Surat ketetapan pajak dan surat keputusan paper riama
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Like this? Share it with your network

Share

Surat ketetapan pajak dan surat keputusan paper riama

on

  • 672 views

Surat Ketetapan Pajak

Surat Ketetapan Pajak

Statistics

Views

Total Views
672
Views on SlideShare
672
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
21
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft Word

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

Surat ketetapan pajak dan surat keputusan paper riama Document Transcript

  • 1. SURAT KETETAPAN PAJAK DAN SURAT KEPUTUSAN Nama : Riama D H Sibuea NIM : 1201112523 Mata Kuliah : Administrasi Perpajakan Dosen Pembimbing : Sri Zuliarni, S.Sos, MBA ADMINISTRASI BISNIS FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS RIAU 2012/2013
  • 2. KATA PENGANTAR Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan Paper ini tepat pada waktunya. Semoga Paper ini dapat digunakan sebagai acuan, petunjuk maupun pedoman bagi para pembaca. Adapun judul dari paper ini adalah “Surat Ketetapan Pajak dan Surat Keputusan”. Paper ini berisikan tentang pengertian surat ketetapan pajak, dasar penerbitan surat ketetapan pajak, fungsi surat ketetapan pajak, jenis surat ketetapan pajak, dan lainnya. Saya mengucapkan terima kasih khususnya kepada Ibu pembimbing kami ibu Sri Zuliarni, S.Sos, MBA yang telah membimbing kami, dan saya tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang mendukung dalam penyelesaikan paper ini. Harapan saya dalam membuat paper ini semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkahi paper ini dan dapat benar-benar bermanfaat bagi saya dan pembaca. Saya sebagai manusia sadar akan ketidaksempurnaan saya dalam pembuatan paper ini, paper ini tidak luput dari kekurangan dan kesalahan, baik dari isi, gaya bahasa, maupun ketidaksesuaian dalam penggunaan kalimat . Untuk itu saya mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan dalam pembuatan paper ini. Pekanbaru, Oktober 2013 Penulis
  • 3. DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ...................................................................................... i DAFTAR ISI ii ............................................................................................... BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang .......................................................................... 1 1.2 Identifikasi Masalah ..................................................................... 2 1.3 Tujuan dan Manfaat Penyusunan ................................................ 2 BAB II PEMBAHASAN 2.1 Pengertian Surat Ketetapan Pajak ............................................... 2 2.2 Dasar Hukum Surat Ketetapan Pajak ......................................... 3 2.3 Dasar Penerbitan surat Ketetapan Pajak .................................. 5 2.4 Cara Penyampaian Surat Ketetapan Pajak ................................ 6 2.5 Fungsi Surat Ketetapan Pajak ..................................................... 9 2.6 Jenis-jenis Surat Ketetapan Pajak .............................................. 10 2.7 Pembetulan Ketetapan Pajak ...................................................... 11 BAB III PENUTUP 3.1 Kesimpulan .................................................................................. 12 DAFTAR PUSTAKA ..................................................................................... iii
  • 4. SURAT KETETAPAN PAJAK DAN SURAT KEPUTUSAN BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Indonesia adalah disegala k e p e m i l i k a n kesejahteraan negara modal rakyat yang yang sedang melakukan bertujuan Indonesia. Agar Pembangunan meningkatkan pembangunan yang d ilaksananakan berjalan lancar dan sesuai yang diharapkan berdasarkan UndangUndang yang berlaku di Indonesia. Untuk ITU, dibutuhkan dana yang tidak sedikit. Jadi, dana tersebut diperoleh dari rakyat itu sendiri yang dibayarkan dalam bentuk pajak. Dimana pajak tersebut digunakan untuk kesejahteraan seluruh aspek dalam negara termasuk rakyat. Berbicara mengenai Ketetapan Pajak, umumnya tidak terlepas d a r i s u b y e k pajak yaitu Orang atau badan yang memenuhi syarat subyektif, yaitu syarat yang melekat pada orang atau badan sesuai ketentuan UndangUndang. Sedangkan obyek pajak artinya mereka mempunyai Potensi untuk dikenai pajak, tetapi belum tentu dikenai pajak. Sementara itu, Wajib Pajak (WP) adalah Orang atau badan yang memenuhi syarat subyektif selain harus memenuhi syarat obyektif. Jadi, Wajib Pajak (WP) tidak hanya potensial untuk dikenakan pajak, melainkan lebih dari itu memang sudah dikenakan kewajiban untuk membayar Utang pajak. Surat Ketetapan Pajak dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk mengatur berjalannya administrasi perpajakan dalam negara. Latar Belakang dibentuknya Surat Ketetapan Pajak adalah keinginan untuk membentuk aparatur ( pegawai ) yang bersih, professional dan bertanggung jawab, serta dapat menciptakan birokrasi yang efektif dan efesien.
  • 5. Reformasi perpajakan melalui Sistem Administrasi Perpajakan dilakukan secara konprehensif (menyeluruh) di segala bidang meliputi : bidang administrasi berupa modernisasi administrasi perpajakan, bidang Peraturan perpajakan berupa amandemen UU perpajakan yang mulkai berlaku tahun 2008, bidang pengawasan melalui pembentukan bank data nasional yang berisi data – data wajib pajak di seluruh Indonesia 1.2 Identifikasi Masalah Berdasarkan latar belakang diatas maka diidentifkasikan suatu masalah, yaitu ; 1. Apa sebenarnya Surat Ketetapan Pajak (SKP) tersebut ? 2. Apa saja dasar hukum Surat Ketetapan Pajak (SKP) ? 3. Bagaimana Surat Ketetapan Pajak (SKP) ini dapat diterbitkan ? 4. Apa fungsi dari Surat Ketetapan Pajak (SKP) tersebut ? 5. Apa saja jenis-jenis dari Surat Ketetapan Pajak (SKP) ? 6. Bagaimana pembenaran Surat Ketetapan Pajak (SKP) tersebut ? 1.3 Tujuan dan Manfaat Penyusunan 1.3.1 Tujuan Tujuan penyusunan paper ini adalah untuk memperoleh informasi dan data yang cukup sehingga permasalahan berdasarkan rumusan masalah diatas dapat diketahui dengan jelas melalui informasi yang diperoleh. Berikut tujuan penyusunan paper ini : - Memenuhi tugas mata kuliah Administrasi Perpajakan guna sebagai acuan untuk penilaian. - Untuk mengetahui Ketetapan Pajak. - Mengumpulkan materi / bahan tulisan untuk kepentingan penilaian sebagai acuan untuk meningkatkan pengetahuan dan memperluas wawasan mengenai
  • 6. perpajakan khususnya yang berhubungan dengan Surat Ketetapan Pajak serta bagaimana pembetulannya. 1.3.2 Manfaat Adapun manfaat penyusunan paper Surat Ketetapan Pajak (SKP) ini, yaitu: 1. Bagi penyusun, paper ini akan memberikan / menambah pengetahuan tentang rumusan masalah yang akan dibahas, sehingga dapat di peroleh gambaran yang lebih jelas mengenai Surat Ketetapan Pajak (SKP). 2. Bagi pembaca, paper ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan pengetahuan serta sebagai sumber bacaan mengenai Surat Ketetapan Pajak (SKP).
  • 7. BAB II PEMBAHASAN 2.1 Pengertian Surat Ketetapan Pajak Surat ketetapan pajak adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan. Surat Ketetapan Pajak adalah surat ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, atau surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar. Surat ketetapan tersebut dihasilkan dari proses pemeriksaan (pajak) yang dilaksanakan oleh petugas fungsional pemeriksa pajak maupun penyidik pajak atau hasil penelitian dari petugas pengawasan dan konsultasi pajak. Surat ketetapan administrasi lainnya dapat berupa Surat Tagihan Pajak yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan surat ketetapan pajak. Surat Ketetapan Pajak (SKP) adalah Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang memberitahukan besarnya pajak yang terutang termasuk denda administrasi, kepada Wajib Pajak (WP). Pengertian Surat Ketetapan Pajak / SKP ( Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 ): - Surat ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Nihil. - Berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pajak kewenangan mengeluarkan surat ketetapan pajak, dilimpahkan kepada KPP. - Surat ketetapan pajak timbul berdasarkan hasil pemeriksaan .
  • 8. 2.2 Dasar Hukum Ketetapan Pajak 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. 2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 607/KMK.04/1994 Tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak, Tanggal 21 Desember 1994. 3. Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP - 18/PJ.24/1995 Tentang Perubahan atas Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP - 05/PJ.24/1995 Tanggal 3 Februari 1995 Tentang Bentuk Surat Tagihan Pajak dan Surat Ketetapan Pajak atas Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Tanggal 5 Mei 1995. 4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 542/KMK.04/2000 Tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Tanggal 22 Desember 2000. 2.3 Dasar Penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP) Penerbitan suatu Surat Ketetapan Pajak (SKP) hanya terbatas kepada Wajib Pajak (WP) tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian SPT atau karena ditemukannya data fiskal yang tidak dilaporkan oleh Wajib Pajak. Selain itu, Surat Ketetapan Pajak (SKP) dapat diterbitkan apabila : a. Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) : - tidak diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak; - tidak disampaikan kembali dalam jangka waktu 30 hari dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;
  • 9. b. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak; 2.4 Cara Penyampaian Surat Ketetapan Pajak (SKP) SKP disampaikan kepada Wajib Pajak melalui : 1. Kantor Pelayanan Pajak Pratama atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan. 2. Kantor Pos. 3. Pemerintah Daerah (dalam hal ini Aparat Desa atau Kelurahan). 2.5 Fungsi Surat Ketetapan Pajak (SKP) Surat Ketetapan Pajak (SKP) berfungsi sebagai : a. Sarana untuk melakukan koreksi fiskal terhadap WP tertentu yang nyata-nyata atau berdasarkan hasil pemeriksaan tidak memenuhi kewajiban formal dan atau kewajiban materiil dalam memenuhi ketentuan perpajakan. b. Sarana untuk mengenakan sanksi administrasi perpajakan. c. Sarana administrasi untuk melakukan penagihan pajak. d. Sarana untuk mengembalikan kelebihan pajak dalam hal lebih bayar e. Sarana untuk memberitahukan jumlah pajak yang terutang. 2.6 Jenis-jenis Ketetapan Pajak a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
  • 10. b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan sebelumnya. Timbulnya ketetapan ini biasanya dikarenakan adanya data baru yang belum terungkap pada saat pemeriksaan sebelumnya pada tahun pajak yang bersangkutan. c. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang. Timbulnya pajak lebih bayar ini disebabkan karena kredit pajak yang lebih besar daripada pajak yang seharusnya dibayar. Untuk SPT masa PPN bisa disebabkan karena dalam transaksi awal telah dipungut PPN oleh bendaharawan atau pemungut pajak, juga karena adanya transaksi ekspor yang memiliki tarif pajak 0% sehingga selisih lebih bayar karena kredit pajak masukan telah dibayar PPN 10%. Sedangkan dalam SPT Tahunan PPh disebabkan karena kredit pajak yang lebih besar dibandingkan pajak yang seharusnya terutang sehingga menyebabkan lebih bayar. Untuk mengembalikan kelebihan pajak ini kepada Wajib Pajak yang bersangkutan dilakukan pemeriksaan untuk membuktikan bahwa dokumen dan data-data terkait telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. d. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) Adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. e. Surat Tagihan Pajak (STP) adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. Timbulnya Surat Tagihan Pajak (STP) adalah karena keterlambatan kewajiban melaporkan (Denda Pasal 7), keterlambatan pembayaran, atau karena terdapat kekurangan pembayaran dari yang seharusnya, dan tunggakan pajak yang terlambat dibayar (STP bunga Penagihan). Pokok pajak dari kekurangan pembayaran ini dapat menjadi kredit pajak yang sifatnya mengurangi jumlah
  • 11. pajak yang harus dibayar dalam perhitungan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan). Surat Tagihan Pajak (STP) Adalah surat ketetapan pajak yang diterbitkan dalam hal : - Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar - Dari hasil penelitian SPT terdapat kekurangan pembayaran pajak akibat salah tulis dan atau salah hitung; - WP dikenakan sanksi administrasi denda dan/atau bunga; - Pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan Undangundang PPN, tetapi tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak; - Pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tetapi membuat faktur pajak, - Pengusaha Kena Pajak tidak membuat Faktur Pajak atau membuat Faktur Pajak tetapi tidak tepat waktu atau tidak mengisi selengkapnya Faktur Pajak. Surat Tagihan Pajak mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan surat ketetapan pajak, sehingga dalam hal penagihannya dapat dilakukan dengan Surat Paksa. - Pengusaha Kena Pajak melaporkan Faktur Pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak dikenai sanksi. - Pengusaha Kena Pajak yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian pajak masukan diwajibkan membayar kembali. 2.7 Pembetulan Ketetapan Pajak Apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam ketetapan pajak yang tidak mengandung persengketaan antara fiskus dan Wajib Pajak, dapat dibetulkan oleh Direktur Jenderal Pajak secara jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak (WP).
  • 12. 2.7.1 Kesalahan atau kekeliruan dalam ketetapan pajak yang dapat dibetulkan Ruang lingkup pembetulan ketetapan pajak, terbatas pada kesalahan atau kekeliruan dari : a. Kesalahan tulis antara lain : kesalahan yang dapat berupa penulisan nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), nomor surat ketetapan pajak, jenis pajak, Masa atau Tahun Pajak dan tanggal jatuh tempo; b. Kesalahan hitung, yang berasal dari penjumlahan dan atau pengurangan dan atau perkalian dan atau pembagian suatu bilangan; c. Kekeliruan dalam penerapan tarif, penerapan persentase Norma Penghitungan Penghasilan Neto, penerapan sanksi administrasi, Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), penghitungan PPh dalam tahun berjalan, dan pengkreditan pajak. 2.7.2 Ketetapan pajak yang dapat dibetulkan Ketetapan pajak yang dapat dibetulkan karena kesalahan atau kekeliruan, antara lain: - Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB); - Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT); - Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB); - Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN); - Surat Tagihan Pajak (STP); - Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak; - Surat Keputusan Keberatan - Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi; - Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang tidak benar.
  • 13. 2.7.3 Jangka waktu penyelesaian permohonan Wajib Pajak Jangka waktu penyelesaian permohonan pembetulan Wajib Pajak harus diselesaikan oleh Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima. Apabila jangka waktu tersebut telah lewat Direktur Jenderal Pajak tidak memberikan suatu keputusan, maka permohonan pembetulan yang diajukan dianggap dikabulkan. 2.7.4 Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi 1. Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya atau atas permohonan WP dapat mengurangkan atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang ternyata dikenakan karena adanya kekhilafan atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak (WP). 2. Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi harus memenuhi ketentuan: a. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan; b. Disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak yang mengenakan sanksi administrasi tersebut; c. Tidak melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya STP, SKPKB atau SKPKBT, kecuali apabila WP dapat menunjukan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya; d. Tidak mengajukan keberatan atas ketetapan pajaknya dan diajukan atas suatu STP; suatu SKPKB atau suatu SKPKBT. 3. Direktur Jenderal Pajak harus memberi keputusan atas permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal permohonan diterima. Apabila jangka waktu tersebut telah lewat dan Direktur Jenderal Pajak tidak member keputusan maka permohonan dianggap diterima.
  • 14. 2.7.5 Pengurangan Atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar 1. Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya atau atas permohonan WP dapat mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar; 2. Permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar harus memenuhi ketentuan: a. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia untuk suatu surat ketetapan pajak; b. Menyebutkan jumlah pajak yang menurut penghitungan WP seharusnya terhutang. 3. Direktur Jenderal Pajak harus memberi keputusan atas permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar paling lama 12 bulan sejak tanggal permohonan diterima. Apabila jangka waktu tersebut telah lewat dan Direktur Jenderal Pajak tidak member keputusan maka permohonan dianggap diterima. 2.7.6 Permintaan penjelasan/pemberian keterangan tambahan a. Untuk keperluan pengajuan permohonan , WP dapat meminta penjelasan/keterangan tambahan, dan Kepala KPP wajib menjawabnya secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar pengenaan, pemotongan atau pemungutan. Catatan : - WP harus tetap memperhatikan jangka waktu pengajuan permohonan di atas. - WP dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis sebelum surat keputusan atas permohonan diterbitkan. 2.8 Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak
  • 15. 1. Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak (WP) dapat : a. Mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan pajak atau STP yang tidak benar; dan/atau b. Membatalkan hasil pemeriksaan atau surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan yang penerbitannya tanpa penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau tanpa dilakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan WP. Untuk SKPKB atau SKPKBT tersebut harus yang tidak diajukan keberatan, diajukan keberatan tetapi telah dicabut oleh WP atau diajukan keberatan tetapi tidak dipertimbangkan karena tidak memenuhi persyaratan. 2. Permohonan pengurangan atau pembatalan tersebut harus memenuhi ketentuan : a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) STP, atau surat ketetapan pajak termasuk surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau pembahasan akhir hasil pemeriksaan; b. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia; c. Mencantumkan penghitungan jumlah WP pajak disertai yang seharusnya dengan alasan terutang yang menurut mendukung permohonannya; d. Disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak tempat WP terdaftar; e. Surat permohonan ditandatangani oleh WP, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan WP, surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus. Permohonan Wajib Pajak (WP) dapat diajukan paling banyak 2 (dua) kali dan permohonan kedua harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal keputusan Direktur Jenderal Pajak atas permohonan yang pertama dikirim,
  • 16. kecuali untuk permohonan pembatalan surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau pembahasan akhir hasil pemeriksaan yang hanya dapat diajukan 1 (satu) kali saja. Direktur Jenderal Pajak harus memberikan keputusan atas permohonan WP dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan WP. Apabila jangka waktu tersebut telah lewat dan Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan, permohonan yang diajukan oleh WP dianggap dikabulkan dan harus menerbitkan keputusan sesuai dengan permohonan yang diajukan. Keputusan yang diterbitkan Direktur Jenderal Pajak dapat berupa mengabulkan sebagian atau seluruhnya, atau menolak permohonan WP. WP dapat meminta secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak mengenai alasan yang menjadi dasar untuk menolak atau mengabulkan sebagian permohonan Wajib Pajak (WP).
  • 17. BAB III PENUTUP 3.1 Kesimpulan Berdasarkan uraian diatas penyusun dapat mengambil beberapa kesimpulan diantaranya : - Surat Ketetapan Pajak (SKP) adalah surat yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk mengatur sistem perpajakan di Indonesia berjalan dengan benar, efisien, dan efektif tanpa adanya penyimpangan. - Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang telah dibuat mempunyai dasar hukum yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. - Adanya fungsi dari Surat Ketetapan Pajak (SKP) tersebut, yakni sebagai sarana administrasi, sarana melakukan koreksi fiscal dari pajak, dll. - Surat Ketetapan Pajak (SKP) mempunyai jenis-jenis sebagai berikut : Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) , Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB),Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN), Surat Tagihan Pajak (STP) . - Adanya pembetulan Surat Ketetapan Pajak (SKP) apabila surat tersebut mempunyai kesalahan ataupun ketidaksesuaian dalam penetapan pajak. 3.2 Saran Adapun Saran-Saran Yang dapat penyusun sampaikan melalui paper Surat Ketetapan Pajak (SKP), yaitu : - Setiap Warga Negara membayar pajak sesuai dengan Surat Ketetapan Pajak agar sistem perpajakan dapat berjalan dengan efektif dan efisien sesuai dengan yang diharapkan.
  • 18. - Membantu menejelaskan bagaimana sebenarnya Surat Ketetapan Pajak sehingga yang membaca dapat lebih memahami dan mengerti mengenai penetapan pajak dan dapat menjalankan proses perpajakan dengan benar.
  • 19. DAFTAR PUSTAKA Achmad Tjahyono Dan Triono Wahyudi. 2005. Perpajakan Indonesia Edisi Kedua. Jakarta : Raja Grafindo Persada. Soemitro. R.1977. Dasar – dasar hukum Pajak dan Pajak Pendapatan. Bandung : Dispenda. Waluyo.2004. Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat. http://digilib.petra.ac.id/img-rep//jiunkpe/s1/eakt/2010/jiunkpe-ns-s1-2010-3240612514637-pelaporan-chapter1_1_high.jpg http://www.klinik-pajak.com/2008/surat-ketetapan-pajakskp.html#sthash.Nge6vzR4.dpuf www.pajak.go.id