Loading…

Flash Player 9 (or above) is needed to view presentations.
We have detected that you do not have it on your computer. To install it, go here.

Like this presentation? Why not share!

Keputusan politik

on

  • 12,152 views

 

Statistics

Views

Total Views
12,152
Views on SlideShare
12,145
Embed Views
7

Actions

Likes
0
Downloads
243
Comments
1

2 Embeds 7

http://reniekurniati.blogspot.com 6
http://reniekurniati.blogspot.co.uk 1

Accessibility

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
  • makasih udah bantu banget buat belajar, :)
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

Keputusan politik Keputusan politik Presentation Transcript

  • KEPUTUSAN POLITIK DAN KEBIJAKAN PUBLIK
  • Keputusan Politik
    • Keputusan politik ialah keputusan yang mengikat, menyangkut dan mempengaruhi masyarakat umum.
    • Hal-hal yang menyangkut dan mempengaruhi masyarakat umum biasanya diurus dan diselenggarakan oleh lembaga-lembaga pemerintahan. Oleh karena itu, keputusan politik dapat pula dipahami sebagai pilihan yang terbaik dari berbagai alternatif mengenai urusan-urusan yang menjadi kewenangan pemerintah.
  • Lanjutan
    • Menurut Ramlan Surbakti, alternatif keputusan politik secara umum dibagi menjadi dua, yaitu:
      • program-program perilaku untuk mencapai tujuan masyarakat-negara (kebijakan publik), dan
      • orang-orang yang akan menyelenggarakan kebijakan publik (penjabat pemerintah).
  • KEPUTUSAN POLITIK KEBIJAKAN PUBLIK PENJABAT PEMERINTAH
  • Unsur² Proses Pembuatan Keputusan Politik
    • Jumlah orang yang ikut mengambil keputusan;
    • Formula atau mekanisme pengambilan keputusan (mufakat atau suara terbanyak), dan
    • Informasi.
  • Pembuat Keputusan Politik
    • Para sarjana ilmu politik biasanya mengajukan tiga kemungkinan elit politik yang membuat keputusan politik, yaitu:
    • elit formal, ialah elit politik yang menurut peraturan perundang-undangan berwenang membuat keputusan
    • orang yang berpengaruh, ialah orang-orang yang karena memiliki sumber-sumber kekuasaan, seperti kekayaan, ilmu pengetahuan dan tekhnologi, senjata, dan massa terorganisasi yang mampu mempengaruhi elit formal.
    • Penguasa, ialah orang yang secara nyata membuat keputusan. Elit formal atau orang berpengaruh dapat menjadi penguasa.
  • Analisis Siapa Sebagai Penguasa
    • Menurut Robert Putnam ada tiga macam analisis:
    • Analisis posisi, ialah suatu metode untuk mengetahui pembuat keputusan atau penguasa dengan cara melihat kedudukan seseorang dalam lembaga pemerintahan.
    • Analisis reputasi, ialah metode yang digunakan untuk mengetahui pembuat keputusan dengan cara memperhatikan reputasi seseorang dalam lingkungan pemerintahan.
    • Analisis keputusan, ialah metode untuk mengetahui elit politik dengan cara meneliti siapa yang ikut dalam proses pembuatan keputusan dalam beberapa kasus pengambilan keputusan yang dianggap representatif.
  • Kebijakan Publik (Public Policy)
    • Robert Eyestone (dalam Winarno, 2002: 15) mendefiniskan kebijakan publik ( public policy ) sebagai hubungan suatu unit Pemerintah dengan lingkungannya.
    • Thomas R. Dye ( ibid ) mendefinisikan kebijakan publik ( public policy ) sebagai apapun yang dipilih oleh Pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan.
    • Kebijakan publik ( public policies ) merupakan rangkaian pilihan yang kurang lebih saling berhubungan (termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak) yang dibuat oleh badan dan pejabat pemerintah, yang diformulasikan di dalam bidang-bidang isu.
  • Tipe Kebijakan Publik
    • Menurut Theodore Lowi, ada 4 tipe kebijakan publik:
    • Kebijakan regulatif;
    • Kebijakan redistributif;
    • Kebijakan distributif;
    • Kebijakan konstituen.
  • Kebijakan Regulatif
    • Disebut kebijakan regulatif apabila kebijakan mengandung paksaan dan akan diterapkan secara langsung terhadap individu.
    • Contoh: UU Hukum Pidana, UU antimonopoli, dan berbagai ketentuan menyangkut keselamatan umum.
  • Kebijakan Redistributif
    • Kebijakan redistributif ditandai dg adanya paksaan secara langsung kepada warga negara tetapi penerapannya melalui lingkungan. Pengenaan pajak progresif kepada sejumlah orang utk memberikan manfaat kpd orang lain melalui berbagai program pemerintah merupakan inti kebijakan redistributif.
    • Contoh: hasil penerapan uu pajak yg digunakan untuk membiayai pembangunan fasilitas umum seperti jalan, jembatan, sekolah, dll.
  • Kebijakan Distributif
    • Kebijakan distributif ditandai dengan pengenaan paksaan secara tdk langsung, tetapi kebijakan itu diterapkan secara langsung terhadap individu. Individu dpt menarik manfaat dari kebijakan itu, walaupun tdk dikenakan paksaan kepada individu utk menggunakannya.
    • Kebijakan distributif=penggunaan anggaran belanja negara atau daerah utk memberikan manfaat scr langsung kpd individu, seperti pendidikan dasar yg bebas biaya, subsidi BBM, pemberian hak paten, dll.
  • Kebijakan Konstituen
    • Ditandai dg kemungkinan pengenaan paksaan fisik yg sangat jauh, dan penerapan kebijakan itu scr tdk langsung melalui lingkungan.
    • Kebijakan konstituen-> dua lingkup bidang garapan, yaitu: (1) urusan keamanan nasional dan luar negeri; (2) berbagai dinas pelayanan administrasi.
  • Kebijakan Konstituen
    • Urusan keamanan nasional dan luar negeri:
      • Pertahanan keamanan
      • Badan intelijen
      • Ketertiban umum
      • Dipomasi
      • Penerangan luar negeri
    • Berbagai dinas pelayanan administrasi:
      • Lembaga Administrasi Negara
      • Badan Administrasi Kepegawaian Negara
      • Percetakan Negara
      • Biro Statistik
      • Pengkajian dan penerapan teknologi
      • Pemetaan nasional
  • Faktor-faktor Yg Mempengaruhi Kebijakan
    • Lingkungan:
        • Lingkungan umum di luar pemerintahan
        • Lingkungan di dalam pemerintahan
        • Lingkungan khusus dari kebijakan tertentu
    • Persepsi pembuat kebijakan mengenai lingkungan;
    • Aktivitas pemerintah perihal kebijakan;
    • Aktivitas masyarakat perihal kebijakan.
  • Tahap-tahap Kebijakan
    • Politisasi suatu permasalahan (penyusunan agenda);
    • Perumusan dan pengesahan tujuan dan program;
    • Pelaksanaan program;
    • Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program.