Your SlideShare is downloading. ×
0
1. penyerahan lhe akip kabupaten
1. penyerahan lhe akip kabupaten
1. penyerahan lhe akip kabupaten
1. penyerahan lhe akip kabupaten
1. penyerahan lhe akip kabupaten
1. penyerahan lhe akip kabupaten
1. penyerahan lhe akip kabupaten
1. penyerahan lhe akip kabupaten
1. penyerahan lhe akip kabupaten
1. penyerahan lhe akip kabupaten
1. penyerahan lhe akip kabupaten
1. penyerahan lhe akip kabupaten
1. penyerahan lhe akip kabupaten
1. penyerahan lhe akip kabupaten
1. penyerahan lhe akip kabupaten
1. penyerahan lhe akip kabupaten
1. penyerahan lhe akip kabupaten
1. penyerahan lhe akip kabupaten
1. penyerahan lhe akip kabupaten
1. penyerahan lhe akip kabupaten
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

1. penyerahan lhe akip kabupaten

245

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
245
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. PENYERAHAN LAPORAN HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DAN GELAR INOVASI PELAYANAN PUBLIK MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI JAKARTA, 29 JANUARI 2014
  • 2. Undang –Undang No 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Asas - asas umum penyelenggaraan negara : Kepastian Hukum Tertib Penyelenggaraan Negara Proporsionalitas Profesionalitas Kepentingan Umum Akuntabilitas Keterbukaan
  • 3. MAKNA AZAS AKUNTABILITAS “Setiap program dan kegiatan dari penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan hasilnya”
  • 4. AZAS AKUNTABILITAS ORIENTASI MASUKAN ORIENTASI HASIL
  • 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 “Setiap instansi pemerintah baik di pusat maupun di daerah wajib menyusun laporan keuangan yang dilengkapi laporan kinerja”
  • 6. HASIL EVALUASI AKUNTABILIATS KIENRJA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA 2012 0% 18% 0% 2013 1% 23% 58% Jumlah dievaluasi % Akuntabel Nilai Rata-rata AA A B CC C D 0% 0% 1% 12% 33% 54% 2012 435 23.91% 40.54 2013 451 33.92% 43.78 AA A B CC C D
  • 7. “One Agency One Innovation” Setiap K/L/Pemda diminta menerapkan 1(satu) innovasi per tahun “Indonesia Handbook of Innovation”
  • 8. Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Pemenang kompetisi United Nation Public Sector Award (UNPSA)
  • 9. Penerbitan Buku Buku “Kumpulan Praktik-Praktik Baik Inovasi Daerah” 2013 2014 JILID I 12 INOVASI JILID II 13 INOVASI
  • 10. ARAHAN WAKIL PRESIDEN Setiap 2 atau 3 bulan Gelar Pelayanan Publik 23 Juni Hari Pelayanan Publik September 2014 Pekan Gelar Pelayanan Publik
  • 11. Hal-hal yang harus dilakukan dalam pelayanan publik pengelolaan pengaduan masyarakat survei kepuasan masyarakat peningkatan kompetensi SDM monitoring dan evaluasi peningkatan kualitas pelayanan
  • 12. Segera umumkan kelulusan penerimaan CPNS 2013 Batas BKN Pemberkasan Permintaan NIP Paling Lama Akhir Februari 2014
  • 13. Untuk Mengurangi Peserta Seleksi yang Invalid Pengumuman Hasil Seleksi CPNS Tenaga Honorer K2 ditunda menjadi 4 atau 5 Februari 2013
  • 14. PRIORITAS PENENTUAN KELULUSAN K2 :  Tenaga Pendidik  Tenaga Kesehatan dan Penyuluh  Tenaga teknis/administrasi  Lama pengabdian/masa kerja dan usia  Lokasi tempat bekerja  Kabupaten kategori perbatasan atau terpencil
  • 15. UU NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA Penyelarasan antara kinerja instansi pemerintah dengan kinerja individu
  • 16. • Peningkatan akuntabilitas kinerja • Peningkatan pelayanan publik • Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN • Peningkatan efesiensi belanja negara • Berkurangnya pemborosan biaya • Peningkatan kinerja instansi pemerintah
  • 17. hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Manajemen Berbasis Kinerja tata pemerintahan yang baik
  • 18. TERIMA KASIH SALAM REFORMASI BIROKRASI

×