Alasan penghapus penuntutan & kewenangan menjalankan pidana
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Alasan penghapus penuntutan & kewenangan menjalankan pidana

on

  • 415 views

Kuliah Hukum Pidana

Kuliah Hukum Pidana

Statistics

Views

Total Views
415
Views on SlideShare
409
Embed Views
6

Actions

Likes
0
Downloads
6
Comments
0

1 Embed 6

http://www.slideee.com 6

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

Alasan penghapus penuntutan & kewenangan menjalankan pidana Alasan penghapus penuntutan & kewenangan menjalankan pidana Presentation Transcript

  • Bagus H Kusuma
  • Alasan Penghapus Penuntutan  Dalam KUHP :  Tidak adanya pengaduan dalam hal delik aduan (pasal 72-75 KUHP)  Ne bis in idem (pasal 76 KUHP)  Matinya terdakwa (pasal 77 KUHP)  Daluwarsa (pasal 78 KUHP)  Telah ada pembayaran denda maksimum kepada pejabat tertentu untuk pelanggaran yang hanya diancam dengan denda saja (pasal 82 KUHP).  ketentuan diluar KUHP adalah :  Abolisi  Amnesti
  • Delik Aduan  Kewenangan melakukan penuntutan pada prisipnya tidak berhubungan dengan kehendak perorangan  Penuntutan thd delik aduan tjd pd beberapa delik tertentu diantaranya perzinahan (pasal 284), persetubuhan terhadap anak dibawah umur (pasal 287-288), untuk melarikan wanita (pasal 332), pencemaran nama baik (319) dan lain-lain
  • Bentuk2 Delik aduan  Delik Aduan Absolut  Delik aduan absolutpenuntutan hny bisa tjd apabila dilakukan oleh korban TP tsb  Delik aduan absolut tjd Dalam hal dianggap bahwa kepentingan orang yang terkena tindak pidana itu melebihi kerugian yang diderita oleh umumberdasarkan karakter dr sifat kejahatan tsb  maka hukum memberikan pilihan kepadanya untuk mencegah atau memulai suatu proses penuntutan.  Ex : Seorang perempuan muda(dbwh umur) yang telah disetubuhi boleh memilih untuk menikahi laki-laki yang menyetubuhinya daripada pelaku dijatuhi pidana (Psl 293 KUHP)
  • Lanjutan  Delik Aduan Relatif  Karakter delik aduan ini tidak terletak pada sifat kejahatan yang dilakukan melainkan pada hubungan antara pelaku / pembantu dan korban. Baik hubungan karena keturunan / darah atau dalam hal hubungan perkawinan.  Dalam hal relasi antara sifat keperdataan yang lahir dari hubungan tersebut dapat menjadi alasan dalam mencegah terjadinya penuntutan.  Kebanyakan delik-delik ini terkait dengan delik dibidang harta benda (pasal 367 KUHP).
  • Yang berhak mengadu dan tenggang waktu pengaduan Yang berhak mengadu Tenggang waktu pengaduan 1. Jika ybs. Belum 18 th / belum cukup umur / dibawah pengampuan (pasal 72) : •Oleh wakil yang sah dalam perkara perdata; •Wali pengawas / pengampu •Istrinya Keluarga sedaraj garis lurus •Keluarga sedarah garis menyimpang 1. Pengajuan (Psl 74) •Bertempat tinggal di Indonesia 6 bulan sejak mengetahui •Bertempat tinggal di luar Indonesia 9 bulan sejak mengetahui adanya kejahatan.
  • Lanjutan Yang berhak mengadu Tenggang waktu pengaduan 2. Jika ybs meninggal (Psl 73) oleh : •Orang tuanya •Anaknya •Suami atau istrinya (kecuali ybs tdk menghendaki) 2. Penarikan kembali delik aduan 3 bulan setelah diajukan
  • Ketentuan khusus dalam buku II ttg delik aduan (Ex)  Disamping ketentuan umum tersebut diatas , ada pula ketentuan- ketentuan khusus, misalnya : 1. Untuk perzinahan (pasal 284).  Yang berhak mengadu hanya suami / istri yang tercemar (ketentuan pasal 72 dan 73 diatas tidak berlaku).  Penarikan kembali pengaduan dapat dilakukan, sewaktu- waktu, selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai (ayat 4). Jadi ketentuan pasal 75 KUHP tidak berlaku. 2. Untuk melarikan wanita (pasal 332)  Yang berhak mengadu :  Jika belum cukup umur oleh : wanita ybs, atau orang yang harus memberi ijin bila wanita itu kawin  Jika sudah cukup umur, oleh : wanita ybs, atau suaminya.
  • Ne Bis In Idem (Psl 76)  Pengertian :  Arti sebenarnya dari neb is in idem ialah “tidak atau jangan dua kali yang sama”.  Latin: “nemodebet bis vexari” (tidak seorangpun atas perbuatnya dapat diganggu / dibahayakan untuk kedua kalinya)  Dlm Hukum Klga Anglo Saxon :  “No one could be put twice in jeopardy for the same offence (double Jeopardy)
  • Ratio dr ne bis in idem  Untuk menjaga martabat pengadilan (untuk tidak memerosotkan kewibawaan Negara);  Untuk rasa kepastian bagi terdakwa yang telah mendapat keputusan.
  • Penuntutan dpt hapus krn ne bis in idem  Syarat : • Ada putusan yang berkekuatan hukum tetap; • Orang terhadap siap putusan itu dijatuhkan adalah sama; • Perbuatan (yang dituntut kedua kali) adalah sama dengan yang pernah diputus terdahulu itu.
  • Ada putusan yang berkekuatan hukum tetap;  Tdk ada upaya hukum lagi  Dalam hal ini termasuk PK adalah upaya hukum Putusan hakim yg berkekuatan hkm tetap : • Pembebasan (vrijspraak) pasal 191 (1) KUHAP (dulu 313 RIB). • Pelepasan dari segala tuntutan hukum (ontslag van allerechtvervolging) pasal 191 ayat (2) KUHAP (dulu 314 RIB); • Penjatuhan pidana pasal 193 ayat (1) KUHAP (dulu 315 RIB).
  • Asas ne bis in idem tdk berlaku untuk keputusan hakim yg blm berhub dg pokok perkara(beschikking)  Tentang tidak berwenangnya hakim untuk memeriksa perkara yang bersangkutan;  Tentang tidak diterimanya tuntutan Jaksa karena terdakwa tidak melakukan kejahatan;  Tetang tidak diterimanya perkara karena penuntutan sudah daluwarsa.  Putusan2 itu hrs merupakan putusan yg menyangkut perkara pidana, kalo ada putusan dlm perkara hukum lain (perdata, TUN) tdk menghalangi adanya penuntutan pidana
  • Nebis in idem tdk hny pd putusan hakim di Indonesia, tp juga hakim di negara asing  Syarat putusan hakim di negara lain hrs : 1. Putusan yang berupa pembebasan; 2. Putusan yang berupa pelepasan dari tuntutan hukum; 3. Putusan berupa pemidanaan :  Yang sekuruhnya telah dijalani, atau  Yang telah diberi ampun (grasi), atau;  Yang wewenang untuk menjalankannya telah hapus karena kadaluwarsa. Catatan : Dengan syarat-syarat diatas, maka apabila keputusan hakim asing yang berupa pemidanaan baru sebagian dijalani, maka orang tersebut di Indonesia dapat dituntut lagi. Dalam pengertian “telah dijalani seluruhnya” putusan hakim asing itu, menurut Pompe termasuk pidana bersyarat (V.V. = voorwaardelijke veroordelling) dan pelepasan bersyarat (V.I. = voorwaardelijke invrijheidstelling).
  • Orang yang dituntut harus sama.  Ini merupakan segi subyektif dari persyaratan neb is in idem.  Ex : Apabila misalnya A dan B melakukan tindak pidana bersama-sama, akan tetapi yang tertangkap dan dituntut pidana baru A, maka dalam hal B kemudian tertangkap ia tetap masih dapat dituntut walaupun misalnya A dibebaskan.
  • Perbuatan yg dituntut hrs sama  Mrpk sisi objektif dr ne bis in idem  Kl terjadi pd concursus idealis maka hny dimungkinkan satu kali penuntutan saja...(ada ne bis in idem)  Kl itu concursus realis maka dimungkinkan ada penuntutan kedua kalinya (ne bis in idem tdk berlaku)
  • Persoalan feit, disamping berkaitan erat dgn mslh concursus, juga berkaitan :  Alternatifitas dalam surat tuduhan/dakwaanjika dalam surat dakwaan jaksa salah menuntut maka tidak dapat diajukan penuntutan kedua kalinya  Waktu terjadinya TP, kalo jaksa sampai salah menuntut TP berdasarkan tempus delictie dan hakim sampai membebaskan terdakwa,krn tempus delictienya salah, maka tidak dapat diajukan tuntutan kedua kalinya  Dlm hal ini sebenarnya, sblm ada putusan, jaksa dpt mengubah surat dakwaan berdasar psl 144 KUHAP, asal perbuatannya (feit) tetap
  • Matinya terdakwa (Pasal 77 KUHP)  Matinya terdakwa jelas menghapuskan adanya penuntutan
  • Daluwarsa Penuntutan Pidana  Ide dasar  Ditetapkannya lemabga daluarsa penuntutan dalam KUHP pada dasarnya dilandasi oleh beberapa pemikiran yaitu :  Dalam kenyataannya perputaran waktu tidak hanya secara perlahan menghapuskan akibat tindak pidana yang terjadi akan tetapi juga mengahpuskan keinginan untuk melakukan pembalasan.  Berjalannya waktu sekaligus menghapuskan jejak-jejak tindak pidana yang menyebabkan kesulitan pembuktian.  Bahwa pelaku setelah bertahun-tahun menyembunyikan diri sudah cukup terhukum dengan kehidupan yang tidak tenang dan penuh kecemasan.  Namun demikian yang utama dari ketiga alasan itu adalah kebutuhan untuk memidana dan kesulitan pembuktian menjadi alasan utama. Karena itu adagium punier non (simper) necesse est (menghukum tidak selamanya perlu) menjadi dasar dari keberadaan lembaga ini.  Ide dasar ini berlandaskan atas kepastian hukum
  • Tenggang waktu daluwarsa  Tenggang waktu daluwarsa ditetapkan dalam pasal 78 (1), yaitu :  Untuk semua pelanggaran dan kejahatan percetakan : sesudah 1 tahun;  Untuk kejahatan yang diancam denda, kurungan atau penjara maksimum 3 tahun : daluwarsanya sesudah 6 tahun;  Untuk kejahatan yang diancam pidana penjara lebih dari 3 tahun daluwarsanya 12 tahun;  Untuk kejahatan yang diancam pidana mati atau seumur hidup : daluwarsanya sesudah 18 tahun.
  • Kapan mulai berlakunya daluwarsa?  tenggang daluwarsa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan, kecuali dalm hal-hal tertentu yang disebut dalam pasal tersebut yang menyangkut vorduurende delict (delik berlangsung terus) (Psl 79 )  Kejahatan terhadap mata uang (pasal 244) perhitungan daluwarsa didasarkan pada waktu setelah uang dipakai atau diedarkan;  Kejahatan terhadap kemerdekaan seseorang (pasal 328, 329, 330 dan 333), daluwarsa dihitung keesokan hari setelah orang tersebut dibebaskan atau ditemukan meninggal dunia;  Kejahatan terhadap register kependudukan (pasal 556-558 a), sehari setelah data tersebut dimasukkan dalam catatan register.
  • Kapan daluwarsa mulai terhenti/tercegah?  Menurut pasal 80 (1) tenggang daluwarsa terhenti / tercegah (gestuit) apabila ada tindakan penuntutan (daad van vervolging).  Pada mulanya tindakan penuntutan diartikan secara luas yaitu mencakup juga tindakan-tindakan pengusutan/penyidikan(daad van opsporing).  Tetapi yurisprudensi kemudian menerima pendapat yang lebih sempit, yaitu hanya perbuatan-perbuatan penuntut umum yang langsung menyangkutkan hakimdalam acara pidana (misal menyerahkan perkara ke sidang, mendakwa / mengajukan tuduhan/dakwaan, memohon revisi), jadi tindakan pengusutan/penyidikan tidak lagi dianggap termasuk tindakan penuntutan.  Menurut pasal 80 (2) sesudah terjadinya pencegahan (stuiting) mulai berjalan tenggang daluwarsa yang baru, jadi selama terhentinya selama ada tindakan penuntutan tenggang waktunya tidak dihitung.  Misal : si A melakukan pencurian tanggal 1 Agustus th 2000, daluwarsa penuntutan utk TP Pencurian 2 Agustus 2012, A diajukan ke persidangan tgl 1 Agustus 2003, daluwarsa penuntutan terhenti pd saat itu, penuntutan dibacakan di muka persidangan tanggal 10 Agustus 2003, maka daluwarsa mulai berjalan baru 12 tahun ke depan setelah dibacakan penuntutan
  • Penangguhan daluwarsa (scorsing).  Disini waktu daluwarsa penuntutan tertangguhkan/tertunda artinya terhenti sementara, tidak dihitung mulai awal  Menurut pasal 81 (1) tenggang daluwarsa penuntutan tertunda/tertangguhkan (geschorst) apabila ada perselisihan praejudisiil, yaitu perselisihan menurut hukum perdata yang terlebih dulu harus diselesaikan sebelum acara pidana dapat diteruskan.  Misal : seorang melakukan TP Penipuan tanggal 1 Juli 2000, daluwarsa penuntutan 12 tahun jd 2 juli 2012, dlm perkara penipuan itu dia juga terlibat kasus ngemplang utang, maka penyelesaian perkara perdata tsb menangguhkan daluwarsa penuntutan pidana, perkara ngemplang utang diajukan ke sidang dlm perkara perdata tgl 1 juli 2003, dan selesai 1juli 2004, selang waktu 1 tahun itu tdk diperhitungkan sebagai daluwarsa penuntutan pidana, jd secara total daluwarsa penuntutan pidana orang tsb menjadi 2 juli 2013
  • Pasal 82—pembayaran denda maksimum  Ketentuan membayar denda maksimum untuk TP yg diancam dengan pidana denda (TP pelanggaran), dpt menghapuskan penuntutan pidana, dikenal dengan lembaga hukum penebusan (afkoop) atau sering disebut perdamaian (schikking)
  • Amnesti dan Abolisi  UU darurat No. 11/1954 LN. 1954 No. 146  Dengan pemberian amnesti maka semua akibat hukum pidana orang yg telah melakukan TP dihapuskan  Abolisi hny menghapuskan penuntutan pidana
  • Hapusnya kewenangan menjalankan pidana  Yg terdapat dlm KUHP :  Matinya terdakwa (Psl 83)  Daluwarsa (Psl 84 dan 85) Yg terdapat di luar KUHP :  Pemberian amnesti oleh presiden  Pemberian grasi oleh presiden
  • Tenggang waktu daluwarsa menjalankan pidana  Tenggang waktu daluwarsanya diatur dalam pasal 84 (2), yaitu :  untuk semua pelanggaran : daluwarsanya 2 tahun.  Untuk kejahatan percetakan : daluwarsanya 5 tahun.  Untuk kejahatan lainnya : daluwarsanya sama dengan daluwarsa penuntutan (lihat pasal 78 ) ditambah sepertiga.  Pada ayat (3) ditetapkan bahwa :  “tidak ada daluwarsa untuk kewenangan mejalankan hukuman mati”.
  • Kapan daluwarsa menjalankan pidana berjalan?  tenggang daluwarsa dihitung mulai pada keesokan harinya sesudah putusan hakim dapat dijalankan.  Ini tidak sama dengan putusan hakim yang inkracht van gewijsde (putusan yg berkekuatan tetap).  Pada umumnya memang putusan hakim yang berkakuatan hukum tetap.  Tetapi ada putusan hakim yang sudah dapat dieksekusi sebelum keputusan itu berkekuatan tetap, yaitu “verstek-vonnis” (keputusan diluar hadirnya terdakwa).
  • pencegahan (stuiting)  pencegahan (stuiting) terhadap daluwarsa hak untuk menjalankan / mengeksekusi pidana dapat terjadi dalam dua hal (pasal 85 ayat (2)) yaitu :  Jika terpidana melarikan diri selama menjalani pidana.  Dalam hal ini, tenggang daluwarsa baru dihitung pada keesokan harinya setelah melarikan diri.  Jika pelepasan bersyarat dicabut  Dalam hal ini, maka pada esok harinya setelah pencabutan, mulai berlaku tenggang daluwarsa baru.  Dengan demikian selama ada pencegahan, maka jangka lewat waktu yang telah dilalui hilang sama sekali (tidak dihitung).
  • penangguhan (schorsing).  Penundaan (schorsing) terhadap daluwarsa hak untuk mengeksekusi pidana dapat terjadi dalam dua hal (pasal 85 ayat (3) yaitu :  selama perjalanan pidana ditunda menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (misal dalam hal grasi atau herziening);  selama terpidana dirampas kemerdekaannya (ada dlm tahanan), walaupun perampasan kemerdekaan itu berhubung dengan pemidanaan lain.
  • Grasi  Grasi tidak menghilangkan putusan hakim ybs. Keputusan hakim tetap ada, tetapi pelaksanaannya dihapuskan atau dikurangi / diringankan. Jadi grasi dari presiden, dapat berupa :  Tidak mengeksekusi seluruhnya,  Hanya mengeksekusi sebagian saja  Mengadakan komutasi yaitu jenis pidananya diganti, misal penjara diganti kurungan, kurungan diganti dengan denda, pidana mati diganti penjara seumur hidup.  Grasi dapat dikabulkan manakala hukuman yang dijatuhkan dianggap tidak akan mencapai tujuan atau sasaran pemidanaan itu sendiri.
  • Dasar Hukum  Perihal prosedur Grasi diatur dalam undang-undang 22 tahun 2002, menurut ketentuan pasal 2 ayat (2) grasi hanya dapat dimohonkan bagi :  terpidana yang dijatuhi pidana mati, penjara seumur hidup, penjara paling rendah 2 tahun.