KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL            Deputi Bidang Evaluasi Kine...
Latar Belakang• UU No.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan  Pembangunan Nasional• Evaluasi sebagai salah satu tahapan ...
MONEV- Bagian dari Siklus Perencanaan                                             Pengembangan sistem dan                 ...
BEBERAPA INDIKATOR PEMBANGUNAN   PROVINSI KALIMANTAN TIMUR                                 4
PEMBANGUNAN EKONOMI                      5
Pertumbuhan Ekonomi Daerah                                                                                                ...
Penciptaan Lapangan Kerja•   Tingkat pengangguran terbuka cenderung menurun sejak 2007 tetapi masih di    atas TPT nasiona...
PROSENTASI PANJANG JALAN NASIONAL                                                                                  100100 ...
Kinerja Kaltim vs Provinsi Lainnya                                                           KUADRAN II                   ...
PERBANDINGAN KINERJA SOSIAL-EKONOMI                                                                                    ANT...
PEMBANGUNAN MANUSIA                      11
CAPAIAN IPM KALIMANTAN TIMUR78                                                                                      77.0  ...
TARGET DAN CAPAIAN APM TINGKAT SD/MI S/D SMA/MA            PROVINSI KALIMANTAN TIMURSumber : RPJMD Kaltim 2008-2013 dan Da...
INDIKATOR KESEHATAN                       PROVINSI KALIMANTAN TIMUR            160.0                         137.0        ...
Kesenjangan Intrawilayah            Perkembangan Rasio Gini Menurut ProvinsiProvinsi                    2006   2007   2008...
Pembangunan Manusia           • Capaian IPM tahun 2010 cukup             tinggi secara nasional (peringkat             ke-...
PENANGULANGAN KEMISKINAN                           17
Target dan Capaian Kemiskinan              Provinsi Kalimantan TimurSumber Data : BPS                                     ...
Tingkat Kemiskinan                             • Secara keseluruhan tingkat                               kemiskinan cende...
Kinerja Kaltim vs Provinsi Lainnya                                                        KUADRAN II                      ...
PERBANDINGAN KINERJA SOSIAL-EKONOMI                                                                           ANTAR Ekonom...
PERSENTASE PENDUDUK MISKIN                MENURUT PROVINSI, MARET 201135                                                  ...
PENURUNAN TINGKAT KEMISKINAN PER PROVINSI              TAHUN 2006-2011 (percentage points) 12.00                     Penur...
JUMLAH PENDUDUK MISKIN
REFORMASI BIROKRASI                      25
Proporsi Daerah yang telah menerapkan E-Procurement (E-Proc), 2012No          Daerah                  Status E-PROC       ...
Opini BPK Atas Laporan Keuangan Pemda, 2012
OPINI LAPORAN KEUANGAN DAERAH
LINGKUNGAN HIDUP                   29
Pelestarian Lingkungan                     Kapasitas Tampung Air Per                              Wilayah                 ...
Tantangan 2013/2014• Mempercepat pencapaian indikator RPJMD yang masih di  bawah sasaran• Dukungan pada agenda/prioritas n...
Penguatan Ekonomi Domestik                  Peningkatan                   Daya Saing   Peningkatan    PENGUATAN     Pening...
Faktor Pendukung Daya Saing Daerah         Sinergi                                                            Berkelanjuta...
Dukungan yang diharapkan dari Pemda                (1)Peningkatan                          Peningkatan                    ...
Dukungan yang diharapkan dari Pemda                (2) Peningkatan                      PemantapanKesejahteraan           ...
Isu-Isu Strategis Kaltim - 1• Ketahanan pangan lokal: konsumsi > produksi• Alternatif respon kebijakan: (i) perluasan laha...
Isu-Isu Strategis Kaltim - 2                       Memperkuat daya                         saing berbasis                 ...
Arahan bagi Pemerintah Daerah untuk       Penguatan Sinergi Pusat-Daerah1. Melakukan sinkronisasi RPJMD dan RKPD dengan   ...
PENUTUP• Kinerja pembangunan nasional ditopang dan ditentukan oleh  kinerja pembangunan daerah.• Kinerja pembangunan nasio...
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur

1,215 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,215
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
115
Actions
Shares
0
Downloads
24
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur

  1. 1. KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Samarinda , 17 Desember 2012
  2. 2. Latar Belakang• UU No.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional• Evaluasi sebagai salah satu tahapan dalam perencanaan pembangunan• Pentingnya evaluasi 3 tahun pelaksanaan RPJMN daerah• Hasil evaluasi sebagai masukan untuk perencanaan selanjutnya• Perlunya pendalaman hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah (EKPD) 2011 untuk dapat: – Mengevaluasi permasalahan utama – Memberikan rekomendasi strategis – Melakukan intervensi yang tepat bagi permasalahan 2
  3. 3. MONEV- Bagian dari Siklus Perencanaan Pengembangan sistem dan mekanisme monitoring sebagai early warning pelaksanaan kegiatan/program Penetapan indikator kinerja Evaluasi Output pembangunan dengan memperhatikan kaidah Evaluasi Outcome SMART agar kegiatan/program Evaluasi Impact yang direncanakan dapat Monitoring/ dievaluasi Pengendalian Bappenas: Memonitor & PERENCANAAN/ Mengevaluasi PENGANGGARAN PELAKSANAAN Pelaksanaan Pembangunan Hasil evaluasi Dokumen RPJMN & RKPdigunakan sebagaibahan bagipenyusunanrencana/anggaran Pelaksanaan post EVALUASI evaluation dengan membandingkan apa yang Evaluasi Kinerja Pembangunan sudah dikerjakan dengan yang direncanakan - Pencapaian Kinerja - Kendala/Hambatan - Langkah Tindak Lanjut
  4. 4. BEBERAPA INDIKATOR PEMBANGUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 4
  5. 5. PEMBANGUNAN EKONOMI 5
  6. 6. Pertumbuhan Ekonomi Daerah Pertumbuhan daerah Perbandingan No. PROVINSI 2010 2011 dibandingkan 2010-2011 Pertumbuhan Nasional 1. Aceh 2.6 5.0 Meningkat Rendah 2. Sumatera Utara 6.4 6.6 Meningkat Tinggi 3. Sumatera Barat 5.9 6.2 Meningkat Rendah 4. Riau 4.2 5.0 Meningkat Rendah 5. Jambi 7.3 8.5 Meningkat Tinggi 6. Sumatera Selatan 5.4 6.5 Meningkat Sama 7. Bengkulu 5.1 6.4 Meningkat Rendah 8. Lampung 5.8 6.4 Meningkat Rendah 9. Kepulauan Bangka Belitung 5.9 6.4 Meningkat Rendah 10. Kepulauan Riau 7.2 6.7 Melambat Tinggi 11. DKI Jakarta 6.5 6.7 Meningkat Tinggi 12. Jawa Barat 6.1 6.5 Meningkat Sama 13. Jawa Tengah 5.8 6.0 Meningkat Rendah 14. DI. Yogyakarta 4.9 5.2 Meningkat Rendah 15. Jawa Timur 6.7 7.2 Meningkat Tinggi 16. Banten 5.9 6.4 Meningkat Rendah 17. Bali 5.8 6.5 Meningkat Sama• Pertumbuhan Kaltim berpengaruh besar 18. 19. Kalimantan Barat Kalimantan Tengah 5.4 6.5 5.9 6.7 Meningkat Meningkat Rendah Tinggi 20. Kalimantan Selatan 5.6 6.1 Meningkat Rendah terhadap pertumbuhan wilayah 21. Kalimantan Timur 5.0 3.9 Melambat Rendah 22. Sulawesi Utara 7.1 7.4 Meningkat Tinggi Kalimantan, karena perannya relatif besar 23. Sulawesi Tengah 7.8 9.2 Meningkat Tinggi• Pertumbuhan ekonomi Kaltim sangat 24. 25. Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara 8.2 8.2 7.7 8.7 Melambat Meningkat Tinggi Tinggi 26. Gorontalo 7.6 7.7 Meningkat Tinggi dipengaruhi gejolak perekonomian dunia, 27. Sulawesi Barat 11.9 10.4 Melambat Tinggi 28. Nusa Tenggara Barat 6.3 -3.2 Kontraksi Rendah melalui transmisi pelemahan permintaan 29. Nusa Tenggara Timur 5.1 5.6 Meningkat Rendah 30. Maluku 6.5 6.0 Melambat Rendah komoditi ekspor (batubara) 31. Maluku Utara 8.0 6.4 Melambat Rendah 32. Papua Barat 26.8 27.2 Meningkat TinggiSumber :BPS 33. Papua -2.7 -5.7 Kontraksi Rendah Jumlah 33 Provinsi 6.1 6.5
  7. 7. Penciptaan Lapangan Kerja• Tingkat pengangguran terbuka cenderung menurun sejak 2007 tetapi masih di atas TPT nasional• Pertumbuhan yang lebih tinggi belum secara konsisten disertai dengan penciptaan lapangan kerja yang lebih besar
  8. 8. PROSENTASI PANJANG JALAN NASIONAL 100100 70.56 90 80 70 46.34 60 20 38.63 50 15.3 25 40 30 14.14 20 Baik 10 7.5 0 0 6.98 sedang 0 Kaltim Kalbar buruk Kalteng Kalsel buruk sedang Baik
  9. 9. Kinerja Kaltim vs Provinsi Lainnya KUADRAN II PUBAR KUADRAN I • Dengan benchmark rata-rata nasional, posisi Kaltim termasuk dalam kelompok perekonomianRata-rata pertumbuhan ekonomi 2005-2011, (%) yang tumbuh rendah dan 10.00 SULBAR kurang menciptakan lapangan SULTENG BANTEN GORONTAL kerja baru SULTRA BALI KALTENG KEPRI JAMBI JABAR • Hal ini tampaknya berkaitan SULSEL KALSEL LAMPUNG BENGKULU SUMUT SUMBAR dengan struktur perekonomian 5.00 DIY SUMSEL RIAU PAPUA BABEL daerah di mana peran sektor KALTIM NTB pertambangan dominan, tetapi kemampuannya menciptakan lapangan kerja terbatas. 0.00 • Dominasi sektor primer juga KUADRAN III ACEH KUADRAN IV berdampak negatif terhadap perkembangan sektor industri -2.00 0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 Pengurangan persen Tingkat Pengangguran Terbuka 2005-2011, (%) (manufaktur)
  10. 10. PERBANDINGAN KINERJA SOSIAL-EKONOMI ANTAR PROVINSI Pertumbuhan Ekonomi - Penurunan Penggangguran KUADRAN II KUADRAN I Riau Sulsel Gorontalo 1.20 Rata-rata Pengurangan Tingkat Pengangguran Terbuka 2005-2010, (%) Sumbar Kepri 0.90 Papua Barat Sultra Papua 0.60 DKI Jakarta Jabar Kep. Babel Sumut Maluku Jatim Bengkulu Kalbar Sumsel NTB 0.30 Malut Jambi Lampung Bali Kalteng NTT Sulteng Aceh Sulbar Jateng Kalsel Sulut Kaltim 0.00 DIY Banten KUADRAN III KUADRAN IV 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Migas 2005-2010, (%)1. Kuadran I: Pertumbuhan Tinggi, Pro-Job = Riau, Kepri, Sulsel, Sultra, Gorontalo, Papua Barat, Papua.2. Kuadran II: Pertumbuhan Rendah, Pro- Job = Sumbar, Sumut, Babel, DKI, Jabar, Jatim.3. Kuadran III: Pertumbuhan Rendah, Kurang Pro ob=Aceh, Bengkulu, Lampung, Banten, Jateng, DIY, Bali, NTB, NTT, Kalbar, Kalsel, Maluku, Maluku Utara. 104. Kuadran IV: Pertumbuhan Tinggi, Kurang Pro – Job = Sumsel, Jambi, Kalteng, Kaltim, Sulut, Sulteng, Sulbar.
  11. 11. PEMBANGUNAN MANUSIA 11
  12. 12. CAPAIAN IPM KALIMANTAN TIMUR78 77.0 76.5 75.4 75.976 74.8 74.3 76.2 75.674 74.52 73.872 72.6 72.370 71.17 70.66866 2008 2009 2010 2011 1012 1013 TARGET KALTIM CAPAIAN KALTIM CAPAIAN NASIONALSumber : RPJMD KALTIM 2008-2013 dan BPS KALTIM 12
  13. 13. TARGET DAN CAPAIAN APM TINGKAT SD/MI S/D SMA/MA PROVINSI KALIMANTAN TIMURSumber : RPJMD Kaltim 2008-2013 dan Data BPS 13
  14. 14. INDIKATOR KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 160.0 137.0 140.0 114.0 120.0 116.0 112.0 110.0 119.0 100.0 99.0 99.0 80.0 60.0 24.0 23.0 20.0 40.0 22.0 21.0 20.0 23.2 16.7 17.9 - 2009 2010 2011 1012 1013 Target AK Balita 24.0 23.0 22.0 21.0 20.0 Target AK Bayi 35.0 33.0 32.0 31.0 30.0 Target AKI 119.0 116.0 114.0 112.0 110.0 Capaian AK Balita 23.2 17.9 16.7 Capaian AK Bayi 38.0 32.0 32.0 Capaian AKI 137.0 99.0 99.0Sumber : RPJMD Kaltim 2008-2013 dan Capaian MDGs Kaltim 14
  15. 15. Kesenjangan Intrawilayah Perkembangan Rasio Gini Menurut ProvinsiProvinsi 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012Aceh 0.31 0.27 0.27 0.29 0.30 0.33 0.32Sumatera Utara 0.29 0.31 0.31 0.32 0.35 0.35 0.33Sumatera Barat 0.30 0.31 0.29 0.30 0.33 0.35 0.36Riau 0.31 0.32 0.31 0.33 0.33 0.36 0.40Jambi 0.29 0.31 0.28 0.27 0.30 0.34 0.34Sumatera Selatan 0.31 0.32 0.30 0.31 0.34 0.34 0.40Bengkulu 0.29 0.34 0.33 0.30 0.37 0.36 0.35Lampung 0.31 0.39 0.35 0.35 0.36 0.37 0.36Kepulauan Bangka Belitung 0.27 0.26 0.26 0.29 0.30 0.30 0.29Kepulauan Riau 0.35 0.30 0.30 0.29 0.29 0.32 0.35DKI Jakarta 0.40 0.34 0.33 0.36 0.36 0.44 0.42Jawa Barat 0.34 0.34 0.35 0.36 0.36 0.41 0.41Jawa Tengah 0.30 0.33 0.31 0.32 0.34 0.38 0.38DI Yogyakarta 0.37 0.37 0.36 0.38 0.41 0.40 0.43Jawa Timur 0.32 0.34 0.33 0.33 0.34 0.37 0.36Banten 0.33 0.37 0.34 0.37 0.42 0.40 0.39Bali 0.32 0.33 0.30 0.31 0.37 0.41 0.43Nusa Tenggara Barat 0.32 0.33 0.33 0.35 0.40 0.36 0.35Nusa Tenggara Timur 0.34 0.35 0.34 0.36 0.38 0.36 0.36Kalimantan Barat 0.30 0.31 0.31 0.32 0.37 0.40 0.38 Sumber : Hasil Perhitungan Bappenas, dari data BPSKalimantan Tengah 0.26 0.30 0.29 0.29 0.30 0.34 0.33Kalimantan Selatan 0.32 0.34 0.33 0.35 0.37 0.37 0.38 • 0.35 0.33 0.34 0.38 0.37 0.38 0.36Kalimantan TimurSulawesi Utara 0.29 0.32 0.28 0.31 0.37 0.39 0.43 Kesenjangan antar individu termasukSulawesi TengahSulawesi Selatan 0.34 0.32 0.32 0.37 0.33 0.36 0.34 0.39 0.37 0.40 0.38 0.41 0.40 0.41 moderat, masih di bawah nasionalSulawesi TenggaraGorontalo 0.31 0.32 0.35 0.39 0.33 0.34 0.36 0.35 0.42 0.43 0.41 0.46 0.40 0.44 • Tetapi kesenjangan aktivitas ekonomiSulawesi Barat 0.31 0.29 0.31 0.33 0.31 0.31 0.30 0.31 0.36 0.33 0.34 0.41 0.31 0.38 antar kab/kota termasuk tinggi,MalukuMaluku Utara 0.29 0.33 0.33 0.33 0.34 0.33 0.34 meskipun cenderung menurun dalamPapua Barat 0.29 0.30 0.31 0.35 0.38 0.40 0.43Papua 0.39 0.41 0.40 0.38 0.41 0.42 0.44 10 tahun terakhirIndonesia 0.34 0.36 0.35 0.37 0.38 0.41 0.41Sumber : BPS
  16. 16. Pembangunan Manusia • Capaian IPM tahun 2010 cukup tinggi secara nasional (peringkat ke-4), mencapai 75,6 (penghitungan dg metode lama) • Tetapi yang lebih penting adalah kecepatan peningkatannya relatif terhadap kondisi ideal (annual reduction of shortfall)  lebih tinggi dari rata-rata nasional 1,54  bila dipertahankan akan meningkatkan peringkat lebih tinggi
  17. 17. PENANGULANGAN KEMISKINAN 17
  18. 18. Target dan Capaian Kemiskinan Provinsi Kalimantan TimurSumber Data : BPS 18
  19. 19. Tingkat Kemiskinan • Secara keseluruhan tingkat kemiskinan cenderung menurun • Nampak sedikit peningkatan di perkotaan • Disparitas daerah perkotaan dan perdesaan relatif tinggi, tingkat kemiskinan di perdesaan lebih dari dua kali lipat di perkotaanSumber : BPS
  20. 20. Kinerja Kaltim vs Provinsi Lainnya KUADRAN II PUBAR KUADRAN 1 • Dengan benchmark rata-rata nasional, posisi Kaltim termasukRata-rata pertumbuhan ekonomi 2005-2011, (%) dalam kelompok Provinsi dengan pertumbuhan rendah 10.00 dan pengurangan kemiskinan BANTEN SULBAR SULTRA GORONTAL yang rendah pula SULTENG JAMBI SULUT • Analisis dengan melihat dua DKI Jaka SUMBAR SUMUT MALUT KALTENG BENGKULU SUMSEL MALUKU indikator: 5.00 RIAU LAMPUNG BABEL KALBAR NTT PAPUA – Rata-rata pertumbuhan DIY KALTIM NTB ekonomi 2005-2011 (persen) – Besarnya pengurangan tingkat kemiskinan antara 2005-2011 (percentage point) 0.00 • Relatif kecilnya pengurangan KUADRAN III ACEH KUADRAN IV kemiskinan di Kaltim mungkin 0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 karena tingkat kemiskinannya Pengurangan persen kemiskinan 2005-2011, (%) relatif rendah
  21. 21. PERBANDINGAN KINERJA SOSIAL-EKONOMI ANTAR Ekonomi - Penurunan Kemiskinan Pertumbuhan PROVINSI KUADRAN II KUADRAN I 1.50 Aceh Sulbar Gorontalo 1.00 Sumsel Rata-rata pengurangan Persentase Kemiskinan 2005-2010, (%) NTT Kalbar Jatim Sultra Riau Maluku Jambi NTB Jateng Kaltim Bengkulu Sulteng Lampung Kalteng Sulsel Sumut Kepri 0.50 Kep. Babel DIY Kalsel Malut Papua Bali Banten Jabar Sumbar DKI Jakarta Sulut 0.00 Papua Barat -0.50 KUADRAN III KUADRAN IV 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Migas 2005-2010, (%)1. Kuadran I: Pertumbuhan Tinggi, Pro-Poor= Riau, Jambi, Kepri, Sumsel, Kalteng, Kaltim, Sulbar, Gorontalo, Sultra, Sulteng, Sulsel.2. Kuadran II: Pertumbuhan Rendah, Pro-Poor = Aceh, Sumut, Bengkulu, Lampung, Jateng, Jatim, NTB, NTT, Kalbar, Maluku.3. Kuadran III: Pertumbuhan Rendah, Kurang Pro-Poor = Sumbar, Babel, DKI, Jabar, DIY, Banten, Kalsel, Malut.4. Kuadran IV: Pertumbuhan Tinggi, Kurang Pro-Poor = Sulut, Papua Barat, Papua. 21
  22. 22. PERSENTASE PENDUDUK MISKIN MENURUT PROVINSI, MARET 201135 31,9 32,03025 23,0 21,2 19,6 19,720 18,8 16,9 17,5 15,8 15,8 16,115 13,9 14,2 14,2 14,6 11,3 10,3 10,7 9,210 8,5 8,5 8,6 8,7 9,0 7,4 6,6 6,8 5,3 5,8 6,3 5 3,7 4,2 0 Bengkulu Kalsel Jabar Kalbar Jambi Sumsel P.Barat Jakarta Sumbar Sulteng Malut Gorontalo Aceh Keppri Sumut Lampung Papua Kalteng Jateng Yogya NTB NTT Babel Sulsel Sulbar Riau Jatim Maluku Kaltim Banten Bali Sultra SulutSumber : BPS
  23. 23. PENURUNAN TINGKAT KEMISKINAN PER PROVINSI TAHUN 2006-2011 (percentage points) 12.00 Penurunan Tingkat Kemiskinan Penurunan Nasional 10.38 10.03 10.00 9.429.54 8.71 8.81 8.11 7.80 8.00 7.44 6.75 6.86 6.64 6.85 6.43 5.77 6.00 5.50 5.16 4.76 4.44 4,64 5.26 4.28 3.683.47 3,84 4.00 3.38 3.43 3.47 3.55 2.88 3.03 3,03 2.72 2.00 0.82 0.00 Sumber : Hasil Perhitungan Bappenas, dari data BPSSebanyak 16 provinsi dalam kurun 5 tahun terakhir mengalami penurunan kemiskinan di atas penurunan nasional, yaitu : NAD, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, NTT, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, Papua Barat, dan Papua
  24. 24. JUMLAH PENDUDUK MISKIN
  25. 25. REFORMASI BIROKRASI 25
  26. 26. Proporsi Daerah yang telah menerapkan E-Procurement (E-Proc), 2012No Daerah Status E-PROC No Daerah Status E-PROC Provinsi Kab/Kota(%) Provinsi Kab/Kota(%)1 Prov. Aceh sudah 17,4 18 Prov. Lampung sudah 42,92 Prov. Bali sudah 44,4 19 Prov. Maluku sudah 0,03 Prov. Bangka Belitung sudah 100,0 20 Prov. Maluku Utara Belum 33,34 Prov. Banten sudah 75,0 21 Prov. NTB sudah 50,05 Prov. Bengkulu sudah 40,0 22 Prov. NTT sudah 9,56 Prov. D. I. Yogyakarta sudah 100,0 23 Prov, Papua sudah 3,57 Prov. DKI Jakarta sudah 0,0 24 Prov. Papua Barat Belum 0,08 Prov. Gorontalo sudah 16,7 25 Prov. Riau sudah 58,39 Prov. Jambi sudah 45,5 26 Prov. Sulbar sudah 60,010 Prov. Jawa Barat sudah 92,3 27 Prov. Sulsel sudah 25,011 Prov. Jawa Tengah sudah 82,9 28 Prov. Sulteng sudah 36,412 Prov. Jawa Timur sudah 63,2 29 Prov. Sultra sudah 0,013 Prov. Kalbar sudah 50,0 30 Prov. Sulut sudah 21,414 Prov. Kalsel sudah 84,6 31 Prov. Sumbar sudah 95,015 Prov. Kalteng sudah 21,4 32 Prov. Sumsel sudah 53,316 Prov. Kaltim sudah 57,1 33 Prov. Sumut sudah 5,917 Prov. Kepulauan Riau sudah 85,7 Total (Rata-rata) 94% 44,9%Sumber: LKPP, Data Per April 2012
  27. 27. Opini BPK Atas Laporan Keuangan Pemda, 2012
  28. 28. OPINI LAPORAN KEUANGAN DAERAH
  29. 29. LINGKUNGAN HIDUP 29
  30. 30. Pelestarian Lingkungan Kapasitas Tampung Air Per Wilayah KALIMANTANSUMATERA 108.056.9 m3/kapita m 3/kapita SULAWESI MALUKU-HAMPIR KRITIS SURPLUS 43.2 m3/kapita PAPUA HAMPIR 0.1 m3/kapita KRITIS HAMPIR KRITIS JAWA 54.6 m3/kapita BALI-NUSA DEFISIT TENGGARA 29.2 m3/kapita KRITIS • Meski indikator sumber daya air masih baik, namun perlu diperhatikan peningkatan luas lahan kritis hutan. • Luas lahan kritis telah mencapai lebih dari 40 persen luas hutan (14,7 juta ha) • Perlu pengendalian aktivitas pertambangan
  31. 31. Tantangan 2013/2014• Mempercepat pencapaian indikator RPJMD yang masih di bawah sasaran• Dukungan pada agenda/prioritas nasional (RPJMN)• Penguatan perekonomian domestik di tengah perekonomian dunia yang masih lesu – Permintaan komoditi ekspor diperkirakan masih lemah – Antisipasi pergerakan harga minyak di tengah situasi Timur Tengah yang sangat dinamis• Peningkatan daya saing daerah menyongsong implementasi “ASEAN Economic Community” pada Desember 2015
  32. 32. Penguatan Ekonomi Domestik Peningkatan Daya Saing Peningkatan PENGUATAN Peningkatan Kesejahteraan EKONOMI Daya Tahan Rakyat DOMESTIK Ekonomi Pemantapan Stabilitas Politik
  33. 33. Faktor Pendukung Daya Saing Daerah Sinergi Berkelanjutan Input, Output, Outcome Daya Saing Daerah Memperhatikan Kemajuan Teknologi dan Bersaing secara nasional Perubahan maupun internasional KelembagaanSumber: Prof. Dr. Armida Salsiah Alisjahbana, SE, MA, Menteri PPN/Kepala Bappenas dalam SeminarNasional Peningkatan Daya Saing Daerah melalui Reformasi Birokrasi, Jakarta, 26 Juni 2012.
  34. 34. Dukungan yang diharapkan dari Pemda (1)Peningkatan Peningkatan Daya Tahan Daya Saing Ekonomi Peningkatan Perbaikan iklim ketahanan pangan usaha  Penerapan  pemeliharaan Pelayanan Terpadu infrastruktur pertanian Percepatan pembangunan Peningkatan Rasio infrastruktur  Elektrifikasi Penyediaan Tanah Pengembangan Konversi Energi  industri unggulan di pengembangan Koridor Kalimantan energi terbarukan
  35. 35. Dukungan yang diharapkan dari Pemda (2) Peningkatan PemantapanKesejahteraan Stabilitas Sosial Pembangunan Rakyat Politik SDM  Persiapan pendidikan dan Pemilu 2014 kesehatan Percepatan Perbaikan pengurangan kinerja kemiskinan birokrasi Pembangunan Pemberantasan perbatasan dan korupsi perdesaan
  36. 36. Isu-Isu Strategis Kaltim - 1• Ketahanan pangan lokal: konsumsi > produksi• Alternatif respon kebijakan: (i) perluasan lahan pertanian, (ii) intensifikasi/ teknologi pertanian, (iii) perbaikan distribusi pangan, (iv) diversifikasi pangan 7.000,0 6.000,0 5.000,0 4.000,0 3.000,0 2.000,0 1.000,0 - Produksi konsumsi
  37. 37. Isu-Isu Strategis Kaltim - 2 Memperkuat daya saing berbasis sumber daya lokal berkelanjutanSensitif thd volatilitas Ekonomi harga berbasiskomoditas inovasi dan Ekonomi diferensiasi berbasis SDA terbarukan Reinvestasi pendapatan dari Ekonomi berbasis SDA tak SDA untuk pembangunan SDM terbarukan Revenue saat ini dan infrastruktur wilayah TRANSFORMASI SOSIAL EKONOMI
  38. 38. Arahan bagi Pemerintah Daerah untuk Penguatan Sinergi Pusat-Daerah1. Melakukan sinkronisasi RPJMD dan RKPD dengan prioritas nasional yang tercantum dalam RPJMN 2010-2014 dan RKP;2. Menitikberatkan penganggaran pada peningkatan belanja modal, terutama untuk meningkatkan daya saing daerah;3. Memonitor pelaksanaan rencana pembangunan dan realisasi anggaran.
  39. 39. PENUTUP• Kinerja pembangunan nasional ditopang dan ditentukan oleh kinerja pembangunan daerah.• Kinerja pembangunan nasional juga tidak bisa lepas dari pengaruh dinamika ekonomi global.• Kemampuan daerah dalam meningkatkan daya saing, secara nasional dan global, menjadi pilar bagi penguatan perekonomian domestik.• Sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sangat penting untuk menjamin pelaksanaan kebijakan dan strategi secara terarah dan terfokus untuk memanfaatkan momentum pertumbuhan.
  40. 40. KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

×