• Share
  • Email
  • Embed
  • Like
  • Save
  • Private Content
Sistem hukum dan peradilan internasional
 

Sistem hukum dan peradilan internasional

on

  • 8,195 views

sistem hukum dan peradilan internasional

sistem hukum dan peradilan internasional

Statistics

Views

Total Views
8,195
Views on SlideShare
8,195
Embed Views
0

Actions

Likes
2
Downloads
96
Comments
1

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel

11 of 1 previous next

  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
  • How to download this file..?
    Useful to my sister...
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    Sistem hukum dan peradilan internasional Sistem hukum dan peradilan internasional Presentation Transcript

    • SISTEM HUKUM DAN PERADILAN INTERNASIONAL
    • A. Sistem Hukum dan Peradilan Internasional Makna Hukum Internasional Hukum internasional dapat diartikan sebagai sekumpulan hukum yang sebagian besar terdiri atas prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan yang mengatur tentang perilaku yang harus ditaati oleh negara-negara, dan oleh karena itu harus ditaati dalam hubungan antar mereka.
    • Dilihat dari persoalan yang dibahas, hukum internasional (international law) dapat dibagi menjadi dua :  Hukum perdata internasional ialah keseluruhan peraturan dan asas hukum tentang persoalanpersoalan perdata antarwarga negara yang melintas batas wilayah negara.  Hukum publik internasional (hukum antarnegara) ialah hukum tentang persoalan-persoalan yang melintas batas negara yang bukan bersifat perdata. Misalnya pengiriman duta, batas wilayah suatu negara, ekstradisi, dan sebagainya. Hukum publik inilah yang sering dibahas sebagai hukum internasional.
    • Dalam arti modern, hukum internasional dapat dibagi menjadi dua, yaitu :  Hukum tertulis adalah hukum internasional yang berupa perjanjian antarnegara dalam bentuk tertulis (international agreement in written form)  Hukum tidak tertulis adalah hukum internasional antarnegara dan subjek hukum lainnya dalam bentuk tidak tertulis (international agreement not in written form), misalnya pernyataan Presiden Perancis George Pompidow kepada masyarakat dunia untuk tidak mengulangi percobaan bom nuklir.
    • Ruang lingkup dan substansi dari hukum internasional adalah sebagai berikut :  Prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan hukum yang berkenaan dengan negara atau negara-negara, misalnya tentang kualifikasi suatu negara, hak dan kewajiban negara.  Prinsip-prinsip dan peraturan-peratutran hukum yang berkenaan dengan persoalan-persoalan hubungan antarnegara. Seperti perjanjian-perjanjian internasional, hubungan diplomatik dan konsuler, hubungan dalam bidang politik dan ekonomi.
    •  Prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan hukum yang berkenaan dengan organisasi internasional dan fungsinya, misalnya tentang kualifikasi suatu organisasi internasional, tentang piagam (charter), kovenan (covenant), atau statuta (statute) suatu organisasi internasional, peraturan yang berupa prosedur atau mekanisme (rule of procedure) yang berlaku di dalam suatu organisasi internasional, keputusan atau resolusi yang dikeluarkan oleh suatu organisasi internasional.
    •  Prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan antar organisasi internasional dengan organisasi internasional, prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan hukum yang mengatur persoalan antarnegara dan organisasi internasional, seperti perjanjian antara negara dan organisasi internasional.  Prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan hukum yang berkenaan dengan individu dan subjek-subjek hukum bukan negara (non state entities), sepanjang hak-hak dan kewajiban mereka itu menyangkut masalah masyarakat internasional.
    •  Prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan antara organisasi internasional dengan individu, antara organisasi internasional antar subjek hukum bukan negara satu dengan lainnya.
    • ada beberapa pendapat tentang hukum internasional  Menurut Oppenheimer, hukum internasional adalah hukum yang timbul dari kesepakatan masyarakat internasional dan pelaksanaan dijamin oleh external power (kekuatan dari luar). Hukum internasional meliputi dua bagian, yaitu hukum publik internasional dan hukum perdata internasional.  Menurut Mochtar Kusuma Atmadja, hukum publik internasional adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintas batas-batas negara (hubungan internasional)
    •  Menurut J.G. Starke, hukum internasional adalah sekumpulan hukum (body of law) yang sebagian besar terdiri dari prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah perilaku terhadap negaranya dan merasa dirinya terikat untuk menaati dalam mengadakan hubungan satu sama lain.  Menurut Charles Cheny Hyde, hukum internasional adalah keseluruhan dari hukum aturan tingkah laku yang mengikat negara dan ditaati olehnya dalam mengadakan hubungan, meliputi pula pelaksanaan fungsi organisasi internasional atau lembaga internasional dan menyangkut individu dan kesatuan bukan negara sepanjang merupakan persoalan hukum internasional.
    •  Menurut Grotius (hugo de Groot), hukum internasional adalah sekumpulan hukum (body of law) yang terdiri dari asas-asas dan karena itu biasanya ditaati dalam hubungan antarbangsa. Hubungan tersebut didasarkan kemauan bebas dan persetujuan semua negara anggota demi kepentingan bersama.
    • Asas Hukum Internasional a. Asas-Asas PBB yang Termuat dalam Pasal 2 Piagam PBB, yaitu  Setiap anggota mempunyai persamaan kedaulatan.  Setiap anggota harus memenuhi kewajiban yang tercantum dalam      Piagam PBB. Setiap anggota akan menyelesaikan persengketaan internasional dengan jalan damai. Setiap anggota mencegah tindakan ancaman atau kekerasan terhadap negara lain dalam menjalin hubungan internasional. Setiap anggota akan berperan aktif dalam membantu program PBB sesuai dengan ketentuan Piagam PBB. PBB menjamin negara yang bukan anggota PBB bertindak selaras dengan asas-asas PBB. PBB tidak dibenarkan ikut campur urusan dalam negeri anggotanya.
    • Asas Berlakunya Hukum • Asas Persamaan Derajat • Asas Teritorial • Asas Kebangsaan • Asas Kepentingan Umum • Asas Keterbukaan Internasional
    • c. Asas Hukum Publik Internasional  Asas equality, yaitu asas persamaan derajat diantara negara      yang mengadakan hubungan. Asas courtesy, yaitu asas saling menghormati antarnegara yang mengadakan hubungan. Asas reciprocity, yaitu asas hubungan timbal balik dan saling menguntungkan antarnegara yang mengadakan hubungan. Pacta sun servanda, yaitu asas keharusan adanya kejujuran antarpihak dalam menaati perjanjian yang disepakati. Asas ex aequo et Bono, yaitu asas untuk menetapkan keputusan oleh Pengadilan Internasional atas dasar keadilan dan kebaikan.
    • Subjek-subjek hukum internasional, antara lain adalah :  Negara yang berdaulat penuh,  Organisasi Internasional (antarnegara atau      antarpemerintah ), Palang Merah Internasional, Vatikan atau Tahta Suci, Pemberontak dan pihak yang bersengketa (belligerent), Orang perorang (Individu) Perusahaan transnasional atau perusahaan multinasional.
    • Sumber Hukum Internasional  Sumber Hukum Materiil, yaitu segala sesuatu yang menjiwai terbentuknya hukum atau faktor yang menentukan isi ketentuan hukum, sehingga menjadi dasar kekuatan mengikat dan berlakunya hukum internasional.  b. Sumber Hukum Formal yaitu tempat dari mana hukum itu diambil atau faktor yang menjadikan sesuatu menjadi ketentuan hukum yang berlaku umum.
    • Sumber hukum formal dapat dibedakan menjadi dua macam antara lain :  1). Hukum tertulis , antara lain :  2). Hukum tidak tertulis,
    • 1). Hukum tertulis , antara lain :      Peraturan perundang-undangan; Persetujuan atau perikatan-perikatan yang berbentuk tertulis antara dua pihak atau lebih, putusan-putusan, lembagalembaga, organisasi-organisasi, atau badan-badan swasta, misalnya keputusan yayasan, keputuan sebuah perseroan terbatas yang semuanya berlaku internal dan ditaati sebagai hukum oleh pihak-pihak yang terkait di dalamnya; Traktat atau perjanjian-perjanjian internasional dalam segala bentuk dan macamnya; Keputusan atau resolusi dari organisasi-organisasi atau lembaga-lembaga internasional; Putusan badan-badan penyelesaian sengketa seperti putusan badan peradilan dan putusan badan arbitrase atau yang lazim disebut yurisprudensi.
    • 2). Hukum tidak tertulis, misalnya  Hukum kebiasaan;  Pendapat para ahli atau lazim disebut doktrin.
    • Menurut Starke, sumber hukum formal dari hukum internasional ada lima, antara lain : 1. kebiasaan ( custom), 2. traktat (treaties), 3. keputusan pengadilan internasional (decision or yudicial or arbitral tribunals), 4. karya yuridis ( yuridis work), 5. keputusan organisasi internasional (decision or determinations of organs of international institutions).
    • Menurut Van Appeldoorn, sumber hukum formil internasional ada tiga :  Undang-Undang  Kebiasaan(Custom)  Traktat(Treaty)
    • 5. Lembaga Peradilan Internasional a. Mahkamah Pengadilan Internasional (MPI) b. Lembaga Peradilan di luar MI 1). Tribunal-Tribunal Administratif Internasional, seperti ILO (Tribunal Administratif Organisasi Buruh Sedunia) dan Tribunal Administratif PBB tahun 1949 yang didirikan tahun 1927 dalam kerangka SDN; 2). Mahkamah Peradilan Masyarakat Ekonomi Eropa yang didirikan pada tanggal 18 April 1951;
    • 3). Mahkamah Eropa mengenai Hak Asasi Manusia yang didirikan pada tanggal 4 November 1950; 4). Tribunal Administratif Bank Dunia yang didirikan pada tanggal 4 Juli 1980; 5). Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court) 6). Mahkamah Kriminal Internasional untuk Bekas Yugoslavia (The International Criminal Tribunal for The Former Yugoslavia/ICTY) 7). Mahkamah Kriminal untuk Rwanda (International Criminal Tribunal for Rwanda/ICTR)
    • B. Penyebab Timbulnya Sengketa Internasional Penyebab Timbulnya Sengketa a. Penyebab Timbulnya Sengketa Ditinjau Dari Kawasannya 1). Masalah Regional. 2). Masalah Internasional.
    • b. Penyebab Masalah Internasional Ditinjau Dari Bidangnya:        Politis, misalnya masalah pertikaian antar fraksi di Kamphuchea yang mengganggu stabilitas di kawasan ASEAN, masalah pengungsi Vietnam di Indonesia, masalah terorisme, konflik Arab dengan Israel tentang kemerdekaan Palestina, masuknya Amerika Serikat di Irak, adanya perlombaan senjata nuklir. Ekonomi, misalnya: masalah pembatasan quota, masalah proteksi, masalah persaingan bebas, krisis moneter di berbagai negara, kesenjangan ekonomi antara negara maju dan negara berkembang. Sosial budaya, misalnya: pengiriman TKI ilegal, masalah pelanggaran HAM di berbagai kawasan dunia, masalah perbedaan keyakinan agama, masalah pornografi dan pornoaksi, masalah narkoba, pertambahan penduduk yang besar dan dapat menimbulkan kemiskinan, keterbelakangan, pengangguran, meningkatnya kriminal, dsb. Masalah Hak territorial. Sengketa mengenai kedaulatan atas beberapa pulau kecil antara Perancis dan Inggris diputuskan pada tahun 1953 untuk keuntungan Inggris. Timbulnya perselisihan antara Kamboja dan Muang Thai mengenai sebuah Kuil.. Penyelidikan dan keputusan MPI menetapkan, bahwa kuil itu ada di wilayah Kamboja (1962). Masalah Hukum laut. Misalnya masalah daerah perikanan laut antara Inggris dan Norwegia diputuskan oleh MPI pada tahun 1951 dengan memenangkan Norwegia. Atas permintaan Denmark, Nederland dan Jerman Barat, MPI pada tahun 1969 menetapkan asas dan peraturan untuk pengolahan continental shelf di Laut Utara bagi negara-negara tersebut. Penafsiran perjanjian. Contohnya perkara pemberian asylum antara Columbia dan Peru, jasa-jasa penafsiran diberikan oleh MPI (1950). Pada tahun 1970 ditetapkan, bahwa tidak ada dasar hukum bagi Belgia untuk melindungi kepentingan pemegang saham warga Belgia di dalam perusahaan Kanada. Daerah mandat. Pada tahun 1966 MPI menentukan, bahwa Ethiopia dan Liberia tidak mempunyai dasar hukum untuk mengklaim Namibia (Afrika Selatan bagian Barat) dari negara Afrika Selatan. Sengketa mengenai Namibia itu berkepanjangan. Akhirnya pada tahun 1971, MPI mengemukakan pendapatnya, bahwa kehadiran negara Afrika Selatan di Namibia adalah tidak sah, dan oleh karena itu wajib meninggalkan negeri itu.
    • c. Beberapa Bentuk Perselisihan Antarnegara 1). Pertikaian bersenjata 2). Retorsi Retorsi adalah pembalasan yang dilakukan oleh suatu negara terhadap tindakan yang tidak pantas dari negara lain. Retorsi itu berupa perbuatan sah yang tidak bersahabat dalam batas wewenang dari negara yang terkena perbuatan tidak pantas itu. Perbuatan retorsi dapat berupa penarikan kembali pajak atau tarif.
    • 3). Reprisal Reprisal adalah pembalasan yang dilakukan oleh suatu negara terhadap tindakan yang melanggar hukum dari negara lawan dalam suatu sengketa. Reprisal berbeda dengan retorsi karena perbuatan retorsi pada hakikatnya merupakan perbuatan yang tidak melanggar hukum sedang perbuatan reprisal pada hakikatnya merupakan perbuatan yang melanggar hukum.
    • 4). Blokade masa Damai Blokade adalah suatu pengepungan wilayah, misalnya suatu kota atau pelabuhan, untuk memutuskan hubungan wilayah itu dengan pihak luar. Ada dua macam blokade, yakni blokade di masa perang dan blokade di masa damai.
    • d. Beberapa Masalah Regional dan Internasional yang Ditangani PBB 1). Indonesia Negara Republik Indonesia ketika menghadapi agresi militer Belanda yang bertujuan menguasai Indonesia kembali, melalui peran PBB akhirnya berhasil dilaksanakan Konferensi Meja Bundar di Den Haag, yang akhirnya disepakati kerajaan Belanda untuk menyerahkan kedaulatan kepada Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949.
    • 2). Kashmir Ketika India dipecah menjadi 2 negara yaitu India dan Pakistan, Maharaja Jammu dari KasPerselisihan pertama timbul pada tahun 1948, sejak itu PBB berusaha menyelesaikan, diantaranya dengan membentuk sekelompok Tim Peninjau Militer, namun perdamaian belum terciptakan. Bahkan akhirnya pecah perang terbuka antara India dan Pakistan pada tahun 1965.Kashmir memilih bergabung dengan India.
    • 3). Korea Pada akhir Perang Dunia II, semenanjung Korea pecah menjadi dua negara. Hal ini disebabkan pengaruh negara-negara yang menang perang (sekutu), dimana pada waktu itu sebagian utara Korea diterima Uni Soviet dari Jepang, dan sebelah selatan diterima Amerika Serikat dari Jepang dengan tujuan membentuk negara Korea yang bersatu dan berdaulat. Tetapi dalam kenyataan Uni Soviet dan Amerika Serikat saling menanamkan ideologi masing-masing, sehingga sampai sekarang masih ada dua Korea, yaitu Republik Demokratik Korea (Korea Utara), yang berhaluan Komunis dengan dukungan Uni Soviet, RCC, dan sebagainya, dan Republik Korea (Korea Selatan) dengan dukungan Amerika Serikat. Pada tanggal 25 Juni 1950 tentara Korea Utara menyerbu Korea Selatan, Dewan Keamanan PBB memutuskan untuk mengirim bala bantuan militer ke Korea Selatan guna mengusir Korea Utara yang dianggap agresor. Enam belas negara yang terlibat dalam pembentukan Pasukan PBB itu, dipimpin oleh Panglima Perang Dunia II, yaitu Jendral Douglas Mc Arthur. Pasukan PBB ini berhasil mengusir tentara Korea Utara, dan tanggal 27 Juli 1953 disepakati persetujuan penghentian tembakmenembak dengan pengawasan komisi PBB. Hingga sekarang penyatuan kedua Korea ini belum berhasil, meskipun bila diamati kedua rakyat negara itu ingin menyatu, tetapi pemerintahan dan militer kedua negara kadang-kadang masih terjadi ketegangan, meskipun tidak sampai mengarah pada perang terbuka kedua negara.
    • Selain itu PBB juga berhasil melakukan upaya perdamaian dalam berbagai kasus lain seperti di Timur Tengah- Israel, Yaman, Irak – Iran, Kongo, Siprus, Dominika, Kamboja, Afganistan, IrakKuwait,Pulau Sipadan Ligitan antara Indonesia dan Malaysia, dll
    • 2. Cara Penyelesaian Sengketa Oleh Mahkamah Internasional 1) Rujuk adalah penyelesaian sengketa melalui usaha penyelesaian pendapat antara pihak-pihak yang bersengketa secara bersahabat. Rujuk dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang bersengketa dengan mengadakan negosiasi, jasa baik atau mediasi, konsiliasi dan panitia penyelidikan. 2). Penyelesaian Sengketa di bawah Pengawasan Perserikatan Bangsa-Bangsa. 3). Arbitrase Arbitrase adalah suatu sarana penyelesesaian sengketa secara damai.
    • 4). Cara penyelesaian damai melalui peradilan a). Cara yang didasarkan atas persetujuan sukarela: b). Cara penyelesaian sengketa dengan paksaan hukum, dapat ditempuh
    •  Alat pemaksa dalam penyelesaian sengketa internasional antara lain adalah: Dewan Keamanan PBB yang dibantu oleh tiga panitia, yaitu:    Panitia Staf Militer; Panitia Perlucutan Senjata, Disarmament Commision (dengan Sidang Umum); Pasukan PBB, diantaranya di Korea, agar jangan timbul clash antara korea Utara dan Korea Selatan; Pulau Suprus untuk mengakhiri perkelahian-perkelahian antara penduduk keturunan Turki dan ke turunan Yunani; Peninjau Militer untuk menjaga jangan sampai sengketa antara India dan Pakistan mengenai Khasmir meletus menjadi perang.
    • Pasukan pasukan PBB, antara lain adalah :  UNEF (United Nation Emergency Force), yaitu pasukan      perdamaian PBB untuk Timur Tengah, Korea Selatan, dan Korea Utara. UNFICYP (United Nation Peace Reeping Forcein Cypruss) yaitu pasukan PBB untuk Siprus. UNMOGIP (United Nation Military Observer Group for India and Pakistan) yaitu pasukan perdamaian PBB untuk India dengan Pakistan. UNSTO (United Nation Thruce Supervision Organization in Palestine) yaitu pasukan perdamaian PBB untuk Palestina. UNOC (United Nation Operation for Congo) yaitu pasukan perdamaian PBB untuk Kongo. ICCS (International Comission for Control and Supervision) yaitu pasukan PBB untuk perdamaian di Vietnam Selatan.
    • 1. Mekanisme Kerja Mahkamah Internasional a. Wewenang Mahkamah 1). Wewenang Ratione Personeae (siapa yang berhak mengajukan perkara ke Mahkamah) Pasal 34 ayat (1) Statuta menyatakan, bahwa hanya negara yang boleh menjadi pihak dalam perkaraperkara di muka Mahkamah. Berarti individu atau organisasi-organisasi internasional tidak dapat menjadi pihak dari suatu sengketa di muka Mahkamah tersebut.
    • 2). Wewenang Ratione Materiae ( jenis sengketa yang dapat diajukan) Pasal 36 ayat (1) Statuta dengan jelas menyatakan bahwa wewenang Mahkamah meliputi semua perkara yang diajukan pihak-pihak yang bersengketa kepadanya, terutama yang terdapat dalam Piagam PBB atau dalam perjanjian-perjanjian dan konvensi-konvensi yang berlaku.
    • b. Sumber-sumber hukum yang dipergunakan Mahkamah membuat keputusan-keputusan menurut Hukum Internasional. Dalam menentukan keputusankeputusan itu mahkamah mempergunakan sumber seperti tersebut dalam pasal 38 Piagam MPI, yaitu:  konvensi internasional,  kebiasaan Internasional,  prinsip-prinsip umum hukum,  keputusan peradilan internasional  ajaran pakar hukum dari berbagai negara (doktrin).
    • 2. Keputusan Mahkamah Mahkamah berkedudukan di Den Haag, Belanda, di Istana Perdamaian. Tetapi Mahkamah dapat bersidang di tempat lain bila dianggap perlu. Masa sidang adalah sepanjang tahun kecuali waktu libur Mahkamah. Sidang lengkap pada prinsipnya dihadiri 15 anggota, sedang kuorum cukup 9 anggota untuk mengadili setiap perkara. Biasanya Mahkamah bersidang dengan 11 anggota, tidak termasuk hakim-hakim ad-hoc. Mahkamah memilih ketua dan wakil ketua untuk masa jabatan 3 tahun dan dapat dipilih kembali. Mahkamah juga mengangkat paniteranya dan pegawai pegawai lain yang dianggap perlu. Sedangkan bahasa resmi menurut pasal 39 Statuta adalah bahasa Inggris dan Prancis
    • Keputusan Mahkamah terdiri dari tiga bagian, yaitu: a. Pertama, berisi komposisi Mahkamah, informasi mengenai pihak pihak yang bersengketa, serta wakil wakilnya, analisa tentang fakta fakta, dan argumentasi hukum pihak-pihak yang bersengketa. b. Kedua, berisi penjelasan mengenai motivasi Mahkamah. Pemberian motivasi keputusan Mahkamah merupakan suatu keharusan karena penyelesaian yuridiksional ini sering merupakan salah satu unsur dari penyelesaian yang lebih luas dari sengketa, dan karena itu perlu dijaga sensibilitas pihak-pihak yang bersengketa. c. Bagian ketiga, berisi dispositif yang merupakan keputusan Mahkamah yang mengikat negara negara yang bersengketa. Juga disebutkan jumlah suara yang diperoleh melalui keputusan tersebut.
    • 4. Dampak negara yang tidak mematuhi keputusan MAI Keputusan MAI wajib dilaksanakan oleh pihak-pihak yang bersengketa. Tetapi jika ada negara yang tidak mematuhi keputusan tersebut, maka ada beberapa sangsi yang diterapkan untuk memaksa negara tersebut mematuhinya. Sangsi-sangsi tersebut antara lain adalah:  Diberlakukan travel warning (peringatan bahaya berkunjung ke negara tertentu) terhadap warga negaranya.  Pengalihan investasi atau penanaman modal asing  Pemutusan hubungan diplomatik  Pengurangan bantuan ekonomi  Pengurangan tingkat kerjasama  Embargo ekonomi  Kesepakatan organisasi regional atau internasional
    • SEKIAN TERIMAKASIH