sumber daya. Foto : Bambang Ryadi Soetrisno Kelola Sampah Kita 13

Pemerintah dan pemerintahan daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan. Tugas Pemerintah dan pemerintahan daerah dalam pengelolaan sampah untuk menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah; melakukan penelitian, pengembanganteknologi pengurangan, dan penanganan sampah; memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah; melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah; mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan Foto KLH sampah; Hasil pengolahan sampah, misalnya berupa kompos, pupuk, biogas, potensi energi, dan hasil daur ulang lainnya; memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; dan melakukan koordinasi antarlembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.14 Kelola Sampah Kita

Pemerintah menetapkan kebijakan dan strateginasional pengelolaan sampah; menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan sampah; Penyelenggaraan pengelolaan sampah, antara lain, berupa penyediaan tempat penampungan sampah, alat angkut sampah, tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah; memfasilitasi dan mengembangkan kerja sama antardaerah, kemitraan, dan jejaring dalam pengelolaan sampah; menyelenggarakan koordinasi,pembinaan, dan pengawasan kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah; danmenetapkan kebijakan penyelesaian perselisihan antardaerah dalam pengelolaan sampah. KLH Foto : Kelola Sampah Kita 15

Pemerintahan provinsi menetapkan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah sesuai dengan kebijakan Pemerintah; memfasilitasi kerja sama antar daerah dalam satu provinsi, kemitraan, dan jejaring dalam pengelolaan sampah; menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan kinerja kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah; dan memfasilitasi penyelesaian perselisihan pengelolaan sampah antar kabupaten/antarkota dalam 1 (satu) provinsi. Pemerintahan kabupaten/kota menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi; menyelenggarakan pengelolaan sampah skala KLH Foto : kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah; melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain; menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, atau tempat pemrosesan akhir sampah; melakukan pemantauan dan evaluasisecara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya. Penetapan lokasi tempat pengolahan sampah terpadu dan tempat pemrosesan akhir sampah merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota. Pemerintah daerah dapatmelakukan kerja sama antar pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan sampah. Kerja sama dapat diwujudkan dalam bentuk kerja sama atau pembuatan usaha bersama pengelolaansampah. Pemerintah daerah kabupaten/kota secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dapat bermitra dengan badan usaha pengelolaan sampah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah. 16 Kelola Sampah Kita Foto KLH

4 KITA PERLUIkut dalam Mengurus SAMPAH Pemerintah baik Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Kabupaten Kota akan memberikan pelayanan kepada setiap orang dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan. Pelayanan kepada setiap orang juga harus diberikan oleh penanggungjawab kawasan setempat seperti apartemen, mall, gedung bioskop, dsb. Setiap orang mendapat kesempatan untuk ikut berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah; memperoleh informasi yang benar, akurat, dan Foto : Bambang Ryadi Soetrisno tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah; mendapatkan pelindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah; dan memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan. Kelola Sampah Kita 17

Setiap orang dalam pengelolaan sampah Foto : Bambang Ryadi Soetrisno rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan. Foto : Bambang Ryadi Soetrisno18 Kelola Sampah Kita

Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasanindustri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah. Kawasan permukiman meliputi kawasan permukiman dalam bentuk klaster, apartemen, kondominium, asrama, dan sejenisnya. Fasilitas pemilahan yang disediakan diletakkan pada tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Foto : Bambang Ryadi Soetrisno Kelola Sampah Kita 19

Setiap produsen harus mencantumkan label atau tanda yang berhubungan dengan pengurangan dan penanganan sampah pada kemasan dan/atau produknya. Untuk produk tertentu yang karena ukuran kemasannya tidak memungkinkan mencantumkan label atau tanda, penempatan label atau tanda dapat dicantumkan pada kemasan induknya. Produsen wajib mengelola kemasan dan/atau barang yang diproduksinya yang tidak dapat atau sulit terurai oleh Foto : Bambang Ryadi Soetrisno proses alam. Yang dimaksud dengan mengelola kemasan berupa penarikan kembali kemasan untuk didaur ulang dan/atau diguna ulang.20 Kelola Sampah Kita

Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari kepala daerah sesuai dengan kewenangannya. Pemberian izin pengelolaan sampah harus diumumkan kepada masyarakat. Lingkup perizinan yang diatur oleh Pemerintah, antara lain, memuat persyaratan untuk memperoleh izin, jangka waktu izin, dan berakhirnya izin. Foto : Bambang Ryadi SoetrisnoKelola Sampah Kita 21

Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu; memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan; memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan; memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang; dan memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang. Foto : Bambang Ryadi Soetrisno22 Kelola Sampah Kita

Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatanmenggunakan bahan produksi yangmenimbulkan sampah sesedikit mungkin,dapat diguna ulang, dapat didaur ulang,dan/atau mudah diurai oleh proses alam.Yang dimaksud bahan produksi dalamketentuan ini berupa bahan baku, bahanpenolong, bahan tambahan, atau kemasanproduk. Foto : Bambang Ryadi Soetrisno Kelola Sampah Kita 23

Masyarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam. Insentif dapat diberikan misalnya Foto : Bambang Ryadi Soetrisno kepada produsen yang menggunakan bahan produksi yang dapat atau mudah diurai oleh proses alam dan ramah lingkungan. Disinsentif dikenakan misalnya kepada produsen yang menggunakan bahan produksi yang sulit diurai oleh proses alam, diguna ulang, dan/atau didaur ulang, serta tidak ramah lingkungan.24 Kelola Sampah Kita

Pemerintah memberikan insentif kepada setiap orang yang melakukan pengurangan sampah; dan disinsentif kepada setiap orang yang tidak melakukan pengurangan sampah. Pemerintah menetapkan kebijakan agar para produsen mengurangi sampah dengan cara menggunakan bahan yang dapat atau mudah diurai oleh proses alam.BA Kebijakan tersebut berupa NTU AN PEM penetapan jumlah dan DA persentase pengurangan pemakaian bahan yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam dalam jangka waktu tertentu. Kelola Sampah Kita 25

4 AYO Kita Sendiri SAMPAH Kelola Kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah; Pemilahan sampah dilakukan dengan metode yang memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan, lingkungan, kenyamanan, dan kebersihan. pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu; Teknologi ramah lingkungan merupakan teknologi yang dapat mengurangi timbulan sampah sejak awal proses produksi. Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir; Pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; atau pengolahan dalam bentuk mengubah Foto : Bambang Ryadi Soetrisno karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah dimaksudkan agar sampah dapat diproses lebih lanjut, dimanfaatkan, atau dikembalikan ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan. pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.26 Kelola Sampah Kita

Pemerintah dan pemerintahdaerah wajib membiayaipenyelenggaraan pengelolaansampah. Pembiayaanbersumber dari anggaranpendapatan dan belanja negaraserta anggaran pendapatan danbelanja daerah. Foto : Bambang Ryadi Soetrisno Kelola Sampah Kita 27

Pemerintah dan pemerintah daerah secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dapat memberikan kompensasi kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah. Kompensasi berupa relokasi; pemulihan lingkungan; biaya kesehatan dan pengobatan; dan/atau kompensasi dalam bentuk lain. Kompensasi merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap pengelolaan sampah di tempat pemrosesan akhir yang berdampak negatif terhadap orang.28 Kelola Sampah Kita

Masyarakat dapat berperan dalampengelolaan sampah yangdiselenggarakan oleh Pemerintahatau pemerintah daerah melaluipemberian usul, pertimbangan,dan saran, perumusan kebijakanpengelolaan sampah; ataupemberian saran dan pendapatdalam penyelesaian sengketa Foto : Bambang Ryadi Soetrisnopersampahan. Kelola Sampah Kita 29

5 Yang BOLEH da Yang TIDAK n Setiap orang dilarang memasukkan sampah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengimpor sampah; mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun; mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan; membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan; melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir; dan/atau Foto : Bambang Ryadi Soetrisno membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.30 Kelola Sampah Kita

Pengawasan terhadap kebijakanpengelolaan sampah olehpemerintah daerah dilakukan olehpemerintah. Pengawasanpelaksanaan pengelolaan sampahpada tingkat kabupaten/kotadilakukan oleh gubernur.Pengawasan terhadap pelaksanaanpengelolaan sampah yangdilakukan oleh pengelola sampahdilakukan oleh pemerintah daerah,baik secara sendiri-sendirimaupun secara bersama-sama.Pengawasan yang dilakukandidasarkan pada norma, standar,prosedur, dan kriteria pengawasanyang diatur oleh pemerintah. Foto : Bambang Ryadi Soetrisno Kelola Sampah Kita 31

Bupati/walikota menerapkan sanksiadministratif kepada pengelola sampah yangmelanggar ketentuan persyaratan yangditetapkan dalam perizinan. Sanksiadministratif dapat berupa paksaanpemerintahan; uang paksa; dan/ataupencabutan izin. Paksaan pemerintahanmerupakan suatu tindakan hukum yangdilakukan oleh pemerintah daerah untukmemulihkan kualitas lingkungan dalamkeadaan semula dengan beban biaya yangditanggung oleh pengelola sampah yang tidakmematuhi ketentuan dalam peraturanperundang-undangan. Uang paksa merupakanuang yang harus dibayarkan dalam jumlahtertentu oleh pengelola sampah yangmelanggar ketentuan dalam peraturanperundang-undangan sebagai pengganti daripelaksanaan sanksi paksaan pemerintahan. Foto : Bambang Ryadi Soetrisno32 Kelola Sampah Kita

Sengketa yang dapat timbul dari pengelolaansampah terdiri atas sengketa antara pemerintahdaerah dan pengelola sampah; dan sengketaantara pengelola sampah dan masyarakat.Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melaluipenyelesaian di luar pengadilan ataupun melaluipengadilan. Sengketa persampahan merupakanperselisihan antara dua pihak atau lebih yangditimbulkan oleh adanya atau diduga adanyagangguan dan/atau kerugian terhadap kesehatanmasyarakat dan/atau lingkungan akibat kegiatanpengelolaan sampah. Foto : Bambang Ryadi Soetrisno Kelola Sampah Kita 33

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan dengan mediasi, negosiasi, arbitrase, atau pilihan lain dari para pihak yang bersengketa. Apabila dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak tercapai kesepakatan, para pihak yang bersengketa dapat mengajukannya ke pengadilan. Penyelesaian sengketa persampahan di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu guna menjamin tidak akan terjadinya atau terulangnya dampak negatif dari kegiatan pengelolaan sampah. Penyelesaian sengketa persampahan di dalam pengadilan dilakukan melalui gugatan perbuatan melawan hukum. Gugatan perbuatan melawan hukum mensyaratkan penggugat membuktikan unsur-unsur kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan. Tuntutan dalam gugatan perbuatan melawan hukum dapat berwujud ganti kerugian dan/atau tindakan tertentu. Yang dimaksud dengan tindakan tertentu dalam ayat ini, antara lain, perintah memasang atau memperbaiki prasarana dan sarana Foto : Bambang Ryadi Soetrisno pengelolaan sampah. Masyarakat yang dirugikan akibat perbuatan melawan hukum di bidang pengelolaan sampah berhak mengajukan gugatan melalui perwakilan kelompok.34 Kelola Sampah Kita

Organisasi persampahan berhak mengajukan gugatan untukkepentingan pengelolaan sampah yang aman bagi kesehatanmasyarakat dan lingkungan. Hak mengajukan gugatanterbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu,kecuali biaya atau pengeluaran riil.Organisasi persampahan yang berhak mengajukan gugatanharus memenuhi persyaratan, berbentuk badan hukum;mempunyai anggaran dasar di bidang pengelolaan sampah;dan telah melakukan kegiatan nyata paling sedikit 1 (satu)tahun sesuai dengan anggaran dasarnya. Gugatan perwakilankelompok dilakukan melalui pengajuan gugatan oleh satuorang atau lebih yang mewakili diri sendiri atau mewakilikelompok. Organisasi persampahan merupakan kelompokorang yang terbentuk atas kehendak dan keinginan sendiri ditengah masyarakat yang tujuan dan kegiatannya meliputibidang pengelolaan sampah. Yang dimaksud dengan biayaatau pengeluaran riil adalah biaya yang secara nyata dapatdibuktikan telah dikeluarkan oleh organisasi persampahan. Foto : Bambang Ryadi Soetrisno Kelola Sampah Kita 35

Setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan dan/atau mengimpor sampah rumah tangga dan/atau sampah sejenis sampah rumah tangga ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan dan/atau mengimpor sampah spesifik ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Pengelola sampah yang secara melawan hukum dan dengan sengaja melakukan kegiatan pengelolaan sampah dengan tidak memperhatikan norma, standar, prosedur, atau kriteria yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan masyarakat, gangguan keamanan, pencemaran lingkungan, dan/atau perusakan lingkungan diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pengelola sampah diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Pengelola sampah yang karena kealpaannya melakukan kegiatan pengelolaan sampah dengan tidak memperhatikan norma, standar, prosedur, atau kriteria yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan masyarakat, gangguan keamanan, pencemaran lingkungan, dan/atau perusakan lingkungan diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Jika tindak pidana mengakibatkan orang mati atau luka berat, pengelola sampah diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).36 Kelola Sampah Kita

Tindak pidana dianggap sebagai tindak pidana korporasiapabila tindak pidana dimaksud dilakukan dalam rangkamencapai tujuan korporasi dan dilakukan oleh pengurusyang berwenang mengambil keputusan atas namakorporasi atau mewakili korporasi untuk melakukanperbuatan hukum atau memiliki kewenangan gunamengendalikan dan/atau mengawasi korporasi tersebut.Jika tindak pidana dilakukan oleh atau atas namakorporasi dan orang-orang, baik berdasarkan hubungankerja maupun berdasarkan hubungan lain yang bertindakdalam lingkungan korporasi, tuntutan pidana dan sanksipidana dijatuhkan kepada mereka yang bertindak sebagaipemimpin atau yang memberi perintah, tanpa mengingatapakah orang dimaksud, baik berdasarkan hubungankerja maupun hubungan lain, melakukan tindak pidanasecara sendiri atau bersama-sama. Jika tuntutandilakukan terhadap korporasi, panggilan untukmenghadap dan penyerahan surat panggilan ditujukankepada pengurus pada alamat korporasi atau di tempatpengurus melakukan pekerjaan yang tetap. Jika tuntutandilakukan terhadap korporasi yang pada saat penuntutandiwakili oleh bukan pengurus, hakim dapatmemerintahkan pengurus agar menghadap sendiri ke Foto : Bambang Ryadi Soetrisnopengadilan. Tindak pidana korporasi adalah kejahatan. Kelola Sampah Kita 37

Pemerintah daerah harus membuat perencanaan penutupan tempat pemrosesan akhir sampah yang menggunakan sistem pembuangan terbuka paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Undang-Undang no 18 tahun 2008 tentang Pengolahan Sampah. Pemerintah daerah harus menutup tempat pemrosesan akhir sampah yang menggunakan sistem pembuangan terbuka paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak berlakunya Undang-Undang itu. Foto : Bambang Ryadi Soetrisno38 Kelola Sampah Kita

Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya yang belum memiliki fasilitas pemilahan sampah pada saat diundangkannya Undang-Undang ini wajib membangun atau menyediakan fasilitas pemilahan sampah paling lama 1 (satu) tahun. Peraturan pemerintah dan peraturan menteri yang diamanatkan Undang-Undang ini diselesaikan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan. Peraturan daerah yang diamanatkan Undang-Undang ini diselesaikan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.Foto : Bambang Ryadi Soetrisno Kelola Sampah Kita 39

Pengelolaan sampah yang baik memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta mengubah perilaku masyarakatmenjasi lebih bertanggung jawab. Foto : Bambang Ryadi Soetrisno40 Kelola Sampah Kita

Daftar Istilah:Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputipengurangan dan penanganan sampah.Tempat penampungan sementara (TPS) adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauranulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.Tempat pengolahan sampah terpadu adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan,pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.Tempat pemrosesan akhir (TPA) adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke medialingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkanoleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.Sistem tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yangmeliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar.Asas berkelanjutan adalah bahwa pengelolaan sampah dilakukan dengan menggunakan metode danteknik yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatanmasyarakat dan lingkungan, baik pada generasi masa kini maupun pada generasi yang akan datangAsas manfaat adalah bahwa pengelolaan sampah perlu menggunakan pendekatan yang menganggapsampah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.Asas keadilan adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah dan pemerintah daerah memberikankesempatan yang sama kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berperan secara aktif dalampengelolaan sampah.Asas kesadaran adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah dan pemerintah daerahmendorong setiap orang agar memiliki sikap, kepedulian, dan kesadaran untuk mengurangi danmenangani sampah yang dihasilkannya.Asas kebersamaan adalah bahwa pengelolaan sampah diselenggarakan dengan melibatkan seluruhpemangku kepentingan.Asas keselamatan adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin keselamatan manusia.Asas keamanan adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin dan melindungi masyarakat dariberbagai dampak negatif.Asas nilai ekonomi adalah bahwa sampah merupakan sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi yangdapat dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah. Kelola Sampah Kita 41

Ayo olah sampah

by Bambang Soetrisno on May 13, 2012

Accessibility

Categories

Upload Details

Usage Rights

Statistics

Ayo olah sampah Presentation Transcript