Diskusi publik keterbukaan informasi di sektor pertambangan   the wisdom institute
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Like this? Share it with your network

Share

Diskusi publik keterbukaan informasi di sektor pertambangan the wisdom institute

  • 607 views
Uploaded on

Diskusi publik keterbukaan informasi di sektor pertambangan - the wisdom institute. jalan veteran I no.31-33 Jakarta Pusat. by: RM Zulkipli

Diskusi publik keterbukaan informasi di sektor pertambangan - the wisdom institute. jalan veteran I no.31-33 Jakarta Pusat. by: RM Zulkipli

More in: Education
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Be the first to comment
    Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
607
On Slideshare
607
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
8
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
    No notes for slide

Transcript

  • 1. DISKUSI - PUBLIK KETERBUKAAN INFORMASI DI SEKTOR MIGAS & PERTAMBANGAN ( THE WISDOM INSTITUTE )LATAR BELAKANGBerbagai kajian dalam kaitanya untuk mendukung kebijakan nasional dalam pengembangan danpemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana di Indonesia terus bergulir. Termasuk kajian dalamsektor pertambangan yang memberi kontribusi cukup besar dalam pendapatan nasional, juga besardalam kontribusinya pada konflik-konflik di level elit sampai di level masyarakat secara nasional.Kontribusi sektor pertambangan misalnya dapat di lihat dari target penerimaan pajak di sektorpertambangan dan migas yang ditetapkan oleh Pemerintah pada APBN-P 2012, yang mencapai sebesarRp 144 triliun. Walaupun ini masih menyimpan catatan yang pantas di kaji secara mendalam karenasampai Februari 2012 pemerintah telah menerbitkan 10.235 Izin Usaha Pertambangan (IUP), tetapi yangterdaftar menjadi wajib pajak berdasarkan catatan Direktorat Jenderal Pajak baru sekitar 5.800perusahaan saja. Artinya ada informasi yang tidak singkron dalam data pertambangan dan migas, sertapotensi penerimaan yang tak tercatat oleh negara dari pajak di sektor pertambangan dan migas.Sementara itu, pemerintah melalui Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang KeterbukaanInformasi Publik (UU KIP) telah mengatur mengenai kewajiban badan publik negara dan badan publiknon negara untuk memberikan pelayanan informasi yang terbuka, transparan dan bertanggung jawabkepada masyarakat. Keterbukaan informasi tersebut sejalan dengan salah satu pilar reformasi yaknitransparansi secara komprehensif, termasuk di sektor pertambangan dan migas.Dalam UU KIP tersebut terdapat pengelompokan informasi diantaranya informasi yang wajibdisediakaan dan diumumkan badan publik secara berkala. Contohnya profil, kinerja, dan rencanaanggaran badan publik dan laporan keuangan yang sampai saat ini tidak dilakukan oleh semua badanpublik, termasuk di sektor pertambangan dan migas. Alhasil, masyarakat di sekitar lingkar tambangmisalnya tidak mengetahui informasi tentang investasi ataupun daftar aset perusahaan pertambangandan migas sebagaimana yang telah di atur oleh pasal 11 ayat (1) huruf D, dalam UU KIP tersebut.Penyimpangan terhadap pelaksanaan UU KIP di sektor pertambangan dan migas ini, artinya bukan sajamenghilangkan potensi penerimaan negara dari pajak tetapi juga menimbulkan konflik-konflik yang takperlu terjadi di masyarakat. Sebagai contoh adalah peristiwa demonstrasi penolakan usahapertambangan di sape-lambu Kabupaten Bima NTB yang sampai memakan korban jiwa dan berujungpada pembakaran kantor Bupati Bima. http://www.wisdom-institute.or.id
  • 2. TUJUANDiskusi Publik ini merupakan kegiatan intelektual yang bertujuan untuk:1. Berbagi informasi dan pemikiran tentang berbagai kajian yang ada tentang keterbukaan informasi2. Mengidentifikasi kesenjangan data, informasi, kajian dan langkah yang diperlukan dalam proses keterbukaan informasi di sektor pertambangan dan migas3. Memfasilitasi dialog untuk mengatasi berbagai kesenjangan tersebut di atasPada diskusi terbatas ini akan berlaku Chatham House Rule, yaitu peserta bebas menggunakan informasiyang dibahas dalam pertemuan ini, namun tanpa mengaitkannya dengan identitas dan afiliasi daripembicara dan peserta lainnya, dan tanpa merujuk pada forum ini 1.PANELIS, WAKTU DAN TEMPAT ACARAPanelis : 1. Kepala Badan Geologi, Dr. R. Sukhyar 2. Komisioner Komisi Informasi Publik (KIP), Dono PrasetyoHari dan tanggal: ................................... Juli 2012 .................................... WIBTempat : The Wisdom Institute Jl.Veteran I, No.29 Jakarta Pusat. Indonesia 101101 Penjelasan tentang Chatham House Rule dapat dibaca di http://www.continuityforum.org/content/news/2005/14/chatham-house-rule-explained http://www.wisdom-institute.or.id
  • 3. TENTANG PENEYELENGGARA ACARAThe Wisdom Insitute (TWI) berdiri sejak 2009, memiliki fokus pada kajian untuk sinkronisasi danharmonisasi dengan mewujudkan pelaksanaan koordinasi dan pembagian kerja yang sangat jelas antarkementerian dan lembaga pemerintah lainya. TWI juga bermaksud untuk memberikan andil bagikebijakan perlindungan sosial, termasuk dalam menempatkan kerja pemantauan untuk upayapengurangan risiko krisis serta upaya meningkatkan kapasitas terhadap kelompok rentan di Indonesia.http://www.wisdom-institute.or.idJl.Veteran I, No.29 Jakarta Pusat. Indonesia 10110Tel/Fax: +62-21-49036 444Email: info@wisdom-institute.or.idMEDIA PARTNER 1. www.kepadamu.com 2. www.koridortimur.com 3. www.mediarilis.com 4. www.rakyatmerdekaonline.com 5. www.kabar.asia 6. ............................................. http://www.wisdom-institute.or.id
  • 4. DAFTAR UNDANGAN1. Prof. Dr. Bambang P.S. Brodjonegoro, Badan Ketahanan Fiskal2. Dr. Ing Evita Legowo, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi3. Dr. Latif Adam, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia4. Dr. Anggito Abimanyu, Tim Independen Pengkajian Pembatasan BBM Bersubsidi5. Dr. Ryaas Rasyid, Dosen dan Peneliti Ilmu Politik dan Pemerintahan6. Dr. Sudarno Sumarto, SMERU Research Institute7. Dr. Pande Radja Silalahi, Center for International and Strategic Studies8. Dr. Umar Said, Ahli Ekonomi Energi9. Prof. Dr. Wijajono Partowidagdo, Ahli Perminyakan dan Ekonomi Energi, Institut Teknologi Bandung10. Tubagus Haryono, BPH Migas11. Ir Wismana Adi Suryabrata, MIA , Bappenas12. Dr. Hanan Nugroho, Bappenas13. Mochamad Harun, Pertamina14. Dr Setio Anggoro Dewo, PLN15. Wisnu Agung Prasetya, Asisten Staf Khusus Presiden BSB16. Dr. Luluk Sumiarso, Indonesian Institute for Clean Energy17. Dr. Didin S. Damanhuri, Institute for Development of Economic and Finance18. Mukhtasor, Indonesian Center for Energy and Environmental Studies19. Dr. Farida Zed, Dewan Energi Nasional20. Dr. Saleh Abdulrrahman, Dewan Energi Nasional21. Rahimah Abdulrahim, the Habibie Center22. Andrinof A. Chaniago, The Habibie Center23. Zakir Mahmud, Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat, Fakultas Ekonomi, UI24. Djoko Setijowarno, Ahli Transportasi, Universitas Katolik Soegijapranata25. Fabby Tumiwa, Institute for essential Services Reform26. Priagung Rakhmanto, Reforminer Institute27. Ikhsan Modjo, Ahli Ekonomi28. Abdul Nasir, Staff Ahli Komisi VII DPR-RI29. Effendi Simbolon, Wakil Ketua Komisi VII DPR-RI30. Yudi Widiana Adia, Komisi V DPR-RI31. Joi Surya Dharma, Staf Ahli Anggota Komisi VII DPR-RI32. Tulus Abadi, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia33. Bobby A. T. Wattimena, Peneliti Kebijakan Energi34. FX. Sutijastoto, Kementerian ESDM35. Atena Falahti, Pusat Data & Informasi, Kementerian ESDM36. Satya Widya Yudha M.Sc , Anggota Komisi VII DPR – RI37. Saryono Hadiwijoyo, MIGAS ESDM http://www.wisdom-institute.or.id