Your SlideShare is downloading. ×
PP 50 2012 Penerapan SMK3
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Saving this for later?

Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime - even offline.

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

PP 50 2012 Penerapan SMK3

15,272
views

Published on

Penerapan SMK3 sesuai dengan PP No. 50 Tahun 2012

Penerapan SMK3 sesuai dengan PP No. 50 Tahun 2012

Published in: Business, News & Politics

4 Comments
33 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total Views
15,272
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
4
Likes
33
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. √PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA ( SMK3 )
  • 2. √ Penerapan SMK3Kewajiban dan Kebutuhan Perusahaan
  • 3. 6 Bab 22 Pasal 3 Lampiran Bab I - Ketentuan Umum Bab II - Sistem Manajemen K3 Bab III - Penilaian SMK3 Bab IV - Pengawasan Bab V - Ketentuan Peralihan Bab VI - Ketentuan Penutup Lampiran I : Pedoman Penerapan SMK3 Lampiran II : Pedoman Penilaian Penerapan SMK3 Lampiran III : Laporan Audit SMK3
  • 4. PENGERTIAN1.SMK3Bagian dari sistem manajemenperusahaan secara Keseluruhandalam Rangka pengendalian resikoyang berkaitan dengan kegiatankerja guna terciptanya tempat kerjayg aman, efisien dan produktif
  • 5. 2. K3segala kegiatan untuk menjamin dan melindungikeselamatan dan kesehatan TK melalui upayapencegahan kecelakaan kerja dan PAK3. TKsetiap org. Yg. Mampu melakukan pekerjaan gunamenghasilkan brg. Dan/atau jasa baik untukmemenuhi kebutuhan sendiri maupun untukmasyarakat4. Pekerja/ Buruhsetiap org. Yg. Bekerja dgn menerima upah atauimbalan dlm bentuk lain
  • 6. 5. Perusahaan- Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tdk., milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik bdn hukum, baik swasta maupun milik negara yg mempekerjakan pekerja/buruh dgn. membayar upah atau imbalan dlm bentuk lain- Usaha2 sosial dan usaha2 lain yg mempunyai pengurus dan mempekerjakan org. lain dgn membayar upah atau imbalan dlm bentuk lain
  • 7. 6. Pengusahaa. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yg menjalankan suatu persh. milik sendiri.b. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yg scr berdiri sendiri menjalankan persh bukan miliknya.c. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yg berada di Indonesia mewakili perusahaan yg berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
  • 8. 7. Audit SMK3 Pemeriksaan scr sistematis dan independen thd pemenuhan kriteria yg tlh ditetapkan untuk mengukur suatu hsl. kegiatan yg tlh direncanakan dan dilaksanakan dlm penerapan SMK3 di persh.8. Menteriadalah Menteri Tenaga Kerja yg menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang ketenagakerjaan.
  • 9. TUJUAN PENERAPAN SMK3• Meningkatkan efektifitas perlindungan K3 yg terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi.• Mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan PAK dgn melibatkan unsur manajemen, pekerja/buruh, dan/atau serikat pekerja/serikat buruh; serta• Menciptakan tempat kerja yg aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas.
  • 10. DASAR PENERAPAN SMK3• Penerapan SMK3 dilakukan berdasarkan kebijakan nasional tentang SMK3• Kebijakan nasional tentang SMK3 tertuang dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III sebagai bagian yg tdk terpisahkan dari PP N0. 50 Th, 2012
  • 11. KRITERIA PERUSAHAAN• Perusahaan dengan :• - mempekerjakan pekerja/buruh paling sedikit 100 org atau - mempunyai potensi bahaya tinggi. Pengusaha dlm menerapkan SMK3 wajib berpedoman pada PP N0 50 Thn 2012 dan ketentuan peraturan per undang2 an serta dpt memperhatikan konvensi atau standar internasional Pasal 5 PP No.50 Thn 2012
  • 12. Wajib dilaksanakan oleh perusahaan disemua sektor dan terintegrasi dgn sistem Manajemen Perusahaan Harus Memenuhi Persyaratan Minimum : - 5 prinsip dasarUntuk perusahaan-2 di sektor kegiatan usaha tertentu dapat merubahatau menambah unsur-unsur sesuai jenis dan tingkat resiko bahaya yg ada atas persetujuan Menteri
  • 13. 5 prinsip dasar dalam penerapan SMK3 Peningkatan Berkelanjutan PenetapanPeninjauan Peninjauan Kebijakan & Ulang & K3 Peningkata kinerja Peningkatan n SMK3 oleh manajemen Perencanaan K3 Pemanta ua n dan Evaluasi kinerja K3 Pelaksanaan Rencana K3
  • 14. Penetapan Kebijakan K3(1) Penetapan Kebijakan K3 dilaksanakan Oleh Pengusaha(2) Dalam menyusun kebijakan K3 pengusaha paling sedikit harus :a. Melakukan tinjauan awal kondisi meliputi :1. Identifikasi potensi bahaya, penilaian dan pengendalian resiko;2. Perbandingan penerapan K3 dengan perusahaan dan sektor lain yg lebih baik;3. Peninjauan sebab akibat kejadian yg membahayakan;4. Kompensasi dan gangguan serta hsl penilaian sebelumnya yg berkaitan dgn keselamatan; dan5. Penilaian efisiensi dan efektivitas sumber daya yg disediakan
  • 15. Lanjutanb. Memperhatikan peningkatan kinerja manajemen K3 scr terus menerus; danc. Memperhatikan masukan dari pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh(3) Kebijakan K3 paling sedikit memuat :a. Visib. Tujuan Perusahaanc. Komitmen dan tekad melaksanakan kebijakan; dand. Kerangka dan program kerja yg mencakup kegiatan perusahaan scr menyeluruh yg bersifat umum dan/atau operasionalPengusaha hrs menyebarluaskan kebijakan K3 yg tlh ditetapkan kpd seluruh pekerja/buruh yg berada di persh, dan pihak lain yg terkait. ( pasal 8 )
  • 16. PERENCANAAN K3(1) Untuk menghasilkan rencana K3(2) Rencana K3 disusun dan ditetapkan oleh pengusaha dengan mengacu pada kebijakan K3 yg telah ditetapkan(3) Dalam menyusun K3 pengusaha harus mempertimbangkan :  Hasil penelaahan awal  Identifikasi potensi bahaya, dan pengendalian resiko  peraturan per undang undangan dan persyaratan lainnya  Sumber daya yang dimiliki
  • 17. LANJUTAN(4) Pengusaha dlm menyusun rencana K3 hrs. melibatkan :a. Ahli K3b. Panitia Pembina K3c. Wakil pekerja/buruh dand. Pihak lain yang terkait di perusahaan.
  • 18. LANJUTAN(5) Rencana K3 paling sedikit memuat :a tujuan dan sasaran,b skala prioritas,c upaya pengendalian bahaya,d penetapan sumber daya,e jangka waktu pelaksanaan,f indikator, dang sistem pertanggungjawaban.
  • 19. PELAKSANAAN RENCANA K3(1). Pelaksanaan rencana K3 dilakukan oleh pengusaha berdasarkan rencana K3(2). Pengusaha dlm melaksanakan rencana K3 didukung oleh SDM di bid. K3, prasarana, dan sarana.(3). SDM hrs memiliki :a. Kompetensi kerja yg dibuktikan dgn sertifikat; danb. Kewenangan di bid K3 yg dibuktikan dgn srt izin kerja/operasi dan/atau srt penunjukkan dari instansi yg berwenang(4). Prasarana dan sarana paling sedikit terdiri dari :a. Organisasi/unit yg bertanggungjawab di bid K3b. Anggaran yg memadaic. Prosedur operasi/kerja, informasi, dan pelaporan serta pendokumentasian; dand. Instruksi kerja ( Pasal 10 )
  • 20. PELAKSANAAN RENCANA K3(1). Pengusaha dlm melaksanakan rencana K3 hrs melakukan kegiatan dlm pemenuhan persyaratan K3(2). Kegiatan paling sedikitmeliputi :a. Tindakan pengendalianb. Perencanaan (design) dan rekayasac. Prosedur dan instruksi kerjad. Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaane. Pembelian/pengadaan barang dan jasaf. Produk akhirg. Upaya menghadapi keadaan darurat kecelakaan dan bencana industri; danh. Rencana dan pemulihan keadaan darurat(3). Kegiatan dilaksanakan berdasarkan identifikasi bahaya, penilaian, dan pengendalian resiko. ( Pasal 11)
  • 21. PELAKSANAAN RENCANA K3(4). Kegiatan dilaksanakan berdasarkan potensi bahaya, dan analisa kecelakaan. ( Pasal 11)(5). Pengusaha dlm melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 11 harus :a. Menunjuk SDM yg mempunyai kompetensi kerja dan kewenangan di bidang K3b. Melibatkan seluruh pekerja/ buruhc. Membuat petunjuk K3 yg hrs dipatuhi oleh seluruh pekerja/buruh, orang lain selain pekerja/buruh yg berada di persh, dan pihak lain yg terkaitd. Membuat prosedur informasie. Membuat prosedur laporanf. Mendokumentasikan seluruh kegiatanPelaksanaan kegiatan hrs diintegrasikan dengan kegiatan manajemen perusahaan ( Pasal 12)
  • 22. PELAKSANAAN RENCANA K3 ( Prosedur informasi / pelaporan )(1). Prosedur informasi sebagaimana dimaksud ( Pasal 12) ayat 1 huruf d hrs memberikan jaminan bahwa informasi K3 dikomunikasikan kpd semua pihak dlm persh dan pihak terkait di luar perusahaan.(2). Prosedur pelaporan sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat 1 huruf e terdiri atas :a. Terjadinya kecelakaan di tempat krjab. Ketidaksesuaian thd peraturan per undang2 an dan/atau standarc. Kinerja K3d. Identifikasi sumber bahaya; dane. Yg diwajibkan berdasarkan ketentuan peraturan per undang2 an. ( Pasal 13)
  • 23. PELAKSANAAN RENCANA K3 ( Prosedur informasi / pelaporan/pendokumentasian )(3). Prosedur pendokumentasian sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat 1 huruf f paling sedikit dilakukan thd:a. Peraturan per undang2 an di bid K3b. Indikator kinerja K3c. Izin kerjad. Hasil identifikasi, penilaian, dan pengendalian risikoe. Kegiatan pelatihan K3f. Kegiatan inspeksi, kalibrasi dan pemeliharaang. Catatan pemantauan datah. Hasil pengkajian kecelakaan di tempat kerjadan tindak lanjuti. Identifikasi produk termasuk komposisinyaj. Informasi mengenai pemasok dan kontraktor, dank. Audit dan peninjauan ulang SMK3
  • 24. PEMANTAUAN & EVALUASI KINERJA K3 ( Psl 14 )(1) Pengusaha wajib melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja K3(2) Pemantauan dan evaluasi kinerja K3 sebagaimana dimaksud pd ayat (1) melalui pemeriksaan, pengujian, pengukuran, dan audit internal SMK3 dilakukan oleh SDM yg kompeten(3) Dlm hal perush tdk memiliki SDM untk melakukan pemantauan & evaluasi kinerja K3 sbgmn dimaksud pd ayat (2) dpt menggunakan jasa pihak lain.(4) Hsl pemantauan & evaluasi kinerja K3 sbgmn dimaksud pd ayat (2) dilaporkan kpd Pengusaha.(5) Hsl pemantauan & evaluasi kinerja K3 sbgmn dimaksud pd ayat (2) digunakan untk melakukan tindakan perbaikan(6) Pelaksanaan pemantauan & evaluasi kinerja K3 sbgmn dimaksud pd ayat (2) dilakukan sesuai dgn ketentuan peraturan per undang2 an dan/atau standar.
  • 25. PENINJAUAN & PENINGKATAN KINERJA SMK3 ( Psl 15 )(1) Untuk menjamin kesesuaian dan efektifitas penerapan SMK3, pengusaha wajib melakukan peninjauan(2) Peninjauan sebagaimana dimaksud pd ayat (1) dilakukan thd kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi(3) Hsl peninjauan sebagaimana dimaksud pd ayat (2) digunakan untk melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja(1) Perbaikan dan peningkatan kinerja sebagaimana dimaksud pd ayat (3) dpt dilaksanakan dlm hal :a. Terjadi perubahan peraturan per undang2 anb. Adanya tuntutan dari pihak yg terkait dan pasarc. Adanya perubahan produk dan kegiatan perusahaand. Terjadi perubahan struktur organisasi perusahaane. Adanya perkembangan iptek, termasuk epidemiologif. Adanya hsl kajian kecelakaan di tempat kerjag. Adanya pelaporan; dan/atauh. Adanya masukan dari pekerja/buruh
  • 26. PENILAIAN SMK3 ( Psl 16 )(1) Penilaian penerapan SMK3, dilakukan oleh lembaga audit independen yg ditunjuk oleh Menteri atas permohonan perusahaan(2) Untuk perusahaan yg memiliki potensi bahaya tinggi wajib melakukan penilaian penerapan SMK3 sesuai dgn ketentuan peraturan per undang2 an(3) Penilaian sebagaimana dimaksud pd ayat (1) dilakukan melalui Audit SMK3 meliputi :a. Pembangunan dan terjaminnya pelaksanaan komitmenb. Pembuatan dan pendokumentasian rencana K3c. Pengendalian perancangan dan peninjauan kontrakd. Pengendalian dokumene. Pembelian dan pengendalian produkf. Keamanan bekerja berdasarkang. Standar pemantauanh. Pelaporan dan perbaikan kekurangani. Pengelolaan material dan perpindahannyaj. Pengumpulan dan penggunaan datak. Pemeriksaan K3l. Pengembangan keterampilan dan kemampuan
  • 27. Lanjutan SMK3 ( Psl 16 )(4) Penilaian penerapan SMK3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tertuang dlm pedoman yg tercantum dlm lampiran II sebagai bagian yg tdk terpisahkan dari PP N0. 50 Tahun 2012Pasal 17(1) Hasil audit sebagaimana dimaksud dlm Psl 16 dilaporkan kepada Menteri dgn tembusan disampaikan menteri pembina sektor usaha, gubernur, dan bupati/walikota sbg bahan pertimbangan dlm upaya peningkatan SMK3(1) Bentuk laporan hsl audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang dlm pedoman yg tercantum dlm lampiran III sebagai bagian yg tdk terpisahkan dari PP N0. 50 Tahun 2012
  • 28. PENGAWASAN ( Psl 18 )(1) PENGAWASAN SMK3, dilakukan oleh PENGAWAS ketenagakerjaan pusat, provinsi, dan/atau kab/kota sesuai dgn kewenangannya.(1) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :a. Pembangunan dan terjaminnya pelaksanaan komitmenb. Organisasi.c. SDMd. Pelaksanaan peraturan per undang2 an bidang K3e. Keamanan kerjaf. Pemeriksaan, pengujian dan pengukuran penerapan SMK3g. Pengendalian keadaan darurat dan bahaya industrih. Pelaporan dan perbaikan kekurangan; dani. Tindak lanjut audit.
  • 29. Pasal 19(1) Instansi pembina sektor usaha dpt melakukan pengawasan SMK3 thd pelaksanaan SMK3 yg dikembangkan sesuai dgn ketentuan peraturan per undang2 an(2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan scr terkoordinasi dgn pengawas KK sesuai dgn ketentuan peraturan per undang2 anPasal 20Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dlm Psl 18 dan Psl 19 digunakan sbg dsr dlm melakukan pembinaanPasal 21Pada saat PP ini mulai berlaku, Perush yg tlh menerapkan SMK3, wajib menyesuaikan dgn ketentuan PP ini paling lama 1 ( satu ) tahum.
  • 30. KETENTUAN PENUTUP ( Psl 22 ) PP No. 50 Tahun 2012 mulai berlaku pada tanggal diundangkanDiundangkan pada tanggal : 12 April 2012
  • 31. PERAN MANAJEMEN• Komitmen pihak manajemen diawali dengan ditetapkannya kebijakan K3• Selanjutmya membentuk P2K3• Diupayakan untuk membentuk organisasi K3 secara struktural yang bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan K3• Beberapa kebijakan pihak manajemen  Penyebarluasan kebijakan K3 untuk dipahami oleh seluruh karyawan
  • 32. Memberikan wewenang penuh pada organisasi struktural/devisi K3 untuk mengawasi jalannya program K3Menetapkan semua manajer harus melaksanakan program K3Pengenalan dan penilaian sumber bahaya o Penentuan jenis proteksi yang diperlukan berdasarkan risiko yang diperkirakan dapat diterima o Melakukan penilaian risiko pada tiap modifikasi atau penambahan instalasi o Merencanakan “preventive maintenance” o Menyiapkan dan menggunakan “Standard Operating Procedure” yang selamat untuk mengoperasikan mesin-mesin dan peralatan.
  • 33. Seleksi kesehatan bagi karyawan baru dan “medical check up” secara rutin bagi seluruh karyawan, penyediaan poliklinik, tenaga medis dan rumah sakit rujukan sesuai dgn ketentuan peraturan per undang2 an dan atau standar.Pemilihan dan penempatan karyawan o Penerimaan karyawan dilakukan dengan seleksi yang ketat sesuai pekerjaan yang akan dilakukan nanti. o Penempatan karyawan berdasarkan seleksi, wawancara dan sesuai dengan lingkup pekerjaan suatu jabatan dan uraian pekerjaanPendidikan ketrampilan, kesehatan kerja dan manajemen o Memberikan pendidikan dan pelatihan K3 o Pendidikan dan pelatihan K3 termasuk kepada kontraktor jasa o Pelatihan P3K bagi karyawan secara berkala
  • 34. Motivasi o Mengkampanyekan bahwa masalah K3 merupakan tanggung jawab moral bersama. o Melakukan pemilihan karyawan teladan bidang K3 o Memberikan insentif ke semua karyawan terhadap keberhasilan target produksi dan efisiensi o Memberikan sangsi bagi karyawan yang melanggar peraturan perusahaan.Pembelian dan kendali rekayasa o Pembelian barang dan bahan-bahan kimia harus sesuai dengan prosedur yang ditetapkanLaporan analisa penyelidikan kejadian/kecelakaan o Mengadakan penelitian atas suatu kecelakaan yang terjadi atau hampir celaka secara seksama dan memberikan sangsi apabila diperlukan. o Melaporkan semua kecelakaan kepada pemerintah o Membuat statistik kecelakaan dan analisanya
  • 35. Pelaksanaan auditing o Melakukan pemeriksaan secara rutin dan terprogram seluruh area pabrik/non pabrik yang mencakup masalah tindakan dan kondisi tidak aman o Audit dilakukan selain audit intern juga oleh pihak luar.Melakukan review atas keberhasilan dan kegagalan untuk dilakukan perbaikan, peningkatan yang diperlukan dalam mengembangkan aspek-aspek K3 dalam seluruh kegiatan perusahaan agar mencapai hasil yang optimal.
  • 36. MANFAAT Manfaat dari Penerapan SMK3 berdasarkan PP No. 50 th. 2012 :• Bagi Perusahaan: 1. Mengetahui pemenuhan perusahaan terhadap peraturan perundangan dibidang K3 2. Mendapatkan bahan umpan balik bagi tinjauan manajemen dalam rangka meningkatkan kinerja SMK3 3. Mengetahui efektifitas, efisiensi dan kesesuaian serta kekurangan dari penerapan SMK3 4. Mengetahui kinerja K3 di perusahaan 5. Meningkatkan image perusahaan yang pada akhirnya akan meningkatkan daya saing perusahaan
  • 37. 6. Meningkatkan kepedulian dan pengetahuan tenaga kerja mengenai K3 yang juga akan meningkatkan produktivitas perusahaan7. Terpantaunya bahaya dan risiko di perusahaan8. Penanganan berkesinambungan terhadap risiko yang ada diperusahaan9. Mencegah kerugian yang lebih besar kepada perusahaan10. Pengakuan terhadap kinerja K3 diperusahaan atas pelaksanaan SMK3
  • 38. • Bagi Pemerintah: 1. Sebagai salah satu alat untuk melindungi hak tenaga kerja di bidang K3 2. Meningkatkan mutu kehidupan bangsa dan image bangsa di forum internasional 3. Mengurangi angka kecelakaan kerja yang sekaligus akan meningkatkan produktivitas kerja/nasional 4. Mengetahui tingkat penerapan terhadap peraturan perundangan
  • 39. LAMPIRAN I LAMPIRAN II LAMPIRAN III (Pedoman Penerapan ( Pedoman Penilaian SMK3) ( Laporan Audit ) SMK3) 1. Perusahaan yg 1.Kriteria Audit diaudit1. Penetapan Kebijakan K3 2. Lingkup Audit 2. Penetapan Kriteria Audit 3. Pelaksanaan Audit Tiap Tingkat Pencapaian 4. Tujuan Audit2. Perencanaan 5. Team Auditor K3Pelaksanaan 3. Ketentuan Penilaian Hasil 6. Gambaran Umum Audit Tempat Kerja3. Rencana K3 7. Jadwal Audit 8. Daftar Kriteria Audit4. Pemantauan, dan Pemenuhannya dan Evaluasi 9. Penjelasan Tentang Kinerja K3 Kriteria Tidak Berlaku 10. Uraian Temuan5. Peninjauan dan Ketidaksesuaian Peningkatan 11. Tindak Lanjut Kinerja SMK3 12. Hasil Audit 13. Data Pendukung Laporan Audit
  • 40. Terima kasih……atas perhatiannya …….