akuntansi pajak atas piutang

5,359 views
5,107 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
5,359
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
9
Actions
Shares
0
Downloads
128
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

akuntansi pajak atas piutang

  1. 1. Akuntansi Pajak Atas Piutang Oleh : Risfan Pratama 1201154140
  2. 2. Akuntansi Pajak Atas Piutang BAB 1 PENDAHULUAN Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang —sehingga dapat dipaksakan— dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. Terdapat bermacam-macam batasan atau definisi tentang "pajak" yang dikemukakan oleh para ahli diantaranya adalah : Leroy Beaulieu Pajak adalah bantuan, baik secara langsung maupun tidak yang dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau dari barang, untuk menutup belanja pemerintah P. J. A. Adriani Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat 2
  3. 3. ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut: Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment' Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M., & Brock Horace R Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan Pajak dari perspektif ekonomi dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sektor privat kepada sektor publik. Pemahaman ini memberikan gambaran bahwa adanya pajak menyebabkan dua situasi menjadi berubah. Pertama, berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa. Kedua, bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat. Sementara pemahaman pajak dari perspektif hukum menurut Soemitro merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Dari pendekatan hukum ini memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut harus berdsarkan undang-undang sehingga menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi fiskus sebagai pengumpul pajak maupun wajib pajak sebagai pembayar pajak. Pajak menurut Pasal 1 angka 1 UU No 6 Tahun 1983 sebagaimana telah disempurnakan terakhir dengan UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah "kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat'' 3
  4. 4. Unsur pajak Dari berbagai definisi yang diberikan terhadap pajak, baik pengertian secara ekonomis (pajak sebagai pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah) atau pengertian secara yuridis (pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan) dapat ditarik kesimpulan tentang unsur-unsur yang terdapat pada pengertian pajak, antara lain sebagai berikut: Pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Asas ini sesuai dengan perubahan ketiga UUD 1945 pasal 23A yang menyatakan, "pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang." Tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi perseorangan) yang dapat ditunjukkan secara langsung. Misalnya, orang yang taat membayar pajak kendaraan bermotor akan melalui jalan yang sama kualitasnya dengan orang yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan. Pemungutan pajak dapat dipaksakan. Pajak dapat dipaksakan apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan dan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundangundangan. Selain fungsi budgeter (anggaran) yaitu fungsi mengisi Kas Negara/Anggaran Negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial (fungsi mengatur / regulatif). 4
  5. 5. Jenis Pajak Di tinjau dari segi Lembaga Pemungut Pajak dapat di bagi menjadi dua jenis yaitu: Pajak Negara Sering disebut juga Pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat yang terdiri dari: Pajak Penghasilan Diatur dalam UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang diubah terakhir kali dengan UU Nomor 36 Tahun 2008 Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Diatur dalam UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang diubah terakhir kali dengan UU No. 42 Tahun 2009 Bea Materai UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai Bea Masuk UU No. 10 Tahun 1995 jo. UU No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan Cukai UU No. 11 Tahun 1995 jo. UU No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai 5
  6. 6. Piutang sangat penting dalam kegiatan penghimpunan bukti untuk keperluan fiskal. Hal ini dilakukan karena sebaiknya sistem akuntansi dapat menyajikan saldo piutang kepada pihak yang ada dalam hubungan istimewa dengan maksud untuk mempermudahkan fiskus dalam mengetahui apakah wajib pajak melakukan penghindaran pembayaran pajak melalui penetapan harga transfer (transfer pricing). Adapun keterangan-keterangan yang dibutuhkan dalam pembukuan piutang yaitu ; 1. Nama dan alamat lengkap debitur 2. Jumlah Piutang kepada masing-masing debitur 3. Saat timbul maupun berkurangnya piutang 4. Jenis Piutang 5. Hak Penerimaan bunga 6. Tanggal Jatuh Tempo piutang 7. Jumlah Piutang yang dapat dihapuskan 8. Keterangan lainnya yang berkaitang dengan piutang Dalam makalah ini juga akan membahas mengenai sub pokok bahasan yang meliputi: 1. Definisi Piutang 2. Piutang Usaha 3. Piutang Di Luar Usaha 4. Piutang Dalam Hubungan Istimewa 5. Nilai Piutang Dalam Neraca Demikianlah sedikit gambaran mengenai isi makalah ini yang kelompok kami buat berdasarkan literatur kaji pustaka terhadap buku-buku yang berhubungan dengan tema makalah yang kami buat. 6
  7. 7. BAB 2 TEORI DAN KONSEP Definisi Piutang Menurut Kieso dan Weygandt mendefinisikan pengertian piutang sebagai berikut “Receivables are claims held against customers and others for money, goods, or services.” (Kumpulan Ilmu, 2012) Dalam pendapat yang lain, piutang juga didefinisikan dengan pengertian ”Piutang meliputi semua klaim dalam bentuk uang terhadap pihak lainnya, termasuk individu, perusahaan atau organisasi lainnya” (Warren Reeve dan Fess, 2005 : 404). Seomarso berpendapat, bahwa Piutang merupakan kebiasaan bagi perusahaan untuk memberikan kelonggaran-kelonggaran kepada para pelanggan pada waktu melakukan penjualan. Kelonggaran-kelonggaran yang diberikan biasanya dalam bentuk mempernolehkan para pelanggan tersebut membayar kemudian atas penjualan barang atau jasa yang dilakukan (Soemarso, 2004 : 338). Sedangkan menurut buku Akuntansi Perpajakan Sukrisno Agoes dan Estralita Trisnawati, Piutang adalah hak perusahaan kepada pihak lain yang akan diterima dalam bentuk kas. (Sukrisno Agoes dan Estralita Trisnawati, 2011 : 24) 7
  8. 8. BAB 3 PEMBAHASAN Piutang Usaha Piutang Usaha terjadi karena adanya pemberian kredit pada transaksi penjualan dari penjual pada konsumen. Piutang dapat dicatat jika barang telah diserahkan. Terhadap piutang yang diragukan tingkat kolektabilitasnya, perusahaan dapat menghapuskan dan membebankannya pada cadangan dimaksud. Meskipun demikian, ketentuan pajak tidak memperkenankan pada cadangan penghapusan tersebut. Ketentuan pajak lebih melihat realitas dan memberlakukan metode penghapusan langsung (direct written off). Adapun syarat-syarat penghapusan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih menurut UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 6 ayat (1) huruf (h) adalah sebagai berikut (h.) piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat: 1. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial; 2. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak; dan 3. Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu; 4. syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k; yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; 8
  9. 9. Akan tetapi pembentukan cadangan/pemupukan dana cadangan untuk jenis usaha tertentu, diperkenankan membentu penyisihan (cadangan) sesuai dengan PMK-81/PMK.03/2009 dan ketentuan perpajakan UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 9 ayat (1) huruf (c) yang berbunyi sebagai berikut; (c.) Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali: 1. cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang; 2. cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; 3. cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan; 4. cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan; 5. cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan; dan 6. cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri, Metode penghapusan piutang uang yang digunakan : 1. Metode Penghapusan Langsung (Direct Write-off Method) Pada periode dimana terdapat piutang yang tidak dapat ditagih, maka ada saat itu dilakukan pencatatan. Jurnal : Biaya piutang yang tidak tertagih xxx Piutang Dagang xxx 1. Metode Penyisihan/Pencadangan (Allowance Method) Piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih dicatat melalui ayat jurnal. 9
  10. 10. Jurnal : Biaya piutang yang tidak tertagih xxx Penyisihan piutang tidak tertagih xxx Piutang di Luar Usaha Piutang juga dapat timbul karena pemberian pinjaman kepada pihak ketiga dan pegawai, klaim asuransi, restitusi pajak, royalty, dan lain-lain. Piutang dalam Hubungan Istimewa Piutang dalam hubungan istimewa merupakan saldo tagihan dari transaksi yang dilakukan dengan pihak dimana perusahaan mempunyai hubungan istimewa. Piutang dalam hubungan istimewa dapat timbul karena terjadinya transaksi seperti ; 1. Pengeluaran atau pembebanan yang dilakukan oleh WP kepada pihak lain dalam hubungan istimewa untuk biaya suatu usaha, seperti sewa kantor, asuransi, listrik, dan lain-lain; penjualan harta tetap seperti mesin di mana pengeluaran atau pembebanan tersebut akan ditagih lagi kepada pihak tersebut 2. Peminjaman dana 3. Transaksi penyerahan barang atau penyerahan jas Menurut UU PPh Nomor 36 tahun 2008 pasal 18 ayat 4, (4) Hubungan istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (3d), Pasal 9 ayat (1) huruf f, dan Pasal 10 ayat (1) dianggap ada apabila: 1. Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain; hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak atau lebih; atau hubungan di antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir; 10
  11. 11. 2. Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau 3. terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat. Nilai Piutang dalam Neraca Biasanya nilai saldo piutang yang tercantum dalam neraca adalah nilai piutang neto. Saldo piutang neto pada neraca fiscal selain usaha: 1. bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang 2. usaha asuransi 3. lembaga penjamin simpanan 4. usaha pertambangan 5. usaha kehutanan 6. usaha pengelolahan limbah industry adalah saldo piutang yang dikurangi dengan piutang yang benar-benar tidak dapat ditagih, sedangkan saldo piutang neto pada neraca komerisal adalah saldo piutang dikurangi piutang ragu-ragu. PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK Dasar Hukum Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 565/KMK.04/2000 Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 539/KMK.03/2002 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 68/PMK. 03/2012 11
  12. 12. Daluwarsa Penagihan Berdasarkan rumusan Pasal 22 ayat (1) diatur bahwa hak Direktorat Jenderal Pajak mempunyai hak untuk melakukan penagihan pajak dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak penerbitan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali. Adapun yang menjadi tujuan dari pengaturan hak Direktorat Jenderal Pajak dalam jangka waktu 5 (lima) tahun adalah untuk memberikan kepastian hukum kapan utang pajak tidak dapat ditagih lagi, sehingga UU KUP mengatur mengenai daluwarsa penagihan pajak. Dalam hal Utang Pajak telah memasuki tanggal daluwarsa penagihan, hak negara untuk melakukan penagihan utang pajak termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak tidak lagi dapat dilakukan. Pengertian Penghapusan Piutang Pajak Keputusan Menteri Keuangan Nomor 539/KMK.03/2002 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menter Keuangan No. 68/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan Penetapan Besarnya Piutang Pajak mengatur tentang Piutang Pajak yang dapat dihapuskan. Dirjen Pajak memberikan kebijaksanaan dan kepastian hukum bagi Wajib Pajak yang masih memiliki kewajiban pajak yang masih terhutang namun dapat dihapuskan sebagaimana dalam ketentuan tersebut. 1. Piutang pajak yang dapat dihapuskan adalah piutang pajak yang tercantum dalam: a. Surat Tagihan Pajak (STP); b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB); c. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT); d. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT); e. Surat Ketetapan Pajak (SKP); 12
  13. 13. f. Surat Ketetapan Pajak Tambahan (SKPT); g. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah. 2. Piutang pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Wajib Pajak orang pribadi adalah piutang pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, disebabkan karena: a. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak meninggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan atau kekayaan; b. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan; c. Hak untuk melakukan penagihan pajak sudah daluwarsa; d. Dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan; atau e. Hak negara untuk melakukan penagihan pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. 3. Piutang pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Wajib Pajak badan adalah piutang pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, disebabkan karena: a. Wajib Pajak bubar, likuidasi, atau pailit dan Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan; b. Hak untuk melakukan penagihan pajak sudah daluwarsa; c. Dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan; atau 13
  14. 14. d. Hak negara untuk melakukan penagihan pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Syarat-syarat Penghapusan Piutang Pajak Penghapusan piutang pajak dapat dilakukan dalam hal hak menagih Direktorat Jenderal Pajak telah melampaui jangka waktu dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak penerbitan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali. Untuk memastikan keadaan Wajib Pajak atau piutang pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, Direktorat Jenderal Pajak wajib dilakukan penelitian setempat atau penelitian administrasi dan hasilnya dilaporkan dalam Laporan Hasil Penelitian. Laporan Hasil Penelitian tersebut harus menggambarkan keadaan Wajib Pajak atau Piutang Pajak yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya Piutang Pajak yang tidak dapat ditagih lagi sehingga diusulkan untuk dihapus. Piutang Pajak hanya dapat diusulkan untuk dihapuskan setelah adanya Laporan Hasil Penelitian dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak setiap akhir tahun takwim menyusun Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak berdasarkan Laporan Hasil Penelitian. Usulan Penghapusan Piutang Pajak setiap awal tahun berikutnya disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atasannya. Selanjutnya, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak menyampaikan Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak yang telah diteliti kepada Direktur Jenderal Pajak. Penelitian Setempat dan Penelitian Administrasi Dalam Pasal 2 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 625/PJ./2001 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan Penetapan Besarnya Penghapusan Piutang Pajak dijelaskan yang dimaksud dengan penelitian setempat dan penelitian administrasi. Penelitian setempat dilakukan 14
  15. 15. oleh Juru Sita Pajak Negara terhadap piutang pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi karena: o Wajib Pajak yang meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak dapat ditemukan, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan kematian dan surat keterangan yang menyatakan bahwa Wajib Pajak yang meninggal dunia tersebut tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris dari pejabat yang berwenang; o Wajib Pajak yang tidak mempunyai harta kekayaan lagi, dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa Wajib Pajak memang benar-benar sudah tidak mempunyai harta kekayaan lagi; Berdasarkan surat perintah penelitian setempat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Selanjutnya, penelitian administrasi adalah penelitian terhadap piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi karena Wajib Pajak yang hak penagihannya telah daluwarsa berdasarkan Pasal 22 UU KUP dan hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Administrasi. 15
  16. 16. BAB 4 KESIMPULAN Piutang merupakan bagian dari aset lancar. Jika ditinjau dari sumber terjadinya, piutang digolongkan menjadi dua kategori : 1. Piutang Usaha (account receivables) 2. Piutang Lain-lain (other receivables) Penyajian piutang usaha dan piutang lain-lain dalam laporan keuangan harus secara terpisah dengan menggunakan identifikasi yang jelas. Piutang dalam keuangan dinyatakan sebesar jumlah kotor tagihan diikuti dengan umlah takdiran piutang yang tidak dapat ditagih dan piutang yang diragukan. Kemungkinan tidak semua jumlah piutang dapat ditagih. Berikut metode panghapusan piutang yang digunakan : 1. Metode Penghapusan Langsung (Direct Write-off Method) 2. Metode Penyisihan/Pencadangan (Allowance Method) Pada prinsipnya, terdapat dua cara dalam menetapkan jumlah penyisihan piutang tidak tertagih, yaitu : 1. Atas dasar Saldo Piutang 2. Atas dasar Saldo Penjualan Besarnya dana cadangan piutang tidak tertagih yang diperkenankan untuk dibebankan sebagai biaya Usaha Bank tersebut sebagai berikut : 1. 5% dari kredit yang digolongkan perhatian khusus 2. 15% dari kredit yang digolongkan kurang lancar 3. 50% dari kredit yang digolongkan diragukan 4. 100% dari kredit yan digolongkan macet 16
  17. 17. Kerugian sebenarnya yang disebabkan oleh piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dibebankan ke akun Cadangan/Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dengan ayat jurnal : Penyisihan piutang tidak tertagih xxx Piutang usaha xxx 17
  18. 18. DAFTAR PUSTAKA Kumpulan Ilmu. (2012, 04). Kumpulan Ilmu. Retrieved September 14, 2012, from http://mbegedut.blogspot.com/2012/04/pengertian-definisi-piutang-menurut.html Sukrisno Agus dan Estralita Trisnawati. 2011. Akuntansi Pajak. Edisi 2. Penerbit Salemba Empat. UU No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Waluyo. 2012. Akuntansi Pajak. Edisi 4. Penerbit Salemba Empat. 18

×