2. Taushiyah
“Sebaik-baik kekayaan adalah kaya hati; Sebaik-baik bekal adalah
takwa; Seburuk-buruk buta adalah buta hati; Sebesar-besar dosa
adalah dusta; Sejelek-jelek usaha adalah memungut riba; Seburuk-
buruk makanan adalah memakan harta anak yatim; Siapa
memaafkan orang, maka dimaafkan oleh Allah, dan siapa
mengampuni orang akan diampuni oleh Allah”
(Abdullah ibnu Mas’ud)
“Awal fitnah itu karena hawa nafsu yang selalu dituruti, peraturan
baru yang dibuat-buat, penyimpangan dari Kitabillah dan diskriminasi
sekelompok manusia terhadap manusia lain di luar agama Allah”
(Ali bin Abi Thalib r.a.)
3. ANGGARAN
Rencana operasi keuangan, yang
mencakup estimasi pengeluaran yang
diusulkan, dan sumber pendapatan
yang diharapkan untuk membiayainya
dalam periode waktu tertentu
4. Pengertian Anggaran Negara
Anggaran adalah: “suatu pernyataan tentang perkiraan
pengeluaran dan penerimaan yang diharapkan akan terjadi
dalam suatu periode di masa depan, serta data dari pengeluaran
dan penerimaan yang sunggguh-sungguh terjadi di masa yang
lalu. (John F. Due, 1975)
Anggaran negara adalah gambaran dari kebijaksanaan
pemerintah yang dinyatakan dalam ukuran uang
Dari anggaran negara dapat diketahui realisasi pelaksanaan
kebijaksanaan pemerintah di masa yang lalu
Melalui anggaran negara dapat diketahui tercapai atau tidaknya
kebijaksanaan yang ditetapkan pemerintah di masa yang lalu
5. Lingkungan Anggaran
Sistem
Kebutuhan dan Sistem
pemerintahan
kepentingan administrasi
negara (kabinet
rakyat banyak negara
presidensial)
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
Presiden
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
Kabinet/Menteri Negara
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
6. Alur Perencanaan dan Penganggaran
Renstra Pedoman Renja -
Pedoman
Rincian
Pemerintah
RKA-KL
KL KL APBN
Pusat
Pedoman Diacu
Pedoman RPJM Dijabar Pedoman
RPJP -kan
Nasiona RKP RAPBN APBN
Nasional
l
Diacu Diperhatikan Diserasikan melalui Musrenbang
Pedoman
RPJP Pedoman RPJM Dijabar RKP
RAPBD APBD
Pemerintah
Daerah Daerah -kan Daerah
Daerah
Pedoman Diacu
Renstra Pedoman Renja - Pedoman
RKA - Rincian
SKPD SKPD SKPD APBD
UU SPPN UU KN
7. Isi RPJM
RPJM NASIONAL RPJM DAERAH
Penjabaran visi, misi, program Penjabaran visi, misi, program Kepala
Presiden; Daerah;
Berpedoman pada RPJP Nasional Berpedoman pada RPJP Daerah dan
memperhatikan RPJM Nasional
1. Strategi Pemb. Nasional 1. Strategi Pemb. Daerah
2. Kebijakan Umum 2. Kebijakan Umum
3. Kerangka Ekonomi Makro 3. Arah Kebijakan Keuangan Daerah
4. Program – program 4. Program –program
– Kementerian, – SKPD,
– Lintas kementerian/Lembaga, – Lintas SKPD,
– Kewilayahan, dan – Kewilayahan,
– Lintas kewilayahan – Lintas kewilayahan
yang memuat kegiatan pokok dalam: yang memuat kegiatan pokok dalam:
Kerangka Regulasi Kerangka Regulasi
Kerangka Anggaran Kerangka Anggaran
8. Renstra - KL / SKPD
Renstra-KL Renstra-SKPD
Berpedoman pada RPJM Berpedoman pada RPJM
Nasional Daerah
Isi: Isi:
1. Visi-Misi 1. Visi-Misi
2. Tujuan, Strategi, dan Kebijakan 2. Tujuan, Strategi, dan Kebijakan
3. Program-program 3. Program-program
4. Kegiatan Indikatif 4. Kegiatan Indikatif
9. Fungsi RKP
• Menjadi acuan bagi seluruh komponen bangsa,
karena memuat seluruh kebijakan publik;
• Menjadi pedoman dalam menyusun APBN/ APBD
karena memuat arah kebijakan pembangunan
nasional satu tahun; dan
• Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan
komitmen Pemerintah.
10. SINKRONISASI PENYUSUNAN RANCANGAN APBD
(UU 17/2003, UU 25/2004 UU 32/2004, UU 33/2004)
RPJMD RPJM
5 tahun
Renstra Dibahas
bersama
SKPD DPRD
5 tahun
1 tahun
Renja
RKPD RKP
SKPD
1 tahun
KUA PPAS
NOTA KESEPAKATAN
PIMPINAN DPRD DGN KDH
PEDOMAN
RKA-SKPD PENYUSUNAN
RKA-SKPD
Tim
Anggaran Pemda
RAPERDA
APBD
11. Fungsi Anggaran Sektor Publik
Budget as a Planning Tool
Budget as a Control Tool
Budget as a Fiscal Tool
Budget as a Political Tool
Budget as a Coordination And Communication Tool
Budget as a Performance Measurement Tool
Budget as a Motivatioan Tool
12. Karakteristik Anggaran Sektor
Publik
Anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan dan
satuan selain keuangan.
Anggaran umumnya mencakup jangka waktu tertentu,
satu atau beberapa tahun.
Anggaran berisi komitmen atau kesanggupan
manajeman untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.
Usulan angggaran ditelaah dan disetujui oleh pihak
yang berwenang lebih tinggi dari penyusunan anggaran.
Sekali disusun, anggaran hanya dapat diubah dalam
kondisi tertentu.
14. Prinsip Anggaran Sektor Publik
Otorisasi oleh legislatif.
Anggaran publik harus mendapatkan otorisasi dari legislatif
terlebih dahulu sebelum eksekutif dapat membelanjakan
anggaran tersebut.
Komprehensif.
Anggaran harus menunjukkan semua penerimaan dan
pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu, adanya dana non
budgetair pada dasarnya menyalahi prinsip anggaran yang
bersifat komprehensif.
Keutuhan anggaran.
Semua penerimaan dan belanja pemerintah harus terhimpun
dalam dana umum.
Nondiscretionary Appropriation.
Jumlah yang disetujui oleh dewan legislatif harus
termanfaatkan secara ekonomis, efisien dan efektif.
15. Contd…………….
Periodik.
Anggaran merupakan suatu proses yang periodik, bisa bersifat tahunan
maupun multi tahunan.
Akurat.
Estimasi anggaran hendaknya tidak memasukkan cadangan yang
tersembunyi, yang dapat dijadikan sebagai kantong-kantong pemborosan
dan in efisiensi anggaran serta dapat mengakibatkan munculnya
understimate pendapatan dan over estimate pengeluaran.
Jelas.
Anggaran hendaknya sederhana, dapat difahami masyarakat dan tidak
membingungkan.
Diketahui publik.
Anggaran harus diinformasikan kepada masyarakat luas.
16. Faktor Dominan
Dalam Proses Penganggaran
Tujuan dan target yang hendak dicapai
Ketersediaan sumber daya (faktor-faktor produksi yang
dimiliki pemerintah)
Waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dan target
Faktor-faktor lain yang mempengaruhi anggaran, seperti:
munculnya peraturan pemerintah yang baru, fluktuasi
pasar, perubahan sosial dan politik, bencana alam, dan
sebagainya
17. Tiga Pertimbangan Ekonomis Keterlibatan Pemerintah
Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Bagi Masyarakat
stabilisasi ekonomi Atas ketiga pertimbangan
inilah anggaran diperlukan
redistribusi pendapatan untuk perencanaan
dan pengendalian
alokasi sumber daya
18. Siklus Anggaran
Tahap persiapan anggaran
(preparation)
Tahap ratifikasi
(approval/ratification)
Tahap implementasi
(implementation)
Tahap pelaporan dan evaluasi
(reporting & evaluation)
19. Bagan Arus Siklus Anggaran
Persiapan Anggaran
(Preparation)
Pelaporan Dan Ratifikasi
Evaluasi (Reporting & (Approvalratification)
Evaluation)
Implementasi
(Implementation)
Penerimaan
Pendapatan
Penelaahan
Pembukuan dan
Otorisasi Kredit
Perhitungan
Anggaran
Pelaksanaan
Belanja
20. Jenis Anggaran
• Jenis Aktivitas
• Anggaran Operasional
Kurun waktu 1 tahun
• Anggaran Modal (Capital)
Rencana jangka panjang
21. Pendekatan Anggaran Sektor Publik
Cara Penyusunan Incrementalism
Traditional
Budget
Struktur & Susunan Line-item
Planing Programming and
Budgeting-system (PPBS)
New Public Zero Based Budgeting
Management (ZBB)
Performance Budgeting
22. Incrementalism Budget
Penekanan dan tujuan utama pendekatan tradisional adalah
pengawasan dan pertanggungjawaban yang sentralistik
Incrementalism; hanya memodifikasi jumlah rupiah pada item anggaran yang
sudah ada berbasis data tahunan sebelumnya tanpa kajian
incrementalism cenderung menerima konsep harga pokok pelayanan historis
(historic cost of service)
Tanpa memperhatikan pertanyaan seperti:
Apakah pelayanan tertentu masih dibutuhkan/masih menjadi prioritas?
Apakah pelayanan yang diberikan telah terdistribusi secara adil & merata?
Apakah pelayanan diberikan secara ekonomis dan efisien?
Apakah pelayanan yang diberikan mempengaruhi pola kebutuhan publik?
23. Line-item Budget
Metode line-item budget tidak memungkinkan untuk
menghilangkan item-item tertentu yang telah ada dalam struktur
anggaran meski secara riil item tersebut sudah tidak relevan
Tidak memungkinkan untuk dilakukan penilaian kinerja secara
akurat
Satu-satunya tolok ukur yang dapat digunakan semata-mata pada
ketaatan dalam menggunakan dana yang diusulkan.
24. Kelemahan Anggaran Tradisional
Hubungan yang tidak memadai (terputus) antara anggaran tahunan
dengan rencana pembangunan jangka panjang
Pendekatan incremental menyebabkan sejumlah besar pengeluaran
tidak diteliti secara menyeluruh efektivitasnya
Lebih berorientasi pada input dari pada aoutput
Sekat-sekat antar departemen yang kaku
Proses anggaran terpisah untuk pengeluaran rutin dan pengeluaran
modal/investasi
Anggaran tradisional bersifat tahunan
Sentralisasi penyiapan anggaran
Persetujuan anggaran yang terlambat
Sistem informasi finansial yang tidak memadai
25. New Public Management
“Reinventing Government” (Osborne dan Gaebler, 1992):
Pemerintah katalis: fokus pada pemberian pengarahan bukan produksi pelayanan
publik
Pemerintah milik masyarakat: memberdayakan masyarakat daripada melayani
Pemerintah yang kompetitif: menyuntikkan semangat kompetisi dalam pemberian
pelayanan publik
Pemerintah yang digerakkan oleh misi: mengubah organisasi yang digerakkan
oleh peraturan menjadi organisasi yang digerakan oleh misi
Pemerintah yang berorientasi hasil: membiayai hasil bukan masukkan
Pemerintah berorintasi pada pelanggan: memenuhi kebutuhan pelanggan, bukan
birokrasi
Pemerintah wirausaha: mampu menciptakan pendapatan dan tidak sekedar
membelanjakan
Pemerintah antisipatif: berupaya mencegah daripada mengobati
Pemerintah desentralisasi: dari hierarkhi menuju partisipatif dan tim kerja
Pemerintah berorientasi pada (mekanisme) pasar: mengadakan perubahan
dengan mekanisme pasar (sistem insentif) dan bukan mekanisme administratif
(sistem prosedur dan pemaksaan)
26. Karakteristik Umum
Pendekatan NPM
Komprehensif/komparatif
Terintegrasi dan lintas departemen
Proses pengambilan keputusan yang rasional
Berjangka panjang
Spesifikasi tujuan dan perangkingan prioritas
Analisis total cost dan benefit (termasuk opportunity cost)
Berorientasi input, output, dan outcome, bukan sekedar input
Adanya pengawasan kinerja
27. Perbandingan Anggaran Tradisional Dengan
Anggaran Berbasis Pendekatan NPM
Anggaran Tradisional New Public Management
Sentralisasi Desentralisasi & develoved management
Berorientasi pada input Berorientasi pada input, output dan
outcome (value for money)
Tidak terkait dg. Perenc. jangka panjang Utuh dan komprehensif dengan
perencanaan jangka panjang
Line-item dan incrementalism Berdasarkan sasaran kinerja
Batasan dept. yang kaku (rigid department) Lintas departemen (cross department)
Menggunakan aturan klasik: Zero-Base Budgeting, Planning,
Vote Accounting Programming Budgeting System
Prinsip anggaran Bruto Sistematik dan rasional
Bersifat tahunan Bottom-up budgeting
Spesifik Komprehensif
28. Performance Budgeting
PP No. 58/2006
Dasar Hukum Permendagri 13/2006
Performance
Budgeting
didasarkan pada
Mengharuskan adanya
Tujuan dan
Indikator Kinerja, Standar
Sasaran Kinerja
Kinerja, Standar Biaya dan
Benchmark dari setiap jenis
pelayanan
Penilaian kinerja
didasarkan pada
pelaksanaan value for
money dan budget
effectively
29. Zero Based Budgeting
Konsep Zero Based Budgeting dapat menghilangkan incrementalism
dan line-item karena anggaran diasumsikan mulai dari nol (zero-
based).
Penyusunan anggaran yang bersifat incremental mendasarkan
besarnya realisasi anggaran tahun ini untuk menetapkan anggaran
tahun depan.
Penentuan anggaran didasarkan pada kebutuhan saat ini, bukan
data tahun sebelumnya.
Dengan ZBB seolah-olah proses anggaran dimulai dari hal yang
sama sekali baru.
30. Keunggulan
Zero Based Budgeting
Menghasilkan alokasi sumber daya secara lebih efisien
Fokus pada value for money
Memudahkan untuk mengidentifikasi terjadinya inefisiensi dan
inefektivitas biaya
Meningkatkan pengetahuan dan motivasi staf dan manajer
Meningkatkan partisipasi manajemen level bawah dalam
proses penyusunan anggaran
Sistematik untuk menggeser status quo dan mendorong
organisasi untuk selalu menguji alternatif aktivitas dan pola
perilaku biaya serta tingkat pengeluaran
31. Kelemahan
Zero Based Budgeting
Time consuming, teoritis dan tidak praktis
Cenderung menekankan manfaat jangka pendek
Implementasinya membutuhkan teknologi yang maju
Proses merangking dan mereview ribuan paket keputusan
berpotensi mempengaruhi keputusan yang tidak objektif
Dibutuhkan staf yang memiliki keahlian yang mungkin tidak
dimiliki organisasi
Memungkinkan munculnya kesan yang keliru bahwa semua
paket keputusan harus masuk dalam anggaran
Menimbulkan masalah keperilakuan dalam organisasi
32. Planning, Programming, And
Budgeting System (PPBS)
PPBS merupakan teknik penganggaran yang didasarkan pada teori
sistem yang berorientasi pada output dan tujuan.
Sistem anggaran PPBS tidak mendasarkan pada struktur organisasi
tradisional yang terdiri dari divisi-divisi, namun berdasarkan
program.
PPBS ditujukan untuk membantu manajemen pemerintah dalam
membuat keputusan alokasi sumber daya secara lebih baik, karena
sumber daya yang dimiliki pemerintah terbatas, sementara tuntutan
masyarakat tidak terbatas jumlahnya.
33. Karakteristik PPBS
Berfokus pada tujuan dan aktivitas (program) untuk mencapai
tujuan
Secara eksplisit menjelaskan implikasi terhadap tahun
anggaran yang akan datang
Mempertimbangkan semua biaya yang terjadi
Dilakukan analisis secara sistematik atas berbagai alternatif
program, yang meliputi:
(a) identifikasi tujuan
(b) identifikasi secara sistematik alternatif program
(c) estimasi biaya total dari masing-masing alternatif program
(d) estimasi manfaat (hasil) yang ingin diperoleh
34. Kelebihan PPBS
Memudahkan dalam pendelegasian tanggung jawab dari
manajemen puncak ke manajemen menengah
Dalam jangka panjang dapat mengurangi beban kerja
Memperbaiki kualitas pelayanan melalui pendekatan sadar biaya
(cost-consciousness/cost awareness) dalam perencanaan program
Lintas departemen sehingga dapat meningkatkan komunikasi,
koordinasi, dan kerja sama antar departemen
Menghilangkan program yang overlapping atau bertentangan
dengan pencapaian tujuan organisasi
Menggunakan teori marginal utility, sehingga mendorong alokasi
sumber daya secara optimal.
35. Kelemahan PPBS
Membutuhkan sistem informasi yang canggih, ketersediaan data,
adanya sistem pengukuran, dan staf yang memiliki kapabilitas tinggi
Membutuhkan biaya yang besar karena PPBS membutuhkan teknologi
yang canggih
Sulit untuk diimplementasikan
Mengabaikan realitas politik dan realitas organisasi sebagai kumpulan
manusia yang kompleks
Merupakan teknik anggaran yang statistically oriented.
Pengaplikasian PPBS menghadapi masalah teknis. Hal ini terkait
dengan sifat program atau kegiatan yang lintas departemen sehingga
menyulitkan dalam melakukan alokasi biaya. Sementara itu sistem
akuntansi dibuat berdasarkan departemen, bukan program
Copyright by Ihyaul Ulum MD.
36. Proses Implementasi PPBS
Menentukan tujuan umum organisasi dan tujuan unit
organisasi dengan jelas
Mengidentifikasi program-program dan kegiatan untuk
mencapai tujuan yang telah ditetapkan
Mengevaluasi berbagai alternatif program dengan
menghitung cost-benefit dari masing-masing program
Pemilihan program yang memiliki manfaat besar dengan
biaya yang kecil
Alokasi sumber daya ke masing-masing program yang
disetujui
Copyright by Ihyaul Ulum MD.
37. Contoh Aplikasi PPBS
• Tujuan umum
Social Service
• Struktur program Child & Care of Handic
Fam elderly apped
• Kategori program Home
Residen
tial
Meals
• Elemen program Medical
Support
Social
Prog
Catering
