Ppt implementasi negara hukum di era reformasi

3,185 views
2,960 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
3,185
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
114
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ppt implementasi negara hukum di era reformasi

  1. 1. L/O/G/O Implementasi Negara Hukum di Era Reformasi www.themegallery.com
  2. 2. L/O/G/O Kelompok 7 Yuli Rahmawati (118000016) Rizka Pratiwi Jaya (118000110) Maylita Fatmayanti (118000119) Sirajuddin Azhar (118000217) www.themegallery.com
  3. 3. L/O/G/O Mantan-mantan Presiden Republik Indonesia www.themegallery.com
  4. 4. Implementasi Negara Hukum di Indonesia 1 Sistem Hukum di Indonesia pada Era Reformasi 2 Kondisi Negara Indonesia Pasca Reformasi 3 Faktor-faktor yang menyebabkan menurunnya kualitasPenegakkan Hukum di Indonesia Pasca Reformasi Upaya-upaya dalam Menegakkan Hukum di 4 Indonesia Pasca Reformasiwww.themegallery.com
  5. 5. Orde Lama Mantan Presiden pertama di Indonesia dan Pencetus lahirnya Pancasilawww.themegallery.com
  6. 6. Orde Baru Mantan Presiden Kedua di Indonesia dan Identik dengan Tragedi Trisaktiwww.themegallery.com
  7. 7. Era Reformasi Mantan Presiden Ketiga di Indonesia dan Identik dengan Reformasiwww.themegallery.com
  8. 8. Implementasi adalah Pelaksanaan, penerapan Negara Hukum Era Reformasi Negara yang perubahan secara drastis berdasarkan hukum, untuk perbaikan (bidang tidak berdasarkan sosial, politik, dan agama) kekuasaan, dan dalam suatu masyarakat pemerintahannya atau negara. Namun berdasarkan sistem Reformasi ini bukan konstitusi (hukum merupakan suatu tujuan dasar) bukan melainkan sebuah gerbang absolutisme (kekuasaan dalam mewujudkan yang tidak terbatas). negara yang lebih baik dari sebelumnyawww.themegallery.com
  9. 9. Jadi, dapat disimpulkan bahwa implementasi negara hukum di era reformasi adalah penerapan konstitusi dalam sebuah negara yang berdasarkan hukum dasar (perundang-undangan) sehingga tidak bersifat absolutisme pada masa setelah era orde baru.www.themegallery.com
  10. 10. Amandemen Amandemen Pertama Kedua Dilakukan pada tanggal 19 Amandemen ini dilakukan 18 oktober 1999. Secara garis Agustus 2000. Secara garis besar amandemen ini besar perubahan mengenai ditujukan untuk mengurangi pemerintah daerah, wilayah kewenangan presiden dan negara, DPR, warga negara dan penduduk, hak azasi lebih memberdayakan manusia, pertahanan dan peran DPR sebagai keamanan negara, dan lembaga eksekutif. Yang lambang negara serta lagu diamanademen pada kali ini kebangsaan. Yang adalah pasal 5, pasal7, diamanademen antara lain pasal9, pasal13, pasal14, pasal 18 A-B, pasal 19, pasal pasal15, pasal17, pasal20 20, pasal 22, pasal 25, pasal dan pasal 21. 26, pasal 27, pasal 28 A-J, pasal 30 dan pasal 36 A-C.www.themegallery.com
  11. 11. Amandemen Amandemen Ketiga Keempat Dilakukan dalam sidang Ditetapkan pada 9 november umum MPR bulan agustus 2001. Secara garis besar 2002, meliputi hal-hal berikut: amandemen meliputi: Pemilihan presiden dan wakil Kedaulatan ditangan rakyat presiden secara langsung dan dilakukan menurut UUD (pasal 1 ayat2). (pasal6; pasal8). Negara Indonesia adalah Pengangkatan DPD negara hukum (pasal1 ayat (pasal22). 3). Pendidikan nasional Tugas MPR mengubah dan (pasal31). menetapkan undang-undang Kebudayaan nasional (pasal2 ayat1). (paal32). MPR melantik presiden dan Perekonomian nasioanl wakil presiden (pasal3 ayat (pasal33). 2) Kesejahteraan sosial (pasal34)www.themegallery.com
  12. 12. Kondisi Hukum di Indonesia Pasca Reformasi Dapat dikatakan bahwa sesudah 11 tahun masa reformasi ini, kita menghadapi keadaan anomi dan anomali. Keadaan anomi mencerminkan keadaan yang seolah-olah ketiadaan norma (a-nomous), sedangkan keadaan anomali menegaskan adanya kekacauan struktural dan fungsional dalam hubungan antara lembaga dan badan-badan penyelenggara fungsi kekuasaan negara.www.themegallery.com
  13. 13. Faktor-faktor penyebab menurunnya penegakkan hukum di Indonesia Lemahnya political will dan political action para pemimpin negara ini, untuk menjadi hukum sebagai panglima dalam penyelenggaraan pemerintahan. Rendahnya integritas moral, kredibilitas, profesionalitas dan kesadaran hukum aparat penegak hukum (Hakim, Jaksa, Polisi dan Advokat) dalam menegakkan hukum Minimnya sarana dan prasana serta fasilitas yang mendukung kelancaran proses penegakan hukumwww.themegallery.com
  14. 14. Faktor-faktor penyebab menurunnya penegakkan hukum di Indonesia Tingkat kesadaran dan budaya hukum masyarakat yang masih rendah serta kurang respek terhadap hukum Paradigma penegakan hukum masih positivis-legalistis yang lebih mengutamakan tercapainya keadilan formal (formal justice) daripada keadilan substansial (substantial justice) Kebijakan (policy) yang diambil oleh para pihak terkait (stakeholders) dalam mengatasi persoalan penegakan hukum masih bersifat parsial, tambal sulam, tidak komprehensif dan tersistematiswww.themegallery.com
  15. 15. Ikon kasus di negeri tercinta Yang telah mendewakan Aggodo W. sebagai aktor Yang telah intelektualnya. Peristiwa tersebut menyeret menyebabkan Wakil keluarnya Perpu Kasus korupsi Presiden No.4 Tahun 2009 tentang Plt di Dirjen pajak Boediono dan Pimpinan KPK. oleh sebesar 28 Menkeu Sri Berawal dari Perpu Tertangkapnya Miliar yang juga Mulayani No.4 Tahun 2008 Nazaruddin dan telah menyeret tentang Jaring Indrawati. Angelina para petinggi- Pengaman Sistem petinggi Polri. Keungan (JPSK) Sondakhwww.themegallery.com
  16. 16. Upaya-upaya penegakkan hukum di Indonesia pasca Reformasi Melakukan pembenahan dan penataan terhadap sistem hukum yang ada. Terkait dengan struktur sistem hukum, perlu dilakukan penataan terhadap intitusi hukum yang ada seperti lembaga peradilan, kejaksaan, kepolisian, dan organisasi advokat. Selain itu perlu juga dilakukan penataan terhadap institusi yang berfungsi melakukan pengawasan terhadap lembaga hukum. Dan hal lain yang sangat penting untuk segera dibenahi terkait dengan struktur sistem hukum di Indonesia adalah birokrasi dan administrasi lembaga penegak hukum.www.themegallery.com
  17. 17. L/O/G/O Thank You! www.themegallery.com

×