Tugas praktikum 2013 stpmd yogyakarta (ilmu pemerintahan)

672 views
587 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
672
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
17
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Tugas praktikum 2013 stpmd yogyakarta (ilmu pemerintahan)

  1. 1. KELOMPOK I PROPOSAL PENELITIAN MATA KULIAH : PRAKTIKUM DOSEN PENGAMPU : B. Hari Saptaningtyas, Dra, M. Si “PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MUSRENBANG DESA GEMBONGAN, KECAMATAN SIGALUH, KABUPATEN BANJARNEGARA, PROVINSI JAWA TENGAH.” OLEH: NAMA PRODI PARALEL : RIKYARDUS EFENDI GERE (11520073) PASKALIS BRUNO WIKUL (11520077 BENNY ISJANRI CHANDRA (11520085) MIKAEL TEKEGE (11520070) FRANSISKUS ANCE (11520247) CIPRIANO MAIA DO ROSARIO (11520002) : ILMU PEMERINTAHAN : IP 2L SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD” YOGYAKARTA 2013
  2. 2. BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG MASALAH Secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di indonesia jauh sebelum negara bangsa ini terbentuk. Struktur sosial sejenis desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting. Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri serta relatif mandiri. Hal ini antara lain ditunjukan dengan tingkat keragaman yang tinggi membuat desa mungkin merupakan wujud bangsa yang paling kongkrit. Sejalan dengan kehadiran negara modern, kemandirian dan kemampuan masyarakat desa mulai berkurang. Kondisi ini sangat kuat terlihat dalam pemerintahan orde baru yang berdasarkan undang-undang no 5 tahun 1979 melakukan setralisasi, birokratisasi dan penyeragaman pemerintahan desa, tanpa menghiraukan kemajemukan masyarakat adat dan pemerintahan asli, dimana undang-undang ini melakukan penyeragaman secara nasional. Dengan kata lain, penggerakan masyarakat atas dasar “Mobilitas” dan bukan partisipasi. Proses reformasi politik dan penggantian pemerintahan yang terjadi pada tahun 1998, telah diikuti dengan lahirnya undang-undang no 22 tahun 1999 yang direvisi menjadi UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang mencabut undang-undang diatas tentang pemerintahan desa dan kelurahan. Dengan dikeluarkan undang-undang ini ditegaskan bahwa desa tidak lagi merupakan wilayah administrative, bahkan tidak lagi menjadi bawahan atau unsur pelaksanaan daerah, tetapi menjadi daerah yang istimewa dan bersifat mandiri dan berada didalam wilayah kabupaten sehingga setiap warga desa berhak berbicara atas kepentingan sendiri sesuai kondisi social budaya yang hidup di lingkungan masyarakatnya, sebagaimana diatur dalam pasal 1 huruf o uu No. 32/2004. Sehingga desa sebagi otonomi asli dalam hal ini telah memberikan keluangan dan kesempatan bagi desa.Masyarakat desa dapat mewujudkan kemandirian (otonomi desa).Lebih dari itu adalah dalam pelaksanaannya kemudian merujuk pada suatu penyelenggaraan pemerintah desa yang demokratis, transparan dan akuntabel.Inilah suatu harapan yang diidamkan yaitu menyejahterakan melalui berbagai pelayanan yang tepat sasaran. Berangkat dari tugas pembantuan diatas, maka desa memiliki tanggung jawab dalam pembangunan mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan.Perencanaan pada hakekatnya merupakan usaha secara sadar, terorganisir dan terus menerus dilakukan guna memilih alternatif yang terbaik dari sejumlah alternatif yang ada untuk mencapai tujuan tertentu. Oleh sebab itu perencanaan merupakan sebuah proses yang dimulai dari penetapan tujuan organisasi, menentukan strategi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut secara menyeluruh, serta merumuskan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk
  3. 3. mengintegrasikan dan mengoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi hingga tercapainya tujuan organisasi (Robbins dan Coulter, 2002). Dalam pelaksanaan Musrenbang pada umumnya dan khususnya di Desa, ada sejumlah prinsib yang harus dipegang teguh oleh semua pihak yang terlibat, seperti Pertama, kesetaraanpeserta musyawarah adalah warga desa dengan hak yang setara untuk menyampaikan pendapat, berbicara, dan dihargai meskipun terjdi perbedaan pendapat dan juga menjunjung tinggi hasil keputusan bersama; Kedua, Musyawarah Dialogis. Peserta Musrenbang Desa memiliki keberagaman tingkat pendidikan, latar belakang, kelompok usia, jenis kelamin, status sosial-ekonomi, dan sebagainya itu merupakan sudut pandang tersebut diharapkan menghasilkan keputusan terbaik bagi kepentingan masyarakat banyak atau desa di atas kepentingan individu dan golongan; Ketiga, Anti Dominasi.Dalam musyawarah, tidak boleh ada individu/kelompok yang mendominasi sehingga keputusan-keputusan yang dibuat tidak lagi melalui proses musyawarah semua komponen masyarakat secara seimbang; Keempat, Keberpihakan.Dalam proses musyawarah, dilakukan upaya untuk mendorong individu dan kelompok yang paling ’diam’ untuk menyampaikan aspirasi dan pendapatnya, terutama kelompok miskin, perempuan dan generasi muda; Kelima, Anti Diskriminasi. Semua warga desa memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam menjadi peserta musrenbang untuk menyatakan pendapat dan pikirannya dan tidak boleh dibedakan; dan keenam, Pembangunan Desa Secara Holistik.Musrenbang Desa dimaksudkan untuk menyusun rencana pembangunan desa, bukan rencana kegiatan kelompok atau sektor tertentu saja.Musrenbang Desa dilakukan sebagai upaya mendorong kemajuan dan meningkatkan kesejahteraan desa secara utuh dan menyeluruh sehingga tidak boleh muncul egosektor dan egowilayah dalam menentukan prioritas kegiatan pembangunan desa.Prinsip-prinsip ini tidak boleh dilanggar agar Musrenbang Desa benar-benar menjadi forum musyawarah pengambilan keputusan bersama dalam rangka menyusun program kegiatan pembangunan desa.Dalam konteks pembangunan dan pemerintahan desa, partisipasi masyarakat terbentang dari proses pembuatan keputusan hingga evaluasi. Meskipun demikian, pada kenyataannya dalam perumusan perencanaan keterlibatan masyarakat sering kali terabaikan dan tidak dilaksanakan secara utuh dan mekanismenya cenderung formalitas sehingga kebijakan yang dikeluarkan terkadang menimbulkan konflik. Sumartono (1984) mengemukakan bahwa, struktur dan kondisi permasalahan yang selalu ada di masyarakat salah satunya adalah kurang aktifnya partisipasi dari warga masyarakat. Hal-hal yang mempengaruhi keaktifan masyarakat dalam berpartisipasi di antaranya adalah adanya tradisi tradisi yang mengikat mereka, yang sifatnya cenderung tertutup dari pengaruh luar, adanya sikap kepatuhan pada pimpinan yang berlebih sedangkan pimpinan itu sendiri kurang memiliki sikap perubahan atau tidak responsif terhadap perubahan yang datang dari luar. Secara umum menurut Sumartono (1984), masyarakat memiliki pendidikan yang rendah sehingga hal ini berpengaruh terhadap kemampuan memahami berbagai persoalan yang ada di lingkungannya, dan berimbas pada kurangnya kemampuan dan kemauan untuk memecahkan persoalannya.
  4. 4. Kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dipengaruhi oleh faktor tertentu terutama ketersediaan sarana dan prasarana fisik, kelembagaan (formal dan lokal), kepemimpinan (formal dan lokal), pengaturan dan pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Dari potensi-potensi yang ada dalam masyarakat yang serba terbatas digalang dan dihimpun dalam suatu wadah kebersamaan yang mereka percaya dan hormati yaitu kelompok-kelompok swadaya usaha bersama, maka mereka akan mampu mengatasi masalah-masalah dengan kekuatan mereka sendiri. Faktor lain yang mempengaruhi partisipasi warga desa adalah karena selama ini kesempatan yang diberikan untuk ikut terlibat dalam kegiatan pembangunan adalah sangat terbatas, hal ini didukung dengan kebiasaan masyarakat yang hanya selalu menurut atau tunduk kepada tokoh-tokoh di desanya. B. RUMUSAN MASALAH Bertolak dari latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah sebagai tuntunan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana tingkat Partisipasi Masyarakat dalam MUSREMBANG Desa Gembongan, Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjaenegara, Provinsi Jawa Tengah. C. TUJUAN PENELITIAN Tujuan penelitian yang kami lakukan adalah untuk memberikan gambaran tentang bentuk partisipasi masyarakat dalam Musrenbang Desa dan partisipasi masyarakat dalam musrembang desa.Sebagaimana terlansir pada latar belakang dan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian yang akan dicapai dalam hal ini adalah mendeskripsikan sejauh mana partisipasi masyarakat dalam MUSREMBANG Desa pemerintah di Desa Gembongan, Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjaenegara, Provinsi Jawa Tengah. D. KERANGKA TEORI Teorisasi merupakan batasan terhadap masing-masing variabel untuk dijadikan pedoman dalam penelitian sehingga tujuan atau arahan tidak menyimpang. Terkait dengan dengan topik yang diangkat dalam penelitian ini berikut ada beberapa teori yang digunakan sebagai landasan antara konsep ideal dan kondisi empiris sebagai berikut : a. Partisipasi  Mubyarto (1984, 35, dalam: Drs. Taliziduhu Ndraha) Mendefinisikan partisipasi sebagai kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri.Adapun pertisapasi menurut,  Tjokroamidjojo ( 1990: 24, Skripsi ) Mengemukakan partisipasi itu tidak hanya menyangkut kegiatan badaniah semata-mata namun juga penyertaan mental dan emosi seseorang dalam situasi
  5. 5. kelompok yang mendorong, mereka untuk menyumbangkan pikiran dan perasaan bagi tercapainya tujuan organisasi. b. Perencanaan  Robbins dan Coulter (2002) Mendefinisikan perencanaan sebagai sebuah proses dimulai dari penetapan tujuan organisasi, menentukan strategis untuk pencapaian tujuan organisasi tersebut secara menyeluru, serta merumuskan sistem perencanaan yang menyeluru untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi hingga tercapainya tujuan organisasi.  Terry (dalam Prof. Dr. Panglaykim, hal. 78) Mendefinisikan Perencanaan berarti memilih dan menghubung-hubungi kenyataan dalam kita membayangkan dan merumuskan tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk mencapai hasil yang diingini. Secara singkat dari kedua definisi antara partisipasi dan perencanaan dengan versi masing – masing para ahli diatas pada hakekatnya tidak jauh berbeda, dimana sama-sama memiliki maksud dan tujuan yang sama hanya saja narasi kalimat berbeda. Dengan demikian berdasarkan definisi teori partisipasi dan perencanaan diatas dalam hal ini simpulkan sebagai keikutsertaan seluruh elemen masyarakat dalam merumuskan perencanaan yang kemudian diaplikasikan dalam bentuk program untuk suatu tujuan dalam memenuhi kebutuhan bersama. E. RUANG LINGKUP Pada dasarnya ruang lingkup adalah batasan sebagai titik fokus penelitian.Ruang lingkup penelitian sebagai batasan dalam penelitian ini adalah pedesaan dengan dengan subjek adalah masyarakat (tokoh agama, pemuda, tokoh adat, tokoh perempuan dll) serta pemerintah di Desa Gembongan, Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjaenegara, Provinsi Jawa Tengah. F. METODE PENELITIAN Metode penelitian pada dasarnya memuat asas-asas yang memberikan tuntutan terhadap penelitian atas dunia empiris, oleh karena itu metode penelitian mencakup seluruh proses penelitian dan alat didalam upaya untuk memahami suatu realitas social, maka penggunaan metode penelitian disesuaikan dengan realitas yang hendak diteliti. a. Jenis penelitian Terkait dengan judul yang diajukan dari kelompok kami yaitu “Partisipasi Masyarakat Terhadap MUSRENBANG Desa”, maka jenis penelitian yang kami gunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif bisa sampai pada taraf penulisan, yakni
  6. 6. penelitian deskriptif, dengan mana peneliti hanya memaparkan suatu keadaan, dimana obyek atau suatu peristiwa, tanpa menarik suatu kesimpulan umum. Penelitian kualitatif dapat memaparkan dan menghasilkan secara deskriptif/ menggambarkan penjelasan-penjelasan tentang beberapa hal yang menyangkut permasalahan tersebut. Penelitian kualitatif berdasarkan atas fakta-fakta yang ada, sehingga penelitian ini tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau membuat suatu prediksi tertentu. Metode penelitian kualitatif yang digunakan untuk maksud deskriptif atau memaparkan suatu objek masalah ini bertujuan untuk menjelaskan, mengungkapkan dan untuk mendapatkan deskripsi yang tepat mengenai Partisipasi Masyarakat Dalam Musrenbang Desa Gembongan, Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjaenegara, Provinsi Jawa Tengah. b. Unit analisis Unit analisis dalam suatu penelitian secara esensial dapat meliputi individu, rumah tangga, kelompok, organisasi, lembaga sosial, dan lain-lain (Earl R. Babie dalam Heru Nugroho, Uang Rentenir dan Hutang Piutang di Jawa, 2001: 50). Unit analisis macam apa yang diambil dalam proses penelitian ini tergantung dari problem yang akan diteliti. Dalam penelitian ini unit analisis yang dipilih adalah individu dan organisasi.Individu yang dijadikan unit analisis dalam penelitian ini adalah masyarakat setempat sebagai objek dari pelayanan.Kemudianorganisasi yaitu pemerintah desa yang memposisikan diri sebagai pelayan masyarakat. c. Teknik pengumpulan data Untuk mengadakan penelitian diperlukan adanya data-data yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan oleh peneliti, maka kelompok kami sebagai peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut: 1. Observasi Merupakan metode atau teknik pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung ke obyek penelitian dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematik fenomena-fenomen yang diselidiki. Lebih lanjut M. Iqbal Hasan(2002) menyatakan bahwa observasi adalah pemilihan, pengubahan, pencatatan dan pegodean serangkaian perilaku dan susunan yang berkenan, sesuai dengan tujuan-tujuan empiris. 2. Wawancara (interview) Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatka seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu.Wawancara secara garis besar terbagi menjadi dua yaitu wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara
  7. 7. tidak terstruktur sering disebut juga wawancara mendalam, wawancara kualitatif, dan wawancara terbuka (Opended Interview), wawancara etnogratifis, sedangkan wawancara terstruktur sering juga disebut wawancara baku (Standardized Interview) yang susunan pertanyaannya sudah ditetapkan sebelumnya (biasanya tertulis), dengan pilihan-pilihan jawaban yang juga sudah disediakan. (Dr. Deddy Mulyana, M.A, 2002 : 180). Teknik ini dilakukan dengan cara melakukan percapakan oleh dua pihak. Dalam hal ini peneliti mengajukan pertanyaan dan responden memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.Dimana dalam melakukan wawancara, peneliti menggunakan teknik wawancara berstruktur. Terkait dengan teknik wawancara tersebut, kami mengajukan beberapa pertanyaan terhadap responden. Daftar pertanyaan tersebut adalah sebagai berikut: a). Untuk Masyarakat Di Desa Gembongan Kec. Sigaluh, Kab. Banjarnegara,Provinsi Jawa Tengah  Nama?  Usia ?  Jenis kelamin?  Mata Pencaharian?  Apakah bapak/ibu/saudara/i mengetahui tentang musrenbang desa ?  Dimana musrenbang desa dilaksanakan?  Apakah bapak/ibu/saudara/i pernah terlibat dalam murenbang desa ?  Bagaimana tingkat partisipasi masyrakat dalam mengikuti musrenbang desa ?  Apa saja yang pernah dibahas dalam musrenbang desa yang pernah diikuti oleh bapak/ibu/saudara/i ?  Apakah dalam pelaksanaan musrenbang desa, masyarakat diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat ?  Apakah hasil kesepakatan antara pemerintah desa dan masyarakat telah terealisasi, khususnya dalam pembangunan ?  Bagaimana perasaan bapak/ibu/saudara/i setelah mengikuti murenbang desa ? b). Untuk pemerintah Di Desa Gembongan Kec. Sigaluh, Banjarnegara,Provinsi Jawa Tengah  Nama?  Usia ?  Jenis kelamin?  Jabatan ?  Kapan terakhir kali musrenbang desa dilaksanakan?  Dimana musrenbang desa dilaksanakan?  Siapa saja yang terlibat didalam musrenbang desa?  Apa saja yang dibahas didalam musrenbang desa?  Apa peranan bapak/ibu selama mengikuti musrenbang desa? Kab.
  8. 8.  Bagaiman tingkat partisisipasi aparat desa dalam mengikuti musrenbang desa?  Bagaimana perasaan bapak/ibu setelah mengikuti musrenbang desa? 3. Dokumentasi Dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan menggunakan arsip atau dokumen sebagai sumber data yang dapat diperinci dengan cara melihat, mencatat dan mengabadikan dalam gambar. Dokumentasi sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dapat dimanfaatkan untuk menguji, menafsir bahkan untuk meramalkan. d. Teknik analisis data Dalam menganalisa data lapangan, yang paling utama dilakukan adalah penulis menggunakan analisis data kualitatif dengan alasan untuk mengetahui secara mendetail dan mendalam mengenai Partisipasi Masyarakat Dalam Musrenbang Desa, maka data yang dibutuhkan lebih bersifat uraian atau berupa penjabaran tentang apa yang diperoleh dari responden.
  9. 9. BAB II PROFIL DESA A. SEJARAH DESA Menurut Bapak Sutrisyasto (40 Tahun) gembong artinya kumpulan orang-orang sakti. Selain itu, Desa Gembongan berdiri pada tahun 1945. Selama menjadi desa, Gembongan telah dipimpin oleh lima orang kepala desa hingga saat ini, dimulai dari Almarhum Bapak Soekarno hingga Ibu Hj. Suniah yang akan memerintah desa Gembongan Hingga Tahun 2017 mendatang. Adapun kepala Desa yang pernah memimpin Gembongan hingga saat ini adalah: 1. Bapak Soekarno Bapak soekarno adalah kepala desa Gembongan yang memerintah pertama kali. Beliau memerintah Desa Gembongan dari Tahun 1945 hingga Tahun 1985. Perlu diketahui bahwa Beliau memerintah Desa gembongan seumur hidup, hingga pada saat beliau wafat barulah jabatan kepala Desa diberikan kepada pemerintah selanjutnya. 2. Bapak W. Tono Dalam pemerintahan yang kedua ini, Bapak W. Tono memerintah Desa Gembongan dari tahun 1985 sampai tahu 1993. Adapun pada saat Bapak W. Tono menjadi Kepala Desa kala itu, Ia dipilih oleh masyarakat Desa Gembongan. 3. Bapak Suparyono Beliau adalah Kepala Desa Gembongan yang ketiga setelah bapak W. Tono. Ia menjabat jabatan Kepala Desa dari tahun 1993 sampai 2001. Sama seperi Bapak W. Tono yang merupakan kepala Desa sebelumnya, Ia dipilih oleh masyarakat Gembongan.Selain itu, Bapak Suparyono merupakan suami dari Ibu Kepala Desa saat ini yaitu Ibu Sunyah. 4. Bapak Samiyo Dalam kepemimpinannya, Bapak Samiyo memimpin Desa Gembongan selama Sebelas tahun. Beliau memerintah Desa Gembongan dari Tahun 2001 hingga tahun 2012. Ia pun mendapatkan jabatan itu berdasarkan pilihan dari masyarakat Desa Gembongan. Selain itu, Bapak Samiyo memerintah Desa Gembongan Selama dua periode. Menurut informasi yang kami terima, ternyata Bapak Samiyo adalah anak dari Pak Soekarno yang merupakan kepala desa pertama Gembongan. 5. Ibu Hj. Suniah Ibu Hj. Suniah adalah perempuan satu-satunya dalam sejarah kepemimpinan DesaGembongan hingga saat ini. Beliau dipilih secara langsung oleh masyarakat Desa Gembongan. Ibu Hj. Suniah akan memerintah Desa Gembongan dari Tahun 2012 hingga Tahun 2017 mendatang. Uniknya lagi, meurut informasi yang kami dapatkan bahwa
  10. 10. ternyata Ibu Suniah yang saat ini menjabat sebagai kepala Desa ternyata adalah Isteri dari Bapak kepala Desa sebelumnya yaitu Bapak Suparyono. Dari informasi yang kami dapatkan mengenai ke lima kepala desa Gembongan sejak Bapak Soekarno Hingga ibu Hj. Sunyah yang akan memerintah sampai 2017 mendatang, ada hal unik yang kami temukan. Dimana, pergantian kepala Desa Gembongan terkait dengan beberapa hal yaitu pergantian dengan system dinasti/ kekeluargaan.Hal ini bisa di lihat pada pergantian kepala desa yang terakhir Ibu Hj. Sunyah yang merupakan istri dari kepala Desa sebelumnya yaitu Bapak Suparyono (kepala Desa Ke Tiga).Selain itu kepala desa Setelah pemerintahan Bapak Suparyono yaitu Bapak Samiyo, ternyata merupakan anak dari kepala desa yang pertama yaitu bapak Soekarno yang merupakan kepala desa pertama Desa Gembongan.Melihat hal ini, dapat dikatakan bahwa pergantian jabatan kepala desa di Gembongan, ada yang berdasarkan dinasti atau system kekeluargaan. B. GEOGRAFIS 1. Letak Desa Gembongan Desa Gembongan terletak di kecamatan Sigaluh, kabupaten Banjarnegara, Propinsi Jawa Tengah.Selain itu, wilayah desa gembongan terdiri dari perbukitan, sawah, dan perkebunan. Dilihat dari letak desa gembongan yang terdiri dari perbukitan, sawah, dan perkebunan, maka dapat dikatakan bahwa mayoritas mata pencaharian masyarakat Desa Gembongan adalah sebagai Petani. 2. Luas wilayah Desa Gembongan Luas wilayah desa gembongan seluruhnya adalah 288.900,03 ha terdiri dari: a. Tanah Sawah : 104.837 ha b. Tanah Pemukiman/Bangunan : 25.144 ha c. Tanah Pekarangan/Tegalan/Kebun : 150.544 ha d. Lainnya : 8.375,03 ha Dari data yang kami peroleh mengenai luas wilayah Gembongan berdasarkan bagianbagiannya, kelompok kami mencoba memberikan penjelasan tambahan yang lebih terperinci melalui presentasi luas wilayah Desa Gembongan berdasarkan bagianbagiannya yaitu sebagai berikut:  Tanah Sawah Presentasi luas tanah sawah di desa Gembongan dari luas Desa secara keseluruhan adalah: 104.837 100% = 0,36 100% = 36% 288.900,03
  11. 11.  Tanah Pemukiman/Bangunan Presentasi Luas Tanah Pemukiman/ Bangunan dari luas Desa Gembongan secara keseluruhan adalah: 25.144 100% = 0,09 100% = 9% 288.900,03  Tanah Pekarangan/Tegalan/Kebun Presentasi Luas Tanah Pekarangan/Tegalan/Kebun dari luas Desa Gembongan secara keseluruhan adalah: 150.544 100% = 0,52 100% = 52% 288.900,03  Tanah Lainnya Presentasi luas tanah lainnya dari luas Desa Gembongan Secara Keseluruhan adalah: 8.375,03 100% = 0,03 100% = 3% 288.900,03 Berikut adalah gambaran presentase wilayah Desa Gembongan Menurut Bagian-Bagiannya: PRESENTASE LUAS WILAYAH DESA GEMBONGAN, KEC.SIGALUH, KAB. BANJARNEGARA, PROPINSI JAWA TENGAH BERDASARKAN BAGIAN-BAGIANNYA Tanah Lainnya Tanah Pemukiman/ 3% Bangunan 9% Tanah Sawah 36% Tanah Pekarangan/ Tegalan/Kebun 52% Keterangan:     Tanah Pekarangan/Tegalan/Kebun : 52% Tanah Sawah : 36% Tanah Pemukiman/Bangunan : 9% Tanah Lainnya : 3%
  12. 12. 3. Batas Desa Adapun batas Wilayah dari Desa Gembongan adalah sebagai berikut: a. Utara : Sungai Serayu (wilayah kecamatan sukoharjo-Wonosobo). b. Timur : Desa Prigi. c. Selatan : Kawasan Perhutani dan Desa Kemiri. d. Barat : Desa Wanacipta dan Desa Sigaluh. Dilihat dari batas wilayah Desa Gembongan dengan wilayah dari daerah lain,baik itu dari utara,timur,selatan, dan barat, maka dapat dikatakan bahwa Desa Gembongan hanya memiliki batas darat sedangkan batas laut tidak ada. C. DEMOGRAFIS Kependudukan atau demografi adalah ilmu yang mempelajari dinamika kependudukan manusia.Demografi meliputi ukuran, struktur, dan distribusi penduduk, serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan.Analisis kependudukan dapat merujuk masyarakat secara keseluruhan atau kelompok tertentu yang didasarkan kriteria seperti pendidikan, kewarganegaraan, agama, atau etnisitas tertentu. Adapun Data Demografis dari Desa Gembongan Kec. Sigaluh Kab. Banjarnegara, Propinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut: a) Penduduk dalam kelompok jenis kelamin  Laki – laki : 1. 732 orang  Perempuan : 1. 722orang + Jumlah : 3.454 orang Berdasarkan jumlah penduduk Desa Gembongan, maka kepadatan penduduk didaerah ini adalah: kepadatan penduduk= luas wilayah:jumlah penduduk = 288.900,03:3.454 = 83,64 /km² b) Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian (bagi umur 10 tahun ke atas) Petani : 1.212 orang Buruh petani : 378 orang Tukang industri : 58 orang Buruh bangunan : 80 orang Pedagang :178 orang Pengangkutan :27 orang PNS : 64 orang Pensiunan : 56 orang
  13. 13. Jasa social TNI/POLRI : : 12 orang 3 orang Berdasarkan data tersebut, dapat dikatakan bahwa mayoritas penduduk Desa Gembongan berprofesi sebagai petani. Hal ini sangat sesuai dengan kondisi wilayah Desa Gembongan yang terdiri dari perbukitan,sawah, perkebunan, dan lain-lain. Oleh karena itu tidaklah mengherankan jika mayoritas penduduk Desa Gembongan berprofesi sebagai petani. c) Penduduk menurut pendidikan (bagi umur 5 tahun keatas) Dari segi pendidikan, mayoritas penduduk Desa Gembongan adalah lulusan SD yang kemudian diikuti oleh penduduk tamatan SLTP,SLTA,Belum Tamat SD (sedang bersekolah), Tidak tamat SD, Tamat Akademik/PT, Serta Tidak Sekolah diposisi terakhir. Hal tersebut diperkuat dengan data sebagai berikut: Tamat akademik/PT : 115 orang Tamat SLTA : 457 orang Tamat SLTP : 571 orang Tamat SD : 1.564orang Tidak Tamat SD : 267 orang Belum tamat SD : 274 orang Tidak sekolah : 5orang Jumlah : 3.253 orang Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa mayoritas penduduk Desa Gembongan adalah masyarakat yang berpendidikan. d) Penduduk menurut pemetaan agama Dilihat dari segi kepercayaan, mayoritas penduduk Desa Gembongan beragama muslim. Sedangkan sisanya beragama katolik. Hal ini diperkuat dengan data sebagai berikut: Islam : 3.453 orang Khatolik : 1 orang Dari data diatas, maka dapat dikatakan bahwa pengaruh agama Islam sangat kuat diDesa Gembongan.Hal ini tergambar dalam penduduknya yang mayoritas beragama Islam dan sisanya beragama katolik itupun hanya satu orang. D. SOSIAL EKONOMI Warga masyarakat desa Gembongan kabupaten banjar negara rata-rata tamatan SD sampai dengan SMA, dan pekerjaan mereka pun hampir semua sama, yakni petani
  14. 14. salak.Pada saat panen salak masyarakat memasarkan dengan harga, Rp. 2000; perkilo. Namun, ada juga moment-moment tertentu yang harganya dinaikan Rp. 5000;/kg. Pada saat salak tidak lagi musim, masyarakat desa gembongan berupaya melakukan atau mencari kerja dan menjadi buruh tani untuk memenuhi kebutahan sehari-hari.Selain itu masyarakat di desa itu juga tidak banyak yang keluar atau merantau karena dengan adanya salak mereka merasa mampu memenuhi kebutuhan. Disamping salak itu juga, ada tanaman buah, duku, durian yang hampir 50 % dimiliki oleh masyarakat, dan manggis serta pohon albasia itu merupakan barang langkah dipasaran dan bisa menghasilkan puluhan juta. Penghasilan masyarakat 50.000; sampai dengan 60.000; per hari.Kemudian gaji perangkat desa Rp. 500.000; perbulan.Dan desa memiliki tanah untuk khas desa, namun, diberikan kepada para pemuda untuk mengelola, sedangkan desa hanya menerima pajak tergantung besar uang yang diberikan oleh para pemuda yang mengelolah itu. E. SARANA DAN PRASARANA Prasarana: Segala sesuatu yang merupakan penunjang terselenggaranya suatu proses pendidikan yang memanfaatkan fisik untuk menghasilkan perubahan. Sarana: Segala sesuatu yang dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan pendidikan yang memanfaatkan aktivitas fisik untuk menghasilkan perubahan fisik, baik dalam fisik, mental serta emosional. Sarana dan prasarana adalah semua yang menunjang segala kegiatan demi tercapainya suatu tujuan yang ingin dicapai.Jika dilihat kondisi yang ada saat ini, sarana dan prasarana di desa gembongan secara keseluruhan sudah sangat memadai.Hal ini bisa dilihat dari data yang kami peroleh. Adapun sarana dan prasaranan di Desa Gembongan, Kec. Sigaluh, Kab. Banjarnegara, Propinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut: 1. SaranaPemerintahanDesa a. Balai Desa :1 b. Kantor Desa :1 c. Tanah BengkokpamongDesa - Sawah : 85.698 HA - Kering : 15.514 HA d. Tanah KasDesa - Sawah : 39.229 HA - Kering : 38.347 HA Jika dilihat dari segi sarana pemerintahan desa, maka dapat dikatakan sudah memadai atau bisa dibilang baik. Hal ini karena Desa Gembongan sudah memiliki kantor dan balai desa sendiri. Dengan demikian pemerintah desa bisa memberikan pelayanan kepada masyarakatnya dengan baik.
  15. 15. Bukan hanya itu saja, pembangunan desa gembongan kedepannya khususnya yang berkaitan dengan fasilitas-fasilitas umum Desa sangat terbuka lebar karena Desa Gembongan masih memiliki banyak Tanah Desa yang dapat digunakan untuk melakukan pembangunan umum yang tentunya dapat dinikmati oleh masyarakat Desa Gembongan. 2. PanjangJalan/Jembatan Sarana seperti jalan raya sangat dibutuhkan oleh setiap daerah termasuk di Desa Gembongan.Hal ini karena jalan raya merupakan salah satu penunjang mobilitas masyarakat di Desa Gembongan.Adapun saranan berupa jalan yang ada didesa Gembongan beserta pendukung lainnya adalah sebagai berikut. a. JalanDesaAspal : 8 Km, BknAspl - Km. b. Jembatan (dapatdilalui roda 4) : 4 Buah. Dari data tersebut, dapat dikatakan bahwa sarana dan prasaranan berupa jalan raya dan pendukung lainnya di Desa Gembongan sudah cukup baik.Meskipun jalanan ke pelosokpelosok kampong banyak yang berlubang tetapi setidaknya akses untuk menuju kampong sudah tersedia berupa jalan raya.Selain itu adanya rambu-rambu jalan dan sarana pendukung lainnya seperti jembatan juga sangat membantu masyarakat di Desa Gembongan. 3. SaranaPerekonomian Dari segi perekonomian, di Desa Gembongan juga terdapat sarana dan prasarana sebagai berikut: a. JumlahToko/Kios/Warung : 62 Buah. b. BadanKredit : 1 Buah. Dari data tersebut, dapat dikatakan bahwa dengan adanya sarana diatas, masyarakat bisa terbantu dari segi ekonomi.Dimana mereka bisa melakukan transaksi jual/beli di toko/kios/warung tanpa harus bersusah payah untuk mencari ditempat yang lebih jauh.Selain itu adanya badan kredit sangat membantu warga untuk mendapatkan pinjaman sehingga setiap orang bisa memanfaatkannya dalam pengembangan usaha disetiap bidang. 4. Jumlah Perusahaan/Usaha Masyarakat Desa Gembongan merupakan masyarakat yang dari segi matapencahariannya sangat beraneka ragam.Ada yang berkecimpung di Industri Rumah Tangga, dan ada juga yang mengembangkan usaha Rumah/Warung Makan.Secara terperinci, adapun data yang berkaitan dengan Jumlah Perusahaan/Usaha di Desa Gembongan adalah sebagai berikut: a. Industri - RumahTangga : 15 Buah. b. Rumah/WarungMakan : 47 Buah
  16. 16. Dengan banyaknya Industri Rumah Tngga dan Rumah/warung makan, secara tidak langsung dapat mendongkrak kehidupan ekonomi masyarakat Desa Gembongan meskipun tidak semuanya.Hal ini didasari oleh kebutuhan Industri Rumah Tangga dan Rumah/ Warung Makan yang tentunya membutuhkan karyawan. 5. BanyaknyaRumahPenduduk Salah satu tolak ukur masyarakat bisa hidup dengan nyaman adalah dengan memiliki rumah yang layak huni. Adapun data yang kami peroleh berkaitan dengan kondisi rumah penduduk di desa Gembongan adalah sebagai berikut: a. Rumah Permanen :555 Buah. b. Rumah Semi Permanen :185 Buah. c. Rumah Papan :129 Buah. Dari data tersebut, dapat dikatakan bahwa masyarakat Desa Gembongan sudah memiliki Rumah Layak Huni dengan model rumah diantaranya Rumah Permanen, semi permanen, dan rumah papan. Dengan demikian masyarakat Desa Gembongan bisa hidup dan tinggal dengan layak serta sebagaimana mestinya. 6. SaranaPendidikan Pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan oleh setiap pemerintah Desa. Jika dilihat dari segi pendidikan, Desa Gembongan sudah menyediakan saranan dari tingkat TK sampai SMA yaitu sebagai berikut: - TK : 2 Buah. - SD : 2 Buah. - SLTP Umum : 1 Buah. - SLTA Umum : 1 Buah. - SLTA Kejuruan : 1 Buah. Dari data tersebut, dapat dikatakan bahwa pemerintah Desa Gembongan sangat serius memperhatikan perkembangan pendidikan didesa tersebut.Dengan adanya sarana dan prasarana pendidikan seperti sekolah, setiap anak di Desa Gembongan bisa mendapatkan kesempatan untuk mengenyam pendidikan. 7. JumlahTempatIbadah Sebagai umat beragama, setiap orang wajib melakukan ibadah sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Namun bagaimana jadinya jika sarana dan prasarana seperti tempat ibadah tidak ada sama sekali. Tentunya hal ini mustahil untuk dilaksanakan.Sarana dan prasarana di Desa Gembongan berkaitan dengan tempat ibadah sudah tersedia. Diantaranya sebagai berikut: a. Masjid : 4 Buah. b. Surau/Musollah : 10 Buah.
  17. 17. Adanya tempat ibadah ini memudahkan masyarakat Gembongan untuk beribadah.Sehingga mereka tidak perlu jauh-jauh untuk mencari tempat ibadah. 8. SaranaKesehatan Kesehatan merupakan hal yang sangat vital untuk diperhatikan.Oleh sebab itu, adanya sarana dan prasaranan sangat penting untuk diperhatikan agar pelayanan yang diberikan pada masyarakat bisa maksimal dan berkualitas, begitu juga didesa Gembongan. Untuk mewujudkan hal tersebut, adapun saranan dan prasarana kesehatan yang telah tersedia oleh pemerintah Desa Gembongan adalah sebagai berikut: a. Puskesmas : 1 Buah. b. DokterPerawat : 10 Orang. c. BidanDukunBayi : 12 Orang. d. Jamban : 782 Buah. Dengan adanya fasilitas seperti puskesmas dan tenaga medis yaitu dokter sebanyak sepuluh orang masyarakat bisa dengan mudah memperoleh layanan kesehatan.Dengan begitu setiap orang bisa memperoleh layanan kesehatan dengan cepat dan mudah.Selain itu fasilitas-fasilitas tambahan seperti jamban membuat pelayanan kesehatan lebih baik lagi.Namun tidak bisa dipungkiri juga bahwa masyarakat desa Gembongan masih percaya pada bidan-bidan desa/bida dukun Desa.Hal ini membuktikan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap tenaga medis belum sepenuhnya. F. BUDAYA DAN PEMERINTAHAN Dalam sebuah lembaga pemerintahan maupun organisasi formal mau pun non formal tidak terlepas dari yang nama stuktur. Struktur pemerintahan adalah sebuah pembagian tugas secara hirarki maupun non hirarki di lihat dari tugas dan fungsinya.Untuk itu struktur pemerintahan desa gembongan pun harus ada agar dapat membagi tugas dan fungsi masingmasing perangkat di Desa Gembongan agar dapat melakukan pekerjaannya dengan baik. Adapun kebudaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah sekelompok orang dan diwarisi dari generasi ke generasi. Untuk itu kami dari kelompok coba menggali kebudayaan di Desa Gembongan yang ada dan masih di lestarikan.
  18. 18. 1. Stuktur Pemerintahan KEPALA DESA BPD SUNIYAH SUWITO SEKRETARIS DESA SUTRIS YANTO, S.IP DUSUN I DUSUN II BASIRUN KUAT LESMONO PEMERINTAHAN PEMBANGUNAN DUSUN III KUDUANA URUSAN UMUM URUSAN URUSAN DUSUN IV KUSTIANTO PELAKSANA TEKNIS LAPANGAN Keterangan: Garis Komando ------------------------ Garis Koordinasi Catatan:  Ada tiga (03) RT di Desa Gembongan dan,  Ada empat (04) RW di desa gembongan.  Masing-masing Dusun memiliki RT dan RW (misalnya dusun satu memiliki RT 01/RW 01 dan di Dusun dua,tiga dan Empat pun sama, dimana memiliki RT 01/RW 02). Keterlibatan perempuan dalam struktur pemerintahan Desa Gembongan tergolong masih rendah.Haal ini dibuktikan dengan hanya seorang saja wanita yang masuk dalam struktur pemerintahan desa Gembongan yaitu Hj. Ibu Sunyah yaitu kepala Desa Gembongan saat ini. 2. Kebudayaan Menurut hasil wawancara dengan Bpk. Kuat asmono bahwa kebudayaan yang dilestarikan di desa gembongan, yaitu : kuda lumping (yang diikuti oleh siswa SD, SMP, SMA dan warga masyarakat) yang mana dalam rangka pelestarian budaya dan sering di tampilkan satu minggu sekali. Rebana (yang diikuti oleh kelompok lansia)
  19. 19. Langen Sari di adakan dua minggu sekali. Janeng sering ditambilkan namun kurang berjalan dengan baik karena kekurangan peralatan serta pendanaan. Bahasa, yang sering digunakan adalah bahasa jawa dengan dialek “jawa angpak”.
  20. 20. BAB III ANALISIS DATA A. DESKRIPSI INFORMAN 1. Deskripsi Informan Menurut Nama Selama berada di Desa Gembongan, Kec. Sigaluh, Kab. Banjarnegara, Propinsi Jawa Tengah kami melakukan sesi wawancara terhadap beberapa informan guna mendapatkan informasi untuk menjawab rumusan masalah kelompok kami. Adapun nama-nama informan yang berhasil kami wawancarai di Desa Gembongan adalah sebagai Berikut: NO NAMA 1 Bapak Nipandwicoprayetno 2 Ibu Sujit 3 Simbah Mangundiarso/ Mariamah 4 Bapak Subarudin 5 Bapak Basirun 6 Bapak Tukijo 7 Bapak Hadi Pawiro 8 Ibu Sukesi 9 Ibu Sunia 10 Ibu Ani 11 Bapak Rahmat 12 Bapak Kijo 13 Bapak Gustrantu 14 Bapak Kuduana 15 Bapak Rito 16 Bapak Darmaji 17 Ibu Rahmat 18 NN 19 Bapak Nurdin 20 Mbak Widi 21 Bapak Nijan 22 Bapak Rusdiono 23 Bapak Ralan N 24 Bapak Kuat Asmono
  21. 21. 2. Deskripsi Informan Menurut Jenis Kelamin Adapun deskripsi informan menurut jenis kelamin adalah sebagai berikut: NO JENIS KELAMIN 1 Laki-Laki 2 Wanita JUMLAH 17 7 Dari table diatas, dapat disimpulkan bahwa jumlah informan laki-laki sebanyak 17 orang, sedangkan jumlah informan wanita sebanyak 7 orang.Dengan demikian jumlah informan laki-laki lebih banyak dari jumlah informan wanita. Hal ini menunjukkan bahwa data yang diperoleh cukup akurat karena melibatkan informan laki-laki dan perempuan. 3. Deskripsi Informan Menurut Tingkat Pendidikan Adapun deskripsi informan menurut tingkat pendidikan adalah sebagai berikut: NO PENDIDIKAN JUMLAH 1 Tidak Sekolah 2 2 SD 6 3 SMP 3 4 SMA/SLTA 8 5 SARJANA 3 Berdasarkan table diatas, maka dapat dilihat bahwa informan yang diwawancara mayoritas berpendidikan SMA.Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa informan dalam penelitian ini cukup representative untuk dijadikan sebagai sumber informasi terkait partisipasi masyarakat dalam Musrenbang Desa Gembongan. 4. Deskripsi Informan Menurut Usia Adapun desskripsi informan menurut usia adalah sebagai berikut: NO RENTANG USIA JUMLAH 1 10-30 2 2 31-50 11 3 51-70 8 4 71-90 2
  22. 22. Berdasarkan table diatas, mayoritas informan yang diwawancarai berusia antara 31-50 tahun.Sehingga bisa disimpulkan bahwa informan dalam penelitian ini mayoritas berusia produktif dalam pengembangan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. 5. Deskripsi Informan Menurut Jabatan Adapun deskripsi informan menurut jabatan adalah sebagai berikut: NO JABATAN JUMLAH 1 Kepala Desa 1 2 Kadus 3 3 Kaur Desa 3 4 Ketua RT 1 Berdasarkan table diatas, informan yang kami wawancarai juga merupakan perangkat desa yang jumlahnya 8 orang.Maka dapat disimpulkan bahwa data yang diperoleh cukup akurat terkait dengan tingkat partisipasi masyarakat terhadap Musrenbang Desa Gembongan.Selain itu, hal ini juga menegaskan bahwa data yang kami peroleh tidak semata-mata dari masyarakat Desa Gembongan saja sehingga data yang diperoleh dari masyarakat dan pemerintah Desa Gembongan dapat di sesuaikan untuk menghasilkan data yang akurat. 6. Deskripsi Informan Menurut Pekerjaan Adapun deskripsi informan menurut pekerjaan adalah sebagai berikut: NO PEKERJAAN/MATA PENCAHARIAN JUMLAH 1 Petani 10 2 PNS 1 3 Pedagang 1 4 Ibu Rumah Tangga 1 5 Sopir 1 Berdasarkan table diatas, dilihat dari segi pekerjaan mayoritas informan yang kami wawancarai adalah petani yang berjumlah 10 orang. Banyaknya petani yang menjadi informan dalam penelitian ini memberikan kami informasi yang banyak tentang apa yang mereka rasakan berkaitan tingkat partisipasi masyarakat dalam musrenbang desa Gembongan. Selain itu mereka juga sangat bersahabat dan terbuka dalam memberikan data terkait dengan apa yang kami tanyakan yang walaupun ada seorang petani yang tidak ingin namanya dipublikasikan.
  23. 23. B. ANALISIS DATA 1. Proses Musrenbang Di Desa Gembongan Kec. Sigaluh, Kab. Banjarnegara, Propinsi Jawa Tengah Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrembang) desa adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan (stakeholders) desa untuk menyepakati Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) tahun anggaran yang direncanakan. Musrembang adalah forum perencanaan (program) yang diselenggarakan oleh lembaga publik, yaitu pemerintah desa, bekerja sama dengan warga dan para pemangku kepentingan lainnya. Musrembang yang bermakna akan mampu membangun kesepahaman tentang kepentingan dan kemajuan desa, dengan cara memotret potensidan sumber-sumber pembangunan yang tersedian baik dari dalam maupun luar desa. Pembangunan tidak akan bergerak maju apabila salah satu saja dari tiga komponen tata pemerintahan (pemerintah, masyarakat dan swasta) tiak berperan atau berfungsi. Karena itu, Musrenbang juga merupakan forum pendidikan warga agar menjadi bagian aktif adri tata pemerintahan dan pembangunan. Konsep musyawarah menunjukan bahwa forum musrembang bersifat partisipatif dan dialogis. Musyawarah sebenarnya istilah yang sudah punya arti yang jelas merupakan forum untuk merembuk sesuatu dan berakhir pada pengambilan kesepakatan atau pengambilan keputusan bersama, bukan seminar atau sosialisasi sempurna. Pada umumnya, dalam pelaksanaan musrenbang Desa sementara motor penggerak kegiatan ini adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa. Pelibatan masyarakat cukup tinggi pada kegiatan ini, baik dilihat dari sisi perwakilan masyarakat yang ditentukan sendiri maupun antusiasme masyarakat untuk membangun wilayahnya secara swadaya. Hasil yang diperoleh adalah dokumen rencana kerja pembangunan desa.yang meliputi dua kelompok. Pertama, prioritas pembangunan skala desa/kelurahan, baik yang akan didanai oleh alokasi dana desa maupun swadaya warga. Kedua,prioritas kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Hal lain yang mestinya dihasilkan oleh musrenbang pada tingkat ini adalah daftar nama delegasi untuk mengikuti musrenbang pada tingkatan selanjutnya yaitu musrenbang tingkat kecamatan. Untuk menemukan jawaban mengenai proses musrenbang di Desa Gembongan, Kec. Sigaluh, Kab. Banjarnegara, Propinsi Jawa Tengah kamipun menanyakan beberapa pertanyaan kepada beberapa informan. Dan jawaban mereka terkait dengan proses musrenbang di Desa Gembongan, Kec. Sigaluh, Kab. Banjarnegara, Propinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut: Bapak Nipandwicoprayetno mengatakan bahwa setahu bapak musrenbang desa itu pertemuan ditingkat desa untuk membahas berbagai masalah seperti masalah pembangunan, tetapi tidak semua warga boleh ikut, melainkan hanya perwakilan saja. Karena sebelum adanya musrenbang desa diadakan rapat dulu ditingkat RT, kemudian hasil dari pertemuan tersebut akan disampaikan pada musrenbag desa.
  24. 24. Berdasarkan apa yang disampaikan oleh bapak Nipandwicoprayetno terlihat jelas bahwa sebelum adanya musrenbang ditingkat desa, pada mulanya diadakan pertemuan ditingkat RT/RW yang hasilnya akan disampaikan di Musrenbag Desa. Bapak Subarudin juga mengatakan bahwa Musrenbang desa adalah musyawarah yang diadakan ditingkat desa guna membicarakan program pembangunan dan dihadiri oleh ketua RT/RW, Tokoh Pemuda, dan tokoh Agama serta pemerintah desa. Sebelum adanya musrenbang desa, pertemuan diawali pada tingkat RT kemudiandari RT akan diutussatu orang perwakilan untuk menyampaikan hasil pertemuan mereka pada musrenbang desa. Berdasarkan apa yang disampaikan oleh bapak Subarudin (ketua RT 02/RW 02 desa Gembongan), terlihat jelas bahwa tidak semua masyarakat mengikuti musrenbang Desa Gembongan melainkan perwakilan dari setiap RT/RW, tokoh agama, Tokoh pemuda, dan lain sebagainya. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari masyarakat dan perangkat desa, adapun proses musrenbang di Desa Gembongan, Kec. Sigaluh, Kab. Banjarnegara, Propinsi Jawa tengah adalah sebagai berikut: Pertama, diadakan musyawarah ditingkat RT/RW guna membicarakan pembangunan di tingkat RT/RW.Hal ini berlaku disetiap RT/RW desa Gembongan. Selain itu pada musyawarah ini masyarakat bias menyampaikan keluh kesah atau keinginan mereka khususnya yang berkaitan dengan pembangunan. Hasil dari musyawarah ini akan selanjutnya di bawa pada tahapan berikutnya yaitu Musrenbang Desa Gembongan. Kedua, diadakan Musrenbang Desa Gembongan yang biasanya dilaksanakan di Gedung Serbagunan Desa Gembongan yang diikuti oleh pemerintah desa gembongan serta perwakilan masyarakat desa gembongan dan tokoh-tokoh lainnya. Ketiga, hasil dari Musrenbang Desa Gembongan akan disampaikan kepada masyarakat melalui perwakilan yang telah diutus seperti ketua RT/RW, Tokoh agama, Tokoh Pemuda, dan lain sebagainya. Pada musrenbang ini, peran pemerintah dan masyarakat desa gembongan sangat dibutuhkan guna menghasilkan perencanaan yang terbaik sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. 2. Partisipasi Masyarakat Dalam Musrenbang Desa Gembongan, Kec. Sigaluh, Kab. Banjarnegara, Propinsi Jawa Tengah Arti penting partisipasi pada intinya dapat dilihat dari manfaatnya dalam meningkatkan keualitas keputusan yang dibuat karena didasarkan pada kepentingan dan pengetahuan riil yang ada dalam masyarakat. Selain itu partisipasi juga merupakan suatu strategi membangun komitmen masyarakat untuk membantu penerapan suatu keputusan yang telah dibuat secara kolektif. Mengingat manfaatnya diatas maka dapat dipetik bahwa partisipasi tidak lagi dipandang sebagai kesempatan yangdiberikan oleh pemerintah tetapi justru hak mutlak
  25. 25. masyarakat. Dengan kata lain partisipasi dianggap sebagai layanan dasar dan bagian integral dari local governance. Sejalan dengan partisipasi merupakan layanan dasar serta bagian integral dari local governance berikutpenejelasan berdasarkan hasil wawancara masyarakat desa Gembongan dilihat dari akses (kesempatan), voice (suara). a. Dilihat dari akses(kesempatan) masyarakat desa gembongan dalam musrenbang desa. Akses (kesempatan) keikutsertaan masyarakat dalam musrenbang desa merupakan langkah awal sebelum pada tahap berikutnya. Akses tersebut dapat dilihat dari kesempatan masyarakat dalam mengikuti musrembang desa. Dalam hal ini sebagian besar hasil wawancara bersama responden menyatakan diberika kesempatan mengikuti musrembang desa. Untuk itu maka ada beberapa sampel yang digunakan untuk memperkuat terbukanya kesempatan partisipasi masyarakat. Terkait dengan pernyataan diatas, berikut adalah argumen hasil wawancara denganmasyarakat, Bapak Rito yang berprofesi sebagai petani salak mengatakan :“Masyarakat diberi kesempatan ikut dalam musrembang desa untuk meminta aspirasi tetapi dilakukan di tingkat RT lalu diteruskan dalam musrembang desa melalui utusan dari RT ke desa”. Pernyataan senada juga diungapkan oleh Ibu Rahmat dan: “kami diberikan kesempatan untuk mengikuti musrembang desa tetapi melalui tingkat RT”. Dilanjutkan oleh Bapak Subarudin dan Ibu Ani juga mengatakan bahwa :“Ya. Bapak selalu mengikuti musrenbang Desa selama bapak menjadi KetuaRThingga kini karena diundang”. Selain itu adapun hasil wawancara yang menyatakan bahwa tertutupnya kesempatan bagi masyarakat dalam musrenbang desa,Seperti yang dikatakan olehAde Darmaji :“Hanya RT dan toko agama serta toko pemuda yang ikut musrenbang Desa”. Selanjutnya oleh Pak Rito Petani salak mengatakan : “Masalah musrenbang sudah disosialisasi kepada masyarakat tetapi ada yang tidak peduli dan ada juga yang memangtidakmengertitentang itu,sehingga RT melalui pengamatannya sendiri menyampaikan atau usulkanpadasaatmusrenbang”. Setelah argumen yang diberikan oleh masyarakat dalam hal ini juga terdapat hasil wawancara bersama kepala desa hingga aparatur desa Gembongan.Masih tentag akses dalam musrembang desa selanjutnyaPak Kuduana selaku Kadus III mengatakan : “saya selalu mengkikuti musrembang desa dan selain itu yang terlibat dalam musrembang desa secara keseluruhan mereka adalah Perangkat desa, Tokoh masyarakat, anggota BPD, Tokoh agama, Ketua RT/RW, Tokoh pemuda”. Dilanjutkan oleh PakGustianto selaku Kadus IV mengatakan bahwa: “Yang terlibat adalah Lembaga desa, Tokoh masyarakat”.
  26. 26. Selanjutnya oleh Bapak Basirunselaku Kadus I mengatakan:“Dalam Musrembang Pemerintah Desa dan perangkatnya juga diberi kesempatan kepada Perakilan Masyarakat seperti Ketua RT/RW, Tokoh Pemuda, Tokoh Agama, BPD Serta beberapa masyarakat desa”. Pernyataan senada juga dikatakan oleh Pak Ralanselaku KAURPembangunan: “Anggota DPD, RT/RW, kadus, semua Kaur, Kadus, Kepala desa, Sekertaris desa, ya semua perangkat desa dan tim dari kecamatan”. Beberapa hasil wawancara diatas merupakan perwakilan dari informan lainnyayang secara garis besar mengatakan terbukanya akses masyarakat oleh pemerintahan desa untuk pelaksanaan musrenbang tetapi juga ada yang menafikannya.Hal itu dibuktikan bahwa ada sebagian musyawarahtingkatRT dalam rangka musrenbang desa hanya segelintir masyarakat yang ikut. Keadaan ini menegaskan masih adanya masyarakat yang terpinggirkan dalam musrenbang desa Gembongan.Dengan demikian terkait partisipasi masyarakat desa Gembongan oleh peneliti dengan indikator akses pada dasarnya belum maksimal. Berdasarkan kondisi empiris diataskelompok berpendapat bahwa pemerintahan desa gembongan belum mampu merangkul partisipasi masyarakat secara meyeluruh sebagai suatu kesempatanmemanfaatkanmoment musrenbang. b. Dilihat Dari Segi Voice (Suara) Masyarakat Gembongan Pada Saat Mengemukakan Pendapat Dalam Musrenbang Desa Mekanisme voice dalam musyawarah adalah suatu rangsangan partisipasi yang diekspresikan dengan mengeluarkan pendapatuntuk tujuan dan arah pembangunan. Hal ini menunjukan kehadiran saja tidak cukup jika tidak diekspresi dengan mengeluarkan pendapat. Pendapat merupakan faktor penting untuk menjadikan kata sepakat maupun bersifat masukan. Terkait dengan bentuk partisipasi dengan mekanisme voice berikut hasil wawancara dengan masyarakat desa Gembongan dalam hal musrenbang. Seperti yang diungkapkan oleh Ade Darmaji sebagai petani salak :“Kami diberikan kebebasan sehingga kami bisa menyampaikan aspirasi,jadi kami beri nama forum bebas”. Bapak Rahmat juga mengatakan bahwa“kami menyampaikan kepada RT saja lalu RT yang ikut musrenbang”. Dilanjutkan oleh Bapak Nipandwicoprayetno, Ia mengatakan :“Diberi kesempatan. Tetapi selama bapak ikut hanya mendengarkan saja. Kalau masyarakat lain ada yang memberikan pendapat selain dari perangkat desa”. Selanjutnya oleh Ibu sujit, Ia menagatakan : “biasanya kalau ada masalah kami ngadunya ke pak Rt. Nanti pak Rt yang sampai’in ke Desa”.
  27. 27. Selanjutnya juga dikatakan oleh Bapak Subarudin : “Ya. Masyarakat diberikan kesempatan untuk memberikan pendapat.Ada juga yang bentuknya melalui perwakilan yaitu melalui Ketua RT/RW, tokoh pemuda dan Tokoh Agama”. Selain pernyataan diatas adapun hasil wawancara masyarakat yang menyatakan tidak menghiraukan pendapatnyabahkan juga kesempatan. Pernyataan ini diungkapkan oleh Ibu Nurtini :“kami hanya tahu hasil dari murenbang desa itu pun kalau ada kekurangananggaran dan kami harus sumbang untuk nambah dan melakukan pekerja secara gotong royong”. Lebih lanjut juga dikataka oleh Pak Nijan (Pengemudi)& Ibu Muslima (Ibu Rumah Tangga) :“Bpk. Nijan & Ibu muslima, ya namanya kami orang kecil yang ikut saja apa keputusan pemerintah desa”. Selain itu juga oleh Rahmat Petani Salak :“Saya perna mengusulkan untuk membangun jembatan penghubung kampung sebela yang merupakan bagian dari desa ini yang rusak, tetapi usulan saya tidak diterima dan dianggap bodoh dan mereka bilang yang punya kebun disekitar itu yang perbaiki,seakan-akan kampung sebelah dianak tirikan pada itu bagian dari desa gembongan. Kami tidak diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi sehingga kadang kami mendengar perintah dari RT saja”. Adapun hasil wawancara bersama kepala desa beserta aparat : Oleh ibu Sunia selaku Kepala Desa terkait mekanisme voice dalam musrenbang desa gembongan : “Sangat antusias. Hal itu dapat dilihat dari ide-ide yang diangkat terkait rencana pembangunan dalam kaitannya dengan strategi dalam pembangunan”. Oleh Bapak Basirun selaku Kadus 1 Desa Gembongan :“Tingkat partisipasinya sangat tinggi dimana pada setiap pelaksanaan musrenbang desa setiap perangkat desa beserta utusan dari masyarakat tingkat RT(tokoh masyarakat, agama, pemuda ) selalu ikut ambil bagian baik menyampaikan hasil musyawarah bersama masyarakat maupun menyampaikan Ide individu masing-masing”. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa mekanisme voice masyarakat desa gembongan dalam mengemukakan pendapatnya pada pelaksanaan musrenbang belum merata kepada seluruh kalangan masyarakat.Terlepas hasil wawancara bersama aparat desa,hasil wawancara bersama masyarakat membuktikan adanya diskriminasi diantara masyakat satu dengan yang lainnya dalam menentukan pembangunan melalui musrenbang. Ada gagasan yang diterima tetapi ada juga gagasan yang tidak diterima. Sebagaimana hasil wawancara bersama Bapak Rahmat Petani Salak“memperlihatkan bahwa Musrenbang desa Gembongan kadang atas dasar kepentingan ketimbang persamaan dan prioritas”.
  28. 28. BAB IV PENUTUP A. KESIMPULAN Partisipasi dalam perencanaan pembangunan merupakan keikutsertaan seluruh elemen masyarakat dalam merumuskan perencanaan yang kemudian diaplikasikan dalam bentuk program untuk suatu tujuan dalam memenuhi kebutuhan bersama oleh berbagai organisasi tertentu. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis kelompok terkait data diatas, maka koneteks partsisipasi masyarakat Desa Gembongan, Kec. Sigaluh, Kab. Banjarnegara dalam musrenbang pada dasarnya masih belum menunjukan situasi partisipasi penuh oleh seluruh masyarakat. Hal ini dilihat dari mekanisme akses (kesempatan) hingga pada mekanisme voice (suara).Kedua mekanisme ini berdasarkan temuan penelitian bersama masyarakat dalam pelaksanaanya masih terdapat sebagian masyarakat yang tidak terlibat (kesempatan), tidak memahami apa itu musrembang desa bahkan ada gagasan (voice) yang ditolak secara mentah-mentah dengan alasan yang tidak logis oleh berbagai pihak dalam forum musrenbang Desa Gembongan.Walaupun demikian pada kondisi saat ini telah menunjukan progresifitas dimana dalam rangka musrenbang desa, masyarakat telah dilibatkan melalui musyawarah ditingkat RT untuk kemudian dulanjutkan dengan mekanisme delegasi ke Musrenbang Desa. Demikianlah hasil penelitian kami di Desa Gembongan, Kec. Sigaluh, Kab. Gembongan, Propinsi Jawa Tengah. Semoga penelitian ini bisa berguna dan menjadi tambahan informasi bagi orang lain khususnya kaum akademisi. B. SARAN Dalam rangka mencapai keberhasilan pembangunan, maka pada langkah musrenbang diharapkan mampu menerapkan musyawarah yang berasaskan partisipasi oleh berbagai kalangan masyarakat tanpa kecuali. Dengan ini masyarakat tidak hanya sebagai pelaksana tetapi merupakan bagian penting dari berhasil dan tidaknya program dimaksut. Lebih dari itu bahwa partisipasi mempunyai nilai rasa memiliki oleh masyarakat sehingga kemungkian besar setiap perencanaan program akan berhasil karena ditopang oleh partisipasi masyarakat dengan berbagai macam kontribusi. Harapan akan kondisi ideal partisipasi sebagai faktor penting dari musrenbang terkait kondisi Desa Gembongan, perlu adanya kerjasama baik dari pihak pemerintah desa maupun masyarakat. Oleh sebab itu ruang dan waktu bagi masyarakat adalah merupakan syarat mutlak membangun kesepahaman pemerintah desa dan masyarakat untuk tujuan bersama.
  29. 29. DAFTAR PUSTAKA 1. Buku:  Sumitro H. Maskun. 1995. Pembangunan Masyarakat Desa (Asas, Kebijakan dan Manajemen). Media Widia Mandala. Yogyakarata  Dr. M. R. Muluk Khairul, M. Si. 2007. Menggugat Partisipasi Publik Dalam Pemerintahan Daerah (Sebuah Kajian Dengan Pendekatan Sistem). Bayumedia Publishing & Lembaga Penerbitan dan Dokumentasi FIA-UNIBRAW. Malang  Gaffar Abdul Karim, Amirudin, Sukmajati Mada, dan Azizah Nur. 2003. Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah Di Indonesia. Pustaka Pelajar. Yogyakarta  Ir. Sadyohutomo Mulyono, MRCP. 2008. Manajemen Kota dan Wilayah (Realita dan Tantangan). Bumi Aksara. Bandung  Panglaykim J. Dan Tansil Hazil: 1990 Manajemen Suatu Pengantar, Bandung. Ghalia Indonesia  Ndraha Taliziduhu: 1987, Pembangunan Masyarakat. mempersiapkan masyarakat tinggal landas. Jakarta. PT Bina Aksara  Sule Ernie Tisnawati & Saefullah Kurniawan : Pengantar Manajemen, Jakarta. Kencana Prenada Media Group  Junianto Subuh, Peranan Partisipasi Masyarakat terhadap Pembangunan fisik desa,Skripsi , Prodi. Ilmu Pemerintahan. 2. Sumber-sumber lain:  http://paulsinlaeloe.blogspot.com/2010/12/musrenbang-desa.html

×