Paparan Menteri PAN dan RB: REFORMASI BIROKRASI Mewujudkan BIROKRASI BERSIH, KOMPETEN DAN MELAYANI

  • 1,390 views
Uploaded on

 

More in: Business
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Be the first to comment
No Downloads

Views

Total Views
1,390
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1

Actions

Shares
Downloads
91
Comments
0
Likes
1

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
    No notes for slide
  • 2. (Dari 525 Pemda, 161 tdk mengusulkan, 108 mengusulkan tapi tidak mendapat formasi, dan hanya 256 yg mendapatkan formasi)4. (Pensiun: 250.000, Formasi baru 2012 : 13.000, 2013 : 65.000)6. (contoh: Kemkumham, BNN, Kemkeu, KPU, Tenaga Pendidik di daerah terpencil dll)
  • 2. (Dari 525 Pemda, 161 tdk mengusulkan, 108 mengusulkan tapi tidak mendapat formasi, dan hanya 256 yg mendapatkan formasi)4. (Pensiun: 250.000, Formasi baru 2012 : 13.000, 2013 : 65.000)6. (contoh: Kemkumham, BNN, Kemkeu, KPU, Tenaga Pendidik di daerah terpencil dll)
  • 2. (Dari 525 Pemda, 161 tdk mengusulkan, 108 mengusulkan tapi tidak mendapat formasi, dan hanya 256 yg mendapatkan formasi)4. (Pensiun: 250.000, Formasi baru 2012 : 13.000, 2013 : 65.000)6. (contoh: Kemkumham, BNN, Kemkeu, KPU, Tenaga Pendidik di daerah terpencil dll)
  • 2. (Dari 525 Pemda, 161 tdk mengusulkan, 108 mengusulkan tapi tidak mendapat formasi, dan hanya 256 yg mendapatkan formasi)4. (Pensiun: 250.000, Formasi baru 2012 : 13.000, 2013 : 65.000)6. (contoh: Kemkumham, BNN, Kemkeu, KPU, Tenaga Pendidik di daerah terpencil dll)
  • 2. (Dari 525 Pemda, 161 tdk mengusulkan, 108 mengusulkan tapi tidak mendapat formasi, dan hanya 256 yg mendapatkan formasi)4. (Pensiun: 250.000, Formasi baru 2012 : 13.000, 2013 : 65.000)6. (contoh: Kemkumham, BNN, Kemkeu, KPU, Tenaga Pendidik di daerah terpencil dll)
  • 2. (Dari 525 Pemda, 161 tdk mengusulkan, 108 mengusulkan tapi tidak mendapat formasi, dan hanya 256 yg mendapatkan formasi)4. (Pensiun: 250.000, Formasi baru 2012 : 13.000, 2013 : 65.000)6. (contoh: Kemkumham, BNN, Kemkeu, KPU, Tenaga Pendidik di daerah terpencil dll)
  • 2. (Dari 525 Pemda, 161 tdk mengusulkan, 108 mengusulkan tapi tidak mendapat formasi, dan hanya 256 yg mendapatkan formasi)4. (Pensiun: 250.000, Formasi baru 2012 : 13.000, 2013 : 65.000)6. (contoh: Kemkumham, BNN, Kemkeu, KPU, Tenaga Pendidik di daerah terpencil dll)
  • 2. (Dari 525 Pemda, 161 tdk mengusulkan, 108 mengusulkan tapi tidak mendapat formasi, dan hanya 256 yg mendapatkan formasi)4. (Pensiun: 250.000, Formasi baru 2012 : 13.000, 2013 : 65.000)6. (contoh: Kemkumham, BNN, Kemkeu, KPU, Tenaga Pendidik di daerah terpencil dll)
  • 2. (Dari 525 Pemda, 161 tdk mengusulkan, 108 mengusulkan tapi tidak mendapat formasi, dan hanya 256 yg mendapatkan formasi)4. (Pensiun: 250.000, Formasi baru 2012 : 13.000, 2013 : 65.000)6. (contoh: Kemkumham, BNN, Kemkeu, KPU, Tenaga Pendidik di daerah terpencil dll)

Transcript

  • 1. REFORMASI BIROKRASI Mewujudkan BIROKRASI BERSIH, KOMPETEN DAN MELAYANI Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 1
  • 2. ZONA INTEGRITAS Adalah unit percontohan yang telah melaksanakan reformasi birokrasi, yang telah melakukan perubahan besar dan hasilnya telah dapat terwujud di unit kerja tersebut.
  • 3. ZONA INTEGRASI Kepala Satker Satker Satker Satker Satker Satker Satker Satker Satker
  • 4. ZONA INTEGRASI Kepala Satker Satker Satker Satker Zona Eselon Integritas II SatkerI Zona Eselon I Integritas Zona Eselon Integritas II Satker
  • 5. CAPAIAN KEBERHASILAN REFORMASI BIROKRASI
  • 6. KONDISI UMUM BIROKRASI DI INDONESIA Budaya kinerja belum terbangun Organisasi yang gemuk Pola pikir ruled based Peraturan perundangundangan overlapping Pelayanan publik masih buruk SDM Aparatur Tidak Kompeten Tumpang Tindih Kewenangan
  • 7. TUJUAN DAN SASARAN REFORMASI BIROKRASI Tujuan Akhir Birokrasi : Pemerintahan yang efektif dan efisien Pemerintahan terbuka berbasis IT Sumber Daya Aparatur yang kompete dan kompetitif Pemerintahan partisipatif dan melayani 1. Bersih dari KKN dan dari Politisasi 2. Akuntabel dan berkinerja 3. Pelayanan Publik Prima
  • 8. 1. Pengembangan sistem seleksi CPNS secara transparan, objektif dan Bebas KKN Pelaksanaan Seleksi CPNS 2012 secara transparan, objektif dan Bebas KKN Pembangunan CAT (Computer Assisted Test) di 12 KanReg BKN Seleksi Honorer K2
  • 9. 2. Pelaksanaan Promosi Terbuka di 32 Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Diterbitkannya Surat Edaran Menteri PANRB No. 16/2012 tentang tata cara pengisian jabatan yang Lowong 9
  • 10. 3. Pengembangan Sistem Pemerintahan Elektronik yang terintegrasi Pelaksanaan aplikasi IT K/L & Pemda (eoffice, e-planning, e-budgeting, e-audit, dll Integrasi IT di K/L dan Pemda Kontrol pengembangan dan penganggaran Pemanfaatan IT dalam pelayanan masyarakat 10
  • 11. 4. PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK Peningkatan efektifitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu di K/L dan Pemda Dilakukannya Audit perijinan untuk penyederhanaan perijinan Pengelolaan pengaduan masyarakat 11
  • 12. 5. PENINGKATAN INTEGRITAS APARATUR 200-an Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sudah menandatangani Zona Integritas Peraturan Menteri Penetapan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang penangganan konflik kepentingan dan Whistle Blower. 12
  • 13. 6. Penyusunan Paket RUU mengenai Aparatur Negara yang Strategis RUU Aparatur Sipil Negara RUU Sistem Pengawasan Internal Pemerintah RUU Administrasi Pemerintahan 13
  • 14. 7. Peningkatan Nilai Akuntabilitas Kinerja K/L & Pemda Hasil Evaluasi terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menunjukkan meningkatnya jumlah instansi pemerintah yang mendapat predikat Baik (“B “dan “A”) 14
  • 15. TINGKAT AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PUSAT 2009-2011 15 AA A B CC C D >85-100 >75-85 >65-75 >50-65 >30-50 0-30
  • 16. TINGKAT AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PUSAT 2012 -2013 16 AA A B CC C D >85-100 >75-85 >65-75 >50-65 >30-50 0-30
  • 17. TINGKAT AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI AA A B CC C D >85-100 >75-85 >65-75 >50-65 >30-50 0-30 17
  • 18. TINGKAT AKUNTABILITAS KINERJA KABUPATEN / KOTA AA A B CC C D >85-100 >75-85 >65-75 >50-65 >30-50 0-30 18
  • 19. 8. PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI NEGERI RPP Penggajian dan Pensiun Tunjangan Kinerja Tunjangan Pejabat Negara 19
  • 20. 9. EFISIENSI BELANJA PEGAWAI Review belanja perjalanan dinas, konsinyering, belanja diklat SE Bersama MenKeu dan MenPAN&RB tentang pengetatan/pembatasan biaya honor di Lingkungan K/L Kebijakan pengetatan belanja perjalan dinas Mendorong penggunaan sarana fasilitas Pemerintah 20
  • 21. TERIMA KASIH SALAM REFORMASI BIROKRASI