Opini pemeriksaan keuangan pemerintah daerah

  • 3,737 views
Uploaded on

Opini Pemeriksa, Opini BPK, Laporan keuangan, SKPD, LK, Wajar Tanpa Pengecualian, Wajar Dengan Pengecualian, Tidak Wajar, Disclaimer

Opini Pemeriksa, Opini BPK, Laporan keuangan, SKPD, LK, Wajar Tanpa Pengecualian, Wajar Dengan Pengecualian, Tidak Wajar, Disclaimer

More in: Business , Technology
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
No Downloads

Views

Total Views
3,737
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2

Actions

Shares
Downloads
0
Comments
3
Likes
6

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
    No notes for slide

Transcript

  • 1. OPINI Pemeriksa Keuangan Pemerintah Daerah
  • 2. Pemeriksaan Keuangan Pemerintah Daerah
    • Pemeriksaan keuangan Pemerintah Daerah dilakukan oleh BPK.
    • Pemeriksaan keuangan = pemeriksaan pada Laporan Keuangan (LK)
    • Hasil pemeriksaan keuangan = pernyataan opini tentang TINGKAT KEWAJARAN INFORMASI yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah.
    • Penjelasan UU No 15 Tahun 2004 ttg Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
  • 3. Apakah Pemeriksaan menjadi Beban atau Kebutuhan Nyata SKPD? 4. Pemeriksaan memberikan nilai tambah nyata bagi organisasi. 4. Pemeriksaan tdk memberikan nilai tambah bagi organisasi. 3. Ada kepastian hukum ttg tindak lanjut hasilnya, 3. Tidak ada kepastian hukum ttg tindak lanjut hasilnya, 2. Pemeriksaan dilakukan scr obyektif dan fair, 2. Pemeriksaan dinilai hanya mencari-cari kesalahan, 1. Semangat good governance telah menjadi budaya organisasi, 1. Manajemen belum menyadari arti penting good governance, Pemeriksaan = KEBUTUHAN Pemeriksaan = BEBAN
  • 4. L. Keu SKPD KDH LKj PEMDA L. Keu PEMDA (Audited) SAKIP Pengikhtisaran LKj LKj SKPD LKj SKPD LKj SKPD L. Keu SKPD Raperda Pj. Pelk APBD DPRD Ket: SAKIP = Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah LKj = Laporan Kinerja L. Keu = Laporan Keuangan LPj. Pelk APBD PEMDA SKPD MEN NEG PAN L. Keu & LKj = LPj. Pelks APBD PEMDA
  • 5. Opini Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan
    • Opini adalah pernyataan profesional sebagai KESIMPULAN PEMERIKSA mengenai tingkat kewajaran informasi (keuangan) yg disajikan dlm laporan keuangan.
    • Pasal 1 UU No 15 Tahun 2004 Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
    • Opini didasarkan pada kriteria:
      • 1. kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan,
      • 2. kecukupan pengungkapan (adequate disclosures),
      • 3. kepatuhan terhadap peraturan perundang–undangan,
      • 4. efektivitas sistem pengendalian intern.
    • Penjelasan Ayat (1) Pasal 16 UU No 15 Tahun 2004 Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
  • 6. 4 Jenis Opini Pemeriksa Penjelasan Ayat (1) Pasal 16 UU No 15 Tahun 2004 Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Opini WTP = Wajar Tanpa Pengecualian (unqualified opinion) 1 Disclaimer of opinion: Tidak memberikan Pendapat. 4 TW = Tidak Wajar (adversed opinion) 3 WDP = Wajar Dengan Pengecualian (qualified opinion) 2
  • 7. Bagaimana agar Opini Pemeriksa atas LK SKPD menjadi bagus ?
    • 1. Susunlah LK SKPD sesuai dng standar akuntansi pemerintahan,
    • 2. Ungkapkan seluruh informasi keuangan sesuai syarat kecukupan pengungkapannya, jangan batasi proses pemeriksaan dan jangan intervensi
    • 3. Ikuti ketentuan peraturan perundang–undangan,
    • 4. Tunjukkan bukti2 tlh berlangsungnya sistem pengendalian intern yg efektif di SKPD.
  • 8. Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
    •  L aporan K euangan (LK) telah menyajikan secara wajar dlm semua hal yg material,
    •  Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas, telah sesuai dengan prinsip akuntansi yg berlaku umum.
    •  Penjelasan laporan keuangan juga telah disajikan secara memadai, informatif dan tidak menimbulkan penafsiran yang menyesatkan.
    1 / 2
  • 9. Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
    •  Tidak ada pembatasan lingkup pemeriksaan.
    • Pemeriksa dpt menerapkan semua prosedur pemeriksaan yg dipandang perlu utk meyakini kewajaran LK ;
    • Bila pun ada pembatasan, TETAPI tidak material dan dapat diatasi dengan prosedur pemeriksaan alternatif;
    •  Tidak ada tekanan dari pihak lain kepada pemeriksa,
    •  Tidak ada penyimpangan terhadap standar akuntansi. Bila pun ada penyimpangan dari standar akuntansi , TETAPI tidak material.
    2 / 2
  • 10. Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
    •  LK telah menyajikan informasi keuangan secara wajar, tetapi ada bbrp unsur yg dikecualikan, namun pengecualian itu tdk mempengaruhi kewajaran LK secara keseluruhan.
    •  Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas, sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan atau sesuai dengan prinsip akuntansi yg berlaku umum, kecuali untuk hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.
    •  Ada penyimpangan terhadap standar akuntansi, yang menurut pendapat pemeriksa dampaknya cukup material; atau ada ketidakkonsistenan dlm penerapan prinsip akuntansi.
    1 / 2
  • 11. Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
    •  Tidak ada pembatasan lingkup pemeriksaan; sehingga pemeriksa dapat menerapkan semua prosedur pemeriksaan yang dipandang perlu untuk meyakini kewajaran laporan keuangan; atau
    • Bila pun ada pembatasan lingkup pemeriksaan tetapi tidak material dan dapat diatasi dengan prosedur pemeriksaan alternatif;
    •  Tidak ada tekanan dari pihak lain kepada pemeriksa,
    2 / 2
  • 12. Tidak Wajar = TW (Adversed Opinion)
    •  LK tdk menyajikan secara wajar posisi neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas, sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan atau sesuai dengan prinsip akuntansi yg berlaku umum.
    •  Memang tidak ada pembatasan lingkup pemeriksaan, juga tidak ada tekanan pada pemeriksa, tetapi ada penyimpangan terhadap standar akuntansi, yang sangat material atau LK tidak disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yg berlaku umum .
  • 13. Tidak Memberikan Pendapat ( Disclaimer Opinion)
    •  Pemeriksa TIDAK DAPAT MEMBERIKAN PENDAPAT atas LK karena ada pembatasan lingkup pemeriksaan atau ada tekanan kepada pemeriksa, sehingga pemeriksa tidak dapat menerapkan prosedur pemeriksaan yang dipandang perlu.
    •  Prosedur pemeriksaan alternatif juga tidak dapat memberikan keyakinan yang memadai bagi pemeriksa.
    •  Pendapat disclaimer juga bisa diberikan bila sistem pengendalian intern sangat lemah, sehingga pemeriksa tidak dapat memperoleh kayakinan yang memadai ; atau apabila pemeriksa ragu thdp entitas .