Your SlideShare is downloading. ×
Anti Korupsi di Indonesia
Anti Korupsi di Indonesia
Anti Korupsi di Indonesia
Anti Korupsi di Indonesia
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Anti Korupsi di Indonesia

159

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
159
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. 1 ULASAN 15 ARTIKEL KLIPPING MATERI TATAP MUKA KE-6 oleh: Moch Reza Agung Yudhalaksana (22) NPM: 134060018326 D-IV Akuntansi Kelas BPKP, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, Tangerang Selatan utsukushihito@gmail.com Abstrak – Perilaku Korup dari para penyelenggara negara menjadi sorotan utama masyarakat. Media massa menjadikan berita tentang korupsi sebagai produk yang bernilai jual tinggi untuk para pembacanya yang terdiri dari berbagai kalangan. Kejenuhan masyarakat terhadap pemberitaan yang sangat intensif terkait korupsi ini menimbulkan pertanyaan mendasar apakah penegakan hukum di Indonesia ini sangat buruk? Apakah budaya hukum dan moral bangsa Indonesia sudah sangat hancur? Paper ini disusun untuk menjawab dua pertanyaan besar tersebut. 1. PENDAHULUAN 1) Penegakan Hukum di Indonesia Paper ini menanggapi 15 artikel klipping ini terkait unsur-unsur sebagai berikut: (1) Sudahkah sesuai dengan peraturan yang berlaku (2) Adakah peraturan yang kurang dipahami? (3) Kurangnya peraturan yang mendukung proses penegakan hukum? (4) Aparatur penegak hukum, kuantitas dan kualitas 2) Kultur Hukum dan Moralitas Paper ini juga disusun untuk pembahasan terkait unsu-unsur sebagai berikut: (1) Norma hukum, norma agama, norma moral? (2) Persepsi korupsi musuh bersama? 3) Artikel yang Dikritisi (1) Klipping TM6 Satu: a. Integritas Pejabat Merosot b. Korupsi Hambalang c. Presiden Frustasi Bangun Sistem Bersih Korupsi d. KPK tak perlu ragu tindak Korporasi e. KPK janji serius usut anggaran ujian nasional f. KPK: Laporan Korupsi Kemendikbud Valid g. Zulkarnaen Bantah Intervensi Kemenag h. Zulkarnaen Divonis 15 Tahun (2) Klipping TM6 Dua: a. Pengadilan Kembali Melunak Pada Koruptor b. Masih Ada Tiga Koruptor Yang Belum Dieksekusi c. Korupsi dan Pencucian Uang Jerat Joko d. Pahit Manis Reformasi Pajak e. Izin Sadap Lemahkan KPK f. KPK Bentuk Komite Etik g. Uang BUMN, Uang Negara? 2. PEMBAHASAN 1) Integritas Pejabat Merosot Kemerosotan integritas pejabat adalah bentuk rendahnya responsibilitas mereka atas amanah yang diemban. Permasalahan utama adalah rasa PAMRIH para pemimpin kita. Niat awal yang tertanam sebelum menjabat bukan untuk pengabdian melainkan motivasi untuk berkuasa dan motif ekonomi, sehingga ketika ada masalah timbul sedangkan biaya politis yang sudah dikeluarkan belum balik modal, maka pejabat tersebut akan sangat berat hati untuk mengundurkan diri. Hal ini disebabkan moralitas yang bejat dari para pejabat negara yang sangat pamrih, tidak ikhlas dan tidak memiliki niat yang tulus dalam menjalankan pemerintahan.
  • 2. 2 2) Korupsi Hambalang KPK sebagai sebuah lembaga independen seharusnya tidak terintervensi oleh pihak manapun termasuk pemerintah yang berkuasa. Kinerja KPK yang a lot menangani suatu kasus bukan berarti tidak memperhatikan kasus lainnya. Sebaiknya pemerintah berkuasa memberi dukungan penuh terhadap KPK dengan cara memberikan informasi intelijen, dukungan anggaran, dan melepaskan ego kepartaian. Saya sangat setuju apabila pada level pejabat negara seharusnya melepaskan atribut kepartaiannya selama masih berkuasa, karena selama masih menjabat sebagai dewan pengurus, dewan syuro, atau dewan pembina, maka akan selalu ada konflik kepentingan yang berakibat intervensi politis pada supremasi hukum. 3) Presiden Frustasi Bangun Sistem Bersih Korupsi Rasa frustasi presiden dalam menerapkan good governance adalah dampak dari ketidakkonsistenan pemerintah dalam memberantas korupsi. Presiden tidak independen terhadap partai politik. Skandal korupsi dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif berawal dari biaya politik yang sangat tinggi. 4) KPK tak perlu ragu tindak Korporasi Undang-undang Anti Korupsi perlu perbaikan dan pengembangan yang komprehensif. Pengertian korupsi sebagai sesuatu yang melibatkan keuangan negara saja tidak cukup. Undang-undang juga harus mengatur mengenai perilaku fraud yang lebih luas daripada korupsi. Amerika memiliki undang- undang anti-fraud bukan anti-korupsi. Hal ini adalah langkah antisipasi menyeluruh atas segala tindakan yang bisa menimbulkan kecurangan. Tentunya jenis kecurangan ini salah satunya adalah korupsi. 5) KPK janji serius usut anggaran ujian nasional Pendidikan adalah hak dasar rakyat dalam sebuah negara. Undang-undang Dasar mengamanatkan pendidikan sebagai hak seluruh Warga Negara Indonesia. Konflik kepentingan politik di tingkat legislatif pada saat menentukan besaran nilai anggaran ujian nasional, menyebabkan terlantarnya proses ujian nasional pada tahun 2013. Legislatif dengan sangat egois menjadikan ujian nasional sebagai proyek untuk mengumpulkan pundi-pundi untuk bekal pemilu 2014. Perusahaan percetakan yang tidak bonavide ditunjuk hanya karena memiliki kedekatan dengan sebuah partai politik. Hal tersebut merupakan dampak negatif dari nepotisme dan tidak dijalankannya Peraturan Presiden No. 54/2010 j.o 70/2012 tentang PBJ. 6) KPK: Laporan Korupsi Kemendikbud Valid Seperti diketahui bahwa kemendikbud memiliki reputasi yang sangat buruk terkait korupsi. Inspektur Jenderal Kemendikbud Haryono Umar yang pernah menjadi Komisioner KPK dan merupakan PNS dari BPKP menjadi agen perubahan yang anti mainstream dalam tubuh Kemendikbud. Hal ini merupakan pekerjaan berat karena berhadapan dengan raksasa yang memiliki jatah kue paling besar di negeri ini dan sangat rentan terhadap tindakan korupsi. Menteri Pendidikan sering kali memliki latar belakang politis, bukan akademisi maupun praktisi. Sehingga menyebabkan Kemendikbud menjadi kendaraan politik yang dikendalikan oleh partai-partai berkuasa. Pejabat kementerian pun selama puluhan tahun sudah terdoktrin dengan feodalisme yang korup sehingga perlunya pemangkasan generasi di kementerian pendidikan. 7) Zulkarnaen Bantah Intervensi Kemenag Tidak akan pernah ada maling yang mengaku maling. Itulah sifat yang dimiliki manusia, dalam hal ini Zulkarnaen. Proses pengadaan barang dan jasa di negeri ini merupakan kegiatan yang menggiurkan, sehingga banyak orang yang berkuasa berusaha untuk mengintervensi. 8) Zulkarnaen Divonis 15 Tahun Penegakan hukum untuk Zulkarnaen dapat dikatakan masih mempertimbangkan sisi kemanusiaan, tapi belum mempertimbangkan sisi ketuhanan. Dalam hukum kontinental dikenal istilah pro justicia dan pro deo, maka hakim-hakim kita masih cenderung pada level pro justicia, tapi belum pro deo.
  • 3. 3 Tindakan korupsi yang sangat asusila dan berkaitan dengan kepentingan agama dan sosial sudah seharusnya dijatuhi hukuman mati. Hakim sebagai wakil tuhan di muka bumi dalam hukum kontinental seharusnya memiliki kebijaksanaan yang sangat tinggi untuk menjatuhkan hukuman mati kepada koruptor. 9) Pengadilan Kembali Melunak Pada Koruptor Vonis hakim yang lebih rendah dari tuntutan jaksa bisa disebabkan banyak faktor, yaitu pertimbangan kemanusiaan, pertimbangan relevansi tuntutan dengan aturan yang berlaku, atau bisa jadi terjadi skenario penyuapan kepada para aparat penegak hukum. Terkait kasus kredit fiktif, saya pernah menangani modus korupsi yang sama, menghitung kerugian keuangan negara atas kasus kredit fiktif di Bank NTB dan Bank BRI di daerah Kabupaten Bima. Walaupun nilai kerugian bank sangat besar, namun ada kerancuan pada saat proses penuntutan, karena motivasi bisnis dari Bank yang dirugikan lebih besar daripada motivasi pengungkapan kecurangannya. Pada suatu masa di mana Bank ditarget oleh pemerintah untuk mengucurkan kredit sehingga pengukuran likuiditas perbankan dinilai dari arus kreditnya, maka banyak Bank yang menggunakan intrik dengan konspirasi antara pihak luar dan pihak bank sehingga target penyaluran kredit tercapai. Di lain sisi, ada oknum yang memiliki kepentingan dan oknum yang membutuhkan pendanaan tersebut. Sehingga modus seperti ini berjalan dengan baik, sampai pada akhirnya kredit itu menjadi macet dan akhirnya terungkaplah ke permukaan, dan di blow up sebagai kasus korupsi. Ini adalah Fraud, tapi tidak murni korupsi. Sehingga agak sulit bagi jaksa untuk memberi tuntutan yang berat. Untuk itu UU Anti Korupsi harus bertransformasi menjadi UU Anti Fraud. 10) Masih Ada Tiga Koruptor Yang Belum Dieksekusi Fanatisme sempit masyarakat adalah paradigma feodalisme yang harus dihilangkan. Pengkultusan terhadap tokoh masyarakat dimanfaatkan oleh tokoh-tokoh yang bermasalah sebagai tameng terhadap penegakan hukum. Aparat penegak hukum seringkali kesulitan untuk melakukan eksekusi karena adanya resistensi dari masyarakat yang diperalat tokoh bermasalah tersebut. 11) Korupsi dan Pencucian Uang Jerat Joko Korupsi dalam jumlah besar membuat para koruptor kewalahan untuk mengolah hasil korupsinya. Hal ini menimbulkan modus kriminal lain yaitu praktik pencucian uang untuk menghilangkan jejak tindakan korupsi yang dilakukan. Penuntutan dengan pasal berlapis adalah keputusan yang tepat yang dibuat jaksa penuntut walaupun dalam proses pembuktiannya sangat sulit dan melelahkan bagi para aparat penyidik. 12) Pahit Manis Reformasi Pajak Pajak merupakan penerimaan negara yang sangat rentan untuk dikorupsi. Tindakan kriminal perpajakan berupa negosiasi nominal pajak yang harus dipungut, penyuapan atas sengketa pajak, maupun pemalsuan faktur pajak sering terjadi. kewenangan fiskus yang sangat besar dan intensitas komunikasi dengan wajib pajak yang tinggi menciptakan situasi yang kondusif untuk mlakukan tindakan fraud. Reformasi birokrasi di lembaga perpajakan dengan sistem pengawasan terintegrasi merupakan hal positif yang harus didukung. Namun demikian di lain pihak, sistem pengawasan whistleblowing yang diterapkan bisa menjadi boomerang yang menciptakan iklim kerja yang saling curiga dan dapat memecah belah kekompakan organisasi. 13) Izin Sadap Lemahkan KPK Proses perizinan sadap yang diatur dalam RUU KUHAP merupakan kebijakan yang tidak populer di saat masyarakat memiliki harapan besar kepada KPK untuk melakukan pemberantasan korupsi dengan cara yang kreatif, inovatif, dan tegas. Posisi UU KPK yang merupaka Lex Specialis berbenturan dengan RUU KUHAP ini. Karena RUU KUHAP ini dibentuk untuk menggantikan KUHAP sebelumnya, sedangkan UU KPK mengacu pada KUHAP Lama, sehingga apabila KUHAP Lama tidak lagi berlaku, maka UU KPK akan menjadi cacat hukum dan terpaksa harus diganti dan
  • 4. 4 mengikuti KUHAP baru. Selama tidak diungkapkan tentang kekhususan penyadapan terkait tindak pidana korupsi dalam KUHAP baru, maka KPK ke depannya mempunyai risiko tidak dapat melakukan penyadapan. 14) KPK Bentuk Komite Etik Setiap profesi memiliki kode etik. Setiap kode etik harus ditegakkan. Penegakan atas kode etik ini harus dilakukan oleh bagian yang independen dalam internal suatu lembaga. Kebocoran informasi kepada pihak luar yang tidak berhak namun berkepentingan (dengan kata lain: memiliki kepentingan lain atas dokumen yang dibocorkan) memiliki banyak motif. Si pembocor termotivasi karena tawaran uang/jabatan yang menggiurkan atau ada motif pribadi lain seperti sakit hati dan ketidakpuasan terhadap KPK. Partai berkuasa yang sedang digoncang dengan skandal korupsi besar-besaran akan mencari jalan dengan segala cara agar seluruh kasus bisa ditutupi dan diselesaikan dengan cepat dan tidak menghancurkan reputasi partai. Maka pembocoran informasi dari dalam KPK adalah salah satu cara untuk menekan pengungkapan bukti-bukti. 15) Uang BUMN, Uang Negara? Undang-undang Keuangan Negara yang berlaku saat ini memang memasukan BUMN sebagai bagian dari ranah keuangan negara, dengan alasan BUMN sebagai kekayaan negara yang dipisahkan. Namun sebagai kekayaan yang dipisahkan, BUMN memiliki kewenangan penuh untuk mengelolanya sehingga menghasilkan profit bagi negara. Permasalahan baru akan timbul apabila BUMN mengalami kerugian, karena kerugian BUMN tidak menjadi tanggungan negara. Namun demikian pemerintah memiliki kewajiban untuk menyelamatkan modal yang sudah ditanamkan di BUMN tersebut. Investasi dan ekspansi bisnis BUMN akan dianggap sebagai prestasi pemerintah, sedangkan kerugian BUMN tidak ditanggung oleh pemerintah, bahkan seringkali kerugian BUMN dikriminalisasi dan dianggap sebagai sebuah tindakan korupsi. Hal ini jelas tidak adil bagi BUMN. Terkait hal ini, para pakar baik yang pro maupun kontra terhadap makna Uang BUMN sebagai Uang Pemerintah harus kembali lagi pada Konstitusi yang berlaku. Sejarah pembentukan BUMN ini adalah untuk mempermudah pengelolaan keuangan atas suatu usaha yang berupa pelayanan publik, menyangkut hajat hidup orang banyak, dan dalam rangka stabilisasi perekonomian. Sehingga perlu dipahami walaupun BUMN merupakan kekayaan negara yang dipisahkan dan sebagian orang menganggap BUMN itu adalah swasta yang dimodali pemerintah, namun demikian BUMN adalah kepanjangan tangan pemerintah dalam rangka pemenuhan pelayanan kepada rakyat dan perlindungan atas kekayaan negara yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Dalam hal ini pemerintah berkepentingan untuk mengatur stabilisasi dan keberlangsungan BUMN ini. BUMN tidak hanya sekadar mencari profit, BUMN dibentuk untuk melayani kebutuhan rakyat. 3. SIMPULAN Korupsi dapat terjadi karena adanya niat dan kesempatan. Moralitas penyelenggara negara yang bobrok dan tamak menyebabkan tindakan koruptif semakin merajalela. Gerakan moral perlu dilakukan mulai dari diri sendiri, mulai dari hal-hal yang kecil, mulai dari sekarang juga. DAFTAR REFERENSI [1] Klipping 15 Artikel Media Massa Nasional [2] Komisi Pemberantasan Korupsi. Jakarta. 2006. Memahami Untuk Membasmi: Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi. [3] Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 2013. Petunjuk Pelaksanaan Sosialisasi Program Anti Korupsi Tahun 2013. Jakarta: BPKP.

×