SISTEM PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA Pokok Bahasan : Lembaga Negara Legislatif Dosen Pengasuh : MGS. M. Rizqi Al Fadli, ...
M P R
<ul><li>Majelis Permusyawaratan Rakyat  (disingkat  MPR ) adalah lembaga legislatif bikameral yang merupakan salah satu le...
Tugas dan Wewenang MPR <ul><li>Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar </li></ul><ul><ul><li>Usul pengubahan pasal UUD...
<ul><li>Melantik Presiden dan Wakil Presiden </li></ul><ul><ul><li>MPR melantik Presiden dan Wakil Presiden hasil pemiliha...
<ul><li>Melantik Wakil Presiden menjadi Presiden </li></ul><ul><ul><li>Jika terjadi kekosongan jabatan Presiden, MPR seger...
<ul><li>Memilih Presiden dan Wakil Presiden </li></ul><ul><ul><li>Apabila Presiden dan Wapres mangkat, berhenti, diberhent...
Keanggotaan <ul><li>MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum. Keanggotaan MPR dire...
Hak dan Kewajiban Anggota <ul><li>Hak Anggota MPR </li></ul><ul><ul><li>Mengajukan usul pengubahan pasal UUD 1945 </li></u...
Alat Kelengkapan <ul><li>Pimpinan </li></ul><ul><ul><li>Pimpinan MPR terdiri atas 1 (satu) orang ketua yang berasal dari a...
Sidang MPR <ul><li>MPR bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota negara. </li></ul><ul><li>Sidang MPR sah ap...
D P R
<ul><li>Dalam konsep Trias Politika, DPR berperan sebagai lembaga legislatif yang berfungsi untuk membuat undang-undang da...
Fungsi DPR <ul><li>DPR mempunyai fungsi ; legislasi, anggaran, dan pengawasan yang dijalankan dalam kerangka representasi ...
Tugas dan Wewenang <ul><li>Membentuk Undang-Undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama </li></...
Sambungan .. <ul><li>DPR dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya berhak meminta pejabat negara, pejabat pemerintah, badan...
Hak <ul><li>Hak interplasi </li></ul><ul><li>Hak interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada Pemerintah men...
Sambungan .. <ul><li>Hak menyatakan pendapat </li></ul><ul><li>Hak menyatakan pendapat adalah hak DPR untuk menyatakan pen...
Larangan dan Penyidikan  <ul><li>Anggota DPR tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, hakim pada bada...
Fraksi <ul><li>Untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPR, serta hak dan kewajiban anggota DPR, diben...
Komposisi Fraksi Fraksi Jumlah Anggota  Ketua  Fraksi Partai Demokrat 148 Mohammad Jafar Hafsah Fraksi Partai Golongan Kar...
Alat Kelengkapan <ul><li>Pimpinan </li></ul><ul><ul><li>Pimpinan DPR terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 4 (empat) orang...
<ul><li>Badan Musyawarah </li></ul><ul><ul><li>Bamus dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat te...
<ul><li>Komisi </li></ul><ul><ul><li>Komisi adalah unit kerja utama di dalam DPR.  </li></ul></ul><ul><ul><li>Hampir selur...
sambungan .. <ul><li>Tugas komisi dalam pembentukan undang-undang adalah mengadakan persiapan, penyusunan, pembahasan, dan...
<ul><li>Pada periode 2009-2014, DPR mempunyai 11 komisi dengan ruang lingkup tugas, yaitu : </li></ul><ul><ul><li>Komisi I...
<ul><li>Badan Legislasi </li></ul><ul><li>DPR menetapkan susunan dan keanggotaan Badan Legislasi pada permulaan masa keang...
Sambungan .. <ul><li>Badan Legislasi bertugas: </li></ul><ul><ul><li>menyusun rancangan program legislasi nasional;  </li>...
<ul><li>Badan Anggaran </li></ul><ul><li>DPR menetapkan susunan dan keanggotaan Badan Anggaran pada permulaan masa keanggo...
Sambungan .. <ul><li>Badan Anggaran bertugas: </li></ul><ul><ul><li>membahas bersama Pemerintah menentukan pokok-pokok keb...
<ul><li>Badan Akuntabilitas Negara  </li></ul><ul><li>DPR menetapkan susunan dan keanggotaan BAKN pada permulaan masa kean...
Sambungan .. <ul><li>BAKN bertugas: </li></ul><ul><ul><li>melakukan penelaahan terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK yang ...
Sambungan .. <ul><li>Dalam melaksanakan tugas BAKN dapat meminta penjelasan dari BPK, Pemerintah, pemerintah daerah, lemba...
<ul><li>Badan Kehormatan  </li></ul><ul><li>Anggota Badan Kehormatan berjumlah 11 (sebelas) orang dan ditetapkan dalam rap...
Sambungan .. <ul><li>Badan Kehormatan bertugas melakukan penyelidikan dan verifikasi atas pengaduan terhadap anggota karen...
<ul><li>Badan Kerjasama Antar Parlemen  </li></ul><ul><li>Jumlah anggota BKSAP ditetapkan dalam rapat paripurna menurut pe...
Sambungan .. <ul><li>BKSAP bertugas: </li></ul><ul><ul><li>membina, mengembangkan, dan meningkatkan hubungan persahabatan ...
<ul><li>Badan Urusan Rumah Tangga </li></ul><ul><li>Jumlah anggota BURT ditetapkan dalam rapat paripurna menurut perimbang...
Sambungan .. <ul><li>BURT bertugas: </li></ul><ul><ul><li>menetapkan kebijakan kerumahtanggaan DPR; </li></ul></ul><ul><ul...
<ul><li>Panitia Khusus </li></ul><ul><li>DPR menetapkan susunan dan keanggotaan panitia khusus berdasarkan perimbangan dan...
Persidangan <ul><li>Tahun sidang DPR dimulai pada tanggal 16 Agustus dan  diakhiri  pada  tanggal  15  Agustus  tahun  ber...
Pengambilan Keputusan  <ul><li>Pengambilan keputusan dalam rapat DPR pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk ...
Sekretariat Jenderal DPR <ul><li>Sekretariat Jenderal DPR-RI merupakan unsur penunjang DPR, yang berkedududukan sebagai Ke...
D P D
<ul><li>Dewan Perwakilan Daerah  (disingkat  DPD ) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang...
<ul><li>Dewan Perwakilan Daerah (DPD) lahir pada tanggal 1 Oktober 2004, ketika 128 anggota DPD yang terpilih untuk pertam...
Fungsi <ul><li>DPD memiliki fungsi: </li></ul><ul><ul><li>Pengajuan usul, ikut dalam pembahasan dan memberikan pertimbanga...
Tugas, Wewenang dan Hak <ul><li>Tugas dan wewenang DPD antara lain: </li></ul><ul><ul><li>Mengajukan kepada DPR Rancangan ...
Sambungan … <ul><ul><li>Melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekara...
Alat Kelengkapan <ul><li>PIMPINAN </li></ul><ul><ul><li>terdiri atas seorang ketua dan dua wakil ketua. Selain bertugas me...
<ul><li>Panitia Musyawarah </li></ul><ul><li>Panitia  Musyawarah  dibentuk  oleh  DPD  dan  merupakan  alat  kelengkapan D...
<ul><li>Panitia Musyawarah </li></ul><ul><li>Panitia  Musyawarah  dibentuk  oleh  DPD  dan  merupakan  alat  kelengkapan D...
<ul><li>Panitia Kerja </li></ul><ul><li>Panitia  kerja  dibentuk  oleh  DPD  dan  merupakan  alat  kelengkapan DPD yang be...
Sambungan .. <ul><li>Tugas panitia kerja dalam pengajuan rancangan undang- undang  adalah  mengadakan  persiapan  dan pemb...
Sambungan .. <ul><li>Tugas  panitia  kerja  dalam  pemberian  pertimbangan  adalah:  </li></ul><ul><ul><li>melakukan  pemb...
<ul><li>Panitia Perancang UU </li></ul><ul><li>PUU dibentuk  oleh  DPD  dan  merupakan  alat  kelengkapan DPD yang bersifa...
<ul><li>Tugas PPUU </li></ul><ul><ul><li>merencanakan  dan  menyusun  program  serta  urutan prioritas  pembahasan  usul  ...
<ul><li>Badan Kehormatan </li></ul><ul><li>BK dibentuk  oleh  DPD  dan  merupakan  alat  kelengkapan DPD yang bersifat tet...
Sambungan .. <ul><li>Badan Kehormatan bertugas melakukan penyelidikan dan verifikasi atas pengaduan terhadap anggota karen...
<ul><li>Panitia Urusan Rumah Tangga </li></ul><ul><li>PURT dibentuk  oleh  DPD  dan  merupakan  alat  kelengkapan DPD yang...
<ul><li>BURT bertugas: </li></ul><ul><ul><li>Membantu pimpinan  DPD  dalam menentukan  kebijakan  kerumahtanggaan  DPD,  t...
<ul><li>Panitia  Urusan  Rumah  Tangga  membuat  inventarisasi  masalah,  baik  yang  sudah  maupun  yang  belum terselesa...
Persidangan <ul><li>Tahun sidang DPR dimulai pada tanggal 16 Agustus dan  diakhiri  pada  tanggal  15  Agustus  tahun  ber...
Pengambilan Keputusan  <ul><li>Pengambilan keputusan dalam rapat DPR pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk ...
S E L E S A I
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Lembaga negara legislatif

58,301

Published on

Tentang Lembaga - lembaga legislatif setelah amandemen UUD 1945 ( MPR, DPR, DPD)

Published in: News & Politics
3 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total Views
58,301
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
698
Comments
3
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Lembaga negara legislatif

  1. 1. SISTEM PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA Pokok Bahasan : Lembaga Negara Legislatif Dosen Pengasuh : MGS. M. Rizqi Al Fadli, S.IP Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Pemerintahan – ADS Palembang - 2011
  2. 2. M P R
  3. 3. <ul><li>Majelis Permusyawaratan Rakyat (disingkat MPR ) adalah lembaga legislatif bikameral yang merupakan salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sebelum Reformasi MPR merupakan lembaga tertinggi negara. MPR bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota negara. </li></ul><ul><li>Pasal 1 ayat (2) yang semula berbunyi: “Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.” diubah menjadi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” </li></ul><ul><li>Dengan demikian pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak lagi dijalankan sepenuhnya oleh sebuah lembaga negara, yaitu MPR, tetapi melalui cara-cara dan oleh berbagai lembaga negara yang ditentukan oleh UUD 1945. </li></ul><ul><li>Lembaga MPR diatur dalam Ps. 2 dan 3 UUD 1945 dan UU N0. 27/2009 ttg MPR, DPR, DPD dan DPRD </li></ul>
  4. 4. Tugas dan Wewenang MPR <ul><li>Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar </li></ul><ul><ul><li>Usul pengubahan pasal UUD 1945 diajukan oleh sekurangkurangnya 1/3 (satu pertiga) dari jumlah anggota MPR </li></ul></ul><ul><ul><li>Sidang paripurna MPR dapat memutuskan pengubahan pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota ditambah 1 (satu) anggota. </li></ul></ul>
  5. 5. <ul><li>Melantik Presiden dan Wakil Presiden </li></ul><ul><ul><li>MPR melantik Presiden dan Wakil Presiden hasil pemilihan umum dalam sidang paripurna MPR </li></ul></ul><ul><ul><li>Perubahan kewenangan tersebut diputuskan dalam Sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia ke-7 (lanjutan 2) tanggal 09 November 2001, yang memutuskan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat , Pasal 6A ayat (1). </li></ul></ul><ul><li>Memutuskan usul DPR untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya </li></ul><ul><ul><li>MPR hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya atas usulan DPR dengan pembuktian MK </li></ul></ul><ul><ul><li>Keputusan MPR terhadap usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden diambil dalam sidang paripurna MPR yang dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota yang hadir. </li></ul></ul>
  6. 6. <ul><li>Melantik Wakil Presiden menjadi Presiden </li></ul><ul><ul><li>Jika terjadi kekosongan jabatan Presiden, MPR segera menyelenggarakan sidang paripurna MPR untuk melantik Wakil Presiden menjadi Presiden </li></ul></ul><ul><ul><li>Jika MPR tidak dapat mengadakan sidang, Presiden bersumpah janji di hadapan rapat paripurna DPR. Jika DPR tidak dapat mengadakan rapat, Presiden bersumpah janji di hadapan pimpinan MPR dengan disaksikan oleh pimpinan Mahkamah Agung. </li></ul></ul><ul><li>Memilih Wakil Presiden </li></ul><ul><ul><li>Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang paripurna dalam waktu paling lambat 60 hari untuk memilih Wakil Presiden dari 2 calon yang diusulkan oleh Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam masa jabatannya </li></ul></ul>
  7. 7. <ul><li>Memilih Presiden dan Wakil Presiden </li></ul><ul><ul><li>Apabila Presiden dan Wapres mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, MPR menyelenggarakan sidang paripurna paling lambat 30 hari untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden </li></ul></ul><ul><ul><li>Dari dua pasangan calon pres/wapres yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Pres/Wapres-nya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya. </li></ul></ul>
  8. 8. Keanggotaan <ul><li>MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum. Keanggotaan MPR diresmikan dengan keputusan Presiden (ps. 2 UUD 1945) </li></ul><ul><li>Jumlah anggota MPR periode 2009–2014 adalah 692 orang yang terdiri atas 560 Anggota DPR dan 132 anggota DPD. Masa jabatan anggota MPR adalah 5 tahun, dan berakhir bersamaan pada saat anggota MPR yang baru mengucapkan sumpah/janji. </li></ul><ul><li>Anggota MPR sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung dalam sidang paripurna MPR </li></ul>
  9. 9. Hak dan Kewajiban Anggota <ul><li>Hak Anggota MPR </li></ul><ul><ul><li>Mengajukan usul pengubahan pasal UUD 1945 </li></ul></ul><ul><ul><li>Menentukan sikap dan pilihan dalam pengambilan keputusan. </li></ul></ul><ul><ul><li>Memilih dan dipilih. </li></ul></ul><ul><ul><li>Membela diri. </li></ul></ul><ul><ul><li>Imunitas. </li></ul></ul><ul><ul><li>Protokoler. </li></ul></ul><ul><ul><li>Keuangan dan administratif </li></ul></ul><ul><li>Kewajiban Anggota MPR </li></ul><ul><ul><li>Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila. </li></ul></ul><ul><ul><li>Melaksanakan UUD 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan. </li></ul></ul><ul><ul><li>Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. </li></ul></ul><ul><ul><li>Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan. </li></ul></ul><ul><ul><li>Melaksanakan peranan sebagai wakil rakyat dan wakil daerah. </li></ul></ul>
  10. 10. Alat Kelengkapan <ul><li>Pimpinan </li></ul><ul><ul><li>Pimpinan MPR terdiri atas 1 (satu) orang ketua yang berasal dari anggota DPR dan 4 (empat) orang wakil ketua yang terdiri atas 2 (dua) orang wakil ketua berasal dari anggota DPR dan 2 (dua) orang wakil ketua berasal dari anggota DPD, yang ditetapkan dalam sidang paripurna MPR. </li></ul></ul><ul><li>Panitia Ad Hoc </li></ul><ul><ul><li>Panitia ad hoc MPR terdiri atas pimpinan MPR dan paling sedikit 5% (lima persen) dari jumlah anggota dan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah anggota yang susunannya mencerminkan unsur DPR dan unsur DPD secara proporsional dari setiap fraksi dan Kelompok Anggota MPR. </li></ul></ul>
  11. 11. Sidang MPR <ul><li>MPR bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota negara. </li></ul><ul><li>Sidang MPR sah apabila dihadiri: </li></ul><ul><ul><li>sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah Anggota MPR untuk memutus usul DPR untuk memberhentikan Presiden/Wakil Presiden </li></ul></ul><ul><ul><li>sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Anggota MPR untuk mengubah dan menetapkan UUD </li></ul></ul><ul><ul><li>sekurang-kurangnya 50%+1 dari jumlah Anggota MPR sidang-sidang lainnya </li></ul></ul><ul><li>Putusan MPR sah apabila disetujui: </li></ul><ul><ul><li>sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Anggota MPR yang hadir untuk memutus usul DPR untuk memberhentikan Presiden/Wakil Presiden </li></ul></ul><ul><ul><li>sekurang-kurangnya 50%+1 dari seluruh jumlah Anggota MPR untuk memutus perkara lainnya. </li></ul></ul>
  12. 12. D P R
  13. 13. <ul><li>Dalam konsep Trias Politika, DPR berperan sebagai lembaga legislatif yang berfungsi untuk membuat undang-undang dan mengawasi jalannya pelaksanaan undang-undang yang dilakukan oleh pemerintah sebagai lembaga eksekutif (Ps. 20 UUD 1945 dan UU N0. 27/2009 ttg MPR, DPR, DPD dan DPRD) </li></ul><ul><li>Fungsi pengawasan dapat dikatakan telah berjalan dengan baik apabila DPR dapat melakukan tindakan kritis atas kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang tidak sesuai dengan kepentingan rakyat. Sementara itu, fungsi legislasi dapat dikatakan berjalan dengan baik apabila produk hukum yang dikeluarkan oleh DPR dapat memenuhi aspirasi dan kepentingan seluruh rakyat </li></ul>
  14. 14. Fungsi DPR <ul><li>DPR mempunyai fungsi ; legislasi, anggaran, dan pengawasan yang dijalankan dalam kerangka representasi rakyat. </li></ul><ul><li>Legislasi </li></ul><ul><ul><li>Fungsi legislasi dilaksanakan sebagai perwujudan DPR selaku pemegang kekuasaan membentuk undang-undang </li></ul></ul><ul><li>Anggaran </li></ul><ul><ul><li>Fungsi anggaran dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. </li></ul></ul><ul><li>Pengawasan </li></ul><ul><ul><li>Fungsi pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN. </li></ul></ul>
  15. 15. Tugas dan Wewenang <ul><li>Membentuk Undang-Undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama </li></ul><ul><li>Menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD </li></ul><ul><li>Membahas rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden atau DPR </li></ul><ul><li>Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama </li></ul><ul><li>Membahas bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden </li></ul><ul><li>Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang dan APBN </li></ul><ul><li>Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terhadap pelaksanaan undang-undang </li></ul><ul><li>Memberikan persetujuan kepada Presiden terhadap segala sesuatu kebijakan yang akan dilakukan Presiden (pemilihan menteri, Dubes, anggota BPK, KY, Hakim Agung, Hakim Konstitusi, Pernyataan Perang, Amnesti, Abolisi, Rehabilitasi, Grasi, dll ) </li></ul>
  16. 16. Sambungan .. <ul><li>DPR dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya berhak meminta pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan tentang suatu hal yang perlu ditangani demi kepentingan bangsa dan negara </li></ul><ul><li>Setiap pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga masyarakat yang melanggar ketentuan tersebut dikenakan panggilan paksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan </li></ul><ul><li>Dalam hal panggilan paksa tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dapat disandera paling lama 15 (lima belas) hari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan </li></ul>
  17. 17. Hak <ul><li>Hak interplasi </li></ul><ul><li>Hak interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada Pemerintah mengenai kebijakan Pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara </li></ul><ul><li>Hak angket </li></ul><ul><li>Hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. </li></ul>
  18. 18. Sambungan .. <ul><li>Hak menyatakan pendapat </li></ul><ul><li>Hak menyatakan pendapat adalah hak DPR untuk menyatakan pendapat atas : </li></ul><ul><ul><li>Kebijakan Pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau di dunia internasional </li></ul></ul><ul><ul><li>Tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket </li></ul></ul><ul><ul><li>Dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupun perbuatan tercela, dan/atau Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. </li></ul></ul>
  19. 19. Larangan dan Penyidikan <ul><li>Anggota DPR tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, hakim pada badan peradilan, pegawai negeri sipil, anggota TNI/Polri, pegawai pada BUMN/BUMD atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD. </li></ul><ul><li>Anggota DPR juga tidak boleh melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat/pengacara, notaris, dokter praktek dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR. </li></ul><ul><li>Jika anggota DPR diduga melakukan perbuatan pidana, pemanggilan, permintaan keterangan, dan penyidikannya harus mendapat persetujuan tertulis dari Presiden. Ketentuan ini tidak berlaku apabila anggota DPR melakukan tindak pidana korupsi dan terorisme serta tertangkap tangan. </li></ul>
  20. 20. Fraksi <ul><li>Untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPR, serta hak dan kewajiban anggota DPR, dibentuk fraksi sebagai wadah berhimpun anggota DPR </li></ul><ul><li>Fraksi melakukan evaluasi terhadap kinerja anggota fraksinya dan melaporkan kepada publik. </li></ul><ul><li>Setiap anggota DPR harus menjadi anggota salah satu fraksi. Fraksi dapat dibentuk oleh partai politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara dalam penentuan perolehan kursi DPR. </li></ul>
  21. 21. Komposisi Fraksi Fraksi Jumlah Anggota Ketua Fraksi Partai Demokrat 148 Mohammad Jafar Hafsah Fraksi Partai Golongan Karya 107 Setya Novanto Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 94 Tjahjo Kumolo Fraksi Partai Keadilan Sejahtera 57 Mustafa Kamal Fraksi Partai Amanat Nasional 46 Asman Abnur Fraksi Partai Persatuan Pembangunan 37 Hasrul Azwar Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa 28 Marwan Ja'far Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya 26 Mujiyono Haryanto Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat 17 Ahmad Fauzi
  22. 22. Alat Kelengkapan <ul><li>Pimpinan </li></ul><ul><ul><li>Pimpinan DPR terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 4 (empat) orang wakil ketua yang berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPR. Ketua DPR ialah anggota DPR yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPR </li></ul></ul><ul><ul><li>Wakil Ketua DPR ialah anggota DPR yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua, ketiga, keempat, dan kelima. </li></ul></ul>
  23. 23. <ul><li>Badan Musyawarah </li></ul><ul><ul><li>Bamus dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap. </li></ul></ul><ul><ul><li>DPR menetapkan susunan dan keanggotaan Badan Musyawarah pada permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang. </li></ul></ul><ul><ul><li>Anggota Badan Musyawarah berjumlah paling banyak 1/10 (satu persepuluh) dari jumlah anggota DPR berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi yang ditetapkan oleh rapat paripurna. </li></ul></ul><ul><ul><li>Pimpinan DPR karena jabatannya juga sebagai pimpinan Badan Musyawarah </li></ul></ul><ul><ul><li>Secara garis besar Bamus bertugas menetapkan agenda DPR, memberikan pendapat kepada pimpinan DPR, pengaturan Komisi, pengaturan knsultasi pemerintah dan DPR </li></ul></ul>
  24. 24. <ul><li>Komisi </li></ul><ul><ul><li>Komisi adalah unit kerja utama di dalam DPR. </li></ul></ul><ul><ul><li>Hampir seluruh aktivitas yang berkaitan dengan fungsi-fungsi DPR, substansinya dikerjakan di dalam komisi. </li></ul></ul><ul><ul><li>Setiap anggota DPR (kecuali pimpinan) harus menjadi anggota salah satu komisi. Pada umumnya, pengisian keanggotan komisi terkait erat dengan latar belakang keilmuan atau penguasaan anggota terhadap masalah dan substansi pokok yang digeluti oleh komisi </li></ul></ul><ul><ul><li>Pimpinan komisi terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua, yang dipilih dari dan oleh anggota komisi berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional dengan memperhatikan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi. </li></ul></ul>
  25. 25. sambungan .. <ul><li>Tugas komisi dalam pembentukan undang-undang adalah mengadakan persiapan, penyusunan, pembahasan, dan penyempurnaan rancangan undang-undang </li></ul><ul><li>Tugas komisi di bidang anggaran adalah mengadakan pembicaraan pendahuluan mengenai penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya bersama-sama dengan Pemerintah </li></ul><ul><li>Tugas komisi di bidang pengawasan adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, termasuk APBN, serta peraturan pelaksanaannya yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya; membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK yang berkaitan dengan ruang lingkup tugasnya; </li></ul>
  26. 26. <ul><li>Pada periode 2009-2014, DPR mempunyai 11 komisi dengan ruang lingkup tugas, yaitu : </li></ul><ul><ul><li>Komisi I, membidangi pertahanan, luar negeri, dan informasi. </li></ul></ul><ul><ul><li>Komisi II, membidangi pemerintahan dalam negeri, otonomi daerah, aparatur negara, dan agraria. </li></ul></ul><ul><ul><li>Komisi III, membidangi hukum dan perundang-undangan, hak asasi manusia, dan keamanan. </li></ul></ul><ul><ul><li>Komisi IV, membidangi pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan, perikanan, dan pangan. </li></ul></ul><ul><ul><li>Komisi V, membidangi perhubungan, telekomunikasi, pekerjaan umum, perumahan rakyat, pembangunan pedesaan dan kawasan tertinggal. </li></ul></ul><ul><ul><li>Komisi VI, membidangi perdagangan, perindustrian, investasi, koperasi, usaha kecil dan menengah), dan badan usaha milik negara. </li></ul></ul><ul><ul><li>Komisi VII, membidangi energi, sumber daya mineral, riset dan teknologi, dan lingkungan. </li></ul></ul><ul><ul><li>Komisi VIII, membidangi agama, sosial dan pemberdayaan perempuan. </li></ul></ul><ul><ul><li>Komisi IX, membidangi kependudukan, kesehatan, tenaga kerja dan transmigrasi. </li></ul></ul><ul><ul><li>Komisi X, membidangi pendidikan, pemuda, olahraga, pariwisata, kesenian, dan kebudayaan. </li></ul></ul><ul><ul><li>Komisi XI, membidangi keuangan, perencanaan pembangunan nasional, perbankan, dan lembaga keuangan bukan bank. </li></ul></ul>
  27. 27. <ul><li>Badan Legislasi </li></ul><ul><li>DPR menetapkan susunan dan keanggotaan Badan Legislasi pada permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang. </li></ul><ul><li>Jumlah anggota Badan Legislasi ditetapkan dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPR dan pada permulaan tahun sidang. </li></ul><ul><li>Pimpinan Badan Legislasi terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Legislasi berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional dengan memperhatikan keterwakilan perempuan m enurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi </li></ul>
  28. 28. Sambungan .. <ul><li>Badan Legislasi bertugas: </li></ul><ul><ul><li>menyusun rancangan program legislasi nasional; </li></ul></ul><ul><ul><li>mengoordinasi penyusunan program legislasi nasional; </li></ul></ul><ul><ul><li>menyiapkan rancangan undang-undang; melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan undang-undang yang diajukan anggota,; </li></ul></ul><ul><ul><li>memberikan pertimbangan terhadap rancangan undang-undang yang diajukan; </li></ul></ul><ul><ul><li>melakukan pembahasan, pengubahan, dan/atau penyempurnaan rancangan undang-undang yang secara khusus ditugaskan oleh Badan Musyawarah; </li></ul></ul><ul><ul><li>mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan undang-undang melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus; </li></ul></ul><ul><ul><li>memberikan masukan kepada pimpinan DPR atas rancangan undang-undang usul DPD yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah; </li></ul></ul><ul><ul><li>dan membuat laporan kinerja dan inventarisasi masalah di bidang perundang-undangan </li></ul></ul><ul><li>Badan Legislasi menyusun rancangan anggaran untuk pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebutuhan yang selanjutnya disampaikan kepada Badan Urusan Rumah Tangga. </li></ul>
  29. 29. <ul><li>Badan Anggaran </li></ul><ul><li>DPR menetapkan susunan dan keanggotaan Badan Anggaran pada permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang. </li></ul><ul><li>Jumlah anggota Badan Anggaran ditetapkan dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPR dan pada permulaan tahun sidang. </li></ul><ul><li>Pimpinan Badan Anggaran terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Anggaran berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional dengan memperhatikan keterwakilan perempuan m enurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi </li></ul>
  30. 30. Sambungan .. <ul><li>Badan Anggaran bertugas: </li></ul><ul><ul><li>membahas bersama Pemerintah menentukan pokok-pokok kebijakan fiskal dan prioritas anggaran untuk dijadikan acuan bagi setiap kementerian/lembaga dalam menyusun usulan anggaran; </li></ul></ul><ul><ul><li>menetapkan pendapatan negara bersama Pemerintah dengan mengacu pada usulan komisi terkait; </li></ul></ul><ul><ul><li>membahas rancangan undang-undang tentang APBN </li></ul></ul><ul><ul><li>melakukan sinkronisasi terhadap hasil pembahasan di komisi mengenai rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga; </li></ul></ul><ul><ul><li>membahas laporan realisasi dan prognosis yang berkaitan dengan APBN; dan </li></ul></ul><ul><ul><li>membahas pokok-pokok penjelasan atas rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. </li></ul></ul><ul><li>Badan Anggaran hanya membahas alokasi anggaran yang sudah diputuskan oleh komisi. Anggota komisi dalam Badan Anggaran harus mengupayakan alokasi anggaran yang diputuskan komisi dan menyampaikan hasil pelaksanaan tugas </li></ul>
  31. 31. <ul><li>Badan Akuntabilitas Negara </li></ul><ul><li>DPR menetapkan susunan dan keanggotaan BAKN pada permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang. Anggota BAKN berjumlah paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang atas usul fraksi DPR yang ditetapkan dalam rapat paripurna pada permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang. </li></ul><ul><li>Pimpinan BAKN terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota BAKN berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi </li></ul>
  32. 32. Sambungan .. <ul><li>BAKN bertugas: </li></ul><ul><ul><li>melakukan penelaahan terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK yang disampaikan kepada DPR; </li></ul></ul><ul><ul><li>menyampaikan hasil penelaahan kepada komisi; </li></ul></ul><ul><ul><li>menindaklanjuti hasil pembahasan komisi terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK atas permintaan komisi; dan </li></ul></ul><ul><ul><li>memberikan masukan kepada BPK dalam hal rencana kerja pemeriksaan tahunan, hambatan pemeriksaan, serta penyajian dan kualitas laporan. </li></ul></ul>
  33. 33. Sambungan .. <ul><li>Dalam melaksanakan tugas BAKN dapat meminta penjelasan dari BPK, Pemerintah, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, badan usaha milik negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara </li></ul><ul><li>BAKN dapat mengusulkan kepada komisi agar BPK melakukan pemeriksaan lanjutan. Hasil kerja disampaikan kepada pimpinan DPR dalam rapat paripurna secara berkala </li></ul><ul><li>Dalam melaksanakan tugas, BAKN dapat dibantu oleh akuntan, ahli, analis keuangan, dan/atau peneliti. </li></ul>
  34. 34. <ul><li>Badan Kehormatan </li></ul><ul><li>Anggota Badan Kehormatan berjumlah 11 (sebelas) orang dan ditetapkan dalam rapat paripurna pada permulaan masa keanggotan DPR dan pada permulaan tahun sidang </li></ul><ul><li>Pimpinan Badan Kehormatan terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua, yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Kehormatan </li></ul><ul><li>Pemilihan pimpinan Badan Kehormatan dilakukan dalam rapat Badan Kehormatan yang dipimpin oleh pimpinan DPR setelah penetapan susunan dan keanggotaan Badan Kehormatan </li></ul>
  35. 35. Sambungan .. <ul><li>Badan Kehormatan bertugas melakukan penyelidikan dan verifikasi atas pengaduan terhadap anggota karena: </li></ul><ul><ul><li>tidak melaksanakan kewajiban; </li></ul></ul><ul><ul><li>tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPR selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun; </li></ul></ul><ul><ul><li>tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPR yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah; </li></ul></ul><ul><ul><li>tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD; dan/atau </li></ul></ul><ul><ul><li>melanggar ketentuan larangan. </li></ul></ul><ul><li>Selain tugas tersebut diatas, Badan Kehormatan melakukan evaluasi dan penyempurnaan peraturan DPR tentang kode etik DPR. Badan Kehormatan berwenang memanggil pihak terkait dan melakukan kerja sama dengan lembaga lain. Badan Kehormatan membuat laporan kinerja pada akhir masa keanggotaan </li></ul>
  36. 36. <ul><li>Badan Kerjasama Antar Parlemen </li></ul><ul><li>Jumlah anggota BKSAP ditetapkan dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPR dan pada permulaan tahun sidang </li></ul><ul><li>P impinan BKSAP terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua, yang dipilih dari dan oleh anggota BKSAP berdasarkan prinsip musyawarah </li></ul><ul><li>Pemilihan pimpinan BKSAP dilakukan dalam rapat BKSAP yang dipimpin oleh pimpinan DPR setelah penetapan susunan dan keanggotaan BKSAP </li></ul>
  37. 37. Sambungan .. <ul><li>BKSAP bertugas: </li></ul><ul><ul><li>membina, mengembangkan, dan meningkatkan hubungan persahabatan dan kerja sama antara DPR dan parlemen negara lain, baik secara bilateral maupun multilateral, termasuk organisasi internasional yang menghimpun parlemen dan/atau anggota parlemen negara lain; </li></ul></ul><ul><ul><li>menerima kunjungan delegasi parlemen negara lain yang menjadi tamu DPR; </li></ul></ul><ul><ul><li>mengoordinasikan kunjungan kerja alat kelengkapan DPR ke luar negeri; dan </li></ul></ul><ul><ul><li>memberikan saran atau usul kepada pimpinan DPR tentang masalah kerja sama antarparlemen. </li></ul></ul>
  38. 38. <ul><li>Badan Urusan Rumah Tangga </li></ul><ul><li>Jumlah anggota BURT ditetapkan dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPR dan pada permulaan tahun sidang </li></ul><ul><li>Pimpinan BURT terdiri atas 1 (satu) orang ketua yang dijabat oleh Ketua DPR dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota BURT berdasarkan prinsip musyawarah </li></ul><ul><li>Pemilihan pimpinan BURT dilakukan dalam rapat BURT yang dipimpin oleh pimpinan DPR setelah penetapan susunan dan keanggotaan BURT </li></ul>
  39. 39. Sambungan .. <ul><li>BURT bertugas: </li></ul><ul><ul><li>menetapkan kebijakan kerumahtanggaan DPR; </li></ul></ul><ul><ul><li>melakukan pengawasan terhadap Sekretariat Jenderal DPR dalam pelaksanaan kebijakan kerumahtanggaan DPR sebagaimana dimaksud dalam huruf a, termasuk pelaksanaan dan pengelolaan anggaran DPR; </li></ul></ul><ul><ul><li>melakukan koordinasi dengan alat kelengkapan DPD dan alat kelengkapan MPR yang berhubungan dengan masalah kerumahtanggaan DPR, DPD, dan MPR yang ditugaskan oleh pimpinan DPR berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah; </li></ul></ul><ul><ul><li>menyampaikan hasil keputusan dan kebijakan BURT kepada setiap anggota DPR; dan </li></ul></ul><ul><ul><li>menyampaikan laporan kinerja dalam rapat paripurna DPR yang khusus diadakan untuk itu. </li></ul></ul>
  40. 40. <ul><li>Panitia Khusus </li></ul><ul><li>DPR menetapkan susunan dan keanggotaan panitia khusus berdasarkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi. Jumlah anggota panitia khusus ditetapkan oleh rapat paripurna paling banyak 30 (tiga puluh) orang </li></ul><ul><li>Pimpinan panitia khusus terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota panitia khusus berdasarkan prinsip musyawarah </li></ul><ul><li>Pemilihan pimpinan panitia khusus sebagaimana dilakukan dalam rapat panitia khusus yang dipimpin oleh pimpinan DPR setelah penetapan susunan dan keanggotaan panitia khusus </li></ul><ul><li>Panitia khusus bertugas melaksanakan tugas tertentu dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh rapat paripurna. Panitia khusus bertanggung jawab kepada DPR. Panitia khusus dibubarkan oleh DPR setelah jangka waktu penugasannya berakhir atau karena tugasnya dinyatakan selesai. Rapat paripurna menetapkan tindak lanjut hasil kerja panitia khusus. </li></ul>
  41. 41. Persidangan <ul><li>Tahun sidang DPR dimulai pada tanggal 16 Agustus dan diakhiri pada tanggal 15 Agustus tahun berikutnya dan apabila tanggal 16 Agustus jatuh pada hari libur, pembukaan tahun sidang dilakukan pada hari kerja sebelumnya </li></ul><ul><li>Tahun sidang dibagi dalam 4 (empat) masa persidangan </li></ul><ul><li>Sebelum pembukaan tahun , anggota DPR dan anggota DPD mendengarkan pidato kenegaraan Presiden dalam sidang bersama yang diselenggarakan oleh DPR atau DPD secara bergantian </li></ul>
  42. 42. Pengambilan Keputusan <ul><li>Pengambilan keputusan dalam rapat DPR pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat </li></ul><ul><li>Apabila cara pengambilan keputusan tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. </li></ul><ul><li>Setiap rapat atau sidang DPR dapat mengambil keputusan apabila memenuhi kuorum. </li></ul><ul><li>Kuorum terpenuhi apabila rapat dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah anggota rapat dan terdiri atas lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah fraksi, kecuali dalam rapat pengambilan keputusan terhadap pelaksanaan hak menyatakan pendapat. </li></ul><ul><li>Apabila kuorum tidak terpenuhi, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang masing-masing tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam. </li></ul><ul><li>Setelah 2 (dua) kali penundaan, kuorum belum juga terpenuhi, cara penyelesaiannya diserahkan kepada pimpinan DPR. </li></ul>
  43. 43. Sekretariat Jenderal DPR <ul><li>Sekretariat Jenderal DPR-RI merupakan unsur penunjang DPR, yang berkedududukan sebagai Kesekretariatan Lembaga Negara yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Pimpinan DPR </li></ul><ul><li>Sekretaris Jenderal diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Presiden atas usul Pimpinan DPR </li></ul><ul><li>Sekretariat Jenderal DPR RI personelnya terdiri atas PNS. Susunan organisasi dan tata kerja Sekretaris Jenderal ditetapkan dengan keputusan Presiden </li></ul>
  44. 44. D P D
  45. 45. <ul><li>Dewan Perwakilan Daerah (disingkat DPD ) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang anggotanya merupakan perwakilan dari setiap provinsi yang dipilih melalui Pemilihan Umum. </li></ul><ul><li>Anggota DPD dari setiap provinsi adalah 4 orang. Dengan demikian jumlah anggota DPD saat ini adalah 132 orang. Masa jabatan anggota DPD adalah 5 tahun, dan berakhir bersamaan pada saat anggota DPD yang baru mengucapkan sumpah/janji. Jumlah anggota DPD tidak lebih dari 1/3 (satu pertiga) jumlah anggota DPR. </li></ul><ul><li>Sistem perwakilan teritorial (territorial representation atau regional representation) ; </li></ul>
  46. 46. <ul><li>Dewan Perwakilan Daerah (DPD) lahir pada tanggal 1 Oktober 2004, ketika 128 anggota DPD yang terpilih untuk pertama kalinya dilantik dan diambil sumpahnya. </li></ul><ul><li>Pada awal pembentukannya, masih banyak tantangan yang dihadapi oleh DPD. Tantangan tersebut mulai dari wewenangnya yang dianggap jauh dari memadai untuk menjadi kamar kedua yang efektif dalam sebuah parlemen bikameral, sampai dengan persoalan kelembagaannya yang juga jauh dari memadai. </li></ul><ul><li>Tantangan-tantangan tersebut timbul terutama karena tidak banyak dukungan politik yang diberikan kepada lembaga baru ini </li></ul>
  47. 47. Fungsi <ul><li>DPD memiliki fungsi: </li></ul><ul><ul><li>Pengajuan usul, ikut dalam pembahasan dan memberikan pertimbangan yang berkaitan dengan bidang legislasi tertentu </li></ul></ul><ul><ul><li>pemberian pertimbangan kepada DPR atas rancangan Undang-undang tentang anggaran pendapata dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama </li></ul></ul><ul><ul><li>Pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang tertentu. </li></ul></ul>
  48. 48. Tugas, Wewenang dan Hak <ul><li>Tugas dan wewenang DPD antara lain: </li></ul><ul><ul><li>Mengajukan kepada DPR Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. DPR kemudian mengundang DPD untuk membahas RUU tersebut. </li></ul></ul><ul><ul><li>Memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. </li></ul></ul><ul><ul><li>Memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan </li></ul></ul>
  49. 49. Sambungan … <ul><ul><li>Melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. </li></ul></ul><ul><ul><li>Menerima hasil pemeriksaan keuangan negara dari BPK untuk dijadikan bahan membuat pertimbangan bagi DPR tentang RUU yang berkaitan dengan APBN </li></ul></ul><ul><li>Anggota DPD juga memiliki hak menyampaikan usul dan pendapat, membela diri, hak imunitas, serta hak protokoler. </li></ul>
  50. 50. Alat Kelengkapan <ul><li>PIMPINAN </li></ul><ul><ul><li>terdiri atas seorang ketua dan dua wakil ketua. Selain bertugas memimpin sidang, pimpinan DPD juga sebagai juru bicara DPD. </li></ul></ul><ul><ul><li>Pimpinan DPD bertugas antara lain ; memimpin sidang DPD dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan; menyusun rencana kerja pimpinan; menjadi juru bicara DPD; melaksanakan dan memasyarakatka keputusan DPD; mengadakan konsultasi dengan Presiden dan pimpinan lembaga negara lainnya sesuai dengan keputusan DPD; mewakili DPD di pengadilan; </li></ul></ul><ul><ul><li>Pimpinan DPD periode 2009–2014 adalah: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ketua: Irman Gusman (Sumatera Barat) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Wakil Ketua: Gusti Kanjeng Ratu Hemas (DI Yogyakarta) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Wakil Ketua: La Ode Ida (Sulawesi Tenggara) </li></ul></ul></ul>
  51. 51. <ul><li>Panitia Musyawarah </li></ul><ul><li>Panitia Musyawarah dibentuk oleh DPD dan merupakan alat kelengkapan DPD yang bersifat tetap. </li></ul><ul><li>Panitia Musyawarah bertugas menetapkan jadwal dan acara persidangan. Apabila Panitia Musyawarah tidak dapat mengadakan rapat untuk menetapkan jadwal dan acara, pimpinan DPD dapat menetapkan jadwal dan acara tersebut </li></ul>
  52. 52. <ul><li>Panitia Musyawarah </li></ul><ul><li>Panitia Musyawarah dibentuk oleh DPD dan merupakan alat kelengkapan DPD yang bersifat tetap. </li></ul><ul><li>Panitia Musyawarah bertugas menetapkan jadwal dan acara persidangan. Apabila Panitia Musyawarah tidak dapat mengadakan rapat untuk menetapkan jadwal dan acara, pimpinan DPD dapat menetapkan jadwal dan acara tersebut </li></ul>
  53. 53. <ul><li>Panitia Kerja </li></ul><ul><li>Panitia kerja dibentuk oleh DPD dan merupakan alat kelengkapan DPD yang bersifat tetap. </li></ul><ul><li>Keanggotaan panitia kerja ditetapkan olehsidang paripurna DPD pada permulaan masa kegiatan DPD dan pada setiap permulaan tahun sidang, kecuali pada permulaan tahun sidang terakhir dari masa keanggotaan DPD </li></ul>
  54. 54. Sambungan .. <ul><li>Tugas panitia kerja dalam pengajuan rancangan undang- undang adalah mengadakan persiapan dan pembahasan rancangan undang-undang tertentu </li></ul><ul><li>Tugas panitia kerja dalam pembahasan rancangan undang-undang yang berasal dari DPR atau Presiden adalah melakukan pembahasan serta menyusun pandangan dan pendapat DPD </li></ul>
  55. 55. Sambungan .. <ul><li>Tugas panitia kerja dalam pemberian pertimbangan adalah: </li></ul><ul><ul><li>melakukan pembahasan dan penyusunan pertimbangan DPD mengenai rancangan undang- undang tentang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama; </li></ul></ul><ul><ul><li>menyusun pertimbangan DPD terhadap calon anggota BPK yang diajukan DPR </li></ul></ul><ul><li>Tugas panitia kerja di bidang pengawasan adalah: </li></ul><ul><ul><li>melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang- undang bidang tertentu </li></ul></ul><ul><ul><li>membahas hasil pemeriksaan BPK. </li></ul></ul>
  56. 56. <ul><li>Panitia Perancang UU </li></ul><ul><li>PUU dibentuk oleh DPD dan merupakan alat kelengkapan DPD yang bersifat tetap. </li></ul><ul><li>Keanggotaan PPUU ditetapkan oleh sidang paripurna DPD pada permulaan masa kegiatan DPD dan pada setiap permulaan tahun sidang, </li></ul><ul><li>Panitia Perancang Undang-Undang dipimpin oleh pimpinan Panitia Perancang Undang-Undang. </li></ul>
  57. 57. <ul><li>Tugas PPUU </li></ul><ul><ul><li>merencanakan dan menyusun program serta urutan prioritas pembahasan usul rancangan undang-undang untuk 1 (satu) masa keanggotaan DPD dan setiap tahun anggaran; </li></ul></ul><ul><ul><li>membahas usul rancangan undang-undang </li></ul></ul><ul><ul><li>melakukan kegiatan pembahasan, harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi usul rancangan undang-undang </li></ul></ul><ul><ul><li>Melakukan koordinasi, konsultasi, dan evaluasi dalam rangka mengikuti perkembangan materi usul rancangan undang-undang </li></ul></ul><ul><ul><li>melakukan evaluasi terhadap program penyusunan usul rancangan undang-undang </li></ul></ul>
  58. 58. <ul><li>Badan Kehormatan </li></ul><ul><li>BK dibentuk oleh DPD dan merupakan alat kelengkapan DPD yang bersifat tetap. </li></ul><ul><li>Keanggotaan BK ditetapkan oleh sidang paripurna DPD pada permulaan masa kegiatan DPD dan pada setiap permulaan tahun sidang, </li></ul><ul><li>BK dipimpin oleh pimpinan BK </li></ul>
  59. 59. Sambungan .. <ul><li>Badan Kehormatan bertugas melakukan penyelidikan dan verifikasi atas pengaduan terhadap anggota karena: </li></ul><ul><ul><li>tidak melaksanakan kewajiban; </li></ul></ul><ul><ul><li>tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun; </li></ul></ul><ul><ul><li>tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah; </li></ul></ul><ul><ul><li>tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD; dan/atau </li></ul></ul><ul><ul><li>melanggar ketentuan larangan. </li></ul></ul><ul><li>Selain tugas tersebut diatas, Badan Kehormatan melakukan evaluasi dan penyempurnaan peraturan DPD tentang kode etik DPD. Badan Kehormatan berwenang memanggil pihak terkait dan melakukan kerja sama dengan lembaga lain. Badan Kehormatan membuat laporan kinerja pada akhir masa keanggotaan </li></ul>
  60. 60. <ul><li>Panitia Urusan Rumah Tangga </li></ul><ul><li>PURT dibentuk oleh DPD dan merupakan alat kelengkapan DPD yang bersifat tetap. </li></ul><ul><li>Keanggotaan PURT ditetapkan oleh sidang paripurna DPD pada permulaan masa kegiatan DPD dan pada setiap permulaan tahun sidang, </li></ul><ul><li>PURT dipimpin oleh pimpinan PURT </li></ul>
  61. 61. <ul><li>BURT bertugas: </li></ul><ul><ul><li>Membantu pimpinan DPD dalam menentukan kebijakan kerumahtanggaan DPD, termasuk kesejahteraan anggota dan pegawai Sekretariat Jenderal DPD; </li></ul></ul><ul><ul><li>membantu pimpinan DPD dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan kewajiban yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal DPD </li></ul></ul><ul><ul><li>membantu pimpinan DPD dalam merencanakan dan menyusun kebijakan anggaran DPD </li></ul></ul><ul><ul><li>melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan masalah kerumahtanggaan DPD yang ditugaskan oleh pimpinan DPD berdasarkan hasil rapat Panitia Musyawarah </li></ul></ul><ul><ul><li>menyampaikan laporan kinerja dalam sidang paripurna DPD yang khusus diadakan untuk itu </li></ul></ul>
  62. 62. <ul><li>Panitia Urusan Rumah Tangga membuat inventarisasi masalah, baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat digunakan sebagai bahan oleh Panitia Urusan Rumah Tangga pada masa keanggotaan berikutnya </li></ul><ul><li>Panitia Urusan Rumah Tangga dapat meminta penjelasan dan data yang diperlukan kepada Sekretariat Jenderal DPD </li></ul>
  63. 63. Persidangan <ul><li>Tahun sidang DPR dimulai pada tanggal 16 Agustus dan diakhiri pada tanggal 15 Agustus tahun berikutnya dan apabila tanggal 16 Agustus jatuh pada hari libur, pembukaan tahun sidang dilakukan pada hari kerja sebelumnya </li></ul><ul><li>Kegiatan DPD meliputi sidang DPD di ibu kota negara serta rapat di daerah dan tempat lain sesuai dengan penugasan DPD. </li></ul><ul><li>Sebelum pembukaan tahun , anggota DPR dan anggota DPD mendengarkan pidato kenegaraan Presiden dalam sidang bersama yang diselenggarakan oleh DPR atau DPD secara bergantian </li></ul>
  64. 64. Pengambilan Keputusan <ul><li>Pengambilan keputusan dalam rapat DPR pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat </li></ul><ul><li>Apabila cara pengambilan keputusan tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. </li></ul><ul><li>Setiap rapat atau sidang DPR dapat mengambil keputusan apabila memenuhi kuorum. </li></ul><ul><li>Kuorum terpenuhi apabila rapat dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah anggota sidang </li></ul><ul><li>Apabila kuorum tidak terpenuhi, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang masing-masing tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam. </li></ul><ul><li>Setelah 2 (dua) kali penundaan, kuorum belum juga terpenuhi, cara penyelesaiannya diserahkan kepada pimpinan DPD. </li></ul>
  65. 65. S E L E S A I
  1. A particular slide catching your eye?

    Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×