Your SlideShare is downloading. ×
Ppt sistem pemerintahan tingkat pusat
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Introducing the official SlideShare app

Stunning, full-screen experience for iPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

Ppt sistem pemerintahan tingkat pusat

4,662
views

Published on

Published in: Education

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
4,662
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
221
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. LOGO Muhammad Ikhwan Fauzi 118000111 Yuli Rahmawati 118000016 Wenny Permata Sari 118000087
  • 2. LOGO SK: 3 MENGENAL SISTEM PEMERINTAHAN TINGKAT PUSAT
  • 3. Kata Kunci Sistem Pemerintahan Pusat
  • 4. NAMA KONSEP 1. SISTEM Sistem adalah suatu keseluruhan yangterdiri atas beberapa bagian yang mempunyai hubungan fungsional.  Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata sistem berarti perangkat unsur yg secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas: -- pencernaan makanan, pernapasan, dan peredaran darah dl tubuh; -- telekomunikasi; susunan yg teratur dr pandangan, teori, asas, dsb: -- pemerintahan negara (demokrasi, totaliter, parlementer, dsb);
  • 5. 2. PEMERINTAHAN  Pemerintahan adalah sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau bagian- bagiannya  Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata pemerintahan berarti  sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya; semua; sekalian  sekelompok orang yg secara bersama-sama memikul tanggung jawab terbatas untuk menggunakan kekuasaan;  penguasa suatu negara (bagian negara): ~ negeri dimisalkan pengemudi negara; negara memerlukan ~ yg kuat dan bijaksana;  badan tertinggi yg memerintah suatu negara (spt kabinet merupakan suatu pemerintah): beberapa anggota DPR meminta supaya ~ segera menyerahkan rancangan undang-undang itu ke DPR; jawaban ~ dibacakan oleh Menteri Dalam Negeri;  negara atau negeri (sbg lawan partikelir atau swasta): baik sekolah ~ maupun sekolah partikelir harus dibangun tiga tingkat;  pengurus; pengelola: ~ perkebunan dan tambang;
  • 6. 3. SISTEM PEMERINTAHAN Sistem Pemerintahan adalah suatu tatanan utuh yang terdiri atas berbagai komponen pemerintahan yang bekerja saling bergantungan dan memengaruhi dalam mencapaian tujuan dan fungsi pemerintahan.
  • 7. 4. SISTEM PEMERINTAHAN PUSAT Sistem pemerintahan tingkat pusat adalah tatanan komponen pemerintahan pusat sebagai peyelenggara pemerintahan di tingkat pusat.
  • 8. MENGENAL SISTEM PEMERINTAHAN TINGKAT PUSAT Ciri-ciri/ Karakteristik Contoh Nilai Norma Moral
  • 9. Ciri Sistem Pemerintahan Pusat Sistem pemerintahan pusat terdiri dari 1. Lembaga pemerintahan 2. Organisasi pemerintahan
  • 10. Lembaga Pemerintahan Menganut ajaran Trias Politika berasal dari bahasa Yunani (Tri=tiga; As=poros/pusat; Politika=kekuasaan), prinsip trias politika membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yang sejajar satu sama lain berdasarkan prinsip checks and balances.
  • 11. adanya pemisahan kekuasaan ini, akan terjamin kebebasan pembuatan undang-undang oleh parlemen, pelaksanaan undang-undang oleh lembaga peradilan, dan pelaksanaan pekerjaan negara sehari- hari oleh pemerintah.
  • 12. Macam Lembaga Pemerintahan Pusat Yudikatif Legislatif Eksekutif KPU BPK
  • 13. Lembaga Legislatif Fungsi Lembaga negara yang termasuk lembaga Legislatif Pengertian
  • 14. Pengertian Lembaga Legislatif Legislatif adalah struktur politik yang fungsinya membuat undang-undang. Di masa kini, lembaga tersebut disebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat (Indonesia), House of Representative (Amerika Serikat), ataupun House of Common (Inggris). Lembaga-lembaga ini dipilih melalui mekanisme pemilihan umum yang diadakan secara periodik dan berasal dari partai-partai politik.
  • 15. Lembaga Negara yang Termasuk Lembaga Legislatif MPR DPR DPD
  • 16. MPR  MPR  MPR singkatan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat. Anggota MPR adalah seluruh anggota DPR dan DPD yang dipilih melalui pemilu.  Sidang istimewa MPR dilakukan lebih dari satu kali dalam jangka waktu lima tahun.  Tugas dan wewenang MPR: – Mengubah dan menetapkan UUD. – Melantik presiden dan wakil presiden. – Memberhentikan presiden/wakil presiden dalam jabatannya dalam UUD.  Hak anggota MPR yaitu mengajukan usul perubahan pasal-pasal UUD dan menentukan sikap serta pilihan dalam pengambilan putusan ( hak imunitas dan hak protokoler).
  • 17. DPR  DPR adalah lembaga negara yang memegang kekuasaan, membentuk UU. Anggota DPR berasal dari partai politik yang dipilih melalui pemilu yang berjumlah 550 orang dan diresmikan dengan keputusan presiden. Tugas dan wewenang DPR:  Membentuk UU yang dibahas bersama presiden untuk mendapat persetujuan bersama  Membahas dan memberikan persetujuan PERPU  Menetapkan APDN bersama presiden dengan pertimbangan DPD  Memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan BPD  Memberikan persetujuan kepada presiden atas pengangkatan dan pemberhentian anggota komisi yudisial.
  • 18. DPD Tugas dan wewenang DPD:  Mengajukan kepada DPR tentang RUU yang berkaitan dengan otoda, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran, penggabungan daerah serta pengelolahan SDAdan SDE  Memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama  Melakukan pengawasan atas pelaksanaan UU mengenai otoda, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran, penggabungan daerah serta pengelolahan SDAdan SDE, melaksanaan APBN, kajak, pendidikan dan agama.
  • 19. Fungsi Lembaga Legslatif Michael G. Roskin, et.al, terdapat beberapa fungsi dari kekuasaan legislatif sebagai berikut : 1. Lawmaking adalah fungsi membuat undang-undang. 2. CONSTITUENCY WORK adalah fungsi badan legislatif untuk bekerja bagi para pemilihnya. 3. SUPERVISION AND CRITISM OF GOVERNMENT, berarti fungsi legislatif untuk mengawasi jalannya pelaksanaan undang-undang oleh presiden/perdana menteri, dan segera mengkritiknya jika terjadi ketidaksesuaian. 4. EDUCATION adalah fungsi DPR untuk memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat. 5. REPRESENTATION, merupakan fungsi dari anggota legislatif untuk mewakili pemilih.
  • 20. Lembaga Eksekutif Fungsi Lembaga negara yang termasuk lembaga Eksekutif Pengertian
  • 21. Pengertian Lembaga Eksekutif Eksekutif adalah kekuasaaan untuk melaksanakan undang-undang yang dibuat oleh Legislatif. Eksekutif di era modern negara biasanya diduduki oleh Presiden.
  • 22. Lembaga negara yang termasuk lembaga Eksekutif Presiden  Kewenangan presiden:  Memberikan grasi/ampunan kepada orang yang telah dijatuhi hukuman  Memberikan amnesti/pengampunan kepada seseorang/sekelompok orang yang telah melakukan tindakan pidana tertentu  Memberikan abolisi/penghapusan suatu peristiwa pidana  Memberikan rehabilitasi/pemulihan nama seseorang
  • 23. Fungsi Lembaga Eksekutif 1. HEAD OF GOVERNMENT, artinya adalah kepala pemerintahan. Presiden atau Perdana Menteri yang melakukan kegiatan eksekutif sehari-hari. Misalnya mengangkat menteri-menteri, menjalin perjanjian dengan negara lain, dll. 2. COMMANDER IN CHIEF adalah fungsi mengepalai angkatan bersenjata. 3. CHIEF DIPLOMAT, merupakan fungsi eksekutif untuk mengepalai duta-duta besar yang tersebar di perwakilan negara di seluruh dunia. 4. DISPENSER OF APPOINTMENT merupakan fungsi eksekutif untuk menandatangani perjanjian dengan negara lain atau lembaga internasional. 5. CHIEF LEGISLATION, adalah fungsi eksekutif untuk mempromosikan diterbitkannya suatu undang-undang.
  • 24. Lembaga Yudikatif Fungsi Lembaga negara yang termasuk lembaga Yudikatif Pengertian
  • 25. Pengertian Lembaga Yudikatif Lembaga yudikatif adalah lembaga yang mempunyai kewenangan mengawasi pelaksanaan UUD dan bersifat independent (bebas dari campur tangan siapa pun).
  • 26. Lembaga negara yang termasuk lembaga Yudikatif Mahkamah Agung (MA) Mahkamah Konstitusi (MK) Komisi Yudisial (KY)
  • 27. Mahkamah Agung (MA) MA adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman tertinggi yang memiliki a pimpinan, hakim anggota, panitera, dan seorang sekretaris. Tugas dan wewenang MA: Menyelengggarakan peradilan Mengawasi peradilan yang ada dibawahnya. Memberikan pertimbangan hukum kepada lembaga- lembaga tinggi lainnya. Memberi petunjuk, teguran atau peringatan yang dianggap perlu kepada pengadilan di semua lingkungan
  • 28. Mahkamah Konstitusi (MK) MK adalah lembaga kekuasaan kehakiman yang memiliki peranan penting dalam menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum. Tugas dan wewenang MK: Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden atau wakil presiden menurut UUD 1945. Memanggil pejabat negara, pejabat pemerintah atau warga masyarakat untuk memberi keterangan.
  • 29. Komisi Yudisial (KY) Komisi yudisial adalah salah satu lembaga yudikatif yang bersifat mandiri yang anggotanya dipilih karena pengetahuan dan pengalamannya di bidang hukum dan kejujurannya. Wewenang komisi yudisial:  mengusukan pengangkatan hakip agung kepada DPR.  menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim.  Tugas komisi yudisial :  Melakukan pendaftaran calon hakim agung.  Melakukan seleksi terhadap calon hakim agung.  Menetapkan calon hakim agung.  Mengajukan calon hakim agung ke DPR.
  • 30. Fungsi Lembaga Yudikatif Fungsi-fungsi Yudikatif yang bisa dispesifikasikan kedalam daftar masalah hukum berikut: 1. Criminal Law, penyelesaiannya biasanya dipegang oleh pengadilan pidana yang di Indonesia sifatnya berjenjang, dari Pengadilan Negeri (tingkat kabupaten), Pengadilan Tinggi (tingkat provinsi, dan Mahkamah Agung (tingkat nasional). 2. Civil law juga biasanya diselesaikan di Pengadilan Negeri, tetapi khusus umat Islam biasanya dipegang oleh Pengadilan Agama. 3. Constitution Law, kini penyelesaiannya ditempati oleh Mahkamah Konstitusi. Jika individu, kelompok, lembaga-lembaga negara mempersoalkan suatu undang-undang atau keputusan, upaya penyelesaian sengketanya dilakukan di Mahkamah Konstitusi.
  • 31. 4. Administrative Law, penyelesaiannya dilakukan di Pengadilan Tata Usaha Negara, biasanya kasus-kasus sengketa tanah, sertifikasi, dan sejenisnya. 5. International Law, tidak diselesaikan oleh badan yudikatif di bawah kendali suatu negara melainkan atas nama Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB).
  • 32. BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) BPK adalah badan yang bertugas memeriksa tentang ke Kewenangan BPK, yaitu : Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara. Menyerahkan hasil pemeriksaan keuangan Negara kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai kewenangannya. Memeriksa semua pelaksanaan APBN. uangan Negara.
  • 33. Komisi Pemilihan Umum (KPU) KPU adalah lembaga Negara yang melaksanakan pemilu dan bersifat nasional, tetap, serta mandiri. Tugas dan wewenang, yaitu : Merencanakan penyelenggaraan pemilu. Mengordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilu. Menetapkan peserta pemilu. Melakukan evaluasi dan laporan pelaksanaan pemilu dan sebagainya.
  • 34. Macam Lembaga Pemerintahan Pusat Presiden Wakil Presiden Menteri Sekretariat Kabinet Lembaga Pemerintah Nondepartemen (LPND) Kejaksaan Badan Ekstra Struktural Badan Independen
  • 35. Presiden Presiden mempunyai kewenangan yang lain di antaranya sebagai berikut.  Mengangkat duta dan konsul. Duta adalah orang yang mewakili suatu negara di negara lain. Konsul adalah orang yang mewakili suatu negara di kota negara lain. Konsul berada di bawah kedutaan besar.  Menerima penempatan duta negara lain. Dalam pengangkatan duta dan penerimaan duta negara lain, presiden harus memperhatikan pertimbangan DPR.
  • 36. Wakil Presiden Wakil presiden mempunyai tugas sebagai berikut.  Melaksanakan tugas teknis pemerintahan sehari-hari  Melaksanakan tugas-tugas khusus kenegaraan yang diberikan presiden, jika presiden. berhalangan.  Menggantikan jabatan presiden apabila presiden berhenti, diberhentikan, atau meninggal dunia.  Susunan organisasi setwapres antara lain sebagai berikut.  Sekretaris wakil presiden.  Deputi bidang politik.  Deputi bidang ekonomi.  Deputi bidang kesra.  Deputi bidang dukungan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.  Deputi bidang administrasi.
  • 37. Menteri Menteri dibagi menjadi 3, yaitu menteri coordinator, menteri departemen, dan menteri Negara.  Menteri coordinator mempunyai tugas untuk menghubungkan atau melakukan kerjasama antara satu menteri dengan menteri yang lainnya.  Menteri Departemen ialah menteri yang memimpin departemen. Departemen merupakan badan pelaksana pemerintah yang dibagi menurut bidang-bidangnya masing-masing atau per departemen.  Menteri Negara ialah menteri yang menangani bidang khusus yang tidak ditangani oleh menteri departemen
  • 38. Sekretariat Kabinet Sekretariat Kabinet adalah lembaga pemerintah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada presiden. Adapun tugasnya memberikan dukungan staf dan pelayanan administrasi kepada presiden selaku kepala pemerintahan dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan Negara. Sekretaris Kabinet pada masa kabinet Indonesia Bersatu adalah Sudi Silalahi. Jadi, sekretaris cabinet merupakan pejabat setingkat menteri.
  • 39. Lembaga Pemerintah Nondepartemen (LPND) Lembaga Pemerintah Nondepartemen (LPND) adalah lembaga pemerintah pusat yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari presiden. Kepala LPND berada di bawah presiden dan bertanggung jawab langsung kepada presiden.  LPND diantaranya :  Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)  Badan Intelejen Negara (BIN)  Badan Kepegawaian Negara (BKN)  Badan Koordinasi keluarga Berencana nasional (BKKBN)  Dan lain-lain.
  • 40. Kejaksaan Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung. Jaksa Agung dipilih langsung oleh presiden. Oleh karena itu jaksa agung bertanggung jawab terhadap presiden. Lembaga kejaksaan adalah lembaga yang bertugas mengajukan tuntutan di muka pengadilan terhadap para pelaku kejahatan.
  • 41. Badan Ekstra Struktural Badan Ekstra Struktural adalah lembaga yang dibentuk untuk memberi pertimbangan kepada presiden atau menteri dalam rangka koordinasi atau pelaksanaan kegiatan tertentu. Lembaga ini juga membantu tugas tertentu dari suatu departemen. Lembaga ini bersifat ekstra struktural. Lembaga ini dapat dikepalai oleh menteri. Bahkan wakil presiden atau presiden itu sendiri. Berikut contoh Badan Ekstra Struktural  Dewan Ekonomi Nasional (DEN)  Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD)  Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek)  Badan pelaksana APEC  Dan lain-lain.
  • 42. Badan Independen Badan Independen adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah pusat, namun bekerja secara independen. Berikut contoh Badan Independen Badan Nasional Sertifikasi Profesi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (komnas HAM) Komisi Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Dan lain-lain.
  • 43. Tentara Nasional Indonesia ( TNI) dan Kepolisian Negara RI (Polri) TNI dipimpin oleh seorang panglima. Panglima TNI dipilih oleh presiden dengan persetujuan DPR. TNI dibagi menjadi 3 angkatan, yaitu angkatan darat, angkatan udara, dan angkatan laut. Setiap angkatan dipimpin oleh seorang kepala staff. TNI bertugas menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari ancaman dari luar maupun dari dalam. Demikian juga dengan Polri. Polri juga termasuk lembaga Negara. Kepolisian dipimpin oleh Kepala Kesatuan Republik Indonesia (Kapolri). Kapolri dipilih presiden dengan persetujuan DPR. Kepolisian bertugas menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat.
  • 44. Nilai  Jujur : setiap anggota pemerintah dalam melaksanakan kebijakan harus jujur agar tujuan kebijakan tersebut tercapai.  Disiplin : setiap keputusan yang diambil harus dilaksanakan dengan baik oleh anggota pemerintah.  Semangat kebangsaan : pemerintah dalam membuat kebijakan selalu berfikir dan beertindak dengan mengutamakan kepentingan bangsa dan bersama di atas kepentingan diri maupun kelompok.  Cinta tanah air : kebijakan yang di buat harus berdasarkan rasa cinta tanah air. Menunjukkan kesetiaan, kepedulian dan penghargaan yang tinggi terhadap bangsa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi dan politik bangsa.  Peduli lingkungan :kebijakan yang dibuat pemerintah harus mempertimbangkan tentang lingkungan.  Tanggung jawab : setiap anggota pemerintah dan masyarakat harus melaksanakan kebijakan dengan penuh tanggung jawab.
  • 45. Moral Positif : Negara akan berkembang bila pejabat disiplin dalam melaksanakan kewajiban dan sesuai dengan peraturan. Negatif : 1. Negara tidak akan dapat berkembang bila para pejabatnya banyak yang korupsi. 2. Negara akan hancur bila pejabat seenaknya dalam mejalankan tugas.
  • 46. Norma Norma Hukum : norma yang mengatur hidup manusia yang berlaku secara umum dan bersumber dari hati nurani manusia. aturan tertulis yang dibuat oleh penguasa negara untuk mengatur warga negaranya. Contohnya pejabat melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Norma Kesusilaan : norma yang mengatur hidup manusia yang berlaku secara umum dan bersumber dari hati nurani manusia. Contohnya jujur dalam melaksanan tugas.
  • 47. LOGO