TUGAS KELOMPOK

TATA PEMERINTAHAN LOKAL
UU NO. 5 TAHUN 1974

Disusun oleh:
FAHRIANNUR
EVA ANZAYA NUVASARI
DEVI YUNITA
PETR...
PELAKSANAAN KEWENANGAN OTONOMI DI DAERAH TINGKAT II
(MENURUT UU NO 5 TAHUN 1974)
A. Latar belakanng masalah
Sejak inonesia...
Pemerintahan Daerah. Mengacu pada UU ini, Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan
kewajiban Daerah untuk mengatur dan men...
pemberian otonomi daerah adalah dapat berbuat sesuai dengan kebutuhan daerah
setempat.
Kebebasan yang terbatas atau kemand...
2)

Dengan Peraturan Daerah, Pemerintah Daerah Tingkat I dapat menugaskan
kepada Pemerintah Daerah Tingkat II untuk melaks...
D. Pembahasan
Otonomi Daerah adalah penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat
kepada pemerintah daerah untuk mengurusi u...
bergantung pada pusat. Pernyataan yang muncul adalah : apan yang menyebabkan
rendahnya PAD sehingga terjadinya ketergantun...
Perkembangan Inpres dan komposisi: Repelita I-V (Dalam Miliaran Rupiah)
Jenis Inpres

Repe

jumlah

1.

Repeli

Repel

Rep...
E. Daftar pustaka
http://id.wikipedia.org/wiki/Otonomi_daerah_di_Indonesia
http://arifmunandar.yu.tl/otonomi-daerah-indone...
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Pelaksanaan kewenangan otonomi di daerah tingkat ii (uu no. 5 tahun 1974)

3,144

Published on

Tugas mata kuliah tata pemerintahan lokal 2013

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
3,144
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
29
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Transcript of "Pelaksanaan kewenangan otonomi di daerah tingkat ii (uu no. 5 tahun 1974)"

  1. 1. TUGAS KELOMPOK TATA PEMERINTAHAN LOKAL UU NO. 5 TAHUN 1974 Disusun oleh: FAHRIANNUR EVA ANZAYA NUVASARI DEVI YUNITA PETRUS A. YONI ASOGOME FRANSISKUS ANCE (11520215) (11520217) (11520233) (11520246) (11520247) SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA STPMD”APMD” YOGYAKARTA 2013
  2. 2. PELAKSANAAN KEWENANGAN OTONOMI DI DAERAH TINGKAT II (MENURUT UU NO 5 TAHUN 1974) A. Latar belakanng masalah Sejak inonesia merdeka sampai dengan pada masa orde baru yang mana samapai lahirnya undang-undang no. 5 tahun 1974 telah terjadi beberapa kali perubahan undang-undang. Dimana undang-undang ini adalah, UU 1 Tahun 1945, UU 22 Tahun 1948, UU 1 Tahun 1957, UU 18 Tahun 1965 dan sampai pada UU 5 Tahun 1974. Penetapan UU No. 18/1965 yang diharapkan dapat membawa perubahan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk mencapai tertib pemerintahan Daerah di Indonesia berdasarkan UUD 1945, dalam prakteknya juga tidak berjalan sebagaimana mestinya. Prinsip pemberian otonomi yang seluas-luasnya sebagaimana dianut UU No. 18/ 1965 dipandang dapat membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini tercemin dari TAP MPRS No.XXI/ MPRS/1966 yang antaranya menghendaki peninjauan kembali UU No. 18/1965. Prinsip pemberian otonomi yang seluas-luasnya bukan hanya tidak dilaksanakan, tetapi dipandang dapat menimbulkan kecenderungan pemikiran yang membahayakan keutuhan negara kesatuan dan tidak serasi dengan tujuan pemberian otonomi yang digariskan GBHN. Akhirnya melalui sidang IV yang diadakan pada bulan juli 1966, MPRS yang keanggotaanya telah dibersihkan dari unsure G 30 S/PKI dan Orde Lama, menetapkan landasan operasional Orde Baru dalam bentuk ketetapan MPRS No. IX sampai dengan XXXII/MPRS/1966 tentang pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah dan memerintahkan kepada Pemerintah dan DPRGR untuk dalam waktu yang sesingkat-singkatnya memberikan otonomi seluas-luasnya kepada daerah-daerah, sesuai dengan jiwa dan isi UUD 45, tanpa mengurangi tanggung jawab pemerintah pusat di bidang perencanaan, koordinasi dan pengawasan terhadapan daerahdaerah. Sejak tahun 1966, pemerintah Orde Baru berhasil membangun suatu pemerintahan nasional yang kuat dengan menempatkan stabilitas politik sebagai landasan untuk mempercepat pembangunan ekonomi Indonesia. Politik yang pada masa pemerintahan Orde Lama dijadikan panglima, digantikan dengan ekonomi sebagai panglimanya, dan mobilisasi massa atas dasar partai secara perlahan digeser oleh birokrasi dan politik teknokratis. Banyak prestasi dan hasil yang telah dicapai oleh pemerintahan Orde Baru, terutama keberhasilan di bidang ekonomi yang ditopang sepenuhnya oleh kontrol dan inisiatif program-program pembangunan dari pusat. Dalam kerangka struktur sentralisasi kekuasaan politik dan otoritas administrasi inilah, dibentuklah Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
  3. 3. Pemerintahan Daerah. Mengacu pada UU ini, Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban Daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Nampak bahwa meskipun harus diakui bahwa UU No. 5 Tahun 1974 adalah suatu komitmen politik, namun dalam prakteknya yang terjadi adalah sentralisasi yang dominan dalam perencanaan maupun implementasi pembangunan Indonesia. Salah satu fenomena paling menonjol dari pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1974 ini adalah ketergantungan Pemda yang relatif tinggi terhadap pemerintah pusat. UU No. 5 Tahun 1974 meletakkann otonomi sebagai alat dari pada tujuan, artinya otonomi itu digunakan pemerintan untuk mengontrol jalannya pemerintahan yang ada. Pada kenyataannya otonomi daerah belum berjalan dengan sabagaimana mestinya. Pemerintah pusat masih saja ikut campur dalam pelaksanaannya, dikarenakan daerah yang belum siap dan masih perlu bantuan dari pusat. Konsep otonomi daerah yang dilaksanakan ketika masa orde baru tidak berjalan efektif atau hanya sekedar konsep belaka. Nyatanya pembangunan pun hanya terjadi di pusat (tepatnya di pulau Jawa). Kewenangan daerah untuk mengatur urusan daerahnya dibatasi oleh pemerintah pusat dan mendapatkan kontrol yang ketat. Padahal untuk membangun daerah, harus disesuaikan dengan kondisi sosial budaya di daerah tersebut. Akan tetapi yang terjadi, semua kewenangan pembangunan dilakukan secara sentralisasi. Hal inilah yang menyebabkan pembangunan di tiap daerah tidak merata. Bahkan oleh masyarakat di luar pulau jawa, Indonesia lebih dikenal dengan sebutan Negara Jawa dikarenakan semua pembangunan hanya terpusat disana. B. Rumusan Masalah : 1. Mengapa otonomi masih dijalankan dengan setengah hati ? C. Konseptualisasi 1. Makna dari otonomi daerah Istilah otonomi berasal dari bahasa Yunani autos yang berarti sendiri dan namos yang berarti undang-undang atau aturan. Dengan demikian otonomi dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri (Bayu Suryaninrat; 1985). Dengan otonomi daerah tersebut, menurut Mariun (1979) bahwa dengan kebebasan yang dimiliki pemerintah daerah memungkinkan untuk membuat inisiatif sendiri, mengelola dan mengoptimalkan sumber daya daerah. Adanya kebebasan untuk berinisiatif merupakan suatu dasar pemberian otonomi daerah, karena dasar
  4. 4. pemberian otonomi daerah adalah dapat berbuat sesuai dengan kebutuhan daerah setempat. Kebebasan yang terbatas atau kemandirian tersebut adalah wujud kesempatan pemberian yang harus dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, hak dan kewajiban serta kebebasan bagi daerah untuk menyelenggarakan urusan-urusannya sepanjang sanggup untuk melakukannya dan penekanannya lebih bersifat otonomi yang luas. Pendapat tentang otonomi di atas, juga sejalan dengan yang dikemukakan Vincent Lemius (1986) bahwa otonomi daerah merupakan kebebasan untuk mengambil keputusan politik maupun administrasi, dengan tetap menghormati peraturan perundang-undangan. Meskipun dalam otonomi daerah ada kebebasan untuk menentukan apa yang menjadi kebutuhan daerah, tetapi dalam kebutuhan daerah senantiasa disesuaikan dengan kepentingan nasional, ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 2. Praktek otonomi daerah tingkat II menurut UU No. 5 Tahun 1974 Dalam kerangka struktur sentralisasi kekuasaan politik dan otoritas administrasi inilah, Undang-undang No. 5 tahun 1974 yang mengatur tentang pokok-pokok pemerintahan daerah dibentuk. UU No.5 tahu 1974 ini telah meletakan dasar-dasar system hubungan pusat-daerah yang di rangkum dalam tiga prinpsip : 1. Desentralisasi yaitu penyerahan dari pusat atau daerah tingkat atasnya kepada daerah untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri yang mana di perjelas pada pasal 7 (Daerah berhak, berwewenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku.) 2. Dokonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada kepala wilayah/ kepala instansi bertikal atasnya kepada pejabat-pejabat di daerah. Sebagai realisasinya asas ini dibentuknya wilayah administrasi. 3. Asas Tugas Pembantuan (medebewind) dimana tugas pembantuan ini adalah tugas untuk turut serta dalam urusan pemerintahan yang di tugaskan kepada pemerintah daerah oleh pemerintah pusat atau pemerintah tingkat atasnya denagan kewajiban memepertanggung jawabkan kepada yang menugaskan, tugas ini terdapat pada pasal 12 (ayat 1,2 dan 3) 1) Dengan peraturan perundang-undangan, Pemerintah dapat menugaskan kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan urusan tugas pembantuan.
  5. 5. 2) Dengan Peraturan Daerah, Pemerintah Daerah Tingkat I dapat menugaskan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II untuk melaksanakan urusan tugas pembantuan. 3) Pemberian urusan tugas pembantuan yang dimaksud dalam ayat-ayat (1) dan (2) pasal ini, disertai dengan pembiayaannya. Pemerintahan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 dalam pasal 13 menyebutkan bahwa: Pemerintahan Daerah adalah Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Pasal 13 ayat (1)). Kedudukan DPRD lemah. Kepala Daerah Tingkat I karena jabatannya adalah Kepala Wilayah Propinsi yang disebut Gubernur, Kepala Daerah Tingkat II karena jabatannya adalah Kepala Wilayah Kabupaten/Kotamadya yang disebut Bupati/Walikota. Dalam rangka pelaksananan asas desentralisasi dibentuk dan disusun Daerah Tingkat I dan Tingkat II. Wilayah Administratif, selanjutnya disebut Wilayah, adalah lingkungan kerja perangkat pemerintahan umum di daerah (Provinsi, Kabupaten/Kotamadya, Kecamatan/Kota Administratif. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tidak mengenal lembaga Badan Pemerintah Harian (BPH) atau Dewan Pemerintah Daerah (DPD). Tapi di lain pihak menurut pasal 64 UU nomor 5 Tahun 1974, diadakan lembaga baru ialah Badan Pertimbangan Daerah yang anggotanya terdiri dari pimpinan DPRD dan unsur fraksi yang belum terwakilkan dalam pimpinan DPRD. Kepala daerah Kepala Daerah Tingkat II dicalonkan dan dipilih oleh DPRD dari sedikitdikitnya 3 orang dan sebanyak-banyaknya 5 orang calon yang telah dimusyawarahkan dan disepakati bersama antara Pimpinan Daerah DPRD/Pimpinan Fraksi-fraksi dengan Gubernur Kepala Daerah. Kemudian hasil diajukan oleh DPRD yang bersangkutan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Kepala Daerah sedikit-dikitnya 2 orang untuk diangkat salah seorang di antaranya. Dalam diri kepala daerah terdapat 2 fungsi, yaitu fungsi sebagai Kepala Daerah Otonom yang memimpin penyelenggaraan dan bertanggung jawab sepenuhnya tentang jalannya Pemerintahan Daerah dan fungsi sebagai Kepala Wilayah yang memimpin penyelengaraan urusan pemerintahan umum yang menjadi tugas Pemerintahan Pusat di daerah.
  6. 6. D. Pembahasan Otonomi Daerah adalah penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurusi urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya desentralisasi maka muncullah otonomi bagi suatu pemerintahan daerah. Makna otonomi daerah adalah salah satu kerangka atau rancangan yang di buat untuk dapat memberikan daerah menjadi mampu dalam mengurus daerahnya sendiri sesuai kebutuhan daerahnya. Tujuan utama dikeluarkannya kebijakan otonomi daerah antara lain adalah membebaskan pemerintah pusat dari beban-beban yang tidak perlu dalam menangani urusan daerah. Dengan demikian pusat berkesempatan mempelajari, memahami, merespon berbagai kecenderungan global dan mengambil manfaat daripadanya. Pada saat yang sama pemerintah pusat diharapkan lebih mampu berkonsentrasi pada perumusan kebijakan makro (luas atau yang bersifat umum dan mendasar) nasional yang bersifat strategis. Di lain pihak, dengan desentralisasi daerah akan mengalami proses pemberdayaan yang optimal. Kemampuan prakarsa dan kreativitas pemerintah daerah akan terpacu, sehingga kemampuannya dalam mengatasi berbagai masalah yang terjadi di daerah akan semakin kuat. Dengan melihat makna dan tujuan dari otonomi yang begitu ideal namun dalam pelaksanaannya di daerah tingkat dua kurang dari harapan dimana masih terdapat berbagai kendala yang mana menyebabkan ketergantungan daerah tingkat dua terhadap pusat yang begitu berlebihan. Sehingga disini daerah tidak dapat berkembang sesuai dengan asas desentralisasi yang nyata dan bertanggung jawab. Disisi lain pemeritah pusat seolah-olah sang penolong yang baik untuk daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan didaerah tingkat dua. Dan adapun sisi lain dari pemerintah pusat yang berpandangan bahwa daerah belum mampu mengurus urusannya sendiri sehingga perlu dibantu dan juga system sentralisasi yang dibuat pemerintaah orde baru yang berangkat dari pengalaman UU No. 18/1965 yang dianggap gagal karena banyak terjadi gejolak-gejolah dari daerah yang pada puncaknya yaitu G 30 S/PKI. Sehinngga dalam pelaksanaan pemerintahan daerah tingkat dua di buat begitu bergantung pada pusat. problem yang coba kelompok lihat yaitu dimana kedala dalam proses pembagian pajak di daerah yang mana menyebakkan daerah begitu
  7. 7. bergantung pada pusat. Pernyataan yang muncul adalah : apan yang menyebabkan rendahnya PAD sehingga terjadinya ketergantungan fiskal daerah terhadap pusat ? Setidaknya ada lima penyebab utama rendahnya PAD yang pada dasarnya penyebab ketergatungan terhadap subsidi dari pusat : 1. Kurang berperannya perusahan daerah sebagai sumber pendapatan daerah. 2. Tingginya derajat sentralisasi dalam bidang perpajakan. Semua pajak utama yang paling produktif di tarik oleh pusat, diantaranya pajak penghasilan badan maupun perorangan (termasuk migas), pajak pertambahan nilai, bea cukai, PBB, royalti (atas minyak, pertambangan, kehutanan) semua di kelola secara administrative dan di tentukan tarifnya oleh pusat. Alas an sentralisasi perpajakan yang sering di kemukakan adalah untuk mengurangi disparitas antar daerah, efisiensi administrasi dan keragaman perpajakan. 3. Pajak daerah yang ada saat itu ada 50 jenis pajak, tetapi yang di anggap bersifat ekonomis bila dilakukan pemungutan yaitu Dati I 90 persen pendapatan daerah berasal dari dua sumber : pajak kendaraan bermotor dan balik nama kemudian untuk Dati II 85 persen pendapat daerah berasl dari : pajak hotel dan restoran, penerangan jalan, pertunjukan, reklame, pendaftaran usaha, dan izin penjualan/pembuatan petasan kembang api. 4. Yang ini bersifat politis. Adanya kekwatiran apabila daerah mempunyai sumber keuangan yang tinggi akan mendorong terjadinya disintegrasi dan separatism. 5. Kelemahan dalam pemberian subsidi dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dua bentuk pemberian subsidi yaitu subsidi dalam bentuk blok (block grants) dimana terdiri dari Inpres dati I dan Dati II serta desa. Kemudian subsidi bentuk spesifik (specific grants) yang meliputi Inpres pengembangan wilayah, sekolah dasar, kesehatan, penghijauan dan reboisasi serta jalan dan jembatan. Perbedaanya adalah daerah mempunyai keleluasaan dalam pengelolaan subsidi blok napum subsidi spesifik ditentukan oleh pemerintah pusat dan daerah tidak mempunyai keleluasaan dalam penggunaan dana tersebut. Jika dilihat dari repelita I dana untuk subsidi spesifik lebih besar dari dana subsidi blok.
  8. 8. Perkembangan Inpres dan komposisi: Repelita I-V (Dalam Miliaran Rupiah) Jenis Inpres Repe jumlah 1. Repeli Repel Repel Repelita lita I ta II ita III ita IV V % JUmlah % jumlah % Jmlah % jumlah % 2. Dati I 48,3 48,4 325,1 26,5 988,5 22,1 1458,1 21,7 2119,5 18,3 3. Dati II 46,4 27,0 304,0 24,8 757,2 16,9 1101,5 16,4 2077,7 18,0 4. Desa 24,9 14,5 103,3 4,8 332,2 7,4 992,0 14,7 869,0 7,5 BLOCK GRANTS 154,4 90,0 732,4 59,9 2077,9 46,5 3551,6 52,8 5066,2 43,8 5. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 43,9 0,7 112,5 1,0 17,2 10,0 323,7 26,4 1596,8 35,7 1917,8 28,5 1664,3 14,4 Program Pengembang an wilayah 6. Sekolah dasar 7. 0,0 0,0 94,5 7,7 326,8 7,3 455,5 6,8 926,0 8,0 & 0,0 0,0 76,5 6,2 268,8 6,0 167,0 2,5 232,9 2,0 & 0,0 0,0 0,0 0,0 200,7 4,5 590,4 8,8 3553,2 30,8 17,2 10,0 494,7 40,3 2393,1 63,5 3174,6 47,2 6488,9 56,2 171,6 100 4471,0 100 6726,2 100 11.555,1 100 Kesehatan Penghijauan reboisasi 8. Jalan jembatan SPECIFIC GRANTS TOTAL INPRES 1227,1 100 Kesimpulan UU No. 5 tahun 1974 muncul karna dianggapnya UU No. 18/1965 yang dianggap gagal karena memberikan daerah otonomi yang luas sehingga terjadi pemberontakan di daerah yang puncaknya pada G 30 S/PKI. Dan untuk mengatasi hal itu perlu dilakukan sentalisasi dimana dengan system pembangunan yang nyata dan bertanggung jawab dengan mengutamakan stabilitas politik sebagai landasan untuk mempercepat pembangunan ekonomi di Indonesia. Adapun model pemerintahan yang di atur antara pusat dan daerah yaitu asas Desetralisasi, Dekosentrasi Dan Tugas Pembantuan. Bahwa manajemen pembangunan daerah yang selama orde baru menunjukan kecendrungan yang “kurang serasi”. Pembangunan daerah terutama fisik memang cukup pesat, tetapi tingkat ketergantungan fiskal antara daerah terhadap pusat sebagai akibat dari pembangunan tersebut juga semakin besar. Ketergantungan fiskal di karenakan rendahnya PAD dan dominasinya transfer dari pusat. Memang UU No. 5/1974 telah menggarisbawahi titik berat otonomi pada daerah tingkat dua. Namun faktanya Dati II -lah yang mengalami tingkat ketergantungan yang tinggi.
  9. 9. E. Daftar pustaka http://id.wikipedia.org/wiki/Otonomi_daerah_di_Indonesia http://arifmunandar.yu.tl/otonomi-daerah-indonesia.xhtml http://odho http://harrytyajaya.blogspot.com/2009/12/otonomi-daerah-dalam-era-orde-baru- 1965.htmlsuka.blogspot.com/2013/04/perbandingan-implementasi-otonomi.html Kuncoro, Mudrajat. 2004. Otonomi Daerah Dan Pembangunan Daerah. Jakarta: Erlangga STPMD”APMD” Perpustakaan. 2003. Materi Kuliah Dinamika Politik Lokal. Yogyakarta.

×