Your SlideShare is downloading. ×
0
Presentasi pedoman 2012 yes
Presentasi pedoman 2012 yes
Presentasi pedoman 2012 yes
Presentasi pedoman 2012 yes
Presentasi pedoman 2012 yes
Presentasi pedoman 2012 yes
Presentasi pedoman 2012 yes
Presentasi pedoman 2012 yes
Presentasi pedoman 2012 yes
Presentasi pedoman 2012 yes
Presentasi pedoman 2012 yes
Presentasi pedoman 2012 yes
Presentasi pedoman 2012 yes
Presentasi pedoman 2012 yes
Presentasi pedoman 2012 yes
Presentasi pedoman 2012 yes
Presentasi pedoman 2012 yes
Presentasi pedoman 2012 yes
Presentasi pedoman 2012 yes
Presentasi pedoman 2012 yes
Presentasi pedoman 2012 yes
Presentasi pedoman 2012 yes
Presentasi pedoman 2012 yes
Presentasi pedoman 2012 yes
Presentasi pedoman 2012 yes
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Presentasi pedoman 2012 yes

1,163

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
1,163
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. Sekali Di Udara Tetap Di Udara PEDOMAN TATA CARA PENYELENGGARAAN LPU & ASSET LPP RRI
  • 2. INSTRUKSI DIREKTUR UTAMA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA NO : 446 /INSTR/DU/2012 TENTANG REVISI TATA CARA PENYELENGGARAAN LPU LPP RRIMenimbang : 1.Bahwa kekayaan LPP RRI merupakan kekayaan Negara yang tidak dipisahkan, sehingga merupakan BMN dan pengelolaannya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah kecuali ditentukan lain. 2. Bahwa penerimaan pada LPP RRI yang dapat dikelola langsung yaitu iuran penyiaran, sumbangan masyarakat, siaran iklan dan usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran. 3. Bahwa pemanfaatan BMN berupa tower dan sebagian bangunan gedung dalam bentuk sewa yang bukan merupakan usaha yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran pelaksanaannya harus mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tatacara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara.
  • 3. 4. Bahwa pengelolaan dana Jasinonsi RRI harus sesuai prinsip Good Corporate Governance. 5. Bahwa pengelolaan dana Jasinonsi harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan Sistem Administrasi Keuangan Negara, dilakukan secara tertib dan cermat agar dikemudian hari tidak menimbulkan permasalahan hokum. 6. Bahwa peningkatan pendapatan Jasinonsi sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai. 7. Bahwa Tata Cara Penyelenggaraan LPU LPP RRI tahun 2011 perlu disempurnakan/direvisi sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi LPP RRI.Mengingat : a. UU No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran b. UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara c. UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara d. PP No. 11 tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik e. PP No. 12 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik IndonesiaMemperhatikan : 1. Hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan RI. Tahun 2010-2011 2. Saran dan petunjuk Dewan Pengawas LPP RRI 3. Hasil rapat koordinasi revisi pedoman Dit. LPU di Semarang tanggal 28 – 30 Maret 2012 yang diikuti oleh 15 Ka Satker
  • 4. MENGINSTRUKSIKANMenetapkan : Instruksi Direktur Utama LPP RRI tentang pemberlakukan revisi sebagian tata cara penyelenggaraan LPU LPP RRI tahun 2011Pertama : Jasa Siaran dan Non Siaran a. Pengelolaan dana jasa siaran sebagaimana diatur dalam tata cara penyelenggaraan LPU LPP RRI tahun 2011,khususnya yang terkait dengan jasa penghubung, komponen beaya produksi, dan prosentase setoran ke pusat, mengunakan tata cara yang telah disempurnakan (tata cara yg telah disempurnakan terlampir ). b. One gate system di Kantor Pusat dipusatkan pada Direktorat LPU, semua order dikelola oleh Dit. LPU, dan diproses sesuai mekanisme pada pedoman pelaksanakan LPU. c. One gate system di RRI daerah wajib dilaksanakan secara konsisten, media order harus ditandatangani oleh Ka Satker setelah diparaf oleh Kabid / Kasi LPU dan ditandatangani oleh pemberi order. d. Satker yang tidak memiliki bagian / bidang LPU,semua order harus melalui Dit. LPU kantor pusat. e. Invoice dibuat oleh bidang / seksi LPU dan ditandatangani oleh Bendahara Penerima dan mengetahui Ka Satker. f. RAB dibuat oleh Kabid / Kasi LPU (melalui koordinasi dg kabid / kasi siaran dan atau pemberitaan ), diparaf oleh bendahara penerima dan ditandatangani oleh Ka Satker.
  • 5. g. Pembayaran biaya produksi dilakukan oleh Bendahara Penerima.h. Untuk memberikan pelayanan yang cepat, akurat dan terpercaya kepada klien, serta untuk sarana kontrol internal, mulai bulan Juni 2012, setiap Satker wajib menyediakan bukti siar dg menggunakan Rekam print out komputer play back disetiap studio programa.i. Sewa / kerjasama asset ( nonsi ) untuk penggunaan dalam waktu 1 tahun atau lebih harus dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama ( PKS ) yang ditandatangani Ka Satker dan mitra serta diketahui Direktur LPU.j. Direktorat LPU memberlakukan tarif iklan spot / filler, sindikasi di programa 1, 2 dan 4 disetiap daerah yaitu 20% dari harga publish atau tarif iklan di daerah.k. Target pendapatan setiap Satker tahun 2012, minimal naik 30 % dari pendapatan tahun sebelumnya.l. Tarif sewa tower tahun 2012 sesuai dengan ketentuan SK Direktur Layanan dan Pengembangan Usaha yaitu minimal sebesar Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah), dan jika negosiasi akhir tidak dapat mencapai Rp.120.000.000 , harus dikonsultasikan ke Dit. LPU.m. Sesuai instruksi Dirut No.823 / instruksi / DU / 2011 tgl 29 Desember 2011 tentang komponen Pendapatan Negara Bukan Pajak - PNBP dan Surat pemberitahuan Dirkeu no 228/Dir.Keu/Sek/2012 tgl 15 Pebuari 2012, maka pendapatan dari sewa tower seluruhnya (setelah dipotong pajak - pajak ) harus disetor ke Kas Negara.
  • 6. n. Untuk sewa gedung / auditorium / ruangan rapat / studio / peralatan musik, dalam jangka waktu sewa pendek (jam atau hari ), dapat diatur secara khusus, yaitu dengan memisahkan pendapatan sewa yang disetor ke Kas Negara, dan pendapatan yang digunakan untuk biaya kebersihan / kemanan dengan memberlakukan dua kwitansi yaitu kwitansi pendapatan sewa yang disetor dan kwitansi biaya kebersihan / keamanan.o. Untuk sewa tower jangka waktu sewa maksimal 3 tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan baru kedua pihak.p. Untuk sewa lahan / lading / kebun / halaman gedung / gedung luar (dinding luar),dan pemasangan baliho di gedung atau halaman gedung, tarif dan jangka waktu sewa diusulkan (dikonsultasikan) oleh Ka Satker kepada Dir. LPU untuk ditelaah apakah dapat direalisasikan.q. Setiap Satker harus dapat membuat / mengembangkan program siaran yang mampu membentuk komunitas pendengar sehingga dapat mendukung strategi pemasaran. r. Setiap satker harus dapat menerapkan kebijakan redesign pola siaran yang mudah dimengerti para Klien (marketable).s. Satker wajib membuat laporan bulanan kegiatan Layanan Publik dan Komunikasi Publik / Pencitraan.
  • 7. t. Dalam membuat laporan bulanan kegiatan Layanan Publik dan Komunikasi Publik / Pencitraan, pendapatan berupa barter berbentuk natura ( barang ),dilaporkan dalam bentuk perhitungan nominal, yaitu dengan cara untuk kegiatan Layanan Publik perhitungan nominal dimasukkan dalam kolom Biaya Non RRI (pedoman LPU 2011 halaman 62), sedangkan untuk kegiatan Komunikasi Publik / Pencitraan, perhitungan nominal dimasukkan dalam kolom Investasi Non RRI ( pedoman LPU 2011 halaman 64 ). u. Dalam membuat laporan bulanan penerimaan jasa siaran setiap Satker selain melampirkan copy media order dan invoice juga wajib melampirkan bukti siar dalam bentuk print out komputer play back.Kedua : Identitas Corporate a. Warna luar (exterior) gedung RRI biru pantone 294 ,bisa dikombinasi dengan biru pantone 299, dan untuk interior gedung warna dominan kombinasi putih dan pantone 454 C atau warna lain yang sesuai dg estetika. b.Seragam karyawan hari senin dan selasa atas putih , bawah biru dongker ( sesuai pedoman identitas corporate tahun 2011 ). c. Warna kendaraan operasional kombinasi putih dan pantone 454 C.Ketiga : Bonus Khusus Klien potensial / pengiklan besar mendapatkan bonus pasang iklan gratis berupa Banner pada Website rri.co.id.Keempat : Revisi pedoman ini dapat dilakukan penyempurnaan sesuai dengan perkembangan organisasi LPP RRI
  • 8. Kelima : Dengan diberlakukannya revisi pedoman ini maka ketentuan sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.Keenam : Revisi pedoman ini mulai berlaku sejak tangal ditetapkan. Ditetapkan : Jakarta Pada Tanggal : 01 Mei 2012 Direktur Utama LPP RRI ttd, Dra. Rosarita Niken Widiastuti,M.Si NIP. 1960 1030 198302 2 002Tembusan :Ketua Dewan Pengawas LPP RRIPara Direktur LPP RRISatuan Pengawas Intern LPP RRI
  • 9. Sekali Di Udara Tetap Di Udara Lampiran PEDOMAN TATA CARA PENYELENGGARAAN LPU & ASSET LPP RRI
  • 10. Dialog Interaktif Nilai Bruto : Rp xxxxx Potong Pajak-pajak PPN : xxxxx PPh : xxxxx ___________ _ Rp xxxxx 100 % Setor ke rekening LPP RRI Kantor Pusat : 40 % Bagian untuk operasional di daerah/satker : 60 %
  • 11. Contohnilai kontrak Rp. 2.000.000ppn 10% Rp. 181.818 (100/110 x 2000000 x 10%)pph 2% Rp 36.364 (1.818,182 x 2%) ___________NETTO Rp 1.781.818 100 %Setor ke rekening LPP RRI Kantor Pusat 40 % : Rp 712.727Bagian Daerah 60 % : Rp 1.069.091
  • 12. 1. pra produksi - pembuatan proposal ( LPU ) 3 % Rp 32.073 - Bantuan komunikasi 3% Rp 32.073 - Negosiasi-lobbying 10% Rp 106.9092. produksi - Supervisi 11,5 % Rp 122.945 - presenter 5% Rp 53.455 - pengarah acara 3% Rp 32.073 - tekhnik 7% Rp 74.836 - produser 4% Rp 42.764 - unit Manager/pembantu umum 2% Rp 21.3823. pasca produksi - team monitoring 20% Rp 213.818 - adm pelaporan ( LPU ) 2,5 % Rp 26.727 - DAERAH 29% Rp 310.036Jumlah Total Rp 1.069.091
  • 13. Iklan : Spot / Adlib Nilai Bruto : Rp xxxxx Potong Pajak-pajak PPN : xxxxx PPh : xxxxx ___________ _ Rp xxxxx 100 % Setor ke rekening LPP RRI Kantor Pusat : 40 % Bagian untuk operasional di daerah/satker : 60 %
  • 14. Contohnilai kontrak Rp. 2.000.000ppn 10% Rp. 181.818 (100/110 x 2000000 x 10%)pph 2% Rp 36.364 (1.818,182 x 2%) ___________NETTO Rp 1.781.818 100 %Setor ke rekening LPP RRI Kantor Pusat 40 % : Rp 712.727Bagian Daerah 60 % : Rp 1.069.091
  • 15. 1. pra produksi - pembuatan proposal (LPU) 3% Rp 32.073 - Bantuan komunikasi 3% Rp 32.073 - Negosiasi-lobbying 10% Rp 106.9092. pasca produksi - team monitoring 20% Rp 213.818 - adm pelaporan ( LPU ) 2,50% Rp 26.727TOTAL POINT 1,2 39% Rp 411.600DAERAH 61,5% Rp 657.491TOTAL KESELURUHAN 100,00% Rp1.069.091* jika order datang langsung tidak ada bantuan komunikasi dan negosiasi
  • 16. Siaran LangsungSiaran Langsung berupa dialog interaktif/talkshow,ceremony ataupun olahraga bekerjasama denganLembaga / Instansi baik Pemerintah maupun Swastadiatur sbb :
  • 17. A. Dalam KotaNilai Bruto : Rp xxxxxPotong Pajak-pajakPPN : xxxxxPPh : xxxxx ___________ _ Rp xxxxx 100 %Setor ke rekening LPP RRI Kantor Pusat : 30 %Bagian untuk operasional di daerah/satker : 70 %
  • 18. ContohNilai kontrak Rp 2.000.000ppn 10% Rp 181.818 (100/110 x 2000000 x 10%)pph 2% Rp 36.364 (1.818,182 x 2%)NETTO Rp 1.781.818Bagian pusat 30 % Rp 534.545 (30 % x NETTO)Bagian daerah 70% Rp 1.247.273 (70 % x NETTO)
  • 19. 1. pra produksi - pembuatan proposal (LPU) 3% Rp 37.418 - Bantuan komunikas 3% Rp 37.418 - Negosiasi-lobbying 10% Rp 124.7272. produksi - Supervisi 11% Rp 143.436 - produser 4% Rp 49.891 - pengarah acara 3% Rp 37.418 - Reporter 8% Rp 99.782 - tekhnik 10% Rp 124.727 - unit Manager/pembantu umum 2% Rp 24.9453. pasca produksi - team monitoring 20% Rp 249.455 - adm pelaporan ( LPU ) 2,5% Rp 31.182 DAERAH 23% Rp 286.873 TOTAL 100% Rp1.247.273
  • 20. B. Luar KotaNilai Bruto : Rp xxxxxPotong Pajak-pajakPPN : xxxxxPPh : xxxxx ___________ _ Rp xxxxx 100 %Setor ke rekening LPP RRI Kantor Pusat : 25 %Bagian untuk operasional di daerah/satker : 75 %
  • 21. Contohnilai kontrak Rp 10.000.000ppn 10% Rp 909.091 (100/110 x 1000000 x 10%)pph 2% Rp 181.818 (1.818,182 x 2%)NETTO Rp 8.909.091bagian pusat 25 % Rp 2.227.273 (25% x NETTO)bagian daerah 75% Rp 6.681.818 (75 % x NETTO)bersih daerah Rp 6.681.818
  • 22. 1. pra produksi - pembuatan proposal (LPU) 3% Rp 200.455 - Bantuan komunikas 3% Rp 200.455 - Negosiasi-lobbying 10% Rp 668.1822. produksi - Supervisi 11,5% Rp 768.409 - produser 4% Rp 267.273 - pengarah acara 3% Rp 200.455 - Reporter 8% Rp 534.545 - tekhnik 10% Rp 668.182 - unit Manager/pembantu umum 2,0% Rp 133.636 - Akomodasi dan Transportasi 20% Rp 1.336.3643. pasca produksi - team monitoring 20% Rp 1.336.364 - adm pelaporan (LPU) 2,5% Rp 167.045DAERAH 3% Rp 200.455TOTAL 100% Rp 6.681.818* jika tidak ada akomodasi maka komponen biaya akomodasi dan transportasi cukup 10%

×