Instrumen strategis perencanaan pendidikan di Jabar

751 views

Published on

Published in: Spiritual, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
751
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
30
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Instrumen strategis perencanaan pendidikan di Jabar

  1. 1. Jawa BaratP r o v in s iT e r m a ju d iIn d o n e s ia
  2. 2.  Jumlah Penduduk sebesar 43.021.826 jiwa (BPS, 2010) meningkat sebesar 327.875 jiwa dibandingkan dengan Tahun 2009 (42.693.951 jiwa) dengan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) sebesar 1,89%.
  3. 3.  Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada mencapai 72,08 meningkat sebesar 0,44 poin dibandingkan dengan Tahun 2009 (71,64), dengan perincian : - Indeks Pendidikan sebesar 81,67; - Indeks Kesehatan sebesar 72,00; - Indeks Daya Beli sebesar 62,57 dengan Paritas Daya Beli sebesar Rp. 630.770,- .
  4. 4.  117,18%, SD/MI adalah sebesar SMP/MTs mencapai 93,97%, dan SMA/SMK/MA mencapai 57,50%.
  5. 5. Sampai tahun 2012, kebijakan keuanganPemerintah Provinsi Jawa Barat tetap konsisten untuk mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sebesar 20 % dari total belanja.
  6. 6. Langkah Perencanaan Evaluasi SWOT Common Sasaran dan Isu Strategis ProgramPembangunan Analysis Goals Indikator
  7. 7. HASIL EVALUASI PERMASALAHAN FENOMENA PRIORITAS Rendahnya daya serap  Keterbatasan akses terhadap PEMBANGUNAN anggaran pendidikan pendidikan menyebabkan Kecenderungan rendahnya APK/APM dan RLS Rendahnya efektivitas  Rendahnya relevansi semakin tinggi tingkat pemanfaatan dana pendidikan menyebabkan pendidikan semakin pendidikan meningkatnya RLS tidak rendah kemandirian. Lemahnya validitas seiring dengan meningkatnya produktivitas masyarakat Angka pertumbuhan COMMON GOALS data base pendidikan Belum padunya kebijakan dan  pengangguran terdidik program pendidikan secara vertikal maupun horizontal semakin tinggi PENINGKATAN AKSES KEBIJAKAN DAN RELEVANSI Alokasi Anggaran Pendidikan PENDIDIKAN 20% Program BAGUS/BAGUSS ISU STRATEGIS Kesejahteraan Tenaga 1 Kependidikan Pelibatan masyarakat dalam tata kelola pendidikan PENDIDIKAN UNTUK ARAH KEBIJAKAN TREN MENCIPTAKAN MASYARAKAT RKPD 2011 Perubahan struktur mata PRODUKTIF pencaharian masyarakat 1. Meningkatkan pelayanan sbg dampak pasar bebas pendidikan selaras dengan Perubahan kelembagaan pengelolaan pendidikan tugas dan kewenangan Meningkatnya permintaan pemprop pendidikan SBI 2. Mendukung peningkatan relevansi pendidikan melalui peran multi sektor dan swasta TANTANGAN ANCAMAN PELUANG 3. Mendukung peningkatan APK/APM dan RLS (RPJMD) 4. Mendukung peningkatan  Pragmatisme Daya beli pendidikan akses dan relevansi masyarakat pengelolaan  Berlakunya UU BHP dan pendidikan (RPJMD) Menghilangkan hambatan pendidikan UU Guru dan Dosen struktur dan kultur pelibatan 5. Mendukung Pendidikan  Krisis kepercayaan  Perkembangan IT masyarakat dlm pelayanan Olahraga, Kesenian, pendidikan kepada pendidikan  Banyaknya PT bermutu Kreativitas guna Meningkatkan mutu dan  Tingginya peminat  Terbukanya meningkatkan kecakapan ketersediaan sarana pendidikan dari luar kesempatan untuk pendukung belajar produktif hidup bagi Pemuda daerah melaksanakan PSG
  8. 8. Aksesibilitas Pendidikan Dasar dan Mutu Pendidikan Kejuruan Pemerataan dan perluasan aksesibilitas, adalah penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Rancangan Wajib Belajar 12 tahun di Kabupaten/Kota se-Jawa Barat. Kedua isu tersebut akan berimplikasi pada tantangan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, serta pembebasan biaya pendidikan khususnya pendidikan dasar. Peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan, strategi pengembangan dan pengelolaan Sekolah Bertaraf International (SBI) serta peningkatan kualifikasi pendidikan guru menjadi S1. Penanganan SBI selaras dengan urusan pemerintahan Provinsi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Sedangkan peningkatan kualifikasi guru menjadi prasyarat bagi proses sertifikasi guru dan peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan. Tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik, yang menjadi fokusnya adalah pada upaya implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan Pendidikan Berbasis Masyarakat (PBM), standarisasi pelayanan pendidikan, serta pengelolaan data dan informasi pendidikan.
  9. 9. Permasalahan dan tantangan dari penyelenggaraan pembangunanpendidikan di Jawa Barat adalah: Sampai saat ini penyelenggaraan Wajardikdas 9 tahun belum bejalan dengan maksimal, sehingga dikuatirkan target RLS dalam midterm RPJM tidak tercapai. Pencapaian pembangunan SMK belum tercapai Masih perlunya peningkatan terhadap guru untuk mencapai gelar S1 Pencapaian jumlah SD dan SMP bertaraf internasional sesuai target dalam RPJMD sebanyak 19 unit untuk SD dan 54 untuk SMP Pencapaian target jumlah SD dan SMP berstandar Nasional (SSN) pada tahun 2011 sesuai RPJMD. Meningkatnya angka partisipasi Paket B dan C Meningkatnya daya tampung SMP/Mts dan daya tampung SMP terbuka Terpenuhinya buku eks pelajaran KTSP
  10. 10.  Kebijakan anggaran fungsi pendidikan sebesar 20% dari total belanja. Akan dibangun 6.000 RKB SMP/SMA/SMK per tahun yang tersebar di 26 Kabupaten/Kota, Beasiswa Pelopor Satu Siklus untuk 200 mahasiswa per tahun, Pembangunan 4 stadion Olah Raga tersebar di 4 Wilayah Kerja Pemerintahan dan Pembangunan (WKPP), 4 area terbuka di empat wilayah untuk gelar budaya dan kreatifitas pemuda. Merubah status 4 (empat) PTS menjadi 4 (empat) PTN secara bertahap tersebar di empat WKPP, Pembangunan politeknik manufaktur di WKPP-II Purwakarta. Dukungan dari pihak dunia industri dan usaha difasilitasi melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) dan Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL).
  11. 11.  Jabar bebas putus jenjang sekolah dengan fokus pendidikan 9 tahun untuk kabupaten dan 12 tahun untuk kota; Peningkatan pelayanan pendidikan non formal plus kewirausahaan dengan sasaran usia 15 tahun ke atas dan pendidikan berbasis masyarakat; Pengembangan pendidikan kejuruan dan pendidikan bertaraf internasional; Pendidikan berkeadilan; Pembinaan Pemuda dan Olahraga; Peningkatan relevansi dan kualitas pendidikan tinggi.
  12. 12. CG 1. PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKANTEMATIK KEGIATAN MONUMENTALPenyelenggaraan pendidikan 1. Wajar Dikdas 9 Tahun Secara Gratisformal dasar dan menengah 2. Perbaikan Gedung Sekolah 3. Bantuan dana kesejahteraan Guru Negeri dan Sukwan 4. Beasiswa bagi 50.000 Siswa SMA/SMK dari Keluarga Tidak Mampu (By Database)Penyelenggaraan pendidikan 1. Pendidikan paket B dan C secara massal untuk usia 15 tahun ke atasnon formal Paket A, B, dan C sebanyak 100.000 orang 2. Keaksaraan Fungsional secara massal untuk usia 15 tahun ke atasplus kewirausahaan sebanyak 250.000 orang 3. Pembangunan 18.000 Ruang Kelas Baru SMP, SMA, dan SMKPenyelenggaraan pendidikan 1. Beroperasinya 5 (lima) SMA/SMK SBI dibawah manajemen provinsidasar dan menengah bertaraf 2. Penjaminan mutu SMA/SMK SBI di seluruh Kabupaten/KotainternasionalPenyelenggaraan pendidikan Beroperasinya Pendidikan Inklusif di 26 Kabupaten/Kotaluar biasaPeningkatan relevansi dan 1. Penegerian 4 (empat) Perguruan Tinggi Swastakualitas pendidikan tinggi 2. Pembangunan Kawasan Perguruan Tinggi Jatinangor sebagai Taman Budaya, Ilmu dan Teknologi Jawa BaratPengembangan infrastruktur 1. Pembangunan Kawasan Olah Raga: Stadion Olahraga pada 4 Wilayaholahraga dan pemuda (Kabupaten Bogor, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Bekasi) 2. Terbinanya kreativitas pemuda dan kepeloporan dalam pembangunan
  13. 13.  Penelitian Pendidikan Penelitian Skim Dp2M

×