Budaya demokrasi dalam masyarakat madanii

655 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
655
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
27
Actions
Shares
0
Downloads
11
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Budaya demokrasi dalam masyarakat madanii

  1. 1. Disusun oleh: Rosi Laurentsi Vicky Kelas: XI IPA
  2. 2.  Kata Madani berasal dari Arab yaitu “Madina”.  Masyarakat Madani berarti masyarakat yang menjunjung tinggi peradaban.  Nama lain masyarakat madani adalah “Civil Societes” yang berasal dari frasa latin yaitu suatu masyarakat yang didasarkan pada hukum dan hidup beradab.
  3. 3. Ciri utama masyarakat madani menurut Hikam: 1) Kesukarelaan, yang artinya tidak ada paksaan. 2) Keswasembadaan, artinya setiap anggota mempunyai harga diri yang tinggi. 3) Kemandirian yang tinggi, artinya tidak tergantung pada perintah orang lain termasuk negara. 4) Keterkaitan pada nilai-nilai hukum.
  4. 4. Menurut Robert A. Dahl, ada tujuh kondisi yang harus ada dalam demokratisasi, yaitu: 1) Kebebasan untuk mendirikan dan ikut dalam organisasi. 2) Kebebasan menyatakan pendapat. 3) Hak untuk memilih. 4) Hak untuk dipilih dalam jabatan publik. 5) Hak pemimpin politik untuk bersaing mendapatkan dukungan rakyat. 6) Hak memperoleh informasi dari berbagai sumber. 7) Adanya pemilihan umum yang teratur, jujur, dan adil.
  5. 5.  Beberapa pengertian demokrasi dari para tokoh: 1. Kranenburg Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos (rakyat) dan cratein (memerintah). Jadi, demokrasi adalah cara memerintah dari rakyat. 2. Abraham Lincoln Demokrasi adalah pemerintah dari, oleh, dan untuk rakyat.
  6. 6.  Prinsip utama demokrasi yaitu: 1. Kebebasan Kebebasan merupakan dasar demokrasi. Demokrasi merupakan sistem politik yang melindungi kebebasan dan memberikan tugas pada pemerintah untuk menjamin kebebasan rakyat. 2. Kedaulatan Rakyat Adanya prinsip ini maka kebijakan yang dibuat adalah kehendak rakyat dan diperuntukan untuk rakyat.
  7. 7. 1. Pemerintahan berdasarkan Konstitusi Konstitusi merupakan suatu produk hukum, undang-undang dari pemerintahan yang mengatur kekuasaan dari pemerintahan. 2. Pemilihan umum yang Demokratis Pemerintahan demokratis apabila para pejabat yang memimpin pemerintahan dipilih secara bebas oleh rakyat dengan cara terbuka dan jujur.
  8. 8. 3. Pemerintahan Lokal (Desentralisasi Kekuasaan) Pemerintahan yang membuat rakyat menjadi aktif dalam pemerintahan. 4. Pembuatan Undang-Undang Undang-Undang dibuat agar pemerintahan dapat berjalan teratur. 5. Sistem Peradilan yang Independen Pengadilan harus bersifat independen dan bebas dari pengaruh politik.
  9. 9. 6. Kekuasaan Lembaga Kepresidenan Pemimpin harus bisa bertanggung jawab dalam membela negaranya sendiri. 7. Peran Media yang Bebas Dengan adanya media massa maka masyarakat bisa menyampaikan pendapat atau kritikan kepada pemerintah.
  10. 10. 8. Peran Kelompok-Kelompok Kepentingan Kelompok Kepentingan adalah wadah yang dibentuk masyarakat untuk mengakomodasi berbagai kepentingan, ide, gagasan, dan kritik yang perlu disampaikan kepada pemerintah. Contoh: kontras, Walhi, LDI. 9. Hak Masyarakat untuk Tahu Pemerintah harus bersikap terbuka, memberitahu dan keleluasaan bagi rakyat untuk mengetahui berbagai kebijakan dari pemerintah.
  11. 11. 10. Perlindungan Hak-Hak Minoritas Demokrasi identik sebagai kehendak mayoritas. Demokrasi sebenarnya juga melindungi hak-hak minoritas agar tetap mendapat perlakuan baik dan penghormatan yang sederajat. 11. Kontrol Sipil atas Militer Militer bertugas melindungi masyarakat dan demokrasi. Militer adalah abdi negara.
  12. 12.  Demokrasi merupakan bentuk kehidupan bersama dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.  Masyarakat yang menerima dan melaksanakan secara terus-menerus nilai demokrasi dalam kehidupannya akan menghasilkan budaya demokrasi.
  13. 13.  Demokratisasi adalah proses mengimplementasikan demokrasi sebagai sistem politik dalam kehidupan bernegara.  Ciri-ciri demokratisasi: a. Proses demokratisasi berlangsung terus-menerus. b. Berlangsung secara perlahan, bertahan lama, dan bersifat evolusioner. c. Berangsung tanpa kekerasan. d. Demokratisasi berjalan melalui cara musyawarah.
  14. 14.  Demokrasi pancasila menurut Prof. Dardji Darmodiharjo, S.H adalah paham demokrasi yang bersumber kepada kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia yang perwujudannya seperti dalam ketentuan-ketentuan Pembukaan UUD 1945.
  15. 15.  Prinsip-prinsip demokrasi pancasila: a. Persamaan bagi seleruh rakyat Indonesia. b. Keseimbangan antara hak dan kewajiban. c. Pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan, diri sendiri, dan orang lain. d. Mewujudkan rasa keadilan sosial. e. Pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat. f. Mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan. g. Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional.
  16. 16.  Presiden Sukarno mengeluarkan Dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 yang berisi: 1. Menetapkan pembubaran konstituante. 2. Berlakunya kembali UUD 1945 sebagai konstitusi. 3. Pembentukan MPRS dan DPAS.
  17. 17. Surat Perintah Dekret Presiden
  18. 18.  Ciri-ciri demokrasi terpimpin: a. Dominasi presiden, artinya Presiden Sukarno sangat berperan dan menentukan penyelenggaraan pemerintahan negara. b. Terbatasnya peran partai politik. c. Berkembangnya pengaruh PKI dan militer sebagai kekuatan sosial politik di Indonesia.
  19. 19.  Muncul Tritura yang berisi: a. Pembubaran PKI dan ormas-ormasnya. b. Pembersihan kabinet dari unsur G-30-S/PKI. c. Penurunan harga
  20. 20.  Bukti tidak demokratisnya pemerintahan Indonesia pada masa orde baru: a. Dominannya peranan militer. b. Birokratisasi dan sentralisasi pembuatan keputusan politik. c. Pengebirian partai politik. d. Campur tangan pemerintah dalam urusan partai politik. e. Monolitisasi ideologi (satu pandangan). f. Inkorpasi lembaga non pemerintah.
  21. 21.  Kebijakan-kebijakan pada era reformasi: a. Kemerdekaan pers. b. Kemerdekaan membentuk partai politik. c. Terselenggaranya pemilu demokratis. d. Pembebasan narapidana dan tahanan politik. e. Pelaksanaan otonomi daerah. f. Kebebasan berpolitik.
  22. 22.  Ciri-ciri yang harus dimiliki: a. Ada pengakuan terhadap hak pilih universal. b. Ada kebebasan membentuk lembaga penyalur aspirasi rakyat. c. Ada kebebasan pemilih untuk berdiskusi dan menentukan pilihan. d. Ada kebebasan peserta pemilu untuk bersaing secara sehat. e. Ada panitia pemilu yang bersifat independen. f. Ada birokrasi yang bersifat netral tidak memihak.
  23. 23.  Nilai-nilai demokrasi adalah adil, terbuka, menghargai, mengakui perbedaan, anti kekerasan, damai, tanggung jawab, dan kerja sama.  Perilaku yang mendukung tegaknya prinsip-prinsip demokrasi: a. Bersikap terbuka dan transparan. b. Mempunyai rasa toleransi dan saling pengertian. c. Menghargai pendapat orang lain. d. Bersikap mau belajar menerima keberagaman. e. Bersikap menghargai kelompok minoritas. f. Mengutamakan kepentingan umum.
  24. 24.  Contoh partai politik peserta Pemilu 2009:

×