Jenis jenis kebijakan publik
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Jenis jenis kebijakan publik

on

  • 25,232 views

kebijakan publik sering disalahartikan sebagai hukum, sebagai undang-undang, atau sebagai regulasi. Kebijakan publik mencakup ketiganya. Materi ini menjelaskannya. Disiapkan oleh Dr. Riant Nugroho, ...

kebijakan publik sering disalahartikan sebagai hukum, sebagai undang-undang, atau sebagai regulasi. Kebijakan publik mencakup ketiganya. Materi ini menjelaskannya. Disiapkan oleh Dr. Riant Nugroho, Pengajar Tamu pada Program Pasca Sarjana FISP UI untuk mata kuliah Kebijakan Publik, Kebijakan Publik-Hukum-dan-Good Governance, dan Kebijakan Publik Kontemporer.

Statistics

Views

Total Views
25,232
Views on SlideShare
25,230
Embed Views
2

Actions

Likes
2
Downloads
341
Comments
1

1 Embed 2

https://twitter.com 2

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel

11 of 1

  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
  • at dinas pembinaan potensi maritim TNI AL
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    Jenis jenis kebijakan publik Jenis jenis kebijakan publik Presentation Transcript

    • Jenis-Jenis Kebijakan Publik Riant Nugroho
    • Apakah kebijakan publik ?• Keputusan politik yang dibuat oleh lembaga publik• Lembaga publik adalah lembaga yang didanai dari dana/uang publik, yaitu uang yang dipungut secara kolektif dari publik, baik berupa pajak, retribusi, atau pungutan- pungutan lain yang ditetapkan secara formal
    • Jenis Kebijakan Publik secara generik1. Peraturan formal2. Kebiasaan umum lembaga publik yang telah diterima bersama (konvensi)3. Pernyataan pejabat publik dalam forum publik4. Perilaku pejabat publik
    • 1. Peraturan Legal Formal1. Perundang-undangan2. Hukum3. Regulasi
    • 2. Kebiasaan1. Ditumbuhkan dari proses manajemen organisasi publik, i.e. upacara rutin, SOP-SOP tidak tertulis, atau tertulis tetapi tidak diformalkan2. Ditumbuhkan dari aktor organisasi publik, i.e. Pidato Presiden setiap tanggal 16 Agustus3. Ditumbuhkan dari publik, i.e. selamatan 17 Agustus, selamatan atas kejadian yang berkenaan dengan kelembagaan publik
    • 3. Pernyataan pejabat publik1. Mencakup pejabat politik dan pejabat administratif yang telah mempunyai kewenangan politik2. Disampaikan pada forum publik, yaitu forum yang terbuka kepada para pemilik dan pemangku kepentingan terkait
    • 4. Perilaku pejabat publik1. Perilaku perseorangan2. Perilaku kelompok3. Perilaku keluarga
    • 1. Peraturan Legal Formal1. Perundang-undangan (Act)2. Hukum (Law)3. Regulasi (Regulation)
    • 1.1. Perundang-undangan1. Pola Anglo Saxon : keputusan legislatif dan keputusan eksekutif2. Pola Continental : makro, messo, mikro
    • 1.2. Hukum1. Keputusan judisial2. Keputusan pengadilan3. Keputusan mediasi
    • 1.3. Regulasi1. Aset negara yang dikelola oleh lembaga bisnis2. Infrastruktur publik atau utilitas3. Monopoli alami
    • Jenis-Jenis Kebijakan Publik(Memahami Regulasi sebagai Kebijakan) Riant Nugroho Diadaptasi dan dikembangkan dari Clair Wilcox & Willam G. Shepperd, 1975 (5th ed), Public Policies Toward Business)
    • “Regulasi”• Sering disalahartikan sebagai “peraturan”• Sehingga ada istilah “deregulasi” = mengurangi aturan• “Deregulasi” benar jika dikaitkan dengan pembebebasan monopoli pada kondisi monopoli tidak alami, misalnya monopoli cengkih, jeruk, otomotif, dll.
    • “Regulasi”• Bermula pada Abad Para Pedagang (mercantilism) ketika Raja-Raja di Eropa memberikan hak-hak khusus berdagang produk-produk tertentu kepada pedagang- pedagang tertentu, termasuk di dalamnya VOC• Pada era laissez-faire tersebut, sudah muncul berbagai kebijakan semi-regulasi
    • Regulasi Modern• Dimulai di Inggris, 1670• Lord Chief Justice Hale menetapkan “law of business affected public interest”, yang pada saat itu merujuk kepada swasta yang menguasai dan memonopolig pelabuhan- pelabuhan Inggris
    • Regulasi Modern• Amerika Serikat, 1820-1870• Industri roti, transportasi kota di Washington DC, New York, dan kota-kota lain• Tahun 1860 dibentuk Komisi Penasihat Regulasi Transportasi yang mengatur perusahaan- perusahaan yang memonopoli transportasi di dalam kota• Tahun 1870 dibentuk lembaga yang sama untuk memberikan supervisi pada bahan bakar, listrik, dan jalan raya
    • Regulasi Modern• Prinsip pertama : necessity of the service• Prinsip ke dua : monopoly• Pada dasarnya, sifat monopoly merupakan target utama dari dibentuknya regulasi dan komisi regulasi
    • Mengapa ?• Prinsip bisnis sektor privat adalah – Persaingan pasar – Tidak adanya monopoli (dan oligopoli) – (tidak membahayakan negara)
    • Masalahnya adalah …monopoli1. Monopoli alami (natural monopoly)2. Monopoli yang diberikan oleh negara (granted monopoly)3. Monopoli tersebut bersifat strategis bagi suatu negara, baik secara ekonomi, sosial, bahkan kadang politik. Catatan : yang dimaksud dengan monopoli mencakup di dalamnya oligopoli
    • Regulasi Modern• Amerika Serikat, 1880-1920• 1850 – 1870 dibangun Transcontinental Railroad; persahaan kereta api Midwest menguasai trasportasi di kawasan barat-tengah AS• 1874 sejumlah negara bagian di bagian midwest (“barat tengah”) mendirikan Komisi Regulatori Transportasi, yang kemudian dijuluki sebagai “prairie populism”• 1920 komisi tidak relevan karena kereta api sudah disaingi oleh mobil dan truk
    • Regulasi Modern• Amerika Serikat, 1900• Listrik dan Telefon menjadi utilitas baru yang maju• Tahun 1930an sejumlah negara bagian AS menetapkan regulasi utilitas listrik dan telefon beserta komisi-komisi regulasinya, terutama setelah terungkap skandal dan manipulasi yang dilakukan oleh perusahaan listrik dan telefon, khususnya di pasar modal pada tahun 1920an• Sistem regulasi dan komisi regulasi berkembang hingga saat ini, dan mencakup: energi/kelistrikan, telefon, transportasi, dan air
    • Regulasi Modern• Energi : listrik, bahan bakar• Telefon : frekuensi dan pemanfaatannya dalam bisnis• Transportasi : pelabuhan, bandara, penerbangan, transportasi laut• Air : air minum perpipaan
    • Misi Komisi Regulasi1. Menetapkan (dan memastikan) fair rate of profit2. Menetapkan (dan memastikan) a just and reasonable price structureTujuan : untuk membangun ideal economicresult
    • Cakupan ideal economic result1. Precisely the efficient level of capacity and output in each part of the utility and its total2. No X-inefficiency3. The optimal rate of innovation, no more, no less4. A fair division of burdens and reward among investors, customers, managers, workers.
    • Dilemma terbesar• Harga yang memaksimalkan efisiensi seringkali adalah harga yang tidak fair• “subsidi” dalam bentuk PSO (public service obligation)• Ancaman = memanfaatkan PSO untuk menutupi kegagalan
    • Tingkat Laba Total Revenue (TR) – Total Cost (TC)Rate of return (π)= ----------------------------------------------- Invested Capital (K)π = …at the level which attracts the efficient rate of newinvestment into the firm.Artinya ….depends on marginal productivity of capital,both in this firm and in the rest of economy.
    • Kata kunci1. Cost of capital = the measured average cost of past and/or new investment2. Capital attraction = returns high enough to induce capital markets to supply at least the efficient level of new capital3. Comparable earnings = returns commensurate with returns in other enterprises having comparable risks
    • Metode Aktual1. Setting allowed costs2. Rating base problem3. Setting the fair rate of return4. Merumuskan hitungan π
    • Kebijakan Regulatori Terkini yg perlu diatur dengan regulasi dan dilaksanakan oleh Badan Regulasi1. Berkenaan dengan hajat hidup orang banyak (neccessity public needs and interests)2. Monopoli atau oligopoli yang keduanya bersifat alami3. Berbasis alokasi kekayaan negara (national economic assets)4. Berkenaan dengan keselamatan negara
    • Cakupan Kebijakan Regulatory1. Enerji (listrik, bahan bakar baku)2. Telekomunikasi (frekuensi, konten, penyadapan, dan satelit)3. Media Komunikasi (media massa, internet)4. Penyiaran (broadcast dan konten)5. Air (air minum/bersih dan air limbah)6. Transportasi (pelabuhan, bandara, transportasi udara, transportasi laut, transportasi darat publik/massal, jalan tol)
    • Tujuan regulasi dan komisi regulasi1. Perlindungan kepentingan warganegara2. Perlindungan kepentingan negara3. Perlindungan usaha yang sehat
    • Beberapa konsekuensi untuk industri dalam cakupan kebijakan regulasi1. Tidak dapat diterapkan kebijakan perundangan persaingan usaha yang bersifat umum (anti-trust act), melainkan dapat diterapkan kebijakan regulasi persaingan usaha khusus2. Tidak dapat diterapkan kebijakan pembebasan perilaku usaha sebagaimana perilaku usaha pada umumnya, karena terdapat restriksi ketat atas batas- batas laba dan desakan untuk efisiensi3. Terdapat kontrol ketat dari badan regulasi terhadap industri, khususnya berkenaan dengan eifiensi usaha dan perlindungan kustomer
    • Batas-batas regulasiSampai kapan regulasi dan badan regulasi harusada ?Jika industri sudah tidak relevan untuk diregulasi–mis. Perusahaan KA di AS yang bersaing ketatdan langsung dengan truk, bus, dan modatransportasi jalan raya lainnya. Dengan demikianalasan-alasan regulasi menjadi tidak relevan lagi.(Berkenaan dengan hajat hidup orang banyak (neccessity public needs andinterests); Monopoli atau oligopoli yang keduanya bersifat alami; Berbasisalokasi kekayaan negara (national economic assets); Berkenaan dengankeselamatan negara
    • Terima Kasih