Your SlideShare is downloading. ×
Ppt pancasila dlm konteks ketatanegaraan
Ppt pancasila dlm konteks ketatanegaraan
Ppt pancasila dlm konteks ketatanegaraan
Ppt pancasila dlm konteks ketatanegaraan
Ppt pancasila dlm konteks ketatanegaraan
Ppt pancasila dlm konteks ketatanegaraan
Ppt pancasila dlm konteks ketatanegaraan
Ppt pancasila dlm konteks ketatanegaraan
Ppt pancasila dlm konteks ketatanegaraan
Ppt pancasila dlm konteks ketatanegaraan
Ppt pancasila dlm konteks ketatanegaraan
Ppt pancasila dlm konteks ketatanegaraan
Ppt pancasila dlm konteks ketatanegaraan
Ppt pancasila dlm konteks ketatanegaraan
Ppt pancasila dlm konteks ketatanegaraan
Ppt pancasila dlm konteks ketatanegaraan
Ppt pancasila dlm konteks ketatanegaraan
Ppt pancasila dlm konteks ketatanegaraan
Ppt pancasila dlm konteks ketatanegaraan
Ppt pancasila dlm konteks ketatanegaraan
Ppt pancasila dlm konteks ketatanegaraan
Ppt pancasila dlm konteks ketatanegaraan
Ppt pancasila dlm konteks ketatanegaraan
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Ppt pancasila dlm konteks ketatanegaraan

6,717

Published on

Published in: Education
3 Comments
7 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total Views
6,717
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
411
Comments
3
Likes
7
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. Pancasila dalam KontekKetatanegaraan Oleh 1.Rizka Pratiwi Jaya 2.Luluk Ernawati 3.Erwin Prasetyo 4.Anzy Rosalia
  • 2. Pancasila dan Ketatanegaraan Hak Asasi Hubungan Pancasila, Proklamasi, dalam Pembukaan UUD 1945 dan Batang Tubuh UUD Pancasila 1945Implikasi Amandemen Implementasi Nilai-Nilai UUD 1945 dalam Pancasila dalam Ketatanegaraan Kehidupan Berbangsa dan Republik Indobesia Bernegara
  • 3. Pancasila merupakan suatu asas kerohanian dalam Negara adalah organisasi ilmu kenegaraan popular yang di dalamnya ada disebut sebagai dasar rakyat, wilayah yang filsafat Negara permanen, dan pemerintah (Philosofische gronslai). yang berdaulat (baik ke Dalam kedudukan ini dalam maupun ke luar). Pancasila merupakan Negara merupakan sumber nilai dan sumber kesatuan sosial norma dalam setiap aspek (masyarakat) yang diatur penyelenggaraan Negara, secara konstitusional untuk termasuk sebagai sumber mewujudkan kepentingan tertib hukum di Negara bersama. Negara dapat Republik Indonesia. dilihat dari dua segi Konsekuensinya seluruh perwujudannya, yakni peraturan perundang- sebagai satu bentuk undangan serta masyarakat yang penjabarannya senantiasa memenuhi syarat-syarat berdasarkan nilai-nilai tertentu dan sebagai satu yang terkandung dalam gejala hukum. sila-sila pancasila.
  • 4. Hubungan Pancasila dengan Pasal-Pasal UUD Negara Republik Indonesia Hubungan Hubungan Hubungan Pancasila,Pembukaan Pancasila Proklamasi, UUD 1945 dengan Pembukaan dengan Pembukaan UUD 1945Proklamasi UUD Negara dan Batang17 Agustus Republik Tubuh UUD 1945 Indonesia 1945. Hubungan Pembukaan UUD 1945 dengan Batang Tubuh UUD 1945
  • 5. pada pasal 28 ayat 1 dan 2 mencerminkan sila ketuhananyang maha esa dalam bentuk nilai dasar yang lebih rinci“kebebasan memeluk agama dan menjalankan ibadahmenurut agama dan kepercayaan masing-masing “ pada bab XA tentang hak asasi manusia yang merupakanjalinan nilai-nilai yang merupakan cerminan silakemanusiaan yang adil dan beradap (pasal 27, pasal28, pasal 28A, pasal 28B, pasal 28C, pasal 28D, pasal28E, pasal 28F, pasal 28G, pasal 28H, pasal 28I, pasal28J, pasal 30, pasal 31 dan pasal 34).
  • 6. Di tuangkan rincianya dalam pasal 1 ayat 1, pasal 11ayat 2 dan 3, pasal 18A, pasal 18B, pasal 22E, pasal25E, pasal 30, pasal 36, pasal dan pasal 36B.Di tuangkan rincianya dalam pasal 1 ayat 2 dan 3, pasal 2, pasal3, pasal 4 ayat 1, pasal 6, pasal 6A, pasal 7A , pasal 7B, pasal7C, pasal 8, pasal 11, pasal 16, pasal 18 ayat 3 , pasal 19, pasal20, pasal 20A, pasal 21, pasal 22, pasal 22B, pasal 22C, pasal22D dan pasal 22E Dalam nilai-nilai yang telah di tuangkan dalam pasl-pasalmengenai hak asasi manusia yang berkaitan dengankesejahteraan social dan kesejahteran ekonomi.
  • 7. Hubunggan pancasila dengan pembukaan undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945mengandung pengertian bahwa pancasila merupakansubtansi esensial dari pembukaan dan mendapatkankedudukan secara yuridis formal dalampembukaan, sehingga rumusan maupun kedudukanyasebagai dasar negara adalah sebagaimana yang terdapatdalam undang-undang dasar negara republik Indonesiatahun 1945, maka perumusan yang menyimpang daripembukaan tersebut adalah sama halnya denganmengubah secara tidak sah rumusan pembukaan undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945.
  • 8. Pembukaan UUD 1945, mempunyai fungsi hubungan langsungyang bersifat kausal organis dengan batang tubuh UUD 1945,karena isi dalam Pembukaan dijabarkan ke dalam pasal-pasalUUD 1945. Maka Pembukaan UUD 1945 yang memuat dasarfilsafat Negara dan Undang –Undang Dasar merupakan satukesatuan. Walaupun dapat dipisahkan, bahkan merupakanpangkaian kesatuan nilai dan norma yang terpadu. PembukaanUndang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya terkandung Pokok-Pokok Pikiran Persatuan Indonesia, Keadilan sosial, KedaulatanRakyat berdasarkan atas Permusyawaratan/Perwalilan, sertaKetuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang Adildan Beradap. Yang inti sarinya merupakan penjelasan dari dasarfilsafat Pancasila. Adapun Pancasila itu sendiri memancarkannilai-nilai luhur yang telah mampu memberikan semangat kapadaUUD 1945.
  • 9. Berpegang pada sifat hubungan antara proklamasi 17Agustus dengan pembukaan UUD 1945 yang tidakhanya menjelaskan dan menegaskan akan tetapi jugamempertanggung jawabkan Proklamasi, makahubungan itu tidak hanya bersifat fungsionalkorelatif, melainkan juga bersifat kasual organis, halini menunjukkan hubungan proklamasi dengan UUD1945 merupakan suatu kesatuan yang utuh
  • 10. Di Era Orde Lama (1959- 1965) Di Awal Di Era OrdeKemerdekaan Baru (1965-12(1945-1959) Mei 1998) Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara
  • 11. Dasar Pemikiran Perubahan UUD Negara Republik indonesia Implikasi Amandemen UUD 1945 dalam Ketatanegaraan RepublikLembaga- Indobesia Dasar HukumLembaga Perubahan Negara UUD Negararepubllik RepublikIndonesia indonesia
  • 12. Tuntutan perubahan/amandemen Undang –Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945 didasarkan pada pandangan bahwa Undang– Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945 dipandang belum cukup memuatlandasan bagi kehidupan yang demokratis,pemberdayaan rakyat dan penghormatan HAM.Selain itu, di dalamnya terdapat pasal-pasal yangmultitafsir dan membuka peluang bagipenyelenggaraan negar yang otoriter, sentralik,tertutup dan diliputi oleh tindakan korupsi,kolusi dan nepotisme ( KKN) yang menimbukankemerosotan dalam berbagai kehidupan.
  • 13. Majelis permusayawaratan Rakyat melakukanperubahan Undang–Undang Dasar 1945 denganberpedoman pada ketentuan pasal 37 UUD 1945.Pasal 37 UUD 1945 mengatur prodsedur perubahanUndang Undang Dasar 1945 yang menyatakanbahwa (1) Untuk mengaubah Undang – UndangDasar sekurang – kurangnya 2/3 dari pada jumlahanggota Majelis Permusyawaratan Rakyat harushadir dan (2) Putusan diambil dengan persetujuansekurang- kuangnya 2/3 daripada julah anggota yanghadir.
  • 14. Hak Asasi Manusia MenurutSila Ketuhanan Yang Maha Esa Hak Asasi Manusia Menurut SilaKemanusiaan yang Adil dan Beradab Hak Asasi Manusia Menurut Sila Persatuan Indonesia Hak Asasi Manusia Menurut Sila Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/PerwakilanHak Asasi Manusia Menurut Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
  • 15. Hak Asasi Manusia Menurut Sila Ketuhanan Yang Maha Esa menjamin setiap pengakuan orang umum terhadap melakukan ibadah Tuhan Yang menurut keyakinannya Maha Esa masing-masing Berarti sila pertama dari Setiap agamapancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung dipandang samapengakauan terhadap hak- hak dan hak asasi manusia dalam segala segi kehidupan kedudukannya manusia terhadap Negara.
  • 16. Hak Asasi Manusia Menurut Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab Hak tidak Pengakuan Hak tidak sebagai untuk untuk manusia diperbudak dianiaya pribadi Hak dianggap tidak bersalah Hak untuk Hak tidak untuk sampai mendapat ditangkap, dibuktikan ditahan, secara kesalahannya peradilan sewenang-menurut Undang- yang bebas wenang Undang
  • 17. Hak Asasi Manusia Menurut Sila Persatuan Indonesia Persatuan Persatuan Indonesia atau Kebangsaan ialah sikap yangmengutamakan kepentingan Bangsa diatas kepentingan suku, golongan, partai dan lain-lain. Ini berartipersatuan antara golongan-golongan, suku-suku, dan partai-partai yang mempunyai kedudukan dan kesempatan yang sama dalamNegara Indonesia, dalam arti adanya keseimbangan yang harmonis dengan tidak mengutamakan yang satu dengan mengabaikan yang lainnya.
  • 18. Hak Asasi Manusia Menurut Sila Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan Kedaulatan rakyat berarti kekeuasaan Negara berada di tangan rakyat. Negara dibentuk oleh rakyat dari rakyat dan untuk rakyat. Secara demokrasi melalui perwakilan. Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilakukan menurut Undang-Undang Dasarpengakuan akan menghormati dan menunjang tinggi hak harkat dan segala hak-hak asasi mengeluarkan martabat yang melekat pendapat manusia padanya hak ikut serta dalamkemerdekaan pemerintahan dan hak untuk pers jabatan-jabatan Negara berkumpul
  • 19. Hak Asasi Manusia Menurut Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia dijamin adanya hak hak untuk adanya hak atas jaminanhidup layak sosial milik berhak atas adanya hak atas tingkat hidup pekerjaan dengan sistem pengupahan yang menjamin dan syarat-syarat kesehatan kerja yang baik
  • 20. Artinya :Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orangyang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksidengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadapsesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil.Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Danbertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahuiapa yang kamu kerjakan.

×