Pengembangan UMKM

2,853 views
2,700 views

Published on

Published in: Economy & Finance, Technology
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,853
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
190
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pengembangan UMKM

  1. 1. Rully IndrawanDisampaikan pada Diklatpim LAN-RI , 15 September2008, Bandung
  2. 2. Tantangan Pembangunan Ekonomi Indonesia Kinerja ekonomi Indonesia telah menunjukkan keadaan yang stabil, seperti terlihat melalui berbagai indikator makro; Namun membaiknya indikator makro tidak otomatis menyelesaikan persoalan ekonomi yang terkait dengan persoalan kemanusiaan yang mendasar yakni masalah kemiskinan dan pengangguran; Kemiskinan dan pengangguran, banyak disebabkan oleh masalah struktural dan kultural; Pendekatan struktural membutuhkan penguatan ekonomi makro yang perlu dikaitkan dengan penguatan sektor riil;
  3. 3. Indonesian Economy after the 1997Crisis Economic Growth of Selected ASEAN Economic Growth (% p.a) Countries, 1999-2007 1998-2008 7%8 07% 6.9 6.8 6.9 06%7 6.6 6.1 6.3 06% 6 6% 06%6 5.7 5.7 5.6 06% 5.3 4.9 4.9 4.8 55 4.5 05%05% 5% 05%4 3.6 05% 3.2 04%3 4% 04%2 03% 0.911 3%0 **-1 19981999200020012002200320042005200620072008 2%-2-3 1%-4 * Estimate-5 0% ** Target 1999-2001 2002-2004 2005-2007-6 -14 % 13% Malaysia Thailand Philippines Indonesia 3
  4. 4. Perkembangan Indikator Ekonomi MakroNo Economic Indicators 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 1) 1 Economic Growth (%) 3,6 4,5 4,8 5,0 5,7 5,5 6,3 - Non Oil and Gas 4,9 5,2 5,7 6,0 6,6 6,1 6,8 2 Inflation (%) 12,5 10 5,1 6,4 17,1 6,6 6,6 3 SBI rate % (3 mth) 17,63 13,02 8,31 7,43 12,75 9,75 8 4 Exchange Rate (Rp/USD) 10256 9318 8593 8940 9713 9050 9130 5 External Balance - FX Reserve (USD billion) 28 32 36,6 36,3 34,7 42,6 57,0 - Current Account (% of GDP ) 4,2 3,9 3,4 1,2 0,1 2,7 2,6 7 Budget Deficit(% of GDP) 2,4 1,3 1,7 1,3 0,5 0,9 1,1 8 Public Debt (% of GDP) 75,3 63,9 57,4 55,5 46,5 39,2 35,5 9 External Debt - % of GDP 81,0 66,5 56,8 53,8 46,5 35,2 32,7 - Debt Service Ratio (% of Export) 41,4 33,1 32,3 27,1 17,3 24,8 21,510 Unemployment Rate (%) 8,1 9,1 9,7 9,9 11,2 10,3 9,111 Poverty Rate (%) 18,2 17,4 17,4 16,7 16,0 17,8 16,64
  5. 5. Banyak bencana alam, konflik sosial dan kenaikan BBM yang tidak terantisipasi sehingga hasil yang dicapai Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan masih jauh dari target yang ditetapkan dalam RPJM (Perpres 7/2005) TARGET vs FAKTA Indikator 2004 Target 2009* Fakta 2007Pengangguran 10,1% 5,1% 9,8%Kemiskinan 17,4% 8,7% 16,6%
  6. 6. Fakta Kependudukan 2007 Fakta % (juta jiwa)1. ∑ Penduduk 224,3 1002. ∑ Angkatan Kerja 108,1 48,23. ∑ Pekerja 97,5 90,2 *4. ∑ Pengangguran 10,5 9,8 *5. ∑ Penduduk Miskin 37,1 16,6 *) : dari ∑ Angkatan Kerja Sumber: BPS, Juli 2007
  7. 7. Komposisi Angkatan Kerja Menurut Pendidikan Angkatan Kerja Bekerja Pengangguran Pendidikan Jumlah % Jumlah % Jumlah % 3.419.614SD 56.700.135 52,5 53.280.521 54,6 32,5 (6,03%) 2.643.062SMTP 22.434.829 20,7 19.791.767 20,3 25,1 (11,78%) 3.745.035SMTA 22.347.029 20,6 18.601.994 19,0 35,6 (16,75%) 330.316DIPLOMA/AKADEMI 2.763.374 2,6 2.433.058 2,5 3,1 (11,95%) 409.890UNIVERSITAS 3.885.691 3,6 3.475.801 3,6 3,7 (10,54%)JUMLAH 108.131.058 100 97.583.141 100 10.547.917 100 Sumber: BPS, Juli 2007
  8. 8. Hubungan antara tingkat Pendidikan dengan kemandirian 3,28 PT 6,14 83,18 3,93 3,12 0,35 SMA/MA 15,13 7,5 60,87 11,69 2,55 2,26 SLMP/MTs 18,8 10,3 39,2 6,23 23,44 2,03 SD/MI 19,71 13,52 28,59 9,87 26,53 1,78Tdk/Blm tmt SD 20,07 14,98 22,56 12,22 28,67 1,49 0% 20% 40% 60% 80% 100% Sendiri Dibantu buruh tidak tetap Dibantu buruh tetap Buruh/Karyawan Pekerja bebas Pekerja keluarga Sumber: BPS, 2003
  9. 9. Fakta: PRODUKTIVITAS dan DAYA SAING Sangat RendahPeringkat Indonesia diantara 61 anggotaAPO (Asian Productivity Organization) :  2002 → 47  2003 → 57  2004 → 59  2005 → 60  2006 → 59 Hasil survei International Institute for Management Development (2007)
  10. 10. WorldCompetitiveness Yearbook 2007Data yang dilansir dariInterntional Institutefor ManagementDevelopment, posisiIndonesia beradapada:2006 → 52 dari 53 negara2007 → 54 dari 55 negara 10
  11. 11. Sektor Riil Untuk Mengatasi Kemiskinandan Pengangguran Penguatan ekonomi makro perlu dikaitkan dengan penguatan sektor riil Syarat penting untuk menggerakan sektor riil adalah tersedianya investasi. Prakarsa Pemerintah menyusun Rancangan Undang-Undang Penanaman Modal hendaklah lebih mengedepankan kepentingan bangsa. Upaya mengatasi kemiskinan dan pengangguran melalui pengembangan sektor riil tidak dapat hanya dilakukan di tingkat pusat, melainkan juga harus di daerah. UMKM memiliki kesempatan lebih langsung untuk menciptakan lapangan kerja dan mengatasi kemiskinan dibanding usaha-usaha padat modal.
  12. 12. Bagaimana peran UMKM? Sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan Koperasi kendati sumbangannya dalam output nasional (PDRB) hanya 56,7 persen dan ekspor nonmigas baru 15 persen UMKM memberi kontribusi 99,6 persen dalam penyerapan tenaga kerja. Secara absolut memiliki daya dukung dalam mengurangi tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan.
  13. 13. Jumlah UMKM 48,93 juta: Mikro 44,6 jt (91,27%); Kecil 4,22 jt (8,50%) POTENSI Menengah106.711 (0,22%); Besar 7.000 (0,01%) UMKM (2007)Kontribusi: PDB Rp 1.778,7 T (53,28%); Investasi Rp 369,8 T (46,22%); Penyerapan Tenaga Kerja 85,7 juta (96,18)Sebaran Sektor Usaha: Pertanian 53,57%; Perdagangan, Hotel & Rest 27,19% Industri Pengolahan 6,58%; Jasa-jasa 6,07% Pengangkutan & komunikasi 5,52%; Lainnya 1,08%Koperasi: Th 2007 koperasi 148.913 unit naik 5,98% dr 140.508 (2006) Anggota 29,03 jt naik 1,41% dr 28,63 jt; Modal Usaha naik 17,17% dr Rp 39,16 T menjadi Rp 46,09 T SHU naik 38,46% dr Rp 2,6 T menjadi Rp 3,6 T
  14. 14. Keberpihakan pada usaha kecil Sejauh ini, Indonesia cenderung untuk tetap menyerahkan persaingan pada persaingan bebas tanpa lebih dahulu memberikan kesempatan bagi UMKM mampu membangun pijakan yang lebih adil bagi terwujudnya mekanisme pasar yang sehat. Keberpihakan secara tegas untuk membangkitkan perekonomian rakyat melalui penguatan sektor riil tidak dapat ditawar-tawar lagi. Keberpihakan tersebut akan dapat mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran melalui pembangkitan kemandirian seluruh bangsa.
  15. 15. Technology and knowledge basedeconomy Pemberian Hadiah Nobel Perdamaian 2006 bagi Prof. Mohammad Yunus dan Grameen Bank dari Bangladesh memberi pelajaran berharga bagi pengelolaan ekonomi negara-negara di dunia, termasuk Indonesia. UMKM yang ditumbuhkan dengan kekuatan yang berbasis pengetahuan dan teknologi (technolgy and knowledge based economy-TKBE) sehingga memiliki daya saing yang kukuh.
  16. 16. Undang-Undang No.20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan MenengahTujuan pemberdayaana. Struktur ekonomi yang berkeadilan;b. UMKM sebagai usaha yang tangguh dan mandiri;c. Peran dalam penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan Usaha Mikro Usaha Kecil Usaha MenengahKekayaan < 50 juta 50 juta – 500 juta 500 juta – 10 jutaHasil Penjualan < 300 juta 300 juta -2.500 juta 2.500 juta – 50.000 juta
  17. 17. Tugas pemerintah dalam menumbuhkan iklimusaha UMKM Pendanaan; Sarana dan prasarana; Informasi usaha; Kemitraan; Perizinan usaha; Kesempatan berusaha; Promosi dagang; Dukungan kelembagaan
  18. 18. Peran pemerintah dalam pengembangan usaha Produksi dan pengolahan; Pemasaran; Sumberdaya manusia; Desain dan teknologi
  19. 19. Peran Pemerintah dalam pembiayaan usaha Pengembangan dari kredit perbankan dan LKNB; Pengembangan lembaga modal ventura; Pelembagaan terhadap transaksi anjak piutang; Melalui koperasi simpan pinjam dan koperasi jasa keuangan konvensional dan syariah; Pembiayaan lain
  20. 20. Kemitraan Inti plasma; Subkontrak; Waralaba; Perdagangan umum; Distribusi dan keagenan; Bentuk lain
  21. 21. Aturan Pelaksana dng Peraturan Pemerintah Psl 6: Perpres ttg Perubahan Kriteria sesuai perkembangan Psl 12: PP ttg Ketentuan Persyaratan dan Tata Cara Permohonan Ijin Usaha Psl 16: PP ttg Tata Cara Pengembangan, Prioritas, Intensitas dan Jangka Waktu Pengembangan Usaha Psl 37: PP ttg Pola Kemitraan Psl 38: Penyelenggaraan Koordinasi & Pengendalian Pemberdayaan UMKM Psl 39: PP ttg Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif
  22. 22. Larangan Bagi Usaha Besar & MenengahPasal 35 :a. Usaha Besar dilarang memiliki dan/atau menguasai usaha mikro, kecil dan/atau usaha menengah sebagai mitra usahanya dalam pelaksanaan hubungan kemitraanb. Usaha Menengah dilarang memiliki dan/ atau menguasai usaha mikro dan/atau usaha kecil mitra usahanyaSanksi Administratif dan Ketentuan PidanaPasal 39 :a. Usaha besar sanksi adm pencabutan ijin usaha dan/atau denda maksimal Rp 10 Mb. Usaha Menengah sanksi adm pencabutan ijin usaha dan /atau denda maksimal Rp 5 MPasal 40: Setiap orang yg menguntungkan diri sendiri atau orang lain dng mengaku atau memakai nama UMKM, sehingga mendapatkan kemudahan untuk memperoleh dana, tempat usaha, bidang dan kegiatan usaha, atau pengadaan barang & jasa untuk pemerintah yang diperuntukkan bagi UMKM, dipidana dng pidana penjara paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak Rp 10 M

×