Matrix usulan perubahan terhadap ruu pphma versi baleg
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Matrix usulan perubahan terhadap ruu pphma versi baleg

on

  • 530 views

 

Statistics

Views

Total Views
530
Views on SlideShare
530
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
6
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

Matrix usulan perubahan terhadap ruu pphma versi baleg Matrix usulan perubahan terhadap ruu pphma versi baleg Presentation Transcript

  • MATRIX USULAN PERUBAHAN TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNCANG TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN HAK-HAK MASYARAKAT ADAT JUDUL USULAN PERUBAHAN ALASAN PERUBAHAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN HAK-HAK MASYARAKAT ADAT DASAR PERTIMBANGAN USULAN PERUBAHAN ALASAN PERUBAHAN a. bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan- kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. bahwa masyarakat hukum adat selama ini belum diakui dan dilindungi secara optimal dalam melaksanakan hak pengelolaan yang bersifat komunal, baik hak atas tanah, wilayah, budaya, dan sumber daya alam yang diperoleh secara turun-temurun, maupun yang diperoleh melalui mekanisme lain yang sah menurut hukum adat setempat; c. bahwa belum optimalnya pengakuan dan pelindungan hak masyarakat hukum adat yang bersifat komunal mengakibatkan munculnya konflik di masyarakat hukum adat sehingga menimbulkan ancaman stabilitas keamanan nasional; d. bahwa pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat dalam peraturan perundang-undangan saat ini belum diatur secara komprehensif sehingga perlu diatur secara khusus dalam satu Undang-Undang; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengakuan dan
  • Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat; DASAR HUKUM (MENGINGAT) USULAN PERUBAHAN ALASAN PERUBAHAN Pasal 18B ayat (2), Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28I ayat (3), dan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 BATANG TUBUH BAB I: KETENTUAN UMUM PASAL: BUNYI KETENTUAN USULAN PERUBAHAN ALASAN PERUBAHAN Pasal 1 Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan: 1. Masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan. 2. Pengakuan hak masyarakat hukum adat adalah Pengakuan adalah pernyataan tertulis maupun tidak tertulis atas keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-haknya yang diberikan oleh negara dan/atau pihak-pihak lain diluar negara; 3. Perlindungan hak masyarakat hukum adat adalah Perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh negara kepada masyarakat hukum adat dalam rangka menjamin terpenuhi hak-haknya, agar dapat hidup tumbuh dan berkembang sebagai satu kelompok masyarakat, berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiannya
  • serta terlindungi dari tindakan diskriminasi; 4. Pemberdayaan masyarakat hukum adat adalah proses pembangunan dimana masyarakat hukum adat berinisiatif memulai proses kegiatan social untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri 5. Wilayah adat adalah satu kesatuan geografis dan sosial yang secara turun temurun dihuni dan dikelola oleh masyarakat hukum adat sebagai penyangga sumber-sumber penghidupan yang diwarisi dari leluhurnya atau melalui kesepakatan dengan masyarakat hukum adat lainnya; 6. Tanah ulayat adalah bidang tanah yang diatasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu. 7. Hukum adat adalah seperangkat norma dan aturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang hidup dan berlaku untuk mengatur kehidupan bersama masyarakat hukum adat; 8. Lembaga adat adalah perangkat organisasi yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan sejarah suatu masyarakat hukum adat untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan-permasalahan kehidupan sesuai dengan hukum adat yang berlaku. 9. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  • 10. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Pasal 2 Pengakuan dan pelindngan hak masyarakat hukum adat berasaskan: a. partisipasi; b. keadilan; c. transparansi; d. kesetaraan; dan keberlanjutan lingkungan Pasal 3 Pengaturan pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat bertujuan untuk: a. melindungi hak masyarakat hukum adat agar dapat hidup aman, tumbuh, dan berkembang sebagai kelompok masyarakat sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiannya serta terlindungi dari tindakan diskriminasi; b. memberikan kepastian hukum bagi masyarakat hukum adat dalam melaksanakan haknya; c. menjadikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak masyarakat hukum adat sebagai dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengembangan program pembangunan; dan d. melaksanakan pemberdayaan bagi masyarakat hukum adat. BAB II: PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT PASAL: BUNYI KETENTUAN USULAN PERUBAHAN ALASAN PERUBAHAN Pasal 4 Pengakuan dan perlindungan hak masyarakat
  • hukum adat dilakukan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan cara: a. identifikasi masyarakat hukum adat; b. verifikasi masyarakat hukum adat; dan c. pengesahan masyarakat hukum adat. Pasal 5 (1) Proses identifikasi masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dilakukan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan melakukan pendataan keberadaan masyarakat hukum adat. (2) Pendataan keberadaan masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data dan informasi tentang sejarah masyarakat hukum adat, wilayah hukum adat, hukum adat, dan kelembagaan/sistem pemerintahan adat. Pasal 6 Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terhadap hasil identifikasi keberadaan masyarakat hukum adat. Pasal 7 Hasil verifikasi masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disahkan oleh Pemerintah melalui Keputusan Presiden. Pasal 8 (1) Masyarakat hukum adat dapat mengajukan keberatan terhadap hasil pengesahan yang dilakukan oleh Pemerintah dalam kurun waktu 90 hari setelah hasil identifikasi diberitahukan dan/atau diumumkan. (2) Pengajuan keberatan dilakukan sesuai dengan
  • peraturan perundang-undangan. Pasal 9 Ketentuan lebih lanjut mengenai identifikasi, verifikasi dan pengesahan masyarakat hukum adat dilakukan dalam Peraturan Pemerintah. BAB III HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT HUKUM ADAT BAGIAN KESATU: HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT PARAGRAF 1 HAK ATAS TANAH, WILAYAH dan SUMBER DAYA ALAM PASAL: BUNYI KETENTUAN USULAN PERUBAHAN ALASAN PERUBAHAN Pasal 10 (1) Masyarakat hukum adat memiliki hak atas tanah, wilayah, dan sumber daya alam yang mereka miliki atau duduki secara turun temurun dan yang diperoleh melalui mekanisme lain yang sah menurut hukum adat setempat. (2) Sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup segala sesuatu yang berada di permukaan tanah maupun di dalam tanah. (3) Hak atas tanah, wilayah, dan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup hak untuk memiliki, menggunakan, mengembangkan, dan mengendalikan. (4) Masyarakat hukum adat memiliki hak untuk menentukan dan mengembangkan prioritas dan strategi untuk pengembangan atau
  • penggunaan tanah, wilayah, dan sumber daya alam dengan menggunakan cara-cara yang sesuai dengan kearifan lokal dan inovasi- inovasi yang berkembang dalam masyarakat adat yang bersangkutan. Pasal 11 (1) Hak atas tanah dapat bersifat komunal dan bersifat perseorangan sesuai dengan hukum adat yang berlaku. (2) Hak atas tanah yang bersifat komunal tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak lain. (3) Pemanfaatan tanah yang bersifat komunal dan perseorangan didalam wilayah adat oleh pihak lain hanya dapat dilakukan melalui mekanisme pengambilan keputusan bersama masyarakat adat yang bersangkutan berdasarkan hukum adat. Pasal 12 (1) Masyarakat hukum adat berhak untuk mendapatkan restitusi dan kompensasi yang layak dan adil atas tanah, wilayah, dan sumber daya alam yang dimiliki secara turun temurun yang diambil alih, dikuasai, digunakan atau dirusak tanpa persetujuan bebas tanpa paksaan dari masyarakat hukum adat yang bersangkutan. (2) Mekanisme pelaksanaan restitusi dan kompensasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah.
  • PARAGRAF 2: HAK ATAS PEMBANGUNAN PASAL BUNYI KETENTUAN USULAN PERUBAHAN ALASAN PERUBAHAN Pasal 13 (1) Masyarakat hukum adat memiliki hak untuk mengakses semua layanan pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan layanan publik lainnya. (2) Selain hak untuk mengakses semua layanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat hukum adat berhak menentukan dan mengembangkan sendiri bentuk-bentuk pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan kebudayaan mereka. Pasal 14 (1) Masyarakat hukum adat memiliki hak untuk terlibat secara penuh dalam program- prgram pembangunan negara mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. (2) Masyarakat hukum adat memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat mengenai program pembangunan yang ditawarkan oleh pemerintah dan pihak-pihak lain di luar pemerintah yang akan berdampak pada tanah, wilayah, sumber daya alam, budaya, dan sistem pemerintahan adat. (3) Masyarakat hukum adat berhak untuk menolak bentuk-bentuk pembangunan yang dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan dan kebudayaannya. (4) Masyarakat hukum adat berhak untuk
  • mengusulkan bentuk-bentuk pembangunan yang lain yang sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan mereka. PARAGRAF 3 HAK ATAS SPIRITUALITAS DAN KEBUDAYAAN PASAL BUNYI KETENTUAN USULAN PERUBAHAN ALASAN PERUBAHAN Pasal 15 (1) Masyarakat hukum adat berhak menganut dan melaksanakan sistem kepercayaan dan ritual yang diwarisi dari leluhurnya. (2) Masyarakat hukum adat berhak untuk mengembangkan tradisi, adat istiadat yang meliputi hak untuk mempertahankan, melindungi dan mengembangkan wujud kebudayaannya di masa lalu, sekarang, dan yang akan datang, seperti situs-situs arkeologi, sejarah, artefak, dan upacara- upacara adat. (3) Masyarakat hukum adat memiliki hak untuk menjaga, mengendalikan, melindungi dan mengembangkan pengetahuan tradisional dan kekayaan intelektual serta praktik- praktiknya seperti teknologi, budidaya, benih, obat-obatan, desain, permainan tradisional, seni pertunjukan, seni visual, dan kesusasteraan. Pasal 16 (1) Masyarakat hukum adat memiliki hak untuk membentuk media sendiri dalam bahasa- bahasa mereka sendiri, dan memiliki akses terhadap semua bentuk media umum tanpa diskriminasi.
  • (2) Masyarakat hukum adat berhak atas program siaran, penerbitan, penelitian, dan pemberitaan yang menghormati sistem nilai serta cara hidup mereka. PARAGRAF 4: HAK ATAS LINGKUNGAN HIDUP PASAL BUNYI KETENTUAN USULAN PERUBAHAN ALASAN PERUBAHAN Pasal 17 (1) Masyarakat hukum adat mempunyai hak atas perlindungan lingkungan hidup. (2) Dalam rangka pemenuhan hak atas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masyarakat hukum adat mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses atas informasi, dan partisipasi yang luas terhadap pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup sesuai dengan kearifan lokal. (3) Masyarakat hukum adat berhak untuk memastikan bahwa tidak ada penyimpanan atau pembuangan bahan-bahan berbahaya di atas tanah dan wilayah masyarakat hukum adat. (4) Masyarakat hukum adat mempunyai hak atas pemulihan lingkungan hidup di wilayah adat yang mengalami kerusakan. PARAGRAF 5: HAK UNTUK MENJALANKAN HUKUM DAN PERADILAN ADAT PASAL BUNYI KETENTUAN USULAN PERUBAHAN ALASAN PERUBAHAN Pasal 18 (1) Masyarakat hukum adat berhak untuk
  • menyelenggarkan sistem peradilan adat dalam penyelesaian sengketa terkait dengan hak-hak adat dan pelanggaran atas hukum adat. (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai hak untuk menjalankan hukum dan peradilan adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. BAGIAN KEDUA: KEWAJIBAN MASYARAKAT HUKUM ADAT PASAL BUNYI KETENTUAN USULAN PERUBAHAN ALASAN PERUBAHAN Pasal 19 Masyarakat hukum adat berkewajiban: a. berpartisipasi dalam setiap proses pembangunan; b. melestaikan nilai-nilai budaya Indonesia; c. melaksanakan toleransi antar masyarakat hukum adat; dan d. bekerjasama dalam proses identifikasi dan verifikasi masyarakat hukum adat. BAB IV: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT PASAL BUNYI KETENTUAN USULAN PERUBAHAN ALASAN PERUBAHAN Pasal 20 (1) Pemberdayaan masyarakat hukum adat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. (2) Pemberdayaan masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terencana, terkoordinasi dan terpadu dengan melibatkan masyarakat hukum adat .
  • Pasal 21 (1) Pemberdayaan masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 mencakup aspek kelembagaan, pendampingan, dan penyediaan fasilitas. (2) Pemberdayaan masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. BAB V TUGAS DAN WEWENANG BAGIAN KESATU: TUGAS PASAL BUNYI KETENTUAN USULAN PERUBAHAN ALASAN PERUBAHAN Pasal 22 Pemerintah bertugas: a. mengembangkan dan melaksanakan program pemberdayaan masyarakat hukum adat dengan mempertimbangkan kearifan lokal; b. menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan masyarakat hukum adat; c. melakukan sosialisasi dan informasi program pembangunan kepada masyarakat hukum adat; dan d. melakukan pembinaan kepada masyarakat hukum adat. BAGIAN KEDUA: WEWENANG PASAL BUNYI KETENTUAN USULAN PERUBAHAN ALASAN PERUBAHAN Pasal 23 Pemerintah berwenang untuk:
  • a. menetapkan kebijakan mengenai program pemberdayaan masyarakat hukum adat dengan mempertimbangkan kearifan lokal; b. menetapkan kebijakan sarana dan prasarana yang diperlukan masyarakat hukum adat; c. menetapkan kebijakan sosialisasi dan informasi program pembangunan kepada masyarakat hukum adat; dan d. menetapkan kebijakan mengenai pembinaan kepada masyarakat hukum adat. BAB VI MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA BAGIAN KESATU SENGKETA INTERNAL PASAL BUNYI KETENTUAN USULAN PERUBAHAN ALASAN PERUBAHAN Pasal 24 (1) Sengketa antar perseorangan dalam Masyarakat Hukum Adat dalam wilayah hukum privat diselesaikan melalui Lembaga Adat. (2) Lembaga Adat mengeluarkan putusan Lembaga Adat sebagai hasil penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Apabila masih terdapat sengketa terhadap putusan Lembaga Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sengketa diselesaikan melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela pihak yang bersengketa. Pasal 25 (1) Sengketa dalam Masyarakat Hukum Adat
  • dalam wilayah hukum publik dapat diselesaikan melalui Lembaga Adat. (2) Penyelesaian melalui Lembaga Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan kewenangan pengadilan untuk menyelesaikan sengketa masyarakat hukum adat dalam wilayah hukum publik. (3) Sanksi Lembaga Adat menjadi pertimbangan hakim dalam memutus sengketa masyarakat hukum adat. BAGIAN KEDUA: SENGKETA ANTARA MASYARAJAT HUKUM ADAT PASAL BUNYI KETENTUAN USULAN PERUBAHAN ALASAN PERUBAHAN Pasal 26 (1) Sengketa antara Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Adat Hukum lain diselesaikan melalui musyawarah antar Lembaga Adat. (2) Apabila musyawarah antar Lembaga Adat tidak dapat menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sengketa diselesaikan melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela pihak yang bersengketa. BAGIAN KETIGA: SENGKETA ANTARA MASYARAKAT HUKUM ADAT DENGAN PIHAK LAIN PASAL BUNYI KETENTUAN USULAN PERUBAHAN ALASAN PERUBAHAN Pasal 27 Sengketa antara MHA dengan pihak lain diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  • BAGIAN KEEMPAT: PERWAKILAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PASAL BUNYI KETENTUAN USULAN PERUBAHAN ALASAN PERUBAHAN Pasal 28 Perwakilan masyarakat hukum adat yang menjadi pihak dalam penyelesaian sengketa atau menjadi saksi di pengadilan harus merupakan orang yang merepresentasikan seluruh kepentingan Masyarakat Hukum Adat. Pasal 29 Hakim dalam memutuskan perkara yang berkaitan dengan Masyarakat Hukum Adat wajib memperhatikan hukum adat dan kebiasaan yang berlaku dalam Masyarakat Hukum Adat. Pasal 30 Pemerintah atau masyarakat dapat menjadi mediator dalam penyelesaian sengketa Masyarakat Hukum Adat dengan memperhatikan hukum adat dan kebiasaan yang berlaku dalam Masyarakat Hukum Adat. BAB VII: PENDANAAN PASAL BUNYI KETENTUAN USULAN PERUBAHAN ALASAN PERUBAHAN Pasal 31 Pendanaan bagi masyarakat hukum adat bertujuan untuk menjamin pelaksanaan tugas serta wewenang Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam melakukan identifikasi, verifikasi, dan pengesahan serta melaksanakan program untuk memberikan pelayanan dalam peningkatan kapasitas dan kemampuan masyarakat hukum adat.
  • Pasal 32 (1) Sumber pendanaan dalam melakukan identifikasi, vefrifikasi, dan pengesahan masyarakat hukum adat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (2) Selain sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sumber pendanaan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat dapat berasal dari sumber lain yang sah. (3) Masyarakat dapat memberikan dukungan dana dalam upaya pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendanaan pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat diatur dengan Peraturan Pemerintah. BAB VIII: PERANSERTA MASYARAKAT PASAL BUNYI KETENTUAN USULAN PERUBAHAN ALASAN PERUBAHAN Pasal 33 (1) Peran serta masyarakat dapat dilakukan dengan cara: a. memberikan informasi terkait identifikasi masyarakat adat; b. memberikan saran, pertimbangan, dan pendapat kepada Pemerintah; c. menjaga, memelihara, dan meningkatkan kelestarian lingkungan masyarakat hukum adat; d. menyampaikan laporan terjadinya bahaya, pencemaran, dan/atau perusakan
  • lingkungan di wilayah masyarakat adat; e. memantau pelaksanaan rencana pembangunan dan pemberdayaan masyarakat adat; f. memberikan bantuan tenaga, dana, fasilitas, serta sarana dan prasarana dalam perlindungan masyarakat hukum adat; g. melestarikan adat istiadat milik masyarakat hukum adat; h. menciptakan lingkungan tempat tinggal yang kondusif bagi masyarakat hukum adat; i. melaporkan tindakan kekerasan yang dialami oleh masyarakat hukum adat; dan j. membantu pemerintah dalam memberikan sosialisasi mengenai pentingnya pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat kepada masyarakat. (2) Dalam melaksanakan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap memperhatikan kearifan lokal. BAB IX: KETENTUAN PENUTUP PASAL BUNYI KETENTUAN USULAN PERUBAHAN ALASAN PERUBAHAN Pasal 34 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai masyarakat hukum adat dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
  • Pasal 35 Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus telah ditetapkan dalam waktu 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan. Pasal 36 Undang-undang ini berlaku pada tanggal diundangkan, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.